BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) saat ini tengah menyusun studi kelayakan pengelolaan sampah guna memperbaiki sistem dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut mengemuka dalam workshop selama dua hari yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang (Plt Kabid) Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada DPKPLH Kudus, Dyah Wendy Hartati menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama dengan pemerintah Swedia melalui Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Sanitasi.
“Ini rangkaian dari dukungan pembiayaan dan konsultasi dari pemerintah Swedia melalui Kementerian PUPR. Kabupaten Kudus menjadi salah satu penerima manfaatnya,” bebernya di sela kegiatan, Kamis (30/4/2026).
Dalam studi tersebut, konsultan melakukan analisis menyeluruh terkait kondisi pengelolaan sampah di Kudus saat ini, sekaligus merancang rencana pengembangan untuk 20 tahun ke depan. Rencana itu dibagi dalam tiga tahap, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Masing-masing tahap akan memuat langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam membenahi sistem pengelolaan sampah.
“Jadi nanti jelas, di jangka pendek harus apa, jangka menengah bagaimana, dan jangka panjangnya seperti apa,” jelasnya.
Pada hari pertama workshop, peserta diajak menggali berbagai persoalan pengelolaan sampah dari perspektif masing-masing. Selain itu, peserta juga diajak meninjau langsung kondisi tempat pemrosesan akhir (TPA) agar memahami kompleksitas persoalan di lapangan.
Baca juga : Atasi Masalah Lingkungan, BRIN Kenalkan BBM Berbahan Plastik di Jepara
“Hasilnya, banyak yang baru menyadari bahwa pengelolaan sampah itu tidak sederhana. Tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah, tapi perlu keterlibatan semua pihak,” ungkapnya.
Sementara pada hari kedua, peserta mendapatkan pemaparan dari konsultan terkait kebutuhan investasi dan logistik yang diperlukan untuk mencapai sistem pengelolaan sampah yang ideal.
Dari hasil analisis sementara, kondisi pengelolaan sampah di Kudus saat ini dinilai masih jauh dari ideal. Sejumlah aspek seperti pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan masih perlu ditingkatkan.
Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya.
“Teknologi secanggih apa pun tidak akan optimal tanpa pemilahan dari awal. Kalau tidak dipilah, biaya akan lebih besar dan alat juga cepat rusak,” tegasnya.
Untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang ideal, dibutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Berdasarkan kebutuhan semestinya, anggaran diperkirakan mencapai Rp20 hingga Rp30 miliar per tahun.
Namun, Wendy mengakui kemampuan keuangan daerah tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau hanya dari APBD, tidak mungkin kuat. Harus ada kolaborasi dengan swasta, serta dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi,” katanya.
Sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat, Pemkab Kudus juga menggandeng berbagai pihak, termasuk PKK dan Djarum Foundation, melalui program berbasis keluarga. Program ini mendorong setiap rumah tangga untuk mulai memilah dan mengelola sampah secara mandiri.
“Semua harus dimulai dari keluarga. Kalau dari rumah sudah terbiasa memilah sampah, beban di hilir akan jauh berkurang,” ujarnya.
Ke depan, hasil studi kelayakan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan dan program nyata di lapangan.
“Harapannya ini tidak hanya jadi kajian di atas kertas, tapi bisa diwujudkan menjadi sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di Kudus,” imbuhnya.
Editor: Kholistiono
