Beranda blog Halaman 11

Bunda Literasi Kudus Dorong Lahirnya Penulis Antologi Budaya

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Semangat menggali dan mendokumentasikan kearifan lokal terus diperkuat melalui gerakan literasi di Kabupaten Kudus. Bunda Literasi Kabupaten Kudus, Endhah Sam’ani Intakoris, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal Tahun 2026 di Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kudus, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 50 peserta yang berasal dari kalangan umum maupun pelajar. Mereka tampak antusias mengikuti rangkaian pelatihan yang difokuskan pada penguatan kemampuan menulis dengan mengangkat potensi budaya lokal sebagai tema utama.

Endhah menekankan pentingnya literasi sebagai sarana untuk melestarikan budaya daerah. Menurutnya, kekayaan budaya lokal Kudus memiliki nilai yang sangat besar, namun belum sepenuhnya terdokumentasikan secara optimal.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong masyarakat untuk menulis dan mengangkat potensi budaya lokal agar tidak hilang ditelan zaman. Setelah adanya bimtek ini, peserta bisa membukukannya sehingga hasilnya dapat menjadi koleksi perpustakaan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tulisan-tulisan yang dihasilkan peserta diharapkan mampu menjadi rekaman berharga tentang tradisi, kearifan lokal, hingga sejarah yang hidup di tengah masyarakat Kudus. Dengan demikian, generasi mendatang tetap dapat mengenal identitas daerahnya.

Baca juga : Valerie Temui Wamendiktisaintek: Amankan 5 Pilar Riset Strategis untuk RKPD 2027 dan RPJMD Kudus

Lebih lanjut, Endhah menilai bahwa literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat karakter dan jati diri masyarakat. Dengan menulis tentang budaya sendiri, masyarakat diajak untuk lebih mengenal dan mencintai warisan leluhur.

“Selain itu, karya tulis berbasis budaya lokal memiliki potensi besar dalam mendukung promosi pariwisata daerah. Melalui tulisan yang menarik dan informatif, berbagai potensi wisata berbasis budaya dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, bahkan hingga tingkat nasional,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Kudus pun menunjukkan komitmennya dalam mendukung gerakan literasi ini, salah satunya dengan memfasilitasi hasil karya peserta untuk dibukukan dan dipublikasikan melalui program “Pojok Kudus”.

Program tersebut menjadi wadah dokumentasi kearifan lokal yang diharapkan mampu menjadi referensi bagi masyarakat sekaligus media promosi budaya daerah. Dengan adanya ruang publikasi ini, karya peserta tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi dapat memberikan dampak nyata.

“Harapannya, kegiatan semacam ini menjadi langkah awal untuk melahirkan lebih banyak penulis lokal yang mampu mengangkat kekayaan budaya Kudus ke dalam karya tulis yang berkualitas,” jelasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Ahmad Luthfi Dampingi Prabowo Kunjungi Sekolah di Cilacap, Para Siswa Respons Positif Program MBG

Penulis
Kholistiono
-
0

BETANEWS.ID, CILACAP — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya ke SMA Negeri 1 Cilacap, Rabu 29 April 2026. Kunjungan tersebut untuk meninjau hasil revitalisasi bangunan sekolah sekaligus mengecek pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan tinjauannya, program MBG berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan, sejumlah siswa memberikan respons positif terhadap program tersebut.

“Anak-anak menyampaikan langsung kepada saya bahwa mereka menyukai program tersebut. Mereka merasa program MBG sangat membantu, terutama dalam menghemat pengeluaran,” kata Prabowo di sela kunjungan.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pemerintah akan terus melakukan perbaikan di sektor pendidikan. Menurutnya, sekolah memiliki peran penting dalam menyiapkan masa depan bangsa.

“Saya melihat semangat dari semua pihak. Kita akan terus melakukan perbaikan. Sekolah sangat penting, dan pendidikan merupakan kunci kebangkitan bangsa kita,” katanya.

Presiden juga menegaskan komitmennya untuk memberikan perhatian serius terhadap pendidikan. Ia menyebut, investasi di bidang pendidikan akan terus diperkuat demi masa depan bangsa.

“Setiap anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan terbaik,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan Presiden Prabowo memberi perhatian besar terhadap peningkatan fasilitas pendidikan. Hal itu dilakukan agar proses belajar mengajar di sekolah semakin baik.

Baca juga : Prabowo Puji Pengelolaan Sampah di Banyumas, Jateng Optimistis Wujudkan Zero Sampah pada 2028

Ia mengatakan, dukungan pemerintah pusat juga diarahkan untuk melanjutkan perbaikan dan pembangunan fasilitas sekolah. Salah satunya melalui revitalisasi SMA Negeri 1 Cilacap yang mendapat bantuan senilai Rp1,053 miliar pada 2025.

Bantuan tersebut digunakan untuk rehabilitasi tujuh ruang kelas serta pembangunan tiga paket toilet. Revitalisasi itu kini telah selesai dan sudah dapat dimanfaatkan oleh 1.274 siswa serta 98 guru di SMA Negeri 1 Cilacap.

“Kemudian beliau juga akan menambah perbaikan pembangunan sekolah,” ujarnya.

Selain bantuan fisik, pemerintah pusat juga memberikan dukungan transformasi digital berupa papan interaktif digital, laptop, dan hard disk eksternal. Bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat proses pembelajaran berbasis teknologi.

Dalam kunjungan tersebut, kata Luthfi, Presiden memberikan pesan mengenai pentingnya menyiapkan generasi muda sejak dini. Pendidikan, kata dia, menjadi fondasi penting untuk membangun masa depan daerah dan bangsa.

Berdasarkan data, terdapat 303 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cilacap. Dari jumlah tersebut, 178 unit sudah operasional, 16 unit belum operasional, 107 unit dalam tahap persiapan, dan dua unit berada di lahan pemerintah daerah.

Pelaksanaan MBG di Cilacap juga telah menyerap 8.667 tenaga kerja lokal. Dari jumlah tersebut, 7.810 orang telah menjadi peserta BPJS. Sementara itu, penerima manfaat MBG di Cilacap mencapai 485.083 orang, dengan 402.424 di antaranya merupakan siswa sekolah.

Untuk jenjang pendidikan menengah, penerima manfaat MBG di Cilacap terdiri atas 5.740 siswa dari enam SMA, 24.065 siswa dari 29 SMK, serta 562 siswa dari tiga SLB.

Adapun di tingkat Jawa Tengah, jumlah SPPG mencapai 4.374 unit atau terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Sebanyak 4.155 unit telah operasional, sementara 192 unit masih dalam tahap persiapan.

Program MBG di Jawa Tengah menyasar 9.034.839 penerima manfaat. Jumlah tersebut terdiri atas 7.725.129 siswa, 38.325 ibu hamil, 3.831 ibu menyusui, dan 1.872.174 balita.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Targetkan Nol Persen Kematian Ibu dan Bayi, RS Aisyiyah Kudus Gelar Pelatihan Resusitasi

Penulis
Rabu Sipan
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Rumah Sakit Aisyiyah (RSA) Kudus menggelar in-house training resusitasi bayi pada Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan tenaga medis dalam menangani kegawatdaruratan saat persalinan.

Humas dan Legal RSA Kudus, drg. Ika Otaviani Risanti, mengatakan pelatihan ini mencakup materi dasar yang wajib dikuasai tenaga medis. Selain teori dari dokter spesialis anak, peserta juga mengikuti praktik dan simulasi.

“Simulasi yang dilakukan di antaranya penanganan ibu dan bayi saat proses persalinan hingga pascakelahiran, serta pemasangan alat bantu napas bagi bayi dalam kondisi gawat darurat,” ujar Ika kepada awak media di Rumah Sakit Aisyiyah Kudus, Rabu (29/4/2026).

Ika menjelaskan, RSA Kudus selama ini cukup banyak menangani kasus persalinan. Dalam kondisi tertentu, terdapat bayi yang lahir dengan kondisi memerlukan penanganan khusus.

Baca juga : Maknai Hari Kartini, RS Aisyiyah Kudus Beri Hadiah untuk Bayi Lahir 21 April

Karena itu, dibutuhkan tenaga medis yang terampil serta dukungan peralatan yang memadai. Pelatihan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Ia menuturkan, kegiatan in-house training tersebut rutin digelar setiap tiga bulan sekali. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan tenaga medis di ruang persalinan.

“Hari ini, kegiatan in-house training resusitasi bayi diikuti sebanyak 40 tenaga medis Rumah Sakit Aisyiyah. Peserta terdiri dari dokter umum dan perawat dari berbagai unit. Beberapa di antaranya merupakan perawat yang bertugas di ICU,” bebernya.

Menurut Ika, pelatihan ini juga selaras dengan program pemerintah dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. RSA Kudus menargetkan angka kematian ibu dan anak dapat ditekan semaksimal mungkin.

“Kami berharap tingkat kematian ibu dan anak di RSA Kudus bisa nol persen. Selain itu, pihak rumah sakit akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Bunda Inklusi Kemenag Resmikan ULD Madrasah se-Jateng di Kudus, Dorong Layanan Ramah Disabilitas

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Bunda Inklusi Kementerian Agama (Kemenag) RI, Helmi Nasaruddin Umar, meresmikan Unit Layanan Disabilitas (ULD) madrasah se-Jawa Tengah sekaligus penandatanganan nota kesepahaman antara Dharma Wanita Persatuan (DWP) dengan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Kegiatan tersebut digelar di MAN 2 Kudus sebagai bagian dari komitmen mewujudkan layanan inklusif dan ramah disabilitas di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam sambutannya, Helmi mengaku terenyuh saat mendengar lantunan bacaan Alquran yang dibawakan oleh siswa disabilitas. Ia juga berbagi pengalaman pribadi saat pernah mengalami kondisi difabel akibat cedera kaki.

“Saya pernah merasakan menjadi difabel selama setahun, menggunakan kursi roda dan tongkat. Dari situ saya belajar menikmati hidup, bersyukur, dan memahami bagaimana rasanya,” ungkapnya.

Menurutnya, momentum peresmian ini tidak sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi langkah nyata dalam membangun layanan yang inklusif. Ia menegaskan, bahwa kemajuan sebuah negara tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kesejahteraan sosial, termasuk dalam melayani penyandang disabilitas.

“Kita harus membangun empati dan melayani dengan hati. Fasilitas juga harus dipenuhi agar saudara-saudara kita penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama,” tegasnya.

Helmi menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Ia menyebut keluarga sebagai sekolah pertama yang memiliki peran besar dalam menanamkan nilai, akhlak, dan keharmonisan.

Baca juga : Wagub Jateng Minta Nilai-Nilai Pesantren Perlu Terus Dijaga

“Anak akan meniru perilaku orang tuanya. Maka, orang tua harus berhati-hati dalam bertindak dan berkata. Memperkuat keluarga berarti memperkuat negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui kerja sama dengan BP4, diharapkan dapat turut menekan angka perceraian sekaligus memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Shony Wardana menyampaikan, bahwa peresmian ULD ini menjadi bagian dari upaya memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

“Madrasah berkomitmen untuk menampung dan melayani siswa disabilitas sesuai dengan kemampuan masing-masing lembaga. Ini bagian dari upaya menjadikan Kemenag benar-benar hadir untuk semua,” jelasnya.

Ia menambahkan, secara praktik sejumlah madrasah di Kudus sebenarnya telah lebih dulu menerima siswa disabilitas, khususnya disabilitas fisik yang secara mental tetap mampu mengikuti pembelajaran.

“Ke depan, kami dorong semua madrasah agar tidak menolak pendaftar disabilitas, terutama disabilitas fisik, dan tetap memberikan layanan pendidikan yang layak,” tegasnya.

Saat ini, jumlah lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag Kudus cukup besar. Tercatat terdapat 379 RA dan madrasah dengan total siswa mencapai sekitar 70 ribu. Selain itu, terdapat 209 pondok pesantren dengan jumlah santri sekitar 23 ribu.

Dengan peresmian ULD ini, diharapkan seluruh satuan pendidikan di bawah Kemenag dapat semakin siap memberikan layanan pendidikan yang inklusif, sehingga tidak ada lagi anak yang terpinggirkan karena keterbatasan fisik.

“Ini bukan sekadar program, tetapi komitmen bersama agar semua anak mendapatkan hak pendidikan yang sama,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Menabung 18 Tahun dari Hasil Jualan Bubur, Pasangan Lansia di Jepara Akhirnya Berangkat Haji

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA – Mimpi Kusrin (73) dan Karmi (68), pasangan lansia asal Desa Bategede RT 3 RW 3, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, untuk menunaikan ibadah haji akhirnya terwujud pada tahun ini.

Mereka masuk dalam kelompok terbang (kloter) 38 yang direncanakan berangkat dari Pendopo Jepara menuju Asrama Haji Donohudan, Boyolali, pada Minggu (3/5/2026) pukul 12.00 WIB. Selanjutnya, mereka akan terbang ke Arab Saudi pada Senin (4/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Setiap harinya, Karmi berjualan bubur jagung keliling serta aneka macam lauk pauk. Bubur tersebut dijual dengan harga Rp2.000 per bungkus, sedangkan lauk pauk dijual mulai dari Rp1.000 hingga Rp5.000 per bungkus.

Dagangan tersebut dibawa menggunakan dunak, yaitu wadah besar dari bambu, yang digendong dengan selendang. Karmi berjualan keliling di sekitar wilayah desanya dengan berjalan kaki.

Pekerjaan tersebut telah ia lakoni selama sekitar 18 tahun. Meski usianya sudah lansia, langkah kakinya masih gesit dan kuat berjalan jauh.

Karmi biasanya berangkat dari rumah sekitar pukul 16.00 WIB dan pulang saat azan Magrib.

“Dari jualan itu, ditabung kedik-kedik (sedikit-sedikit), kadang Rp25 ribu, kadang Rp50 ribu, kalau ramai bisa Rp100 ribu,” tutur Karmi saat ditemui di kediamannya, Selasa (28/4/2026).

Uang hasil tabungan tersebut oleh Kusrin, yang merupakan petani dan peternak, dibelikan hewan peliharaan, mulai dari ayam, kambing, hingga sapi.

Baca juga : “Gadis Pingitan”, Film Dokumenter Inisiasi Bupati Sam’ani Bakal Pentas Bulan Depan

“Sapine niku kulo rawat, sampun gede kulo jual, artone damel daftar (sapinya itu saya rawat sampai dewasa, kemudian saya jual, uangnya untuk daftar haji),” ujar Kusrin.

Untuk mendaftar, Kusrin menjual dua sapi peliharaannya. Saat itu, masing-masing sapi terjual dengan harga Rp24 juta dan Rp29 juta.

Kusrin dan Karmi kemudian mendaftar haji pada tahun 2019 dengan biaya pendaftaran masing-masing Rp25,5 juta. Tidak menunggu lama, mereka akhirnya dipanggil berangkat haji pada tahun 2026 melalui program prioritas lansia.

Karena sudah berniat sejak lama, Kusrin dan Karmi juga telah menyiapkan tabungan untuk biaya pelunasan. Tabungan tersebut berasal dari sisa hasil berjualan bubur yang disisihkan Karmi setiap kali berjualan.

“Nggeh (daftar dan pelunasan biaya mandiri dari hasil jualan bubur), Alhamdulillah,” ucap keduanya.

Menjelang keberangkatan, Kusrin dan Karmi mengaku sudah siap. Kebutuhan dan perlengkapan selama pelaksanaan ibadah haji juga telah disiapkan dan dimasukkan ke dalam koper yang disediakan oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Kirab Manten Tebu Tandai Dimulainya Musim Giling PG Rendeng 2026, Ini Targetnya

Penulis
Rabu Sipan
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Pabrik Gula (PG) Rendeng membuka musim giling 2026 dengan menggelar kirab budaya “manten tebu” di Desa Rendeng, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Rabu (29/4/2026). Prosesi ini menjadi penanda dimulainya penggilingan tebu tahun ini.

Kirab diawali dengan penampilan seni barong, kemudian dilanjutkan arak-arakan “manten tebu”. Sejumlah peserta turut mengiringi dengan membawa batang tebu pilihan.

Tradisi tahunan tersebut menghadirkan dua batang tebu yang diperlakukan layaknya pasangan pengantin. Keduanya dipilih sebagai simbol dimulainya musim giling.

Tebu laki-laki diberi nama Raden Bagus Langgeng Laksono Wijoyo yang diambil dari sawah Desa Besito, Kecamatan Gebog. Sementara tebu perempuan bernama Roro Sri Rahayu Semseming Manis diambil dari sawah Desa Peganjaran, Kecamatan Bae.

Pemilihan “tebu manten” dilakukan secara selektif. Kriterianya meliputi diameter besar, batang tinggi, lurus, serta kondisi fisik terbaik.

Baca juga : 12 Warisan Budaya Kudus Diusulkan WBTb Tahun Ini, Kretek Jadi Prioritas

General Manager PG Rendeng, Erwin Fitri Hatmoko, mengatakan prosesi tersebut merupakan simbol sekaligus bentuk pelestarian budaya lokal. Tradisi ini rutin digelar setiap tahun menjelang musim giling.

“Ini kearifan lokal yang kami laksanakan sebagai penanda musim giling 2026 segera dimulai. Prosesi ini bukan ritual, melainkan simbol kebersamaan antara pabrik dan petani,” ujar Erwin.

Ia menyebutkan, proses penggilingan dijadwalkan dimulai pertengahan Mei 2026. Musim giling diperkirakan berlangsung sekitar lima bulan.

“Target penggilingan tahun ini mencapai 400 ribu ton tebu. Sementara rendemen ditargetkan sebesar 7 persen,” bebernya.

Erwin mengatakan, pasokan tebu tidak hanya berasal dari Kudus. Suplai juga didukung dari Kabupaten Jepara, Pati, Rembang, dan Blora.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kudus, Didik Tri Prasetya, berharap musim giling tahun ini mampu meningkatkan produksi gula daerah. Ia juga mendorong kualitas gula yang dihasilkan semakin baik.

“Ini menjadi titik awal musim giling, kami berharap hasilnya optimal dan mendukung swasembada gula. Pemerintah daerah juga terus mendukung sektor pertanian tebu,” ujar Didik.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi dalam kegiatan tersebut. Warga memadati lokasi kirab untuk menyaksikan prosesi budaya.

Salah satu pengunjung, Nashwa Zahrania Zaeni (19), mengaku baru pertama kali melihat tradisi tersebut secara langsung. Mahasiswi asal Desa Tanjungrejo itu mengaku terkesan dengan prosesi yang ditampilkan.

“Saya penasaran dan ternyata sangat menarik. Ini pengalaman pertama yang berkesan. Semoga tradisi ini terus dilestarikan agar dikenal generasi muda,” harapnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Usai Muscab, PPP Jepara Bidik Ketua Baru dengan Kriteria Ini

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jepara baru saja menggelar musyawarah cabang (muscab) untuk menentukan sosok pemimpin partai berlambang ka’bah selama lima tahun ke depan.

Muscab digelar di Hotel Horison Kudus secara serentak bersama dua kabupaten lain, yaitu Demak dan Kudus, pada Minggu (26/4/2026).

Skema pelaksanaan muscab DPC PPP kali ini cukup berbeda dibandingkan sebelumnya. Muscab tidak digelar untuk memilih ketua secara langsung, melainkan untuk menentukan nama-nama yang nantinya bertugas sebagai tim formatur.

Tim tersebut nantinya bertugas menyusun struktur kepengurusan DPC PPP periode 2026–2031, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara hingga badan kepengurusan lainnya.

Tim formatur tersebut terdiri dari tujuh orang, masing-masing satu perwakilan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), dan DPC. Sementara empat sisanya merupakan perwakilan dari Pengurus Anak Cabang (PAC).

Di tingkat DPC, anggota yang terpilih adalah Haizul Ma’arif, mantan Ketua DPRD Jepara periode 2020–2025.

Gus Haiz, sapaan akrabnya, saat dihubungi mengatakan bahwa dirinya terpilih sebagai perwakilan tim formatur dari hasil rapat yang digelar saat muscab.

Baca juga : 8 Kandidat Ketua DPC PKB Kudus Ikuti UKK, Ada Bupati Sam’ani dan Ini Daftar Lengkapnya

“13 dari 16 PAC PPP di Jepara sepakat menunjuk saya sebagai perwakilan tim formatur,” katanya saat dihubungi Betanews.id, Selasa (28/4/2026).

Dalam memilih sosok ketua, Haiz menjelaskan terdapat beberapa kriteria yang akan menjadi bahan pertimbangan.

“Pastinya harus kader PPP, siap berkomitmen untuk membesarkan PPP, bisa menjaga persatuan para kader, dan menuju Pemilu 2029 ditargetkan bisa menaikkan kursi,” ujarnya.

Nama-nama yang sudah terpilih nantinya, kata Haiz, harus segera diserahkan kepada DPP melalui DPW maksimal dalam jangka waktu tujuh hari setelah pelaksanaan muscab. Di tingkat DPP, nama-nama yang diusulkan tinggal menunggu Surat Keputusan (SK).

“Informasinya tidak lama masa keluarnya SK dari DPP, karena muscab PPP Jepara termasuk paling awal di Jateng,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Jepara, Maskuri, menyampaikan bahwa kondisi internal partai di wilayahnya saat ini relatif stabil. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat kader dalam menghadapi tahapan verifikasi faktual partai menjelang Pemilu 2029.

“Yang terpenting sekarang adalah kesiapan menghadapi verifikasi. Ini menjadi kunci agar PPP tetap bisa mengikuti pemilu ke depan,” ujarnya.

Maskuri berharap seluruh jajaran pengurus, mulai dari tingkat cabang hingga anak cabang, dapat bekerja secara maksimal dalam memperkuat struktur organisasi dan basis dukungan masyarakat.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Enam Budaya Jepara Diusulkan Jadi WBTb, Mulai dari Adat Pernikahan hingga Kirab Dewa

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA – Enam budaya lokal khas Kabupaten Jepara pada tahun ini akan diusulkan untuk mendapat pengakuan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTb).

Enam budaya yang diusulkan yaitu Tradisi Prasah di Desa Sidigede, Kecamatan Welahan, Wuwungan Genteng dari Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong; Kebaya Kartini, Kintelan dari Desa Tegalsambi, Kecamatan Tahunan, Tradisi Todok Telok di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, serta Kirab HUT Paduka Kongco Hian Thian Siang Tee di Desa Welahan, Kecamatan Welahan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara, Ali Hidayat, mengatakan usulan tersebut merupakan bagian dari strategi pelestarian sekaligus penguatan identitas budaya di Kabupaten Jepara.

“Enam budaya yang kita usulkan juga hasil inventarisasi dan kajian terhadap tradisi yang masih hidup di tengah masyarakat Jepara,” kata Ali pada Selasa (28/4/2026).

Ali menjelaskan, masing-masing objek budaya yang diusulkan memiliki nilai sejarah dan kearifan lokal yang kuat.

Tradisi Prasah, misalnya, merupakan tradisi arak-arakan kerbau jantan dari kediaman mempelai pria ke kediaman mempelai wanita yang hanya ada di Desa Sidigede. Kerbau yang diarak juga menjadi seserahan atau mas kawin untuk mempelai wanita. Arak-arakan tersebut menjadi bentuk rasa syukur keluarga atas pernikahan anaknya.

Baca juga : Kawasan Pecinan di Welahan Jepara Bakal Dihidupkan Kembali Mulai Tahun Depan

Kemudian, Wuwungan Genteng merupakan penutup puncak atau atap rumah. Desa Mayong Lor juga menjadi salah satu sentra produksi genteng di Jepara.

Sementara itu, Kintelan merupakan makanan khas dari Desa Tegalsambi yang biasanya disajikan saat pelaksanaan tradisi Perang Obor.

Selanjutnya, Todok Telok merupakan tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh masyarakat Desa Kemujan, Karimunjawa. Tradisi tersebut berupa pawai dan pembagian telur yang ditusuk menggunakan bambu bernama todok telok.

Kirab HUT Paduka Kongco Hian Thian Siang Tee merupakan kirab yang diadakan untuk memperingati hari ulang tahun Dewa Hian Thian Siang Tee di Klenteng Hian Thian Siang Tee di Desa Welahan. Dalam kirab tersebut, rupang Dewa Hian Thian Siang Tee dari berbagai daerah diarak mengelilingi kawasan pecinan.

Kirab itu diselenggarakan di Desa Welahan karena rupang dewa di klenteng tersebut dipercaya sebagai Dewa Hian Thian Siang Tee tertua se-Indonesia.

“Terakhir, Kebaya Kartini ini menjadi identitas dari R.A. Kartini yang merupakan pahlawan emansipasi wanita,” jelas Ali.

Ali menyebutkan hingga tahun 2025 tercatat sudah ada 15 karya budaya Jepara yang ditetapkan sebagai WBTb. Penambahan usulan baru ini diharapkan dapat memperkaya khazanah budaya daerah sekaligus meningkatkan pengakuan di tingkat nasional.

“Prosesnya ini baru dikurasi oleh teman-teman, nanti akan kami ajukan ke Kementerian Kebudayaan RI,” pungkas Ali.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Valerie Temui Wamendiktisaintek: Amankan 5 Pilar Riset Strategis untuk RKPD 2027 dan RPJMD Kudus

Penulis
Suwoko
-
0
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kudus, Valerie Yudistira Pramudya, menemui Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamen Ristek) Stella christie dan Fauzan, Senin (27/4/2026), di Jakarta. Foto: Ist

BETANEWS.ID, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kudus, Valerie Yudistira Pramudya, menemui Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella christie dan Fauzan, Senin (27/4/2026), di Jakarta. Pertemuan ini merupakan dinilai sebagai langkah darurat menyusul temuan tidak adanya alokasi dana riset di Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2026.

Valerie menegaskan, kekosongan anggaran riset tersebut merupakan ancaman serius terhadap sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 dan tahun-tahun mendatang.

Menurutnya, tanpa dukungan riset, arah pembangunan Kudus akan kehilangan “kompas” ilmiahnya. Ia menekankan bahwa keterlibatan perusahaan besar dan universitas di Kudus dalam ekosistem riset adalah keharusan mutlak untuk menutup celah anggaran tersebut.

Baca juga: Ketua Fraksi Gerindra Kudus Soroti Pemangkasan Anggaran Riset

“Kita tidak bisa menyusun program kerja hanya berdasarkan asumsi. Saya menemui Wamen Ristek untuk memastikan bahwa Kudus tetap memiliki akses terhadap jejaring riset nasional. Apalagi, kita punya lima pilar pengamatan riset yang sangat krusial untuk RKPD 2027 ke depan agar pembangunan kita tetap relevan dengan zaman,” ujar Valerie, Selasa (28/4/2026).

5 Agenda Riset Strategis Kudus 2027

Dalam diskusinya, Valerie memaparkan lima sektor prioritas yang memerlukan kajian mendalam demi keberlangsungan Kabupaten Kudus:

  1. Pengembangan Ekonomi Syariah: Mengingat potensi besar Kudus sebagai kota religi, riset diperlukan untuk memetakan ekosistem industri halal dan keuangan syariah yang inklusif.
  2. Tata Kelola Pemerintahan Adaptif dan Digital: Mendorong transformasi birokrasi yang lebih lincah dan berbasis teknologi untuk pelayanan publik yang lebih cepat.
  3. Kelestarian Lingkungan dan Tangguh Bencana: Fokus pada riset pengelolaan persampahan yang terintegrasi serta pemetaan mitigasi bencana yang akurat.
  4. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Menciptakan cetak biru pariwisata yang tidak hanya mendatangkan devisa, tetapi juga menjaga kearifan lokal dan kelestarian alam.
  5. Ekonomi Berbasis Kreativitas: Menggali potensi inovasi dari anak muda dan pelaku ekonomi kreatif Kudus sebagai motor ekonomi baru di luar sektor industri manufaktur tradisional.

Menghadapi nihilnya anggaran riset di 2026, Valerie mendorong konsep kolaborasi Triple Helixsinergi antara Pemerintah, akademisi, dan sektor industri.

Baca juga: Valerie Soroti Kasus Pemerasan PKL, Dorong Penegakan Perda yang Humanis di Kudus

“Kudus adalah rumah bagi industri raksasa. Jika riset daerah tidak bisa didanai sepenuhnya oleh APBD di 2026, kita harus mendorong pihak swasta dan universitas untuk terlibat dalam joint-research. Namun, pemerintah harus tetap memegang kendali atas datanya agar sesuai dengan target RPJMD,” tegasnya.

Melalui pertemuan ini, Valerie berharap pemerintah pusat dapat memberikan pendampingan teknis bagi Kabupaten Kudus dalam mengelola ekosistem data. Ia berkomitmen untuk terus mengawal agar kebijakan di DPRD tidak melenceng dari data-data faktual hasil riset.

“Pembangunan yang sukses adalah pembangunan yang terukur. Dengan riset yang kuat di lima bidang tersebut, kita memastikan Kudus di tahun 2027 dan seterusnya menjadi daerah yang tangguh, digital, dan berkelanjutan,” tutup Valerie.

Editor: Suwoko

- advertisement -

12 Warisan Budaya Kudus Diusulkan WBTb Tahun Ini, Kretek Jadi Prioritas

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) terus mengupayakan pelestarian warisan leluhur melalui jalur resmi pengakuan nasional. Tahun ini, sebanyak 12 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dari Kudus diajukan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan agar kekayaan budaya daerah tidak hanya tercatat, tetapi juga tetap hidup, dikenal, diwariskan, serta dilestarikan oleh generasi berikutnya.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disbudpar Kabupaten Kudus, Teguh Riyanto, mengatakan semula ada 13 objek budaya yang diajukan. Namun, satu objek tidak lolos verifikasi administrasi tingkat Provinsi Jawa Tengah, sehingga tersisa 12 OPK yang diajukan sebagai WBTb tahun ini.

“Berdasarkan data per 23 April 2026, ada 12 objek yang kami ajukan untuk penetapan WBTb,” bebernya belum lama ini.

Dua belas objek yang kini melaju ke tahap nasional meliputi Kretek Kudus, Wayang Klithik Wonosoco, Bordir Icik Kudus, Caping Kalo, Soto Kebo, Sate Kebo, Sego Pindang, Sego Jangkrik, Lentog Tanjung, Tebokan Jenang, Ampyang Maulid, dan Gusjigang.

Sementara satu objek yang gugur adalah Gerobak Kerangkeng, lantaran keberadaannya sudah tidak lagi ditemukan di tengah masyarakat.

Baca juga : Guyang Cekathak Resmi Jadi WBTb, Tradisi Warisan Sunan Muria Kian Dilestarikan di Kudus

Menurut Teguh, pengajuan WBTb menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga identitas budaya Kudus. Pemerintah daerah ingin tradisi, kuliner, kerajinan, hingga nilai-nilai lokal yang masih bertahan dapat memperoleh perlindungan sekaligus pengakuan yang lebih luas.

Ia mencontohkan, tradisi Guyang Cekathak sebelumnya telah resmi ditetapkan sebagai WBTB pada 2025.

“Penyerahan penetapan WBTb tradisi Guyang Cekathak baru beberapa hari lalu di Semarang,” katanya.

Teguh menjelaskan, pelestarian budaya tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pegiat seni, budayawan, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat sebagai penjaga utama tradisi.

Selain itu, kekuatan narasi dan kelengkapan data menjadi faktor penting dalam proses pengajuan. Menurutnya, setiap usulan harus memiliki sejarah yang jelas, bukti pendukung, serta keterkaitan kuat dengan masyarakat pendukungnya.

“Jika narasinya lengkap dan ada data penguat, peluang dilirik tim verifikator tentu lebih besar,” jelasnya.

Ia mengakui, proses verifikasi tahun ini lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Setiap usulan akan melalui tiga tahap sidang sebelum diputuskan layak ditetapkan sebagai WBTb nasional.

“Tahun ini lebih sulit karena sidang usulan dilakukan tiga kali, jadi narasinya harus benar-benar lengkap,” tegasnya.

Dari seluruh usulan yang diajukan, Kretek Kudus menjadi prioritas utama Pemkab Kudus untuk diperjuangkan lolos sebagai WBTb nasional. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis objek budaya lain juga memiliki peluang yang sama.

“Kretek Kudus kami prioritaskan utama, tetapi tidak menutup kemungkinan OPK lainnya juga berpeluang ditetapkan,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Pamit Pergi ke Rumah Teman, Bocah 6 Tahun di Jepara Ditemukan Meninggal Tenggelam di Dasar Sungai

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA — Peristiwa nahas dialami bocah laki-laki berusia enam tahun di Desa Sowan Kidul, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Ia ditemukan meninggal dalam keadaan tenggelam di dasar Sungai Kedung Bule, Desa Sowan Kidul pada Selasa (28/4/2026) dini hari pukul 00.57 WIB.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara, Arwin Noor Isdiyanto, mengatakan awalnya bocah tersebut dilaporkan hilang oleh orang tua korban pada Senin (27/4/2026).

Dari keterangan keluarga korban, Arwin mengatakan sekitar pukul 11.00 WIB, bocah tersebut tiba di rumah setelah pulang dari sekolah.

“Setelah tiba di rumah, anak ini ganti baju dan pamit mau main ke rumah temannya yang ada di seberang sungai pakai sepeda,” kata Arwin dalam laporan yang diterima Betanews.id, Selasa (28/4/2026).

Namun, hingga sore hari bocah tersebut belum juga pulang. Ibu korban kemudian mencari ke rumah teman korban yang akan didatangi. Akan tetapi, korban ternyata tidak datang ke rumah temannya tersebut.

Arwin melanjutkan, warga awalnya melakukan pencarian secara mandiri hingga malam hari. Karena tidak kunjung ditemukan, warga kemudian melapor ke pihak BPBD.

“Setelah ada laporan itu, kita terjunkan tim ke lokasi. Dibantu warga, relawan, dan TNI/Polri, korban akhirnya berhasil kita temukan, namun sudah dalam kondisi meninggal,” ujarnya.

Baca juga : Kasus Dugaan Pemerasan PKL di Kudus, 2 Orang Ditetapkan Tersangka dan Langsung Ditahan

Sementara itu, Subkhan, relawan Tagana yang ikut terlibat dalam proses pencarian, bercerita korban ditemukan di dasar sungai dengan kedalaman sekitar 1,5–2 meter yang berjarak sekitar 700 meter dari rumah korban.

Saat pencarian, kondisi cuaca sedang gerimis. Karena sebelumnya ia sudah melakukan penyisiran di sekitar lokasi, pencarian korban tidak membutuhkan waktu yang lama.

“Sekitar lima menit setelah tim turun ke dasar sungai, korban berhasil kita temukan, kondisinya sudah meninggal,” ungkapnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Kasus Dugaan Pemerasan PKL di Kudus, 2 Orang Ditetapkan Tersangka dan Langsung Ditahan

Penulis
Rabu Sipan
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Polres Kudus mengungkap kasus dugaan pemerasan terhadap pedagang es campur di Kabupaten Kudus. Dua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan, kasus ini bermula saat pelaku berinisial ER (45) meminta uang kepada korban MAD (20). Korban diketahui berjualan es campur di depan Pengadilan Negeri Kudus, Jalan Sunan Muria.

“Dalam aksinya, ER mengaku sebagai pemenang kontrak parkir di lokasi tersebut. Ia kemudian meminta uang sebesar Rp15 ribu, namun korban hanya memberikan Rp10 ribu. Permintaan itu dilakukan berulang hingga menimbulkan kecurigaan. Pada penarikan ketiga, aksi pelaku direkam oleh rekan korban dan videonya viral di media sosial,” ujar AKBP Heru melalui siaran tertulisnya, Selasa (28/4/2026).

Lebih lanjut, Kapolres mengatakan, setelah video tersebut beredar, pelaku mendatangi rumah korban untuk mencari tahu penyebar rekaman. Tak lama kemudian, ER kembali datang bersama pelaku lain berinisial MBA (32).

“Kedua pelaku kemudian diduga melakukan tekanan terhadap korban. Mereka meminta uang ganti rugi dengan nominal yang terus meningkat,” bebernya.

Baca juga : Valerie Soroti Kasus Pemerasan PKL, Dorong Penegakan Perda yang Humanis di Kudus

Kapolres menjelaskan, ER berperan melakukan penarikan uang dan menerima pembayaran dari korban. Sementara MBA turut menekan korban serta menentukan besaran uang yang diminta.

“Nominal permintaan sempat naik hingga Rp30 juta. Namun korban akhirnya menyerahkan uang dengan total Rp20 juta karena merasa tertekan,” ungkapnya.

Dari jumlah tersebut, tuturnya, sebesar Rp8 juta diberikan kepada MBA. Sisanya digunakan oleh ER untuk kepentingan pribadi dan membayar utang.

Polres Kudus kemudian menerima laporan pada 15 April 2026. Kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan hingga kedua tersangka ditetapkan pada 24 April dan ditahan pada 27 April 2026.

“Dalam pengungkapan kasus ini, kami mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya tiga unit telepon genggam, percakapan WhatsApp, uang tunai Rp8 juta, serta dokumen tanda terima,” rincinya.

Ia menyampaikan, atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka terancam hukuman penjara maksimal sembilan tahun.

“Tidak ada ruang bagi praktik premanisme di wilayah Kudus. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor jika mengalami kejadian serupa,” tandasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Prabowo Puji Pengelolaan Sampah di Banyumas, Jateng Optimistis Wujudkan Zero Sampah pada 2028

Penulis
Kholistiono
-
0

BETANEWS.ID, BANYUMAS — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendampingi Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Desa Kaliori, Banyumas, Selasa, 28 April 2026.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden menerima paparan dari pengelola TPST BLE mengenai sistem pengelolaan sampah terpadu dari hulu hingga hilir berbasis ekonomi sirkular.

Kepala UPTD TPST Banyumas, Edy Nugroho, mengatakan sistem yang dikelola oleh lembaganya dilakukan dari hulu hingga hilir sehingga memiliki nilai ekonomi.

“Sistem kami dari hulu sampai hilir, menuju waste to value, sampah jadi bernilai ekonomi,” ujar Edy.

Data yang disampaikan menunjukkan timbulan sampah Banyumas mencapai 738,80 ton per hari. Dari jumlah itu, sebanyak 574,52 ton atau 77,76 persen telah terkelola, sementara sekitar 164 ton per hari belum masuk ke TPST.

Edy mengatakan, sampah dikelola mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga hingga diproses di TPST BLE menjadi bahan bakar alternatif seperti Refuse Derived Fuel (RDF).

Melihat sistem tersebut, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat. “Ini sangat efektif dan bisa menjadi contoh. Pemerintah pusat akan mendorong serta menurunkan bantuan langsung agar sistem ini bisa kita perbaiki dan kembangkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan sampah kini menjadi prioritas nasional yang harus segera dituntaskan.

“Sampah adalah prioritas nasional. Dalam dua hingga tiga tahun ke depan harus bisa kita kendalikan,” tegasnya.

Baca juga : Musrenbang Jawa Tengah Terima 37 Ribu Usulan Senilai Rp37,8 Triliun

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan ketertarikan Presiden juga terlihat pada pengembangan RDF di Jawa Tengah yang terus diperluas.

“Pak Presiden sangat tertarik. Saat ini ada 13 kabupaten yang masih dalam proses pengembangan RDF, sementara tiga kabupaten sudah operasional,” kata Luthfi.

Menurutnya, model Banyumas menjadi contoh konkret pengelolaan sampah terpadu dari tingkat rumah tangga hingga pemanfaatan akhir. “Ini menjadi role model. Dari hulu sampai hilir kita kerjakan bersama,” ujar Luthfi.

Pemprov Jateng kini juga mengebut pembangunan fasilitas RDF di berbagai daerah dengan dukungan empat pabrik semen sebagai penampung hasil olahan sampah.

“Kita punya empat pabrik semen sebagai offtaker. Ini jadi kekuatan kita,” jelasnya.

Selain itu, konsep pengolahan regional juga disiapkan untuk wilayah dengan volume sampah besar seperti Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya.

Luthfi menegaskan, Jawa Tengah siap melampaui target nasional pengelolaan sampah. “Target nasional 2029 zero sampah. Jawa Tengah siap lebih cepat, tahun 2028 kita optimistis tercapai,” tegasnya.

Ia menambahkan, Presiden juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Jawa Tengah yang dinilai sudah berada di jalur yang tepat. “Jawa Tengah dinilai sudah baik dan bisa jadi contoh bagi provinsi lain,” kata Luthfi.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

“Gadis Pingitan”, Film Dokumenter Inisiasi Bupati Sam’ani Bakal Pentas Bulan Depan

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Proyek garapan film dokumenter terbaru berjudul “Gadis Pingitan” resmi akan diluncurkan dalam bentuk pementasan. Proyek tersebut merupakan kerja sama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk mendokumentasikan serta merefleksikan kembali nilai-nilai tradisi lokal di tengah arus modernitas.

Film yang akan tampil pada 9 Mei 2026 di Auditorium Universitas Muria Kudus (UMK) itu diproduksi oleh Saka Karsa, rumah produksi (production house) lokal asal Kudus. Proyek film ini mengambil sudut pandang Rania, seorang remaja yang hidup di lingkungan Kudus Kulon, untuk membedah stigma tradisi pingitan.

Melalui pendekatan poetic documentary, film ini membenturkan persepsi publik mengenai “penjara domestik” dengan kenyataan filosofis tentang perlindungan dan kedaulatan batin perempuan.

Ketua MGMP Bahasa Indonesia, M. Arif Budiman, menyampaikan bahwa pentas produksi dan film dokumenter ini dibuat dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. Menurutnya, produksi tersebut merupakan pentas kedua yang mengangkat ide cerita dari Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris.

“Kami menyambut gagasan tersebut dan menangkap peluang untuk mengalihkannya dari media menjadi teater dan film,” terangnya.

Ia menuturkan, dua karya yang akan disuguhkan merupakan bentuk keresahan guru yang melihat masih banyak ketimpangan dalam pendidikan keluarga. Tema besar “Gadis Pingitan” menggambarkan pendidikan keluarga, khususnya praktik perjodohan yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan zaman.

“Dalam cerita itu, kami ingin mengangkat bahwa perjodohan sudah tidak relevan dengan zaman. Ini merupakan produksi kedua setelah pentas pertama yang mengangkat kisah guru honorer,” ujarnya.

Senada dengan itu, Elang Ade Iswara, penulis skrip “Gadis Pingitan”, menjelaskan bahwa proyek ini lahir dari kegelisahan terhadap budaya pamer (oversharing) masa kini.

Baca juga : Guyang Cekathak Resmi Jadi WBTb, Tradisi Warisan Sunan Muria Kian Dilestarikan di Kudus

“Kami ingin menggugat narasi umum. Jika dunia menganggap pingitan sebagai pembatasan, kami menemukannya sebagai strategi kedaulatan ekonomi dan moral, sebuah ‘ruang rahasia’ untuk mengenal diri sendiri,” jelasnya.

Visi visual film ini dipercayakan kepada Azka Azami sebagai sutradara. Azka menekankan bahwa pendekatan visual akan berfokus pada detail-detail intim yang selama ini tersembunyi.

“Secara visual, kami menggunakan teknik chiaroscuro untuk menonjolkan kontras antara cahaya dan bayangan di dalam rumah adat. Kami ingin penonton merasakan ‘tekstur’ dari kesunyian itu, mulai dari kerai, lantai, dan jendela hingga kerumitan jemari saat menjahit bordir icik khas Kudus Kulon. Ini bukan sekadar merekam gambar, tetapi merekam rasa aman di balik pingitan,” tuturnya.

Dukungan penuh juga datang dari Pemerintah Kabupaten Kudus. Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menyambut baik inisiatif kreatif yang mengangkat kearifan lokal ke kancah yang lebih luas. Menurutnya, karya tersebut merupakan upaya melestarikan literasi sejarah agar nilai-nilai luhur dapat menjaga marwah perempuan tetap relevan bagi generasi mendatang.

“Pemerintah Kabupaten Kudus sangat mendukung karya-karya anak muda yang peduli pada akar budayanya sendiri. Film ‘Gadis Pingitan’ bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang identitas dan harga diri masyarakat, khususnya Kudus Kulon,” ungkapnya.

Diketahui, produksi film ini melibatkan narasumber ahli seperti Pak Aslim (sejarawan Kudus Kulon) serta tokoh-tokoh perempuan di Langgar Dalem, seperti Churyati (79), Rif’ah Ayik, Faria (79), dan Emma, yang memberikan landasan historis kuat mengenai strategi pertahanan marwah perempuan di Kudus Kulon pada masa 1940–1970-an.

Film dijadwalkan akan dirilis dan diputar pada 9 Mei 2026 di Auditorium Universitas Muria Kudus (UMK), dibarengi dengan pementasan teater oleh MGMP Bahasa Indonesia dengan tajuk yang sama, sebagai pemantik diskusi mengenai batasan perlindungan di era digital.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Musrenbang Jawa Tengah Terima 37 Ribu Usulan Senilai Rp37,8 Triliun

Penulis
Kholistiono
-
0

BETANEWS.ID, SEMARANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menerima 37.054 usulan maupun masukan program selama proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2027. Dari ribuan usulan itu, nilainya mencapai Rp37,8 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyebutkan gelombang usulan tersebut didominasi kebutuhan dasar di tingkat desa hingga kabupaten/kota, terutama sektor infrastruktur.

“Usulan terbanyak berasal dari bantuan keuangan pemerintah desa untuk infrastruktur, mencapai lebih dari 23 ribu usulan,” ujarnya dalam forum Musrenbang di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4/2026).

Selain infrastruktur desa, permintaan pembiayaan juga mengalir pada hibah, sarana dan prasarana kabupaten/kota, hingga sektor pendidikan. Dari sisi anggaran, usulan terbesar juga berada pada infrastruktur desa dengan nilai mencapai Rp13,1 triliun, disusul sarana dan prasarana kabupaten/kota sebesar Rp12,5 triliun.

Dikatakan Sumarno, dengan mempertimbangkan potensi anggaran Pemprov Jateng yang terbatas, usulan harus dikelola dan ditentukan skala prioritasnya sesuai kepentingan daerah.

Banyaknya usulan tersebut, lanjut dia, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi untuk menyelaraskan kebutuhan lokal dengan agenda pembangunan jangka menengah.

Ia menambahkan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 masih bersifat dinamis. Pemerintah membuka ruang koreksi dan penyempurnaan melalui partisipasi publik dan pemangku kepentingan.

Baca juga : Jateng Perkuat Posisi Candi Borobudur dan Prambanan sebagai Pusat Religi Dunia

“Rancangan ini belum final. Masukan dari berbagai pihak tetap kami butuhkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Sumarno.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan forum Musrenbang harus benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar agenda rutin perencanaan.

“Semoga Musrenbang Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan aspirasi, baik yang disampaikan melalui DPRD maupun langsung dari masyarakat, termasuk para kepala desa yang mengikuti secara daring,” ujarnya.

Ia menekankan seluruh masukan dari berbagai sektor akan menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan 2027. Namun, pemerintah provinsi sudah menetapkan fokus utama, yakni penguatan sektor pariwisata dan ekonomi syariah.

Menurutnya, pendekatan pariwisata ke depan tidak lagi sempit pada destinasi wisata, tetapi diperluas sebagai bagian dari ekosistem industri.

“Pariwisata itu adalah industri. Ke depan, kawasan industri juga bisa menjadi bagian dari pengembangan pariwisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” kata Taj Yasin.

Musrenbang ini turut melibatkan berbagai kelompok strategis, mulai dari kepala daerah di 35 kabupaten/kota hingga forum anak dan disabilitas, guna memastikan perencanaan pembangunan 2027 berjalan inklusif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Ini bisa terwujud jika kita berkolaborasi, khususnya dengan 35 kabupaten/kota. Karena itu, kami berharap seluruh usulan yang masuk bisa diselaraskan dengan program prioritas provinsi, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi syariah,” tegasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -
1...101112...1,982Halaman 11 dari 1,982