Beranda blog Halaman 2

Meski Dibeli Lebih Murah, Hasan Bangga Sapinya Terpilih Jadi Hewan Kurban Presiden

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA — Hasan (48), warga Desa Banjaran, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, merasa bangga sapi blasteran jenis Limosin dan Simental miliknya terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Iduladha tahun ini.

Ditemui di lokasi peternakan sapi dan Rumah Potong Hewan (RPH) Lembu Suro yang ia kelola bersama adiknya, Suramat (45), Hasan bercerita bahwa sapi tersebut sebenarnya sudah pernah menjadi kandidat hewan kurban Prabowo pada 2025 lalu.

Namun, saat itu bobot sapi belum memenuhi kriteria karena masih kurang dari satu ton. Tak lama kemudian, sapi tersebut sempat ditawar dengan harga Rp100 juta.

“Namun, waktu itu tidak saya lepas karena masih berharap bisa menjadi sapi kurban Presiden,” ungkap Hasan saat ditemui di kandangnya di Desa Banjaran RT 2 RW 12, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Rabu (13/5/2026).

Keyakinan itu akhirnya terwujud. Sapi miliknya terpilih menjadi hewan kurban Prabowo dengan bobot sekitar 1,07 ton. Hasan memprediksi bobot sapinya masih bisa bertambah hingga mencapai 1,1 ton menjelang Iduladha.

Sapi yang kini diberi nama Suro itu diambil dari nama RPH miliknya sekaligus nama dukuh di desanya. Hasan membeli sapi tersebut pada 2023 dari Desa Kaliaman, Kecamatan Kembang, seharga Rp37 juta saat usianya sekitar 1,5 tahun.

“Ini dibelinya Rp115 juta. Soal harga mungkin lebih murah dibanding yang lain, tetapi ada kebanggaan tersendiri karena dibeli Pak Presiden,” ujar Hasan.

Sapi Suro rencananya akan disembelih di RPH Bangsri. Awalnya, sapi tersebut akan disembelih di Masjid Al-Iman, Desa Kancilan. Namun, kondisi masjid dinilai belum memenuhi standar operasional tempat pemotongan hewan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Baca juga : Punya Bobot Hampir 1,1 Ton, Sapi Milik Warga Jepara Terpilih Jadi Hewan Kurban Prabowo

Sapi Suro nantinya akan diantar ke lokasi penyembelihan pada H-1 Iduladha.

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara, Mundhofir, mengatakan awalnya terdapat empat sapi lain yang menjadi kandidat hewan kurban Prabowo.

Seleksi dan penentuan sapi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat. DKPP Jepara hanya diminta menyetorkan data sapi yang akan dipilih.

“Proses seleksi itu sekitar satu bulan lalu. Kemudian sekitar akhir April kami baru dikabari sapi mana yang terpilih. Pembayaran finalnya baru Senin (11/5) kemarin di Semarang,” kata Mundhofir saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Pedagang Warung Kelontong di Kudus Resah, Kehadiran KDMP Dinilai Tambah Persaingan

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS — Pedagang warung kelontong di Kabupaten Kudus saat ini menghadapi tantangan baru di tengah ketatnya persaingan usaha ritel. Setelah bertahun-tahun tertekan oleh ekspansi minimarket modern dan warung berjaringan 24 jam, kini muncul Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mulai berkembang di berbagai wilayah.

Kondisi tersebut dirasakan salah satu pemilik toko kelontong di Kudus, Munir, yang telah menjalankan usaha keluarga sejak 1987. Ia mengaku perubahan pola perdagangan membuat omzet tokonya terus menurun dari tahun ke tahun.

“Dulu sebelum ada minimarket modern, kami punya empat karyawan. Setelah Indomaret masuk, penghasilan mulai turun. Kemudian muncul warung yang buka 24 jam. Sekarang tinggal keluarga sendiri yang mengelola,” katanya saat ditemui di tokonya belum lama ini.

Menurut Munir, warung miliknya kini hanya beroperasi mulai pukul 06.00 hingga 16.00 WIB. Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa tahun silam ketika tokonya dapat buka lebih lama dengan jumlah pekerja lebih banyak.

Ia menilai keberadaan KDMP berpotensi menambah tekanan bagi pedagang kecil, terutama jika koperasi tersebut berkembang di kawasan perkotaan yang sudah dipenuhi pusat perdagangan.

“Kalau KDMP ada di desa-desa mungkin bagus untuk mempermudah masyarakat. Tapi kalau di kota yang sudah banyak toko, tentu pedagang kecil semakin berat bersaing,” ujarnya.

Selain itu, Munir berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi usaha kecil untuk bertahan, termasuk tidak menambah beban pajak maupun aturan yang memberatkan pedagang tradisional.

Baca juga : Pelaku Biro Wisata Soroti Dugaan Monopoli Study Tour Sekolah di Kudus

Di sisi lain, warga Kudus, Siti Islamiah, menilai keberadaan warung kelontong masih memiliki tempat di hati masyarakat. Menurutnya, kedekatan sosial menjadi alasan warga tetap berbelanja di toko kecil di sekitar lingkungan rumah.

“Biasanya orang tetap cari harga murah, tapi banyak juga yang tetap belanja di warung dekat rumah karena sudah kenal pemiliknya,” tuturnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kudus memastikan program KDMP tidak ditujukan untuk mematikan usaha kecil, melainkan memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM Disnaker Kudus, M. Faiz Anwari, mengatakan hingga akhir Maret 2026 terdapat 20 KDMP yang sudah beroperasi dan 21 unit lainnya telah dibangun dari target total 132 koperasi.

“KDMP ini prinsipnya untuk membangun ekonomi dari bawah. Produk UKM, hasil pertanian, maupun kebutuhan pokok bisa dipasarkan melalui koperasi tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan KDMP justru diharapkan dapat menjadi ruang distribusi produk lokal sekaligus mendukung pertumbuhan pelaku usaha masyarakat sesuai potensi masing-masing wilayah.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Diduga Kelaparan, Lansia di Jepara Ditemukan Meninggal di Kebun Tebu

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA – Seorang lansia ditemukan meninggal dunia di area kebun tebu di Dukuh Cikal, Desa Sengonbugel, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Kamis (14/5/2026) sekitar pukul 13.30 WIB.

Kasat Reskrim Polres Jepara, AKP M. Wildan Faizal Umar Rela, mengatakan mayat tersebut diketahui bernama Sudirno (66), warga Desa Krasak, Kecamatan Pecangaan.

Korban pertama kali ditemukan oleh dua saksi, yakni Maslikan (34) dan Asmaudin (30), yang merupakan karyawan PT Kanindo Makmur Jaya.

Awalnya, mereka sedang bekerja membersihkan rumput liar di belakang tembok PT Kanindo. Maslikan kemudian melihat beberapa pohon tebu roboh berserakan.

“Karena penasaran, saksi kemudian mendekat dan melihat seorang laki-laki tergeletak di kebun tebu dalam kondisi telanjang,” ujar Wildan dalam laporan resmi yang diterima Betanews.id.

Wildan melanjutkan, kedua saksi kemudian memeriksa kondisi korban. Namun, korban diketahui sudah tidak bergerak dan dinyatakan meninggal dunia.

Saksi lalu melapor kepada satpam PT Kanindo yang kemudian diteruskan ke pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Mayong.

Petugas kepolisian selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Mayong 2 untuk dilakukan pemeriksaan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Tubuh korban sudah kaku dan diperkirakan meninggal sekitar enam jam sebelum ditemukan,” ungkapnya.

Dari dugaan sementara, korban meninggal akibat sakit. Korban diketahui dalam kondisi pikun dan telah meninggalkan rumah sekitar dua minggu lalu.

Menurut Wildan, pihak keluarga sebelumnya telah berupaya mencari korban, tetapi tidak berhasil menemukannya hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

“Pihak keluarga sudah menerima dan tidak akan menuntut siapa pun atas kematian korban. Keluarga juga menolak dilakukan autopsi,” katanya.

Saat ini, jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Dugaan Kekerasan Terhadap Belasan Santri, Polres Kudus Didesak Tegas dan Tahan Para Tersangka

Penulis
Rabu Sipan
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Polres Kudus didesak segera menahan para pelaku dugaan kekerasan terhadap belasan santri di wilayah Kecamatan Jekulo. Pasalnya, para terduga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka lebih dari setahun, tetapi hingga kini kasus tersebut dinilai berjalan di tempat.

Pengacara keluarga korban, Solikhin, mengatakan bahwa para pelaku diduga melanggar Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak. Para pelaku juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 11 November 2024.

“Kasus ini kami laporkan pada tahun 2022, kemudian sempat berhenti. Lalu kami tindak lanjuti kembali hingga dibuka lagi dan naik ke tahap penyidikan. Akhirnya para pelaku ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Solikhin kepada awak media, Kamis (14/5/2026).

Dalam kasus tersebut, lanjutnya, Polres Kudus telah menetapkan empat orang tersangka, yakni A (45), KMT alias Gandor (27), KF (25), serta MM (26).

Keempat tersangka diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I juncto Pasal 88 atau Pasal 76B juncto Pasal 77B UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 KUHP. Peristiwa tersebut terjadi di Pondok Pesantren Alchalimi, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Minggu (13/11/2022).

“Hingga saat ini para terduga pelaku masih bebas. Belum ada penahanan oleh Polres Kudus,” tandasnya.

Baca juga : Gus Miftah Sayangkan Stigma Buruk terhadap Pesantren

Padahal, ungkapnya, sesuai KUHP baru, terutama Pasal 100, para tersangka sudah selayaknya dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya di atas lima tahun.

“Jika tidak segera ditahan, terduga pelaku dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindak pidana serupa sebagaimana yang sudah dilakukan. Hal itu diduga pernah terjadi dengan menggelar demonstrasi di Mapolres Kudus yang melibatkan anak-anak di bawah umur,” jelasnya.

Sementara itu, orang tua salah satu korban, Bambang Budiyanto, mengaku sangat menyayangkan lambannya penanganan kasus yang menimpa anaknya dan belasan santri lainnya. Apalagi, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak, para pelaku seharusnya sudah ditahan.

Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) serta hasil psikotes, kata dia, dampak psikologis anak-anak hingga saat ini belum pulih.

“Apalagi tempat tinggal salah satu tersangka dengan lokasi anak-anak kami menempuh pendidikan hanya berjarak 50 meter. Sehingga kemungkinan bertemu masih ada,” ujarnya.

Oleh karena itu, sebagai orang tua, ia mendesak agar para terduga pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka segera ditahan. Sebab, jika anak-anak korban bertemu atau berpapasan dengan para tersangka, trauma mereka akan muncul kembali.

“Kami harap pihak Polres Kudus memiliki ketegasan dan segera menahan para tersangka, sehingga proses pemulihan kondisi psikologis anak-anak kami bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

Sebagai informasi, tersangka A merupakan pengasuh salah satu pondok pesantren (ponpes) di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo. Lokasi ponpes tersebut berada tepat di seberang Ponpes Alchalimi.

Tersangka A diketahui sebelumnya merupakan bagian dari pengurus Yayasan Alchalimi. Kemudian, A mendirikan ponpes baru yang berjarak sekitar 200 meter dari Ponpes Alchalimi.

Sebanyak 287 santri Ponpes Alchalimi diduga disabotase dan pindah ke Ponpes Alfattah. Sementara yang tersisa di Ponpes Alchalimi hanya 11 santri, termasuk putra Bambang Budiyanto.

Akibatnya, putra Bambang dan santri lainnya terlantar. Mereka tidak mendapatkan proses belajar mengajar, makanan, pakaian, dan mengalami trauma.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Punya Bobot Hampir 1,1 Ton, Sapi Milik Warga Jepara Terpilih Jadi Hewan Kurban Prabowo

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA – Presiden Prabowo pada Iduladha tahun ini kembali memberikan hewan kurban bagi masyarakat Jepara.

Sapi yang terpilih merupakan milik Hasan (48) dan Suramat (45), kakak beradik warga Desa Banjaran, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

Ditemui di kandang sapinya di Desa Banjaran RT 2 RW 12, Hasan bercerita bahwa pada 2025 lalu sapinya sudah masuk kandidat hewan kurban Presiden Prabowo.

“Tahun kemarin bobotnya kurang, belum sampai satu ton,” ujar Hasan saat ditemui Betanews.id, Rabu (13/5/2026).

Sekitar satu bulan lalu, pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara kembali datang untuk mengecek kondisi sapi miliknya.

Saat ditimbang, bobot sapi tersebut sudah mencapai sekitar 1,07 ton. Hasan memperkirakan bobotnya masih bisa bertambah hingga 1,1 ton menjelang masa penyembelihan.

“Karena bobotnya mungkin sudah mencukupi, akhirnya dikabari pihak dinas kalau sapi saya yang terpilih,” ujarnya.

Baca juga : Dispertan Kudus Perketat Pemeriksaan Jelang Iduladha, Pastikan Kondisi Hewan Ternak Aman

Sapi tersebut merupakan sapi blasteran jenis Limosin dan Simmental. Hasan membeli sapi itu dari warga Desa Kaliaman, Kecamatan Kembang, dengan harga Rp37 juta saat usianya masih sekitar 1,5 tahun.

“Saat ini usianya sekitar 4,5 tahun, dan kemarin dibeli seharga Rp115 juta,” terang Hasan.

Dalam perawatannya, Hasan selalu memberikan pakan alami berupa rumput gajah segar. Untuk minumnya, ia mencampurkan air, dedak, dan tambahan polar.

Rencananya, sapi tersebut akan disembelih di Rumah Potong Hewan (RPH) Bangsri. Dagingnya kemudian dibagikan kepada warga Desa Kancilan, Kecamatan Kembang.

“Awalnya mau disembelih di Masjid Al-Iman Desa Kancilan, tapi setelah dicek dan dirembuk bersama, karena kondisi masjid kurang sesuai dengan standar pemotongan, akhirnya disembelih di RPH Bangsri,” kata Hasan.

Sapi itu akan diantarkan ke lokasi penyembelihan pada H-1 Iduladha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Meski terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo, Hasan mengatakan tidak ada perawatan khusus. Namun, dokter dari Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Bangsri meminta agar kesehatan sapi tetap dijaga hingga menjelang pemotongan.

“Kalau penjagaan khusus ada, tapi perawatannya sama seperti biasanya. Cuma dikasih pesan untuk menjaga kesehatan sapi agar tetap fit sampai hari-H,” ujarnya.

Hasan dan adiknya mengaku senang karena sapi yang mereka rawat selama tiga tahun terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo, meski dari sisi harga lebih murah dibanding biasanya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Lima Remaja Pembawa Sajam Diamankan Polres Kudus

Penulis
Rabu Sipan
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Satreskrim Polres Kudus mengungkap kasus dugaan kepemilikan senjata tajam yang sempat meresahkan warga di wilayah Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan lima remaja yang diduga terlibat.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kawasan perumahan Desa Dersalam, Kecamatan Bae.

“Setelah menerima laporan, anggota langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan sejumlah remaja yang diduga terlibat,” ujar AKBP Heru dalam keterangan resminya, Kamis (14/5/2026).

Kapolres Kudus menuturkan, peristiwa itu terjadi pada Minggu (10/5/2026) sekitar pukul 03.00 WIB. Saat itu diduga akan terjadi perkelahian antarkelompok yang membuat warga sekitar merasa resah.

“Dari hasil pemeriksaan, polisi mengamankan lima remaja berinisial MFG (15), RA (16), MR (16), serta dua remaja lainnya. Sebagian dari mereka diketahui masih berstatus pelajar,” terangnya.

AKBP Heru menjelaskan, dua remaja yakni MFG dan RA diduga membawa senjata tajam saat berada di lokasi kejadian. Sementara MR diduga sebagai pemilik senjata tajam tersebut.

Baca juga : Marak Tawuran dan Gangster, Bupati Kudus Ancam Alihkan Geng Jadi Pasukan Kebersihan

“Sementara dua remaja lainnya diketahui menggunakan bambu yang ditemukan di sekitar lokasi. Polisi kini masih mendalami peran masing-masing dalam kasus tersebut,” bebernya.

Dalam pengungkapan itu, lanjutnya, petugas turut menyita enam bilah senjata tajam dengan berbagai jenis dan ukuran. Barang bukti tersebut kini diamankan di Mapolres Kudus untuk kepentingan penyidikan.

Kapolres menegaskan, pihaknya masih terus melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lain yang diduga ikut terlibat. Polisi juga memastikan penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Kasus ini masih terus kami kembangkan. Kami juga memburu pihak lain yang diduga terlibat,” tegasnya.

Selain melakukan penindakan, Polres Kudus juga rutin menggelar patroli gabungan bersama Kodim 0722/Kudus di sejumlah titik rawan pada malam hingga dini hari. Masyarakat, khususnya para orang tua, diminta lebih mengawasi aktivitas anak agar tidak terlibat tindakan melanggar hukum.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Pemkab Kudus Kucurkan Rp6 Miliar untuk Rehabilitasi Puskesmas Jekulo

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) bakal merenovasi gedung Puskesmas Jekulo tahun ini. Saat ini, proses pembangunan masih dalam tahap lelang yang dijadwalkan rampung akhir bulan ini.

Diketahui, proyek strategis daerah (PSD) tersebut dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp6 miliar.

Berdasarkan data lelang pada laman SPSE Inaproc, saat ini sedang berlangsung proses pemilihan jasa konstruksi dengan pagu anggaran Rp5,94 miliar. Dalam proses lelang tersebut diikuti puluhan perusahaan jasa konstruksi, di antaranya CV Kusuma Sinergika, CV Bangun Caka, CV Maju Jati Berkah, CV Disya Utama Karya, dan CV Mawar Merah.

Kepala DKK Kudus, dr. Abdul Hakam, melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Amad Mochamad menyampaikan, tahapan pembangunan gedung saat ini masuk proses pemilihan penyedia jasa konstruksi atau lelang. Ia menargetkan pelaksanaan pembangunan bisa dimulai awal Juni.

“Sesuai jadwal, kami menargetkan proses pelelangan pembangunan fisik Puskesmas Jekulo selesai akhir Mei atau paling lambat awal Juni. Setelah proses lelang selesai, pembangunan bisa langsung dilaksanakan,” bebernya belum lama ini.

Baca juga : Sayembara Desain Batik Kudus Bakal Dibuka, Karya Terbaik Dijadikan Batik ASN

Ia menjelaskan, proses pembangunan atau rehabilitasi Gedung Puskesmas Jekulo menelan anggaran sebesar Rp6.029.000.000. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjamin mutu pelayanan kesehatan sekaligus memodernisasi standar kualitas puskesmas di wilayah Kecamatan Jekulo.

Selain rehabilitasi gedung, DKK Kudus juga sedang memproses pengadaan armada ambulans baru jenis Hiace senilai sekitar Rp1,6 miliar. Pengadaan satu unit ambulans dengan spesifikasi khusus tersebut dipersiapkan untuk memperkuat respons layanan gawat darurat di wilayah Kecamatan Jekulo dan sekitarnya.

“Untuk pengadaan ambulans juga masih dalam proses. Kehadiran armada ambulans jenis Hiace ini sangat krusial agar akses kesehatan masyarakat bisa meningkat signifikan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, tahun ini DKK Kudus menerima alokasi DBHCHT sebesar Rp63.426.747.850 guna meningkatkan fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Meski terdapat penyesuaian pagu anggaran secara keseluruhan di tingkat kabupaten, sektor kesehatan tetap mendapat porsi strategis.

Pihaknya menekankan, penggunaan dana cukai untuk sektor kesehatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, kenyamanan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat secara luas.

“Dengan gedung yang direhabilitasi dan tambahan armada baru, kami ingin memastikan kualitas pelayanan kesehatan merata hingga tingkat kecamatan,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Kisah Relawan Jepara Tembus Jarak Demi Warga, Bantuan Ambulans Baru Permudah Aksi Kemanusiaan

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA – Pukul 02.00 dini hari, saat sebagian orang masih terlelap, Agus Susanto, salah satu anggota Komunitas Relawan Jepara (KRJ), harus terbangun setelah mendengar dering telepon dari ponselnya.

Agus atau yang akrab disapa Mbah Lowo ditelepon seorang warga yang meminta bantuan untuk mengevakuasi korban kecelakaan di jalan raya turut Kelurahan Karangkebagusan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Kamis (6/5/2026) dini hari.

Korban merupakan seorang pria warga Kabupaten Pati yang mengendarai sepeda motor dan menabrak truk yang sedang berhenti di pinggir jalan. Kondisinya cukup parah. Pria tersebut mengalami patah tulang di bagian pinggul dan kaki kiri, serta luka robek di kepala.

Setelah tiba di lokasi kecelakaan, Agus langsung mengevakuasi korban menggunakan ambulans menuju RSUD RA Kartini untuk mendapatkan pertolongan.

Hal tersebut menjadi rutinitas harian bagi Mbah Lowo bersama tiga rekannya sebagai sopir ambulans di KRJ. Terbangun pada jam-jam istirahat menjadi hal yang tidak bisa ditawar ketika warga membutuhkan pertolongan.

“Namanya kondisi darurat tidak bisa diprediksi, kadang jam 11 malam, kadang pernah jam 3 atau jam 4, sering ada telepon di jam-jam seperti itu minta bantuan ambulans,” tutur Mbah Lowo saat ditemui di Basecamp Sadifa Jepara, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.

Sebagai relawan yang bergerak atas dasar hati nurani, Mbah Lowo mengaku tidak pernah pilih-pilih dalam memberikan pelayanan ambulans kepada masyarakat.

Terlebih, rata-rata warga yang meminta bantuan merupakan masyarakat kurang mampu secara ekonomi sehingga kesulitan mengakses kendaraan untuk berobat ke rumah sakit.

“Kadang ada yang minta tolong, ‘Pak, kulo gadahe arto sementen (saya punya uang hanya segini),’ saya jawab, ‘Mboten nopo-nopo, Bu. Njenengan gadah arto nggih monggo, mboten nggih mboten nopo-nopo (punya uang atau tidak, tidak menjadi masalah),’” beber Mbah Lowo saat menceritakan kondisi masyarakat yang ditolong.

Dalam sehari, Mbah Lowo bersama tiga rekannya biasa mengantar warga berobat hingga empat sampai lima kali. Bahkan pada momen tertentu, permintaan layanan ambulans bisa mencapai delapan kali dalam sehari.

Dulu, pelayanan tersebut sempat terkendala dan tidak semua permintaan dapat dipenuhi, terutama jika terdapat warga yang harus dirujuk ke luar kota dengan jarak cukup jauh.

Sebelumnya, Mbah Lowo mengatakan mereka sudah memiliki tiga armada ambulans. Namun, karena kondisinya jarang diservis akibat keterbatasan biaya, performa ambulans tidak mampu menjangkau wilayah yang jauh.

Kini, akses Mbah Lowo dan ketiga rekannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih leluasa setelah mendapat bantuan armada ambulans baru. Dengan demikian, total terdapat empat armada ambulans yang dimiliki KRJ.

“Kita sering dimintai bantuan untuk rujuk ke Salatiga, Semarang, Kediri, Bojonegoro, itu sering, ke luar Jepara. Dulu permintaan luar kota dengan jarak jauh tidak bisa kami sanggupi. Tapi alhamdulillah, setelah ada bantuan ambulans dari BRI, jarak jauh sudah bisa kami layani,” ungkapnya.

Meski demikian, saat ini mereka masih terkendala belum memiliki alat bantu gerak untuk membantu pasien masuk ke dalam ambulans. Sebab, rata-rata warga yang diantar sudah berusia lanjut (lansia) dan menderita lumpuh maupun gejala stroke.

“Alat seperti kursi roda atau alat bantu gerak itu kami belum punya. Sudah pernah mengajukan, tapi memang belum mendapat bantuan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Sahabat Difabel Jepara (Sadifa), Muji Waluyo mengatakan armada ambulans yang dimiliki KRJ merupakan bantuan dari BRI Jepara melalui Program BRI Peduli TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) untuk Kelompok Sadifa dan KRJ pada 15 Oktober 2025 lalu.

Waluyo mengatakan dirinya dibantu relawan KRJ untuk mengoperasionalkan ambulans dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami senang bantuan ambulans dari BRI bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Saat banjir bandang di Aceh tahun lalu, ambulans itu juga ikut dikirim ke sana untuk membantu evakuasi warga terdampak,” tutur Waluyo.

Terpisah, Supervisor BRI Jepara, Ahmad Yusuf menjelaskan pihaknya sudah dua kali menyalurkan bantuan ambulans. Pertama pada 2023 kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara, dan kedua pada 2025 untuk Kelompok Sadifa dan KRJ.

Pihaknya memilih memberikan bantuan armada ambulans sebagai solusi untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

“BRI tidak hanya bergerak di sektor perbankan dan usaha, tetapi kami juga memiliki tanggung jawab sosial. Harapannya, kami bisa hadir langsung di tengah masyarakat,” katanya saat ditemui Betanews.id.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades) Kabupaten Jepara, Muh Ali mengatakan masing-masing desa sebenarnya memiliki anggaran untuk membeli ambulans desa.

Namun, tidak semua desa di Kabupaten Jepara memiliki armada ambulans. Karena itu, keberadaan relawan yang memberikan pelayanan ambulans kepada masyarakat sangat membantu tugas pemerintah daerah.

“Dengan adanya ambulans dari relawan dan bantuan armada ambulans dari BRI, masyarakat yang kesulitan mengakses layanan ambulans menjadi sangat terbantu,” kata Muh Ali.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

LPSK Jamin Dampingi Persidangan Santriwati Korban Dugaan Pencabulan Kiai Ponpes di Jepara

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjamin akan memberikan pendampingan hukum selama masa persidangan bagi santriwati yang menjadi korban dugaan pencabulan oleh AJ, pemilik salah satu pesantren di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, saat melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Resor (Polres) Jepara pada Kamis (13/5/2026).

Wawan mengatakan, salah satu bentuk perlindungan yang telah disetujui LPSK adalah pemenuhan hak prosedural. Nantinya, pada setiap agenda persidangan akan ada tim LPSK yang memberikan pendampingan kepada korban.

“Itu sudah (pemenuhan hak prosedural), tinggal menunggu masa sidang saja,” kata Wawan kepada Betanews.id.

Terkait restitusi bagi korban, Wawan mengungkapkan permohonan tersebut sebelumnya sempat ditunda karena saat itu belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian.

Namun, ia menegaskan bahwa penundaan tersebut tidak menghilangkan hak korban untuk memperoleh restitusi.

“Informasi terakhir sudah ada penahanan terhadap tersangka, jadi (restitusi) tinggal diajukan kembali saja. Itu tidak akan menghilangkan hak korban,” lanjutnya.

Sebagai informasi, AJ (60) resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Jepara pada Senin (11/5/2026). Ia diduga melakukan pencabulan terhadap santrinya sendiri berinisial MAR (19) sebanyak 25 kali.

Peristiwa itu diduga terjadi pada 27 April hingga 24 Juli 2025 di Gudang Jadi AHQ ponpes milik pelaku. Kasus tersebut terungkap setelah adik korban tidak sengaja melihat percakapan antara korban dan AJ. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada ibu korban.

Atas perbuatannya, AJ terancam dijerat Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Pasal 418 Ayat (2) Huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

MAN 2 Pati Gaungkan Gerakan Jaga Pantai Lewat Penanaman 2 Ribu Bibit Mangrove

Penulis
Kholistiono
-
0

BETANEWS.ID, PATI – Kawasan pesisir Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, kembali mendapat perhatian melalui gerakan penanaman 2.000 bibit mangrove yang digelar MAN 2 Pati bersama PT Misaja Mitra dan Balai Diklat Keagamaan (BDK) Semarang, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi langkah konkret dalam mengurangi dampak abrasi pantai sekaligus memulihkan fungsi ekologis kawasan mangrove yang mulai berkurang akibat alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan pesisir.

Ratusan peserta mengikuti kegiatan sejak pagi hari. Mereka terdiri atas unsur pemerintah, dinas kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan, aparat keamanan, pemerintah desa, kelompok tani nelayan, guru, hingga para siswa MAN 2 Pati.

Perwakilan PT Misaja Mitra, Solkhan, mengatakan perusahaan yang didukung mitra dari Jepang itu memiliki agenda rutin pelestarian pantai melalui penanaman mangrove di sejumlah wilayah pesisir.

“Kami memang punya komitmen untuk ikut menjaga dan merawat pantai dengan menanam mangrove. Agar fungsi pantai mangrove yang sebagian telah berubah menjadi tambak atau hancur karena abrasi bisa sedikit demi sedikit kembali ditanami,” katanya.

Ia juga menyambut baik ajakan kolaborasi lanjutan dari MAN 2 Pati dan menyebut program serupa direncanakan kembali digelar pada tahun depan.

Baca juga : Marak Tawuran Pelajar dan Aksi Gangster, 47 SMA/SMK Kudus Deklarasi Aksi Damai

Selain melakukan penanaman mangrove, para peserta juga melaksanakan aksi bersih sampah di kawasan Sungai Tayu sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan pesisir.

Kepala MAN 2 Pati, Arif Baehaqi mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi aksi penghijauan, tetapi juga sarana edukasi lingkungan bagi para siswa dan masyarakat sekitar.

“Kami ingin menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan pesisir bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan ini, kami berharap generasi muda semakin peduli terhadap kelestarian alam,” ujarnya.

Arif berharap gerakan lingkungan yang melibatkan berbagai pihak tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk bersama-sama menjaga ekosistem pantai secara berkelanjutan.

“Kalau pesisir terjaga, maka lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar juga akan ikut terjaga. Karena itu, kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat,” tandasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Presiden Kembali Salurkan Hewan Kurban di Kudus, Sapi Super 1 Ton Lebih Disiapkan

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS — Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) kembali menyiapkan sapi kurban bantuan masyarakat (banmas) dari Presiden RI untuk perayaan Iduladha 2026. Tahun ini menjadi kali kedua Kabupaten Kudus menerima bantuan hewan kurban dari presiden.

Kepala Bidang Peternakan Dispertan Kabupaten Kudus, Arin Nikmah mengatakan, proses seleksi sapi saat ini masih berlangsung. Sapi yang dipersiapkan merupakan sapi unggulan dengan bobot mencapai 1 ton 30 kilogram.

“Tahun ini menjadi tahun kedua bapak presiden memberikan kurban di seluruh kabupaten/kota, termasuk di Kudus. Saat ini kami sedang menyiapkan sapi banmas presiden dengan bobot sekitar 1 ton 30 kilogram,” katanya saat melakukan tinjauan dan pemeriksaan di kandang UD Mahesa Muda, Desa Banget, Kecamatan Kaliwungu, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, sebelum ditetapkan sebagai hewan kurban presiden, sapi tersebut harus melewati sejumlah tahapan pemeriksaan kesehatan. Salah satunya melalui uji laboratorium untuk memastikan hewan bebas dari berbagai penyakit.

“Saat ini masih dalam tahapan seleksi untuk uji laboratorium. Jika hasilnya negatif dari semua penyakit, nanti akan kami informasikan lokasi peternaknya,” terangnya.

Baca juga : Jelang Iduladha, Hotel Kambing di Kudus Kebanjiran Pesanan

Ia menjelaskan, bantuan sapi kurban presiden memiliki sejumlah syarat khusus. Selain sehat dan layak kurban, sapi juga harus memiliki bobot minimal satu ton serta berasal dari peternak lokal di daerah setempat.

“Untuk sapi banmas presiden memang disyaratkan minimal bobot satu ton dan diambil dari peternak lokal daerah,” jelasnya.

Sebelumnya, Dinas Pertanian dan Pangan Kudus telah mendata tiga ekor sapi sebagai kandidat yang memenuhi kriteria. Namun, setelah melalui proses seleksi awal, kini hanya tersisa satu kandidat yang dipersiapkan untuk tahap akhir pemeriksaan.

“Awalnya ada tiga kandidat sapi yang memenuhi kriteria, kemudian mengerucut menjadi satu. Mudah-mudahan bisa lolos sampai tahap akhir,” ungkapnya.

Pemkab Kudus berharap sapi kurban bantuan presiden tersebut nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi motivasi bagi peternak lokal untuk terus meningkatkan kualitas ternaknya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Keluarga Santriwati Korban Pencabulan Kiai Ponpes di Jepara Ajukan Restitusi ke LPSK

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0
Ilustrasi. Foto: Betanews

BETANEWS.ID,JEPARA– Keluarga santriwati yang menjadi korban dugaan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh AJ, kiai pemilik salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Jepara mengajukan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kuasa Hukum Korban, Erlinawati mengatakan pengajuan itu dilakukan setelah kepolisian resor (Polres) Jepara menetapkan status tersangka kepada AJ.

“Saya juga menginformasikan kepada LPSK. Penetapan tersangka sudah fix. Setelah ini bisa mengurus restitusi atas korban,” katanya pada Rabu, (13/5/2026).

Menurut Erlina, restitusi penting diajukan sebagai bentuk pemulihan hak-hak korban, baik secara psikologis maupun kerugian lain, yang ditimbulkan akibat dugaan kekerasan seksual tersebut.

Erlina berharap proses hukum nantinya berjalan sesuai prosedur dan bisa memberikan efek jera.
Ia juga berharap agar tidak ada lagi korban lain, setelah kasus tersebut mencuat ke publik.

Sementara itu, ibu korban menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak kepolisian, yang telah menangani laporan keluarganya hingga tahap penahanan tersangka.

Ia berharap proses hukum berjalan tuntas, sehingga pelaku mendapat hukuman yang berat sesuai perbuatannya.

Baca juga : Oknum Kiai Tersangka Dugaan Pencabulan Santri di Jepara Terancam 12 Tahun Penjara

“Semoga dihukum maksimal, dan jangan sampai ada korban-korban lain lagi,” sambungnya.

Ibu korban juga mengatakan, laporannya tersebut bukan sebagai upaya menurunkan citra pondok pesantren. Justru ia ingin agar tata kelola Pondok Pesantren kedepan bisa berjalan lebih baik.

Kasus kekerasan seksual, menurutnya tidak bisa dimaafkan. Apalagi jika pelakunya adalah orang yang semestinya memberikan teladan.

Pihaknya juga mengatakan, sekalipun sebenarnya mengetahui korban tidak hanya satu, namun ia berharap agar setelah anaknya menjadi korban kebejatan kelakuan AJ, tidak ada korban lain.

“Jika AJ mengatakan pada para santri agar berjihad membela pondok, maka saya ini juga sedang berjihad. Berjihad melawan kemungkaran. Semoga tidak ada korban lain,” tegasnya.

Sebagai informasi, AJ resmi ditahan di Rutan Polres Jepara setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin (11/5/2026) siang.

Penahanan tersebut, dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup serta hasil gelar perkara.

Kasus tersebut mencuat setelah keluarga korban melaporkan dugaan pelecehan seksual, yang disebut terjadi berulang kali dalam kurun April-Juli 2025. Utamanya saat korban masih menjadi santriwati dan diminta mengabdi di pondok

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Puluhan Perempuan di Kudus Antusias Ikut Safari KB Gratis pada Milad Aisyiyah ke-109

Penulis
Rabu Sipan
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Puluhan perempuan di Kabupaten Kudus tampak antusias mengikuti safari Keluarga Berencana (KB) di Rumah Sakit Aisyiyah, Rabu (13/5/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Milad Aisyiyah ke-109.

Ketua Majelis Kesehatan (MK) Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Kudus, Muslimah, mengatakan safari KB merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap peringatan Milad Aisyiyah. Menurutnya, Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah telah menjalin MoU dengan BKKBN terkait pelaksanaan program KB.

“Kebetulan di Kudus ini Aisyiyah punya dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Aisyiyah dan Rumah Sakit Sarkies Aisyiyah. Jadi setiap Milad kami secara rutin menyelenggarakan safari KB,” ujar Muslimah kepada awak media di RS Aisyiyah.

Ia menuturkan, kegiatan safari KB selaras dengan program pemerintah yang mengampanyekan keluarga berencana dengan slogan dua anak cukup. Di Kudus, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Pelaksanaan KB ini gratis bagi akseptor. Total ada 70 akseptor, terdiri dari 41 KB implan dan 29 KB IUD (Intrauterine Device) atau biasa dikenal sebagai KB spiral,” bebernya.

Sementara itu, Ketua PDA Kabupaten Kudus, Eny Alifah Kurnia, menuturkan safari KB merupakan bagian dari rangkaian Milad Aisyiyah ke-109. Selain itu, seluruh lembaga di bawah PDA Kudus juga telah melaksanakan berbagai kegiatan pramilad.

Baca juga : Targetkan Nol Persen Kematian Ibu dan Bayi, RS Aisyiyah Kudus Gelar Pelatihan Resusitasi

“Rangkaian kegiatan Milad Aisyiyah di Kudus sudah berlangsung sejak 10 Mei. Selain safari KB, yang sudah selesai dilaksanakan adalah pelatihan pemulasaraan jenazah,” ujarnya.

Kemudian, kata dia, ada juga lomba pidato dan MTQ yang termasuk dalam rangkaian Milad Aisyiyah ke-109 di Kudus. Pada Ahad (17/5/2026) mendatang juga akan digelar lomba senam antara guru dan siswa TK Aisyiyah.

“Untuk guru-guru TK Aisyiyah nanti lombanya senam Aisyiyah Bahagia, sementara untuk siswanya senam Bangau,” bebernya.

Ia mengatakan, puncak Milad Aisyiyah di Kudus nantinya dilaksanakan pada 31 Mei 2026 di Pendopo Kudus. Pada acara puncak tersebut akan digelar pengajian.

“Selain itu, Kudus juga ketempatan atau menjadi tuan rumah perayaan Aisyiyah se-Karesidenan Pati. Semoga acaranya lancar dan penuh keberkahan,” harapnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Guru Honorer Tak Diperbolehkan Mengajar 2027, Sekolah di Kudus Khawatir Kekurangan Tenaga Pendidik

Penulis
Kaerul Umam
-
0
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kudus, Ahadi Setiawan. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 terkait penugasan guru non-ASN memunculkan kekhawatiran di kalangan sekolah negeri. Dalam aturan tersebut, guru non-ASN hanya diperbolehkan bertugas hingga 31 Desember 2026.

Kondisi ini membuat sejumlah sekolah di Kabupaten Kudus cemas, mengingat hingga kini masih banyak sekolah yang bergantung pada tenaga guru non-ASN untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran.

Ketua PGRI Kabupaten Kudus sekaligus Kepala SMP 2 Gebog, Ahadi Setiawan, mengatakan kebutuhan guru di sekolah negeri saat ini masih belum terpenuhi sepenuhnya oleh tenaga ASN. Menurutnya, jumlah guru yang pensiun setiap tahun lebih banyak dibandingkan pengangkatan guru baru berstatus ASN.

“Jumlah pengangkatan guru ASN belum sebanding dengan jumlah guru yang pensiun. Akibatnya, sekolah masih membutuhkan guru non-ASN untuk menutup kekurangan tenaga pendidik,” ujarnya.

Baca juga : Jadi Ketua PGRI Kudus 2024-2029, Ahadi Setiawan Komitmen Tingkatkan Kualitas Guru

Ia mencontohkan, SMP 2 Gebog hingga kini masih mempekerjakan empat guru non-ASN untuk mengajar sejumlah mata pelajaran, seperti Bahasa Jawa, Matematika, dan IPA. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah tidak hanya mengeluarkan pembatasan, tetapi juga menyiapkan solusi konkret bagi sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan guru.

“Kami berharap pemerintah tidak membuat kebijakan sepihak. Harus ada solusi terhadap kondisi riil di lapangan karena sampai sekarang sekolah masih membutuhkan guru honorer,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala SDN 1 Barongan, Nur Hadi. Ia mengaku siap mengikuti aturan pemerintah, namun berharap ada fleksibilitas jika sekolah masih kekurangan tenaga pendidik setelah kebijakan tersebut diberlakukan penuh pada 2027 mendatang.

“Kami menghargai keputusan pemerintah. Tapi kalau sekolah kekurangan guru, tentu pembelajaran dikhawatirkan tidak maksimal,” ungkapnya.

Sebagai alternatif, Nur Hadi mengusulkan agar sekolah negeri diperbolehkan menerapkan sistem guru kontrak seperti yang dilakukan sekolah swasta. Menurutnya, konsep tersebut saat ini sudah diterapkan di SDN 1 Barongan dan telah mendapat persetujuan dari Disdikpora Kabupaten Kudus.

Ia menjelaskan, guru non-ASN di sekolahnya direkrut menggunakan sistem kontrak per semester dengan ketentuan kerja dan honor yang jelas. Perekrutan juga dilakukan melalui kerja sama dengan UMK, sehingga sekolah tidak melakukan seleksi mandiri.

“Kami bekerja sama dengan UMK untuk mendapatkan lulusan terbaik. Jadi sekolah tinggal menerima rekomendasi calon guru,” terangnya.

Dalam sistem tersebut, guru non-ASN juga tidak dimasukkan ke Dapodik maupun NUPTK. Sementara untuk penggajian dilakukan melalui kemitraan dengan sponsor sehingga tidak membebani dana BOS maupun wali murid.

“Sekarang konsep pembelajaran memungkinkan adanya kemitraan. Jadi sekolah bisa mencari sponsor untuk membantu pembiayaan guru non-ASN,” jelasnya.

Guru kontrak di SDN 1 Barongan tersebut lebih difokuskan untuk kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan lomba guna mendukung peningkatan prestasi siswa. Ia berharap pola tersebut nantinya dapat menjadi salah satu solusi yang dipertimbangkan pemerintah pusat dalam mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri.

“Kalau memang diminta berhenti tentu kami ikuti. Tapi kalau ada kelonggaran, kami berharap sistem ini bisa tetap berjalan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kabupaten Kudus, Anggun Nugroho, mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk lanjutan dari pemerintah pusat terkait implementasi aturan tersebut. Ia menyebut, saat ini terdapat sekitar 700 guru non-ASN yang masih mengajar di sekolah negeri di Kabupaten Kudus.

“Kami masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Bisa saja nanti ada kebijakan baru sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan guru,” katanya.

Menurutnya, hingga kini Pemerintah Kabupaten Kudus juga belum membahas langkah khusus terkait nasib guru non-ASN yang berpotensi tidak lagi mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jelang Hari Raya Iduladha, Harga Hewan Kurban di Kudus Mulai Meningkat

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Dua pekan menjelang Hari Raya Iduladha, sejumlah hewan ternak mengalami lonjakan harga, baik kambing maupun kerbau. Kenaikan harga tersebut menjadi hal yang lumrah ketika mendekati Hari Raya Kurban.

Salah satu penjual kambing, Karlin, mengatakan bahwa saat ini harga kambing sudah mengalami kenaikan. Harga kambing dengan bobot yang sama yang biasanya sekitar Rp4 juta, kini menjadi Rp4,5 juta.

“Kenaikan harga ini terjadi sejak minggu lalu. Adapun kenaikan harga hewan ternak ini berkisar antara Rp200 ribu hingga Rp500 ribu per ekor,” bebernya saat ditemui di lokasi kandang di Desa Pedawang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Sabtu (9/5/2026).

Meski ada kenaikan harga, kata dia, penjualan kambing di tempatnya meningkat secara drastis. Di Kandang Widoro, kandang yang dikelola kelompok termasuk dirinya, dari total 60 ekor kambing yang tersedia, kini sekitar 50 ekor sudah terjual.

“Alhamdulillah penjualan bagus, meningkat dari tahun sebelumnya. Walaupun sudah laku, hewan ternak saat ini masih berada di sini dan akan diantarkan ke pemiliknya satu hari sebelum kurban,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan peternak kambing lainnya, Selamet Budiyono. Menurutnya, penjualan kambing di tempatnya meningkat drastis. Jika tahun lalu satu orang bisa menjual 10 ekor, tahun ini bisa mencapai 15 ekor ternak.

“Saat ini masih tinggal satu atau dua ekor yang belum laku. Untuk harga, alhamdulillah masih bagus untuk peternak seperti kami, artinya masih ada keuntungan yang didapatkan,” jelasnya.

Baca juga : Dispertan Kudus Perketat Pemeriksaan Jelang Iduladha, Pastikan Kondisi Hewan Ternak Aman

Tak hanya kambing, harga kerbau di Kabupaten Kudus menjelang Hari Raya Iduladha juga mengalami lonjakan. Hal itu disampaikan salah satu peternak kerbau di Desa Banget, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Sholikul Huda.

Menurutnya, harga kerbau saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp1 juta hingga Rp2 juta per ekor. Kenaikan tersebut terjadi dalam satu bulan terakhir menjelang Hari Raya Iduladha.

“Kalau untuk harga kerbau saat ini masih terjangkau walaupun ada kenaikan. Di tempat saya, harga kerbau dengan bobot antara 250 hingga 600 kilogram mencapai Rp20 juta sampai Rp41 juta,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga memiliki kerbau bule dengan harga tawaran Rp50 juta dan kerbau biasa dengan bobot 800 kilogram yang dibanderol Rp70 juta. Ia menyebut, dari total populasi kerbau miliknya yang mencapai 211 ekor, saat ini sekitar 200 ekor sudah terjual.

“Alhamdulillah sudah banyak yang laku. Hewan ini tinggal menunggu dikirim ke pemiliknya untuk kebutuhan kurban. Rata-rata pembeli berasal dari Kudus dan sekitarnya,” terangnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -
123...1,982Halaman 2 dari 1,982