Beranda blog

Pemkab Pati Siapkan Peralatan hingga Anggaran untuk Antisipasi Banjir dan Longsor

0
Desa Mintobasuki, Gabus, Pati terendam banjir . Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati telah menyiapkan peralatan, personel hingga anggaran untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan longsor.

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati, Martinus Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait mengenai antisipasi terjadinya bencana banjir maupu longsor tersebut.

Baca Juga: KPU Pati Sediakan 5 Ribu Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang

“Kita telah melakukan cecking terhadap masing-masing OPD, relawan maupun instansi vertikal termasuk TNI dan Polri mengenai antisipasi banjir dan longsor. Hal ini perlu kita lakukan untuk kita hitung, kita catat, supaya sewaktu-waktu musibah itu datang, kita sudah siap, ” ujar Martinus, Senin (11/12/2023).

Dengan begitu menurutnya, pihaknya akan lebih mudah untuk menghubungi siapa yang bertanggung jawab. Misalkan ketika membutuhkan tenaga alat berat untuk membersihkan, tenaga untuk evakuasi maupun medis dan lain sebagainya.

Untuk itu, katanya sangat penting untuk melakukan inventarisasi, sehingga nantinya ketika ada musibah banjir maupun longsor, pihaknya tidak kebingunan.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi, katanya semua pihak telah memaparkan terkait antisipasi banjir dan longsor. Baik di TNI, Polri, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Kesehatan dan OPD lainnya.

“Di Disperkim misalnya, ternyata masih punya cadangan rehab rumah rusak itu sebesar Rp 270 juta sekian. Kemudian di dinas-dinas lainnya ada apa, ada apa. Nah ini pentingnya rapat koordinasi ini,” ungkapnya.

Baca Juga: 6 Truk Berisi Tiga Juta Lebih Surat Suara Pileg Sudah Tiba di KPU Pati

Kalau tidak koordinasi lintas intansi seperti ini, menurutnya akan susah. Sebab, dengan terbuka, nantinya akan lebih mudah dalam penanganan antisipasi bencana banjir maupun longsor.

“Misalkan ada rumah roboh karena cuaca ekstrem, nantinya untuk perbaikannya di Disperkim masih ada sekian, di dinas ini ada sekian dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Implementasikan Kurikulum Merdeka, SMA NU Al Ma’ruf Kudus Gelar Karya Kearifan Lokal

0
Siswa SMA NU Al Ma'ruf sedang mengikuti Gelar Karya yang bertema Kearifan Lokal. Foto: Sekarwati.

BETANEWS.ID, KUDUS – SMA NU Al Ma’ruf Kudus mengadakan Gelar Karya yang mengusung tema Kearifan Lokal. Kegiatan tersebut sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pada program pembelajaran Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Kepala SMA NU Al Ma’ruf Anas Ma’ruf mengatakan, dalam IKM terdapat dua kegiatan, yaitu intrakurikuler dan kokurikuler. Ia menyebut, Gelar Karya merupakan bagian dari kokurikuler yang kemudian dilakukan dengan tujuh tema.

“Implementasi Kurikulum Merdeka atau IKM itu diterapkan di lembaga atau sekolah untuk yang kelas X, sedangkan kelas XI dan XII masih menggunakan kurikulum yang kemarin. Nah, IKM ini ada intrakurikuler dan kokurikuler. Kami disuruh ada tujuh tema bebas, peserta IKM nanti sampai kelas XII,” katanya pada betanews.id, Kamis (27/10/2022).

Gelar Karya yang diikuti oleh siswa SMA NU Al Ma’ruf. Foto: Sekarwati.

Baca juga: SMA NU Al-Ma’ruf Borong Piala Lomba Story Line dan Edukatif Kultural Museum Patiayam

Memilih tema kearifan lokal, lanjut Anas, bertujuan untuk membangun nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat, melalui falsafah yang ada di lingkungan mereka. Sehingga, para siswa akan lebih memahami kebudayaan secara konkret.

“Jadi pada intinya, IKM ini ada Projek Penguatan Pancasila atau disingkat dengan istilah P5. Setelah melalui rapat, kami memilih tema kearifan lokal dengan harapan anak-anak ini lebih konkret, budaya, adat istiadat, falsah-falsafah di lingkungannya, kenapa ada budaya ini muncul,” imbuhnya.

Sementara itu, Waka Kurikulum Choironi Rofiqul menerangkan, dalam Gelar Karya Kearifan Lokal itu dilakukan dalam dua bentuk, yakni pemeran produk dan aksi. Sejumlah 61 kelompok dari 11 kelas memamerkan beberapa produk olahan, buah, dan tarian khas dari Kudus.

“Ini yang dipamerkan ada dua, dalam bentuk aksi dan produk. Kalau yang aksi jumlahnya 20, yang produk jumlahnya 41 stan. Karena dari 11 kelas, terdiri dari 6 kelompok dan beberapa kelompok ada yang dijadikan satu, totalnya 61 kelompok,” terangnya.

Baca juga: Tak Hanya Belajar Sejarah, Museum Juga Bisa Jadi Tempat Belajar Bahasa

Ia berharap, dengan adanya Gelar Karya itu, ke depannya dapat dilakukan dengan meriah dan lebih baik lagi. Tidak hanya itu, siswa juga diminta lebih perhatian memahami lingkungan sekitarnya.

“Harapannya anak bisa menguasai dan memahami lingkungan sekitar, sehingga untuk evaluasi ke depan lebih semangat lagi dalam mengusung tema,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Anggota DPRD Kudus Sebut Sistem PPDB Tahun Ini Sudah Paling Adil

0
Ketua Komisi D DPRD Kudus Ali Ihsan. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Ketua Komisi D DPRD Kudus Ali Ihsan meminta sekolah di Kudus berbenah dalam menghadapi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Dengan sistem zonasi, semua peserta didik punya hak yang sama untuk menentukan sekolah yang dituju. Tidak ada diskriminasi tentang peluang masuk sekolah unggulan, sebab dalam sistem zonasi tidak mengenal sekolah unggulan.

“Oleh sebab itu, kami dorong agar setiap sekolah di Kudus untuk berbenah, baik dari sarana dan pra sarana maupun dari tenaga pelajar,” ujar Ali Ihsan kepada Betanews.id, Selasa (21/6/2022).

Ali menuturkan, PPDB dengan sistem zonasi pijakan keterimanya tidak pada tingginya nilai, tapi pada zonasi wilayah yang ditentukan. Mereka harus diakomodir sekolah di wilayah calon siswa, karena memang sudah aturannya.

Baca juga: Banyak Pendaftar PPDB SMA/SMK Kesulitan Input Data, Pemprov Jateng Siapakan Tim Pembantu

“Untuk mengakomodir mereka yang ingin bersekolah di sekolahan tertentu tapi tidak masuk wilayah zonasi bisa daftar melalui jalur prestasi. Jadi memang sistem PPBD sekarang itu sudah paling adil,” jelasnya.

Terkait permasalahan yang sering terjadi yakni server trouble, dia yakin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus sudah membenahi dan mengantisipasi agar hal itu tak terjadi. Jika masih ada troubel dan peserta didik tak bisa mengakses data, maka bisa datang langsung ke sekolah yang dituju.

“Nanti pasti diajari oleh pembimbing cara daftarnya. Sebab semua sekolah pasti sudah menyiapkan pembimbing,” ungkapnya.

Baca juga: Banyak Pendaftar PPDB SMA/SMK Kesulitan Input Data, Pemprov Jateng Siapakan Tim Pembantu

Sedangkan terakit Kartu Keluarga (KK) ganda, ia menuturkan, bahwa hal itu merupakan masalah klasik. Ia pun tak memungkiri kasus seperti itu ada.

“Namun, yang jelas dengan sistem zonasi justru memberi peluang sama terhadap calon peserta didik. Tidak ada kemudian grade sekolah favorit dan sekolah pinggiran. Tapi dengan sistem zonasi akan menciptakan bahwa sekolah, semuanya unggulan,” tandas Ali.

Editor: Ahmad Muhlisin

- advertisement -

Dulu Hanya Terima Tunai, Ningsih Bawa Lontong Gebyur Khas Jepara ke Era QRIS

0

BETANEWS.ID, JEPARA — Setiap pagi pukul 06.00 WIB, menjadi awal bagi Triningsih (48) atau yang akrab dipanggil Ningsih, untuk memulai berbagai aktivitas di dapur sederhana peninggalan ibunya.

Di dapur itu, Ningsih tidak sendiri. Ia bersama enam hingga tujuh pekerja yang setiap hari berbagi tugas menyiapkan Lontong Gebyur, makanan khas Kabupaten Jepara.

Sebagai pelengkap, Ningsih juga menjual menu lain, seperti pecel, rujak, gorengan, aneka bubur, serta es campur.

Setiap pagi, ada yang bertugas menyiapkan kuah, memotong sayuran, menggoreng udang dan gorengan, hingga memasak lima jenis bubur untuk dijual.

Semua itu harus sudah siap disajikan di atas meja pada pukul 09.00 WIB. Sementara pada hari libur, semuanya harus siap lebih awal, yakni pukul 08.00 WIB.

Warung sederhana dengan dominasi warna hijau yang berada di depan Kali Wiso, Jalan Brigjen Katamso Nomor 28, Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara itu merupakan warisan dari ibunya yang dirintis sekitar tahun 1991.

Warung tersebut kini dikelola bersama adiknya. Namun, sebagai anak yang mewarisi ilmu dan resep dari sang ibu, Ningsih bertugas menjaga keautentikan rasa Lontong Gebyur serta aneka makanan yang dijual.

“Sebelum ibu meninggal, resep dan ilmu cara membuatnya sudah diturunkan semua kepada saya. Jadi insyaallah semuanya masih sama, resep masih sama, komposisi penggunaan bumbu dan kaldu juga masih sama,” tutur Ningsih saat ditemui di sela melayani pembeli pada Kamis (14/5/2026).

Satu piring Lontong Gebyur yang dijual Ningsih berisi lontong, kecambah, kol, soun, tahu, dan udang goreng. Kemudian ditaburi bawang goreng, diberi bumbu kacang dan kecap, lalu disiram kuah udang.

Ningsih menjelaskan, Lontong Gebyur sebenarnya hampir mirip dengan sop. Perbedaannya terletak pada penggunaan bumbu kacang dan rempah untuk membuat kuah.

Jika kuah sop cenderung bening, kuah Lontong Gebyur lebih pekat karena dicampur gula merah. Rempah yang digunakan sebenarnya hampir sama, tetapi kuah Lontong Gebyur ditambah daun salam dan serai.

Baca juga : Bayar Hotel dan Kos di Jepara Kini Beralih Pakai QRIS

“Kalau sop itu penyajiannya tidak pakai bumbu kacang dan makannya pakai nasi. Kalau ini pakai bumbu kacang dan lontong. Terus rasa kuahnya lebih khas karena pakai daun salam, serai, serta tambahan gula merah,” kata Ningsih.

Sepiring Lontong Gebyur dijual dengan harga Rp13 ribu. Dalam sehari, Ningsih biasanya mampu menjual sekitar 100 porsi. Jumlah itu meningkat perlahan dibanding saat awal ibunya berjualan yang hanya mampu menjual 30 hingga 40 porsi per hari.

Menjual makanan khas daerah di tengah kota, tantangan yang dihadapi Ningsih bukan pada jumlah penjualan, melainkan cara pembeli bertransaksi.

Banyak pembeli yang tidak membawa uang tunai, terutama anak muda. Awalnya, Ningsih tidak mengetahui adanya sistem pembayaran berbasis kode QR yang terhubung dengan aplikasi pembayaran digital bernama QRIS.

“Waktu itu belum ngeh, kalau ada yang beli tanya, ‘Bu ada ShopeePay, ada DANA?’. Terus saya tanya sama anak-anak yang lebih paham, ternyata sekarang anak muda banyak pakainya itu,” beber Ningsih.

Karena banyak pelanggannya merupakan pegawai bank, Ningsih kemudian ditawari pembuatan QRIS. Ia menggunakan QRIS dari BRI karena menjadi pihak pertama yang menawarkan layanan tersebut.

Saat itu, Ningsih tidak diminta datang ke kantor bank. Pegawai BRI Jepara justru mendatangi warungnya. Ningsih hanya diminta menyerahkan KTP, lalu dibuatkan rekening dan diberikan kode QRIS.

“Yang pertama nawarin itu dari BRI. Mereka yang datang ke sini, mungkin karena lihat pelanggannya banyak. Saya cuma menyerahkan KTP, tahu-tahu sudah jadi, dikasih QRIS sama buku tabungan,” kata Ningsih.

Ningsih mulai menggunakan QRIS sekitar lima tahun lalu. Meskipun belum mendominasi, hampir setiap hari ada pelanggan yang bertransaksi menggunakan QRIS.

“Tiap hari ada yang pakai QRIS. Enggak cuma anak muda, ibu-ibu sekarang juga ada yang bayarnya pakai QRIS,” ujar Ningsih.

Salah satu pelanggan Warung Lontong Gebyur milik Ningsih, Nur Ithratul Fadhillah (26), warga Desa Sowan Kidul, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, mengaku jarang menyimpan uang tunai di dompetnya.

Kebiasaan itu membuat dirinya harus memilih tempat saat membeli sesuatu, terutama makanan yang dijual di warung atau pinggir jalan.

“Kalau bayarnya harus tunai, kadang jadi enggak beli. Untungnya di sini bisa QRIS. Selain karena rasanya enak, saya suka beli di sini karena bisa bayar pakai QRIS,” ujar perempuan yang akrab disapa Lala itu.

Terpisah, dosen Program Pascasarjana Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Dr. Mohamad Rifqy Roosdhani, mengungkapkan berdasarkan pengamatannya penggunaan QRIS bagi pedagang atau pelaku UMKM di Jepara kini mulai marak.

Menurut Rifqy, ada dua alasan utama pedagang mulai beralih ke pembayaran digital.

Pertama, perubahan perilaku masyarakat, terutama generasi Z, dalam berbelanja. Banyak anak muda yang kini jarang membawa uang tunai sehingga pedagang dituntut beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Kedua, transaksi digital selalu terekam. Jika rekam jejak transaksi bagus, hal itu bisa menjadi pertimbangan pihak perbankan saat pelaku UMKM mengajukan kredit usaha.

“Kalau pedagang tidak mau beradaptasi memakai QRIS, lama-lama mungkin bisa ditinggalkan pembeli. Meskipun bukan berarti uang tunai akan hilang. Namun, penggunaan QRIS bisa menjadi nilai tawar bagi pembeli, terutama generasi Z yang sudah terbiasa dengan transaksi cashless,” jelas Rifqy.

Kini, Warung Lontong Gebyur milik Ningsih yang dulunya hanya menerima pembayaran tunai perlahan mulai beradaptasi dengan pembayaran digital agar mampu melayani seluruh segmen pelanggan.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Pengembang Pastikan Renovasi Stasiun Wergu Kudus Pertahankan Bangunan Cagar Budaya

0

BETANEWS.ID, KUDUS – Renovasi kawasan Stasiun Wergu Kudus dipastikan tidak akan menghilangkan bentuk asli bangunan lama. Pengelola proyek diminta tetap menjaga karakter bangunan yang masuk kategori cagar budaya.

General Manager Lapangan PT Wisan Tri Jaya, Sandung Hidayat mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mendapat sejumlah ketentuan dari PT KAI dan tim cagar budaya. Salah satunya, larangan mengubah bentuk utama bangunan lama.

Menurut dia, tim cagar budaya bahkan sudah beberapa kali datang langsung ke lokasi. Mereka memberikan arahan terkait bagian bangunan yang boleh direnovasi dan yang harus dipertahankan.

“Ada bangunan yang tidak boleh dirubuhkan. Kalau menambah bangunan juga material dan warnanya harus menyesuaikan,” ujar Sandung di Stasiun Wergu belum lama ini.

Sandung mengaku berupaya mengikuti seluruh arahan yang diberikan. Warna bangunan dan sejumlah material disebut tetap mempertahankan nuansa khas stasiun kereta zaman dahulu.

“Kami tentu sepakat, karena konsep tersebut justru menjadi nilai tersendiri bagi kawasan Stasiun Wergu. Pengunjung nantinya tetap bisa merasakan suasana bangunan lama meski area di sekitarnya sudah lebih modern,” bebernya.

Ia menilai pelestarian bangunan lama penting dilakukan agar nilai sejarah kawasan tidak hilang. Terlebih, Stasiun Wergu sudah cukup lama dikenal masyarakat Kudus.

Baca juga : Stasiun Wergu Disulap Jadi Sport Center, Nilai Investasi Tembus Rp4 Miliar

“Selain menjaga bentuk bangunan, proses renovasi juga tetap melalui berbagai perizinan resmi. Mulai dari analisis dampak lalu lintas hingga izin usaha hiburan telah diproses pihak pengelola,” jelasnya.

Menurut Sandung, seluruh proses dilakukan agar proyek berjalan sesuai aturan. Ia memastikan pihaknya tidak ingin pembangunan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Perizinan kami urus semua. Jadi bukan asal bangun,” katanya.

Ia berharap revitalisasi kawasan tersebut nantinya bisa menjadi contoh pemanfaatan aset lama tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Dengan begitu, kawasan Stasiun Wergu tetap hidup, namun identitas lamanya tidak hilang.

Saat ini pembangunan masih berlangsung di sejumlah titik. Nantinya, Stasiun Wergu bakal disulap menjadi sport center, di antaranya arena biliar, padel, dan fasilitas lainnya.

“Kami menargetkan arena biliar bisa launching pada akhir Juni 2026. Sementara seluruh kawasan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada awal tahun 2027,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Hadapi Era Digital, 150 Guru Swasta di Pati Raya Ikuti Workshop AI

0

BETANEWS.ID, KUDUS – Indonesian Inspiring Teachers Forum (IITF) menggelar Workshop Konten Kreatif dan Artificial Intelligence (AI) bagi 150 guru swasta se-Eks Karesidenan Pati di Hotel Horison IJ Kudus pada 14–15 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang pengembangan kapasitas guru dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

Workshop yang dibuka langsung oleh PCNU Kudus itu diikuti guru dari berbagai latar belakang lembaga pendidikan, mulai dari NU, Muhammadiyah, PGRI, hingga sekolah berbasis Masehi dan Cahaya Nur. IITF sendiri merupakan forum yang digagas para guru muda NU dengan semangat kolaboratif lintas lembaga.

Koordinator IITF, Arif Ausafa Zaidan atau yang akrab disapa Danar, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan guru swasta dalam memahami perkembangan media digital dan pemanfaatan AI di dunia pendidikan.

Menurutnya, guru saat ini tidak cukup hanya hadir di ruang kelas, tetapi juga perlu mampu menjadi inspirator di ruang digital yang kini dekat dengan kehidupan pelajar.

“Mayoritas aktivitas siswa hari ini mengikuti tren media sosial dan FYP. Karena itu, guru harus hadir menjadi inspirator, bukan hanya di ruang kelas, tetapi juga di ruang digital. Guru perlu memahami bagaimana media sosial dapat digunakan secara bijak, edukatif, dan berdampak positif bagi generasi muda,” ujarnya.

Baca juga : Festival Tari Caping Kalo di Kudus Siap Pecahkan Rekor MURI

Selain membahas konten kreatif dan kecerdasan buatan, workshop tersebut juga membawa semangat “Jaga Indonesia” sebagai nilai dasar forum. IITF meyakini bahwa guru memiliki peran penting dalam menjaga karakter generasi muda dan stabilitas sosial melalui pendidikan.

Dewan Pengarah IITF, Abud SB Runcing, menegaskan agenda tersebut dirancang sebagai wadah pengembangan kompetensi guru swasta agar mampu menjawab tantangan pendidikan modern secara kreatif dan kolaboratif.

“Kami ingin guru-guru swasta memiliki ruang bertumbuh bersama, memperkuat kompetensi, serta mampu menjawab tantangan pendidikan modern dengan pendekatan yang kreatif dan kolaboratif,” katanya.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan berbagai materi, mulai dari strategi membuat konten edukatif, pemanfaatan AI dalam pembelajaran, pengelolaan media sosial yang sehat, hingga praktik membuat konten kreatif yang relevan dengan karakter siswa masa kini.

Melalui workshop tersebut, IITF berharap semakin banyak guru inspiratif yang mampu menjadi penggerak perubahan positif, baik di lingkungan sekolah maupun di ruang digital.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

DPRD Kudus Soroti Nasib Pedagang Pasar Babe, Biaya Sekat Diminta Tak Dibebankan

0

BETANEWS.ID, KUDUS – Para pedagang Pasar Babe (Barang Bekas) hingga kini masih belum bisa menempati bangunan los pasar yang telah selesai dibangun pada akhir 2025 lalu akibat kebakaran yang menimpa pasar tersebut. Penantian panjang para pedagang hingga tahun ini bahkan belum bisa dipastikan kapan mereka dapat menempati bangunan baru tersebut.

Mereka sepakat akan mulai menempati bangunan baru pasar setelah sekat los terpasang, seperti yang sebelumnya dijanjikan oleh pemerintah daerah. Namun hingga pertengahan Mei ini, sekat yang dijanjikan belum juga terealisasi.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus, Sayid Yunanta, berjanji akan mengawal pengadaan sekat los Pasar Babe. Menurutnya, hal tersebut akan dimasukkan dalam prioritas anggaran pada tahun 2027 mendatang.

Ia menyadari bahwa kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk memenuhi permintaan para pedagang. Namun, pihaknya akan mengupayakan penganggaran penyekatan los di pasar tersebut pada tahun depan.

“Sekarang kan ada pemangkasan TKD (Transfer Kas Daerah), mungkin harus membuat skala prioritas baru seperti apa. Kalau di 2027 insyaallah akan kami kawal,” katanya saat dimintai keterangan, Jumat (15/5/2026).

Pihaknya menilai pergerakan ekonomi di Pasar Babe memiliki prospek yang bagus. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian kepada para pedagang yang menggantungkan rezekinya di lokasi tersebut.

Baca juga : Sudah Dua Tahun Menunggu, Pedagang Pasar Babe Kudus Berharap Penyekatan Los Segera Dilakukan

Bahkan, Sayid menyebut tidak bijak jika pembuatan sekat dibebankan kepada para pedagang. Mengingat saat ini mereka juga tengah berjualan seadanya di kios sementara yang dibuat menggunakan dana pribadi masing-masing.

“Dulu saat pindah ke bawah area parkir kan biaya sendiri, nanti kasihan kalau pindah ke atas biaya lagi dan sebagainya,” ujarnya.

Ia menyampaikan, rencana pengadaan sekat tersebut akan dimasukkan dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus. Pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan dinas terkait agar program tersebut dapat dimasukkan dalam prioritas.

“Harus jadi prioritas kalau memang sudah janji dan beberapa tahun nunggunya, apalagi bangunan juga sudah selesai. Pedagang kan harus pindah ke atas, kalau pindah sendiri kan berat,” tandasnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Catur Sulistyanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan sekat di Pasar Babe.

Sedikitnya dibutuhkan anggaran sekitar Rp780 juta, dengan masing-masing kios dihitung sebesar Rp3 juta. Rencananya, anggaran tersebut akan dialokasikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.

“Ini baru kita pikirkan. Sementara ini kita upayakan nanti pakai APBD di 2027, tapi nanti akan kita upayakan solusi lain, bisa dengan CSR atau lainnya,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

57 KDKMP di Kudus Resmi Beroperasi, Diresmikan Secara Virtual oleh Presiden

0

BETANEWS.ID, KUDUS – Sebanyak 57 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kudus telah rampung dibentuk dan siap dioperasionalkan. Pemerintah daerah bersama jajaran TNI, Polri, hingga pemerintah desa terus mempercepat penyelesaian program tersebut dengan target seluruh koperasi selesai sebelum Agustus 2026.

Komandan Kodim 0722/Kudus, Letkol Arh Yuusufa Allan Andriasie, menyampaikan percepatan pembentukan dan operasional KDKMP terus dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Kabupaten Kudus. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berhenti pada tahap peresmian, tetapi juga dipastikan dapat berjalan dan berkembang untuk mendukung perekonomian masyarakat.

“Target KDKMP kita 100 persen. Sebelum bulan Agustus semuanya harus sudah selesai. Setiap hari terus ada progres sehingga pembangunan dan pengoperasionalannya bisa berjalan lebih baik,” katanya usai peresmian KDKMP di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Sabtu (16/5/2026).

Ia menjelaskan, pengoperasian KDKMP dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, kepala desa, hingga pengurus koperasi di masing-masing wilayah.

“Ini kerja tim besar. Ada dinas terkait, kepala desa, pengurus koperasi, semuanya berkolaborasi supaya KDKMP ini benar-benar berkembang dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Hingga saat ini, kata dia, sebanyak 57 koperasi telah selesai dibentuk. Selain itu, pemerintah juga mulai menyiapkan berbagai sarana pendukung operasional koperasi.

“Sudah ada 57 koperasi yang selesai. Kemudian didukung 11 kendaraan operasional, ada 20 titik koperasi yang sudah dipasang AC, dan 10 koperasi lainnya mulai hari ini dipasang perlengkapan tambahan,” jelasnya.

Baca juga : 30 Ribu Rumah di Jateng Akan Diperbaiki Melalui Program BSPS

Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menerima bantuan perlengkapan lain seperti kendaraan pikap, motor operasional, hingga fasilitas gerai pendukung seperti perlengkapan apotek dan ruang dokter.

Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa percepatan pembentukan KDKMP akan terus dikawal bersama seluruh unsur pemerintah hingga tingkat desa dan RT/RW.

“Kita gas terus untuk Kabupaten Kudus. Dengan dimulainya peresmian ini bukan berarti selesai, tetapi bagaimana koperasi ini benar-benar bisa berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Menurutnya, KDKMP tidak dibentuk untuk mematikan pelaku UMKM atau usaha kecil yang sudah ada. Sebaliknya, koperasi justru diharapkan menjadi ruang kolaborasi ekonomi berbasis kearifan lokal di masing-masing wilayah.

“KDKMP ini merangkul semua pihak dan mengangkat kearifan lokal. Jadi terjadi interaksi dan sinergi antara koperasi dengan UMKM maupun pedagang sekitar. Persaingan itu bukan mematikan, tetapi saling menguatkan ekonomi Kabupaten Kudus,” ungkapnya.

Ia menambahkan, setiap koperasi nantinya memiliki konsep “KDKMP Plus” yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing desa atau kelurahan.

“Karena setiap wilayah punya keunggulan sendiri-sendiri, maka koperasinya juga akan berkembang sesuai potensi daerahnya masing-masing,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Teksturnya Lembut dan Pakai Pewarna Alami, Tahu Susu Dinyu Buatan Indah Jadi Favorit Warga Jepara

0

BETANEWS.ID, JEPARA – Berdiri di samping kuali semen yang mengepulkan asap panas dari hasil perebusan, Indah Mujiati (33), pemilik rumah produksi Tahu Susu Dinyu, dengan telaten mengangkat satu per satu tahu ke nampan kayu.

Tahu susu berwarna kuning itu harus segera diangkat saat mulai mengapung di permukaan air mendidih. Sebab, jika terlambat sedikit saja, tahu akan tenggelam ke dasar kuali. Teksturnya yang tidak sepadat tahu biasa membuat tahu sulit diambil dan berisiko rusak.

Meskipun bernama tahu susu, Indah bercerita tahu yang ia produksi tidak menggunakan campuran susu. Bahan dasarnya tetap sama seperti tahu biasa, yakni dari sari kedelai.

“Bedanya, tahu susu ini kami rebus dua kali, kalau tahu biasa hanya satu kali. Jadi teksturnya lebih lembut dibanding tahu biasa,” jelas Indah saat ditemui di rumah produksi tahu miliknya di Desa Ketilengsingolelo RT 2 RW 1, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Sabtu (16/5/2026).

Selain itu, Indah melanjutkan, tahu susu yang ia produksi memiliki ciri khas berwarna kuning. Warna tersebut berasal dari parutan kunyit yang dicampurkan saat perebusan tahu kedua.

Warna itu juga menjadi ciri khas tahu susu asal Kota Bandung yang memang identik dengan warna kuning.

Baca juga : Gunakan Kuah Susu, Soto Betawi Jadi Favorit Baru di Warung Mubarok

“Tahu susu yang saya bikin ini kan khas Bandung, kalau di sana memang kuning,” ujar Indah.

Indah terinspirasi memproduksi tahu susu kuning khas Bandung karena di Jepara belum ada produsen tahu yang membuatnya. Rata-rata, menurut Indah, jika pun ada di Jepara, tahu susu yang paling banyak ditemui berwarna putih.

Dalam sehari, Indah bersama suaminya biasanya mengolah tiga kuintal kedelai untuk dijadikan tahu. Dua kuintal digunakan untuk produksi tahu putih, sedangkan sisanya untuk tahu kuning.

“Produksi memang lebih banyak tahu putih, karena tahu susu kuning di sini masih jarang. Itu juga yang membuat saya akhirnya punya keinginan untuk jualan tahu susu kuning,” ungkap Indah.

Tahu susu miliknya mampu bertahan di suhu dingin sekitar tiga hingga lima hari. Sebab, proses produksinya masih alami dan tanpa campuran bahan pengawet.

Indah merintis usaha produksi tahu tersebut sekitar empat tahun lalu atau pada 2023. Saat awal berjualan, Indah mengatakan banyak orang yang belum mengetahui tahu susu, terlebih karena warnanya kuning.

Namun, berkat kesabaran dan ketelatenannya mengenalkan produk dengan berkeliling pasar, tahu susu miliknya kini mulai memiliki pelanggan dari berbagai kalangan usia.

“Alhamdulillah, sekarang pelanggan sudah ada dari semua kalangan, anak-anak sampai lansia. Karena lembut dan tidak pakai pengawet, lansia yang punya riwayat sakit tertentu sering langganan. Anak-anak juga begitu, yang tadinya tidak doyan tahu jadi suka,” ujar Indah.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Polres Kudus Beberkan Alasan Tersangka Kasus Dugaan Eksploitasi di Ponpes Alchalimi Belum Ditahan

0

BETANEWS.ID, KUDUS – Polres Kudus mengungkap alasan belum menahan empat tersangka dalam kasus dugaan eksploitasi ekonomi terhadap santri di Pondok Pesantren Alchalimi. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya hingga kini masih menjalani aktivitas seperti biasa di lingkungan pondok pesantren.

KBO Satreskrim Polres Kudus, Iptu Purwanto, mengatakan para tersangka belum ditahan karena dinilai kooperatif selama proses penyidikan berlangsung.

“Para tersangka selalu hadir saat dipanggil, memberikan keterangan secara terbuka, serta tidak menghambat jalannya penyidikan,” katanya, Sabtu (16/5/2026).

Selain itu, penyidik juga belum menemukan adanya indikasi para tersangka akan melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti dalam perkara tersebut.

Menurut Purwanto, proses penyidikan kasus dugaan eksploitasi ekonomi terhadap santri di Ponpes Alchalimi masih terus berjalan. Penyidik saat ini masih melengkapi alat bukti sesuai petunjuk dari Kejaksaan Negeri Kudus.

Baca juga : Dugaan Kekerasan Terhadap Belasan Santri, Polres Kudus Didesak Tegas dan Tahan Para Tersangka

Sementara itu, Kanit PPA Satreskrim Polres Kudus, Iptu Hendro Santiko, menjelaskan penyidik telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut setelah melalui rangkaian proses penyidikan.

Ia menyebut, berkas perkara tahap pertama telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Kudus pada 28 November 2024. Namun, jaksa meminta penyidik melengkapi sejumlah alat bukti untuk memperkuat sangkaan terhadap para tersangka.

Penyidik kemudian kembali melakukan pendalaman dan mengirim ulang berkas perkara pada 21 Juli 2025. Meski demikian, kejaksaan masih menilai berkas belum lengkap sehingga penyidik diminta menambah alat bukti lainnya.

“Sehingga saat ini penyidik masih melanjutkan proses penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti lain sesuai petunjuk jaksa,” ujar Iptu Hendro.

Kasus dugaan eksploitasi ekonomi tersebut bermula saat sejumlah santri diperintahkan memindahkan barang dari area pondok pesantren ketika terjadi pengunduran diri sejumlah pengurus dan pengasuh pondok. Situasi itu kemudian berdampak pada terhentinya aktivitas pendidikan formal tingkat MI maupun kegiatan mengaji di lingkungan pondok pesantren.

Situasi di ponpes disebut semakin tidak kondusif setelah pengunduran diri mendadak jajaran pengurus dan pengasuh pondok yang diikuti sejumlah tenaga pengajar.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Bayar Hotel dan Kos di Jepara Kini Beralih Pakai QRIS

0

BETANEWS.ID, JEPARA – Sebagai upaya mendorong penerapan pembayaran pajak berbasis digital, pembayaran hotel dan rumah kos di Kabupaten Jepara kini mulai beralih menggunakan QRIS.

QRIS merupakan metode pembayaran dengan cara memindai kode QR menggunakan mobile banking atau dompet digital.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo, mengatakan penerapan pembayaran hotel dan rumah kos menggunakan QRIS baru pertama kali dilakukan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik sekaligus optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini menjadi langkah awal digitalisasi pembayaran pajak hotel dan kos di Jepara,” ujar Wiwit, Jumat (15/5/2026).

Melalui langkah tersebut, pemerintah juga berharap proses penyetoran pajak ke kas daerah dapat berlangsung lebih cepat.

Baca juga : Kisah Relawan Jepara Tembus Jarak Demi Warga, Bantuan Ambulans Baru Permudah Aksi Kemanusiaan

“Kami berharap seluruh pelaku usaha perhotelan maupun rumah kos dapat secara mandiri mendaftarkan usahanya ke BPKAD Jepara agar tertib administrasi dan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Wiwit melanjutkan, sektor perhotelan dan rumah kos memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan PAD Kabupaten Jepara. Karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi hal penting untuk mendukung pembangunan daerah.

Sebagai informasi, pajak perhotelan dan rumah kos di Kabupaten Jepara dikenakan tarif sebesar 10 persen. Pemerintah Kabupaten Jepara pun terus mendorong pelaku usaha untuk mematuhi kewajiban perpajakan demi terciptanya tata kelola pajak yang modern, transparan, dan akuntabel.

“Pembayaran pajak melalui QRIS ini juga mendapat sambutan positif dari para pelaku usaha karena dinilai lebih mudah, cepat, dan efisien dalam proses transaksi pembayaran pajak daerah,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Puncak Musim Kemarau 2026 Diprediksi Datang Bulan Juli, BPBD Jepara Mulai Lakukan Mitigasi

0

BETANEWS.ID, JEPARA – Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 akan datang lebih awal, lebih panjang, dan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara, Bagus Ari Wibowo, menyebutkan di Kabupaten Jepara terdapat tujuh wilayah yang rawan mengalami kekeringan.

Wilayah tersebut yakni Desa Clering dan Desa Sumberejo di Kecamatan Donorojo, Desa Bategede di Kecamatan Nalumsari, Desa Kedungmalang di Kecamatan Kedung, Desa Kaliombo di Kecamatan Pecangaan, Desa Pule di Kecamatan Mayong, serta Desa Karimunjawa di Kecamatan Karimunjawa.

“Sesuai prediksi BMKG, musim kemarau tahun ini lebih awal. Di Jepara ada tujuh wilayah yang rawan kekeringan,” kata Bagus saat dihubungi Betanews.id, Jumat (15/5/2026).

Menurut Bagus, tujuh wilayah yang rawan kekeringan tersebut disebabkan debit air dari sumber mata air di wilayah setempat tergolong kecil.

Untuk itu, sebagai persiapan menghadapi musim kemarau, pihaknya mulai melakukan langkah mitigasi, yakni pengecekan secara kontinu di wilayah rawan kekeringan. BPBD juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta PDAM.

“Monitoring juga terus kita lakukan di daerah-daerah rawan. Jika ada desa yang mulai terdampak, nanti kita akan segera suplai kebutuhan air bersih,” lanjut Bagus.

Baca juga : Rumah Dinas Baru Bupati Jepara Segera Dibangun, Total Anggaran Rp4 Miliar

Saat ini, Bagus mengatakan BPBD memiliki tiga armada truk tangki dengan kapasitas masing-masing tangki sebanyak 5.000 liter.

Pihaknya juga mulai menyiapkan tandon untuk menyimpan stok air bersih apabila nanti terdapat desa atau wilayah yang meminta dropping air.

Anggaran yang disiapkan untuk kebutuhan dropping air bersih sebesar Rp32 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara 2026.

“Belum tahu itu anggarannya cukup atau tidak. Yang jelas, itu ketersediaan anggaran yang disediakan untuk dropping air bersih di musim kemarau,” ujar Bagus.

Bagus mengimbau masyarakat agar bijak menggunakan air, selalu menjaga lingkungan, serta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan sebagai antisipasi menghadapi musim kemarau panjang.

“Apabila ada warga yang mulai mengalami kekeringan, bisa segera lapor ke BPBD atau pemerintah desa setempat,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Festival Tari Caping Kalo di Kudus Siap Pecahkan Rekor MURI

0

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) bakal menggelar Festival Tari Lajur Caping Kalo pada 24 Mei 2026 di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus. Kegiatan tersebut digelar sebagai persiapan menuju pemecahan rekor MURI yang akan berlangsung pada Hari Jadi Kudus ke-477 pada September mendatang.

Festival tersebut juga menjadi ruang inklusi dan kolaborasi para penari, terutama generasi muda Kudus, untuk menampilkan kreativitas mereka.

Festival Tari Lajur Caping Kalo diikuti sebanyak 92 tim dalam tiga kategori, yakni SMP/sederajat, SMA/sederajat, dan masyarakat umum. Saat ini telah terpilih 12 finalis atau masing-masing empat tim per kategori yang akan tampil dalam rangka membangkitkan pariwisata di Kudus.

Pada kategori SMP/sederajat, empat finalis yang lolos yakni SMPN 1 Jati, SMPN 2 Kaliwungu, SMPN 2 Gebog, dan SMPN 2 Kudus. Sementara pada kategori SMA/sederajat, finalis yang berhasil melaju adalah SMAN 1 Kudus, SMAN 2 Bae, SMAN 1 Mejobo, dan SMKN 1 Kudus.

Sedangkan dari kategori umum, empat tim yang berhasil masuk babak final yakni Dinas PKPLH, PKK Kecamatan Kota, ITEKES Cendekia Utama, dan UKM Sekam-2 Universitas Muria Kudus (UMK).

Baca juga: Tari Lajur Caping Kalo Siap Pecahkan Rekor MURI di Hari Jadi Kudus ke-477

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disbudpar Kabupaten Kudus, Teguh Riyanto, menyampaikan bahwa event tersebut digelar sebagai bagian dari persiapan menuju rekor MURI yang direncanakan berlangsung pada Hari Jadi Kudus ke-477.

“Jadi, dari 92 regu ini telah melalui proses penjurian pada 11 Mei 2026 kemarin dan saat ini sudah terpilih 12 tim yang akan tampil di Festival Tari Lajur Caping Kalo,” bebernya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (15/5/2026).

Tak hanya lomba tari, kata dia, event tersebut juga akan diselingi peluncuran logo Hari Jadi Kudus ke-477 oleh Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris. Selain itu, kegiatan juga akan dimeriahkan tari caping kalo dari YKB Nojorono bersama Ketua TP PKK Kudus, Endhah Endhayani.

“Tujuan adanya festival tari ini sebagai bagian dari upaya kemajuan budaya dan pelestarian tradisi. Sebab, dalam tarian ini mengangkat filosofi kesabaran dan keuletan dalam proses pembuatan caping kalo,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan perajin caping kalo saat ini hanya tersisa dua orang. Karena itu, melalui festival tersebut diharapkan pelestarian tradisi dan budaya, khususnya caping kalo, dapat kembali terangkat.

“Kudus punya pakaian adat yang salah satu atributnya adalah caping kalo. Ini bagian dari pelestarian budaya,” ucapnya.

Pihaknya berharap, pelestarian tari yang menggambarkan proses pembuatan caping kalo itu dapat terus terjaga. Dengan demikian, para perajin tetap eksis dan tradisi tersebut dapat diteruskan oleh generasi muda di Kudus.

“Masyarakat Kudus perlu merawat nilai-nilai yang lahir dari caping kalo, seperti keuletan, kesabaran, dan konsistensi. Nilai itu yang membentuk karakter masyarakat Kudus agar tidak mudah menyerah,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu Jadi Sorotan, Mensos Tegaskan Program Presiden Tak Boleh Dikotori Korupsi

0

BETANEWS.ID, PATI — Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan kebutuhan siswa Sekolah Rakyat (SR), termasuk polemik anggaran sepatu sekolah senilai Rp700 ribu per pasang.

Pernyataan itu disampaikan saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 12 Pati, Jumat (15/5). Gus Ipul, sapaan akrabnya, menekankan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng praktik korupsi.

“Dalam rangka pembelanjaan ini, kami dan Pak Wamen sudah sepakat sejak awal untuk tidak melakukan korupsi. Jangan program Presiden Prabowo dikotori dengan korupsi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, seluruh proses pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Setiap belanja pemerintah, kata dia, dilaksanakan oleh unit yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing sehingga tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

“Saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas tokoh NU itu.

Baca juga : Menteri Maruarar Puji Lompatan Perumahan Jateng, Rumah Subsidi Melejit

Gus Ipul juga menegaskan pihaknya siap bertanggung jawab apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tersebut.

“Maka kami akan menjadi pihak yang pertama (bertanggung jawab) jika menemukan adanya indikasi korupsi di lingkungan Kementerian Sosial,” tegasnya lagi.

Menurutnya, seluruh penggunaan anggaran kementerian setiap tahun selalu diaudit dan diawasi. Masyarakat pun, lanjut dia, memiliki ruang untuk menilai apakah suatu pengadaan dianggap terlalu mahal atau justru terlalu murah.

“Jadi setiap tahun kami diawasi. Kami diperiksa, apakah seluruh pembelanjaan itu telah dilakukan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan mekanisme yang ada. Jika ada yang dianggap terlalu mahal atau kemurahan, itu pun juga bisa dilihat secara terbuka,” beber dia.

Ia menambahkan, apabila ditemukan pembelanjaan yang dinilai tidak wajar, maka anggaran tersebut dapat diminta untuk dikembalikan. Bahkan, jika mengarah pada tindak pidana korupsi, proses hukum akan dilakukan.

“Kalau ada belanja dirasa kemahalan, itu juga akan diperiksa. Kalau memang benar, ya harus dikembalikan. Tapi kalau memang ada indikasi korupsi, ya akan berlanjut pada proses hukum,” katanya.

Terkait sorotan publik terhadap anggaran sepatu Sekolah Rakyat sebesar Rp700 ribu per pasang, Gus Ipul mengaku terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan dari masyarakat. Ia memastikan seluruh saran akan ditindaklanjuti dan dikaji lebih lanjut.

“Setiap ada kritik, saran, masukan dari berbagai kalangan itu kami respons, kami tindak lanjuti, dan kami dalami lebih lanjut. Untuk itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas setiap saran kritik dari masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Kudus Usulkan 22 Koperasi Merah Putih Terima Bantuan Bioflok KKP

0

BETANEWS.ID, KUDUS – Sebanyak 22 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di Kabupaten Kudus diusulkan menerima bantuan program bioflok tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2026. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi ikan lokal sekaligus mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Zainal Arifin, mengatakan secara nasional KKP menyiapkan bantuan bagi 4.000 Kopdeskel Merah Putih di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, Kudus mengusulkan 22 koperasi yang dinilai paling siap mengikuti program.

“Harapannya, dari 22 koperasi yang kami usulkan bisa terealisasi semua,” ujar Zainal di ruang kerjanya belum lama ini.

Menurut Zainal, saat ini terdapat 132 Kopdeskel Merah Putih di Kudus. Namun, baru 22 koperasi yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan bioflok tematik.

Ia pun mengungkapkan syarat penerima bantuan dari KKP, di antaranya memiliki lahan minimal 1.000 meter persegi. Menurutnya, lahan tersebut berada di luar gerai Kopdeskel Merah Putih.

“Selain itu, harus tersedia air yang memadai, daya listrik minimal 2.200 watt, serta izin usaha budidaya air tawar yang tercatat resmi,” bebernya.

Baca juga : 125 Kopdeskel Merah Putih di Kudus Sudah Laksanakan RAT, Tertinggi di Jateng

Zainal mengatakan, sebanyak 22 kopdes yang diusulkan menerima bantuan dari KKP tersebar di delapan kecamatan dari total sembilan kecamatan di Kudus. Sementara itu, Kecamatan Gebog belum masuk dalam usulan karena dinilai belum memenuhi kesiapan.

“Apabila terealisasi, bantuan yang diberikan berupa instalasi bioflok, 24 kolam bundar terpal berdiameter empat meter, 50 ribu benih ikan, serta pakan ikan. Jenis benih yang disalurkan dapat berupa nila maupun lele sesuai ketersediaan dari KKP,” jelasnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat mendongkrak produksi perikanan lokal. Dengan meningkatnya hasil budidaya, ikan dari Kudus diharapkan mampu menyuplai kebutuhan dapur program makan bergizi yang rutin menyediakan menu ikan setiap pekan.

“Memang belum bisa mencakup seluruh kebutuhan dapur makan bergizi di Kudus, tetapi minimal ini menjadi langkah awal dan nantinya bisa berlanjut,” tandasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Meski Diguyur Hujan, Kirab Munjung Wong Tuwo di Desa Wates Tetap Khidmat

0

BETANEWS.ID, KUDUS – Warga Desa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus tetap antusias mengikuti kirab budaya “Munjung Wong Tuwo” meski hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Kamis (14/5/2026) sore. Tradisi turun-temurun itu menjadi bagian penting dalam rangkaian Sepekan Gelar Budaya 2026, Sedekah Bumi, dan peringatan Hari Jadi ke-171 Desa Wates.

Kirab dimulai dari Kantor Kepala Desa Wates menuju Taman Padhang Bulan. Puluhan warga berjalan beriringan sambil membawa tenong anyaman bambu berisi ingkung ayam dan berbagai jajanan tradisional atau senik. Para peserta juga mengenakan pakaian adat khas Kudus yang menambah nuansa sakral dan tradisional.

Ketua Panitia Sepekan Gelar Budaya, Mohammad Zuhri, mengatakan kegiatan tahun ini tetap mengusung konsep sedekah bumi dan pelestarian budaya desa seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Tema kegiatan masih sama, yakni sedekah bumi dan gelar budaya dalam rangka HUT ke-171 Desa Wates,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh rangkaian acara sebenarnya telah dimulai sejak Ahad malam melalui ritual doa miwiti gawe sebagai simbol permohonan kelancaran kegiatan hingga penutupan pada Minggu (17/5/2026) mendatang.

Baca juga : Puluhan Perempuan di Kudus Antusias Ikut Safari KB Gratis pada Milad Aisyiyah ke-109

Berbagai kegiatan religius turut mewarnai agenda budaya tersebut, mulai dari manaqib Syekh Abdul Qodir Jailani, tahtiman Al-Qur’an bil ghoib, ziarah makam leluhur, istighosah, ngasah, hingga selawat.

Selain kegiatan keagamaan, panitia juga menghadirkan hiburan rakyat berupa pentas seni tradisional. Pada Kamis malam digelar pertunjukan barongan, disusul reog Ponorogo pada Jumat malam, live music akustik Sabtu malam, dan ditutup pentas teater pada Minggu malam.

Dalam prosesi Munjung Wong Tuwo, rombongan kirab menuju panggung utama di Taman Padhang Bulan. Tradisi tersebut menggambarkan penghormatan generasi muda kepada para sesepuh desa.

“Kadang Nom menyerahkan tumpeng dan senik kepada Kadang Sepuh. Kemudian sesepuh memberikan seikat padi sebagai simbol bekal kehidupan,” jelasnya.

Ia menyebut sekitar 30 kelompok masyarakat ikut ambil bagian dalam kirab budaya tersebut.

Sementara itu, Kepala Desa Wates, Abdullah Assofi, menuturkan tradisi Munjung Wong Tuwo merupakan bentuk rasa syukur masyarakat sekaligus penghormatan kepada orang tua dan leluhur desa.

“Kita memberi kepada orang tua dan berharap doa terbaik untuk seluruh masyarakat Desa Wates,” katanya.

Menurutnya, penggunaan padi dalam prosesi memiliki makna khusus karena sebagian besar warga Desa Wates bekerja sebagai petani.

“Padi ini simbol bibit kehidupan yang baik untuk generasi penerus,” ujarnya.

Ia menambahkan, senik yang dibawa warga berisi aneka jajanan tradisional berbahan ketan sebagai simbol warisan budaya masyarakat desa yang terus dijaga hingga sekarang.

Tradisi Munjung Wong Tuwo sendiri telah berlangsung secara turun-temurun sejak puluhan tahun lalu. Jika dahulu prosesi digelar di area makam leluhur, kini kegiatan dipusatkan di Taman Padhang Bulan agar lebih mudah disaksikan masyarakat secara luas.

“Kami ingin tradisi ini bisa dilihat dan dikenal lebih luas, tidak hanya oleh warga Desa Wates, tetapi juga masyarakat luar desa,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jelang Iduladha, Permintaan Pisau Buatan Perajin Kudus Meningkat hingga 40 Persen

0

BETANEWS.ID, PATI – Menjelang Hari Raya Iduladha 2026, permintaan pisau buatan tukang pandai di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus mengalami peningkatan cukup signifikan. Kenaikan pesanan tersebut dipicu kebutuhan masyarakat untuk penyembelihan hewan kurban maupun berbagai hajatan.

Salah satu perajin pisau, Susanto, mengaku pesanan pisau mulai ramai dalam dua bulan terakhir. Ia menyebut terdapat berbagai jenis pisau yang dibuat di rumah produksinya sesuai permintaan pasar.

“Pesanan ramai sekali menjelang kurban ini. Jenisnya macam-macam, ada sekitar lima jenis pisau yang biasa dipesan oleh konsumen,” katanya.

Menurutnya, pisau produksi rumahan tersebut banyak digunakan untuk mengiris daging kurban maupun kebutuhan dapur sehari-hari. Harga jualnya pun bervariasi, mulai Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per buah sesuai harga pasaran.

Namun, di tengah meningkatnya permintaan, para perajin juga menghadapi kenaikan harga bahan baku. Kondisi itu membuat biaya produksi ikut meningkat.

“Bahan semuanya naik, jadi harga jual juga ikut naik. Kalau bahan sebenarnya tidak sulit dicari, yang sulit itu modal karena pas-pasan,” katanya.

Hal senada disampaikan perajin lainnya, Selamet Santoso. Ia menyebut peningkatan permintaan pisau tahun ini mencapai sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan tahun lalu.

Baca juga : Punya Bobot Hampir 1,1 Ton, Sapi Milik Warga Jepara Terpilih Jadi Hewan Kurban Prabowo

“Pemasaran naik cukup banyak. Permintaan dari pasar lokal seperti Pasar Kliwon dan lapak grosir di sekitar sini juga meningkat jelang kurban,” jelasnya.

Menurut Selamet, sebagian besar pisau yang dipasarkan kemudian dijual kembali ke berbagai daerah lain melalui pedagang grosir.

Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat yang relatif stabil turut memengaruhi peningkatan penjualan tahun ini. Adapun jenis pisau yang paling banyak diminati yakni berbahan stainless dan aluminium.

Meski demikian, kenaikan harga aluminium menjadi tantangan tersendiri bagi para perajin. Bahkan, harga bahan baku disebut terus mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir.

“Per kilogram aluminium sekarang sekitar Rp40 ribu sampai Rp45 ribu untuk bahan rosok. Kenaikannya lumayan dan terus naik,” ungkapnya.

Ia berharap harga bahan baku bisa kembali stabil agar produksi tetap berjalan lancar dan pemasaran semakin meningkat menjelang Iduladha.

“Harapannya pemasaran tetap lancar dan harga bahan tidak terus naik supaya produksi bisa terus berjalan,” tandasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Rumah Dinas Baru Bupati Jepara Segera Dibangun, Total Anggaran Rp4 Miliar

0

BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara akan segera merealisasikan pembangunan rumah dinas baru bagi Bupati Jepara.

Sebagaimana diketahui, Bupati Jepara selama ini menempati rumah dinas di Pendopo Kartini. Namun, sejak 15 November 2025, Pendopo Kartini resmi beralih fungsi menjadi Museum Kartini.

Saat ini, Bupati Jepara Witiarso Utomo hanya menempati satu ruang khusus di bagian ndalem atau bagian dalam Pendopo Jepara.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jepara, Herry Yulianto, mengatakan proses pembangunan rumah dinas baru bagi bupati saat ini masih dalam tahap penyusunan dokumen tender.

Penyusunan dokumen tersebut ditargetkan selesai pada pertengahan Juni mendatang. Setelah seluruh dokumen lengkap, proyek pembangunan rumah dinas akan segera dilaksanakan.

“Tahapnya ini masih melengkapi berkas. Kalau itu sudah dan tendernya sudah deal, baru nanti prosesnya berjalan,” kata Herry kepada Betanews.id melalui pesan tertulis, Jumat (15/5/2026).

Baca juga : Jepara Punya Rumah Produksi Gula Aren, Potensinya Capai Rp13 Juta per Hari

Jika sesuai rencana, Herry mengatakan pembangunan rumah dinas tersebut ditargetkan selesai pada November tahun ini.

Selain penyusunan dokumen, proses persiapan lainnya juga sudah berjalan, termasuk pembongkaran bangunan di lokasi yang nantinya akan dijadikan rumah dinas baru bupati.

Lokasi tersebut berada di sebelah utara Pendopo Kartini, tepatnya di area Rumah Dinas Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Jepara, kantin, dan gudang.

Perabot serta peralatan rumah tangga yang berada di tiga bangunan tersebut saat ini sudah dipindahkan ke lokasi lain.

“Lokasinya nanti di rumah dinas bagian umum, kantin, dan gudang. Saat ini sudah kita bongkar dan akan menjadi lokasi rumah dinas bupati,” ujarnya.

Luas bangunan yang akan dibangun mencapai 408 meter persegi. Konsep bangunannya mengusung rumah joglo khas Jepara.

“Bangunannya menggunakan konsep Joglo Jepara. Anggaran yang kita siapkan Rp4 miliar dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” ungkap Herry.

Di lokasi tersebut juga akan dilakukan perombakan pada pintu gerbang belakang. Pintu yang sebelumnya berada di sebelah timur bangunan kantin nantinya akan dipindahkan ke area di antara TK Pertiwi dan bangunan kantin saat ini.

Sebagai informasi, lokasi pembangunan rumah dinas baru bagi bupati akan ditempatkan di lapangan belakang Pendopo Kartini.

Namun, lokasi tersebut terkendala status pintu belakang pendopo yang termasuk area cagar budaya. Pintu tersebut langsung terhubung ke kawasan permukiman warga yang dulunya menjadi tempat Kartini bertemu dengan warga pribumi.

Editor: Kholistiono

- advertisement -