Beranda blog Halaman 144

Polres Kudus Gelar Apel Ojol Kamtibmas 2025, Perkuat Sinergi dengan Komunitas Ojek Online

0
Apel Ojol Kamtibmas Tahun 2025 yang di halaman Mapolres Kudus yang dipimpin langsung Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo, dan diikuti sekitar 100 perwakilan paguyuban pengemudi ojek online di Kabupaten Kudus, pada Rabu (5/11/2025). Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban, Polres Kudus menggelar Apel Ojol Kamtibmas Tahun 2025 yang di halaman Mapolres Kudus yang dipimpin langsung Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo, dan diikuti sekitar 100 perwakilan paguyuban pengemudi ojek online di Kabupaten Kudus, pada Rabu (5/11/2025).

Dalam amanatnya, Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengemudi ojek online yang selama ini turut mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Baca Juga: Disdikpora Kudus: ‘Stadion Wergu Wetan Kemungkinan Akan Dibongkar Total’

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota komunitas Ojol Kamtibmas atas kepedulian dan kerja samanya dalam menjaga keamanan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kudus. Rekan-rekan bukan hanya mitra di lapangan tetapi juga bagian dari garda terdepan dalam menciptakan situasi Kudus yang aman dan tertib,” kata Kapolres melalui siaran tertulisnya, Rabu (5/11/2025).

AKBP Heru Dwi Purnomo menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara Polri dan komunitas ojek online dalam mewujudkan keamanan berbasis kemitraan.

“Kami ingin menghadirkan polisi yang bukan hanya hadir saat terjadi pelanggaran, tetapi juga sebagai mitra dalam membangun kesejahteraan bersama. Keselamatan dan kemandirian ekonomi pengemudi ojol harus berjalan seiring,” jelasnya.

Kapolres juga menegaskan pentingnya budaya saling peduli dan peran komunitas ojek online sebagai ujung tombak pencegahan gangguan kamtibmas di lingkungan masing-masing.

“Rekan-rekan ojol memiliki peran penting sebagai mata dan telinga kepolisian di jalan. Kami berharap komunitas ojol dapat menjadi pelopor keselamatan sekaligus mitra Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Ojol GAS Kudus, Arif, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Polres Kudus terhadap komunitas ojek online.

Baca Juga: Bupati Sam’ani Lepas 41 Kafilah MTQH ke Tegal, Targetkan Jadi Juara Umum

“Kami sangat mengapresiasi langkah Polres Kudus yang selalu melibatkan kami dalam kegiatan positif seperti ini. Kami siap bekerja sama, membantu memberikan informasi, dan ikut menjaga keamanan di jalan demi kondusivitas Kudus,” ujar Arif.

Dengan terlaksananya Apel Ojol Kamtibmas 2025 ini, Polres Kudus berharap sinergi antara aparat kepolisian dan komunitas ojek online semakin kuat, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kudus.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Jalan R. Agil Kusumadya Kudus Mulai Diperbaiki, Anggarannya Rp12 M

0
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mulai menggarap proyek peningkatan Jalan R. Agil Kusumadya. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mulai menggarap proyek peningkatan Jalan R. Agil Kusumadya, salah satu jalur utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan utara. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan total anggaran mencapai Rp12 miliar, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kudus, Harry Wibowo, menjelaskan bahwa panjang ruas jalan yang diperbaiki mencapai sekitar 1,1 kilometer. Titik awal pengerjaan dimulai dari depan Tugu Ahmad Yani atau Kantor DPRD Kudus, dan berakhir di simpang Rumah Sakit Mardirahayu.

Baca Juga: Disdikpora Kudus: ‘Stadion Wergu Wetan Kemungkinan Akan Dibongkar Total’

“Untuk jenis pekerjaannya terdiri dari dua, yakni rigid pavement (beton) dan AC-WC atau lapisan aspal halus. Kami targetkan pekerjaan ini selesai dalam waktu 60 hari kerja,” ujar Harry, belum lama ini.

Proyek strategis ini menggunakan metode pengadaan cepat versi V6, sesuai rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Menurut Harry, metode tersebut dipilih agar proses lelang dan penetapan penyedia jasa bisa dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ada tiga titik utama yang menjadi fokus pekerjaan beton, yakni di setiap persimpangan lampu merah yang kerap dilalui kendaraan berat. Titik pertama berada di depan Kantor DPRD Kudus, titik kedua di depan Kantor PLN Kudus, dan titik ketiga di perempatan barat RS Mardirahayu.

“Panjang total pekerjaan beton sekitar 180 meter, dengan masing-masing titik sepanjang 60 meter dan lebar bervariasi antara 13 hingga 17 meter, disesuaikan dengan kondisi ruas jalan,” jelasnya.

Ia menambahkan, penggunaan material beton diprioritaskan pada ruas-ruas yang sering dilalui truk besar. Hal ini dilakukan agar permukaan jalan lebih kuat dan tidak cepat rusak seperti bila hanya dilapisi aspal.

“Kami juga sudah menyiapkan terpal khusus sebagai pelindung beton agar kualitasnya tetap terjaga bila turun hujan,” lanjutnya.

Sementara untuk pekerjaan AC-WC atau lapisan aspal halus, pelaksanaannya dilakukan setelah seluruh pekerjaan beton rampung. Tahapan ini akan menyempurnakan permukaan jalan agar lebih halus dan nyaman dilalui kendaraan.

Baca Juga: Bupati Sam’ani Lepas 41 Kafilah MTQH ke Tegal, Targetkan Jadi Juara Umum

Melalui perbaikan tersebut, Pemkab Kudus berharap kondisi Jalan R. Agil Kusumadya dapat kembali nyaman, kuat, dan tahan lama, mengingat jalur ini merupakan akses vital menuju kawasan bisnis dan pelayanan publik di jantung Kota Kretek.

“Kami berkomitmen agar proyek ini tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memiliki kualitas terbaik untuk mendukung aktivitas masyarakat,” tandas Harry.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Harga Pupuk Subsidi Turun 20 Persen, Dispertan Kudus Siap Awasi Harga di Petani

0
Kabid Tanaman Pangan dan Perkebunan Dispertan Kudus, Muhamad Isnuroso. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Atas kebijakan tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kudus bakal rutin cek harga di lapangan guna memastikan harga pupuk subsidi di Kota Kretek sesuai yang diperintahkan presiden.

Kabid Tanaman Pangan dan Perkebunan Dispertan Kudus, Muhamad Isnuroso mengatakan, setelah berlakunya Surat Edaran (SE) dari Kementerian Pertanian terkait Harga Ecer Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang turun 20 persen dari harga sebelumnya. Namun, di Kudus masih ada agen yang nakal dan menjual pupuk subsidi di atas HET yang ditentukan.

Baca Juga: Disdikpora Kudus: ‘Stadion Wergu Wetan Kemungkinan Akan Dibongkar Total’

“Agen tersebut berdalih bahwa saat membeli pupuk subsidi, mereka menggunakan harga lama. Jadi ketika dijual dengan HET yang ditentukan sekarang, mereka akan merugi,” ujar Isnu kepada Betanews.id di ruang kerjanya belum lama ini.

Isnu menuturkan, bahwa dalih yang digunakan para agen tersebut tidak berdasar. Sebab, selisih harga beli oleh agen tersebut akan diganti oleh pihak Pupuk Indonesia.

“Jadi alasan tersebut tidak bisa digunakan agar agen bisa menjual pupuk subsidi di atas HET. Oleh karena itu kami akan rutin turun ke lapangan untuk memantau harga pupuk bersubsidi,” bebernya.

Ia juga mengingatkan agar para agen pupuk bersubsidi jangan berlaku curang. Misal dengan menimbun, agar pupuk subsidi langka di Kudus dan nantinya mereka bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal.

“Jika terjadi kecurangan seperti itu, tentu bakal ditindak secara tegas. Bisa juga izinnya sebagai agen pupuk bersubsidi dicabut,” ungkapnya.

Isnu menuturkan, bahwa lahan pertanian di Kabupaten Kudus kurang lebih seluas 16 ribu hektare. Ia juga memastikan bahwa tahun ini ini kuota pupuk bersubsidi bagi para petani sudah tercukupi.

Dia kemudian merinci, bahwa alokasi pupuk subsidi jenis UREA di Kudus pada tahun 2025 sebanyak 10,5 juta ton. Untuk pupuk jenis NPK Phonska alokasinya 11 juta ton, jenis ZA alokasinya sebanyak 404,4 ribu ton dan Pupuk Organik Granule (POG) sebanyak 250 ribu ton.

“Meski ada penurunan harga, pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Kudus dipastikan cukup. Jadi para petani tidak perlu khawatir,” sebutnya.

Baca Juga: Bupati Sam’ani Lepas 41 Kafilah MTQH ke Tegal, Targetkan Jadi Juara Umum

Dia berharap, penurunan harga pupuk bersubsidi bisa jadi pelecut para petani di Kudus untuk lebih semangat lagi menggarap lahannya. Mereka bisa lebih produktif dan sejahtera.

“Ketika harga pupuk turun, dan harga panen khususnya gabah juga sudah ditentukan minimal sebesar Rp6.500 per kilogram, semoga para petani di Kudus bisa lebih untung dan sejahtera,” harapnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Ditetapkan jadi Tersangka, Botok dan Teguh Terancam 15 Tahun Penjara

0
Konferensi pers di Mapolda Jateng, Rabu (5/11/2025), yang dipimpin Wakapolda Jateng Brigjen Pol Latif Usman, didampingi Dirreskrimum Kombes Pol Dwi Subagio, Kabid Humas Kombes Pol Artanto, dan Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Usai gagal memakzulkan Bupati Pati Sudewo, kini dua pentolan Masyarakat Pati Bersatu (MPB), yakni Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian menyebut, bahwa keduanya terbukti melakukan pemblokiran jalan Pantura Pati–Juwana yang terjadi pada Jumat (31/10/2025) sore.

Penetapan tersangka terhadap Botok dan Teguh ini disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Jateng, Rabu (5/11/2025), yang dipimpin Wakapolda Jateng Brigjen Pol Latif Usman, didampingi Dirreskrimum Kombes Pol Dwi Subagio, Kabid Humas Kombes Pol Artanto, dan Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi.

Baca Juga: BNPB Kebut Pembangunan Tanggul Darurat di Ketitangwetan Pati, Target Rampung 10 Hari

Pada kesempatan itu, Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi menjelaskan, peristiwa pemblokiran Jalan Pantura diawali dari aksi  Masyarakat Pati Bersatu yang dipimpin Botok dan Teguh. Keduanya, pada Jumat lalu menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kabupaten Pati untuk mengawal sidang paripurna hak angket terhadap Bupati Pati Sudewo.

“Ketika hasil sidang tidak sesuai dengan tuntutan mereka, kedua pelaku menghasut massa untuk melakukan konvoi dan kemudian memblokir jalur Pantura Pati–Juwana sekitar pukul 18.30 WIB. Aksi itu sempat menyebabkan kemacetan selama 15 menit dan mengganggu aktivitas masyarakat, hingga akhirnya dibubarkan oleh petugas,” kata Jaka.

Dirinya menyebut, dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa dua unit mobil, masing-masing Ford Ranger K-9365-FS dan Chevrolet D-8363-AM, serta sejumlah pakaian dan telepon genggam yang digunakan saat aksi.

Terhadap kedua tersangka tersebut, polisi menjerat dengan pasal 192 ayat (1) KUHP, pasal 160 KUHP, dan pasal 169 ayat (1) dan (2) KUHP dengan ancaman maksimal 6 hingga 15 tahun penjara.

Sementara, Kombes Pol Dwi Subagio menjelaskan, penetapan pasal terhadap kedua pelaku telah melalui gelar perkara bersama Satgas Gakkum Polresta Pati dan Polda Jateng, serta mempertimbangkan masukan dari pihak kejaksaan.

“Pasal 160 KUHP diterapkan karena keduanya terbukti menghasut masyarakat untuk melakukan pemblokiran jalan. Pasal 169 KUHP diterapkan karena keduanya merupakan koordinator organisasi yang melakukan pelanggaran hukum, dan Pasal 192 KUHP diterapkan karena perbuatan mereka menghalangi jalan umum yang membahayakan keselamatan lalu lintas,” kata Dwi.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menegaskan, bahwa aksi yang mengganggu kepentingan umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

Baca Juga: PKB Klarifikasi Sikap, Tegaskan Tetap Kritis Meski Dukung Rekomendasi Hak Angket

Katanya, Polri akan selalu menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun tindakan yang mengganggu ketertiban dan keselamatan orang lain akan ditindak tegas sesuai hukum.

“Sampaikan aspirasi dengan cara-cara yang bermartabat dan tidak melanggar hukum. Polda Jateng berkomitmen menegakkan hukum secara adil dan tetap humanis demi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat,” pungkasnya. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Joyokusumo Disulap Jadi Stadion Berstandar FIFA, Persipa Pati Pindah Sementara

0
Pertandingan Persipa Vs Persikas Subang di Stadion Joyokusumo Pati. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Stadion kebanggaan warga Pati, Joyokusumo, dipastikan akan menjalani renovasi besar-besaran pada awal tahun 2026 mendatang. Proyek prestisius yang menelan anggaran hingga Rp150 miliar dari APBN ini bakal mengubah wajah stadion menjadi lebih modern dan memenuhi standar FIFA.

Kabar ini sekaligus membuat Persipa Pati, tim berjuluk Laskar Kembang Joyo, harus segera menyiapkan langkah adaptasi. Salah satunya dengan mencari homebase sementara selama proses pembangunan berlangsung.

Baca Juga: BNPB Kebut Pembangunan Tanggul Darurat di Ketitangwetan Pati, Target Rampung 10 Hari

CEO Persipa Pati, Rafi Rizqullah Arifin, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, renovasi ini menjadi momentum penting untuk mempercantik markas kebanggaan warga Pati sekaligus meningkatkan keamanan penonton dan pemain.

“Renovasi dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini dinilai bisa mempercantik stadion agar lebih aman,” ujar Rafi.

Meski harus mencari tempat bertanding sementara, Rafi memastikan bahwa kandang Persipa tetap akan berada di Stadion Joyokusumo setelah proyek rampung.

“Kandang Persipa (nanti) masih di sana. Kita training ground aja (di Lapangan Mojoagung),” ungkap Rafi, Rabu (5/11/2025).

Untuk kebutuhan latihan, Persipa telah menjatuhkan pilihan pada Lapangan Gelora Soekarno Mojoagung, yang dinilai memiliki fasilitas memadai untuk menunjang peningkatan kemampuan pemain.

Meski akan kehilangan “rumah” untuk sementara waktu, manajemen Persipa tak terlalu khawatir. Sebab, format Liga Nusantara musim 2025/2026 mendatang dipastikan akan menggunakan sistem home tournament, di mana seluruh pertandingan dipusatkan di satu lokasi.

“Kandang Persipa Pati untuk bertanding saat ini belum terlalu dibutuhkan. Pasalnya, format Liga 3 musim 2025/2026 nanti bakal home turnament atau fokus di satu lokasi,” jelas Rafi.

Namun jika nantinya masih dibutuhkan tempat bermain, Rafi menilai Lapangan Mojoagung bisa menjadi opsi realistis sementara waktu.

“Kemudian Liga 3 juga home turnament. Jadi kemungkinan yang digunakan tidak di Joyokusumo. Kalau masih renovasi kami belum selesai, kemungkinan mau ndak mau kemungkinan besar ya di Lapangan Mojoagung. Tapi sebenarnya Mojoagung tepatnya ya training ground,” tandas dia.

Renovasi Stadion Joyokusumo yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ini akan mengubah wajah stadion secara menyeluruh. Tribun barat dan timur akan dibangun ulang dengan kapasitas total sekitar 5.000 penonton, lengkap dengan fasilitas modern sesuai standar FIFA.

Tak hanya stadion utama, sejumlah venue olahraga lain juga akan terdampak relokasi, seperti lintasan atletik, lintasan sepatu roda, dan lapangan basket.

Baca Juga: PKB Klarifikasi Sikap, Tegaskan Tetap Kritis Meski Dukung Rekomendasi Hak Angket

Dampak renovasi besar ini bahkan turut dirasakan oleh KONI dan KPU Pati. Kantor KPU akan menempati sementara gedung Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar), sementara KONI bakal berkantor di area bawah tribun stadion yang baru.

Dengan proyek senilai ratusan miliar rupiah ini, masyarakat Pati berharap Stadion Joyokusumo tidak hanya tampil lebih megah, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan olahraga Pati dan rumah yang lebih layak bagi Persipa menuju level yang lebih tinggi.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Sudah Jangkau 706 Desa, Program Speling Ahmad Luthfi Bisa Diterapkan Secara Nasional

0
Benjamin Paulus saat meninjau kegiatan Speling bersama Gubernur Ahmad Luthfi di Desa Seboto, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali pada Rabu, (5/11/2025). Foto: Ist

BETANEWS.ID, BOYOLALI — Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) Melesat yang digagas oleh Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin menuai apresiasi dari Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus.

Program ini dinilai bisa diterapkan secara nasional di seluruh daerah di Indonesia.

Baca Juga: Dari CJIBF, 34 Investor Siap Investasi Rp5 Triliun di Jawa Tengah

“Saya kira ini baru pertama di Indonesia. Suatu kegiatan luar biasa yang sudah dilakukan di 706 desa. Saya ingin belajar agar bisa dilakukan seperti ini di berbagai wilayah,” kata Benjamin Paulus saat meninjau kegiatan Speling bersama Gubernur Ahmad Luthfi di Desa Seboto, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali pada Rabu, (5/11/2025).

Bila kegiatan itu dilakukan secara masif, kata Benjamin, maka kesehatan masyarakat cepat tercapai.

Benjamin menjelaskan, Speling yang dilakukan oleh Pemprov Jateng diakui lebih lengkap dari program cek kesehatan gratis (CKG). Sebab dalam speling juga menghadirkan dokter-dokter spesialis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat.

Ada dua lokasi yang ditinjau oleh Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus. Di antaranya di Desa Seboto, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, dan Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga.

Ia menyaksikan langsung dalam Speling tersebut terdapat dokter ahli atau spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis paru, dan dokter spesialis kejiwaan.

“Di sini ada dokter ahli kandungan yang melakukan pemeriksaan antenatal care (ANC) sampai enam kali kepada ibu hamil sampai melahirkan,” katanya.

Benjamin juga kagum dengan langkah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang menghadirkan transfer ilmu dari dokter spesialis kepada dokter umum dari puskesmas. Program tersebut sangat membantu, karena dokter umum diberikan kursus singkat dari ahlinya terkait penyakit dalam, penyakit kandungan, dan penyakit-penyakit membahayakan lainnya.

Tak hanya itu, Benjamin menilai Speling sangat lengkap karena juga melibatkan rumah sakit milik Pemda dan swasta. Juga melibatkan dinas dan instansi lain seperti dikaitkan dengan gerakan pangan murah dan penyaluran bantuan sosial. Ini sebagai bentuk kolaborasi yang sangat baik.

“Nanti akan saya sampaikan ke Presiden dan Menteri Kesehatan agar bisa ditiru provinsi lain. Ini lebih dari apa yang kami bayangkan soal cek kesehatan gratis, semoga apa yang dilakukan Jawa Tengah bisa menjadi program nasional,” jelasnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Program Speling selaras dengan Asta Cita Presiden untuk memberikan layanan kesehatan terbaik dan gratis sampai tingkat desa. Speling yang dalam praktiknya sudah menjangkau 706 desa di Jawa Tengah sejak diluncurkan pada Maret 2025. Total hampir 10 juta masyarakat di Jawa Tengah terlayani oleh program Speling dan CKG tersebut, tertinggi secara nasional.

“Saya mengucapkan terima kasih, Pak Wamen yang mewakili Kementerian Kesehatan akan memberikan support kepada kita, sehingga masyarakat sehat dan sejahtera di Jawa Tengah,” katanya.

Ia menambahkan, membangun masyarakat itu basisnya desa. Di desa itu masyarakat kadang-kadang jarang tersentuh dokter, apalagi dokter spesialis, sehingga melalui program Speling ini sasarannya adalah agar masyarakat desa sehat.

“Kalau seluruh desa sehat maka kecamatannya sehat. Kalau kecamatannya sehat maka kabupatennya sehat, kalau kabupatennya sehat berarti provinsinya sehat. Basisnya tetap dari desa,” jelasnya.

Baca Juga: Gubernur Ahmad Luthfi Tunggu Gerak Nyata GP Ansor Jateng dalam Sinergi Pembangunan

Menurut Ahmad Luthfi, program Speling harus dikeroyok bareng-bareng, sehingga outputnya nanti masyarakat terdidik untuk menyehatkan diri sendiri.

“Sandang, pangan, dan papan itu cukup, tapi nek ora (kalau tidak) sehat nggak ada gunanya, sehingga kesehatan ini menjadi prioritas utama,” kata dia.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Mampu Panen 6 Ton Per Bulan, Petani Rumput Laut di Karimunjawa Ngeluh Terkendala Modal 

0
Petani sedang mengeringkan rumput laut di pesisir pantai Desa Kemujan, Karimunjawa. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Produksi rumput laut di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara cukup tinggi. Dalam sebulan, petani bisa memanen rumput laut minimal enam ton selama tiga kali panen. 

Namun, saat ini mereka mengeluh sulitnya akses permodalan untuk mengembangkan usaha budidaya rumput laut. 

Baca Juga: Pendopo Jepara Bakal Diresmikan Sebagai Museum, Dimana Rumah Dinas Bupati Bakal Dipindah? 

Ketua Kelompok “Hasil Lancar” sekaligus pengepul rumput laut di Dukuh Mrican Desa Kemujan, Athok(38) mengungkapkan modal masih menjadi persoalan klasik yang dihadapi para petani rumput laut di Karimunjawa. 

“Selama ini yang dibutuhkan nelayan adalah penambahan prasarana budidaya. Banyak yang masih bergantung pada bantuan pengepul karena akses permodalan sulit dijangkau,” katanya pada Rabu, (5/11/2025). 

Athok mengatakan ia sempat berupaya untuk meminta pendampingan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun, hasilnya belum sesuai harapan. 

“Kami kira bantuan itu untuk akses modal, ternyata hanya diarahkan agar bisa menjual ke perusahaan. Padahal buyer kami sudah banyak, yang dibutuhkan petani rumput laut itu modal agar bisa menambah produksi,” ujarnya. 

Menurutnya, waktu paling ideal untuk budidaya rumput laut adalah setelah musim Baratan. Namun, saat musim hujan, proses penjemuran sering terkendala karena kondisi cuaca yang lembab. 

“Kalau musim biasa panen bisa dua ton per hari, tapi kalau musim ramai bisa sampai lima ton. Dalam sebulan bisa dua sampai tiga kali panen,” ujarnya.

Setelah dikeringkan, hasil panen biasanya dibawa ke gudang untuk dikirim menggunakan truk ke Surabaya. Aktivitas pengiriman ini menjadi mata rantai penting dalam menjaga keberlangsungan usaha nelayan rumput laut di pesisir Jepara.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Jepara, Muh Tahsin, mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat kapasitas pembudidaya.

“Bulan ini akan diadakan pelatihan bagi pembudidaya rumput laut dan eks petambak udang, dilanjutkan dengan studi tiru ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Proposal sudah diajukan ke KKP dan sudah diverifikasi lapangan, mudah-mudahan segera terealisasi,” sambungnya.

Baca Juga: Investasi Pabrik di Jepara Tembus Rp1,2 Triliun, Serap 14 Ribu Tenaga Kerja

Ia menambahkan, kegiatan tersebut menyasar seluruh kelompok pembudidaya dan diharapkan dapat menjadi model pengembangan rumput laut di Jepara, khususnya Karimunjawa. 

Pihaknya juga ingin para pembudidaya bisa punya business plan yang jelas, sehingga tidak lagi tergantung pada pengepul. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Imbas Turunnya Dana Transfer ke Daerah, TPP ASN di Jepara Bakal Kena Potong 5 Persen

0
Bupati Jepara, Witiarso Utomo. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Pusat pada tahun 2026 mendatang akan mengurangi Dana Transfer ke Daerah (TKD). Di Kabupaten Jepara, Dana TKD dikurangi sebesar Rp208 miliar atau 11,5 persen dibanding tahun 2025. 

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jepara Tahun 2026 yang sebelumnya sudah disusun, pendapatan daerah Jepara Tahun 2026 diproyeksikan sekitar Rp2,5 triliun, dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp1,8 triliun. 

Baca Juga: Pendopo Jepara Bakal Diresmikan Sebagai Museum, Dimana Rumah Dinas Bupati Bakal Dipindah? 

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan karena adanya penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat tersebut, maka RAPBD 2026 yang sebelumnya sudah disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus dilakukan rasionalisasi. 

Sehingga terdapat beberapa anggaran yang harus dilakukan efisiensi. Salah satunya yaitu pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara. 

“Kalau pengajuannya (pengurangan TPP ASN), 5 persen, itu semua rata,” sebutnya saat ditemui di Depan Gedung Shima, Komplek Kantor Bupati Jepara, Senin (3/11/2025).  

Hanya saja, pengajuan tersebut menurut Wiwit saat ini masih dalam tahap pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara dan diperkirakan akan selesai dibahas pada akhir Bulan November 2025.  

“Ini rasionalisasi masih berjalan. Kita masih menunggu pembahasan di Banggar. Akhir bulan nanti selesai,” katanya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Ary Bachtiar mengatakan belum bisa menyebutkan secara pasti berapa angka hasil rasionalisasi RAPBD 2026 paska turunnya dana TKD dari pemerintah pusat. 

Baca Juga: Investasi Pabrik di Jepara Tembus Rp1,2 Triliun, Serap 14 Ribu Tenaga Kerja

Ary menuturkan, selain TPP ASN, pos anggaran yang juga dikurangi yaitu anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar 40 persen. 

“Kalau angka rasionalisasi, itu kan masih ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Ada program-program prioritas yang (anggarannya) perlu kita tambahkan, tetapi kita mengurangi program-program belanja yang lain. Misalnya program yang ada di perangkat daerah kita potong 40 persen,” jelas Ary. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Disdikpora Kudus: ‘Stadion Wergu Wetan Kemungkinan Akan Dibongkar Total’

0
Stadion Wergu Wetan, Kudus. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Stadion Wergu Wetan bakal mengalami perubahan besar. Di mana stadion kebanggaan warga Kudus tersebut akan dibongkar total untuk dilakukan pembangunan ulang dari nol. 

Kepala Bidang olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Widhoro Heriyanto mengatakan, rencana pembangunan ulang stadion sudah koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). 

Baca Juga: Bupati Sam’ani Lepas 41 Kafilah MTQH ke Tegal, Targetkan Jadi Juara Umum

“Sebelum melakukan pembongkaran, Kementerian PU menginginkan adanya rekomendasi (pembongkaran stadion) dari Kemenpora. Karena pengelolaan stadion ini di Disdikpora, kecuali pengelolaan ada di Dinas PUPR, mungkin lain,” bebernya saat dikonfirmasi, Rabu (5/11/2025).

Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu pihaknya bersama dengan Sekda, BPKAD, Bapedda, dan DPUPR melakukan rapat koordinasi bersama Kemenpora melalui zoom meeting, terkait adanya pembongkaran stadion. Menurutnya surat rekomendasi tersebut akan segera diturunkan oleh pihak Kemenpora. 

“Terkait hal ini juga sudah kami sampaikan kepada Bupati Kudus,” terangnya. 

Untuk diketahui, renovasi atau pembangunan ulang Stadion Wergu Wetan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengaku, tidak mengetahui secara pasti terkait anggaran dan desain stadion yang akan dilakukan pembangunan ulang tersebut. 

“Jadi untuk anggaran dan desain stadion nantinya mengikuti dari Kementerian PU. Kita hanya menerima manfaatnya dari pembangunan ini,” jelasnya. 

Ia menyebut, pembongkaran total dilakukan karena melihat aspek kekuatan bangunan yang saat ini sudah berusia 45 tahun, terutama di bagian tribun barat. Terlebih menurutnya, ada rencana perluasan stadion di sisi tribun timur.

“Kemungkinan akan dibongkar total, karena nilai kemampuan dan pada saat rapat koordinasi dengan Kemenpora juga melibatkan staf ahli. Dalam rapat itu, dibahas bangunan stadion Wergu itu hampir sudah berusia 45 tahun. Jadi kalau hanya renovasi saja, nilai kemanfaatannya hanya 10 tahun,” bebernya.

Baca Juga: Keberadaan Pamsimas Disebut Jadi Biang Jumlah Pelanggan Perumda Tirta Muria Kudus Stag

Hal tersebut untuk meminimalisir bangunan yang dilakukan perbaikan, agar lebih efesien. Sebab Paling tidak, bangunan itu maksimal bisa bertahan 50 tahun, dan selebihnya harus direhabilitasi. 

“Kajian dari Kementerian PU, jangan sampai kita memperbaiki bangunan, ada sisi lain bangunan yang rusak juga. Kecuali kalau (pembangunan) dilakukan dari nol, otomatis umur bangunan akan sama,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Transfer Pemerintah Pusat  Ada Penurunan, Program Jepara Mulus Terancam Tersendat

0
Bupati Jepara, Witiarso Utomo saat meninjau perbaikan jalan. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Sejak dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 lalu, Bupati-Wakil Bupati Jepara, Witiarso Utomo-Muhammad Ibnu Hajar terus mengebut program Jepara Mulus, salah satunya dalam bidang infrastruktur jalan.

Untuk merealisasikan program tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengupayakan dengan berbagai hal. Salah satunya dengan melakukan pinjaman daerah. Rencana awal, total dana pinjaman daerah untuk perbaikan infrastruktur jalan yaitu senilai Rp250 miliar.

Baca Juga: Pendopo Jepara Bakal Diresmikan Sebagai Museum, Dimana Rumah Dinas Bupati Bakal Dipindah?

Dengan rincian, di tahun 2025 pinjaman yang diajukan senilai Rp84 miliar. Anggaran itu digunakan untuk memperbaiki 19 ruas jalan kabupaten yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan.

Kemudian sisanya, sebanyak Rp164 miliar akan diajukan pada tahun 2026 mendatang. Anggaran itu rencananya digunakan untuk melakukan perbaikan di 47 ruas jalan.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan di tahun 2026, Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat akan dikurangi. Nilainya yaitu sebesar Rp208 miliar atau 11,5 persen dibanding tahun 2025.

Pengurangan Dana TKD itu kemudian berpengaruh terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara 2026.

“Saat ini masih dilakukan rasionalisasi RAPBD 2026 di Dewan. Memang ada banyak efisiensi, kalau pemotongan (tidak), karena anggarannya memang segitu. Tinggal kita fokuskan kepada program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat,” katanya saat ditemui di Depan Gedung Shima Komplek Kantor Bupati Jepara, Senin (3/11/2025).

Meskipun dilakukan efisiensi, Wiwit mengatakan beberapa program unggulan yang saat ini menjadi program prioritas di masa pemerintahannya tetap akan dijalankan. Hanya saja, anggaran yang digunakan menyesuaikan dengan kemampuan daerah.

Salah satu program yang menurutnya dipastikan akan tetap berjalan yaitu perbaikan infrastruktur jalan. Akan tetapi, pelaksanaannya nanti tidak sesuai dengan rencana yang sudah disusun.

“Infrastruktur tetap kita jalankan mesti tidak sesuai rencana awal. Saat ini kita masih menunggu rasionalisasi yang ada di Dewan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Ary Bachtiar menjelaskan karena pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, makan berdampak pada ruang fiskal (kemampuan pembiayaan program) yang semakin menyempit.

Untuk itu, Ary mengatakan rencana pinjaman daerah di tahun 2026 akan dikurangi. Dari yang tadinya Rp164 miliar, nantinya maksimal hanya Rp100 miliar.

“Melihat TKD kita yang turun, ruang fiskal kita semakin sempit. Oleh karena itu di tahun 2026 pinjaman kita yang tadinya Rp164 miliar, maksimal Rp100 miliar. Jadi sedikit banyak akan memperlambat program-program infrastruktur melalui pinjaman,” jelas Ary.

Baca Juga: Investasi Pabrik di Jepara Tembus Rp1,2 Triliun, Serap 14 Ribu Tenaga Kerja

Akan tetapi, Ary menambahkan bahwa nantinya perbaikan jalan yang tidak bisa dibiayai dari program pinjaman daerah, akan dicarikan program bantuan anggaran.

“Ruas pinjaman yang nantinya lewat pinjaman, bisa kita carikan lewat Banprov atau ke pemerintah pusat,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BNPB Kebut Pembangunan Tanggul Darurat di Ketitangwetan Pati, Target Rampung 10 Hari

0
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (5/11/2025) resmi memulai pembangunan tanggul darurat di Sungai Widodaren, Desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Upaya mengantisipasi banjir susulan di wilayah Pati bagian timur, khususnya di Kecamatan Batangan mulai dilakukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (5/11/2025) resmi memulai pembangunan tanggul darurat di Sungai Widodaren, Desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Proyek ini ditarget rampung dalam waktu 10 hari.

Pekerjaan difokuskan pada tiga dari delapan titik tanggul kritis yang tergerus arus banjir beberapa waktu lalu.

Baca Juga: PKB Klarifikasi Sikap, Tegaskan Tetap Kritis Meski Dukung Rekomendasi Hak Angket

Tanggul sementara ini menggunakan cerucuk bambu dan karung tanah, sembari menunggu pembangunan tanggul permanen yang dijadwalkan pada tahun 2026 mendatang.

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Tiurma Wansyahalinda Lubis mengatakan, bahwa prioritas utama adalah pembuatan tanggul darurat sepanjang 50 meter di lokasi paling parah. Menurutnya, titik tersebut berpotensi langsung mengancam permukiman warga di bantaran sungai.

“Hari ini kita sudah mulai pemasangan cerucuk. Kemarin kita menunggu material. Ini ekskavator sudah mulai bekerja untuk pemasangan cerucuk, karena butuh kekuatan lebih untuk memasang bambu betung yang panjang dan berat,” ujarnya.

Secara keseluruhan, BNPB menargetkan pembangunan tanggul darurat sepanjang 200 hingga 300 meter. Pengerjaan diharapkan rampung dalam waktu 7 hingga 10 hari, namun jadwal itu bisa berubah tergantung kondisi cuaca.

“Rencana kami itu sebenarnya 7 sampai 10 hari, tapi ini tergantung cuaca. Kalau cuaca, material aman dan progres berjalan dengan lancar, 7 sampai 10 hari insyaAllah selesai,” kata Tiurma.

Usai pembangunan tanggul darurat, BNPB akan melanjutkan dengan normalisasi Sungai Widodaren. Namun, pekerjaan ini belum bisa dilakukan karena berisiko menimbulkan longsoran baru di tepi sungai.

“Kemarin kita sudah mencoba untuk membersihkan, tapi kita setop sementara untuk menghindari longsoran baru. Jadi sebelum cerucuk terpasang, tidak bisa dilanjutkan,” ujarnya.

Baca Juga: SPPG Polresta Pati Minta Maaf, Distribusi Makan Bergizi Gratis ke SMPN 1 Pati Tersendat

Dengan pembangunan tanggul darurat di titik paling rawan, tepat di dekat permukiman warga dan Jalan Pantura, BNPB berharap kawasan tersebut lebih aman dari ancaman banjir susulan.

“Kami harap dengan progres seperti ini sudah bisa mengurangi risiko jika nanti kemungkinan adanya banjir susulan,” pungkasnya. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Bupati Sam’ani Lepas 41 Kafilah MTQH ke Tegal, Targetkan Jadi Juara Umum

0
Puluhan peserta atau kafilah akan ikuti ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hadits (MTQH) XXXI yang berlangsung mulai 10-14 November di Tegal. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Puluhan peserta atau kafilah akan ikuti ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) XXXI yang berlangsung mulai 10-14 November di Tegal. Meraka secara langsung dilepas oleh Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (5/11/2025). 

Sebanyak 41 peserta yang terdiri dari 23 putra dan 18 putri akan mewakili Kabupaten Kudus dalam ajang tingkat Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing peserta akan mengikuti berbagai cabang lomba, mulai dari tartil, tilawah, fahmil Qur’an, syarhil Qur’an, tafsir, hingga kaligrafi. 

Baca Juga: Keberadaan Pamsimas Disebut Jadi Biang Jumlah Pelanggan Perumda Tirta Muria Kudus Stag

Bupati Sam’ani Intakoris menyampaikan pesan dan motivasi kepada para peserta untuk menjaga kesehatan. Selain itu, peserta diminta menjaga nama baik daerah, serta menampilkan kemampuan terbaik di setiap cabang yang diikuti.

“Kami pesan kafilah lakukan yang terbaik di Tegal. Selain berjuang untuk meraih prestasi, jadikan kegiatan ini sebagai sarana memperkuat keimanan dan ukhuwah Islamiyah. Jaga nama baik Kabupaten Kudus, dan tunjukkan Kudus bisa menjadi juara,” katanya. 

Menurutnya, Kudus mempunyai banyak pesantren. Sehingga para kafilah diharapkan mampu menunjukan dedikasinya untuk meraih yang terbaik. 

“Kami harap kafilah menguasai quran hadist dan bisa mengamalkan inti dari hadist. Saya yakin kalian bisa bersikap santun seperti yang sudah diajarkan di pesantren,” ungkapnya. 

Untuk menjaga kesehatan dan suara, Sam’ani mengingatkan agar para peserta menjauhi jajanan berupa gorengan. Terlebih, pihaknya meminta ustadz dan ustadzah agar terus mendampingi peserta.

“Semoga sehat dan mampu meraih kemenangan. Terimakasih adek-adek, pokoknya semangat, per Aya diri pasti juara,” tuturnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, Adi Sadhono Murwanto menjelaskan, pelepasan kafilah ini menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah daerah dan seluruh pembina, pendamping, serta peserta.

“Kegiatan MTQH tidak hanya ajang lomba, tetapi juga wadah pembinaan generasi Qur’ani. Kami mendorong seluruh peserta yang berangkat ke Tegal agar menjaga semangat, disiplin, dan kekompakan agar hasil terbaik dapat diraih,” ujarnya.

Baca Juga: Beragam Acara Meriah Warnai Kudus Fashion Week 2025, Dari Festival Kopi Hingga Panggung Catwalk 

Sementara itu, Pembina MTQ Kabupaten Kudus, Saiful Mujab mengungkapkan, rasa terima kasih atas dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap para peserta. Sehingga target menjadi juara umum dapat tercapai.

“Pelepasan ini merupakan bentuk doa, dukungan, motivasi, dan suntikan semangat dari Bapak Bupati kepada peserta MTQH Jateng 2025 dari Kudus. Kami berterima kasih atas perhatian beliau. Insyaallah, dengan kerja keras dan kebersamaan, target menjadi juara umum bisa tercapai,” jelasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Keberadaan Pamsimas Disebut Jadi Biang Jumlah Pelanggan Perumda Tirta Muria Kudus Stag

0
Direktur Perusda Tirta Muria Kudus, Winarno. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Jumlah pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Muria Kabupaten Kudus sulit sekali untuk ditingkatkan. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) serta sumber air dari Badan Usaaha Milik Desa (BUMDes) disebut jadi penyebab stagnannya jumlah pelanggan perusahaan air minum milik Pemerimtah Kabupaten (Pemkab) Kudus tersebut.

Direktur Perumda Tirta Muria Kudus, Winarno mengatakan, saat ini jumlah pelanggan Perumda Tirta Muria Kudus totalnya kurang lebih ada 52 ribu rumah. Jumlah pelanggan tersebut, menurutnya, stagnan dan sulit untuk ditingkatkan.

Baca Juga: Pemkab Kudus Tetapkan Wisata Bukit Patiayam sebagai Pembangunan Kawasan Perdesaan Strategis

“Meski mati-matian kita lakukan promosi jumlahnya stagnan di angka tersebut. Setiap dapat seribu pelanggan baru, kita juga kehilangan 500 pelanggan,” ujar Winarno kepada Betanews.id di Desa Medini, Kecamatan Undaan, belum lama ini.

Winarno mengungkapkan, faktor yang membuat jumlah pelanggan Perumda Tirta Muria stagnan. Di antaranya adalah kebedaraan Pamsimas dan sumber air milik BUMDes.

“Sebab banyak warga terutama di pedesaan itu sudah berlangganan Pamsimas. Sehingga agak susah agar mereka mau beralih menggunakan air bersih dari Perumda Tirta Muria,” bebernya.

Jumlah pelanggan yang stagnan, ungkap Winarno, tentu berdampak kepada realisasi pendapatan di tahun 2025 yang sulit untuk mencapai target. Pasalnya, hingga akhir September 2025 pendapatan Perumda Tirta Muria tercapai kurang lebih sebesar Rp3,7 miliar.

“Pada tahun 2025 ini pendapatan Perumda Tirta Muria Kudus ditarget kurang lenih Rp6,7 miliar. Jadi capaian sebesar Rp3,7 miliar itu masih jauh dari target,” ungkapnya.

Baca Juga: Hadapi Bencana Hidrometeorologi, Pemkab Kudus Siapkan Sarpras hingga 600 Personel Gabungan

Meski kemungkinan target tak tercapai, Winarno menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyerah. Tahun ini, Perumda Tirta Muria menargetkan realisasi pendapatan mendekati Rp5 miliar, dengan strategi optimalisasi layanan dan peningkatan efisiensi di semua lini.

“Kita optimis saja. Berusaha semaksimal mungkin di angka Rp5 miliar. Mudah-mudahan kondisi lapangan mendukung,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Beragam Acara Meriah Warnai Kudus Fashion Week 2025, Dari Festival Kopi Hingga Panggung Catwalk 

0
Poster Kudus Fashion Week. Foto: Ist

BETANEWS.IS, KUDUS – Kudus Fashion Week (KFW) 2025 siap digelar meriah selama empat hari, mulai Kamis (6/11/2025) hingga Minggu (9/11/2025) di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus. Tak hanya menampilkan deretan koleksi busana dari berbagai brand fashion lokal, event ini juga diramaikan dengan berbagai kegiatan hiburan, kompetisi, hingga festival kreatif.

Penyelenggara sekaligus owner Magenta Organizer, Aris Yuni Astuti, mengatakan KFW tahun ini dikemas lebih menarik dan banyak kejutan. Seperti hadirnya banyak brand baru yang ikut serta dalam meramaikan KFW 2025.

Baca Juga: Pemkab Kudus Tetapkan Wisata Bukit Patiayam sebagai Pembangunan Kawasan Perdesaan Strategis

“Kami ingin KFW bukan hanya sekadar fashion show, tapi juga menjadi wadah kreatif dan hiburan masyarakat Kudus. Setiap hari ada kegiatan yang berbeda,” katanya saat jumpa pers di Sidji Coffee, Selasa (4/11/2025).

Ia menuturkan, tema yang diangkat dalam even tersebut mengangkat “Gaya Raya”. Hal itu dipilih karena saat ini dianggap menjadi momen pas mendekati lebaran. Di mana, saat ini para pelaku usaha fashion sedang mempersiapkan dan memproduksi koleksi untuk lebaran.

“Makanya kita mengusung tema “Gaya Raya”, untuk menampilkan koleksi baju untuk lebaran mendatang,” jelasnya. 

Untuk meramaikan acara tersebut, berbagai kegiatan digelar sebagai pemantik masyarakat berdatangan. Berikut rangkaian lengkap kegiatan KFW 2025, Kamis, 6 November 2025 — Opening Ceremony, pembukaan KFW 2025 akan diawali dengan parade band pelajar SMA se-Kudus, disusul dengan penampilan musik modern dan akustik. 

Kemudian hari kedua, Jumat 7 November menghadirkan Festival Kopi Kudus, hasil kolaborasi dengan Ekraf Kudus. Kegiatan ini akan diisi dengan lomba seduh kopi manual brew, talkshow tren bisnis kopi dan fashion lokal, serta penampilan musik jazz yang menambah suasana santai di area alun-alun.

Sabtu, 8 November 2025 menjadi acara puncak KFW 2025. Sebanyak delapan brand fashion akan menampilkan 6 hingga 10 koleksi busana terbaiknya. Acara dimulai pukul 18.30 hingga 22.00 WIB, menghadirkan 18 model profesional, termasuk model nasional Sinta Aknolia. 

Hari terakhir Minggu, 9 November 2025 akan ditutup dengan suasana penuh keceriaan melalui lomba senam sehat dan fashion show anak-anak. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa dunia fashion tidak hanya milik profesional, tetapi juga dapat menjadi ruang ekspresi bagi semua kalangan.

Baca Juga: Hadapi Bencana Hidrometeorologi, Pemkab Kudus Siapkan Sarpras hingga 600 Personel Gabungan

Aris menambahkan, pelaksanaan KFW di bulan November ini dipilih karena bertepatan dengan masa persiapan koleksi Lebaran 2026. Dengan mengusung konsep “Romantic Fresh” bernuansa pink dan hijau, serta tema “Gaya Raya”, KFW 2025 diharapkan mampu mendongkrak penjualan dan semangat para pelaku fashion lokal.

“Kami ingin event ini bisa jadi momentum kebangkitan industri fashion di Kudus dan sekitarnya. Banyak brand baru yang lahir dan berkembang lewat KFW,” terangnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

PKB Klarifikasi Sikap, Tegaskan Tetap Kritis Meski Dukung Rekomendasi Hak Angket

0
Ketua Fraksi PKB DPRD Pati, Muntamah. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pati menegaskan sikapnya tetap berada pada jalur kritis terhadap pemerintah daerah, meski dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap kebijakan Bupati Pati, fraksi tersebut menyampaikan rekomendasi yang dinilai sebagian pihak sebagai langkah kompromistis.

Ketua Fraksi PKB DPRD Pati, Muntamah menampik anggapan itu. Ia menegaskan, apa yang disampaikan dalam rekomendasi justru merupakan wujud tanggung jawab politik fraksinya dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati.

Baca Juga: SPPG Polresta Pati Minta Maaf, Distribusi Makan Bergizi Gratis ke SMPN 1 Pati Tersendat

“Saya secara pribadi mohon maaf atas apa yang disampaikan oleh fraksi, karena saya sebagai ketua fraksi melihat bahwa ini adalah jalan terbaik untuk Pati. Kami di Fraksi PKB tidak kehilangan sikap kritis terhadap Bupati. Kami tetap mencermati, mengawasi, dan mengkritisi kebijakan pemerintah,” ujar Muntamah, Rabu (4/11/2025).

Menurutnya, rekomendasi yang dihasilkan melalui pembahasan hak angket bukan semata hasil kompromi politik, melainkan bentuk evaluasi konstruktif agar penyelenggaraan pemerintahan di Pati berjalan lebih baik dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Muntamah berharap, berakhirnya pembahasan hak angket dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Pati untuk melakukan introspeksi atau muhasabah terhadap kebijakan yang dijalankan selama ini.

“Mudah-mudahan dengan adanya hak angket yang sudah digulirkan ini menjadi muhasabah bagi pemerintah, agar lebih baik dan sesuai dengan rekomendasi dari semua fraksi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Muntamah menekankan bahwa Fraksi PKB selalu berpegang pada empat prinsip utama dalam berpolitik dan mengawal kebijakan publik, yakni komunikatif, akomodatif, aspiratif, dan akuntabel.

“Kalau PKB itu komunikatif, akomodatif, aspiratif, dan akuntabel. Lebih tidak arogan, lebih sopan. Semua ini tujuannya untuk perbaikan manajemen pemerintahan supaya pelayanan kepada masyarakat lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa keputusan Fraksi PKB dalam memberikan rekomendasi dipengaruhi oleh tekanan dari pihak mana pun. Semua keputusan, kata dia, diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan komitmen untuk memperbaiki sistem pemerintahan di Pati.

Baca Juga: 116.559 Warga Pati Terima Bantuan Pangan dari Pemerintah

“Kami bukan diberi tugas, tapi diajak muhasabah oleh pimpinan wilayah. Dengan pertimbangan-pertimbangan itulah yang kami lakukan,” tegasnya.

Dengan sikap tersebut, Fraksi PKB berharap rekomendasi hasil hak angket tidak hanya menjadi catatan politik semata, tetapi juga menjadi pijakan nyata bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berpihak pada masyarakat.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -