BETANEWS.ID, KUDUS — Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimanfaatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus (BEM UMK) untuk menggelar diskusi bertema “Menagih Janji Indonesia Emas 2045: Kesenjangan Pendidikan di Indonesia”.
Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan pemangku kebijakan dalam menyoroti berbagai persoalan pendidikan, mulai dari kualitas hingga kesejahteraan tenaga pendidik, sebagai bagian dari refleksi menuju Indonesia Emas 2045.
Diskusi yang digelar BEM UMK tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan akademisi, di antaranya Kepala Kesbangpol Kudus Andreas Wahyu Adi Setiawan, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Muh Zubaidi, serta dosen Bahasa Inggris UMK Mutohar sebagai pemateri. Hadir pula Ketua Fraksi Gerindra, Valerie Yudistira Pramudya.
Pada kesempatan itu, Valerie menilai bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Kudus secara umum masih dalam kategori baik.
“Saya rasa kondisi pendidikan kita sebenarnya oke-oke saja,” ujarnya dalam acara tersebut, Sabtu (2/5/2026).
Baca juga : Jadi Percontohan Nasional, Jateng Dinilai Paling Progresif Terapkan Ekosistem Halal
Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait ketidaksinkronan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk itu, pihaknya tengah mendorong program ekosistem riset tiga pilar.
“Riset harus bisa menghubungkan masalah di lapangan dengan kebutuhan industri,” katanya.
Program tersebut melibatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor industri sebagai upaya menjawab tantangan ketenagakerjaan di masa depan.
Selain itu, Valerie juga menyoroti masih adanya ribuan anak yang belum mengenyam pendidikan di Kudus. Berdasarkan data yang ia sampaikan, jumlahnya mencapai hampir 6 ribu anak.
“Data yang kami temukan, ada hampir 6 ribu anak tidak sekolah. Ini perlu jadi perhatian serius,” ungkapnya.
Sebagai solusi, pihaknya mendorong hadirnya program sekolah rakyat guna memutus rantai kemiskinan dan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
