Beranda blog Halaman 9

Dari Coba-Coba, Sosis Ayam Solo Siti Ternyata Digandrungi Warga Kudus

Penulis
Redaksi
-
0
Lapak Sosis Ayam Solo milik Siti Masrofah di tepi Jalan Mayor H Basuno, Kudus. Foto: Hanifah Febria Dwiyanti, Mahasiswa Magang PBSI UMK

Seorang wanita berbaju hitam terlihat sibuk melayani pembeli di lapak Sosis Ayam Solo di tepi Jalan Mayor H. Basuno. Dengan ramah, wanita itu juga sesekali mencairkan suasana dengan mengobrol bersama pelanggannya. Dia adalah Siti Masrofah (43), owner Lapak Sosis Ayam Solo.

Setelah melayani pembeli, Siti lalu berkisah soal rintisan usaha tersebut. Ia menuturkan, usaha Sosis Ayam Solo yang baru dilaunching pada 2023 itu merupakan sekian banyak usaha yang sudah dirintisnya.

“Beberapa usaha saya yang sudah berjalan sebelumnya harus tutup karena berbagai kendala. Sekarang fokus ini,” tegasnya.

Baca juga: Gunakan Kuah Susu, Soto Betawi Jadi Favorit Baru di Warung Mubarok

Ia mengaku ide usahanya itu muncul karena melihat YouTube. Setelah berkali-kali menonton, akhirnya Siti menemukan satu jajanan yang jarang ditemui di Kudus, yaitu Sosis Ayam Solo. Dengan kesabarannya, ia mulai berlatih dan mencoba menitipkan dagangannya di salah satu pedagang yang ada di depan pabrik. Ternyata banyak yang suka dengan jajanan buatan Siti itu.

“Berawal dari saya nyetori teman saya itu, mulailah ada pedagang lain yang minta untuk disetori. Dari situ saya banyak mendapatkan pesanan dan saya memutuskan untuk berjualan online,” beber Siti saat ditemui benerapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, awalnya ia berjualan sosis ayam solo itu tidak mendapatkan dukungan penuh dari sang suami, karena sebelumnya ia adalah owner di salah satu warung makan. Namun dengan tekadnya bersama sang anak, Siti bisa mewujudkan bisnis tersebut. Alhasil, kini sosis ayam solo buatannya banyak diminati hingga bisa mengantongi omzet per hari mencapai Rp700 ribu.

“Saya buka jualan di pinggir jalan ini dari ide anak saya. Ia membeli gerobak ini dari gaji pertamanya. Ia bertekad kuat untuk membuktikan ke ayahnya bahwa usaha ini bisa laris,” ujar ibu tiga anak itu.

Penulis: Hanifah Febria Dwiyanti, Mahasiswa Magang PBSI UMK

Editor: Ahmad Rosyidi

- advertisement -

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Jepara Turun 50 Persen, Kini Tinggal Rp11 Miliar

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA — Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang diterima Kabupaten Jepara pada tahun 2026 mengalami penurunan cukup signifikan akibat adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Jepara, Dwi Yogo Adiwibowo, menyebutkan alokasi DBHCT yang diterima tahun ini turun sekitar 50 persen dibandingkan tahun lalu.

“Saat ini, DBHCT yang diterima Jepara berada di kisaran Rp11 hingga Rp12 miliar,” sebut Yogo pada Sabtu (2/5/2026).

Penurunan tersebut berdampak pada pelaksanaan program yang dibiayai dari DBHCT, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), anggaran kesehatan, serta program pelatihan kerja.

Pelaksana Pemeriksa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kudus, Muh Aziz Munawar Adi, menjelaskan bahwa cukai merupakan salah satu instrumen sumber penerimaan negara. Alokasi dana tersebut turut berkontribusi pada pembiayaan pembangunan.

Untuk itu, ia berharap ada kesadaran dan dukungan dari masyarakat agar tidak mengonsumsi atau menjual rokok ilegal.

Baca juga : Jadi Tulang Punggung Sektor Industri, DPRD Jepara Siap Kawal Aspirasi Buruh

“Sebab selain merugikan negara, rokok ilegal juga berisiko bagi kesehatan. Kami akan terus melakukan sosialisasi dan berharap pemahaman masyarakat semakin meningkat serta ikut berperan aktif dalam memberantas peredaran rokok ilegal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara, Ahmad Zaim Wahyudi, mengatakan pihaknya berkomitmen menindak perbuatan melawan hukum di bidang cukai.

Jika terbukti, sanksi yang diberikan tidak hanya menyasar pelaku produksi dan distribusi, tetapi juga pihak yang terlibat dalam konsumsi barang ilegal.

“Penindakan dilakukan secara tegas, mulai dari pidana hingga penyitaan aset untuk menutup kerugian negara,” jelasnya.

Di Kabupaten Jepara sendiri, peredaran produk dengan kandungan zat adiktif masih marak di tengah masyarakat, termasuk pada produk yang kerap dikonsumsi anak-anak.

“Kita perlu lebih waspada. Beberapa produk seperti permen ternyata mengandung zat adiktif yang bisa menimbulkan ketergantungan,” pungkas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara, Budhi Sulistyawan.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Hadiri Diskusi Terbuka Bersama Mahasiswa, Valerie Dorong Riset Tiga Pilar dan Sekolah Rakyat

Penulis
Kaerul Umam
-
0
Valerie Yudistira (paling kiri) menghadiri diskusi yang digelar BEM UMK di Alun-alun Kudus, Sabtu (2/5/2026) sore. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS — Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimanfaatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus (BEM UMK) untuk menggelar diskusi bertema “Menagih Janji Indonesia Emas 2045: Kesenjangan Pendidikan di Indonesia”.

Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan pemangku kebijakan dalam menyoroti berbagai persoalan pendidikan, mulai dari kualitas hingga kesejahteraan tenaga pendidik, sebagai bagian dari refleksi menuju Indonesia Emas 2045.

Diskusi yang digelar BEM UMK tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan akademisi, di antaranya Kepala Kesbangpol Kudus Andreas Wahyu Adi Setiawan, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Muh Zubaidi, serta dosen Bahasa Inggris UMK Mutohar sebagai pemateri. Hadir pula Ketua Fraksi Gerindra, Valerie Yudistira Pramudya.

Pada kesempatan itu, Valerie menilai bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Kudus secara umum masih dalam kategori baik.

“Saya rasa kondisi pendidikan kita sebenarnya oke-oke saja,” ujarnya dalam acara tersebut, Sabtu (2/5/2026).

Baca juga : Jadi Percontohan Nasional, Jateng Dinilai Paling Progresif Terapkan Ekosistem Halal

Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait ketidaksinkronan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu, pihaknya tengah mendorong program ekosistem riset tiga pilar.

“Riset harus bisa menghubungkan masalah di lapangan dengan kebutuhan industri,” katanya.

Program tersebut melibatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor industri sebagai upaya menjawab tantangan ketenagakerjaan di masa depan.

Selain itu, Valerie juga menyoroti masih adanya ribuan anak yang belum mengenyam pendidikan di Kudus. Berdasarkan data yang ia sampaikan, jumlahnya mencapai hampir 6 ribu anak.

“Data yang kami temukan, ada hampir 6 ribu anak tidak sekolah. Ini perlu jadi perhatian serius,” ungkapnya.

Sebagai solusi, pihaknya mendorong hadirnya program sekolah rakyat guna memutus rantai kemiskinan dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

- advertisement -

Keren, Mahasiswa Teknik Industri UMKU Ciptakan Kursi Tunggu Bertenaga Surya

Penulis
Rabu Sipan
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) menghadirkan inovasi kursi tunggu ramah lingkungan. Fasilitas ini dilengkapi stopkontak dan lampu yang seluruhnya ditenagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Karya tersebut diberi nama “PLTS Industrial Shelter”. Bangunan ini memiliki tinggi 2,5 meter dan panjang 2,1 meter.

Material yang digunakan cukup beragam, mulai dari besi hollow, kayu, PVC board, hingga atap spandek pasir. Kombinasi bahan tersebut membuat shelter tampak kokoh sekaligus fungsional.

Dosen mata kuliah Proses Manufaktur UMKU, Kukuh Mukti Wibowo, mengatakan shelter ini merupakan hasil karya mahasiswa angkatan 2024. Seluruh proses perancangan hingga pembuatan dilakukan secara kolaboratif.

“Shelter ini bisa digunakan civitas academica untuk menunggu atau sekadar mengerjakan tugas. Kami juga menyediakan meja agar lebih nyaman,” ujarnya melalui siaran tertulis, Sabtu (2/5/2026).

Berbeda dengan kursi tunggu pada umumnya, lanjut Kukuh, fasilitas ini tidak bergantung pada listrik konvensional. Energi matahari diubah menjadi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi daya perangkat elektronik.

Baca juga : Kisah Sa’ad, Difabel Tangguh yang Sukses Tembus Pasar Nusantara Lewat Usaha Tas

“Shelter ini ramah lingkungan karena tidak bergantung pada listrik kampus maupun PLN,” jelas Kukuh.

Ia berharap proyek ini menjadi awal bagi mahasiswa untuk terus berinovasi. Ke depan, karya yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bermanfaat di kampus, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Salah satu mahasiswa, Ahmad Kafin Zuda Azka, mengaku bangga bisa terlibat dalam proyek tersebut. Ia bersama 21 rekan seangkatannya menyelesaikan pembangunan shelter dalam waktu sekitar dua hingga tiga bulan.

“Meski menghadapi sejumlah kendala, proses pengerjaan berjalan lancar. Bahkan, banyak mahasiswa yang baru pertama kali mencoba mengelas dan menggunakan peralatan manufaktur,” ujar Kafin.

Kafin mengaku bersama teman-temannya belajar dari nol, mulai dari mengelas hingga merakit. Ia bersyukur semuanya bisa diselesaikan dengan baik.

“Semoga inovasi ini menjadi langkah awal menuju kampus yang lebih ramah lingkungan. Kami ingin mendorong UMKU menjadi ‘Green Campus’,” harapnya.

Apresiasi juga datang dari Kaprodi S1 Teknik Industri UMKU, Nunung Agus Firmansyah. Ia menilai karya mahasiswa ini sudah mengarah pada teknologi tepat guna.

Menurutnya, inovasi sebelumnya masih sebatas desain ergonomis tanpa penerapan teknologi. Kini, penggunaan panel surya menjadi nilai tambah yang signifikan.

“Shelter ini sudah dilengkapi teknologi panel surya, sehingga manfaatnya lebih nyata,” ujarnya.

Ke depan, pihak prodi mendorong mahasiswa untuk mengembangkan produk yang bisa dihilirisasi. Harapannya, inovasi seperti ini dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Geram Marak Pungli PKL di Kudus, Bupati Sam’ani Instruksikan Tim Siber Pungli Usut Tuntas

Penulis
Rabu Sipan
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, geram atas maraknya dugaan pungutan liar (pungli) yang menyasar pedagang kaki lima (PKL). Praktik tersebut disebut banyak terjadi di titik keramaian, terutama kawasan Car Free Day (CFD) Alun-alun Kudus.

Ia menilai pungli yang terjadi tidak hanya meresahkan, tetapi juga merugikan pelaku usaha kecil. Kondisi ini dinilai dapat merusak iklim usaha di sektor informal.

Kegeraman itu mencuat setelah beredarnya video viral yang memperlihatkan dugaan pungli terhadap pedagang. Namun, Sam’ani meyakini persoalan tersebut bukan kasus tunggal.

“Kalau ada pungutan di luar ketentuan retribusi, harus ditindak tegas. Jangan sampai pedagang dan masyarakat dirugikan,” tegas Bupati Sam’ani di Pendopo Kudus belum lama ini.

Berdasarkan penelusuran di ruang digital, praktik pungli terhadap PKL disebut kerap berulang. Modusnya berupa penarikan iuran tanpa dasar aturan yang jelas di lokasi keramaian.

Untuk itu, Sam’ani memerintahkan Inspektorat bersama Satgas Saber Pungli dan tim siber pungli untuk bergerak. Ia meminta seluruh pihak mengusut dugaan tersebut tanpa pandang bulu.

Baca juga : Usai Viral Pungutan Rp 100 Ribu, Bupati Kudus Perintahkan Pembubaran Lapak “Sekretariat” PKL CFD

Instruksi itu tidak hanya menyasar pungli pada lapak pedagang. Juru parkir yang mematok tarif di luar ketentuan perda juga akan ditindak.

“Saya juga mengimbau kepada para pedagang dan masyarakat untuk berani melapor jika menemukan praktik pungli. Laporan bisa disampaikan melalui dinas terkait agar dapat ditangani secara resmi,” tuturnya.

Menurut Sam’ani, seluruh penarikan retribusi harus dilakukan oleh instansi berwenang. Pengelolaan PKL ke depan akan ditata lebih transparan untuk menutup celah penyimpangan.

Sebagai informasi, beberapa bulan terakhir terjadi praktik pungli yang diduga melibatkan oknum yang mengatasnamakan ormas maupun paguyuban. Modusnya mulai dari iuran hingga dalih pengamanan lapak.

Bahkan, aparat kepolisian telah menahan dua orang yang diduga terlibat. Keduanya disebut merupakan anggota sekaligus pimpinan salah satu ormas di Kudus.

Menanggapi hal itu, Sam’ani menegaskan kesepakatan internal tidak boleh dilakukan di area milik pemerintah. Ia meminta seluruh aktivitas di kawasan tersebut berjalan secara terbuka.

“Silakan kalau ada kesepakatan internal, tapi jangan dilakukan di arena dagang milik Pemkab. Harus jelas aliran dananya,” tandas orang nomor satu di Kota Kretek tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kudus, Eko Djumartono, menyebut Inspektorat tengah melakukan pemeriksaan. Sejumlah pengelola arena PKL telah dipanggil untuk klarifikasi.

Terkait video viral yang melibatkan pedagang berinisial B, hasil sementara menunjukkan adanya kesalahpahaman. Hal itu diketahui dari proses klarifikasi yang telah dilakukan.

“Dari hasil klarifikasi, yang terjadi adalah kesalahpahaman dari saudara B,” jelasnya.

Sebagai bentuk penyelesaian, pedagang diminta membuat video permintaan maaf. Langkah ini dilakukan untuk meluruskan informasi yang beredar.

“Meski begitu, Pemkab Kudus memastikan penelusuran dugaan pungli di lokasi lain tetap berjalan. Pemerintah berkomitmen menciptakan lingkungan usaha yang aman dan bebas pungli,” ujarnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Produktivitas Padi Kudus 2026 Ditarget 26.930 Ton, Dispertan Optimistis Capai Target

Penulis
Kaerul Umam
-
0
Panen padi di Undaan, Kudus. Foto: Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus menargetkan produksi padi sepanjang 2026 mencapai 26.930 ton. Target tersebut didasarkan pada luas baku sawah sebesar 17.243,8 hektare yang tersebar di sembilan kecamatan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan Dispertan Kudus, Isnuroso, menjelaskan bahwa capaian produksi padi sangat dipengaruhi oleh pola tanam, kondisi cuaca, serta gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang terjadi di lapangan. Meski begitu, pihaknya berharap realisasi dapat sesuai target.

“Target produksi tahun ini sebesar 26.930 ton. Namun realisasinya tetap bergantung pada kondisi di lapangan, termasuk banjir, serangan hama, dan pola tanam petani,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kecamatan Undaan menjadi wilayah dengan luas baku sawah terbesar, yakni 4.076,6 hektare, disusul Jekulo 3.307,3 hektare dan Mejobo 2.276,8 hektare. Sementara itu, Kecamatan Kota Kudus memiliki luas paling kecil, yakni hanya 97,9 hektare.

Baca juga : 251,61 Hektare Tanaman Padi di Kudus yang Alami Puso Dapat Klaim AUTP, Nilainya Capai Rp1,44 M

Pada awal tahun, khususnya Januari hingga Maret, produksi padi mulai terlihat di sejumlah wilayah. Kecamatan Kaliwungu mencatat panen pada Januari seluas 162 hektare dengan produksi sekitar 538 ton, serta peningkatan signifikan pada Februari menjadi 3.130 ton.

Walau demikian, sejumlah kendala juga muncul. Di Kecamatan Kaliwungu, misalnya, terdapat puso sekitar 21,5 hektare akibat banjir dan serangan tikus. Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Jati, di mana pada Desember sebelumnya tercatat puso seluas 12 hektare akibat banjir, serta tambahan 6,3 hektare pada Januari karena serangan OPT seperti tikus, burung, dan penggerek batang.

“Beberapa wilayah memang terdampak banjir dan serangan hama. Ini yang memengaruhi produktivitas di awal tahun,” jelasnya.

Di Kecamatan Jati, produksi pada Maret tercatat sekitar 552 ton, meski sebagian lahan terdampak gangguan. Sementara itu, Kecamatan Kota Kudus belum mencatat panen pada awal tahun.

Memasuki April, produksi mulai meningkat di sejumlah wilayah. Kecamatan Kaliwungu mencatat produksi sekitar 705 ton, sementara Jati mencapai 489,5 ton. Kecamatan Bae, Gebog, dan Dawe juga mulai menunjukkan kontribusi produksi meskipun masih dalam skala terbatas.

Di sisi lain, beberapa wilayah seperti Undaan dan Mejobo diperkirakan akan memasuki masa panen lebih besar pada bulan berikutnya, seiring dengan pola tanam yang bergeser.

Isnuroso menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada petani, termasuk pengendalian hama dan penanganan dampak banjir, guna menjaga produktivitas tetap optimal.

“Kami melakukan pemantauan rutin dan pengendalian OPT, serta koordinasi dengan petani agar potensi hasil tetap maksimal,” ungkapnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Ketua DPRD Sebut Pameran Tatah Perkuat Posisi Jepara sebagai Pusat Ukir Dunia

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Agus Sutisna, memberikan apresiasi atas terselenggaranya pameran seni ukir bertajuk “Tatah” yang digelar di Museum Nasional Indonesia.

Pameran tersebut berlangsung mulai 29 April hingga 5 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) DPD Jepara Raya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Rumah Kartini Jepara, serta Dekranasda Jepara.

Kegiatan itu dirancang sebagai pameran berskala nasional yang akan diselenggarakan dalam format trilogi selama tiga tahun berturut-turut. Tema yang diangkat yaitu Suluk–Sulur–Jepara.

Pada tahun pertama, pameran TATAH mengusung tema Suluk yang menitikberatkan pada eksplorasi keahlian mengukir dalam berbagai bentuk, mulai dari mebel, patung, relief, hingga dekorasi ruang dan kerajinan.

Melalui berbagai karya yang ditampilkan, Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, mengatakan pameran tersebut mampu mencerminkan keahlian, kecerdasan tradisional, serta nilai filosofis yang tinggi, baik dari para pengukir maupun karya ukir yang dihasilkan.

Baca juga : Karya Maestro Ukir Jepara Melenggang di Museum Nasional

“Melalui pameran ini, posisi Jepara sebagai world carving center juga makin kuat,” katanya kepada Betanews.id, Sabtu (2/5/2026).

Menurut Agus, hal itu mempertegas bahwa seni ukir tidak hanya sekadar produk kerajinan, tetapi juga menjadi identitas dan warisan leluhur masyarakat Jepara yang telah diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad.

“Pameran ini menjadi langkah strategis untuk mengangkat warisan lokal ke pentas nasional, bahkan internasional,” ujarnya.

Selain sebagai sarana pelestarian budaya, melalui pameran tersebut Agus berharap nantinya mampu tercipta sistem ekonomi kreatif yang dapat membuka peluang pasar baru, menarik investor, serta memperluas jejaring kolaborasi lintas sektor.

“Melalui kegiatan ini, kita juga ingin menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni ukir, sekaligus memastikan keberlanjutan tradisi yang menjadi kebanggaan Jepara,” tambahnya.

Untuk itu, Agus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung para perajin dan seniman ukir Jepara.

“Karya mereka adalah wajah Jepara yang sesungguhnya. Pameran ini membuktikan bahwa seni ukir bukan hanya kebanggaan lokal, tetapi juga aset bangsa yang mampu menginspirasi dunia,” katanya.

Tidak hanya menampilkan karya ukir, Pameran Tatah juga diadakan dengan berbagai rangkaian acara, seperti diskusi, peluncuran buku, tur galeri, hingga pemutaran film Kartini. Kegiatan ini menargetkan berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku industri, kolektor, hingga masyarakat umum.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Kunjungi Perpustakaan Kudus, Nawal Janjikan Bantuan Buku

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Bunda Literasi Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, menjanjikan akan memberikan bantuan buku kepada Perpustakaan Kabupaten Kudus. Hal itu disampaikannya ketika mengunjungi Gedung Perpustakaan Daerah yang berada di kawasan Balai Jagong, Jumat (1/5/2026).

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mendukung keberadaan perpustakaan sekaligus meningkatkan literasi di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Kudus. Bentuk bantuan itu tidak hanya datang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, melainkan juga secara pribadi, pihaknya akan menyumbangkan buku.

“Untuk total buku yang akan kami (Pemprov Jateng) berikan harus dikoordinasikan dulu. Namun secara pribadi, nanti saya akan menyumbang sekitar Rp30 juta agar bisa dibelikan buku anak-anak maupun buku dewasa,” bebernya.

Dalam kunjungannya tersebut, ia sangat mengapresiasi keberadaan perpustakaan dengan empat gedung yang tersedia. Pihaknya menilai, gedung perpustakaan yang ada di Kudus tersebut sudah merepresentasikan kebutuhan para pembaca, bahkan sangat layak untuk mengembangkan dan meningkatkan literasi di daerah.

“Harapannya di perpustakaan ini nanti lebih banyak event-event agar menarik pengunjung untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan literasi. Saya juga mendukung kegiatan Bunda Literasi Kabupaten Kudus untuk menggelar berbagai kegiatan positif dalam meningkatkan literasi,” ungkapnya.

Baca juga : Pengunjung Meningkat, Perpustakaan Kudus Buka Donasi Buku dari Masyarakat

Ia menyampaikan bahwa perpustakaan baru di Kudus tersebut bisa menjadi semangat baru untuk membangun budaya membaca bagi masyarakat Kabupaten Kudus. Terlebih, keberadaan perpustakaan baru itu dapat mengembangkan literasi masyarakat.

“Perlu saya sampaikan, untuk TGM (Tingkat Gemar Membaca) dan IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat) Jawa Tengah secara data menurun pada tahun ini. Sehingga saya berkoordinasi dengan banyak pihak untuk lebih menguatkan TGM dan IPLM ini agar bisa naik lagi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah,” terangnya.

Sadar tidak bisa dilakukan secara mandiri, pihaknya mengajak semua komponen, termasuk dinas terkait, untuk bersama-sama menyukseskan peningkatan TGM dan IPLM Jawa Tengah. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi (rakor) untuk memastikan semua pihak ikut serta dalam kegiatan literasi.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Gubernur Ahmad Luthfi Peringati Hardiknas di SMKN 1 Kedawung Sragen, Inilah Alasannya

Penulis
Kholistiono
-
0

BETANEWS.ID, SRAGEN — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah dipusatkan di SMK Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Sragen, Sabtu, 2 Mei 2026. Tempat tersebut dipilih karena menjadi role model pendidikan yang sejalan dengan program ketahanan pangan dan swasembada pangan.

Dalam peringatan ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjadi inspektur upacara. Ia juga membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). Pesan yang diamanatkan Mendikdasmen adalah merefleksikan kembali hakikat pendidikan sebagai proses memuliakan manusia.

Acara ini juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno, Bupati Sragen Sigit Pamungkas, dan Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto.

Menurut Luthfi, Hardiknas tahun ini menjadi momentum untuk mendidik anak-anak agar memiliki masa depan yang baik. Menurut dia, proses pendidikan tidak hanya di dalam kelas, melainkan juga di berbagai tempat, termasuk di tengah-tengah keluarga.

Dengan pendidikan yang baik, ia berharap anak-anak mudah berinteraksi, beradaptasi, dan memiliki masa depan yang baik untuk bangsa dan negara.

Pada peringatan Hardiknas 2026 ini, Pemprov Jateng memang sengaja memilih SMKN 1 Kedawung, Kabupaten Sragen. Sebab, sekolah ini memiliki program studi unggulan, antara lain budi daya tanaman pangan (hortikultura) dan budi daya tanaman perkebunan (agribisnis pertanian). Hal ini sejalan dengan peta jalan (road map) pembangunan Jawa Tengah 2026, yakni swasembada pangan untuk ketahanan pangan nasional.

Baca juga : Ahmad Luthfi Temui Massa Aksi Buruh, Serap Semua Aspirasi

“SMKN 1 Kedawung ini mempunyai kebun sebagai role model ketahanan pangan. Ada kelengkeng, jeruk, durian, jambu, dan sebagainya yang sebagian sudah menjadi konsumsi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi juga menyerahkan sejumlah penghargaan dan beasiswa. Di antaranya penghargaan Satyalencana Karya Satya atau tanda kehormatan dari Presiden RI kepada guru PNS yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun atau lebih.

Selanjutnya, penghargaan bagi insan pendidikan berprestasi nasional diberikan kepada dua pelajar yang meraih medali emas Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) tahun 2025. Pertama, Muhammad Azka Abdurrahman, pelajar SMA Science Plus Baitul Qur’an Boarding School Kabupaten Sragen, yang meraih medali emas untuk cabang lomba Teknologi Digital. Kedua, Naila Aini Bahri dari SMA Unggulan Rushd Kabupaten Sragen yang meraih medali emas cabang lomba Wirausaha Sosial.

Kepala SMKN 1 Kedawung, Fahmi Khoiruman, mengatakan sekolahnya fokus pada program keahlian budi daya pertanian. Kehadiran SMKN yang fokus pada pendidikan pertanian tersebut dapat mendukung ketahanan pangan nasional.

Program keahlian yang dimiliki antara lain budi daya tanaman pangan (hortikultura), budi daya tanaman perkebunan (agribisnis pertanian), agribisnis ternak atau budi daya ternak, agribisnis perikanan, agribisnis pengolahan hasil pertanian, usaha pertanian terpadu, serta keahlian kuliner atau tata boga.

“Kita lengkap. Jadi untuk memenuhi hajat hidup orang banyak itu adalah pangan. Kita siapkan di sini. Dengan adanya program MBG juga menyuplai buah-buahan, telur, dan ikan,” katanya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Jadi Tulang Punggung Sektor Industri, DPRD Jepara Siap Kawal Aspirasi Buruh

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA — Memperingati May Day atau Hari Buruh, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyerukan seluruh pihak, terutama pengusaha dan pemerintah daerah, untuk memprioritaskan nasib serta kesejahteraan buruh.

Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Agus Sutisna, mengatakan seruan itu ia sampaikan sebagai wujud penghormatan atas kontribusi tenaga kerja dalam menggerakkan roda perekonomian di Bumi Kartini.

Terlebih, menurutnya buruh memiliki peran strategis sebagai tulang punggung sektor industri, mulai dari perikanan, furnitur, industri manufaktur, hingga pariwisata.

Sehingga, pemenuhan hak-hak buruh seperti upah layak, jaminan keselamatan kerja, serta kepastian kontrak kerja harus menjadi agenda utama.

“Hari May Day adalah momen penting untuk mengingatkan kita semua bahwa di balik kemajuan ekonomi daerah, ada perjuangan buruh yang sering kali tidak terlihat. Saya meminta Pemerintah Kabupaten Jepara dan seluruh pelaku usaha untuk benar-benar memprioritaskan nasib buruh. Jangan sampai kesejahteraan mereka terabaikan hanya karena efisiensi modal,” ujar Agus kepada Betanews.id, Jumat (1/5/2026).

Baca juga : Peringati May Day, 800 Buruh Jepara Turun ke Jalan Tuntut UU Ketenagakerjaan Baru

Agus mengaku akan berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan regulasi yang berpihak kepada buruh melalui fungsi legislasi dan pengawasan.

Pihaknya juga membuka ruang dialog seluas-luasnya antara serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang atas berbagai persoalan ketenagakerjaan.

“Kami siap menjadi jembatan aspirasi. Semoga May Day tahun ini menjadi titik balik bagi kebijakan yang lebih pro-buruh dan berkeadilan,” ujarnya.

Di Kabupaten Jepara, peringatan Hari Buruh dilakukan dengan mengadakan aksi sosial yang dipusatkan di Lapangan Pantai Bandengan.

Aksi itu berupa senam bersama, bersih-bersih pantai, santunan sosial kepada Yayasan Bina Insani Jepara dan Yayasan Putri Aisyiyah Jepara, serta donor darah.

Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, mengatakan aksi tersebut menjadi simbol kebersamaan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis.

Sinergi itu dibutuhkan di tengah ketidakpastian ekonomi global agar tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan produktif.

“Kita ingin hubungan industrial di Jepara tetap guyub dan saling menguatkan,” ujarnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Ahmad Luthfi Temui Massa Aksi Buruh, Serap Semua Aspirasi

Penulis
Kholistiono
-
0

BETANEWS.ID, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung menemui para buruh dan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional 2026, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jumat, 1 Mei 2026.

Aksi tersebut merupakan salah satu cara para buruh untuk memperingati May Day. Di daerah lain juga ada beragam kegiatan yang digelar oleh serikat buruh dan serikat pekerja. Di antaranya gerak jalan dan jalan sehat, anjangsana, hiburan, orasi menyampaikan pendapat dan lainnya. Semua telah diakomodir dan dihargai karena serikat pekerja dan serikat buruh adalah investasi bagi pembangunan di Jawa Tengah.

“Terima kasih bahwa pelaksanaan May Day di 35 kabupaten/kota berjalan tertib dan aman. Rasa aman merupakan salah satu investasi di Jawa Tengah. Rasa aman ini akan menambah kepercayaan publik terhadap Jawa Tengah,” kata Gubernur Luthfi saat berbicara di depan massa aksi.

Luthfi menyatakan, peringatan May Day bukan hanya kegiatan seremonial. Melalui momentum ini, para buruh mengawal hak dan kewajibannya.

Pemprov Jateng juga telah membuat program yang berpihak kepada buruh, di antaranya ratusan koperasi karyawan dan daycare telah terbentuk. Koperasi itu digunakan untuk mempermudah buruh mendapatkan kebutuhan pokok yang terjangkau.

Selain itu ada insentif biaya transportasi menggunakan Trans Jateng. Lalu ada insentif perumahan buruh yang juga menjadi program pemerintah pusat.

Baca juga : Ikut Peringati May Day, Ahmad Luthfi Sebut Buruh Adalah Pahlawan Ekonomi

“Buruh adalah embrio dalam membangun Jawa Tengah. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya. Selamat Hari Buruh Internasional. Semoga buruh kita satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama-sama. Hidup Buruh!” katanya.

Tidak hanya turun menyapa langsung massa aksi, Ahmad Luthfi juga menerima sejumlah perwakilan buruh untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung.

“Semua saya terima, saya akomodir, saya berikan semangat. Kita punya desk tenaga kerja, punya Polda Jateng yang siap mengawal, berikut penegakan hukum apabila terjadi hak dan kewajiban buruh yang tidak terpenuhi,” katanya.

Sementara itu, dalam dialog dengan perwakilan buruh dan mahasiswa, Ahmad Luthfi menyerap berbagai aspirasi. Di antaranya kompensasi PHK dari perusahaan, masalah fasilitas jalan yang dilewati buruh ke tempat kerja, dan angkutan antar-jemput perusahaan padat karya, penghapusan sistem outsourcing, penegasan aturan terkait tenaga kerja disabilitas di perusahaan dan BUMD, peningkatan pengawasan terhadap perusahaan media, pendidikan murah bagi anak-anak buruh, serta tuntutan dari mahasiswa terkait rencana penghapusan prodi yang tidak sesuai kebutuhan industri.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Berharap Bukan Janji Manis, Buruh Jepara Ingatkan Pemkab Tak Lupa UMSK 2027

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0
oplus_0

BETANEWS.ID, JEPARA – Serikat buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jepara Raya mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara agar tidak lupa terkait janji pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Jepara tahun 2027.

Ketua FSPMI Jepara Raya, Yopy Priambudi, mengatakan hal tersebut turut menjadi salah satu poin tuntutan dalam aksi peringatan May Day atau Hari Buruh yang dilakukan oleh aliansi buruh se-Jawa Tengah di Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jumat (1/5/2026).

Yopy menjelaskan, dari FSPMI Jepara Raya terdapat empat poin tuntutan. Dua di antaranya merupakan isu nasional, yaitu pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru serta menolak upah murah dan menghapus outsourcing.

“Untuk isu di daerah, realisasikan daycare dan rapat depekab (Dewan Pengupahan Kabupaten) untuk membahas UMSK Jepara 2027,” sebut Yopy saat ditemui di depan PT SAMI-JF, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.

Sesuai hasil kesepakatan rapat Depekab Jepara pada tahun 2025, Pemkab Jepara tidak mengusulkan UMSK Jepara tahun 2026. Usulan itu juga sudah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai gantinya, sesuai hasil kesepakatan, usulan UMSK Jepara tahun 2027 akan mulai dibahas pada bulan Juni tahun ini.

Baca juga : Peringati May Day, 800 Buruh Jepara Turun ke Jalan Tuntut UU Ketenagakerjaan Baru

Hal tersebut dilakukan karena pembahasan terkait UMSK membutuhkan waktu yang panjang dan memiliki poin yang lebih detail dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sehingga, Yopy berharap hasil kesepakatan tersebut bisa terealisasi.

“Jangan semena-mena UMSK di tahun 2026 tidak ada, lalu diiming-imingi akan dibahas di bulan Juni. Harapan kami, Pemkab Jepara bukan hanya lip service (janji manis), tetapi ingin merealisasikan apa yang sudah menjadi kesepakatan,” ucap Yopy.

Lebih lanjut, Yopy mengatakan pihaknya juga sudah menemui Bupati Jepara, Witiarso Utomo, untuk mengingatkan terkait pembahasan UMSK Jepara 2027.

Saat itu, menurut Yopy, Wiwit merespons dengan baik terkait janji kesepakatan tersebut. Hanya saja, kewenangan untuk membahas UMSK berada di Ketua Depekab Jepara, yaitu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans).

“Harapan kami Bupati juga menekan Kepala Disnaker agar membuat undangan untuk membahas kembali UMSK, supaya UMSK di tahun 2027 ini ada dan tidak ada alasan kembali dari Pemkab untuk tidak ada waktu membahas upah sektoral,” tegasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Buruh Kudus Serukan Tiga Tuntutan, Soroti UU Ketenagakerjaan hingga Industri Rokok

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Momentum Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026 dimanfaatkan Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Kudus untuk menyampaikan sejumlah aspirasi strategis kepada pemerintah.

Ketua DPC KSPSI Kabupaten Kudus, Andreas Hua, menegaskan ada tiga poin utama yang menjadi tuntutan pekerja, yakni pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, keberpihakan pemerintah terhadap industri padat karya, serta penolakan terhadap sejumlah wacana kebijakan di sektor industri rokok.

“Dalam momentum May Day ini, kami mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengambil langkah nyata terkait pembentukan UU Ketenagakerjaan yang baru yang lebih aspiratif dan melindungi hak pekerja,” katanya usai melakukan aksi bersih-bersih pada perayaan May Day di kawasan Balai Jagong, Jumat (1/5/2026).

Ia menjelaskan, tuntutan tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pemerintah dan DPR untuk menyusun undang-undang ketenagakerjaan baru dalam waktu dua tahun.

Menurutnya, regulasi yang ada saat ini dinilai masih bermasalah, terutama terkait pemenuhan hak dasar pekerja seperti pengupahan layak, pesangon, hingga mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga : May Day 2026 di Kudus, Bupati Ajak Buruh Perkuat Kolaborasi dan Jaga Kondusivitas

“Harus ada kepastian hukum yang komprehensif dan berpihak pada pekerja, tetapi juga tetap mendukung dunia usaha,” tegasnya.

Selain itu, KSPSI Kudus juga menyoroti kondisi industri padat karya yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Padahal, sektor ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di daerah.

Dari total 92.969 pekerja yang tergabung dalam KSPSI Kudus, sekitar 82 persen bekerja di sektor padat karya seperti rokok, tekstil, elektronik, dan percetakan.

“Kami menyambut baik arahan presiden terkait pentingnya industri padat karya. Namun, sampai sekarang belum ada kebijakan nyata yang benar-benar dirasakan pekerja,” katanya.

Pihaknya juga menyinggung belum jelasnya penyelesaian pesangon bagi pekerja terdampak kasus di PT Sritex, yang dinilai sebagai bukti lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap buruh.

Pada poin ketiga, KSPSI Kudus secara tegas menolak dua wacana kebijakan di industri hasil tembakau, yakni rencana penambahan “layer” baru dalam tarif cukai rokok serta pembatasan kadar nikotin dan tar.

Menurut Andreas, kebijakan layer baru berpotensi mengancam keberlangsungan industri sigaret kretek tangan (SKT), yang selama ini menjadi penopang utama tenaga kerja di Kudus.

“Sekitar 80 persen dari 72 ribu lebih pekerja di industri rokok Kudus bekerja di sektor SKT. Jika kebijakan ini diterapkan, mereka terancam kehilangan pekerjaan,” jelasnya.

Sementara itu, rencana pembatasan kadar nikotin maksimal 1 mg dan tar 10 mg dinilai tidak realistis untuk produk rokok kretek yang menggunakan bahan baku tembakau dan cengkeh.

“Jika aturan ini diterapkan, bisa mematikan industri kretek, khususnya SKT,” imbuhnya.

Atas berbagai persoalan tersebut, KSPSI Kudus menyatakan siap melakukan aksi lanjutan sebagai bentuk penolakan.

“Kami akan menyuarakan aspirasi ini melalui berbagai cara, termasuk aksi unjuk rasa, sesuai kemampuan kami,” terangnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jadwal Berubah, Dua Kloter Haji Kudus Berangkat Dini Hari Selasa

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Rencana pemberangkatan jemaah calon haji (calhaj) asal Kabupaten Kudus mengalami sedikit perubahan. Hal tersebut disebabkan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang mengubah jadwal penerbangan.

Setidaknya ada dua dari lima kelompok terbang (kloter) yang mengalami perubahan jadwal, yakni kloter 42 dan 43. Sementara itu, untuk kloter 40, 41, dan 44 jadwal penerbangannya masih sama seperti semula.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Masruroh, menyampaikan bahwa jadwal penerbangan ke Tanah Suci dari Embarkasi Solo (SOC) untuk kloter 42 semula dijadwalkan pada Selasa (5/5/2026) pukul 21.45 WIB, berubah menjadi Rabu (6/5/2026) pukul 00.45 WIB. Dengan perubahan jadwal ini, calhaj kloter 42 akan tiba di Madinah pada 6 Mei 2026 pukul 09.30 WAS (Waktu Arab Saudi).

“Karena adanya perubahan jadwal penerbangan ini, maka jadwal masuk asrama juga berubah. Untuk jemaah calon haji kloter 42 semula dijadwalkan masuk Asrama Haji Donohudan pada pukul 19.00 WIB, Senin (4/5/2026), menjadi pukul 06.00 WIB, Selasa (5/5/2026),” katanya, Rabu (29/4/2026).

Baca juga : Kisah Haru Kuli Panggul Kudus, Gigih Menabung hingga Bisa Naik Haji

Sementara itu, untuk kloter 43 yang semula dijadwalkan masuk asrama pukul 06.00 WIB, Selasa (5/5/2026), berubah menjadi pukul 09.00 WIB di hari yang sama. Jemaah calhaj kloter 43 SOC semula dijadwalkan terbang ke Tanah Suci pukul 00.45 WIB, Rabu (6/5/2026), berubah menjadi pukul 09.00 WIB pada tanggal yang sama.

Jemaah calhaj kloter 43 dijadwalkan tiba di Madinah pada 6 Mei 2026 pukul 14.30 WAS.

Dengan demikian, perubahan keberangkatan calhaj asal Kudus dari Pendapa juga ikut berubah. Kloter 42 yang semula dilepas bupati di Pendapa pada Senin (4/5/2026), menjadi Selasa (5/5/2026) pukul 00.15 WIB. Sementara itu, kloter 43 berangkat dari Pendapa Kabupaten Kudus pada Selasa (5/5/2026) pukul 03.00 WIB.

Ia menegaskan bahwa perubahan jadwal tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Senior Manager PT Garuda Indonesia Tbk Hajj Operation & Services Division Head Nomor: GARUDA/JKTNHH/20017/2016 tertanggal 29 April perihal pembaruan jadwal penerbangan haji tahun 2026.

Sementara itu, Sekretaris P4H JHK/IPHI Kabupaten Kudus, Alex Fahmi, menuturkan bahwa perubahan jadwal keberangkatan calhaj Kudus telah disusun ulang. Hal itu dilakukan mengingat adanya perubahan penerbangan yang terjadi pada kloter 42 dan 43.

Kloter 42 yang menggunakan pesawat GIA 6142 dijadwalkan masuk Pendapa Kabupaten Kudus pada Selasa (5/5/2026) pukul 00.15 WIB. Sedangkan kloter 43 dengan pesawat GIA 6143 akan masuk pendapa pada Selasa (5/5/2026) pukul 03.00 WIB.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Ribuan Warga Kudus Suspek TBC, Gaya Hidup Jadi Biangnya

Penulis
Rabu Sipan
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Kasus tuberkulosis (TBC) di Indonesia masih menjadi perhatian serius pemerintah. Indonesia bahkan menempati posisi kedua dengan jumlah kasus terbanyak di dunia setelah India.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka penyebaran penyakit ini. Salah satunya melalui program skrining masif hingga ke tingkat daerah.

Di Kabupaten Kudus, Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat sebanyak 5.991 warga terdeteksi sebagai suspek TBC. Data tersebut merupakan hasil skrining cek kesehatan gratis (CKG) hingga Maret 2026.

Angka itu menunjukkan tingginya potensi penyebaran penyakit menular di masyarakat. Temuan tersebut juga melampaui target awal deteksi yang ditetapkan sebanyak 4.281 suspek.

Kepala Dinas Kesehatan Kudus, Abdul Hakam, mengatakan capaian ini menjadi indikator efektivitas skrining dini. Menurutnya, semakin banyak kasus ditemukan, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan.

Baca juga : Cegah Keracunan, DKK Kudus Imbau Agar MBG Dikonsumsi Tak Lewat 4 Jam Sejak Disajikan

“TBC tidak hanya menyerang kelompok usia tertentu. Penyakit ini juga mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda,” ujar Hakam saat ditemui di halaman Pendopo Kudus, belum lama ini.

Hakam menuturkan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius, karena selama ini kelompok muda dianggap lebih tahan terhadap penyakit menular. Padahal, gaya hidup menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kerentanan terhadap TBC.

“Kerentanan masyarakat Kudus terhadap TBC dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pola hidup tidak sehat, kebiasaan merokok, hingga pola makan dan aktivitas harian yang kurang mendukung kesehatan,” bebernya.

Ia mengungkapkan, Dinas Kesehatan juga menyoroti gaya hidup anak muda yang dinilai berisiko. Kebiasaan berkumpul di ruang tertutup dengan ventilasi buruk hingga rendahnya kesadaran menjaga kesehatan turut memicu penyebaran.

Selain itu, lanjutnya, kasus TBC di lingkungan pondok pesantren di sejumlah daerah menjadi perhatian. Salah satunya terjadi di Purbalingga, yang kini menjadi bahan evaluasi bagi Kudus.

“Hal itu menjadi perhatian kami untuk ke depan melakukan skrining ke pesantren. Langkah ini penting untuk mencegah penularan lebih luas,” tuturnya.

Hakam menyampaikan, Dinkes Kudus berencana melakukan skrining langsung ke lebih dari 200 pondok pesantren mulai bulan depan. Upaya ini ditujukan untuk mendeteksi gejala TBC sejak dini di kalangan santri.

“Langkah tersebut sekaligus mendukung target eliminasi TBC nasional pada 2030. Pemerintah daerah akan mengoptimalkan pemeriksaan intensif dan pencegahan berkelanjutan,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -
1...8910...1,982Halaman 9 dari 1,982