Terkait kesejahteraan guru, Valerie menyebut rata-rata gaji guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kudus berada di kisaran Rp5–6 juta per bulan dan dinilai masih cukup. Namun demikian, ia tidak menampik bahwa persoalan guru honorer masih menjadi tantangan yang perlu ditangani.
Sementara itu, pemateri diskusi, Mutohar, dosen Bahasa Inggris UMK, memaparkan bahwa secara kuantitas pendidikan Indonesia mengalami kemajuan, namun kualitasnya masih tertinggal. Berdasarkan data UNESCO, partisipasi pendidikan Indonesia saat ini berada di posisi 64 dari 120 dunia.
“Data UNESCO menunjukkan partisipasi pendidikan Indonesia cukup baik, tetapi kualitasnya masih berada di peringkat bawah, yakni di posisi ke-10 dibanding negara berkembang lainnya,” jelasnya.
Ia menilai ada tiga akar persoalan utama dalam pendidikan di Indonesia, yakni kesejahteraan guru, beban administrasi, serta kualitas tenaga pendidik yang terlatih.
“Kesejahteraan guru kita masih rendah dibanding negara ASEAN lain. Guru ASN hanya sekitar Rp3–6 juta per bulan, sementara di negara seperti Singapura bisa jauh lebih tinggi,” paparnya.
Selain itu, beban administrasi yang tinggi membuat guru kurang fokus pada proses pembelajaran. Hal ini juga berdampak pada munculnya persoalan lain seperti perundungan (bullying) di sekolah.
Mutohar juga menyinggung kebijakan fiskal yang dinilai turut memengaruhi sektor pendidikan, termasuk alokasi anggaran yang dinilai belum optimal.
Di sisi lain, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus, Muh Zubaidi, mengingatkan mahasiswa untuk tetap menyeimbangkan sikap kritis dengan semangat belajar.
