BETANEWS.ID, KUDUS – Dari total 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif di Kabupaten Kudus, baru satu dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah memasang kamera pengawas (CCTV) sesuai instruksi Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris.

SPPG yang telah melengkapi fasilitas pengawasan tersebut berada di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae. CCTV di dapur ini juga sudah terkoneksi langsung dengan aplikasi Kudus Sehat, sehingga masyarakat juga bisa memantau aktivitasnya secara daring.

Baca Juga: Ada Kudus Fashion Week, Gelaran CFN Bulan November Kembali Diundur

Sementara itu, 19 dapur SPPG lainnya masih belum merealisasikan pemasangan kamera pengawas sebagaimana arahan bupati.

“CCTV di dapur SPPG ditautkan ke aplikasi Kudus Sehat milik Pemkab Kudus. Dengan sistem ini, masyarakat bisa ikut mengawasi proses kegiatan di dapur,” jelas Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kudus, Satria Agus Himawan, belum lama ini.

Berdasarkan data dari aplikasi tersebut, terdapat 55 SPPG yang sudah terdaftar di Kabupaten Kudus. Dari jumlah itu, 20 SPPG telah aktif menyiapkan menu MBG untuk siswa sekolah, sedangkan 35 lainnya masih dalam tahap persiapan operasional.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus mendorong agar seluruh dapur SPPG segera memenuhi kebijakan pemasangan CCTV guna memperkuat transparansi dan pengawasan. Untuk mempercepat implementasinya, Bupati Sam’ani juga telah menyurati Badan Gizi Nasional (BGN).

Surat tersebut berisi permintaan agar BGN segera menerbitkan regulasi yang mewajibkan seluruh pengelola SPPG di Kudus memasang kamera pengawas di dapur masing-masing.

“Sebagian pengelola beralasan belum ada perintah langsung dari BGN. Karena itu kami bersurat agar segera ada aturan resmi sebagai dasar pelaksanaannya,” ungkap Sam’ani.

Sebelumnya, bupati juga menekankan pentingnya penggunaan CCTV untuk memastikan proses pengolahan makanan bergizi dilakukan secara higienis dan sesuai standar gizi yang berlaku.

“Dengan adanya CCTV, masyarakat bisa menyaksikan langsung bagaimana makanan bergizi untuk anak-anak disiapkan,” ujarnya.

Selain itu, pengawasan lapangan turut melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan petugas kesehatan dari puskesmas setempat untuk melakukan pengecekan rutin setiap hari ke dapur SPPG.

Baca Juga: Sebelum Sampai ke Siswa, Menu MBG SPPG Polres Kudus Dicek Dokter

Sam’ani menegaskan bahwa pemasangan CCTV tidak semata untuk kontrol internal, melainkan juga sebagai bentuk transparansi publik agar masyarakat yakin terhadap kualitas dan kebersihan makanan program MBG.

“Kami ingin memastikan seluruh menu yang dikonsumsi anak-anak di Kudus benar-benar aman, sehat, dan bergizi,” tandasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Mayoritas warga Kabupaten Kudus masih kuat kepercayaannya terhadap mitos akan hari baik dan buruk. Ironinya, hal tersebut berdampak terganggunya perputaran tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Loekmono Hadi.

Warga Kudus percaya bahwa hari Selasa dan Sabtu dianggap kurang membawa keberuntungan atau malah pembawa sial. Sehingga, banyak pasien yang sudah dinyatakan sembuh justru menolak pulang jika hari kepulangannya dari rumah sakit jatuh pada Selasa atau Sabtu.

Baca Juga: Ada Kudus Fashion Week, Gelaran CFN Bulan November Kembali Diundur

Hal tersebut diungkap oleh Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus, dr. Abdul Hakam. Alasan mereka masih mempercayai mitos Jawa tersebut, karena menganggap pasien yang pulang di dua hari tersebut akan kembali masuk rumah sakit.

“Kepercayaan itu masih cukup kuat di sebagian masyarakat Kudus. Bahkan, tradisi ini berdampak pada terganggunya perputaran tempat tidur untuk pasien RSUD Loekmono Hadi Kudus,” ujar Hakam kepada awak media, belum lama ini.

Biasanya, lanjut Hakam, pasien yang sudah sembuh tapi hari pulangnya Selasa atau Sabtu memilih menunggu sampai malam. Mereka baru pulang setelah Magrib karena percaya secara perhitungan Jawa, hari sudah berganti.

Menurut Hakam, kebiasaan tersebut turut membuat kamar transit pasien menjadi padat. Pasien yang menunggu ruang rawat inap atau IGD terpaksa menunggu lebih lama karena tempat tidur belum bisa digunakan oleh pasien baru.

“Perputaran tempat tidur jadi terhambat. Meskipun hanya tertunda beberapa jam, dampaknya cukup terasa karena pasien di ruang transit bisa mencapai 30 orang per hari,” jelasnya.

RSUD Loekmono Hadi Kudus kini memberlakukan kamar transit khusus untuk menampung pasien sementara. Langkah ini dilakukan karena IGD selalu penuh dan hanya diperuntukkan bagi pasien gawat darurat. Pasien dari kamar transit baru bisa dipindah ke IGD jika ada ruang kosong.

“Lonjakan pasien luar biasa. Jadi IGD fokus untuk yang darurat saja. Pasien lain kami tampung dulu di kamar transit,” kata Hakam.

Ia menjelaskan, secara rata-rata Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di RSUD Kudus sudah mencapai 80–85 persen, artinya rumah sakit nyaris penuh setiap harinya. Namun, angka itu sering disalahartikan masyarakat seolah masih ada ruang kosong.

“Memang terlihat masih ada 20 persen tempat tidur yang kosong, tapi itu tidak bisa diisi semua karena ruangan punya peruntukan tertentu,” ujarnya.

Sebagai contoh, Hakam menyebut ruang Melati hanya boleh digunakan untuk pasien TBC, sementara ruang bersalin hanya untuk pasien melahirkan. Begitu juga ICU, yang hanya untuk pasien dengan kondisi kritis tertentu. Karena itu, tidak semua tempat tidur bisa digunakan secara fleksibel.

“Pasien dengan penyakit lain kan tidak bisa dirawat di ruang melati yang khusus untuk pasien TBC. Begitu juga di ruang bersalin, kan khusus digunakan untuk pasien yang akan melahirkan. Jadi sebenarnya semua ruang sudah terpakai sesuai peruntukannya,” terang Hakam.

Baca Juga: Sebelum Sampai ke Siswa, Menu MBG SPPG Polres Kudus Dicek Dokter

Hakam mengungkapkan, saat ini RSUD Loekmono Hadi sedang membangun gedung IGD baru dengan kapasitas 40 tempat tidur. Dia berharap, IGD baru bisa segera jadi agar bisa menampung lebih banyak pasien gawat darurat.

“Gedung IGD baru nanti punya kapasitas 40 tempat tidur. Jumlah tersebut dua kali lipat dibanding tempat tidur IGD yang sekarang ini,” sebutnya. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pelaksanaan Care Free Night (CFN) di Kabupaten Kudus kembali mengalami penundaan. Kegiatan yang seharusnya digelar Sabtu malam, 8 November 2025, resmi diundur ke tanggal 15 November 2025 karena bertepatan dengan pelaksanaan Kudus Fashion Week (KFW).

Pelaksana Harian (Plh) Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Djati Solechah, menjelaskan bahwa perubahan jadwal ini dilakukan agar tidak terjadi benturan kegiatan di pusat kota. Selain itu, CFN edisi November rencananya juga akan dikolaborasikan dengan Djarum Festival Sehat 2025 yang digelar pada hari yang sama.

Baca Juga: Bupati Sam’ani Konsultasi ke BGN, Pastikan Program MBG Berjalan Optimal di Kudus

“CFN diundur ke tanggal 15 November malam supaya tidak bersamaan dengan Kudus Fashion Week. Sekaligus akan disinergikan dengan kegiatan Djarum Foundation agar lebih meriah,” ujar Djati di ruang kerjanya, Jum’at (7/11/2025).

Sebelumnya, CFN edisi November semula dijadwalkan berlangsung pada 1 November 2025, namun terpaksa diundur ke tanggal 8 November karena Bupati Kudus Sam’ani Intakoris tengah melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.

“Pak Bupati ingin bisa hadir langsung memantau pelaksanaan CFN dan menyapa para pelaku UMKM. Karena itu jadwal sempat digeser ke tanggal 8, tapi akhirnya harus mundur lagi karena bertepatan dengan KFW,” terangnya.

Djati menyebut, CFN merupakan agenda rutin bulanan yang diselenggarakan pada malam minggu di pekan pertama setiap bulannya. Dipilih pekan pertama, karena masih momentum gajian.

“Jadi harapannya ketika ada CFN, warga pada berbondong-bondong datang untuk berbelanja,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, kegiatan ini selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sebab, CFN menjadi ajang hiburan sekaligus ruang promosi bagi pelaku UMKM lokal.

“Antusias masyarakat masih tinggi. Begitu tahu diundur, banyak pedagang dan warga yang langsung menanyakan kapan CFN digelar lagi,” ungkapnya..

Baca Juga: Kunjungi Kudus, Menteri PKP Maruarar Sirait Apresiasi Program RSLH dari PT Djarum

Ia berharap, dengan jadwal baru pada 15 November 2025, gelaran CFN bisa berlangsung lebih meriah dan ramai pengunjung. Apalagi, adanya kolaborasi dengan Djarum Festival Sehat diyakini akan menambah daya tarik pengunjung dari berbagai kalangan.

“Semoga pelaksanaannya nanti bisa lebih semarak dan memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat serta UMKM di Kudus,” harap Djati.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Jum’at pagi (7/11/2025) beberapa perempuan terlihat sibuk di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemala Bhayangkari Polres Kudus. Mereka menyiapkan hidangan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dikirim ke sekolah.

Semua pegawai terlihat mengenakan pakaian pelindung dan memenuhi prosedur kesehatan. Tak hanya itu, sebelum didistribusikan kepada siswa menu MBG di SPPG Kemala Bhayangkari Polres Kudus selalu dicek oleh dokter kepolisian.

Baca Juga: Bupati Sam’ani Konsultasi ke BGN, Pastikan Program MBG Berjalan Optimal di Kudus

Kepala SPPG Kemala Bhayangkari Polres Kudus, Muhammad Rafi’ Projo Al Jito menyampaikan, untuk memastikan makanan MBG aman memang dilakukan pengecekan oleh dokter sebelum didistribusikan. Pengecekan meliputi uji formalin, uji sianida, dan uji arsenik.

“Ketika hasil ujinya bagus dan aman baru kita distribusikan ke sekolah-sekolah. Tetapi jika hasilnya sebaliknya, maka pendistribusian MBG pagi itu akan distop,” ujar Projo kepada awak media.

Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa selama ini menu MBG dari SPPG Kemala Bhayangkari Polres Kudus aman semua. Jadi tidak pernah ada makanan yang sampai batal didistribusikan.

“Untuk usia makanan sekira 8 jam. Terkait menu selalu berganti, agar para siswa tidak bosan,” bebernya.

Selain itu, kata dia, setiap dua pekan sekali SPPG Kemala Bhayangkari Polres Kudus menyajikan menu MBGnya aneka kuliner nusantara. Dua pekan lalu, pihaknya sudah menyajikan soto Kudus.

“Dua pekan ke depan, kuliner nusantara yang bakal kami sajikan adalah rawon khas Jawa Timur. Nantinya akan ada banyak lagi kuliner khas nusantara yang kami sajikan,” ungkapnya.

Selain agar lebih bervariasi, penyajian kuliner khas nusantara setiap dua pekan sekali ini juga bertujuan untuk mengenalkan kepada anak-anak beragam kuliner yang ada di nusantara. Bahwa Indonesia ini juga kaya akan kuliner yang enak dan tak kalah dengan makanan resto cepat saji yang lagi tren saat ini.

“Alhamdulillah kemarin ketika kita sajikan kuliner nusantara para siswa sangat antusias. Mereka makan cukup lahap,” ungkapnya.

Baca Juga: Kunjungi Kudus, Menteri PKP Maruarar Sirait Apresiasi Program RSLH dari PT Djarum

Projo mengatakan, SPPG Kemala Bhayangkari Polres Kudus menyuplai MBG ke 11 sekolahan. Terdiri dari TK, SD dan SMP. sedangkan yang disajikan kurang lebih ada 2.959 porsi, terdiri porsi besar sebanyak 2.404 dan porsi kecilnya 555.

“Porsi besar untuk kelas 4 SD ke atas. Sementara porsi kecil untuk kelas 3 SD ke bawah, termasuk TK. Selain sehat dan aman, makanan yang kita sajikan dipastikan terpenuhi nilai gizinya,” tandas Projo.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muria Kudus (UMK) menyuarakan menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional. Alasannya, Presiden ke-2 RI ini memiliki hubungan erat dengan praktik-praktik pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Penolakan itu disampaikan setelah acara diskusi dengan tema “Seberapa Layak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional,” di UMK 4 November 2025. Diskusi itu mengundang sejarawan Edy Supratno sebagai narasumber yang dipandu oleh Weduri Nurul Syafa’ah sebagai moderator.

Baca Juga: Bupati Sam’ani Konsultasi ke BGN, Pastikan Program MBG Berjalan Optimal di Kudus

“Kami, mahasiswa Universitas Muria Kudus menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional,” kata Abdullah In’am Maulana, ketua BEM UMK yang diikuti mahasiswa lainnya.

Di hadapan mahasiswa kelahiran tahun 2000-an itu Edy Supratno membeberkan Soeharto dari aspek historis. Menurutnya, selama Orde Baru, Soeharto telah banyak membangun sarana dan prasarana di berbagai bidang. Setiap malam di TVRI pasti ada acara pemotongan pita oleh Soeharto saat meresmikan proyek pembangunan.

“Selama puluhan tahun narasi itu terus dikembangkan sehingga Pak Harto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan,” katanya.

Meski demikian, lanjut Edy, presiden berlatar belakang militer ini punya sisi lain yang tidak pernah ada dalam narasi resmi pemerintah Orba.

“Bahwa Pak Harto banyak berjasa itu sebuah fakta. Tapi sisi lain yang tidak diungkapkan di publik juga sebuah fakta. Misalnya peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi selama Pak Harto berkuasa,” jelas Edy.

Sejarawan lulusan program doktoral Universitas Gadjah Mada (UGM) kemudian membagikan file buku yang diterbitkan Komnas HAM kepada mahasiswa. Buku berjudul “Merawat Ingatan Menjemput Keadilan Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat” ini diterbitkan pada 2020 yang berisi berbagai pelanggaran HAM berat di Indonesia.

“Buku ini produk resmi Komnas HAM. Teman-teman mahasiswa dapat membacanya dan menyimpulkan sendiri bagaimana pelanggaran HAM yang terjadi masa itu yang tidak pernah ditulis dalam pelajaran sejarah di masa Orde Baru,” lanjut Edy.

Soeharto adalah salah satu 40 nama yang diajukan Kementerian Sosial untuk ditetapkan Presiden sebagai pahlawan nasional pada 10 November 2025. Sebelumnya, penguasa Orba ini telah dua kali diajukan sebagai pahlawan nasional, yaitu tahun 2010 dan 2015.

Kedua ajuan itu ditolak karena Soeharto terganjal TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan negara bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Baca Juga: Kunjungi Kudus, Menteri PKP Maruarar Sirait Apresiasi Program RSLH dari PT Djarum

Kini peluang Soeharto menjadi pahwalan nasional terbuka lebar karena pada 25 September 2024 MPR telah menghapus nama Soeharto dari TAP 11/1998 ini.

“Meski beberapa ormas telah mendukung Pak Haro sebagai pahlawan nasional, kami sebagai mahasiswa tetap menolaknya,” tandas In’am.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -