BETANEWS.ID, PATI – Puluhan warga menggeruduk Balai Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Pati, pada Kamis (6/11/2025). Mereka memprotes adanya peraturan desa (perdes) yang disebut melarang pelaksanaan Haul Mbah Panggeng.
Massa juga menyoal terkait dengan transparansi anggaran pembangunan infrastruktur mulai Tahun 2020 hingga 2025. Bukan cuma itu, mereka juga menyinggung soal limbah dari PG Trangkil yang mengalir ke Desa Asempapan.
Baca Juga: Ditetapkan jadi Tersangka, Botok dan Teguh Terancam 15 Tahun Penjara
Bayu Irianto, Koordinator Aksi menyampaikan, terkait dengan larangan untuk pelaksanaan Haul, dirinya menyebut kalau warga dilarang untuk melakukan kegiatan di luar ketentuan Peraturan Desa (Perdes).
Berdasarkan perdes, bahwa pelaksanaan Haul Mbah Panggeng dilaksanakan pada Bulan Apit, berbarengan dengan sedekah bumi. Jadwal ini bergeser dari pelaksanaan yang sudah biasa dilakukan, yakni pada Bulan Bakda Mulud.
“Haul dilarang. Saat kirim surat untuk doa arwah ke warga, itu surat diambil lagi Pak Lurah dan anak buahnya. Padahal warga swadaya sendiri. Kita tidak diperbolehkan mengaji saat haul. alasannya merugikan rakyat,” ujar Bayu.
Untuk itu, pihaknya meminta agar perdes dihapus, dan pelaksanaan haul dikembalikan seperti semula. Artinya, tidak dibarengkan dengan sedekah bumi.
Kemudian, terkait dengan limbah pabrik yang mengalir ke wilayah Asempapan, menurutnya, hal itu merugikan kelompok tani tambak. Saat musim kemarau garamnya tidak bisa dipannen.
Begitu pula dengan transparansi dana desa. Ada beberapa proyek yang menurutnya tidak masuk akal, ada dugaan terjadinya korupsi.
Merespon aksi demo yang dilakukan warganya, Kepala Desa Asempapan, Sukarno menyatakan, bahwa terkait dengan Haul Mbah Panggeng, bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan perdes yang sudah disepakati dengan tokoh masyarakat.
“Terkait perdes diubah atau dihapus. Perdes ini kan bukan abalan-abalan, yang dibuat, disahkan, yang betul-betul lewat dari tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat. Saya sudah menghadirkan semua kelompok, pihak makam itu dan semua tokoh-tokoh masyarakat, saya fasilitasi di desa untuk dibahas, untuk suasana yang baik. Jadi artinya kegiatan tidak liar, ” ucapnya.
Ia pun menyebut, kalau pelaksanaan haul dilakukan ketika Bulan Bakda Mulud, hal itu tidak ada penanggungjawabnya.
“Terus hasil perdes ini kan sudah dari kesepakatan para tokoh-tokoh masyarakat, pemerintahan, BPD, RT, RW, Linmas, PKK, dan semuanya khususnya tokoh-tokoh agama kami undang,” imbuhnya.
Akhirnya, katanya, kesepakatan memutuskan acara Haul Mbah Panggeng, yang awalnya pada Bulan Bakda Mulud, dialihkan dan disatukan di bulan Apit.
Kemudian, terkait limbah, menurutnya hal itu sudah ada sebelum dirinya memimpin.
Baca Juga: Joyokusumo Disulap Jadi Stadion Berstandar FIFA, Persipa Pati Pindah Sementara
“Secara keestafetan pemimpinam selalu dibutuhkan masyarakat. Karena dasarnya di Asempapan ada sektor pertanian tambak, sawah. Jadi sebelum saya, itu masa kecil saya ingat. Hanya terkadang limbah itu mengalir di tambak sawah. Mengingat kepentingan itu, masa saya akan menutup dengan asas manfaat yang lebih besar dibanding rugi,” ungkapnya.
Ia menyebut, kalau manfaat dari limbah untuk sektor pertanian sawah di Desa Asempapan, petani bisa panen dua kali hingga tiga kali.
Editor: Haikal Rosyada
