BETANEWS.ID, KUDUS – Sejumlah pelaku biro perjalanan wisata di Kabupaten Kudus menyoroti dugaan praktik monopoli dalam pengelolaan kegiatan study tour sekolah. Mereka meminta agar kegiatan study tour yang dijalankan sekolah tidak dimonopoli sehingga seluruh biro perjalanan wisata memiliki kesempatan yang sama untuk melayani konsumen.
Salah satu perwakilan biro wisata di Kudus, Owner HMC Tour, Wahyu, mengatakan pihaknya berharap proses penunjukan biro perjalanan dilakukan secara terbuka dan adil tanpa hanya mengakomodasi satu atau dua biro tertentu. Menurutnya, biro perjalanan wisata di Kudus jumlahnya cukup banyak, tidak hanya satu atau dua saja.
“Harapan kami, main fair saja. Kudus itu bukan milik satu atau dua biro. Yang penting punya izin, punya kualifikasi, dan memenuhi SOP,” katanya.
Menurut Wahyu, mekanisme pemilihan biro perjalanan seharusnya diserahkan kepada sekolah berdasarkan kualitas pelayanan, harga, serta fasilitas yang ditawarkan masing-masing penyedia jasa.
“Biarkan sekolah memilih mana yang terbaik menurut versinya masing-masing. Kalau dimonopoli satu atau dua biro, yang lain hidupnya bagaimana?” ujarnya.
Ia menilai, apabila hanya biro tertentu yang direkomendasikan secara tidak tertulis, kondisi tersebut berpotensi mematikan usaha biro wisata lainnya di Kabupaten Kudus.
“Negara kita bukan negara monopoli. Kalau hanya menghidupkan satu atau dua pihak, sementara yang lain dimatikan, tentu membuat persaingan tidak sehat,” tegasnya.
Baca juga : Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif Perkuat Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Kudus
Wahyu mengaku, sejauh ini informasi mengenai dugaan monopoli tersebut masih sebatas pembicaraan di lapangan dan belum ditemukan aturan tertulis. Namun, menurutnya, beberapa sekolah mulai cenderung menggunakan biro yang sama dalam kegiatan study tour.
“Yang berjalan sekarang kecenderungannya hanya menggunakan satu, dua, maksimal tiga biro saja yang dipakai,” ungkapnya.
Ia menyebut, dalam praktiknya biro wisata biasanya menawarkan proposal, presentasi pelayanan, kesiapan armada, hingga harga kepada pihak sekolah. Dari situ, sekolah semestinya dapat menentukan pilihan secara objektif.
“Biasanya sekolah memilih yang harganya tidak mahal, tetapi pelayanannya bagus. Itu yang seharusnya menjadi seleksi alam,” jelasnya.
Selain itu, pihak biro perjalanan juga menilai kegiatan study tour membutuhkan koordinasi dan izin resmi karena dilaksanakan pada hari efektif sekolah. Karena itu, mereka berharap tidak ada arahan lisan yang membatasi sekolah untuk hanya menggunakan biro tertentu.
“Kalau ada imbauan lisan dari pemangku kebijakan untuk memakai biro tertentu, tentu sekolah juga jadi tidak enak. Walaupun tidak tertulis, itu tetap berpengaruh,” keluhnya.
Para pelaku usaha wisata berharap pemerintah maupun pemangku kebijakan pendidikan di Kudus dapat menjaga iklim usaha tetap sehat dan kompetitif sehingga seluruh biro perjalanan lokal yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama.
Editor: Kholistiono
