BETANEWS.ID, KUDUS – Meski belum dibuka secara resmi, Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Kudus sudah dibuka untuk masyarakat. Berlokasi di kawasan Balai Jagong Kudus, gedung layanan ini mencakup beberapa fasilitas memadai yang nyaman bagi pengunjung.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kabupaten Kudus, Mutrikah menyampaikan, pembukaan gedung layanan perpustaan dimulai sejak 5 Januari 2026 lalu. Hanya saja pembukaan tersebut dilakukan untuk trail and error, belum sepenuhnya dibuka secara resmi.

Baca Juga: Dana Desa di Kudus Terpangkas Hingga Rp96 M, Per Desa Rata-rata Terima Rp300 Juta

“Untuk launching atau pembukaan secara resmi kita rencanakan pada 23 Januari 2026 nanti. Saat ini kami baru lakukan persiapan dengan membuka untuk trail and error-nya,” bebernya saat ditemui di gedung baru yang dibangun dengan dana alokasi khusus (DAK) APBN sekitar Rp10,65 miliar, Kamis (8/1/2026).

Ia menjelaskan, meski sudah dibuka layanan pinjam buku di sana masih belum diperbolehkan dalam masa trail and error seperti saat ini. Menurutnya, pelayanan operasional dibuka mulai pukul 7.30 sampai 15.00 WIB.

“Secara keseluruhan semua gedung, mulai gedung A hingga gedung D sudah dibuka untuk masyarakat. Dengan adanya gedung baru ini tentunya bisa memberikan kenyamanan bagi pengunjung dan ini menjadi ruang publik yang megah di Kabupaten Kudus,” jelasnya.

Setidaknya, kata dia, gedung baru itu menampung jumlah buku hingga 34 ribu dengan total 48 ribu eksemplar. Berbagai koleksi buku tersedia di sana mulai dari koleksi anak-anak, gen z, kamus, ensiklopedia, fiksi, novel, sejarah, komik, dan lain sebagainya.

“Kami juga melakukan penyiangan terhadap buku-buku yang sudah tidak layak lagi. Totalnya yang kita lakukan penyiangan sekitar ada 2.000 lebih buku,” terangnya.

Ia menambahkan, dalam pembukaan gedung perpustakaan di gedung baru tersebut, sebagai persiapan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Kudus. Termasuk beberapa sarpras yang tersedai dan koleksi buku yang tersdia.

“Empat gedung ini, gedung A sebagai layanan dan koleksi buku, gedung B sebagai gedung multimedia serta ada bioskop mini, gedung C sebagai ruang layanan umum, dan gedung D sebagai ruang perpustakaan yang di khususkan untuk anak-anak,” ungkapnya.

Baca Juga: Dana Desa di Kudus Terpangkas Hingga Rp96 M, Per Desa Rata-rata Terima Rp300 Juta

Salah satu pengunjung, Putri Rahmawati (23) mengaku sudah dua kali datang ke sana. Menurutnya, fasilitas yang ada sebenarnya sudah cukup baik, suasana seperti di tempat kopishop, sehingga ia merasa nyaman ketika berada di tempat itu.

“Suasananya nyaman, dan beberapa koleksi buku yang tersedia juga banyak. Hanya saja kurang fasilitas WIFI,” ujarnya sambil tersenyum.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Kudus sepanjang tahun 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Samsat Kudus mencatat capaian penerimaan pajak kendaraan mencapai Rp 133,08 miliar atau 103 persen dari target awal sebesar Rp 128,94 miliar.

Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi pendapatan daerah, sekaligus mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Tingkat kepatuhan wajib pajak dinilai menjadi faktor utama keberhasilan tersebut.

Baca Juga: Meski 8 Titik Tak Laku, Lelang Parkir Kudus Mampu Raup Rp 1,51 M

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Samsat Kudus, Muhammad Zakki, mengatakan bahwa target penerimaan pajak kendaraan tahun 2025 berhasil terlampaui berkat partisipasi aktif masyarakat.

“Pajak kendaraan di Kudus tahun 2025 berhasil melampaui target. Salah satu faktor utamanya adalah kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan yang cukup tinggi,” ujar Zakki di ruang kerjanya, Kamis (8/1/2025).

Selain kepatuhan wajib pajak, Zakki menjelaskan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digulirkan Gubernur Jawa Tengah turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan.

“Program pemutihan sangat berpengaruh karena tidak hanya menghapus denda, tetapi juga pokok pajak yang tertunggak. Ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk kembali mengaktifkan pajak kendaraannya,” jelasnya.

Sepanjang tahun 2025, jumlah kendaraan yang tercatat membayar pajak di Kantor Samsat Kudus mencapai sekitar 419.970 unit. Dari jumlah tersebut, kendaraan roda dua mendominasi dengan sekitar 399 ribu unit, sementara kendaraan roda empat tercatat sebanyak kurang lebih 20.970 unit.

Zakki menilai tingginya jumlah kendaraan roda dua yang membayar pajak menunjukkan peran besar masyarakat pengguna sepeda motor dalam menopang penerimaan pajak daerah. Hal ini sekaligus menjadi indikator meningkatnya kesadaran administrasi kepemilikan kendaraan.

Baca Juga: Dana Desa di Kudus Terpangkas Hingga Rp96 M, Per Desa Rata-rata Terima Rp300 Juta

Dengan capaian tersebut, ia berharap tren kepatuhan masyarakat dapat terus terjaga, meskipun program pemutihan pajak tidak selalu tersedia setiap tahun. Edukasi dan pelayanan yang mudah menjadi kunci agar masyarakat tetap patuh membayar pajak tepat waktu.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tertib membayar pajak kendaraan tanpa harus menunggu program pemutihan. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik,” tutur Zakki.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus menyebut pengelolaan wisata di kawasan Bendung Logung secara prinsip telah mendapat kabar menggembirakan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana. Wacana pengelolaan wisata di sana telah disetujui dari segi desai yang sudah disodorkan.

Sekertaris Disbudpar Kabupaten Kudus, Agus Susanto menyampaikan, desain dermaga ponton yang ditawarkan mendapat respon positif dari BBWS Pemali Juwana. Sebab dalam desain dermaga pontok tidak dibangun dermaga secara permanen yang dapat merusak bendungan.

Baca Juga: Meski 8 Titik Tak Laku, Lelang Parkir Kudus Mampu Raup Rp 1,51 M

“Secara prinsip BBWS telah menyetujui desain kami dengan konsep dermaga ponton, karena ada speatboat-nya. Mereka juga telah memberikan banyak contoh gambar desain yang tidak mengakibatkan kerusakan untuk bendungan,” bebernya saat ditemui di kantor Disbudpar Kudus, Rabu (7/1/2026).

Menurutnya, saat ini ada beberapa kendala yang harus dihadapi dalam wacana pengelolaan wisata di sana. Status kepemilikan tanah di sekitar belum selesai sepenuhnya, di mana tanah atas nama Pemkab Kudus belum mempunyai serifikat walaupun pembayaran ke BPN sudah lunas.

“Karena salah satu syarat didirikannya dermaga ponton harus ada sertifikat itu. Sebagai dasar, bukti pembayaran lahan kami persiapkan untuk mengurus sertifikat itu, soalnya sampai sekarang sertifikatnya belum keluar dari peralihan kepemilkan dulu,” jelasnya.

Agus secepatnya akan merencanakan relokasi bagi pedagang yang ada di sekitar Bendung Logung. Hal itu dilakukan agar pengelolaan wisata di sana bisa secepatnya terwujud. Rencananya, dermaga untuk wisata speetboad akan dipusatkan di dermaga 2.

“Untuk warung-warung di dermaga 1 dan 2 mereka sudah sepakat untuk kami relokasi ke tanah desa dengan jarak sampai 200 meter dari sepadan Bendung Logung, agar lokasi tersebut menjadi ruang hiaju. Sementara PR lain kami adalah menertibkan dermaga 3 dan 4 karena dikelola swasta,” tuturnya.

Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah desa terus dilakukan demi mempercepat proses perizinan. Menurutnya, apabioa dokumen lengkap, izin dari BBWS bisa diproses dalam 14 hari kerja.

Baca Juga: Dana Desa di Kudus Terpangkas Hingga Rp96 M, Per Desa Rata-rata Terima Rp300 Juta

Setelah persetujuan izin dikantongi, Pemerintah Desa Kandangmas atau BUMDes yang mengelola wisata itu diharpakan bisa meniru model perngelolaan wisata seperti di Kampung Rawa, Ambarawa, yang terbukti mampu menyumbang pendapatan desa.

Dengan skema penataan itu, Bendung Logung ditargetkan menjadi kawasan wisata 24 jam, lengkap dengan warung, souvenir, hiburan, dan sebagainya. Namun, kepastian izin menjadi kunci agar pengelolaan wisata bisa terwujud.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tetap mencatat pendapatan signifikan dari sektor parkir. Melalui lelang pengelolaan 20 lot lahan parkir, Pemkab Kudus berhasil meraup pendapatan sekitar Rp1,51 miliar, meskipun delapan titik parkir jalan umum tidak laku dilelang.

Lelang lahan parkir tersebut dilaksanakan pada 5 Januari 2026 dan difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Seluruh proses dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga: Ratusan Pedagang Sayur Ogah Direlokasi ke Pasar Saerah, Bupati Kudus: Akan Kami Rangkul

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus melalui Kasubid Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah, Marinda Agustina, mengatakan dari total 20 lot yang dilelang, sebagian besar merupakan parkir di jalan umum.

“Dari 20 lot lahan parkir yang dilelang, terdapat 16 parkir jalan umum, sementara sisanya berada di Pasar Kliwon, Pasar Baru, Pasar Jember, serta area parkir Taman Bojana,” ujar Marinda, belum lama ini.

Ia menjelaskan, meskipun tidak seluruh titik terserap, hasil lelang tetap memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah. Bahkan, sebagian besar lot parkir yang laku dilelang terjual di atas harga limit yang telah ditetapkan.

“Ini menunjukkan minat pengelolaan parkir di Kudus masih cukup tinggi dan potensial untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.

Ia merinci, limit lelang 16 lot lahan parkir jalan umum sebesar Rp 294,71 juta. Ketika dilelang laku kurang lebih sebesar Rp 339,90 juta. Artinya ada peningkatan sekira Rp 45,37 juta.

“Sedangkan parkir 3 pasar plus Taman Bojana limitnya sebesar Rp 890,19 juta dan laku terlelang Rp 1,51 miliar,” rincinya.

Marinda menambahkan, sistem lelang parkir di Kudus menerapkan pembayaran penuh di awal masa pengelolaan. Skema tersebut dinilai efektif untuk menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.

“Pemenang lelang tidak bisa mengelola parkir sebelum melunasi kewajiban. Ini menjadi langkah antisipasi agar pendapatan daerah lebih aman dan transparan,” ungkapnya.

Untuk masa pengelolaan, parkir jalan umum dan parkir pasar dilelang dengan jangka waktu satu tahun. Sementara itu, khusus parkir Taman Bojana, masa pengelolaannya hanya enam bulan.

“Hal ini karena terdapat minat investor yang akan memanfaatkan kawasan Taman Bojana, sehingga masa pengelolaannya disesuaikan,” kata Marinda.

Terkait delapan lot parkir jalan umum yang belum laku dilelang, pihaknya memastikan akan segera melakukan evaluasi. Salah satu dugaan penyebabnya adalah harga limit yang dinilai terlalu tinggi oleh calon peserta lelang.

Baca Juga: Tinjau Persiapan Pasar Saerah Jelang Relokasi, Bupati Kudus: ‘Kami Ingin Ngewongke Pedagang’

“Delapan titik parkir tersebut akan kami evaluasi. Setelah itu, akan dilelang kembali dengan penyesuaian yang diperlukan,” sebutnya.

Pemkab Kudus berharap, optimalisasi lelang parkir ini dapat terus meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mendorong tata kelola parkir yang lebih tertib dan profesional di wilayah Kabupaten Kudus.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Alokasi Dana Desa (DD) di Kabupaten Kudus pada tahun 2026 turun drastis dibanding tahun lalu. Pemerintah desa yang biasanya mendapatkan alokasi kurang lebih rata-rata Rp1 miliar tiap tahun, pada tahun ini berkurang sangat signifikan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kudus, menyampaikan, pada tahun 2025 alokasi DD di Kota Kretek kurang lebih sebesar Rp 140,65 miliar. Pada tahun ini, alokasinya berkurang sekira Rp96,65 miliar.

Baca Juga: Majelis Hakim PN Pati Putuskan Gugatan Pemdes Payang soal Jalan Tidak Dapat Diterima

“Alokasi Dana Desa di Kudus pada tahun 2026 kurang lebih sebesar Rp 44 miliar. Nominal terdsebut hanya 31 persen dibanding tahun alokasi tahun lalu yang sebesar Rp 140,65 miliar,” ujar Famny melalui sambungan telepon belum lama ini.

Ia menjelaskan penurunan alokasi Dana Desa merupakan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat. Sehingga, tidak terjadi di Kudus saja, tetapi seluruh daerah di Indonesia.

“Penurunan Dana Desa tidak hanya di Kudus, tetapi 75 ribu desa lainnya di seluruh Indonesia juga terdampak. Sebab, ini bagian dari kebjjakan efisiensi oleh pemerintah pusat,” bebernya.

Dengan berkurangnya alokasi tersebut, lanjut Famny, desa-desa di Kabupaten Kudus yang biasanya rata-rata menerima DD kurang lebih Rp 1 miliar setahun, pada tahun ini jumlahnya berkurang. Pada tahun 2026, nantinya 123 desa di Kota Kretek menerima DD antara Rp200 sampai Rp 370 juta.

Penurunan DD ini tentunya akan berdampak bagi desa maupun masyarakat di Kabupaten Kudus. Meski begitu, penggunaan DD ini nantinya tetap diarahkan. Seperti mandatori yang seperti juga terjadi pada sebelumnya.

Di antaranya, penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan
skala Desa, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa.

Kemudian, dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa. Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa.

Program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa. Serta, operasional Pemerintah Desa paling banyak 3 persen.

Baca Juga: Ratusan Pedagang Sayur Ogah Direlokasi ke Pasar Saerah, Bupati Kudus: Akan Kami Rangkul

Dengan adanya penurunan Dana Desa yang cukup signifikan ini, Famny meminta, pemerintah desa untuk bijak dalam penggunannya. Ia juga mengimbau agar tetap semangat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Walaupun anggaran terbatas karena Dana Desa dipangkas, kami meminta pemerintah desa tetap maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetap semangat dan inovatif,” imbaunya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Relokasi pedagang sayur malam Pasar Bitingan ke Pasar Saerah dijadwalkan pada Kamis malam (8/1/2025). Mendekati pelaksanaan, masih ada ratusan pedagang khususnya yang ada dipelataran menolak untuk direlokasi.

Menanggapi hal tersebut Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menuturkan, bahwa perbedaan merupakan hal yang wajar. Mereka yang belum bersedia direlokasi ke Pasar Saerah tetap akan dirangkul.

Baca Juga: Tinjau Persiapan Pasar Saerah Jelang Relokasi, Bupati Kudus: ‘Kami Ingin Ngewongke Pedagang’

“Kami memaklumi dan menghormati yang berbeda pendapat. Meski begitu, kami berharap pedagang sayur malam di Pasar Bitingan bisa pindah semua ke Pasar Saerah,” ujar Sam’ani di Pasar Saerah, Rabu (7/1/2025).

Disinggung tekait adanya pedagang yang bandel dan masih nekat berjualan sayur di Pasar Bitingan, Sam’ani menuturkan akan melakukan penertiban. Namun, penertiban tersebut dilakukan bagi para pedagang yang berjualan di luar atau di jalan.

“Yang berjualan di luar atau di jalan akan kita tertibkan. Sementara yang di dalam, monggo kalau mau ikut pindah,” sebutnya.

Sesuai Perda Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, bahwa operasional pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah mulai pukul 06:00 WIB sampai pukul 18:00 WIB. Meski begitu, pihaknya akan lebih mengedepankan komunikasi dari pada penertiban.

“Nanti kita tetap komunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Kita tetap humanis, tetap merangkul, tetap bijak. Perbedaan pendapat, insyallah secara pelan-pelan akan berakhir dengan baik. Karena tujuan kita itu ingin mensejahterakan warga,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa masih ada sekira 400 pedagang sayur malam yang menolak direlokasi ke Pasar Saerah. Terutama mereka yang selama ini berjualan di pelataran Pasar Bitingan.

Ketua Paguyuban Pedagang Sayur Pasar Bitingan, Kunarto menanyakan, dasar hukum relokasi pedagang ke pasar milik swasta. Ia juga menanyakan dasar hukum Pasar Saerah yang akan beroperasi 24 jam.

Baca Juga: Disbudpar Kudus Sebut Waterboom di Museum Kretek Salah Desain

Ia kemudian meminta ditunjukkan Perda Kudus mana yang membolehkan pasar swasta beroperasi 24 jam. Ketika tak ada aturan yang jelas, menurutnya, berjaualan di Pasar Saerah malam hari juga ilegal.

“Jika sama-sama ilegal, mending kami berjualan di Pasar Bitingan,” tandasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -