BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menerbitkan Surat Edaran (SE) Gerakan Menabung Sejak Dini Demi Masa Depan yang Lebih Cerah Bagi Siswa, Selasa (4/11/2025). SE tersebut berisi imbauan agar para siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menabung sebagian uang sakunya.

SE bernomor 400.3/3075/2025 tersebut ditujukan ke seluruh sekolah di Kabupaten Kudus. Langkah ini menjadi upaya pemerintah daerah menumbuhkan budaya menabung sejak dini di kalangan pelajar.

Baca Juga: Pemkab Kudus Tetapkan Wisata Bukit Patiayam sebagai Pembangunan Kawasan Perdesaan Strategis

Menurut Sam’ani, melalui program MBG, para siswa sudah tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli makanan di sekolah. Karena itu, sisa uang saku yang mereka miliki bisa dialihkan untuk ditabung.

“Kami ingin anak-anak penerima manfaat MBG juga memiliki tabungan masa depan,” ujar Bupati Kudus, belum lama ini.

Bupati menegaskan, tabungan ini tidak hanya sekadar simbol kebiasaan baik, tetapi juga investasi penting untuk masa depan anak-anak Kudus. Nantinya, uang yang berhasil dikumpulkan dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan lanjutan atau keperluan lain yang bermanfaat.

“Kalau sejak kecil sudah terbiasa menabung, mereka akan lebih siap menghadapi masa depan,” tambahnya.

Program tabungan pelajar ini rencananya akan dimulai pada Bulan November 2025 ini. Sam’ani menjelaskan, pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran resmi kepada seluruh sekolah, baik di tingkat SD, SMP, maupun SLTA, agar program ini dapat diterapkan serentak di seluruh wilayah Kudus.

Dalam pelaksanaannya, Bupati Kudus menyerahkan kebijakan pemilihan bank kepada masing-masing sekolah atau orang tua siswa. Namun, ia menekankan satu hal penting adalah bank yang digunakan harus sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami tidak menentukan harus menabung di bank tertentu. Yang penting banknya resmi dan terdaftar di OJK, demi keamanan dana siswa,” tegasnya.

Sam’ani juga berharap guru-guru dapat menjadi penggerak utama dalam mengedukasi siswa mengenai pentingnya menabung. Melalui surat edaran yang akan diterbitkan, para guru diminta membantu siswa dalam membuka rekening pelajar dan memastikan mereka memahami manfaat dari kegiatan tersebut.

“Sekolah punya peran besar untuk membentuk karakter disiplin dan hemat pada anak-anak,” katanya.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa budaya menabung sejak dini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga pembentukan mental dan kebiasaan positif. Ia menilai, dengan kebijakan ini, Kudus dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengintegrasikan program kesejahteraan dengan pendidikan karakter keuangan.

Baca Juga: Hadapi Bencana Hidrometeorologi, Pemkab Kudus Siapkan Sarpras hingga 600 Personel Gabungan

“Program MBG sudah membantu anak-anak memenuhi kebutuhan gizi mereka. Kini kami ingin langkah itu dilengkapi dengan pembelajaran tentang bagaimana mengelola uang secara bijak,” ungkap Sam’ani.

Bupati Kudus pun mengajak semua pihak, mulai dari sekolah, orang tua, hingga lembaga perbankan, untuk berkolaborasi menyukseskan inisiatif ini. Ia optimistis, bila dijalankan dengan komitmen bersama, program menabung bagi penerima MBG akan mencetak generasi Kudus yang sehat, cerdas, dan mandiri secara finansial.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Kabupaten Kudus menggelar pelatihan pembuatan ecoprint bagi para siswa penyandang disabilitas. Kegiatan ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian dan kepercayaan diri anak-anak berkebutuhan khusus melalui pembekalan keterampilan kreatif.

Pelatihan yang digelar di Arpusda Kudus tersebut diikuti puluhan siswa dari dua Sekolah Luar Biasa (SLB), yakni SLB Purwosari dan SLB Kaliwungu. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap tahap pembuatan ecoprint, mulai dari proses pewarnaan alami hingga pencetakan motif daun di atas kain.

Baca Juga: Pemkab Kudus Tetapkan Wisata Bukit Patiayam sebagai Pembangunan Kawasan Perdesaan Strategis

Kepala Dinas Arpusda Kabupaten Kudus, Mutrikah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program nonbudgeter yang sebelumnya telah berjalan. Menurutnya, pelatihan ini dirancang untuk memaksimalkan potensi para siswa disabilitas agar lebih siap bersaing di masa depan.

“Tujuannya supaya mereka punya semangat untuk meraih masa depan dengan cara dibekali keterampilan. Salah satunya lewat pelatihan pembuatan ecoprint ini,” ujar Tika kepada awak media, Selasa (4/11/2025).

Ia menambahkan, keterampilan seperti ecoprint dapat menjadi sumber penghasilan bagi para penyandang disabilitas di kemudian hari. Dengan memiliki kemampuan khusus, para siswa bisa lebih mandiri secara ekonomi maupun mental.

“Dengan begitu, anak-anak penyandang disabilitas Kudus kelak bisa hidup mandiri, tidak bergantung pada orang lain,” tuturnya.

Tika berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada tahap pelatihan dasar, tetapi berlanjut hingga ke tahap produksi. Ke depan, Arpusda berencana memberikan pelatihan lanjutan agar para siswa mampu membuat pola dan desain ecoprint secara mandiri.

“Mereka sudah mulai bisa membuatnya dan terlihat sangat antusias. Selanjutnya kami akan latih lagi agar benar-benar menguasai semua tahapan pembuatan ecoprint,” tambahnya.

Selain sebagai wadah pengembangan keterampilan, kegiatan ini juga menjadi cara Arpusda Kudus menarik minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan daerah. Setelah mengikuti pelatihan, peserta akan diperkenalkan dengan berbagai literasi dan diajak untuk mencintai kegiatan membaca.

“Biasanya mereka yang tidak tertarik membaca buku, setelah ikut kegiatan seperti ini jadi mau datang ke Arpusda. Nah, di situ kami berikan edukasi pentingnya membaca,” jelasnya.

Baca Juga: Hadapi Bencana Hidrometeorologi, Pemkab Kudus Siapkan Sarpras hingga 600 Personel Gabungan

Tika menegaskan, Arpusda Kudus tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai pusat pengembangan kreativitas masyarakat, termasuk bagi kalangan disabilitas. Ia berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kudus.

“Semangat kami adalah menggali potensi anak-anak penyandang disabilitas agar mereka bisa berkarya dan memiliki masa depan yang lebih baik,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS — Pemerintah Kabupaten Kudus secara resmi menetapkan Kawasan Wisata Bukit Patiayam sebagai Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Wisata melalui Keputusan Bupati Kudus Nomor 410/428/2021. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya percepatan pembangunan desa berbasis potensi lokal dan penguatan ekonomi masyarakat.

Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari usulan tujuh kepala desa yang tergabung dalam kawasan Wisata Bukit Patiayam, yakni Desa Terban, Klaling, Tanjungrejo, Honggosoco, Gondoharum (Kecamatan Jekulo), serta Rejosari dan Kandangmas (Kecamatan Dawe). Desa Terban ditetapkan sebagai pusat kawasan, sementara enam desa lainnya berperan sebagai desa penyangga.

Baca Juga: Disdikpora Kudus Bakal Adopsi Pertukaran Pelajar, Apa Manfaatnya?

Kawasan Wisata Bukit Patiayam dikenal sebagai situs bersejarah penting yang merekam jejak kehidupan manusia dan fauna purba sejak 1,2 juta tahun lalu. Situs ini telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya sejak 2005 dan menyimpan potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata edukatif, budaya, dan alam.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Tahun 2022–2026, disebutkan bahwa pengembangan kawasan ini akan mengintegrasikan berbagai sektor, termasuk pertanian, peternakan, UMKM, dan pariwisata. Edu-wisata menjadi tema utama yang diusung, dengan pendekatan partisipatif dan berbasis potensi lokal.

RPKP Wisata Bukit Patiayam disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang mengacu pada berbagai regulasi nasional dan daerah, termasuk Undang-Undang Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2020.

Tujuan RPKP tersebut diantaranya, menyediakan pedoman pembangunan kawasan perdesaan bagi pemerintah pusat hingga desa, lalu Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif.

Selain itu, RPKP juga mengintegrasikan program dan kebijakan lintas sektor dan wilayah.

Baca Juga: Dapur MBG Polres Kudus Sudah Beroperasi 2 Pekan, Intip Berbagai Menunya

Dalam keputusan Bupati Kudus, disebutkan bahwa pembiayaan pembangunan kawasan akan bersumber dari APBD Kabupaten Kudus, APBDes masing-masing desa, serta sumber dana sah lainnya. Kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini.

Dengan penetapan ini, Kabupaten Kudus menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan desa berbasis potensi lokal, pelestarian budaya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan. (adv)

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, Selasa (4/11/2025). Sejumlah sarana prasarana (sarpras) kebencanaan, termasuk perahu karet, tenda, hingga sejumlah armada siap untuk mengantisipasi bencana alam di Kota Kretek. 

600 personel dari tim gabungan antar instansi juga disiapkan. Mereka di antaranya meliputi, BPBD Kudus, Kodim 0722/Kudus, Polres Kudus, Dishub Kudus, Satpol PP Kudus, Dinas PUPR, Dinas PKPLH, BBWS, PMI Kudus, PT Sukun Wartono Indonesia, PT Djarum, PT Pura, dan lainnya.

Baca Juga: DPRD Kudus Soroti Pelayanan Buruk RSUD Loekmono Hadi, Usai Video Viral di TikTok

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyampaikan, kegiatan tersebut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi potensi ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ektrim yang kerap melanda beberapa wilayah di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Kudus, Januari hingga September 2025, telah terjadi 186 kejadian bencana. Terdiri dari 78 ribu jiwa terdampak, serta potensi kerugian mencapai lebih dari Rp70 miliar. Angka tersebut menurutnya, menjadi pengingat, bahwa tidak hanya merusak kehidupan masyarakat, tapi juga menganggu perekonomian dan infrastruktur daerah. 

“Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan untuk memastikan bahwa respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Sehingga hal ini dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan,” bebernya. 

Pihaknya memastikan semua pihak sepakat untuk mengantisipasi dan menangani bencana secara bersama-sama. Hal itu dilakukan karena bencana menjadi tanggungjawab semua sektor. 

“Termasuk pengaktifan siskampling, merupakan bagian dari deteksi dini adanya bencana alam mulai dari wilayah terkecil. Kita berdoa semoga Kudus terhindar dari bencana alam,” tuturnya. 

Untuk mengantisipasi bencana alam, ia sudah menyiapkan tiga alat berat berupa eskavator yang berada di Dinas PUPR. Ia menegaskan, alat berat ini bisa digunakan siapa saja, termasuk pihak desa yang memerlukan alat berat untuk menangani bencana alam di daerah. 

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kudus, Eko Hari Djatmiko menambahakan, kegiatan apel diikuti oleh 600 personel dari lintas instansi. Mulai sekarang mereka sudah siap diterjunkan, apabila diperlukan. 

“Tujuan adanya kegiatan apel untuk menyiapkan personel maupun sarpras guna menanggulangi bencana. Sehingga ketika terjadi bencana, dapat langsung ditindaklanjuti,” jelasnya. 

Baca Juga: Dapur MBG Polres Kudus Sudah Beroperasi 2 Pekan, Intip Berbagai Menunya

Menurutnya, apel dilakukan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penggulangan Bencana. Selain itu, apel tersebut juga sebagai bagian tindaklanjut dari surat edaran Gubernur Jawa Tengah untuk mempersiapkan penanggulangan bencana di musim hujan. 

“Masyarakat harus tetap waspada dan tidak panik apabila terjadi bencana,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus melakukan studi banding ke SMPN 3 Denpasar, Bali, Jumat (31/10/2025) kemarin. Di mana, kunjungan itu bermaksud untuk mempelajari berbagai program unggulan yang telah sukses diterapkan, untuk diadopsi dalam pendidikan di Kabupaten Kudus.

Rombongan Disdikpora Kudus disambut langsung oleh Kepala Disdikpora Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, didampingi Kabid Pembinaan SMP, Kepala SMP 3 Denpasar yang juga Ketua MKKS, dan para pengawas sekolah.

Baca Juga: Dapur MBG Polres Kudus Sudah Beroperasi 2 Pekan, Intip Berbagai Menunya

Berbagai program unggulan yang telah sukses diterapkan di SMPN 3 Denpasar diperkenalkan kepada rombongan Kudus. Di antaranya seperti Denpasar Education Festival yang digelar setiap Bulan Mei sebagai kegiatan mempertontonkan hasil karya guru dan siswa. 

Selanjutnya penyediaan majalah ber-ISBN untuk menampung karya guru dan siswa, digitalisasi pembelajaran smart classroom, pengembangan aplikasi yang dibuat oleh guru yang sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). 

Tak hanya itu, program pertukaran siswa antar sekolah, baik swasta maupun negeri di Denpasar berjalan baik. Pemerintah juga mendorong sekolah swasta untuk maju, agar sekolah negeri dapat lebih fokus menerima siswa dari keluarga tidak mampu.

Dengan sejumlah praktik baik yang sudah berjalan di sana, Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyambut baik. Bahkan pihaknya mengaku tertarik beberapa program yang dapat dijalankan di Kota Kretek. 

“Salah satunya adalah pertukaran pelajar dalam lingkup Kabupaten Kudus. Jadi kita mulai dari skala kecil terlebih dulu. Pertukaran pelajar ini bisa menjadi wadah belajar siswa, bertukar pikiran, memberikan wawasan serta pengalaman yang lebih luas bagi pelajar di Kudus,” bebernya. 

Selain program pertukaran pelajar, Sam’ani mengharapkan Disdikpora Kudus mengkaji kemungkinan pelaksanaan kegiatan seperti Denpasar Education Festival, bekerjasama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). 

Terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Disdikpora Kabupaten Kudus, Anggun Nugroho menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan kajian dan penyusunan konsep beberapa program yang dinilai bisa dijalankan di Kabupaten Kudus.

Baca Juga: DPRD Kudus Soroti Pelayanan Buruk RSUD Loekmono Hadi, Usai Video Viral di TikTok

Termasuk, program pertukaran antar pelajar di lingkup Kabupaten Kudus. Dia berharap, konsep itu bisa mulai dijalankan pada semester genap atau Bulan Januari 2026 mendatang. 

“Saat ini kami melakukan kajian dan penyusunan konsep program yang akan kita adopsi dari Denpasar. Karena sekolah saat ini masih dalam mempersiapkan semester pertama, jadi untuk pelaksanaan insyaallah akan kita mulai semester depan,” jelasnya. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Tak hanya fokus pada tugas pemeliharaan keamanan, Polres Kudus juga menunjukkan kepeduliannya terhadap tumbuh kembang generasi muda melalui inovasi sosial yang menyejukkan hati. 

Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Polres Kudus menghadirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak sekadar mengenyangkan, tapi juga menjadi sarana edukasi mengenal kekayaan kuliner Nusantara.

Baca Juga: Dongkrak Ekonomi Lokal, Bupati Kudus Imbau SPPG Belanja Bahan Pokok di Warga Sekitar dan Pasar Tradisional

SPPG yang berlokasi di Desa Rendeng, Kecamatan Kota Kudus ini telah beroperasi selama dua pekan terakhir. Setiap harinya, tak kurang dari 1.957 porsi makan bergizi gratis dibagikan kepada siswa-siswi dari 10 sekolah di wilayah Kudus, mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP.

Yang membuatnya menarik, setiap pekan SPPG Polres Kudus menyajikan menu kuliner khas daerah Nusantara. Kali ini, menu yang dipilih adalah Soto Kudus atau Soto Kerbau kuliner legendaris yang sarat akan nilai filosofi dan sejarah toleransi dari Sunan Kudus.

Kepala SPPG Polres Kudus, M. Rafi’ Projo Al Jito, menjelaskan bahwa menu nusantara sengaja dihadirkan agar anak-anak tak hanya mendapatkan asupan gizi, tetapi juga pengetahuan tentang kekayaan cita rasa bangsa.

“Setiap minggu kita tampilkan menu khas daerah di Indonesia. Setelah Soto Kudus, nanti akan ada Nasi Gandul khas Pati, Ayam Betutu dari Bali, dan berbagai menu lainnya. Tujuannya agar anak-anak tahu bahwa Indonesia itu kaya akan kuliner dan budaya,” ujar Projo, Senin (3/11/2025).

Selain nikmat di lidah, menu Soto Kudus juga memiliki kandungan gizi yang tinggi. Daging kerbau yang menjadi bahan utama mengandung protein yang baik untuk pertumbuhan anak-anak.

“Kandungan protein dalam daging kerbau cukup tinggi, jadi selain enak juga menyehatkan. Kami ingin anak-anak bisa makan bergizi tanpa khawatir,” tambahnya.

Tak berhenti di situ, SPPG juga memastikan seluruh proses penyajian berjalan aman dan higienis. Mulai dari pemeriksaan bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian selalu diawasi ketat oleh tim kesehatan dan relawan yang dibekali APD lengkap.

“Kita pastikan semua bahan dalam kondisi baik. Setiap tahap kita lakukan pengecekan untuk mencegah adanya gangguan kesehatan atau keracunan makanan,” jelasnya.

Program MBG ini pun mendapat sambutan hangat dari para siswa. Salah satunya, Diana, siswi SD Rendeng, yang mengaku senang bisa menikmati soto khas Kudus buatan SPPG.

“Soto kerbaunya enak banget, gurih dan lezat. Semoga SPPG Polres Kudus makin maju dan menunya makin banyak,” ujarnya sambil tersenyum.

Sementara itu, Septi, siswa lain penerima manfaat program MBG, merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini.

Baca Juga: RSUD Loekmono Hadi Kudus Tanggapi Video Viral Perawat Kasar, Janji Perbaiki Pelayanan

“Sudah lima kali dapat makan gratis. Rasanya enak, dan lumayan bisa hemat uang saku,” ucapnya.

Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Polres Kudus bukan hanya memberi asupan bagi tubuh, tapi juga menguatkan jiwa kebangsaan anak-anak lewat cita rasa Nusantara. Sebuah langkah sederhana, namun bermakna besar bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Mardijanto, menyoroti buruknya pelayanan RSUD Loekmono Hadi yang dikeluhkan warga dan sempat viral di media sosial TikTok.

Menurutnya, kejadian tersebut sangat disayangkan dan menjadi tamparan bagi rumah sakit milik pemerintah daerah itu.

Baca Juga: Dongkrak Ekonomi Lokal, Bupati Kudus Imbau SPPG Belanja Bahan Pokok di Warga Sekitar dan Pasar Tradisional

“Jujur saja, sangat disayangkan. Kami berharap RSUD Loekmono Hadi bisa menjadi rumah sakit dengan pelayanan terbaik di Kabupaten Kudus,” ujar Mardijanto saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/11/2025).

Politikus Partai Demokrat itu mengaku telah menonton video viral yang menunjukkan dugaan sikap tidak ramah perawat terhadap pasien. Meski unggahan tersebut kini telah dihapus oleh pemilik akun @NailiNely, ia menilai peristiwa itu mencerminkan perlunya pembenahan serius di sektor pelayanan publik RSUD.

Mardijanto menegaskan, Komisi D DPRD Kudus akan segera memanggil pihak RSUD untuk meminta klarifikasi terkait kasus viral tersebut serta membahas langkah perbaikan ke depan.

“Kami akan memanggil manajemen RSUD Loekmono Hadi. Pemanggilan ini untuk meminta penjelasan sekaligus memastikan perbaikan pelayanan benar-benar dilakukan,” tegasnya.

Selain persoalan sikap tenaga medis, ia juga masih menerima laporan adanya perbedaan pelayanan antara pasien BPJS Kesehatan dan non-BPJS, yang menurutnya tidak boleh terjadi di rumah sakit pemerintah.

“Pasien BPJS itu bukan gratis, mereka juga membayar. Jadi seharusnya tidak boleh ada perbedaan perlakuan. Semua pasien wajib mendapatkan pelayanan terbaik,” tandasnya.

Mardijanto meminta agar pihak RSUD tidak hanya memberikan teguran, tetapi juga menjatuhkan sanksi tegas bagi tenaga kesehatan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau memberikan pelayanan buruk kepada pasien.

“Kalau terbukti tidak profesional, harus ada sanksi, agar ada efek jera. Supaya RSUD Loekmono Hadi nantinya benar-benar bisa menjadi rumah sakit dengan pelayanan terbaik dan menjadi contoh di Kudus,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus, dr. Abdul Hakam, menyampaikan bahwa kasus viral tersebut telah diselesaikan secara internal. Pengunggah video juga telah menghapus kontennya setelah dilakukan klarifikasi.

“Kasus sudah selesai. Namun tetap kami jadikan evaluasi agar pelayanan ke depan semakin baik,” kata Hakam.

Ia menjelaskan, perawat yang muncul dalam video telah dilakukan pembinaan oleh Bidang Keperawatan, dan saat ini sedang dilakukan audit internal untuk menentukan tingkat pelanggaran.

“Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, maka akan diberikan Surat Peringatan (SP). Tenaga kesehatan yang mendapat SP akan dikenai pemotongan insentif hingga 20 persen,” jelasnya.

Baca Juga: RSUD Loekmono Hadi Kudus Tanggapi Video Viral Perawat Kasar, Janji Perbaiki Pelayanan

Hakam menambahkan, evaluasi pelayanan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan. Setiap apel pagi juga terus ditekankan kepada seluruh tenaga kesehatan agar bekerja dengan hati dan profesionalisme tinggi.

“Kami pastikan pelayanan akan terus kami perbaiki. Karena bagi kami, pelayanan pasien tetap nomor satu,” tegasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -