Beranda blog Halaman 10

Peringati May Day, 800 Buruh Jepara Turun ke Jalan Tuntut UU Ketenagakerjaan Baru

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA — Sebanyak 800 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jepara Raya memilih melakukan aksi turun ke jalan pada peringatan May Day atau Hari Buruh pada Jumat (1/5/2026).

Berangkat dari depan PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia–Jepara Factory (SAMI JF), Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, ratusan buruh tersebut bertolak ke Kota Semarang untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah, bersama serikat buruh dari FSPMI se-Jawa Tengah.

Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Jepara Raya, Yopy Priambudi, menyebutkan pada aksi di Jawa Tengah hari ini terdapat empat dari delapan tuntutan yang akan disampaikan kepada DPRD Jawa Tengah.

“Yang pertama, kami meminta segera disahkan UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan MK Nomor 168 Tahun 2023,” kata Yopy saat ditemui di depan PT SAMI-JF.

Putusan tersebut berisi bahwa DPR dan pemerintah harus melakukan perbaikan pada UU Cipta Kerja, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023, yang digugat oleh Partai Buruh sebelum Oktober 2026.

Tuntutan kedua adalah meminta agar sistem outsourcing dihapus dan menolak upah murah. Dua tuntutan tersebut, menurut Yopy, merupakan isu nasional yang menjadi perhatian buruh.

“Untuk di daerah, ada dua hal yang juga akan kami sampaikan, yaitu realisasi daycare dan rapat dewan pengupahan untuk membahas UMSK Jepara 2027,” sebutnya.

Terkait penyediaan daycare atau tempat penitipan anak bagi pekerja pabrik, Yopy mengatakan bahwa di Kabupaten Jepara tuntutan tersebut sudah disambut baik oleh pemerintah daerah.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga dapat mendorong pemerintah daerah di 35 kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah untuk mendukung terwujudnya daycare di lingkungan pekerja.

“Empat isu yang hari ini kami bawa sebelumnya sudah kami sampaikan saat Pra May Day pada 16 April lalu. Hari ini akan kami kawal agar diwujudkan dalam surat dengan kop resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk disampaikan ke DPR RI,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

May Day 2026 di Kudus, Bupati Ajak Buruh Perkuat Kolaborasi dan Jaga Kondusivitas

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus melakukan kurve atau kerja bakti membersihkan kawasan Balai Jagong, Jumat (1/5/2026). Kegiatan itu merupakan bentuk aksi dalam memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, bersama jajaran Forkopimda dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, ASN, hingga serikat buruh. Tak hanya bersih-bersih lingkungan, KSPSI Kabupaten Kudus juga menyampaikan beberapa aspirasi terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai sebagai langkah positif dalam memperkuat kolaborasi antara pekerja, pemerintah, hingga seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya kegiatan positif tersebut, iklim kerja dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

“Kegiatan ini menjadi wujud kebersamaan dalam membangun Kudus. Sinergi yang terjalin dengan baik akan menjaga kondusivitas daerah, sehingga iklim kerja dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar,” ujar Bupati Kudus.

Baca juga : May Day 2026, Buruh Kudus Pilih Bersih-Bersih Balai Jagong hingga Tolak Layer Baru Rokok

Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan oleh para pekerja sebagai bagian dari dinamika pembangunan. Nantinya, aspirasi tersebut dapat diteruskan maupun dikoordinasikan dengan para pemangku kebijakan.

“Aspirasi yang disampaikan akan kami terima dan tindak lanjuti sesuai mekanisme yang ada. Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KSPSI Kabupaten Kudus, Andreas Hua, berharap adanya kebijakan yang berpihak pada pekerja sekaligus tetap adil bagi pengusaha, serta perhatian berkelanjutan dari pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja. Menurutnya, kebijakan yang berpihak kepada pekerja dapat menjaga hubungan antara pekerja dengan perusahaan tetap harmonis.

“Kami berharap ke depan lahir aturan yang berpihak pada pekerja namun tetap adil bagi pengusaha. Selain itu, perhatian pemerintah terhadap pekerja juga sangat kami harapkan agar hubungan industrial tetap harmonis,” ungkapnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Usai Viral Pungutan Rp 100 Ribu, Bupati Kudus Perintahkan Pembubaran Lapak “Sekretariat” PKL CFD

Penulis
Rabu Sipan
-
0
Masyarakat membanjiri Jalan A Yani saat CFD Kudus sebelum pandemi. Foto: Dokumentasi betanews.id

BETANEWS.ID, KUDUS – Polemik dugaan pungutan Rp100 ribu di kawasan Car Free Day (CFD) Kudus berujung pada tindakan tegas pemerintah daerah. Bupati Kudus Sam’ani Intakoris memerintahkan pembongkaran lapak yang disebut sebagai sekretariat paguyuban PKL di Jalan Ahmad Yani.

Langkah tersebut diambil setelah video terkait pungutan kepada pedagang ramai diperbincangkan di media sosial. Pemerintah daerah menilai praktik itu berada di luar ketentuan retribusi resmi.

Pemkab Kudus menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pungutan liar dalam bentuk apa pun. Penegakan aturan akan dilakukan tanpa memandang pihak yang terlibat.

“Tidak ada toleransi bagi ormas maupun paguyuban yang melanggar. Kalau terbukti, silakan diproses sesuai hukum,” ujar Sam’ani belum lama ini.

Area yang menjadi sorotan berada di Jalan Ahmad Yani, yang rutin digunakan untuk CFD setiap Minggu pagi. Di lokasi tersebut terdapat lapak yang selama ini dianggap sebagai sekretariat paguyuban pedagang.

Baca juga : Bupati Kudus Ajukan DAK 2027 ke Kemenkes, Fokus Penguatan RSUD dan RS Baru

Sejumlah pedagang disebut diminta membayar iuran sebesar Rp100 ribu untuk menempati area itu. Praktik ini kemudian memicu reaksi publik setelah videonya menyebar luas.

Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus langsung bergerak menindaklanjuti instruksi bupati. Koordinasi dilakukan bersama paguyuban serta Inspektorat untuk menelusuri persoalan tersebut.

Dari hasil pertemuan, disepakati bahwa lapak tersebut tidak lagi berstatus sebagai area khusus paguyuban. Ke depan, lokasi itu dibuka untuk digunakan secara umum.

Kepala Bidang PKL Dinas Perdagangan Kudus, Agus Sumarsono, menyebut persoalan yang terjadi sudah diselesaikan secara internal. Ia memastikan masyarakat kini dapat memanfaatkan lokasi tersebut tanpa pembatasan.

“Sudah kami bahas bersama paguyuban dan inspektorat. Jadi nanti siapa pun bisa menggunakan lahan itu,” ujarnya.

Agus mengaku baru mengetahui adanya pungutan di luar retribusi resmi tersebut. Ia menegaskan bahwa ketentuan yang berlaku hanya mengenakan tarif Rp2 ribu per meter per hari.

“Saya juga baru menjabat di bidang ini, jadi baru tahu soal iuran tambahan itu,” katanya.

Pengawasan terhadap aktivitas pedagang di area CFD akan diperketat. Seluruh PKL di Jalan Ahmad Yani dan Jalan dr. Ramelan akan dikenakan tarif yang sama sesuai aturan daerah.

Saat ini, jumlah pedagang di kawasan CFD Jalan Ahmad Yani tercatat sekitar 300 orang. Sementara di Jalan dr. Ramelan terdapat sekitar 285 pedagang.

Penataan juga akan dilakukan melalui evaluasi keaktifan pedagang. Mereka yang tidak berjualan selama empat kali berturut-turut akan dikeluarkan dari daftar.

Di sisi lain, Ketua Paguyuban PKL CFD Kudus, Yanuar Hilmi, menyebut polemik tersebut terjadi karena miskomunikasi. Ia menegaskan kejadian dalam video bukan peristiwa baru.

Menurutnya, rekaman tersebut berasal dari kejadian pada September 2025. Video itu kembali viral setelah diunggah ulang belakangan ini.

“Intinya ada kesalahpahaman. Itu bukan kejadian baru, melainkan peristiwa lama yang diangkat lagi,” ujarnya.

Yanuar juga menjelaskan bahwa sosok berinisial Y dalam video bukan bagian dari pedagang resmi CFD. Yang bersangkutan disebut tidak memiliki lapak tetap di lokasi tersebut.

“Dia bukan pedagang CFD dan tidak punya lapak. Hanya ingin menggunakan lapak sekretariat,” jelasnya.

Ia menambahkan, lapak yang berada di Jalan dr. Ramelan dan depan Toko Sidodadi memang dikelola paguyuban. Penggunaannya diperbolehkan dengan kesepakatan internal.

“Iuran yang dimaksud merupakan kas bersama bagi pengguna lapak tersebut. Besarannya tidak bersifat tetap dan ditentukan melalui kesepakatan,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Ikut Peringati May Day, Ahmad Luthfi Sebut Buruh Adalah Pahlawan Ekonomi

Penulis
Kholistiono
-
0

BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi bersama ribuan buruh dari berbagai daerah memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, dengan kegiatan jalan sehat di Alun-Alun Bung Karno, Ungaran, Kabupaten Semarang, pada Jumat pagi, 1 Mei 2026.

Mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”, acara ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Sekretaris Daerah Sumarno, serta jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang.

Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para buruh.

Ia menegaskan, Hari Buruh bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum pengakuan atas perjuangan pekerja dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

Luthfi memaparkan, berkat kontribusi para pelaku ekonomi, termasuk para buruh, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 5,37 persen. Angka itu merupakan pencapaian yang berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh serikat pekerja dan buruh yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi, khususnya di wilayah Ungaran dan Jawa Tengah pada umumnya. Kalianlah pahlawan dalam rangka mengembangkan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Hidup buruh!” seru Gubernur di hadapan ribuan peserta.

Baca juga : Jadi Percontohan Nasional, Jateng Dinilai Paling Progresif Terapkan Ekosistem Halal

Ia juga memuji harmonisasi hubungan industrial yang terjalin antara pengusaha, pemerintah, dan pekerja di Jawa Tengah, yang dinilai menjadi kunci stabilitas ekonomi daerah.

Kemeriahan jalan sehat sepanjang 4 kilometer yang melintasi rute strategis mulai dari Jalan Sukun hingga Jalan Letjen Suprapto ini disambut antusias oleh para pekerja. Bagi mereka, pola peringatan dengan kegiatan positif seperti jalan sehat memberikan nuansa yang lebih tenang dan akrab.

Salah seorang buruh dari PT Semarang Garmen, Mardia mengaku senang bisa ikut acara tersebut. Menurutnya, aksi jalan sehat lebih memberikan rasa aman daripada turun ke jalan dengan tensi tinggi.

“Kami bangga bisa ikut jalan sehat begini. Kalau demo malah khawatir nanti dadi ambyar (berantakan). Lebih baik jalan sehat begini saja. Semoga ke depan buruh tambah sukses, jaya, dan selamat semua,” ujar dia.

Ia juga menambahkan bahwa di perusahaannya, perlindungan terhadap karyawan tetap terjaga dengan baik.

Senada dengan Mardia, Satrio Nugroho, buruh dari PT Bina Guna Kimia, berharap kemeriahan ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang dengan partisipasi yang lebih luas. Namun, ia tetap menitipkan pesan terkait kesejahteraan.

“Harapannya tentu semoga kenaikan gaji bisa lebih signifikan lagi ke depannya,” tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Kabupaten Semarang, Sumanta, melihat kegiatan ini sebagai titik awal penguatan kerja sama dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang melibatkan unsur pengusaha (Apindo), pekerja, dan pemerintah.

Sumanta menjelaskan serikat buruh di wilayahnya kini lebih mengedepankan jalur audiensi dan dialog langsung. Ia mencontohkan respons cepat pemerintah daerah dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun sebelumnya sebagai alasan mengapa aksi turun ke jalan mulai berkurang.

“Penyampaian aspirasi tidak harus selalu turun ke jalan kalau komunikasinya lancar. Kecuali kalau sudah buntu, tidak ada titik temu, baru kita bergerak. Tapi di Kabupaten Semarang, Pak Bupati cukup responsif terhadap tuntutan kami,” jelas Sumanta.

Meski demikian, Sumanta menegaskan bahwa perjuangan buruh belum usai. Saat ini, pihaknya tengah fokus memperjuangkan upah sektoral, khususnya untuk sektor garmen dan tekstil yang menjadi potensi terbesar di Kabupaten Semarang.

Acara yang berakhir kembali di Alun-Alun Bung Karno ini ditutup dengan pembagian berbagai hadiah menarik.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jadi Strategi Cetak Generasi Unggul, DPC Persagi Jepara Diminta Kawal Program MBG

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA – Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Ahli Gizi (DPC PERSAGI) Kabupaten Jepara resmi memiliki struktur kepengurusan organisasi yang baru untuk periode 2026–2031.

Dalam pelantikan yang digelar di Ballroom Lucca Residence, Jepara pada Minggu (26/4/2026), Nursiana Puspitaningtyas resmi dipercaya menahkodai DPC PERSAGI Jepara selama lima tahun ke depan.

Tyas mengatakan, pada periode kepemimpinannya kali ini, DPC Persagi Jepara diperkuat dengan lima bidang strategis yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak berbagai program perbaikan gizi di Kabupaten Jepara.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pengurus untuk tidak sekadar menjadi bagian dari struktur organisasi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam setiap program yang dijalankan.

“Jangan hanya hadir sebagai pengurus, tetapi hadirkan dampak,” katanya kepada Betanews.id, Kamis (30/4/2026).

Baca juga : Cegah Keracunan, DKK Kudus Imbau Agar MBG Dikonsumsi Tak Lewat 4 Jam Sejak Disajikan

Sementara itu, Ketua DPD PERSAGI Jawa Tengah, Bambang Supangkat, mengingatkan agar kepengurusan yang baru dapat bekerja lebih profesional serta menjunjung tinggi integritas.

“Tantangan gizi ke depan semakin kompleks, sehingga kontribusi Persagi di masyarakat harus bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Hadi Sarwoko, juga meminta agar DPC Persagi bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas, serta mengawal program-program pemerintah yang berkaitan dengan gizi masyarakat, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).

“MBG ini menjadi salah satu strategi unggulan dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan memperkuat ketahanan pangan di Jepara. Harapannya, Persagi bisa menjadi mitra untuk ikut mengawal,” pesannya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Karya Maestro Ukir Jepara Melenggang di Museum Nasional

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA – Karya seni dari para maestro ukir di Kabupaten Jepara kini mendapat panggung istimewa melalui pameran bertajuk “TATAH” yang digelar di Museum Nasional Indonesia pada 29 Mei hingga 5 Juli 2026.

Pameran tersebut membawa mahakarya ukiran Jepara keluar dari citra komoditas massal menuju panggung seni murni (fine art) bernilai tinggi.

Ketua Pelaksana TATAH 2026, Veronica Rompies, memberikan penghormatan khusus kepada para seniman di akar rumput. Di balik gemerlapnya pameran di Jakarta, ada para penjaga warisan yang bekerja tanpa sorotan kamera.

“Di sudut-sudut desa di Jepara, ada tangan-tangan pengukir yang konsisten berkarya karena cintanya pada seni ukir. Meski nama mereka tidak selalu dikenal, tidak selalu didengar. Kepada mereka sesungguhnya kita memiliki utang,” tutur Veronica kepada Betanews.id, Kamis (30/4/2026).

Veronica berharap pameran ini bisa membawa dampak konkret yang tidak berhenti pada seremoni semata.

“Kami berharap dampak TATAH tidak hanya berhenti pada decak kagum, namun dapat dirumuskan menjadi sebuah sistem yang membuahkan solusi nyata untuk kelayakan, keberlanjutan, dan kesejahteraan para pahlawan ukir, penjaga warisan yang namanya tidak selalu kita kenal,” ujarnya.

Baca juga: Enam Budaya Jepara Diusulkan Jadi WBTb, Mulai dari Adat Pernikahan hingga Kirab Dewa

Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, saat mengunjungi pameran tersebut menyoroti pencapaian artistik dan akar sejarah tradisi ukir yang begitu panjang.

“Seni ukir Jepara ini sudah berakar panjang di dalam sejarah kita. Paling tidak beberapa ratus tahun, bahkan lebih dari 500 tahun. Dan diawali dari ukiran-ukiran yang ada di Masjid Mantingan,” kata Fadli.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan karya-karya yang dipamerkan menunjukkan tingkat keterampilan yang luar biasa. Ia berharap pameran ini membuka mata masyarakat luas bahwa talenta seniman Indonesia juga unggul pada medium kayu, bukan hanya di atas kanvas.

Sementara itu, kurator pameran, Suwarno, menjelaskan makna mendalam di balik pemilihan tajuk Suluk–Sulur–Jepara yang dirancang selama satu tahun terakhir.

“Seni ukir bukan hanya persoalan kepiawaian keterampilan, tetapi juga soal pengetahuan, laku, bahkan laku asketik—pertapaan estetik dalam mengkreasi bentuk,” jelas Suwarno.

Ia menegaskan, pengunjung tidak akan menemukan produk yang sekadar melayani pesanan konsumen industri. “Sesungguhnya Bapak Ibu nanti akan menemukan seniman-seniman pada level maestro yang bekerja dan berkarya atas dorongan ekspresi pribadi,” terangnya.

Hal senada ditegaskan oleh Bupati Jepara, Witiarso Utomo. Ia menyebut tatah atau alat pahat bukan sekadar perkakas, melainkan entitas spiritual.

“Tatah adalah perpanjangan tangan, bahkan perpanjangan laku spiritual dan jiwa para pengukir. Dari setiap ketukannya, lahir karya yang tidak hanya indah, tetapi juga sarat makna,” kata Wiwit.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Dispertan Kudus Kembali Kembangkan Tembakau Srumpung, Tahun Ini Bina Dua Wilayah

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus kembali mengembangkan budidaya tembakau jenis srumpung di wilayah Kudus. Program ini didukung anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp500 juta, yang juga dialokasikan untuk pelatihan petani tembakau.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan, Isnuroso, mengatakan bahwa tahun ini pengembangan tanaman tembakau difokuskan di dua wilayah, yakni Desa Kaliwungu dan Desa Gulang. Menurutnya, dua wilayah tersebut merupakan perluasan lahan tanaman tembakau, mengingat pada tahun sebelumnya pengembangan dilakukan di Menawan dan Klumpit.

“Untuk tahun ini, target penanaman dua hektare, karena kesanggupan petani sementara baru satu hektare. Ke depan direncanakan bisa berkembang hingga enam hektare,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/4/2026).

Menurut Isnuroso, jenis tembakau yang dikembangkan adalah srumpung karena dinilai cocok dengan kondisi geografis Kudus, khususnya di dataran rendah.

“Jenis ini cocok untuk lahan dengan kondisi tanah yang tidak terlalu banyak air, sehingga lebih sesuai dengan karakter wilayah di Kudus,” jelasnya.

Baca juga : Kirab Manten Tebu Tandai Dimulainya Musim Giling PG Rendeng 2026, Ini Targetnya

Pemilihan varietas tersebut juga dilakukan melalui koordinasi dengan pihak industri, seperti Djarum dan Sadana, guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pasar dan kecocokan tanah.

Sebagai bagian dari program pengembangan, Dispertan Kudus akan menggelar pelatihan bagi petani pada 7 Mei 2026. Pelatihan tersebut menghadirkan praktisi langsung agar petani mendapatkan pengetahuan teknis yang tepat, mulai dari penyemaian hingga pascapanen.

“Pelatihan ini penting agar petani siap, baik dari sisi teknik tanam maupun pengelolaan hasil,” katanya.

Untuk pemasaran, hasil panen nantinya akan didistribusikan melalui jaringan yang sudah ada, termasuk ke wilayah Demak dan Rembang. Meski demikian, Isnuroso mengakui masih ada tantangan, salah satunya terkait penyerapan hasil panen.

“Memang ada hasil yang sampai sekarang belum terjual. Ini menjadi evaluasi agar ke depan pengembangan tembakau bisa lebih terarah, baik dari sisi produksi maupun pemasaran,” ungkapnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Fitur Live Streaming Jadi Penyelamat Pedagang Pakaian di Pasar Tradisional Jepara

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA – Di tengah masifnya perkembangan pasar digital, pasar tradisional saat ini mulai ditinggalkan masyarakat. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah pembeli, terutama di toko pakaian.

Sebagai upaya untuk menyiasati hal tersebut, pedagang pakaian di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Jepara kini mulai memanfaatkan fitur live streaming agar usaha mereka tetap bertahan.

Salah satunya yaitu Intan Reza Melani (27), pemilik Toko Shabira Queen Fashion di Pasar Rakyat Bangsri, Jepara.

Intan bercerita, di keluarganya usaha berjualan pakaian di pasar tradisional sudah dilakukan secara turun-temurun.

Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, usaha toko pakaian milik ibunya dari tahun ke tahun semakin minim jumlah pembelinya.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan dirinya yang masih mampu bertahan setelah memanfaatkan fitur live streaming yang disediakan oleh aplikasi marketplace atau pasar digital.

Baca juga: Jumlah UMKM Kudus Tembus 18.600, Didominasi Usaha Makanan dan Minuman

“Alhamdulillah, kalau untuk anak muda (berjualan pakaian di pasar tradisional) sih masih enak. Tapi mohon maaf, kalau untuk orang tua memang agak susah,” tutur Intan saat ditemui di Pasar Rakyat Bangsri, Jepara pada Rabu (29/4/2026).

Terlebih, pola atau perilaku masyarakat saat berbelanja saat ini menurut Intan juga berubah. Ia mengungkapkan, banyak pembeli, terutama anak muda, yang kini enggan untuk masuk ke dalam pasar.

Sehingga, untuk menarik pembeli, selain memanfaatkan fitur live streaming, ia juga melayani pembeli yang berbelanja secara online.

“Kebiasaan pembeli sekarang sukanya COD, jadi beli lewat WA, terus COD di depan pasar. Kalau seperti itu, orang tua kan susah, jadi kalau yang jualan orang tua agak lumayan sepi,” ungkapnya.

Intan mengatakan, ia mulai memanfaatkan fitur live streaming sejak tahun 2021. Secara penjualan, jumlah barang yang terjual juga lebih banyak melalui online atau pasar digital.

“Lebih banyak online (penjualannya), perbedaannya 60:40,” sebutnya.

Selain itu, ia juga memiliki banyak pelanggan baru, terutama yang berasal dari daerah Bangsri, setelah memanfaatkan fitur live streaming.

“Saya punya pelanggan dari daerah Bangsri itu bukan karena jualan di pasar, tapi karena mereka lihat live di Shopee, lalu tahu nomor WhatsApp, kemudian baru mereka datang ke sini. Sebelumnya tidak tahu kalau saya jualan di pasar,” katanya.

Namun, meskipun jumlah pelanggannya lebih banyak berasal dari pasar online, Intan mengaku tetap membutuhkan pasar offline.

“Karena kadang orang ada yang lebih suka kalau bisa lihat langsung, jadi kalau buat saya, punya toko tetap butuh,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Bupati Kudus Ajukan DAK 2027 ke Kemenkes, Fokus Penguatan RSUD dan RS Baru

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2027 ke Kementerian Kesehatan RI. Usulan ini difokuskan untuk pengembangan RSUD dr. Loekmono Hadi dan pembangunan RSUD Sunan Muria.

Pengajuan tersebut disampaikan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris saat audiensi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Gedung Adhyatma Kemenkes, Rabu (29/4/2026). Audiensi juga diikuti Wakil Bupati Bellinda Birton dan jajaran.

Dalam pertemuan itu, Bupati Sam’ani memaparkan kebutuhan peningkatan layanan kesehatan di Kudus. Ia menekankan pentingnya akses dan mutu layanan yang merata bagi masyarakat.

“RSUD dr Loekmono Hadi saat ini masih membutuhkan peningkatan kapasitas layanan. Kebutuhan tersebut meliputi fasilitas dan tenaga medis spesialis,” ujar Sam’ani melalui siaran tertulisnya, Kamis (30/4/2026).

Untuk itu, lanjut Sam’ani, Pemkab Kudus mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp30,84 miliar. Anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan rumah sakit daerah tersebut.

“Selain itu, kami juga mengusulkan pembangunan RSUD Sunan Muria. Rumah sakit ini dinilai penting untuk menjangkau wilayah yang belum terlayani fasilitas kesehatan,” bebernya.

Baca juga : “Gadis Pingitan”, Film Dokumenter Inisiasi Bupati Sam’ani Bakal Pentas Bulan Depan

Ia mengungkapkan, ada tiga kecamatan yang menjadi perhatian, yakni Bae, Dawe, dan Gebog. Wilayah tersebut memiliki kepadatan penduduk tinggi serta angka rujukan lebih dari 16 ribu kasus.

“Pembangunan RSUD Sunan Muria menjadi kebutuhan mendesak untuk mendekatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit ini direncanakan bertipe C dengan kapasitas 105 tempat tidur,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, layanan unggulan yang disiapkan meliputi kesehatan ibu dan anak (KIA), paru, dan kanker. Pembangunan rumah sakit ini juga telah didukung dokumen perencanaan teknis.

“Estimasi kebutuhan anggaran fisik pembangunan RSUD Sunan Muria mencapai Rp218,26 miliar. Perencanaan tersebut telah disusun melalui Detail Engineering Design (DED),” sebutnya.

Sam’ani berharap pemerintah pusat dapat mendukung usulan DAK tersebut. Ia menilai penguatan layanan kesehatan merupakan investasi jangka panjang bagi masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik usulan Pemerintah Kabupaten Kudus. Ia mengapresiasi langkah penguatan layanan kesehatan yang dilakukan daerah.

“Kementerian Kesehatan pada prinsipnya mendukung upaya daerah yang meningkatkan akses dan mutu layanan. Dukungan akan diberikan sepanjang perencanaan dan kesiapan daerah dinilai matang,” ujarnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Kelayakan Pengelolaan Sampah Mulai Disusun, Libatkan Asing untuk Benahi Sampah di Kudus

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) saat ini tengah menyusun studi kelayakan pengelolaan sampah guna memperbaiki sistem dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut mengemuka dalam workshop selama dua hari yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang (Plt Kabid) Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada DPKPLH Kudus, Dyah Wendy Hartati menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama dengan pemerintah Swedia melalui Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Sanitasi.

“Ini rangkaian dari dukungan pembiayaan dan konsultasi dari pemerintah Swedia melalui Kementerian PUPR. Kabupaten Kudus menjadi salah satu penerima manfaatnya,” bebernya di sela kegiatan, Kamis (30/4/2026).

Dalam studi tersebut, konsultan melakukan analisis menyeluruh terkait kondisi pengelolaan sampah di Kudus saat ini, sekaligus merancang rencana pengembangan untuk 20 tahun ke depan. Rencana itu dibagi dalam tiga tahap, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Masing-masing tahap akan memuat langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam membenahi sistem pengelolaan sampah.

“Jadi nanti jelas, di jangka pendek harus apa, jangka menengah bagaimana, dan jangka panjangnya seperti apa,” jelasnya.

Pada hari pertama workshop, peserta diajak menggali berbagai persoalan pengelolaan sampah dari perspektif masing-masing. Selain itu, peserta juga diajak meninjau langsung kondisi tempat pemrosesan akhir (TPA) agar memahami kompleksitas persoalan di lapangan.

Baca juga : Atasi Masalah Lingkungan, BRIN Kenalkan BBM Berbahan Plastik di Jepara

“Hasilnya, banyak yang baru menyadari bahwa pengelolaan sampah itu tidak sederhana. Tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah, tapi perlu keterlibatan semua pihak,” ungkapnya.

Sementara pada hari kedua, peserta mendapatkan pemaparan dari konsultan terkait kebutuhan investasi dan logistik yang diperlukan untuk mencapai sistem pengelolaan sampah yang ideal.

Dari hasil analisis sementara, kondisi pengelolaan sampah di Kudus saat ini dinilai masih jauh dari ideal. Sejumlah aspek seperti pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan masih perlu ditingkatkan.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya.

“Teknologi secanggih apa pun tidak akan optimal tanpa pemilahan dari awal. Kalau tidak dipilah, biaya akan lebih besar dan alat juga cepat rusak,” tegasnya.

Untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang ideal, dibutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Berdasarkan kebutuhan semestinya, anggaran diperkirakan mencapai Rp20 hingga Rp30 miliar per tahun.

Namun, Wendy mengakui kemampuan keuangan daerah tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau hanya dari APBD, tidak mungkin kuat. Harus ada kolaborasi dengan swasta, serta dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi,” katanya.

Sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat, Pemkab Kudus juga menggandeng berbagai pihak, termasuk PKK dan Djarum Foundation, melalui program berbasis keluarga. Program ini mendorong setiap rumah tangga untuk mulai memilah dan mengelola sampah secara mandiri.

“Semua harus dimulai dari keluarga. Kalau dari rumah sudah terbiasa memilah sampah, beban di hilir akan jauh berkurang,” ujarnya.

Ke depan, hasil studi kelayakan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan dan program nyata di lapangan.

“Harapannya ini tidak hanya jadi kajian di atas kertas, tapi bisa diwujudkan menjadi sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di Kudus,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Belum Semua Terisi, Pemkab Jepara Buka Sewa Kios Kosong di Pasar Bangsri Baru

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA – Pasar Rakyat Bangsri Jepara resmi dipindah dari lokasi lama yang berada di dekat Terminal Bangsri ke lokasi baru yang berjarak sekitar satu kilometer ke arah selatan pada Rabu (29/4/2026).

Di lokasi Pasar Rakyat Bangsri Jepara yang baru, total terdapat 1.401 kios yang dibangun, dengan rincian kios keliling depan sebanyak 116 unit, kios dalam 688 unit, lapak kering 336 unit, lapak basah 180 unit, dan kios onderdil 84 unit.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Jepara, Anjar Jambore Widodo, mengatakan jumlah pedagang di Pasar Bangsri yang baru saat ini sebanyak 1.354 pedagang.

“Dari 1.354 pedagang (di pasar lama) semua sepakat untuk pindah,” kata Anjar saat ditemui usai peresmian perpindahan Pasar Bangsri.

Anjar melanjutkan, saat ini masih terdapat beberapa kios yang belum diisi pedagang. Rencananya, kios yang masih kosong itu nantinya akan disewakan agar menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jumlahnya berapa (kios yang masih kosong) masih kami data, tapi yang jelas sistemnya nanti kami sewakan, tidak dijual,” ujarnya.

Anjar menambahkan, pedagang yang menyewa kios nantinya hanya dibebani biaya retribusi yang akan ditagih oleh petugas pasar.

Selain itu, ia juga memastikan perpindahan pedagang dari pasar lama ke pasar baru bebas dari pungutan liar (pungli).

“Kami pastikan tidak ada satu pun pungli (dalam perpindahan pasar lama ke pasar baru),” tegasnya.

Sementara itu, Intan Reza Melani (27), salah satu pedagang pakaian bernama Shabira Queen Fashion, mengatakan saat pindah dari lokasi lama ke lokasi baru memang tidak ada biaya yang harus dibayar pedagang.

“Biaya lagi sih nggak ada, kalau yang lama punya satu kios ya dapatnya satu, kalau dua ya dapat dua. Tapi kalau misal mau nambah, ya harus beli atau ngontrak,” sebutnya.

Biaya sewa yang harus dibayar pedagang jika ingin menambah kios, Intan menyebutkan, yaitu sekitar Rp1 juta per tahun bagi pedagang lama. Sementara bagi pedagang baru yang namanya belum tercatat, sekitar Rp3–5 juta per tahun.

Sebagai pedagang lama, Intan berharap di lokasi yang baru saat ini pembeli yang datang ke pasar bisa jauh lebih banyak. Sebab, lokasinya juga lebih strategis dan lebih luas dibanding pasar yang lama.

“Lokasinya sih lebih enak di sini, lebih nyaman. Semoga yang beli nanti juga makin ramai,” harapnya.

Di Pasar Bangsri, Intan menempati dua kios. Saat ini, ia juga sudah memindahkan barang dagangannya dari pasar lama ke pasar baru. Kiosnya juga sudah ia renovasi sekitar satu bulan yang lalu, setelah masa pembagian kios.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Pertalite dan Pertamax di Sejumlah SPBU Kosong, Warga Kudus Kelimpungan

Penulis
Kartika Wulandari
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Sejumlah warga Kudus kelimpungan mencari bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Kamis (30/4/2026). Pasalnya, di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Kretek, BBM bersubsidi tersebut kosong.

Salah satu warga, Bakdo Samiono, mengaku sudah mencari Pertalite untuk kendaraannya sejak kemarin dan dilanjutkan hari ini. Namun, beberapa SPBU yang didatanginya kehabisan Pertalite.

“Saya sudah datang ke tiga SPBU, tapi Pertalitenya kosong. Di SPBU Jenderal Soedirman ini Pertamaxnya juga habis. Jadi belum bisa isi BBM,” ujar Samiono saat ditemui di SPBU Jenderal Soedirman depan eks Mapolsek Kudus Kota, Kamis (30/4/2026).

Dia menuturkan, kosongnya Pertalite sangat menyusahkan, khususnya masyarakat bawah. Sebab, selisih harga dengan bahan bakar nonsubsidi cukup lumayan.

“Harapannya stok Pertalite di SPBU ini selalu tersedia. Kasihan masyarakat kecil yang membutuhkan BBM bersubsidi tersebut,” sebutnya.

Baca juga : Cegah Keracunan, DKK Kudus Imbau Agar MBG Dikonsumsi Tak Lewat 4 Jam Sejak Disajikan

Warga lain, Ema Diah, terpaksa harus mengisi kendaraannya dengan Pertamax Turbo. Pasalnya, di SPBU Jenderal Soedirman depan eks Mapolsek Kudus Kota, Pertalite dan Pertamax kosong.

“Biasanya saya isi kendaraan dengan Pertamax, karena kosong jadi pakai Pertamax Turbo. Daripada tidak ada,” ujar Ema di lokasi yang sama sekitar pukul 07.30 WIB.

Dihubungi terpisah, pemilik SPBU Jenderal Soedirman seberang eks Mapolsek Kudus Kota, Adrian, mengatakan kekosongan BBM jenis Pertalite di SPBU-nya baru terjadi hari ini. Namun, pihaknya sudah melakukan pemesanan ke Pertamina.

“Kami sudah order ke Pertamina. Informasinya BBM jenis Pertalite masih dalam perjalanan menuju SPBU kami,” ujar Adrian melalui sambungan telepon, Kamis (30/4/2026).

Beberapa jam kemudian, Adrian mengirim pesan bahwa BBM jenis Pertalite sudah tersedia di SPBU Jalan Jenderal Soedirman, tepatnya di seberang eks Mapolsek Kudus Kota. Ia menyebutkan pasokan tersebut tiba sekitar pukul 09.30 WIB.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Delapan Tahun Menunggu, 1.354 Pedagang di Pasar Bangsri Jepara Akhirnya Pindah ke Pasar Baru

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA — Pasar Rakyat Bangsri, Jepara, yang sebelumnya berada di dekat Terminal Bangsri, akhirnya resmi dipindah ke lokasi baru yang berjarak sekitar satu kilometer ke arah selatan dari lokasi lama pada Rabu (29/4/2026).

Pembangunan Pasar Rakyat Bangsri yang baru tersebut dimulai pada tahun 2018. Namun, proses pembangunan sempat dihentikan dua kali, yakni pada tahun 2020 dan 2024, akibat pengalihan dan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara.

“Alhamdulillah setelah bertahun-tahun, sudah delapan tahun ya, ditunggu oleh warga Bangsri untuk pindah dari pasar lama ke pasar baru, Alhamdulillah hari ini terealisasi,” kata Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, saat ditemui usai meresmikan perpindahan Pasar Bangsri.

Perpindahan Pasar Bangsri dari lokasi lama ke lokasi baru, menurut Hajar, disambut antusias oleh para pedagang.

Dari bagian depan, beberapa kios sudah tampak dipasangi label nama toko milik para pedagang. Hal tersebut juga terlihat di bagian dalam pasar.

Baca juga : Tujuh Tahun Dibangun, Pasar Bangsri Jepara Akhirnya Bakal Dibuka

Sejumlah pedagang, mulai dari pedagang sembako, plastik, hingga pakaian, juga sudah mulai memindahkan barang dagangan mereka dari lokasi lama ke lokasi baru.

“Pedagang sambutannya positif dan mereka antusias untuk pindah ke pasar yang baru,” ujar Hajar.

Hajar menyebutkan total terdapat 1.401 kios pedagang di Pasar Bangsri yang baru, dengan rincian kios depan sebanyak 116, kios dalam 688, lapak kering 336, lapak basah 180, dan kios onderdil 84.

“Total pedagangnya ada 1.354 yang pindah dari pasar lama ke pasar baru,” sebutnya.

Di pasar lama, Hajar berharap tidak ada pedagang yang kembali berjualan. Untuk itu, ia sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Jepara agar menutup lokasi Pasar Bangsri lama.

“Di pasar lama jangan sampai ada dua pasar, tadi kita sudah sampaikan ke Disperindag agar pasar lama ini ditutup, biar tidak ada yang di sana (pasar lama) atau di sini (pasar baru),” katanya.

Dari hasil perencanaan sementara, Hajar mengatakan Pasar Bangsri lama nantinya akan dijadikan sebagai kawasan ruang terbuka hijau.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Bangsri, Nur Kholis, mengaku senang akhirnya para pedagang bisa pindah dari pasar lama yang lokasinya kurang strategis ke tempat baru yang lebih luas.

Namun, ia berharap beberapa fasilitas yang saat ini belum tersedia dapat segera dilengkapi, salah satunya lampu penerangan. Sebab, pada malam hari lokasi Pasar Bangsri masih dalam kondisi gelap.

“Kalau bisa fasilitas ditambah, seperti lampu penerangan, karena kalau malam gelap seperti kuburan. Kemudian CCTV, mohon masing-masing pintu diberikan CCTV, ini penting untuk menjaga keamanan,” pintanya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jadi Percontohan Nasional, Jateng Dinilai Paling Progresif Terapkan Ekosistem Halal

Penulis
Kholistiono
-
0

BETANEWS.ID, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadikan Jawa Tengah sebagai role model nasional dalam implementasi ekosistem halal yang terintegrasi.

Sebab, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah proaktif memasukkan aspek pariwisata ramah muslim dan ekonomi syariah ke dalam rencana strategis jangka panjang.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan menyebut, gerak cepat Jawa Tengah dalam membangun ekosistem halal bisa menjadi standar bagi pemerintah daerah di Indonesia dalam mendukung program wajib halal nasional.

“Jawa Tengah adalah role model terbaik, mulai dari kepedulian terhadap Rumah Potong Hewan (RPH), pengawasan UMKM, hingga pengembangan desa wisata halal,” katanya saat menerima audiensi Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di kantor BPJPH, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu 29 April 2026.

Ia juga menyoroti langkah progresif Jateng dalam mengawasi lebih dari 4.000 Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi (SPPG), di mana 4.211 di antaranya sudah memiliki sertifikat halal.

Menurutnya, pengawasan SPPG di Jawa Tengah sudah melampaui standar higienitas dan sanitasi dengan menambahkan kewajiban sertifikasi halal sesuai instruksi Presiden.

Sebagai bukti nyata sinergi pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menyiapkan hibah tanah dan bangunan untuk pembangunan kantor perwakilan BPJPH di Jawa Tengah.

Kehadiran kantor tersebut diharapkan menjadi pusat akselerasi layanan halal yang lebih dekat dengan pelaku usaha.

Baca juga : Ahmad Luthfi Dampingi Prabowo Kunjungi Sekolah di Cilacap, Para Siswa Respons Positif Program MBG

“Ini adalah komitmen luar biasa. Kami berharap kerja sama intens seperti di Jawa Tengah ini bisa segera terwujud di seluruh Indonesia,” pungkas Haikal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin mengungkapkan komitmen menerapkan implementasi ekosistem halal yang ia kawal merupakan tindak lanjut konkret dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2027.

Dalam peta jalan tersebut, Jawa Tengah menempatkan pariwisata berkelanjutan yang ramah muslim sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kunjungan kami ke BPJPH bertujuan untuk menyinkronkan perencanaan tahun 2027. Kami ingin memastikan bahwa pada tahun 2027, kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap standar halal di Jawa Tengah meningkat,” ujar dia.

Taj Yasin menjelaskan, langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun ekosistem tersebut di antaranya mencakup penguatan regulasi, pendampingan pelaku usaha, hingga pengawasan ketat terhadap produk yang beredar, guna menjamin kenyamanan wisatawan maupun konsumen lokal.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam audiensi tersebut adalah strategi percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sosok yang akrab disapa Gus Yasin ini menyadari bahwa keterbatasan anggaran daerah (APBD) sering kali menjadi kendala dalam memfasilitasi sertifikasi halal secara massal.

Untuk menyiasati hal tersebut, Pemprov Jateng meluncurkan konsep kolaborasi kreatif dengan menggandeng perusahaan untuk menjadi orang tua asuh bagi UMKM. Perusahaan-perusahaan ini nantinya akan membantu memfasilitasi biaya dan proses sertifikasi halal bagi UMKM binaan mereka.

“Apabila anggaran APBD provinsi maupun kabupaten/kota sudah terserap maksimal, kami tidak akan berhenti di situ. Kami akan merangkul perusahaan-perusahaan besar untuk menjadi orang tua asuh bagi UMKM,” jelas Gus Yasin.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

ASN Kudus Diimbau Gowes saat Berangkat Kerja, Dishub Bakal Perluas Jalur Sepeda

Penulis
Rabu Sipan
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Jalur sepeda di Kota Kretek bakal terus diperluas. Hal ini sebagai bagian dari kebijakan transportasi ramah lingkungan serta untuk mendukung imbauan Bupati Kudus agar Aparatur Sipil Negara (ASN) berangkat kerja dengan bersepeda.

Tahun ini, penambahan marka jalur sepeda difokuskan di sejumlah ruas jalan strategis di pusat kota. Pengembangan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kebutuhan dan anggaran.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana serta Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kudus, Muchlisin, mengatakan kebijakan ini mengacu pada regulasi pemerintah pusat. Setiap daerah diwajibkan menambah jalur sepeda setiap tahun.

“Penambahan marka jalur sepeda juga selaras dengan kebijakan bupati, di mana ASN setiap Selasa dan Jumat menggunakan sepeda. Selain itu, program ini diharapkan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan,” ujar Muchlisin melalui sambungan telepon, belum lama ini.

Baca juga : Kampanyekan Selasa Bersepeda, Bupati Kudus Ajak Warga Hidup Sehat dan Hemat Energi

Ia menyebut, pada 2025 pengembangan menyasar Jalan Ahmad Yani yang sebelumnya telah diperbaiki. Saat ini, marka di ruas tersebut masih bersifat dasar dan belum ditata secara menyeluruh.

“Sementara jalur sepeda yang sudah tersedia berada di Jalan Sunan Kudus. Jalur tersebut akan diperpanjang hingga kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus,” bebernya.

Lebih lanjut, Muchlisin menuturkan pengembangan juga akan dilanjutkan dari Simpang Tujuh menuju Jalan Sunan Muria atau kawasan Taman Bojana. Selain itu, konektivitas akan diperluas hingga Tugu Identitas Kudus dan Jalan Ramelan secara bertahap.

Menurut Muchlisin, aspek keselamatan menjadi perhatian utama dalam penyediaan jalur sepeda. Marka khusus diharapkan memberi ruang aman bagi pesepeda.

“Jika garis marka tidak terputus, artinya tidak boleh dilalui kendaraan lain selain sepeda. Namun, kami masih membuka kemungkinan evaluasi sesuai kondisi jalan,” jelasnya.

Ia mengatakan, lebar jalur sepeda di Kudus saat ini sekitar 1,2 meter. Ukuran tersebut masih sesuai standar nasional yang berkisar 1 hingga 1,5 meter.

Muchlisin menambahkan, pengembangan jalur sepeda telah dimulai sejak 2024 di Jalan Ramelan. Sementara pada 2025, fokus utama berada di kawasan pusat kota.

Dishub Kudus memastikan rekayasa lalu lintas akan terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Evaluasi berkala juga dilakukan agar jalur sepeda tetap efektif dan nyaman digunakan.

Editor: Kholistiono

- advertisement -
1...91011...1,982Halaman 10 dari 1,982