BETANEWS.ID, PATI – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pati menegaskan sikapnya tetap berada pada jalur kritis terhadap pemerintah daerah, meski dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap kebijakan Bupati Pati, fraksi tersebut menyampaikan rekomendasi yang dinilai sebagian pihak sebagai langkah kompromistis.
Ketua Fraksi PKB DPRD Pati, Muntamah menampik anggapan itu. Ia menegaskan, apa yang disampaikan dalam rekomendasi justru merupakan wujud tanggung jawab politik fraksinya dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati.
Baca Juga: SPPG Polresta Pati Minta Maaf, Distribusi Makan Bergizi Gratis ke SMPN 1 Pati Tersendat
“Saya secara pribadi mohon maaf atas apa yang disampaikan oleh fraksi, karena saya sebagai ketua fraksi melihat bahwa ini adalah jalan terbaik untuk Pati. Kami di Fraksi PKB tidak kehilangan sikap kritis terhadap Bupati. Kami tetap mencermati, mengawasi, dan mengkritisi kebijakan pemerintah,” ujar Muntamah, Rabu (4/11/2025).
Menurutnya, rekomendasi yang dihasilkan melalui pembahasan hak angket bukan semata hasil kompromi politik, melainkan bentuk evaluasi konstruktif agar penyelenggaraan pemerintahan di Pati berjalan lebih baik dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.
Muntamah berharap, berakhirnya pembahasan hak angket dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Pati untuk melakukan introspeksi atau muhasabah terhadap kebijakan yang dijalankan selama ini.
“Mudah-mudahan dengan adanya hak angket yang sudah digulirkan ini menjadi muhasabah bagi pemerintah, agar lebih baik dan sesuai dengan rekomendasi dari semua fraksi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Muntamah menekankan bahwa Fraksi PKB selalu berpegang pada empat prinsip utama dalam berpolitik dan mengawal kebijakan publik, yakni komunikatif, akomodatif, aspiratif, dan akuntabel.
“Kalau PKB itu komunikatif, akomodatif, aspiratif, dan akuntabel. Lebih tidak arogan, lebih sopan. Semua ini tujuannya untuk perbaikan manajemen pemerintahan supaya pelayanan kepada masyarakat lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa keputusan Fraksi PKB dalam memberikan rekomendasi dipengaruhi oleh tekanan dari pihak mana pun. Semua keputusan, kata dia, diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan komitmen untuk memperbaiki sistem pemerintahan di Pati.
Baca Juga: 116.559 Warga Pati Terima Bantuan Pangan dari Pemerintah
“Kami bukan diberi tugas, tapi diajak muhasabah oleh pimpinan wilayah. Dengan pertimbangan-pertimbangan itulah yang kami lakukan,” tegasnya.
Dengan sikap tersebut, Fraksi PKB berharap rekomendasi hasil hak angket tidak hanya menjadi catatan politik semata, tetapi juga menjadi pijakan nyata bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berpihak pada masyarakat.
Editor: Haikal Rosyada
