Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama Wakil Bupati Bellinda Birton dan Ketua DPRD Kudus Masan melakukan konsultasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025). Foto: Rabu Sipan
BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih efektif dan tepat sasaran. Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama Wakil Bupati Bellinda Birton dan Ketua DPRD Kudus Masan melakukan konsultasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).
“Kami bersama seluruh pihak terkait berupaya memastikan agar pelaksanaan MBG di Kudus berjalan lancar, merata, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Sam’ani melalui siaran tertulisnya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Pemkab Kudus bersama BGN membahas capaian program, kendala di lapangan, hingga strategi peningkatan kualitas gizi dan efisiensi distribusi makanan. Hingga saat ini, sebanyak 92.821 warga Kudus telah menerima manfaat program MBG yang difokuskan untuk mendukung gizi anak-anak usia sekolah.
Bupati Sam’ani menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, mulai dari sekolah, tenaga gizi, hingga pelaku UMKM lokal, dalam menyediakan menu bergizi seimbang.
“Kami libatkan UMKM agar program MBG juga ikut menggerakkan ekonomi lokal. Komunikasi intens dengan sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga terus kami lakukan agar pelaksanaan di lapangan terpantau dengan baik,” jelasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan program berlangsung transparan dan akuntabel, Pemkab Kudus meluncurkan inovasi pemantauan melalui aplikasi “Kudus Sehat”, yang memungkinkan masyarakat melihat secara langsung proses penyediaan dan distribusi makanan.
“Inovasi ini bagian dari tekad kami untuk menghadirkan sistem pengawasan terbuka. Masyarakat bisa ikut memantau lewat aplikasi Kudus Sehat,” ungkap Sam’ani.
Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya Pemkab Kudus dalam meningkatkan mutu pelayanan gizi, mendorong gerakan menabung sejak dini, serta memperkuat perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, peternakan, dan UMKM lokal.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Budi Utomo, memberikan apresiasi atas langkah inovatif yang dilakukan Pemkab Kudus.
“Pemantauan real-time di SPPG yang dapat diakses masyarakat adalah langkah maju menuju transparansi publik. Kami mendukung penuh upaya Pemkab Kudus dalam memaksimalkan program MBG bagi siswa-siswi di Kudus,” ujarnya.
Dengan koordinasi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kudus dapat menjadi percontohan nasional dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengucapkan selamat kepada Roisnan penerima manfaat program RSLH dari PT Djarum. Foto: Rabu Sipan
BETANEWS.ID, KUDUS – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, untuk meninjau langsung pelaksanaan Program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) yang digagas oleh PT Djarum, Kamis (6/11/2025). Program ini merupakan salah satu wujud komitmen perusahaan dalam mendukung upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Dalam kunjungan ini, Menteri PKP Maruarar Sirait hadir bersama Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi, Pemerintah Kabupaten Kudus yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Revlisianto Subekti, serta didampingi Chief Operating Officer (COO) PT Djarum Victor Rachmat Hartono dan General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto.
“Program Rumah Sederhana Layak Huni dari PT Djarum bukan sekadar pembangunan fisik rumah, tetapi juga pembangunan martabat dan harapan masyarakat. Inisiatif ini sejalan visi pemerintah untuk memastikan setiap warga negara bisa punya tempat tinggal yang layak. Jadi terima kasih kepada Djarum Group. Saya tidak ragu menyebut bahwa Djarum adalah perusahaan yang paling banyak membangun dan merenovasi rumah untuk masyarakat tidak mampu, menjadi lebih baik dan lebih layak,” ujar Ara usai mengunjungi bangunan rumah baru milik Roisnan, yang terletak di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.
Roisnan merupakan salah satu warga penerima manfaat program Rumah Sederhana Layak Huni dari PT Djarum. Pria yang bekerja sebagai buruh serabutan ini sebelumnya menghuni sepetak bangunan dengan kondisi yang sudah lapuk dan usang bersama keluarganya.
Kini setelah direnovasi total, rumah Roisnan jadi lebih bagus, layak ditinggali, lebih aman, lebih nyaman, serta lebih sehat. Menteri Maruarar mengapresiasi program RSLH PT Djarum yang dinilai mampu menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti Roisnan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan apresiasi atas kolaborasi yang selama ini terjalin baik dengan PT Djarum dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Tidak hanya di Kabupaten Kudus, namun juga di berbagai wilayah di Jawa Tengah.
Luthfi mengatakan program Rumah Sederhana Layak Huni mampu memberi dampak sosial yang nyata dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik.
“Karena tujuannya adalah angka kemiskinan menurun dan masyarakat menjadi sejahtera. Maka kolaborasi pemerintah dan swasta harus berjalan. Program RSLH dari PT Djarum ini adalah contoh nyata bagaimana pemerintah dan swasta bergotong-royong bersama untuk mengentaskan kemiskinan, dengan memberantas atau mengurangi rumah yang tidak layak huni,” ungkap gubernur Ahmad Luthfi.
Kunjungan ini menjadi momentum penting yang kian memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Per bulan Oktober tahun 2025, PT Djarum telah membangun total sebanyak 517 rumah di Kabupaten Kudus, Blora, Grobogan, Demak, Pemalang, Temanggung, dan Rembang.
Setiap rumah telah memenuhi standar rumah sehat dan layak huni, yang meliputi; kekuatan dan ketahanan bangunan, kecukupan luas ruang bagi penghuni, penerangan dan sirkulasi udara yang baik, serta ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai.
Chief Operating Officer PT Djarum, Victor Rachmat Hartono mengatakan, PT Djarum terus berkomitmen menghadirkan berbagai program sosial yang bisa berdampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) tak hanya diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tapi dari perubahan nyata yang dirasakan keluarga penerima manfaat, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis.
“Melalui Program RSLH, kami berupaya memberikan hunian yang tidak hanya layak dan aman, tetapi juga mampu menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. Kami percaya bahwa rumah yang layak adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik.” jelas Victor.
Dalam momen tersebut, Roisnan turut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan rumah yang diterimanya. Bantuan renovasi rumah ini sangat berarti bagi keluarganya.
“Sekarang kami sekeluarga bisa tinggal dengan layak. Terima kasih kepada PT Djarum dan pemerintah yang peduli terhadap orang kecil seperti kami,” ungkap Roisnan menahan haru.
Lebih lanjut, General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto menyoroti pentingnya kesinambungan antara pembangunan hunian, sanitasi, dan pola hidup sehat. Budiharto menjelaskan, sejak 2024 PT Djarum juga telah meluncurkan Program Sanitasi Terpadu Djarum, sebagai langkah komplementer dari program RSLH dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan mencegah stunting di masyarakat.
“Rumah yang layak harus diiringi dengan lingkungan yang sehat. Melalui program Sanitasi Terpadu Djarum, kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga hidup dalam lingkungan yang bersih dan mendukung tumbuh kembang anak-anak yang sehat,” tutur Budiharto.
Sampai bulan Oktober 2025 ini, PT Djarum telah membangun 2.103 sanitasi aman dan sambungan PDAM di tiga kabupaten di Jawa Tengah yakni sebanyak 1.444 di Kudus, 366 di Temanggung, dan 293 di Wonogiri. Tak hanya bantuan fisik, PT Djarum juga aktif memberikan edukasi dan pendampingan masyarakat, agar mereka menjadi pelaku utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Melalui program Rumah Sederhana Layak Huni dan Sanitasi Terpadu Djarum, PT Djarum terus meneguhkan komitmennya untuk membangun kehidupan yang lebih baik, mulai dari rumah yang sehat dan hingga lingkungan yang layak untuk semua.
Selama di Kudus Menteri PKP Maruarar Sirait juga melakukan sejumlah kegiatan. Usai meninjau program RSLH, Maruarar dan jajaran turut menghadiri agenda sosialisasi Kredit Multiguna Usaha MerDeKa (KMU MerDeKa) yang merupakan produk pinjaman dari BCA yang ditujukan bagi pelaku UMKM di sektor perumahan, konstruksi, dan material bangunan. Maruarar mengakhiri lawatannya dengan berkunjung ke SMK Raden Umar Said (RUS) yang merupakan salah satu sekolah mitra dari Bakti Pendidikan Djarum Foundation di Kudus.
Koordinator Lapangan AMPB, Supriyono alias Botok. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, SEMARANG – Penetapan tersangka terhadap dua tokoh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, oleh Polres Pati mendapat sorotan tajam dari Kaukus Advokat Progresif Indonesia (KAPI). Langkah hukum itu dinilai sebagai bentuk serangan balik terhadap demokrasi.
Botok dan Teguh Istiyanto, ditetapkan sebagai tersangka buntut aksi pemblokiran jalan di Jalur Pantura Pati–Rembang beberapa waktu lalu.
Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga atas hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati yang tidak memakzulkan Bupati Sadewo, meski dinilai banyak mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan masyarakat.
Penyidik Polres Pati menjerat keduanya dengan Pasal 192 ayat (1) KUHP tentang menghalangi atau merusak jalan umum dengan ancaman sembilan tahun penjara, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, serta Pasal 169 ayat (1) dan (2) KUHP mengenai keikutsertaan melakukan tindakan pidana.
Koordinator KAPI, Nasrul Dongoran menilai, penyidik bertindak tidak profesional dan serampangan dalam menerapkan pasal-pasal hukum terhadap warga yang sedang menyampaikan aspirasi.
“Penyidik melakukan penangkapan terhadap warga yang tergabung dalam AMPB tanpa surat penangkapan. Kedua, penyidik terlihat mencari-cari kesalahan warga yang berdemonstrasi dengan tuduhan menghalangi jalan atau penghasutan,” ujar Nasrul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/11/2025).
Nasrul menilai, penggunaan pasal-pasal seperti Pasal 192, 160, dan 169 KUHP berpotensi menjadi pasal karet yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi aksi demonstrasi di masa depan. Menurutnya, penerapan pasal tersebut tidak sesuai konteks dan berpotensi membungkam kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.
Ia menambahkan, dari catatan KAPI, pola serupa sudah terjadi sejak aksi mahasiswa menolak Omnibus Law pada 2021 dan peringatan May Day 2025, di mana polisi kerap menggunakan Pasal 216 KUHP untuk menjerat massa aksi.
“Apalagi jika Pasal 192, Pasal 160, dan Pasal 169 KUHP ini digunakan menetapkan tersangka. Ke depan Kepolisian berpotensi semakin sewenang-wenang membungkam warga yang melakukan demonstrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Ricky Kristiatno, anggota KAPI lainnya, mempertanyakan logika hukum yang digunakan penyidik dalam menilai aksi AMPB sebagai tindak pidana.
“Aksi warga AMPB di jalan baru berlangsung 15 menit sudah dianggap kejahatan. Lantas bagaimana dengan jalur Pantura Demak–Sayung yang mengakibatkan banjir rob hingga macet berhari-hari dianggap biasa saja” katanya.
Menurut Ricky, kejahatan seharusnya dipahami sebagai perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan menimbulkan kerugian masyarakat, bukan sekadar ekspresi kekecewaan warga terhadap kebijakan pemerintah.
Ricky juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi hak asasi warga negara, terutama kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 19 DUHAM, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta Pasal 2 UU HAM dan aturan lainnya.
KAPI secara tegas meminta Presiden untuk memerintahkan Polda Jawa Tengah dan Polres Pati melakukan langkah-langkah korektif.
Mereka menuntut, tiga hal, yakni pembebasan Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto serta warga AMPB lainnya yang ditangkap dan ditahan seketika.
Kemudian, aparat penegak hukum agar lebih terbuka dalam menyerap aspirasi masyarakat serta menghentikan praktik “Kill The Messenger” terhadap warga yang menjadi juru bicara aspirasi masyarakat, seperti penetapan tersangka terhadap Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto.
BETANEWS.ID, JEPARA – Di Kabupaten Jepara, sebanyak seribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah pusat dicoret sebagai daftar penerima bantuan.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospermades) Kabupaten Jepara, Zulaekhah Almunawaroh menyampaikan dari seribu penerima manfaat yang dicoret, 700 diantaranya karena terindikasi terlibat judi online (Judol).
Data itu menurutnya keluar setelah proses pencarian bansos selama satu minggu terakhir.
“Betul sekali (ada KPM yang dicoret gegara terindikasi judol) dan itu tidak hanya 1 atau 2 orang. Tapi yang terindikasi judol di Kabupaten Jepara sekitar 700 KPM,” kata Zulaekhah pada Kamis, (6/11/2025).
Adapun jumlah KPM baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Jepara sebanyak 56.335.
Penyoretan KPM akibat terindikasi judol, saat ini memang sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan di Desa Srikandang, Kecamatan Bangsri, terdapat KPM lanjut usia (lansia) yang tiba-tiba dicoret dengan keterangan terindikasi judol. Padahal, lansia itu tak bisa menggunakan handphone atau alat teknologi.
Menurut Zulaekhah, hal itu terjadi bukan karrna memiliki atau tidak memiliki handphone, tetapi apabila data Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya disalahgunakan dan kebetulan yang bersangkutan dapat bansos, maka secara otomatis akan hilang atau dicoret dari KPM bansos.
“Memang tidak semua data itu valid, tapi karena Kemensos (Kementerian Sosial) melakukan padan data dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan),” jelas Zulaekhah.
Selain padan data dengan PPATK, lanjut Zulaekhah, Kemensos juga melakukan padan data dengan data PLN non subsidi atau BPJS Ketenagakerjaan.
Dia juga bilang, penghapusan KPM bansos itu, sebagian karena adanya perubahan desil. Terutama yang desilnya naik menjadi 6-10.
“Kalau diakumulasi, data sementara ada sekitar 1000 KPM yang dicoret,” sebutnya.
Bagi para KPM yang sudah dicoret, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan realita di lapangan, menurut Zulaekhah bisa melakukan pengusulan kembali pada aplikasi SIKS-NG Kemensos.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau rumah yang diperbaiki CSR PT Djarum, Kamis (6/11/2025). Foto: Ist
BETANEWS.ID, KUDUS – Senyum haru mewarnai wajah warga Kudus ketika rumah-rumah sederhana mereka kini berdiri kokoh berkat kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sektor swasta dalam memperluas akses rumah layak huni. Program ini menuai apresiasi mendalam dari masyarakat yang selama ini hidup dalam keterbatasan.
Sri Umami, warga Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, tak kuasa menahan rasa syukur. Puluhan tahun ia bersama keluarga tinggal di rumah reyot yang nyaris roboh. Kini, berkat bantuan program corporate social responsibility (CSR) dari PT Djarum, ia bisa menatap masa depan dengan lebih tenang.
“Suami saya sakit stroke, sementara saya bekerja sebagai pegawai Djarum. Rumah kami dulu rusak parah, tapi sekarang sudah dibongkar dan dibangun baru. Airnya lancar, temboknya kokoh. Saya sangat bersyukur, rasanya seperti mimpi,” ucap Sri.
Cerita penuh harapan juga datang dari Poniman, seorang kuli bangunan. Ia mengaku bangga sekaligus terharu melihat rumahnya yang kini lebih kuat dan layak huni. “Rumah saya sudah selesai dibangun kembali. Bangunannya bagus, tahan lama. Bahagia sekali, Pak. Rasanya hidup saya lebih berarti,” tuturnya.
Pada Kamis (6/11/2025), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung rumah-rumah hasil perbaikan tersebut. Kehadiran mereka menjadi simbol nyata bahwa gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha mampu menghadirkan perubahan.
PT Djarum sendiri mengalokasikan bantuan CSR di Jawa Tengah tahun 2025 berupa 2.550 unit rumah dan sanitasi. “Djarum dan sektor swasta lain membuktikan bahwa gotong royong bukan sekadar slogan. Tanpa uang negara, rumah rakyat bisa berdiri kokoh,” ujar Maruarar saat berdialog dengan penerima bantuan.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, rumah layak huni adalah pondasi kesejahteraan keluarga. “Kalau rumahnya bagus, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga ikut meningkat. Inilah makna sejati dari pembangunan,” katanya.
Selain dukungan swasta, Pemprov Jateng melalui APBD 2025 juga menargetkan perbaikan 17.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Harapannya, semakin banyak keluarga yang bisa merasakan kehangatan dan kenyamanan di rumah yang layak.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kudus, Andreas Hua. Foto: Rabu Sipan
BETANEWS.ID, KUDUS – Kalangan buruh di Kabupaten Kudus masih menunggu kepastian regulasi terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026. Hingga awal November ini, aturan resmi mengenai mekanisme penetapan upah belum juga turun dari pemerintah pusat.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus, Andreas Hua, mengatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan pembahasan di tingkat nasional. Menurutnya, pembahasan UMK tahun ini kemungkinan akan mepet akhir tahun seperti tahun sebelumnya.
“Kami terus berkoordinasi dengan serikat buruh di Jakarta dan Kementerian Ketenagakerjaan. Informasinya, pemerintah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kemungkinan besar, penetapan UMK 2026 akan ditentukan langsung oleh presiden,” ujarnya melalui sambungan telepon, belum lama ini.
Andreas menjelaskan, dasar hukum lama yakni Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya tidak lagi berlaku pada tahun 2026. Hal tersebut sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, diperlukan regulasi baru untuk mengatur kembali mekanisme ketenagakerjaan, termasuk penentuan upah minimum.
Meski kepastian regulasi belum jelas, para buruh di Kudus berharap upah tahun depan tidak lebih kecil dari tahun ini. Bahkan, mereka menargetkan kenaikan antara 6 hingga 7 persen, menyesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau dilihat dari kondisi ekonomi dan inflasi, kenaikan 6–7 persen masih wajar. Tahun lalu UMK Kudus sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur itu Rp 2,68 juta, tapi rata-rata perusahaan besar sudah memberi di atas itu,” terang Andreas.
Ia menambahkan, sektor industri rokok menjadi penyumbang upah tertinggi di Kudus, dengan rata-rata gaji mencapai Rp 2,91 juta per bulan.
“Kami berharap sektor rokok yang jadi tumpuan ekonomi Kudus tidak mengalami penurunan upah. Kalau bisa malah juga naik 6–7 persen,” katanya.
Andreaa menegaskan, meski belum ada kepastian hukum baru, pihaknya terus melakukan pendekatan dengan perusahaan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ia menilai, komunikasi sejauh ini berjalan baik, dan pengusaha di Kudus menunjukkan keterbukaan terhadap potensi kenaikan upah.
“Mereka juga minta buruh tetap tenang dan tidak perlu khawatir. Kami optimistis, UMK Kudus 2026 akan tetap mengalami kenaikan,” imbuhnya.
Kamelan, seorang petani asal Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – Bantuan sosial (bansos) untuk ribuan petani Kabupaten Pati yang mengalami puso akibat banjir besar awal 2023 hingga kini belum juga cair. Padahal, nilai bantuan dari pemerintah pusat itu mencapai sekitar Rp29 miliar.
Keterlambatan ini membuat banyak petani mengeluh. Mereka mengaku kecewa lantaran sudah lebih dari dua tahun menanti janji pencairan bantuan yang telah disampaikan sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara, kerugian akibat gagal panen masih mereka rasakan hingga sekarang.
Situasi tersebut akhirnya membuat Bupati Pati, Sudewo turun tangan dan membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Saat menghadiri Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sudewo menyoroti lambatnya penyaluran dana stimulan puso tahap II.
Kehadiran Sudewo di forum tersebut, untuk memperjuangkan percepatan pencairan bantuan bagi ribuan petani di Pati.
“Mudah-mudahan usaha ini membuahkan hasil, sehingga para petani segera menerima hak mereka,” tuturnya berdasarkan keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).
Sudewo memaparkan, jumlah petani yang terdampak puso mencapai 10.948 orang yang tersebar di 36 desa pada enam kecamatan. Dari total bantuan sebesar Rp46 miliar, baru sekitar Rp15,6 miliar yang terealisasi melalui pencairan tahap pertama pada Oktober 2024.
Adapun untuk tahap kedua, hingga kini belum juga cair.
“Hasil audiensi dan negosiasi menghasilkan kesepakatan bahwa realisasi tahap II akan diberikan sebesar 60 persen dari total bantuan yang dijanjikan,” kata Sudewo.
Meski demikian, Sudewo menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati tetap memperjuangkan agar bantuan tersebut dapat dibayarkan secara penuh, sesuai yang dijanjikan pemerintah pusat.
Tertundanya pencairan bantuan ini sebelumnya sempat memicu aksi demonstrasi dari para petani. Mereka menggelar aksi di depan Kantor BPBD Kabupaten Pati pada Senin (10/6/2024) lalu, menuntut kejelasan nasib bantuan yang sudah dijanjikan sejak tahun 2023.
Para petani merasa heran, sebab pada awal 2024 lalu Presiden Joko Widodo sempat menyerahkan bantuan puso secara simbolis di Grobogan dan Pekalongan. Namun hingga kini, bantuan serupa untuk Kabupaten Pati tak kunjung diterima.
Peresmian Tugu Budaya Kampung Pesilat di Desa Getasrabi, Gebog. Foto: Rabu Sipan
BETANEWS.ID, KUDUS – TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Kodim 0722 Kudus Tahap lV Tahun 2025 di Desa Getasrabi, Kecamatan Gebog, resmi ditutup, Kamis (6/11/2025). Upacara penutupan ditandai dengan peresmian Tugu Budaya Kampung Pesilat di desa tersebut.
Upacara penutupan yang dihadiri Dandim 0722/Kudus, Kapolres Kudus dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus tampil para pesilat dari beberapa perguruan, di antaranya, Setia Hati Teratai dan Kera Sakti. Mereka menampilkan berbagai seni dan atraksi.
Sekda Kudus, Revlisianto Subekti mengapresiasi kinerja aparat TNI khususnya KODIM 0722 yang telah menyelesaikan TMMD Sengkuyung Tahap lV di tahun 2025. Menurutnya, beberapa kegiatan termasuk pembangunan infrastruktur sangat bermanfaat bagi masyarakat.
“Hasilnya bisa dilihat sendiri. Jalan desa sudah dibangun. Serta jembatan penghubung dua kampung juga dibangun. Tentu kami atas nama masyarakat berterima kasih kepada KODIM 0722/Kudus,” ujar Revli kepada awak media.
Komandan Kodim (Dandim) 0722/Kudus, Letkol Inf Hermawan Setya Budi mengatakan TMMD Sengkuyung tahap lV di Desa Getasrabi resmi berakhir. Berbagai pembangunan infrastruktur dan kegiatan non fisik telah berhasil diselesaikan.
“Di TMMD Sengkuyung ini kami membangun jembatan untuk menghubungkan dua kampung. Pasalnya, sebelumnya jembatan tersebut berupa kayu,” ujar Letkol Hermawan Setya Budi.
Jembatan yang dibangun sepanjang 12 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 5 meter. Selain jembatan, lanjut Dandim, persone TNI dari KODIM 0722 juga membangun Jalan Desa dengan betonisasi sepanjang 200 meter, lebar 2,5 meter dan tebal 15 sentimeter.
“Total anggaran kurang lebih Rp759,4 juta. Pada kegiatan TMMD ini kami juga melakukan kegiatan non fisik, antara lain, penyuluhan terkait penanganan stunting, edukasi pencegahan obat terlarang dan ketertiban masyarakat,” bebernya.
Hari ini juga diresmikan Tugu Budaya Kampung Pesilat di Desa Getasrabi. Dia menuturkan, bahwa desa ini merupakan salah satu sentra perguruan silat di Kudus.
“Dengan diresmikan Tugu Budaya Kampung Pesilat ini, harapannya agar budaya pencak silat di Kudus bisa terus dikembangkan, serta terjadi kerukunan antar perguruan. Tetap pegang teguh persatuan, agar pencak silat di Kudus bisa lebih berprestasi,” harapnya.
Konferensi pers di Aula Mapolres Jepara, Kamis (6/11/2025). Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID, JEPARA – Seorang pria berinisial IC(22), warga Kecamatan Karimunjawa, Jepara tega melakukan tindakan bejat terhadap seorang anak dibawah umur hingga hamil delapan bulan.
Kapolres Jepara, AKBP Erick Budi Santoso mengungkapkan korban yang juga warga Kecamatan Karimunjawa saat ini berusia 14 tahun. Tindakan bejat itu terungkap pada tanggal 13 September 2025 lalu.
Saat itu, pelapor yang merupakan ayah korban yaitu ET(61), dipanggil oleh M, yang merupakan perangkat desa agar datang ke kediaman S, yang merupakan budhe korban.
Setelah tiba, M berkata kepada ET, bahwa putrinya sedang mengandung akibat dicabuli oleh IC.
“ET yang pada saat itu terkejut, sempat memastikan kebenarannya kepada korban. Setelah korban mengaku, pelapor yang merupakan ayah korban ini membuat laporan ke Polres Jepara,” kata AKBP Erick saat konferensi pers di Aula Mapolres Jepara, Kamis (6/11/2025).
Setelah dilakukan penyidikan, Kapolres melanjutkan pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jepara berhasil menangkap pelaku dikediaman istrinya, di Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji.
Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu satu buah kaos lengan pendek warna merah, satu buah kaos dalam warna putih, satu buah celana panjang warna putih, dan satu buah celana dalam warna putih.
Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 81 ayat (1) JO 76D dan atau pasal 82 ayat (1) JO 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak.
“Ancaman hukumannya paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar,” sebutnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jepara, M. Faizal Wildan Umar Rela mengatakan pelaku tega melakukan tindakan bejat itu karena didorong oleh nafsu.
“Yang melatar belakangi karena dari tersangka nafsu terhadap korban sehingga pada saat sepi, tersangka melakukan tindakan itu,” ungkapnya.
Dari hasil pengakuan tersangka, Wildan mengatakan tindakan bejat itu sudah dilakukan sejak lima tahun yang lalu. Tersangka bahkan sudah menyetubuhi korban lebih dari sepuluh kali.
“Tersangka dan korban ini masih ada hubungan saudara. Dan saat ini tersangka sudah menikah,” katanya.
BETANEWS.ID, PATI – Puluhan warga Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, melakukan unjuk rasa di halaman Balai Desa pada Kamis (6/11/2025). Salah satu tuntutan mereka adalah, meminta Kades Asempapan, Sukarno lengser dari jabatannya.
Warga menilai, Kades Asempapan sewenang-wenang dan bersikap arogan kepada warga. Sejumlah kebijakan dinilai tidak transparan dan tidak aspiratif dari seluruh warga.
Dengan membawa spanduk, yang berisi berbagai tulisan, di antaranya ’Ojo Kakean Korupsi’, ’Dana Desa Ojo Go Bancaan’, ’Haul Makam Tidak Rugikan Rakyat’ hingga ’Limbah Limbah PG Trangkil Membunuh Petani’, warga secara bergantian melakukan orasi.
Koordinator Lapangan, Bayu Irianto mengatakan, setidaknya ada empat tuntunan dalam demo tersebut. Pertama, meminta Bupati Pati Sudewo untuk mencopot dan memecat Kades Asempapan, Sukarno. Warga menilai Sukarno bersikap arogan.
Selain itu, warga juga meminta agar haul makam Mbah Panggeng dikembalikan seperti semula yakni saat bulan Bakda Mulud. Waktunya tidak disamakan saat Sedekah Bumi, bulan Apit.
Ia mengaku, perubahan ini setelah pihak kepala desa menerbitkan Perdes tentang Haul Mbah Penggeng. Warga sempat menggelar Haul secara mandiri saat bulan Bakda Mulud. Namun menurutnya, adanya larangan dari pihak kades.
”Haul dilarang. Saat kirim surat untuk doa arwah ke warga itu surat diambil lagi Pak Lurah dan anak buahnya Pak Lurah. Padahal warga swadaya sendiri. Kita tidak diperbolehkan mengaji saat haul. Alasannya merugikan rakyat. Tuntutannya perdes dihapus dan Haul dikembalikan seperti semula. tidak disamakan dengan sedekah bumi,” ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, warga juga mempersoalkan limbah PG Trangkil yang mengalir ke area pertanian Desa Asempapan. Ini mengakibatkan, petani garam tak bisa panen maksimal.
”Limbah PG Trangkil berupa cairan dan merugikan kelompok tani tambak. Saat musim kemarau garamnya tidak bisa dipanen. Selain itu Pembangunan desa tidak transparan. (Diduga) ini ada unsur korupsi. Kembalikan dana untuk desa,” ucapnya.
Sementara itu, Sukarno, Kades Asempapan membantah tuduhan massa demo soal arogansi. Ia pun mengaku siap memimpin wilayahnya dan siap menampung aspirasi masyarakat.
Sukarno mengaku mengedepankan musyawarah dalam memutuskan kebijakan. Baik soal perubahan jadwal Haul Mbah Panggeng hingga penggunaan dana desa (DD).
”Kesewenangan-wenangan. Itu bukti dijawab yang rapat tadi malam musyawarahdi balai desa kok. Arogannya di mana? Saya berusaha adil, yang bijaksana dengan pelayanan yang tidak membedakan pembangunan dan pemerataan,” ujar Sukarno.
Ia mengaku Perdes tentang Haul Mbah Panggeng juga berdasarkan aspirasi masyarakat. Di mana sejumlah warga meminta kepada Pemdes untuk Haul diselaraskan dengan Sedekah Bumi, saat bulan Apet. Tidak seperti sebelumnya, bulan Ba’da Mulud.
”Perdes ini kan bukan abalan-abalan, yang dibuat, disahkan, yang betul-betul lewat dari tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat. Saya sudah menghadirkan semua kelompok, pihak makam itu dan semua tokoh-tokoh masyarakat, saya fasilitasi di desa untuk dibahas, untuk suasana yang baik. Jadi artinya kegiatan tidak liar,” ungkapnya.
Meskipun demikian, ia mengaku siap menampung aspirasi masyarakat yang menggelar demo dan menolak penyelarasan dengan sedekah bumi. Aspirasi tersebut bakal dibahas dalam musyawarah desa.
”Kalau memang menghendaki, secara pribadi saya kan tidak bisa, Mas. Karena masalah-masalah besar. Nanti kita fasilitasi, kita temukan lagi (dengan masyarakat lainnya). Kita bahas, kita kaji lagi musdes,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga mengaku sudah melakukan tahapan demi tahapan dalam menjalankan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD). Bahkan penggunaan DD tersebut juga diumumkan di papan pengumuman desa.
”Kalau masalah pembangunan, secara Pemerintahan kan aturannya ada. Kita melakukan Musrembangdes, RAPBDes, APBDes terus infografis. Adapun pemeriksaan kan sudah ada yang berwenang, wewenangnya di Inspektorat,” tandas dia.
Sementara terkait soal limbah PG Trangkil, menurutnya hal tersebut sudah ada sejak kepala desa sebelumnya. Selain itu, ia menilai limbah tebu juga bermanfaat bagi petani sawah.
Puluhan warga menggeruduk Balai Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Pati, pada Kamis (6/11/2025). Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – Puluhan warga menggeruduk Balai Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Pati, pada Kamis (6/11/2025). Mereka memprotes adanya peraturan desa (perdes) yang disebut melarang pelaksanaan Haul Mbah Panggeng.
Massa juga menyoal terkait dengan transparansi anggaran pembangunan infrastruktur mulai Tahun 2020 hingga 2025. Bukan cuma itu, mereka juga menyinggung soal limbah dari PG Trangkil yang mengalir ke Desa Asempapan.
Bayu Irianto, Koordinator Aksi menyampaikan, terkait dengan larangan untuk pelaksanaan Haul, dirinya menyebut kalau warga dilarang untuk melakukan kegiatan di luar ketentuan Peraturan Desa (Perdes).
Berdasarkan perdes, bahwa pelaksanaan Haul Mbah Panggeng dilaksanakan pada Bulan Apit, berbarengan dengan sedekah bumi. Jadwal ini bergeser dari pelaksanaan yang sudah biasa dilakukan, yakni pada Bulan Bakda Mulud.
“Haul dilarang. Saat kirim surat untuk doa arwah ke warga, itu surat diambil lagi Pak Lurah dan anak buahnya. Padahal warga swadaya sendiri. Kita tidak diperbolehkan mengaji saat haul. alasannya merugikan rakyat,” ujar Bayu.
Untuk itu, pihaknya meminta agar perdes dihapus, dan pelaksanaan haul dikembalikan seperti semula. Artinya, tidak dibarengkan dengan sedekah bumi.
Kemudian, terkait dengan limbah pabrik yang mengalir ke wilayah Asempapan, menurutnya, hal itu merugikan kelompok tani tambak. Saat musim kemarau garamnya tidak bisa dipannen.
Begitu pula dengan transparansi dana desa. Ada beberapa proyek yang menurutnya tidak masuk akal, ada dugaan terjadinya korupsi.
Merespon aksi demo yang dilakukan warganya, Kepala Desa Asempapan, Sukarno menyatakan, bahwa terkait dengan Haul Mbah Panggeng, bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan perdes yang sudah disepakati dengan tokoh masyarakat.
“Terkait perdes diubah atau dihapus. Perdes ini kan bukan abalan-abalan, yang dibuat, disahkan, yang betul-betul lewat dari tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat. Saya sudah menghadirkan semua kelompok, pihak makam itu dan semua tokoh-tokoh masyarakat, saya fasilitasi di desa untuk dibahas, untuk suasana yang baik. Jadi artinya kegiatan tidak liar, ” ucapnya.
Ia pun menyebut, kalau pelaksanaan haul dilakukan ketika Bulan Bakda Mulud, hal itu tidak ada penanggungjawabnya.
“Terus hasil perdes ini kan sudah dari kesepakatan para tokoh-tokoh masyarakat, pemerintahan, BPD, RT, RW, Linmas, PKK, dan semuanya khususnya tokoh-tokoh agama kami undang,” imbuhnya.
Akhirnya, katanya, kesepakatan memutuskan acara Haul Mbah Panggeng, yang awalnya pada Bulan Bakda Mulud, dialihkan dan disatukan di bulan Apit.
Kemudian, terkait limbah, menurutnya hal itu sudah ada sebelum dirinya memimpin.
“Secara keestafetan pemimpinam selalu dibutuhkan masyarakat. Karena dasarnya di Asempapan ada sektor pertanian tambak, sawah. Jadi sebelum saya, itu masa kecil saya ingat. Hanya terkadang limbah itu mengalir di tambak sawah. Mengingat kepentingan itu, masa saya akan menutup dengan asas manfaat yang lebih besar dibanding rugi,” ungkapnya.
Ia menyebut, kalau manfaat dari limbah untuk sektor pertanian sawah di Desa Asempapan, petani bisa panen dua kali hingga tiga kali.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo bergabung dengan para maestro ukir di Pelabuhan Kartini. Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID, JEPARA – Sembari menunggu keberangkatan kapal di Pelabuhan Penyebrangan Jepara, wisatawan yang hendak menyebrang ke Pulau Karimunjawa kini bisa melihat pertunjukan mengukir oleh para maestro ukir di Bumi Kartini.
Bertempat di sebelah Tourist Information Center, ruang terbuka itu kini disulap menjadi arena Jepara Wood Carving Performance. Sebuah ruang yang dijadikan sebagai galeri karya ukir Jepara serta tempat bagi para maestro unjuk kemampuan mengukir.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat identitas daerah sekaligus promosi budaya.
“Kami mendukung penuh upaya mengenalkan seni ukir kepada seluruh wisatawan, baik yang datang ke Jepara maupun dari luar daerah. Kami punya karya yang luar biasa,” katanya saat ditemui di Pelabuhan Kartini Jepara Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, keberadaan Jepara Wood Carving Performance menjadi tempat yang komplit bagi wisatawan.
“Sebelum berangkat ke Karimunjawa, wisatawan bisa melihat langsung proses ukir, membeli hasil karya, bahkan ikut belajar latihan ukir di sini,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jepara, Ali Hidayat, mengatakan pihaknya akan menata kawasan tersebut agar tampil lebih menarik bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
“Kami akan tata lebih indah supaya wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, tertarik mampir. Mereka bisa melihat proses mengukir, mencoba, dan belajar langsung dari pengrajin,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Yayasan Peluk Jepara, yang diketuai oleh Hadi Priyanto.
Ia menjelaskan, Jepara Wood Carving Performance tidak hanya menjadi pertunjukan, tetapi juga ruang edukasi dan peningkatan kesejahteraan bagi pengrajin ukir lokal.
“Konsepnya mempertemukan pelestarian budaya dengan kesejahteraan para pengrajin. Ada kelas mengukir untuk wisatawan dan untuk pelajar,” ujarnya.
Kelas ukir ini akan dibuka setiap Kamis-Minggu. Wisatawan yang tertarik juga bisa mengikuti kelas ukir dengan biaya sebesar Rp100 ribu per jam, sedangkan pelajar cukup membayar Rp30 ribu untuk durasi 2-3 jam, sudah termasuk bahan baku.
“Tidak semua sekolah punya guru ukir, jadi di sini pelajar bisa belajar langsung dari ahlinya,” ungkapnya.
Puluhan pedagang keliling yang biasanya menjajakan dagangannya di sekolah-sekolah, menggeruduk Kantor Kecamatan Dukuhseti, Pati, pada Rabu (5/11/2025). Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – Puluhan pedagang keliling yang biasanya menjajakan dagangannya di sekolah-sekolah, menggeruduk Kantor Kecamatan Dukuhseti, Pati, pada Rabu (5/11/2025). Mereka memprotes terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Puluhan pedagang itu, datang dengan membawa aneka datangan mereka. Mulai dari pentol, empek-empek, sempolan, es, dan lain sebagainya.
Amnan, salah satu pedagang mengatakan, kedatangan mereka ke Kantor Kecamatan untuk meminta pihak pemerintah mengkomunikasikan dengan pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar pendistribusian MBG di sekolah-sekolah dilakukan sebelum atau sesudah istirahat.
“Kami tadi mengusulkan, agar pembagian MBG dilakukan sebelum atau sesudah istirahat. Kalau pas istirahat, gak ada yang jajan, dagangan sepi, ” ujar Amnan.
Ia mengaku, program MBG yang sudah berjalan ini, menurutnya berdampak cukup besar terhadap omzet mereka. Ada penurunan lebih separuh sejak program MBG berjalan.
Menurutnya, sebelum ada program MBG, omzet sehari, rata-rata bisa sampai Rp300 ribu. Namun, setelah adanya MBG, omzetnya turun cukup drastis.
“Kalau sekarang ya sehari paling dapet Rp100 ribu sampai Rp150 ribu, ” imbuhnya.
Sementara itu, Camat Dukuhseti Suhartono menyampaikan, bahwa kedatangan puluhan pedagang itu bukan untuk demo. Hanya menyampaikan aspirasi.
Dirinya pun menyebut, bahwa pihaknya akan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan oleh puluhan pedagang tersebut.
”Kami tindaklanjuti dari aspirasi para pedagang keliling, nanti pada hari Jumat (7/11/2025) pukul 08.30 WIB, bertempat di Aula Kecamatan Dukuhseti, akan kami undang para SPPG di wilayah Kecamatan Dukuhseti untuk kita ajak berdiskusi mengenai keluhan para pedagang keliling,” ucapnya.
Ia meyakini, apa yang menjadi persoalan pedagang ini bisa terselesaikan dengan baik.
BETANEWS.ID, KUDUS – Kudus Fashion Week (KFW) 2025 kembali menjadi batu loncatan bagi brand-brand lokal untuk naik kelas. Salah satunya adalah brand Diyah Flowers (DF), label busana muslim dan casual asal Jepara yang mengaku mengalami lonjakan penjualan hingga 70 persen setelah ikut dalam event Jepara In Fashion (JIF) yang diselenggarakan oleh Pemkab Jepara menggandeng Aris Yuni Astuti, owner Event Organizer (EO) Magenta.
Pemilik DF, Eko Mardiyah, menceritakan, bahwa dirinya baru merintis brand tersebut pada April 2025. Namun, berkat keikutsertaannya pertama kali di ajang JIF 2025, brandnya langsung naik daun. Bahkan produknya kini semakin dikenal luas, hingga diminati kalangan pejabat daerah.
“Awalnya saya tidak menyangka efek ikut event seperti JIF yang bisa sebesar ini. Orang jadi lebih tahu brand saya, dan banyak pejabat yang mulai tertarik dengan koleksi kami,” ungkapnya, Selasa (4/11/2025).
Membuktikan keampuhan mengikuti even seperti itu, DF bakal ikut serta dalam acara KFW 2025 yang berlangsung mulai 6-9 November, di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus. Sebab ia berharap, acara semacam itu akan lebih meningkatkan perkembangan usahanya secara luas.
“Event seperti ini benar-benar membantu kami dalam hal branding dan selling. Banyak pelanggan baru datang setelah melihat penampilan kami di panggung catwalk,” katanya.
Sementara itu, Aris Yuni Astuti, penyelenggara sekaligus owner Even Organizer (EO) Magenta mengungkapkan, bahwa tahun ini KFW diadakan dengan persiapan singkat hanya satu bulan. Meski begitu, antusiasme peserta luar biasa tinggi karena banyak pelaku usaha yang ingin acara tersebut kembali diselenggarakan
Apalagi, kata dia, acara semacam itu dapat mendongkrak penjualan, di tengah kondisi yang tak menentu seperti sekarang.
“Sebenarnya KFW tahun ini mau off dulu, tapi teman-teman fashion banyak yang minta digelar. Karena sejak Agustus–September penjualan drop akibat demo dan suasana yang tidak menentu. Makanya KFW kembali ada,” jelasnya saat jumpa pers di Sidji Coffee, Selasa (4/11/2025).
Dengan mengusung konsep “Romantic Fresh”, pihaknya inginkan nuansa pink dan hijau dalam pelaksanaan acara. Tema “Gaya Raya” dipilih karena bulan November menjadi waktu yang strategis untuk mempersiapkan koleksi Lebaran 2026.
Event ini diikuti sekitar 40 brand fashion dari eks Karesidenan Pati, yakni meliputi Kudus, Jepara, Pati, Demak, dan Grobogan, dengan 10 brand baru. Sedangkan untuk brand yang tampil dalam fashion show ada sebanyak delapan brand.
“Satu brand akan menampilkan enam sampai 10 koleksi di rangkaian acara fashion show yang akan berlangsung Sabtu (8/11/2025) malam. Selain fashion show, ada banyak rangkaian kegiatan lainnya, salah satunya Festival Kopi,” terangnya.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Gedung Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) yang berada di kawasan Balai Jagong, Selasa (5/11/2025). Foto: Rabu Sipan
BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Gedung Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) yang berada di kawasan Balai Jagong, Selasa (5/11/2025). Dalam kunjungan itu, Bupati meninjau secara langsung mutu pekerjaan di lapangan dan memberikan sejumlah instruksi kepada pelaksana proyek.
Bupati Sam’ani, yang juga Sarjana Arsitektur tampak memperhatikan detail setiap bagian pekerjaan bangunan. Ketika mengecek area lantai, ia mendapati beberapa lembar granit terpasang tidak sejajar, sehingga langsung memerintahkan agar bagian tersebut dibongkar dan dipasang ulang.
“Tadi saya lihat ada beberapa granit yang tidak presisi, jadi saya minta dibongkar. Kita ingin hasil akhir proyek benar-benar sesuai spesifikasi,” tegas Bupati Kudus.
Dari hasil pantauan lapangan, progres pembangunan gedung Arpusda kini telah mencapai sekitar 76 persen. Proyek senilai Rp10,65 miliar ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Perpustakaan Nasional dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir November atau awal Desember 2025. Setelah selesai, proyek akan melalui tahap Provisional Hand Over (PHO) sebelum pembayaran penuh dilakukan.
“Target penyelesaian tetap di akhir November atau paling lambat awal Desember. Setelah itu akan dilakukan PHO untuk proses pembayaran 100 persen,” ujar Sam’ani.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengapresiasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) yang terus melakukan pengawasan rutin serta komitmen pihak rekanan yang telah bekerja sesuai dengan ketentuan. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pekerjaan agar bangunan bisa digunakan dalam jangka panjang.
“Kami berterima kasih kepada Bu Mutrikah dari Arpusda yang aktif mengawasi dan kepada penyedia jasa yang responsif memperbaiki temuan di lapangan,” tambahnya.
Sam’ani juga membuka ruang bagi masyarakat dan insan pers untuk ikut mengawasi proses pembangunan tersebut. Menurutnya, keterlibatan publik merupakan bentuk transparansi pemerintah daerah sekaligus kontrol sosial terhadap pelaksanaan proyek strategis.
“Silakan masyarakat maupun teman-teman media ikut memantau. Kalau ada yang kurang sesuai, laporkan saja. Kami terbuka terhadap kritik dan masukan,” ucapnya.
Sementara itu, pihak penyedia jasa CV Mawar Merah melalui Andi Raih menyatakan siap memperbaiki bagian-bagian yang dinilai kurang presisi. Ia menyebut, sekitar 20 hingga 25 keping granit telah dibongkar untuk diganti dan dipasang ulang agar hasilnya lebih rapi.
“Secara umum pekerjaan sudah baik, hanya kami sesuaikan lagi tingkat presisinya. Kami juga akan menambah tenaga kerja supaya target penyelesaian 100 persen bisa tercapai sesuai jadwal,” jelasnya.
Proyek dengan nilai tender mencapai Rp8,42 miliar ini dikerjakan dalam waktu empat bulan. Setelah selesai, Gedung Arpusda Kudus diharapkan menjadi pusat literasi modern dan ruang publik edukatif, tempat masyarakat dapat belajar, membaca, serta mengembangkan kreativitas.
