BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus menilai tingginya kasus anak tidak sekolah (ATS) disebabkan banyak faktor. Namun yang paling banyak faktornya dikarenakan banyak dari mereka yang mencari uang sedari kecil atau bekerja dan pola pikir keluarga yang mengajak anak-anaknya mengamen di titik perempatan maupun bangjo.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Masyarakat (Dikmas) pada Disdikpora Kabupaten Kudus, Frida Milya Utami di ruang kerjanya, Kamis (8/1/2026) kemarin. Menurutnya, faktor itu yang menyebabkan anak malas belajar di saat usianya yang seharusnya masih melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. 

Baca Juga: Hampir 900 Anak di Kudus Tak Sekolah pada Tahun 2025

“Banyak dari mereka sudah mengerti uang dan sudah menikmatinya dari hasil yang mereka lakukan. Pernah saya ketemu mereka di salah satu titik dan saya ajak untuk ikut, tapi ditolak. Karena memang ia merasa sudah bisa mendapatkan uang sendiri,” bebernya.

Ditambah, pola pikir keluarga yang awalnya karena faktor ekonomi, mereka diajak untuk menghasilkan uang sendiri dengan turun di jalan sebagai pengamen dan lain sebagainya. Oleh karena itu masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dia selesaikan untuk menekan kasus itu menurun. 

“Data ATS ini kita ambil langsung dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) melalui laman ATS. Jadi yang terdata ATS mulai usia 7-18 tahun di usia sekolah mulai jenjang SD hingga SMA,” sebutnya. 

Tingginya kasus ATS di Kudus, kata dia, juga disebabkan karena data dari yang pindah domisili tidak terdeteksi. Apalagi anak yang melakukan pendidikan di luar negeri juga datanya tidak terdeteksi karena tidak ada Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), sehingga tergolong sebagai ATS. 

Baca Juga: Ratusan Pedagang Sayur Pilih Tetap Bertahan di Pasar Bitingan Kudus

“Paling banyak tingginya ATS di Kudus, kisaran di usia 16-18 tahun atau seumuran SMA. Selain itu, penyebabnya karena sakit, disabilitas, memilih ke pondok pesantren sehingga tidak tercatat di satuan pendidikan,” terangnya. 

Sebagai informasi, kasus ATS di Kudus tiap tahun mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir. Seperti di tahun 2025, kasus tersebut menyentuh angka hampir 900 kasus, walaupun jumlah pendataan itu belum sepenuhnya rampung dan kurang dua kecamatan lagi, yakni Kecamatan Undaan dan Kota.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Puskesmas Pembantu (Pustu) Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus diresmikan, Jum’at (9/1/2025). Adanya fasilitas kesehatan (faskes) tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat lereng Gunung Muria.

Persemian Pustu Colo dilakukan langsung oleh Bupati Kudus dengan didampingi Ketua Komisi D DPRD Kudus, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan. Peresmian tersebut ditandai dengan penanaman pohon alpukat.

Baca Juga: Hampir 900 Anak di Kudus Tak Sekolah pada Tahun 2025

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyampaikan, adanya Pustu ini dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat. Pasalnya, selama ini Desa Colo dan sekitarnya memang agak jauh dari fasilistas kesehatan (Faskes).

“Kami ingin meningkatkan derajat kesehatan seluruh warga Kudus, termasuk yang di bagian utara. Oleh karena itu kita bangun Pustu Colo ini,” ujar Sam’ani kepada awak media, usai peresmian.

Tak hanya untuk warga sekitar, lanjutnya, Pustu Colo sangat memungkinkan melayani para wisatawan yang mengalami gangguan kesehatan. Sebab, lokasinya memang berada di wilayah padat pariwisata.

“Para wisatawan maupun peziarah yang merasa badannya tidak sehat, bisa berobat dulu di Pustu Colo. Faskes ini siap memberikan pelayanan kesehatan terbaik,” bebernya.

Dia mengatakan, Pustu Colo dilengkapi berbagai fasilitas. Di antaranya dua unit mobil ambulance yang difungsikan untuk menjemput dan mengantar pasien.

“Selain itu, di Pustu Colo juga ada layanan SMECE (Screning Mediscan FaCe) serta Si Bunda,” imbuhnya.

Baca Juga: Ratusan Pedagang Sayur Pilih Tetap Bertahan di Pasar Bitingan Kudus

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, Mustiko Wibowo mengatakan, Pustu Colo sudah diresmikan dan disiap beroperasi untuk melayani masyarakat. Pembangunannya menelan anggaran kurang lebih sebesar Rp 962,3 juta.

“Anggaran bersumber dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau). Sementara lama pengerjaan sekitar 105 hari kalender,” ujar Mustiko.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Kasus anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Kudus terus mengalami peningkatan tiap tahunnya selama dua tahun terakhir. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, anak tidak sekolah tercatat ada sebanyak hampir 900-an kasus sepanjang 2025. 

Diketahui, ATS di Kudus tahun 2023 ada sebanyak 700-an anak, dan pada tahun 2024, kasus ATS meningkat menjadi 800-an anak. Sedangkan di tahun 2025 jumlah itu meningkat kembali hingga sentuh angka hampir 900 kasus.

Baca Juga: Kades di Kudus Pasrah Dana Desa Turun Drastis, Sebut Tak Bisa Lakukan Pembangunan Lagi

Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Masyarakat (Dikmas) pada Disdikpora Kabupaten Kudus, Frida Milya Utami menyampaikan, dari total hampir 900 kasus itu rekapan data per 31 Desember 2025 belum sepenuhnya dirampungkan. Masih ada dua kecamatan yang saat ini masih dilakukan pendataan sesuai data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin). 

“Saat ini masih dalam proses penyelesaian rekap data. Dua kecamtan yang belum kami masukan adalah Kecamatan Kota dan Undaan,” bebernya saat ditemui di ruangannya, Kamis (8/1/2026). 

Sejumlah penyebab disebut jadi faktor tingginya anak tidak sekolah di Kota Kretek. Faktor utamanya disebabkan kebanyakan anak sudah mengerti uang sedari kecil, sehingga mereka malas untuk melanjutkan pendidikan. 

“Kalau masalahnya ekonomi, masih bisa kami upayakan untuk melanjutkan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Karena di PKBM menggratiskan bagi mereka yang tidak sekolah. Tapi kalau mereka sudah mengenal uang sulit dibujuk, karena sudah bisa menikmati hasilnya,” sebutnya.

Faktor pola pikir dari lingkungan, terutama dari orang tua yang mengajak anak-anaknya mengamen dan lain sebagainya menjadi faktor pendukung, anak tidak mau sekolah lagi. Ta hanya itu, pernikahan dini juga ikut berkontribusi tingginya jumlah anak berhenti sekolah sebelum lulus. 

Meski tidak banyak, namun menurutnya alasan tersebut mendorong anak tak lagi mau melanjutkan sekolahnya. Mayoritas kasus ATS di Kudus tahun 2025 didominasi usia 16-18 tahun atau usia seumuran SMA. 

“Anak yang bersekolah di luar negeri atau pindah domisili sekeluarga tapi tidak terdeteksi, sehingga masuknya juga ke data ATS. Karena data ini diambil dan terpusat di Pusdatin melalui laman khusus ATS,” terangnya. 

Ia menyebut bahwa kasus ATS terhitung mulai usia 7-18 tahun. Frida mengakui tidak semua kecamatan jumlahnya sama. Jumlah bergerak secara fluktuatif dan bisa berbeda di masing-masing desa.

Baca Juga: Gedung Perpustakaan Baru di Kudus Siap Layani Masyarakat

Sebagai upaya untuk menekan angka kasus ATS yang tinggi, pihaknya telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan, melibatkan PKBM, Dinaas Sosial P3AP2KB, kelompok PKK hingga pemerintah desa. Sebab dia tahu yang mengetahui kondisi di lapangan adalah pemerintah desa. 

“Kami juga berupaya untuk melakukan pembinaan, jangan sampai kasus anak tidak sekolah di Kudus semakin bertambah,” ujarnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Relokasi pedagang sayur malam Pasar Bitingan Kudus ke Pasar Saerah pada Kamis (8/1/2025) malam gagal. Hanya sebagian kecil yang pedagang yang bersedia pindah ke pasar milik swasta tersebut, sementara lainnya menolak.

Penolakan itu dilakukan oleh pedagang sayur yang ada di pelataran Pasar Bitingan. Hal tersebut yang memicu para pedagang yang ada di jalan turut enggan untuk pindah.

Baca Juga: Kades di Kudus Pasrah Dana Desa Turun Drastis, Sebut Tak Bisa Lakukan Pembangunan Lagi

Salah satu pedagang yakni Amman mengatakan, bahwa relokasi ke Pasar Saerah yang notabene milik swasta bukanlah yang diinginkan oleh para pedagang. Jika dilarang berjualan di trotoar atau di jalan, seharusnya pemerintah daerah membangun pasar yang layak.

“Pedagang yang diinginkan itu ada tempat yang layak untuk berjualan. Tempatnya strategis, pasar milik pemda, bukan milik swasta,” ujar Aman.

Setelah pemda bangun pasar, lanjutnya, baru ada relokasi pedagang secara serentak. Jika hal itu dilakukan, pasti pedagang bersedia pindah dengan senang hati.

“Bukan malah direlokasi ke pasar milik swasta. Kita tidak mau pindah ke Pasar Saerah. Kita inginnya dibangunkan pasar oleh penerintah daerah,” sebutnya.

Sementara ketua paguyuban pedagang sayur Pasar Bitingan Kudus, Kunarto menuturkan, pihaknya tetap menolak direlokasi ke Pasar Saerah. Menurutnya, sesuai Pasal 2 huruf g Perda Kudus Nomor 2 Tahun 2025 mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau kita pindah ke Pasar Saerah, tidak ada pemasukan ke kas daerah. Itu namanya korupsi,” ujar Kunarto.

Selain itu, ia juga mempertanyakan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan pihak Pasar Saerah. Menurutnya, pedagang berhak mengetahui kesepakatan tersebut.

“Hingga saat ini pedagang sayur yang diminta untuk pindah ke Pasar Saerah itu belum mendapatkan MoU tersebut,” bebernya.

Kunarto juga mempersilahkan pedagang sayur yang ada di Jalan Mayor Basuno dan Jalan dr Loekmono Hadi untuk pindah ke Pasar Saerah. Sebab, mereka melanggar Undang-Undang (UU) Lalu Lintas, serta Perda Kudus Nomor 11 Tahun 2017.

“Di situ merupakan kawasan merah bagi pedagang. Total ada sekitar 200 pedagang yang berjualan di dua ruas jalan tersebut,” ungkapnya.

Baca Juga: Gedung Perpustakaan Baru di Kudus Siap Layani Masyarakat

Oleh karena itu, pihaknya tidak mau bernegoisasi dengan para pedagang sayur di jalan. Ia juga menegaskan bahwa pedagang sayur di pelataran Pasar Bitingan tetap bertahan dan menolak untuk direlokasi ke Pasar Saerah.

“Kami pedagang sayur di pelataran Pasar Bitingan totalnya ada 400 orang dan menolak untuk direlokasi,” tandasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Kepala desa di masing-masing daerah wilayah Kabupaten Kudus mengaku pasrah, dengan adanya penurunan drastis alokasi anggaran Dana Desa (DD) di tahun 2026 ini. Diketahui, Dana Desa untuk wilayah Kabupaten Kudus tahun 2025 sebesar Rp140.654.773.000, sedangkan tahun ini DD Kabupaten Kudus Rp44.002.864.000 atau hanya menerima 31 persen dari alokasi anggaran di tahun sebelumnya.

Seperti Desa Tanjungrejo misalnya, kini hanya menerima DD sebesar Rp373.456.000 di tahun ini. Padahal di tahun 2025 desa tersebut menerima DD sebesar Rp1,5 miliar.

Baca Juga: Lampui Target, Realisasi Pajak Kendaraan di Samsat Kudus Tahun 2025 Capai Rp133 M

Hal itu tentu sangat berpengaruh dan berdampak pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Kepala Desa Tanjungrejo, Christian Rahardiyanto menyebut bahwa dana desa yang menurun itu sangat berdampak pada kegiatan pemberdayaan.

“Sebagai contoh, pelayanan posyandu akan menurun. Dari yang sebelumnya setiap bulan bisa memberikan PMT untuk bayi sekitar 33-35 balita di masing-masing posyandu, sekarang menurun dibagikan setiap dua bulan sekali,” bebernya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (7/1/2026).

Sehingga dengan dana desa yang akan diterima pada tahun ini pihaknya tak bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti biasanya. Berbeda ketika desa tersebut mendapatkan sumber alokasi anggaran lain, misalnya bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dari Pemerintah Kabupaten Kudus.

“Jadi saat ini kami tidak mikir bangun (infrastruktur). Bangunnya bisa dilakukan ketika ada sumber pendapatan lainnya,” ujarnya.

Saat disinggung terkait pendapatan asli daerah (PAD), pihaknya menjelaskan, bahwa itu tergantung kemampuan dari masing-masing desa. PAD Desa Tanjungrejo menurutnya termasuk kecil, dari lelang tanah desa dan pendapatan lainnya hanya mampu mengasilkan sebesar Rp225 juta per tahunnya.

“Mendongkrak PAD itu harus sepandai-pandainya kita ada inovasi untuk mengelola lahan desa, misalnya sekitar lapangan yang bisa dimanfaatkan sebagai spes lapak UMKM. Cuma kita harus menghormati proses perizinan, termasuk lahan itu masuk LP2B, masuk lahan pangan berkelanjutan atau tidak, merupakan lahan hijau tidak, itu harus kita kaji dulu,” terangnya.

Mau tidak mau, Chris hanya bisa pasrah untuk terus melaksanakan penganggaran sesuai dengan petunjuk teknis. Baik itu Peraturan Presiden (PP), Permendes, maupun Inpres (intruksi Presiden) yang dilakukan dengan prioritas dana desa.

“Memang berdampak pada kegiatan sosial pemberdayaan. Contohnya DD sudah diatur ada tujuh penggunaan, seperti ADD, ketahanan pangan, posyandu, proklim, dan bencana itu menjadi prioritas,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Berugenjang, Kiswo. Menurutnya, adanya penurunan alokasi anggaran DD di tahun ini, beberapa kades di masing-masing daerah tak bisa banyak berbuat.

Baca Juga: BBWS Disebut Setujui Desain Dermaga Ponton di Kawasan Bendung Logung, Tapi…

“Dampaknya besar sekali, kita tak bisa mengingatkan ikat pinggang. Kami tidak bisa membangun infrastruktur desa, tentunya harus melakukan pengurangan pada kegiatan-kegiatan posyandu, serta BLT menurun banyak,” sebutnya.

Ia menambahkan, Desa Berugenjang tahun 2026 ini mendaptkan DD sebesar Rp282.750.000 atau turun 40 persen dari tahu sebelumnya yang mendapat DD sekitar Rp700 juta.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -