Beranda blog Halaman 12

Musrenbang Jawa Tengah Terima 37 Ribu Usulan Senilai Rp37,8 Triliun

Penulis
Kholistiono
-
0

BETANEWS.ID, SEMARANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menerima 37.054 usulan maupun masukan program selama proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2027. Dari ribuan usulan itu, nilainya mencapai Rp37,8 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyebutkan gelombang usulan tersebut didominasi kebutuhan dasar di tingkat desa hingga kabupaten/kota, terutama sektor infrastruktur.

“Usulan terbanyak berasal dari bantuan keuangan pemerintah desa untuk infrastruktur, mencapai lebih dari 23 ribu usulan,” ujarnya dalam forum Musrenbang di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4/2026).

Selain infrastruktur desa, permintaan pembiayaan juga mengalir pada hibah, sarana dan prasarana kabupaten/kota, hingga sektor pendidikan. Dari sisi anggaran, usulan terbesar juga berada pada infrastruktur desa dengan nilai mencapai Rp13,1 triliun, disusul sarana dan prasarana kabupaten/kota sebesar Rp12,5 triliun.

Dikatakan Sumarno, dengan mempertimbangkan potensi anggaran Pemprov Jateng yang terbatas, usulan harus dikelola dan ditentukan skala prioritasnya sesuai kepentingan daerah.

Banyaknya usulan tersebut, lanjut dia, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi untuk menyelaraskan kebutuhan lokal dengan agenda pembangunan jangka menengah.

Ia menambahkan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 masih bersifat dinamis. Pemerintah membuka ruang koreksi dan penyempurnaan melalui partisipasi publik dan pemangku kepentingan.

Baca juga : Jateng Perkuat Posisi Candi Borobudur dan Prambanan sebagai Pusat Religi Dunia

“Rancangan ini belum final. Masukan dari berbagai pihak tetap kami butuhkan agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Sumarno.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan forum Musrenbang harus benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar agenda rutin perencanaan.

“Semoga Musrenbang Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan aspirasi, baik yang disampaikan melalui DPRD maupun langsung dari masyarakat, termasuk para kepala desa yang mengikuti secara daring,” ujarnya.

Ia menekankan seluruh masukan dari berbagai sektor akan menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan 2027. Namun, pemerintah provinsi sudah menetapkan fokus utama, yakni penguatan sektor pariwisata dan ekonomi syariah.

Menurutnya, pendekatan pariwisata ke depan tidak lagi sempit pada destinasi wisata, tetapi diperluas sebagai bagian dari ekosistem industri.

“Pariwisata itu adalah industri. Ke depan, kawasan industri juga bisa menjadi bagian dari pengembangan pariwisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah,” kata Taj Yasin.

Musrenbang ini turut melibatkan berbagai kelompok strategis, mulai dari kepala daerah di 35 kabupaten/kota hingga forum anak dan disabilitas, guna memastikan perencanaan pembangunan 2027 berjalan inklusif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Ini bisa terwujud jika kita berkolaborasi, khususnya dengan 35 kabupaten/kota. Karena itu, kami berharap seluruh usulan yang masuk bisa diselaraskan dengan program prioritas provinsi, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi syariah,” tegasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

May Day 2026, Buruh Kudus Pilih Bersih-Bersih Balai Jagong hingga Tolak Layer Baru Rokok

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Ratusan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Kudus rencananya akan memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 dengan aksi bersih-bersih lingkungan di kawasan Balai Jagong.

Dalam agenda tersebut, para pekerja juga akan menyampaikan aspirasi terkait regulasi pembatasan layer baru pada industri rokok, khususnya sigaret kretek mesin (SKM). Mengingat saat ini rencana penambahan layer golongan tersebut masih dalam tahap kajian dan pendalaman teknis oleh Kementerian Keuangan.

Penolakan itu dinilai dapat mengancam keberlangsungan industri legal, memicu persaingan tidak sehat, serta berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi puluhan ribu buruh linting. Kebijakan ini juga dinilai memberi karpet merah bagi rokok murah atau ilegal.

Sekretaris DPC KSPSI Kabupaten Kudus, Moh Makmun, menyampaikan bahwa pihaknya secara tegas menolak rencana penambahan layer golongan yang dinilai berdampak luas bagi pekerja, khususnya buruh rokok. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mematikan usaha rokok kretek atau sigaret kretek tangan (SKT).

“Kalau saya dengar, itu akan memberikan ruang kepada rokok ilegal. Sehingga akan berdampak pada SKT dan bisa mematikan rokok kretek yang sudah ada. Akhirnya dampaknya dirasakan oleh para pekerja di sektor rokok,” jelasnya saat ditemui di Kantor DPC KSPSI Kabupaten Kudus, Selasa (28/4/2026).

Baca juga : Valerie Soroti Kasus Pemerasan PKL, Dorong Penegakan Perda yang Humanis di Kudus

Pihaknya meminta agar rencana tersebut dapat dikaji ulang dan, jika memungkinkan, ditiadakan. Selain itu, pembatasan kadar tar dan nikotin pada rokok dinilai akan mengurangi kenikmatan merokok.

“Karena tar dan nikotin ini adalah kenikmatan ketika kita menghisap rokok itu sendiri. Kalau ini dibatasi, sama saja akan mengurangi nikmat rokok itu sendiri,” terangnya.

Terkait rencana aksi bersih-bersih di kawasan Balai Jagong, ia menyebut persiapan telah mencapai 80 persen. Berbeda dengan aksi di sejumlah kota besar yang diwarnai demonstrasi, buruh Kudus memilih mengisi peringatan tersebut dengan kegiatan sosial.

“Kami tidak mengadakan demo seperti di kota-kota lain. Justru kami memilih kegiatan bersih-bersih sesuai dengan tagline ‘Kudus Sehat’ dalam peringatan May Day kali ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, sekitar 500 peserta akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari pengurus dan anggota Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPSI di berbagai perusahaan yang tersebar di Kabupaten Kudus. Saat ini terdapat sekitar 49 PUK KSPSI di tingkat perusahaan di Kudus.

Selain itu, kegiatan tersebut juga akan melibatkan unsur kepolisian serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Kepolisian rencananya akan menurunkan sekitar 100 personel.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jabatan Kasatlantas Polres Kudus Diganti, Kini Dijabat Polisi Wanita

Penulis
Rabu Sipan
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Polres Kudus kini memiliki Kasatlantas perempuan usai serah terima jabatan (sertijab) yang digelar di halaman Wicaksana Laghawa, Selasa (28/4/2026) pagi. Jabatan tersebut kini diemban AKP Aulia Dwi Maha Putri.

AKP Aulia menggantikan AKP Royke Noldy Darean yang mendapat penugasan baru sebagai Kasatlantas Polres Jepara. Pergantian ini menjadi sorotan karena posisi strategis tersebut kini diisi oleh polisi wanita.

Upacara sertijab dipimpin langsung Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo. Kegiatan tersebut diikuti pejabat utama, kapolsek jajaran, personel Polres Kudus, serta Bhayangkari.

Selain jabatan Kasatlantas, sejumlah posisi pejabat utama lainnya juga mengalami rotasi. Di antaranya Kabagren dari Kompol Bambang Sutaryo kepada Kompol Roy Irawan.

Kemudian jabatan Kasatbinmas diserahterimakan dari AKP Kanzi Fathan kepada AKP I Kadek Dwi Pramartha Putra. Sementara jabatan Kapolsek Dawe kini dijabat AKP Jajang Wiwoko, menggantikan AKP Budianto.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri. Hal ini menjadi bagian dari penyegaran dan pengembangan karier personel.

Baca juga : 7 Anak di Kudus Curi Tutup Drainase, Dijual Murah untuk Jajan

“Serah terima jabatan merupakan dinamika organisasi dalam rangka penyegaran dan peningkatan kinerja. Rotasi ini diharapkan mampu mendorong pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Kapolres Kudus melalui siaran tertulisnya, Selasa (28/4/2026).

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi selama bertugas, termasuk kepada AKP Royke Noldy Darean yang kini mendapat amanah baru di Polres Jepara.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada AKP Kanzi Fathan yang dipercaya menjabat Kasatreskrim Polres Kebumen. Sementara AKP Budianto kini bertugas sebagai Kasubbagwatpers Bag SDM Polres Kudus.

“Kepada pejabat baru agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya memahami karakteristik wilayah dan tantangan tugas,” imbaunya.

Ia berharap kehadiran Kasatlantas baru dapat membawa semangat baru dalam pelayanan lalu lintas di Kudus. Seluruh personel juga diingatkan untuk tetap memegang teguh nilai Tribrata dan Catur Prasetya serta bijak bermedia sosial.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

7 Desa di Kudus Bakal Gelar Pilkades PAW, Jabatan Kades Hanya 1,5 Tahun dan Dihitung Satu Periode

Penulis
Rabu Sipan
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Sejumlah desa di Kabupaten Kudus bakal menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pergantian Antar Waktu (PAW). Pemenang dalam kontestasi ini akan mengurangi satu jatah kesempatan untuk ikut Pilkades selanjutnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, menyampaikan bahwa Pilkades PAW akan dilaksanakan pada Kamis Legi, 18 Juni 2026. Masa jabatan kades hasil kontestasi politik desa ini akan berakhir pada tahun depan, yakni 2027.

“Artinya, kades terpilih dari Pilkades PAW ini punya masa jabatan satu setengah tahun saja. Selain itu, jabatan ini sudah dihitung satu periode masa jabatan,” ujar Famny kepada Betanews.id melalui sambungan telepon, Selasa (28/4/2026).

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 (perubahan atas UU Desa), masa jabatan kepala desa (kades) ditetapkan menjadi delapan tahun per periode. Kades dapat menjabat maksimal dua periode, baik berturut-turut maupun tidak.

“Ketika kades terpilih dari Pilkades PAW ini sudah dihitung satu masa periode jabatan, maka yang bersangkutan hanya punya satu kesempatan lagi menjabat sebagai kades di masa berikutnya,” jelas Famny.

Baca juga : 8 Kandidat Ketua DPC PKB Kudus Ikuti UKK, Ada Bupati Sam’ani dan Ini Daftar Lengkapnya

Dia mengungkapkan, ada tujuh desa di Kudus yang bakal melaksanakan Pilkades PAW. Antara lain, Desa Colo Kecamatan Dawe; Desa Demaan, Demangan, dan Burikan Kecamatan Kota; Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan; Desa Rahtawu Kecamatan Gebog; Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo; serta Desa Loram Kulon Kecamatan Jati.

“Masa jabatan kades hasil Pilkades PAW ini berakhir pada tahun 2027. Hanya kades terpilih di Desa Loram Kulon yang nanti masa jabatannya berakhir pada tahun 2030,” bebernya.

Famny menjelaskan, secara pelaksanaan Pilkades PAW berbeda dengan Pilkades reguler. Menurutnya, Pilkades reguler dipilih oleh seluruh warga yang sudah memiliki hak pilih di desa tersebut, sementara PAW hanya dipilih oleh perwakilan masyarakat.

“Pilkades PAW tidak semua warga desa ikut memilih, tetapi ada perwakilan. Di antaranya tokoh masyarakat desa setempat, tokoh agama, RT, RW, poktan, gapoktan, perangkat desa, BPD, Karang Taruna, dan lainnya,” rinci Famny.

Dia menuturkan, pendaftaran bakal calon peserta Pilkades PAW sudah dimulai sejak 21 April sampai 12 Mei 2026. Kemudian pada 13 Mei, panitia pelaksanaan Pilkades PAW meneliti kelengkapan administrasi bakal calon.

“Walaupun masa jabatan hanya satu setengah tahun, hasil dari kajian teman-teman kecamatan ternyata banyak masyarakat yang antusias untuk ikut mencalonkan diri di Pilkades PAW,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jateng Perkuat Posisi Candi Borobudur dan Prambanan sebagai Pusat Religi Dunia

Penulis
Kholistiono
-
0

BETANEWS.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai mematangkan pembaruan Nota Kesepakatan (MoU) pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, dan Candi Pawon.

Langkah ini bertujuan memperkuat posisi keempat candi tersebut sebagai pusat ibadah umat Hindu dan Buddha dunia, sekaligus motor pariwisata berkelanjutan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyatakan pembaruan MoU ini sangat mendesak, mengingat masa berlaku kesepakatan periode 2021–2026 akan segera berakhir. Menurutnya, kesepakatan baru harus lebih implementatif dan memberikan kemudahan bagi umat beragama untuk beribadah.

“Kami mendorong agar MoU ini diperpanjang. Kami juga membahas apa saja yang bisa memajukan pariwisata di empat candi ini,” ujar Taj Yasin mewakili Gubernur Ahmad Luthfi saat menerima Tim Koordinasi Kemenko Perekonomian di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Selasa, 28 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini memberikan catatan strategis agar pengembangan tidak hanya terfokus pada zona utama.

Baca juga : Wagub Jateng Minta Nilai-Nilai Pesantren Perlu Terus Dijaga

Ia meminta candi-candi lain di Jawa Tengah, seperti di kawasan Tawangmangu (Karanganyar) dan Wonosobo, diintegrasikan ke dalam satu paket promosi wisata nasional.

“Saya minta candi-candi di Karanganyar dan Wonosobo dimasukkan menjadi satu kesatuan daya tarik. Ini akan memperkuat narasi promosi Jawa Tengah di kancah internasional,” tegasnya.

Menurut Taj Yasin, peluang ini semakin terbuka lebar seiring dengan kembali beroperasinya Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani untuk rute mancanegara. Saat ini, rute langsung dari Singapura dan Malaysia telah tersedia, yang diharapkan mampu memangkas waktu tempuh wisatawan religi menuju jantung Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, salah satu poin menarik yang dibahas adalah potensi besar pasar Thailand. Berdasarkan masukan dari pengelola kawasan, terdapat tren kuat di Thailand di mana para orang tua mendorong generasi muda mereka untuk melakukan perjalanan spiritual ke Candi Borobudur.

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Herfan Brilianto Mursabdo, mengapresiasi langkah proaktif Pemprov Jateng.

Ia menyebut Jawa Tengah telah berhasil memposisikan diri sebagai destinasi utama pariwisata nasional dan global.

Herfan menegaskan, fokus pemerintah pusat saat ini adalah menyempurnakan MoU agar aspek aktivitas keagamaan dapat berjalan harmonis dengan pelestarian cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Pangsa pasar wisata religi dan ziarah Hindu-Buddha secara global sangat besar. Fokus kita ke depan adalah memastikan Candi Borobudur dan sekitarnya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi ekonomi rakyat di Jawa Tengah melalui penyempurnaan tata kelola ini,” pungkas Herfan.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Dua Pekan Lagi, Jalan Alternatif Sumanding-Tempur Bakal Dibuka

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA — Pembukaan jalur alternatif menuju Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara melalui Desa Sumanding, Kecamatan Kembang saat ini terus dikebut.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo, mengatakan pengerjaan pembukaan badan jalan sebenarnya hampir selesai. Dari total panjang jalan yang akan dibuka sepanjang enam kilometer, hanya sekitar 500 meter yang belum selesai dikerjakan.

“Ini tinggal sekitar 400–500 meter. Kira-kira dua minggu lagi (jalan alternatif Sumanding-Tempur) sudah dibuka,” kata Wiwit saat ditemui di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Senin (27/4/2026).

Dengan lebar badan jalan mencapai empat meter, jalur alternatif tersebut nantinya bisa dilewati kendaraan roda empat.

“Iya, memang kita minta seperti itu, mobil atau kendaraan roda empat bisa lewat dan bisa simpangan,” ujarnya.

Untuk saat ini, badan jalan di jalur alternatif tersebut masih berupa material tanah, karena lokasinya berada di area milik Perhutani.

Sehingga, badan jalan di jalur alternatif tersebut nantinya akan dilakukan perkerasan.

Anggaran pengerjaan tersebut akan dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026 dan APBD 2027.

“Perkerasan jalan, sebagian kita anggarkan di APBD Perubahan tahun ini sebesar Rp1,5 miliar dan sisanya di APBD 2027,” sebut Wiwit.

Terkait total anggaran yang dibutuhkan untuk perkerasan jalan tersebut, Wiwit mengatakan masih dalam proses penghitungan.

Tidak hanya membuka jalur alternatif Sumanding-Tempur, ia juga merencanakan membuka jalur alternatif dari Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara hingga ke Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

“Nanti setelah ini, baru kita rencanakan untuk jalur alternatif Tempur-Rahtawu,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Cegah Keracunan, DKK Kudus Imbau Agar MBG Dikonsumsi Tak Lewat 4 Jam Sejak Disajikan

Penulis
Rabu Sipan
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus mengimbau agar Makan Bergizi Gratis (MBG) dikonsumsi tidak lebih dari empat jam sejak disajikan. Hal tersebut untuk mencegah munculnya bakteri berbahaya.

Kepala DKK Kudus, Abdul Hakam, menyampaikan agar MBG yang dibagikan kepada penerima manfaat segera dikonsumsi. Menurutnya, menunda konsumsi, apalagi melebihi waktu empat jam, dapat memicu pertumbuhan bakteri yang berpotensi menyebabkan keracunan.

“Langkah ini untuk meminimalisir adanya kasus keracunan. Tentunya aspek kehigienisan lainnya juga tetap dilakukan,” ujar Hakam saat ditemui di halaman Pendopo Kudus, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, makanan yang telah disajikan dan tidak segera disantap lebih dari empat jam memang berpotensi ditumbuhi bakteri. Bakteri tersebut bisa berasal dari makanan itu sendiri maupun dari lingkungan luar.

Baca juga : Unik! Penerima MBG di Kudus Dapat Kejutan Uang di Dalam Ompreng

“Jika masih dalam keadaan tertutup rapat, bakteri tetap bisa muncul dari makanan tersebut. Ketika dimakan, efeknya sangat berbahaya dan dapat menimbulkan keracunan,” tegasnya.

Hakam mengatakan, saat ini terdapat 93 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kudus. Seluruhnya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“SLHS ini sudah diwajibkan. Jadi SPPG yang beroperasi harus memiliki sertifikat tersebut,” jelasnya.

Selain itu, berkaca pada kasus keracunan di SMA 2 Kudus, kini seluruh MBG yang akan disajikan terlebih dahulu dilakukan pengujian di puskesmas terdekat, guna memastikan makanan aman bagi penerima manfaat.

“Sesuai imbauan Pak Bupati, hal itu kami jalankan. Menu MBG yang akan dibagikan kami lakukan tes. Semua demi keamanan dan agar program unggulan Presiden Prabowo bisa sukses di Kudus,” harapnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Pimpinan Baru Baznas Jepara Resmi Dilantik, Ditarget Kumpulkan Rp17,6 Miliar

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara resmi melantik pimpinan baru Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jepara periode 2026–2031. Pelantikan berlangsung di Pendopo Jepara, Senin (27/4/2026).

Pimpinan Baznas Kabupaten Jepara yang baru dilantik yaitu M. Nasrullah Huda sebagai Ketua, Ali Masyhuri sebagai Wakil Ketua Bidang Pengumpulan, Kusdiyanto sebagai Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Jamaludin sebagai Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, serta Nanang Niamillah sebagai Wakil Ketua Bidang SDM, Administrasi, dan Komunikasi.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola zakat berjalan sah, terstruktur, serta memiliki legitimasi kuat, baik secara regulasi maupun kelembagaan.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pelantikan hari ini merupakan bagian dari proses tata kelola zakat yang sah, terstruktur, dan memiliki legitimasi kuat secara regulasi maupun kelembagaan. Pemerintah daerah akan selalu mendukung kebijakan BAZNAS,” ujar Wiwit.

Baca juga : Hanya 20 Bulan Menjabat, Empat Petinggi PAW di Jepara Resmi Dilantik

Sementara itu, Ketua Baznas Jepara, M. Nasrullah Huda, menyebutkan bahwa pada tahun ini pihaknya ditargetkan mengumpulkan dana zakat senilai Rp17,6 miliar. Jumlah tersebut diakuinya tidak sedikit.

Namun, ia berkomitmen untuk membangun tim yang solid serta memperkuat kinerja lembaga dalam pengelolaan zakat agar target tersebut dapat tercapai.

“Kami berkomitmen membangun tim yang solid. Ke depan, sosialisasi zakat akan dilakukan secara masif agar target penghimpunan dapat tercapai,” katanya.

Ia juga menyoroti masih besarnya jumlah masyarakat yang membutuhkan perhatian. Tercatat sekitar 73 ribu fakir dan miskin di Kabupaten Jepara yang memerlukan bantuan.

“Kami akan memastikan zakat dikelola secara baik, bertanggung jawab, dan transparan, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

8 Kandidat Ketua DPC PKB Kudus Ikuti UKK, Ada Bupati Sam’ani dan Ini Daftar Lengkapnya

Penulis
Rabu Sipan
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Sejumlah kandidat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) tahap pertama dalam proses seleksi calon Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus. Salah satu yang ikut dalam tahapan tersebut adalah Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris.

Nama Sam’ani disebut-sebut bakal menjadi penantang kuat petahana dalam perebutan kursi Ketua DPC PKB Kudus untuk lima tahun ke depan. Kehadirannya dalam bursa kandidat menambah dinamika persaingan internal partai.

UKK tahap pertama ini digelar oleh DPW PKB Jawa Tengah dengan menggandeng tim dari Universitas Negeri Semarang, khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP). Kegiatan tersebut diikuti ratusan kandidat calon Ketua DPC PKB dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah pada Minggu (26/4/2026).

Dalam Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Kudus sebelumnya, muncul delapan nama kandidat Ketua DPC. Lima di antaranya merupakan hasil pemetaan DPW PKB Jawa Tengah, yakni Sam’ani Intakoris, Mukhasiron, Noorhadi, Sutejo, serta Noor Hidayah sebagai perwakilan perempuan.

Baca juga : Gelar Muscab, PKB Kudus Targetkan 10 Kursi pada Pileg Mendatang, Mukhasiron: “Kembalikan Kejayaan Partai”

Sementara itu, tiga nama lainnya berasal dari usulan peserta Muscab, yaitu Suparno, Rifan Hamim, dan Nor Fatkhah. Nama-nama tersebut kemudian mengikuti tahapan seleksi yang telah ditentukan oleh partai.

Ketua DPC PKB Kudus, Mukhasiron, membenarkan bahwa para kandidat telah mengikuti UKK tahap pertama. Ia menyebut materi yang diujikan meliputi psikotes dan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) tentang kepemimpinan.

“Materinya lebih ke psikotes dan focus group discussion (FGD) tentang leadership,” ujar Mukhasiron melalui siaran tertulisnya, Senin (27/4/2026).

Ia menambahkan, tahapan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kepemimpinan dan karakter, serta kesiapan kandidat dalam memimpin organisasi partai di tingkat kabupaten.

Mukhasiron menjelaskan seluruh kandidat dari Kudus telah menjalani rangkaian UKK bersama peserta dari daerah lain di Jawa Tengah. Proses ini menjadi bagian penting dalam penyaringan sebelum penentuan akhir.

“Selanjutnya, tahapan seleksi akan berlanjut ke UKK tahap kedua yang dijadwalkan digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB di Jakarta. Hasil akhir penetapan Ketua DPC PKB Kudus akan diputuskan oleh DPP,” bebernya.

Pada Pilkada serentak 2024 lalu, DPC PKB Kudus menjadi partai pengusung dengan kekuatan kursi terbesar di DPRD Kudus. Partai tersebut mengusung pasangan Sam’ani Intakoris dan Bellinda Putri Sabrina Birton yang kemudian terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kudus periode 2025–2030.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Wagub Jateng Minta Nilai-Nilai Pesantren Perlu Terus Dijaga

Penulis
Kholistiono
-
0

BETANEWS.ID, MAGELANG — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengajak para alumni pesantren untuk terus menjaga nilai-nilai yang ada di pesantren di tengah perkembangan zaman. Sejumlah nilai yang perlu terus dijaga adalah merawat sanad (silsilah) keilmuan serta memperkuat persatuan antarsantri.

Hal itu disampaikan Taj Yasin saat memberikan mauidhoh hasanah dalam acara Halalbihalal Alumni Lintas Pesantren se-Kabupaten Magelang di Pondok Pesantren API ASRI Syubbanul Wathon, Secang, Kabupaten Magelang, Minggu, 26 April 2026.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini menyebut, keberadaan sanad tidak hanya menunjukkan legitimasi keilmuan, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun karakter santri yang beradab.

Oleh karena itu, ia meminta para alumni untuk tetap menjaga hubungan dengan para guru dan tidak melupakan nilai-nilai yang telah ditanamkan selama di pesantren.

Selain itu, Gus Yasin juga menekankan pentingnya menjaga sikap saling menghormati di tengah perbedaan pandangan. Ia menilai, perbedaan adalah hal yang wajar, namun tidak boleh menghilangkan adab terhadap para ulama.

“Saya diajarkan, meskipun tidak selalu sependapat, jangan sampai kehilangan rasa hormat kepada ahli ilmu. Yang kita hormati adalah ilmunya, bukan sekadar pendapatnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Wagub mengapresiasi terselenggaranya pertemuan lintas alumni pesantren yang dinilai mampu mempererat silaturahmi sekaligus menyambungkan jejaring antarpesantren di berbagai daerah.

Ia menyebut kegiatan semacam ini telah dilakukan di sejumlah wilayah dan diharapkan terus berlanjut.

“Pertemuan ini penting untuk menyambung hubungan antaralumni pesantren, sehingga kebersamaan dan nilai-nilai pesantren tetap terjaga,” katanya.

Sementara itu, Pengasuh Ponpes API Tegalrejo, Muhammad Yusuf Chudlori menegaskan, kegiatan halalbihalal ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga upaya menjaga “ruh” pesantren di tengah kehidupan modern.

Baca juga : Otonomi Daerah Berjalan 30 Tahun, Gubernur Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Fiskal

Ia menyampaikan, tantangan saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek lahiriah, tetapi juga bagaimana menjaga nilai-nilai spiritual yang menjadi inti dari pendidikan pesantren.

“Mengumpulkan orang itu mudah, tetapi menyatukan ruh kebersamaan itu yang tidak mudah. Ini yang terus kita upayakan melalui pertemuan seperti ini,” ujarnya.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yusuf ini juga menyoroti pentingnya menjaga tradisi saling menghormati antarulama yang selama ini menjadi teladan di lingkungan pesantren.

Menurutnya, para kiai telah memberikan contoh nyata tentang sikap tawaduk dan saling menghargai, meskipun terdapat perbedaan.

“Para ulama itu saling menghormati. Ini yang harus kita tiru. Jangan sampai justru para santri atau alumninya yang tidak bisa menjaga itu,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Jelang Pemilihan 24 Petinggi di Jepara, DPRD Kebut Pembahasan Ranperda

Penulis
Umi Nurfaizah
-
0

BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara akan menggelar pemilihan petinggi atau kepala desa secara serentak di 24 desa pada tahun ini. Tahapan tersebut rencananya akan dimulai pada bulan Juni mendatang.

Namun, Peraturan Daerah (Perda) yang membahas terkait mekanisme pelaksanaan pemilihan petinggi baru akan dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara.

Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Agus Sutisna, mengatakan Kabupaten Jepara sebenarnya sudah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi.

“Karena sudah ada UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan PP Nomor 16 Tahun 2026, isi Perda itu (Perda Jepara Nomor 2 Tahun 2022) harus kita ubah dan sesuaikan,” kata Agus saat ditemui usai Sidang Paripurna Penyampaian Empat Ranperda di Kantor DPRD Jepara, Senin (27/4/2026).

Karena tahapan pelaksanaan akan segera dimulai, Agus mengatakan pihaknya akan berusaha secepat mungkin menyelesaikan pembahasan Ranperda tersebut.

“Kami berusaha secepat mungkin, dikebut, meskipun sesuai arahan dari Badan Legislasi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebenarnya sudah bisa berjalan,” ujarnya.

Baca juga : Hanya 20 Bulan Menjabat, Empat Petinggi PAW di Jepara Resmi Dilantik

Dengan demikian, saat tahapan tersebut dimulai, Perda sudah selesai dan bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemilihan petinggi.

“Kami berharap sebelum tahapan itu bergulir, Perdanya bisa selesai dan prosesnya nanti bisa mengacu pada Perda,” tambahnya.

Pada Perda yang baru nanti, salah satu poin pokok yang menjadi pembahasan yaitu apabila hanya terdapat satu calon yang mendaftar sebagai kepala desa. Sebab, sesuai UU Nomor 3 Tahun 2024 dan PP Nomor 16 Tahun 2026, diperbolehkan adanya calon tunggal.

“Bagaimana mekanisme pemilihannya agar di surat suara itu tidak perlu ada calon boneka, nah itu nanti yang kita bahas,” jelasnya.

Adapun 24 desa yang akan melaksanakan pemilihan petinggi secara serentak yaitu Desa Kelet, Jlegong, dan Klepu (Kecamatan Keling), Desa Jugo (Kecamatan Donorojo), Desa Kalimantan (Kecamatan Kembang); Desa Banjaran (Kecamatan Bangsri), Desa Srobyong (Kecamatan Mlonggo), Desa Kawak, Suwawal Timur, dan Bulungan (Kecamatan Pakis Aji), Desa Wonorejo dan Kedungcino (Kecamatan Jepara), Desa Semat, Ngabul, dan Kecapi (Kecamatan Tahunan); Desa Surodadi (Kecamatan Kedung), Desa Ngeling (Kecamatan Pecangaan), Desa Kriyan (Kecamatan Kalinyamatan), Desa Teluk Wetan, Ketileng Singolelo, dan Brantak Sekarjati (Kecamatan Welahan), Desa Sengon Bugel (Kecamatan Mayong), Desa Tritis (Kecamatan Nalumsari); serta Desa Nyamuk (Kecamatan Karimunjawa).

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Siapkan Siswa Hadapi Tantangan Global, MTs TBS Buka Ekskul Bahasa Mandarin

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Madrasah Tsanawiyah Tasywiquth Thullab Salafiyyah (MTs TBS) Kudus mulai mengembangkan kemampuan bahasa asing siswa melalui ekstrakurikuler Bahasa Mandarin. Program ini diinisiasi sebagai upaya membekali peserta didik agar mampu mengikuti perkembangan zaman.

Apalagi, ekstrakurikuler Bahasa Mandarin di lingkungan madrasah tersebut disebut-sebut sebagai yang pertama di Jawa Tengah. Kehadiran kegiatan ini diharapkan menjadi terobosan dalam dunia pendidikan berbasis pesantren.

Waka Kesiswaan MTs TBS Kudus, Baidhowi, menyampaikan bahwa program ini lahir dari keinginan pimpinan madrasah untuk meningkatkan kompetensi bahasa siswa, khususnya dalam menghadapi tantangan global.

“Tujuannya untuk membekali anak-anak supaya mengenal bahasa asing, terutama Mandarin, agar mereka dapat mengikuti perkembangan zaman dan tidak tertinggal,” ujarnya saat ditemui di sekolah, Minggu (26/4/2026).

Menurutnya, kegiatan ekstrakurikuler ini tergolong baru dan dilaksanakan di tengah tahun ajaran. Meski begitu, program tetap berjalan dengan baik. Antusiasme siswa juga tinggi, terbukti dengan adanya belasan siswa yang ikut serta.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan dilakukan satu kali dalam sepekan dengan durasi satu jam per pertemuan. Peserta berasal dari siswa kelas 7 dan 8, sementara kelas 9 tidak diikutkan karena mendekati masa kelulusan.

Baca juga : SMK Muhammadiyah Kudus Go Internasional, 15 Siswa dan Alumni Magang ke Jepang

“Memang ini program baru dan berjalan mendadak di tengah tahun ajaran. Namun alhamdulillah bisa terlaksana dengan cukup baik. Program ini baru berjalan pekan lalu,” jelasnya.

Baidhowi menambahkan, selain Bahasa Mandarin, ekstrakurikuler di MTs TBS Kudus juga mencakup Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.

Ekstrakurikuler ini diajarkan langsung oleh alumni madrasah, Faisal Firdaus, yang memiliki pengalaman belajar di Tiongkok. Ia menjelaskan bahwa metode pembelajaran yang digunakan mengacu pada standar internasional, yakni sistem HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi), yang merupakan standar kemampuan Bahasa Mandarin bagi penutur asing.

“HSK itu seperti TOEFL atau IELTS untuk Bahasa Inggris. Jadi pembelajaran kami sudah mengikuti standar internasional,” ujarnya.

Pada tahap awal, siswa dikenalkan pada level dasar (HSK 1), yang mencakup percakapan sederhana serta pengenalan aksara Mandarin (hanzi).

“Pembelajaran dimulai dari percakapan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke penulisan. Yang paling sulit biasanya memang di penulisan aksara,” tambahnya.

Selain sebagai bekal komunikasi, penguasaan Bahasa Mandarin juga dinilai memiliki prospek besar di dunia kerja. Faisal menyebut, kebutuhan tenaga penerjemah Mandarin saat ini cukup tinggi, terutama di sektor industri.

“Sekarang banyak investor, khususnya di Jawa Tengah. Setiap pabrik biasanya membutuhkan penerjemah Mandarin. Ini peluang besar bagi siswa ke depan,” ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga membuka peluang bagi siswa untuk melanjutkan studi ke Tiongkok melalui jalur beasiswa.

“Harapannya nanti setelah lulus, siswa memiliki pilihan untuk kuliah di Tiongkok. Kami sudah menjalin komunikasi untuk membuka akses tersebut,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Calhaj Kudus Bakal Terima Uang Saku Rp3,44 Juta, Dibagikan di Embarkasi

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Calon Jemaah Haji (Calhaj) Indonesia, termasuk asal Kabupaten Kudus, akan menerima uang saku (living cost) sebesar 750 riyal atau setara Rp3,44 juta per orang. Uang saku tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kudus, Masruroh melalui stafnya, Agus Supriyanto, mengatakan bahwa living cost yang diberikan tahun ini masih sama seperti tahun lalu, yakni sebesar 750 riyal. Uang tersebut akan dibagikan saat jemaah tiba di embarkasi.

“Jadi tidak hanya uang saku, jemaah nantinya juga akan diberikan sekalian paspor, kartu nusuk, dan visa. Karena kalau paspor dan surat-surat lainnya dibawa sendiri oleh jemaah akan sangat riskan,” terangnya saat ditemui di ruangannya, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa uang saku dari pemerintah biasanya digunakan untuk membayar dam atau pelanggaran tertentu. Sementara kebutuhan makan sudah ditanggung tiga kali sehari selama berada di Tanah Suci.

Baca juga : 1.210 Calhaj Kudus Ikuti Praktik Manasik, Ada Simulasi Lempar Jumrah hingga Tawaf

“Uang ini diberikan untuk biaya hidup selama di sana. Namun khusus jemaah Indonesia, biasanya uang ini akan digunakan untuk membayar dam dan sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, jemaah haji Indonesia umumnya melaksanakan haji tamattu, yaitu umrah terlebih dahulu kemudian haji, yang mengharuskan pembayaran dam. Selain itu, pelanggaran tertentu seperti memakai pakaian berjahit saat berihram juga mewajibkan pembayaran dam.

“Haji tamattu itu umrah dulu baru haji. Itu bisa dilakukan tapi memang harus kena dam. Biasanya pelanggaran yang dilakukan yaitu jemaah sudah memakai ihram namun di dalamnya masih memakai pakaian berjahit, itu wajib kena dam,” jelasnya.

Sebagai informasi, Calhaj asal Kudus terbagi dalam dua gelombang penerbangan. Kelompok Terbang (Kloter) 40-43 masuk gelombang pertama, sedangkan Kloter 44 masuk gelombang kedua.

Pemberangkatan Calhaj Kudus dijadwalkan mulai 4 hingga 6 Mei 2026. Sebelum keberangkatan, koper masing-masing jemaah akan dikumpulkan dan diberangkatkan ke embarkasi lebih dulu pada 2 Mei 2026.

- advertisement -

Nelayan Pati Terhimpit BBM Mahal, 10 Ribu Massa Siap Demo

Penulis
Kholistiono
-
0

BETANEWS.ID, PATI – Ribuan nelayan di Kabupaten Pati berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 4 Mei 2026. Aksi ini merupakan bentuk protes atas tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) industri yang dinilai telah melumpuhkan aktivitas melaut.

Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiono, mengatakan kondisi saat ini semakin memprihatinkan. Sekitar 80 persen kapal nelayan, khususnya di wilayah Juwana, sudah tidak lagi beroperasi akibat mahalnya harga BBM.

“Harga BBM industri saat ini mencapai Rp26.000 hingga Rp30.000 per liter. Sementara 70 persen biaya operasional nelayan habis hanya untuk bahan bakar. Kami sudah tidak mampu melaut,” ujar Eko saat ditemui di Desa Bumirejo, Juwana, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, nelayan dengan kapal di atas 30 gross ton (GT) selama ini menggunakan BBM industri tanpa subsidi. Kondisi tersebut membuat beban operasional semakin berat dan tidak sebanding dengan hasil tangkapan.

Para nelayan pun mendesak pemerintah untuk menetapkan harga khusus BBM bagi sektor perikanan. Mereka mengusulkan kisaran harga Rp10.000 hingga maksimal Rp13.600 per liter agar aktivitas melaut bisa kembali berjalan.

Baca juga : Program Gentengisasi Prabowo Berpotensi Gerakkan Roda Ekonomi Jepara Senilai Rp13,5 Miliar

Dampak kenaikan harga BBM industri, lanjut Eko, tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga merembet ke sektor lain. Aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) hingga pasar tradisional mulai lesu akibat berkurangnya pasokan ikan.

Rencananya, aksi pada 4 Mei mendatang akan melibatkan sekitar 10.000 orang dari berbagai organisasi nelayan, termasuk Asosiasi Mina Santosa dan Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera.

Massa akan berkumpul di Alun-Alun Juwana sebelum bergerak menuju Alun-Alun Pati. Mereka dijadwalkan menyampaikan aspirasi di depan Kantor Bupati Pati dan Kantor DPRD Pati.

Eko menegaskan aksi tersebut juga mendapat dukungan dari nelayan di berbagai daerah. Koordinasi telah dilakukan dengan nelayan dari Probolinggo, Jakarta (Muara Baru), Indramayu, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Juwana, hingga Rembang.

“Aksi ini murni untuk memperjuangkan keberlangsungan hidup nelayan. Kami berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang berpihak pada sektor perikanan,” pungkasnya.

Editor : Suwoko

- advertisement -

Ecofest 2026 Kudus, Perempuan Jateng Tampil Kreatif Lewat Karya Ecoprint Ramah Lingkungan

Penulis
Kaerul Umam
-
0

BETANEWS.ID, KUDUS – Asosiasi Eco Printer Indonesia (AEPI) Wilayah Provinsi Jawa Tengah menggelar Ecofest 2026 dalam rangka memperingati Hari Kartini. Kegiatan tersebut mengusung tema “Berkarya Berdaya Bersama Alam” di Sidji Coffee, Minggu (26/4/2026).
‎
‎Berbagai agenda diadakan untuk meramaikan acara yang pertama kali digelar ini, di antaranya meliputi fashion show menggunakan kebaya atau beskap ecoprint, mini talkshow untuk menggali potensi ecoprint, serta mini workshop mengubah syal menjadi outer dan tas.
‎
‎Ketua AEPI Wilayah Jateng sekaligus owner Godong Salam Ecoprint, Helma Susanti, menyampaikan bahwa melalui kegiatan itu pihaknya ingin perempuan masa kini dapat berkarya sekaligus menjaga lingkungan. Dengan tema yang diusung, peserta diajak memanfaatkan potensi ingkungan sekitar, mulai dari daun, batang, bunga, hingga akar pohon menjadi sebuah karya.
‎
‎“Semua tumbuh-tumbuhan itu bisa kita ciptakan menjadi produk unik yang dapat menunjang ibu-ibu atau Kartini-Kartini Indonesia menghasilkan penghasilan untuk keluarga dan lingkungannya. Daun dan bunga bisa dibuat pola atau desain alami, sedangkan batang hingga akar sebagai pewarna alami sebuah karya ecoprint,” bebernya.
‎
‎Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga bertujuan merangkul anggota AEPI Jateng sekaligus memperkenalkan ecoprint secara lebih luas. Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan dalam pemasaran.

Baca juga : Dokter Gigi di Kudus Main Tenis Berkebaya, Rayakan Hari Kartini dan HUT Djarum


‎“Memang saat ini kesulitannya adalah pemasaran. Karena anggota AEPI ini sudah banyak, kadang ada yang menjual produk di bawah harga pasaran,” ujarnya.
‎
‎Ia menambahkan, jumlah anggota AEPI Wilayah Jateng mencapai 225 orang, yang semuanya telah berkecimpung di bidang ecoprint.
‎
‎Sementara itu, Ketua Panitia Ecofest 2026, Nunung Noor Khamimah menuturkan, bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan ecoprint secara luas. Menurutnya, ecoprint bukan sekadar karya kain, tetapi juga sarana bagi perempuan untuk berkarya dan berdaya bersama alam.
‎
‎“Selain mengambil tanaman di sekitar, kami juga bertanggung jawab untuk menanam dan merawat tumbuh-tumbuhan yang bisa diolah menjadi sebuah karya,” jelasnya.
‎
‎Ia menambahkan, sebanyak 50 peserta turut hadir dalam kegiatan tersebut. Agenda ini rutin digelar setiap tahun, namun konsep peringatan Hari Kartini tahun ini dibuat lebih menarik.
‎
‎“Kalau sebelumnya hanya membuat ecoprint, tapi tahun ini kami mengadakan kegiatan yang lebih variatif. Ada fashion show, mini talkshow, hingga workshop dengan mengolah bahan syal ecoprint menjadi tas dan outer,” imbuhnya.
‎
‎Editor : Kholistiono

- advertisement -
1...111213...1,982Halaman 12 dari 1,982