Malangnya Petani Jepara, Lahannya Puso Terendam Banjir Tak Tercover Asuransi

Penulis

-

04/02/2026

20260204 betanews UN Banjir menggenangi area persawahan di Jepara — Banjir menggenangi area persawahan di Jepara. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Jepara pada awal tahun 2026 tidak hanya merendam kawasan pemukiman. Namun juga lahan pertanian milik warga.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara, Mudhofir menyebut berdasarkan rekapan data hingga 21 Januari 2026 total lahan pertanian yang terdampak bencana banjir yaitu seluas 3.921 hektare.

Akan tetapi, dari jumlah tersebut hanya 3.861 hektar yang terdata, dengan rincian 2.807 hektar dinyatakan puso, sementara 1.054 hektare lainnya dinyatakan selamat.

Adapun wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah berada di Kecamatan Kalinyamatan dengan luas mencapai 742 hektar, disusul Kecamatan Welahan 653 hektar, Kecamatan Pecangaan 350 hektar, Kecamatan Kedung 286 hektar, Kecamatan Keling 234 hektar, dan Kecamatan Mayong 147 hektar.

Sementara kecamatan lain yang turut terdampak antara lain Kecamatan Donorojo 115 hektar, Kecamatan Bangsri 85 hektar, Kecamatan Mlonggo 65 hektar, Kecamatan Tahunan 39,5 hektar, Kecamatan Jepara 33 hektar, Kecamatan Kembang 30 hektar, Kecamatan Nalumsari 27 hektar, dan Kecamatan Batealit 1 hektar.

“Kerusakan hampir merata di seluruh kecamatan,” kata Mudhofir pada Rabu, (4/2/2026).

Selain itu, lanjut Mudhofir, terdapat sekitar 70 hektar tanaman padi yang tidak dapat dimasukkan dalam data puso. Sebab lahan tersebut berada di area pinggiran sungai atau lambiran yang statusnya bukan hak milik.

“Lahan ini tidak ada tupinya dan penerima bantuannya tidak jelas, sehingga tidak bisa kita klaimkan sebagai data puso,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa, mayoritas tanaman padi yang terendam banjir berusia sekitar satu bulan, sehingga petani dipastikan mengalami kerugian total. DKPP memperkirakan nilai kerugian akibat bencana ini mencapai sekitar Rp25,2 miliar, dan seluruhnya tidak tercover asuransi pertanian.

Terkait bantuan bagi petani terdampak, Mudhofir menyebutkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian.

“Penganggaran bukan di kami. DKPP hanya mengajukan bantuan berupa benih dan pupuk. Jika merujuk pengalaman sebelumnya, biasanya bantuan yang diberikan berupa benih,” katanya.

Pihaknya pun telah mengajukan bantuan ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, namun hingga kini belum ada kepastian waktu penyalurannya.

“Kita masih menunggu, baik bentuk bantuan maupun kapan realisasinya,” pungkasnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Perkuat Pengawasan Pajak, Pemkab Kudus Bakal Tambah 30 Tapping Box

Penulis

Rabu Sipan

-

04/02/2026

0

20260204 betanews Ilustrasi Tapping Box — Ilustrasi Tapping Box. Dok. Betanews.id

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus berencana menambah sekitar 30 unit tapping box pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan pajak daerah sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kudus, Rama Rizkika, menyebutkan saat ini Pemkab Kudus memiliki 110 unit tapping box. Dari jumlah tersebut, sebanyak 109 unit telah terpasang dan berfungsi aktif.

“Tahun ini kami mengupayakan penambahan tapping box sekitar 20 sampai 30 unit,” kata Rama.di ruang kerjanya belum lama ini.

Ia menjelaskan, tapping box menjadi instrumen penting dalam pengawasan pajak berbasis digital. Melalui alat tersebut, pemerintah daerah dapat memantau transaksi usaha secara real time.

Rama mengakui, kebutuhan tapping box di Kabupaten Kudus masih sangat besar. Jumlah hotel dan restoran saja mencapai ratusan unit, belum termasuk kos-kosan dan usaha katering yang jumlahnya bisa mencapai ribuan.

“Kalau bisa memang semua usaha terpasang tapping box, tapi kebutuhannya sangat banyak,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyediaan tapping box merupakan kewenangan Bank Jateng, sementara Pemkab Kudus berperan mengusulkan kebutuhan sesuai kemampuan anggaran dan prioritas pengawasan.

Penguatan tapping box dinilai penting mengingat hasil pengawasan sepanjang 2025 menemukan 34 usaha menunggak pajak. Sebagian di antaranya terindikasi tidak melaporkan pajak secara rutin atau terdapat selisih data transaksi.

Dengan penambahan tapping box, Pemkab Kudus berharap pengawasan pajak dapat lebih akurat dan transparan. Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ke depan, Pemkab Kudus akan mengombinasikan pengawasan digital dengan penindakan administratif. Langkah tersebut diambil agar upaya peningkatan pendapatan daerah berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Minim Anggaran, Disdak Kudus Hanya Alokasikan Rp 10 Juta untuk Perbaikan Pasar

Penulis

Kaerul Umam

-

04/02/2026

0

20260204 betanews RS Perbaikan Pasar Kliwon Kudus — Perbaikan Pasar Kliwon Kudus. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Kudus pada tahun 2026 akan melakukan perbaikan pasar di 26 pasar. Total Anggaran yang disediakan sebesar Rp400 juta. Program perbaikan ini baru pertama kali dilaksanakan sebagai upaya menangani kerusakan-kerusakan ringan yang bersifat darurat, selain revitalisasi pasar.

Kepala Bidang Pasar Disdag Kudus, Agus Sumarsono menjelaskan, perbaikan tersebut difokuskan pada penanganan masalah kecil, seperti atap bocor dan kerusakan ringan lainnya. Untuk setiap titik perbaikan, anggaran yang dialokasikan tidak boleh melebihi Rp10 juta dalam satu kali pekerjaan.

“Kalau untuk atap bocor bisa kita tangani, tapi nilainya maksimal Rp10 juta per perbaikan. Ini karena anggaran sangat terbatas dan harus dibagi untuk mengatasi masalah-masalah darurat di banyak pasar,” ujarnya.

Agus menyampaikan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus mengatur dana yang ada. Perbaikan dilakukan secara menyesuaikan kondisi di lapangan tanpa melakukan perombakan besar.

“Kalau diperbaiki secara keseluruhan tentu tidak memungkinkan. Jadi disesuaikan, yang penting fungsi pasar tetap berjalan,” katanya.

Ia menegaskan, anggaran perbaikan global tersebut merupakan kebijakan yang telah disesuaikan dengan arahan Bupati Kudus. Untuk kerusakan dengan skala besar, Agus menilai tidak bisa ditangani melalui anggaran perbaikan umum ini.

“Kalau kerusakannya besar, tidak bisa pakai anggaran ini. Harus melalui usulan revitalisasi pasar dan diusulkan untuk perbaikan di tahun berikutnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pihaknya telah mengusulkan beberapa pasar untuk masuk dalam program revitalisasi dengan skala prioritas. Di antaranya Pasar Undaan Kidul dan Pasar Jekulo.

Kerusakan yang menjadi perhatian dalam usulan revitalisasi tersebut meliputi atap bangunan serta saluran hidran yang mengalami keropos pada bagian pipa.

“Kita ajukan berdasarkan tingkat urgensinya. Ada atap yang rusak dan saluran hidran yang pipanya sudah kropos, itu harus ditangani lewat revitalisasi,” imbuhnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Anggaran Revitalisasi Pasar di Kudus Hanya Cukup untuk Satu Pasar

Penulis

Kaerul Umam

-

04/02/2026

0

20260204 betanews KU Kabid Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Agus Sumarsono — Kabid Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Agus Sumarsono . Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Anggaran revitalisasi pasar di Kabupaten Kudus tahun ini menurun drastis. Pada tahun 2025 anggran untuk revitalisasi pasar mencapai Rp 2,3 miliar. Namun, pada tahun ini, anggaran yang disediakan hanya sejumlah Rp 225 juta. Oleh karena itu, anggaran yang tersedia hanya akan digunakan untuk revitalisasi Pasar Kliwon.

Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Kudus, Agus Sumarsono menyampaikan, pihaknya di tahun ini hanya bisa melaksanakan kegiatan perbaikan pasar di satu pasar saja. Kebijakan tersebut diambil karena adanya efisiensi anggaran atau skala prioritas anggaran.

“Selain itu ada penurunan TKD (dana transfer ke daerah) Kudus sekitar Rp500 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga ini berdampak pada perbaikan pasar yang ada di Kudus,” bebernya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/2/2026).

Padahal, kata dia, ada sejumlah pasar di Kabupaten Kudus yang juga membutuhkan perawatan mendesak. Sebagai contoh Pasar Wage Undaan Kidul, Pasar Ngablak Tanjungrejo, Pasar Kalirejo, Pasar Mijen, di mana sejumlah pasar tersebut mengalami kerusakan atap yang memerlukan perbaikan secepatnya.

“Pasar Kliwon dipilih karena menurut kami itu yang paling urgent dan membutuhkan perbaikan secara cepat dan sudah diusulkan dalam Musrenbang di tahun sebelumnya,” jelasnya.

Ia mengatakan, untuk tahapan proses revitalisasi di pasar tersebut saat ini baru tahap pengusulan perencanaan. Dia menargetkan, pelaksanaan pembangunan dimulai akhir April atau di awal Mei 2026.

“Ya secepatnya untuk pelaksanaan pembangunan sebisa mugkin kita kerjakan. Supaya bisa memberikan kenyamanan untuk aktivitas di sana, terutama bagi pembeli dan penjual,” ujarnya.

Pembangunan yang direncanakan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kudus sebesar Rp225 juta itu diperuntukkan untuk perbaikan sejumlah kerusakan. Di antaranya, perbaikan empat hingga lima pintu pasar, atap, serta perbaikan beton di area parkir Blok D.

Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama hanya satu pasar yang direvitalisasi tahun ini. Hal itu berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana terdapat enam pasar di Kabupaten Kudus yang mendapatkan program revitalisasi.

“Kalau dilihat kebutuhan sebenarnya, pasar yang memerlukan perbaikan dengan skala prioritas ada beberapa, seperti Pasar Barongan, Pasar Ngablak Tanjungrejo, Pasar Undaan Kidul, Pasar Kalirejo, dan Pasar Mijen. Namun kalau semua dikerjakan, tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar,” jelasnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Usai Kasus Keracunan MBG, Pemkab Kudus dan BGN Perkuat Pengawasan

Penulis

Rabu Sipan

-

04/02/2026

0

20260204 betanews RS Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton, menggelar pertemuan dengan jajaran BGN di Kantor Pusat BGN, Jakarta Selatan — Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton, menggelar pertemuan dengan jajaran BGN di Kantor Pusat BGN, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal, aman, dan sesuai ketentuan. Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan antara Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton, dengan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di Kantor Pusat BGN, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).

Dalam pertemuan itu, Bellinda Birton yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas MBG Kabupaten Kudus menegaskan pentingnya kejelasan regulasi sekaligus penguatan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana program di lapangan.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus memperketat sistem pemantauan agar seluruh SPPG mampu menyediakan makanan yang aman, sehat, dan bergizi, khususnya bagi pelajar di Kabupaten Kudus.

Langkah ini merupakan respons atas kejadian dugaan keracunan MBG yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Pemkab Kudus menilai perlunya perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

Wakil Bupati Kudus, Bellinda Sabrina Birton menekankan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan melalui administrasi semata, melainkan harus disertai dengan pemantauan langsung di lapangan secara berkala.

“Pengawasan pelaksanaan MBG harus dilakukan secara nyata di lapangan, tidak hanya melalui laporan administrasi. Jika ditemukan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan, maka harus ada tindakan tegas,” kata Bellinda melalui siaran tertulisnya, Rabu (4/2/2026).

Ia menambahkan, Program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Seluruh pihak yang terlibat dituntut bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

“MBG adalah upaya bersama untuk membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Karena itu, pelaksanaannya harus disiplin, terstandar, dan diawasi secara ketat,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Brigjen TNI Albertus Doni Dewantoro, menyampaikan bahwa BGN berkomitmen memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan MBG di daerah, termasuk memastikan seluruh SPPG mematuhi standar keamanan pangan dan regulasi yang berlaku.

“Kami berkomitmen memastikan Program MBG berjalan dengan aman dan berkualitas. Pengawasan akan terus diperkuat agar setiap SPPG mematuhi ketentuan dan standar keamanan pangan,” tegasnya.

Melalui sinergi yang terus diperkuat antara Pemerintah Kabupaten Kudus dan BGN, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kualitas gizi generasi muda.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Habis Tak Tersisa, Rumah Warga Pati Ini Dibakar Anaknya

Penulis

Kholistiono

-

04/02/2026

0

20260204 betanews Kh Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang berada di Dukuh Pohlandak, Desa Sumberagung, Kecamatan Jaken, Pati — Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang berada di Dukuh Pohlandak, Desa Sumberagung, Kecamatan Jaken, Pati, pada Rabu (4/2/2026) siang. Foto: Kholistiono

BETANEWS. ID, PATI – Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang berada di Dukuh Pohlandak, Desa Sumberagung, Kecamatan Jaken, Pati, pada Rabu (4/2/2026) siang. Rumah tersebut diketahui milik Sapin, warga desa setempat.

Akibat peristiwa ini, rumah gaya limasan dengan dinding kayu tersebut, rumah milik Sapin ludes dilalap si jago merah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Sedangkan untuk penyebnya, diduga kebakaran karena rumah milik Sapin itu dibakar oleh anaknya sendiri.

Kapolsek Jaken, AKP Warsono membenarkan adanya seorang anak yang membakar rumah orang tuanya. Menurutnya pelaku saat ini masih dalam pemeriksaan di Polsek Jaken.

“Iya benar dibakar oleh anaknya, untuk saat ini masih dalam pemeriksaan di polsek. Kami belum bisa menjelaskan secara jelas,” ujarnya saat dihubungi sore ini.

Kabid Damkar pada Satpol PP Pati, Dwi Prasetyo mengatakan, mendapatkan laporan kejadian kebakaran sekira pukul 12.06 WIB. Mendapati laporan itu petugas kemudian menuju ke lokasi kejadian.

“Mendapatkan laporan sekitar jam 12.06 WIB kebakaran di Desa Sumberagung Kecamatan Jaken,” kata Dwi.

Dia mengatakan ada dua unit rumah milik Sapin yang ludes terbakar. Bangunan rumah itu berbentuk limasan. Menurutnya kebakaran ini diduga dilakukan oleh anak pemilik rumah yang berusia 30 tahun berjenis kelamin laki-laki.

“Kebakaran dua rumah limasan dibakar oleh anak pemilik rumah karena konflik keluarga. Jadi anggota ke sana sudah terjadi kebakaran jadi rumah sudah hampir habis karena terbuat dari kayu,” jelas dia.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 120 juta. Api baru dipadamkan sekira pukul 14.00 WIB.

“Korbn jiwa nihil. Tapi kerugian Rp 120 juta. Pemadaman selesai 14.40 WIB. Dari Pos Juwana bisa diselesaikan tiga unit pemadam kebakaran,” jelasnya.

Menurutnya pelaku pembakaran rumah itu merupakan anak dari pemilik rumah. Pelaku belum dijelaskan secara detail namanya. Pelaku berjenis kelamin pria dan berusia 30 tahun. Motif pembakaran rumah ini karena konflik keluarga.

“Yang bakar anak dari pemilik rumah, konflik keluarga, masalah apa kita belum tahu, saat ini pelaku pembakaran rumah sudah menyerahkan diri kepada polisi di Jaken,” jelasnya.

“Pelaku berusia 30 tahun jenis kelamin pria,” ungkap dia.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Pemprov Jateng Anggarkan Rp2 Miliar, Perbaiki Ruas Jalan Sekuro-Mlonggo

Penulis

Umi Nurfaizah

-

04/02/2026

0

20260204 betanews UN Ruas Jalan Sekuro-Mlonggo yang berada di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara kondisinya saat ini rusak parah. — Ruas Jalan Sekuro-Mlonggo yang berada di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara kondisinya saat ini rusak parah. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Ruas Jalan Sekuro-Mlonggo yang berada di Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara kondisinya saat ini rusak parah. Jalan berlubang dengan diameter beragam tampak menganga di sejumlah titik.

Kondisi itu tentunya membahayakan pengguna jalan, terutama saat terjadi hujan deras. Sebab lubang jalan tertutup air. Padahal ruas tersebut merupakan akses utama menuju Jepara-Keling.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jepara, Hery Yulianto mengatakan secara status, ruas tersebut termasuk jalan provinsi.

Sehingga sebagai langkah penanganan, Hery mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Provinsi) Jawa Tengah agar segera melakukan perbaikan.

Hery melanjutkan, Pemprov Jateng menurutnya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar melalui program klinik jalan sebagai upaya penanganan ruas jalan provinsi di Kabupaten Jepara.

Saat ini, tahapnya sudah memasuki proses pengadaan atau lelang untuk pekerjaan perawatan jalan.

“(Ruas Jalan Sekuro-Mlonggo) secepatnya akan dilakukan perbaikan. Ini masuk dalam anggaran klinik jalan untuk penanganan jalan provinsi yang berada di wilayah Jepara, anggarannya Rp2 miliar,” kata Hery pada Rabu, (4/2/2025).

Menurutnya, perbaikan akan segera dilaksanakan setelah proses administrasi selesai. Anggaran klinik jalan tersebut diperuntukkan bagi penanganan ruas jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Jepara, termasuk ruas Sekuro–Mlonggo.

Sementara itu, Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan pihaknya terus berkoordinasi agar penanganan jalan yang rusak bisa segera direalisasikan, mengingat ruas tersebut menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat.

“Kami memahami keluhan masyarakat terkait kondisi jalan saat ini. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar perbaikan bisa segera dilaksanakan. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” kata Witiarso.

Untuk itu ia mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintas di ruas Sekuro–Mlonggo, terutama saat musim hujan. Agar terhindar dari potensi kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak di beberapa titik.

Editor: Suwoko

- advertisement -

KDMP di Kudus Ini Segera Beroperasi, akan Ada Klinik dan Rest Area untuk 50 Bus

Penulis

Rabu Sipan

-

04/02/2026

0

20260204 betanews RS Koperasi Desa Merah Putih Kudus — Bangunan KDMP Desa Getas Pejaten, Kudus, telah rampung dibangun dan segera beroperasi. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, telah selesai 100 persen. Saat ini, pemerintah desa tinggal menunggu proses serah terima dari pihak kontraktor sebelum gerai tersebut resmi beroperasi.

Kepala Desa Getas Pejaten, Kusnadi, menyampaikan bahwa keberadaan gerai KDMP merupakan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Gerai ini diharapkan menjadi pusat penggerak ekonomi desa melalui berbagai lini usaha yang telah dipersiapkan.

“Alhamdulillah, pembangunan gerai KDMP Desa Getas Pejaten sudah selesai. Ini merupakan program dari Pak Presiden yang sangat kami syukuri. Semoga bisa mendorong ekonomi desa,” ujar Kusnadi di Gerai KDMP Getas Pejaten, belum lama ini.

Ia menjelaskan, meksi pembangunan gerai telah selesai 100 persen tetapi untuk beroperasi KDMP Getas Pejaten masih menunggu sarana dan prasarana (sarpras). Sembari nunggu, pengurus KDMP Getas Pejaten menjalin kerja sama dengan beberapa pihak untuk penguatan lini usaha, termasuk kerja sama dengan klinik yang ada di desanya tersebut.

“Pengurus KDMP sudah merambah ke layanan klinik. Kami bekerja sama dengan dokter-dokter dari warga sendiri, salah satunya dengan dr. Hendra,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, KDMP Getas Pejaten juga menjalin kerja sama dengan pelaku usaha lokal dan perusahaan swasta untuk pengisian produk di gerai. Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) desa akan menjadi prioritas.

“Gerai nanti bekerja sama dengan Jenang Mubarak dan juga pihak Wings, agar produknya bisa dijual di gerai KDMP Getas Pejaten. Selain itu, produk UMKM warga desa setempat juga kami akomodir untuk membantu pemasaran,” bebernya.

Kusnadi mengungkapkan, lahan KDMP Desa Getas Pejaten memiliki luas sekitar satu hektare. Bangunan gerai menempati sekitar 600 meter persegi, sementara sisa lahan akan dijadikan rest area sebagai pengembangan lini usaha.

“Sisa lahan akan difungsikan untuk rest area dan diperkirakan bisa menampung sekitar 50 bus. Rest area ini juga menjadi salah satu lini usaha KDMP,” ungkapnya.

Selain rest area, KDMP Getas Pejaten juga telah merencanakan pengembangan lini usaha pasar desa. Lahan seluas sekitar 2,5 hektare di sebelah utara Graha Mustika telah disiapkan dan masuk dalam program kerja koperasi.

“Lini usaha pasar sudah masuk dalam program kerja dan juga sudah dibahas dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan),” tambah Kusnadi.

Sementara itu, Ketua KDMP Getas Pejaten, Supriyo, menegaskan bahwa secara fisik pembangunan gerai telah rampung dan siap digunakan setelah sarana dan prasarana pendukung terpenuhi. Total bakal akan ada tujuh lini usaha yang dijalankan.

“Gerai KDMP sudah selesai 100 persen. Total ada tujuh lini usaha yang direncanakan, termasuk pemasaran UMKM, rest area, dan pasar. Kami berharap seluruh lini usaha ini bisa segera berjalan dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes),” ujarnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Usai Diguyur Hujan, Jalan Raya Pati -Tayu Rusak Parah

Penulis

Kholistiono

-

04/02/2026

0

20260204 betanews Kh Sejumlah pengendara melintasi Jalan Pati-Tayu yang mengalami kerusakan — Sejumlah pengendara melintasi Jalan Pati-Tayu yang mengalami kerusakan, Rabu (4/2/2026). Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Hujan yang mengguyur Kabupaten Pati dalam beberapa pekan terakhir, tak hanya memicu banjir di sejumlah wilayah. Namun, kondisi tersebut juga memperparah kerusakan infrastruktur jalan, khususnya di Jalan Pati-Tayu.

Lapisan aspal di beberapa ruas jalan terkelupas akibat tergerus air dan lalu lintas kendaraan. Lubang jalan dengan kedalaman yang bervariasi ini dinilai membahayakan pengendara, terutama pengendara sepeda motor yang melintas saat kondisi jalan tergenang dan jarak pandang terbatas.

Sejumlah titik Jalan Pati-Tayu yang mengalami kerusakan itu di antaranya di Desa Bumiayu, Desa Sukoharjo (Kecamatan Wedarijaksa), Mojoagung (Trangkil), Waturoyo (Margoyoso), Purwodadi (Margoyoso) hingga Pakis (Tayu).

Kerusakan jalan yang parah di sejumlah parah itu dikeluhkan warga. Salah satunya adalah Kushariyadi. Warga Kecamatan Wedarijaksa itu mengaku harus lebih ekstra berhati-hati, karena Jalan Pati-Tayu rusak cukup parah.

”Rusak parah. Apalagi kalau hujan deras, permukaan jalan yang rusak tak terlihat. Jadi rawan ’kejeglong’ dan kecelakaan,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Keluhan serupa juga disampaikan Warsito. Warga Kecamatan Cluwak ini mengaku butuh waktu ekstra saat melintasi Jalan Pati-Tayu. Sebelumnya, dirinya memerlukan waktu sekitar 60 menit untuk sampai Pati Kota. Kini, dirinya butuh waktu hingga 90 menit lebih untuk sampai tujuan.

”Ini ya lebih lama kalau lewat Jalan Pati-Tayu. Jadi 90 menit lebih. Jadi ya bensin otomatis tambah dan tambah lelah,” ungkapnya.

Bahkan, pelek motornya sempat bengkong usai melintasi Jalan Pati-Tayu yang mengalami kerusakan. Dirinya pun berharap Jalan Pati-Tayu segera diperbaiki sepenuhnya.

Terkait kerusakan itu, Staf bagian Jalan pada Dinas PUPR Jateng wilayah kerja Pati Abdul Jalil mengaku, pihaknya segera memperbaiki Jalan Pati-Tayu. Bahkan PUPR Jateng sudah mulai melakukan penambalan sejak beberapa hari yang lalu.

”Saat ini kami lakukan penambalan lubang menggunakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan. Dan sampai saat ini masih berjalan. Ini kami sisir jalan yg lubang dalam dulu. Dan untuk tahun ini di ruas Pati-Tayu akan ada kegiatan rehabilitasi jalan. Sepanjang 1 kilometer. Rencana di lokasi depan RS suwondo sampai depan Indomaret,” katanya

Meski begitu, perbaikan belum sepenuhnya terpenuhi untuk Jalan Pati-Tayu. Jalan di depan Institut Pesantren Mathali’ul Falah (IPMAFA) Pati hingga area Tayu belum tersentuh. Ia pun berkomitmen segera memperbaiki jalan tersebut.

”Segera pak. Ini kita tadi menambal di daerah sidomukti dan satu tim lagi di daerah Waturoyo,” pungkasnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Percepat Pembayaran Pajak, Bayar PBB di Jepara Kini Gunakan QRIS

Penulis

Umi Nurfaizah

-

04/02/2026

0

20260204 betanews UN Bupati Jepara, Witiarso Utomo (tengah) berfoto bersama usai sosialisasi pembayaran pajak — Bupati Jepara, Witiarso Utomo (tengah) berfoto bersama usai sosialisasi pembayaran pajak PBB-P2, Rabu (4/2/2026). Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara kini mengadopsi pembayaran digital berupa kode QRIS dalam penagihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Gerak Cepat (Gercep) Sebar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dan Bayar PBB-P2 Melalui QRIS yang diadakan di Pendopo Jepara, Rabu (4/2/2026).

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan langkah itu diambil agar pembayaran maupun penagihan PBB-P2 bisa lebih cepat. Sehingga dampaknya bisa mempercepat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak.

“Sosialisi Gercep ini untuk mempercepat pembayaran (PBB-P2) melalui online lewat QRIS, sehingga tidak ada pembayaran secara tunai. Pemkab juga bisa mendapatkan pembayaran pajak secara lebih cepat,” katanya saat ditemui usai kegiatan sosialisasi.

Lebih lanjut ia mengatakan melalui pembayaran secara digital, diharapkan mampu mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran penerimaan pendapatan daerah.

Bagi masyarakat maupun petugas pemungut pajak, Kode QRIS tersebut bisa diakses melalui aplikasi epbb.jepara.go.id. Selain itu, Pemkab Jepara juga mencantumkan kode QRIS di lembar SPPT PBB-P2.

“Kode itu bisa langsung di scan kemudian bisa dibayar langsung secara digital,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara, Hasanuddin Hermawan mengatakan nilai ketetapan pokok atau jumlah PBB-P2 yang harus dibayar oleh wajib pajak di Jepara di tahun 2026 yaitu sebesar Rp76.948.519.500. Terdiri dari 700.882 objek pajak.

Namun, dari jumlah tersebut Pemkab Jepara menargetkan PAD dari sektor PBB-P2 sebesar Rp71.280.000.000.

“Mulai awal Januari hingga 31 Januari, sudah terealisasi sekitar Rp369,5 juta atau baru 0,52 persen,” katanya.

Pembayaran dengan sistem digital itu, Hasan melanjutkan sebenernya sudah dilakukan sejak tahun lalu. Hanya saja, pelaksanaannya lebih dimasifkan pada tahun ini.

Ia juga menyadari, jika pembayaran digital belum sepenuhnya bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Sehingga pihaknya tetap mewadahi pembayaran secara manual melalui Pemerintah Desa atau Kecamatan.

“Masyarakat kita memang ada yang masih belum bisa mengakses itu. Misalnya yang ada di pelosok-pelosok, sehingga nanti kami akan menyediakan tidak hanya pembayaran digital, tapi juga secara manual yang dikelola pemdes,” pungkasnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Jelang Lebaran, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Genjot Perbaikan Jalan

Penulis

Suwoko

-

04/02/2026

0

20260204 Betanews Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Foto: Ist

BETANEWS.ID, SURAKARTA – Menjelang arus mudik lebaran 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta agar fokus untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan di wilayahnya.

“Menjelang Lebaran, kita juga fokus pada infrastruktur. Dengan kemampuan APBD masing-masing kabupaten/kota, prioritas kita adalah memantapkan jalan,” kata Luthfi seusai kegiatan Outlook Ekonomi Soloraya 2026 di The Sunan Hotel, Surakarta, Rabu 4 Februari 2026.

Menurut dia, pemantapan infrastruktur jalan tidak hanya menyangkut aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga pergerakan ekonomi dan iklim investasi di daerah.

Ia menjelaskan, konektivitas jalan yang baik menjadi prasyarat utama kelancaran distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Terutama pada momentum meningkatnya pergerakan orang dan barang menjelang Hari Raya.

Saat ini, Ia menuturkan, kondisi jalan provinsi di Jawa Tengah tercatat hampir 97 persen dalam kondisi mantap, sementara jalan kabupaten/kota mencapai hampir 87 persen. Meski demikian, Luthfi tak menampik tantangan terbesar yang dihadapi adalah tingginya curah hujan yang kerap mempercepat kerusakan jalan.

“Tantangan kita adalah curah hujan tinggi, karena penyakit jalan (rusak) itu air,” ujarnya.

Luthfi menegaskan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jalan menjelang Idulfitri dan puncak arus mudik, sesuai dengan roadmap (peta jalan) pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan.

“Ke depan, menjelang Idulfitri dan arus mudik, kita akan lakukan evaluasi. Sesuai roadmap 2025, infrastruktur harus mantap. Jalan provinsi dan jalan kabupaten harus clear (lancar) dari public complain (complain publik),” tegasnya.

Ia menambahkan, kepastian kondisi jalan juga menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Infrastruktur yang andal dinilai penting untuk mendukung kawasan industri, pariwisata, serta pengembangan ekonomi baru di berbagai wilayah.

Dalam kesempatan itu, Luthfi menyampaikan, untuk jalan desa dan lingkungan memang menjadi kewenangan penanganannya ada di pemerintah kabupaten/kota. Namun, koordinasi tetap dilakukan agar persoalan infrastruktur dasar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia berharap, dengan percepatan perbaikan jalan dan penguatan koordinasi lintas daerah, konektivitas wilayah di Jawa Tengah dapat terus terjaga, sehingga mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas investasi dan pariwisata tetap berjalan optimal, khususnya menjelang Lebaran.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Sambut HPN 2026, PWI Kudus Gelar Pekan Literasi Pelajar

Penulis

Kaerul Umam

-

04/02/2026

0

20260204 betanews KU Ketua PWI Kudus, Saiful Anas menyampaikan sambutan — Ketua PWI Kudus, Saiful Annas menyampaikan sambutan di acara Pekan Literasi Pelajar, di PBG Kudus, Rabu (4/2/2026). Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kudus menggelar Pekan Literasi Pelajar dalam menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026, di Pusat Belajar Guru (PBG), Rabu (4/2/2026). PWI menggelar sejumlah lomba untuk pelajar di Kabupaten Kudus dengan mengusung tema “Kearifan Lokal”. Dengan tema ini diharapkan bisa menjadi pondasi penting untuk penguatan budaya literasi bagi anak sekolah.

Ketua PWI Kabupaten Kudus, Saiful Annas menyampaikan, setidaknya ada tiga perlombaan yang digelar dalam acara tersebut. Di antaranya, lomba mewarnai, mendongeng, dan menulis surat kepada Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus.

“Pekan Literasi Pelajar ini dalam rangka untuk menyambut HPN yang jatuh pada 9 Februari 2026. Tiga lomba yakni mewarnai diperuntukkan untuk anak didik TK, mendongeng untuk SD, dan menulis surat untuk pelajar SMP,” katanya di sela-sela kegiatan.

Ia menyampaikan, penyelenggaran ini diharapkan bisa menumbuhkan literasi bagi siswa mulai dari jenjang TK hingga SMP di Kabupaten Kudus. Menurutnya, antusiasme dalam kegiatan itu sangat tinggi, bahkan ketika penutupan pendaftaran masih ada beberapa orang yang ingin mendaftarkan diri.

“Tujuannya agar kegiatan semacam ini bisa menumbuhkan literasi siswa, terutama untuk lomba menulis ini kami ingin melihat curhatan mereka melalui surat di bidang pendidikan,” ungkapnya.

Annas berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan dan menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahunnya. Maka dari itu pihaknya menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi tolak ukur dan penyelenggaraan di tahun berikutnya bisa dikemas lebih menarik.

“Semoga (acara ini) bisa berkelanjutan, minimal satu tahun sekali dan penyelenggaraan tahun berikutnya dikemas lebih meriah. Misalnya festival literasi untuk kita konsepkan lagi di tahun depan,” terangnya.

Sementara itu, Bunda Literasi Kabupaten Kudus, Endhah Sam’ani turut mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang berlangsung. Ia menyebut, kegiatan seperti selaras dengan program yang bakal dijalankan, yakni mensosialisasikan penguatan literasi yang ada di Kabupaten Kudus.

“Saya mengapresiasi untuk PWI Kudus yang sudah mengadakan kegiatan ini. Harapannya kegiatan ini bisa menjadi awal dan terus berkelanjutan, karena ini merupakan salah satu cara kami untuk mensosialisasikan litersi untuk anak sekolah,” ujarnya.

Melalui beberapa perlombaan yang diselenggarakan, Endhah menuturkan kegiatan itu dapat mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat anak. Ke depan, pihaknya bakal melaksanakan program-program dalam upaya untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Kudus.

“Ke depannya nanti ada program-program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi di Kudus. Ini awal dan nanti akan kami sosialisasikan literasi bagi anak,” imbuhnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Cek Lokasi Tanah Gerak di Tegal, Gubernur Ahmad Luthfi Kucurkan Bantuan Rp 210 Juta

Penulis

Suwoko

-

04/02/2026

0

20260204 Betanews Gubernur Jateng Ahmad Luthfi — Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Foto: Ist

BETANEWS.ID, SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menangani bencana tanah gerak yang melanda Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi siang ini, Rabu, 4 Februari 2026, langsung meluncur ke lokasi dan mengucurkan bantuan Rp 210 juta untuk percepatan penanganan pascabencana yang merusak ratusan rumah warga dan infrastruktur desa.

Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, bantuan tersebut telah disalurkan ke lokasi terdampak melalui koordinasi antara Pemprov Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Tegal. Penanganan dilakukan secara terpadu bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Sekitar Rp 210 juta sudah kita geser ke lokasi tanah gerak. Bupati sudah melapor kepada saya bahwa bantuan sudah datang,” ujar Ahmad Luthfi.

Ditegaskan, pemantauan dan evaluasi kondisi di lapangan terus dilakukan. Pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah akan menentukan langkah lanjutan, termasuk opsi relokasi atau perbaikan permukiman warga.

“Kita lakukan pengecekan di lapangan. Tinggal nanti apakah akan dilakukan relokasi atau perbaikan, itu akan kita rapatkan. Prinsipnya, bantuan sudah sampai di sana,” ungkap Gubernur.

Bencana tanah gerak di Desa Padasari terjadi sejak Minggu, 1 Februari 2026, dan mencapai puncaknya pada Senin, 2 Februari 2026, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari berturut-turut. Peristiwa ini menyebabkan kerusakan signifikan pada permukiman warga dan fasilitas umum.

Data sementara mencatat sebanyak 104 rumah warga terdampak, dengan sekitar 80 rumah mengalami kerusakan berat hingga roboh. Bencana ini berdampak pada 150 kepala keluarga atau sekitar 470 jiwa. Sebanyak 17 jiwa dari lima keluarga terpaksa mengungsi dan menempati SDN Padasari 01.

Selain permukiman, sejumlah infrastruktur desa turut terdampak, antara lain jalan desa dan kabupaten, jembatan, bendung irigasi, serta fasilitas pendidikan, keagamaan, dan kesehatan, termasuk Pondok Pesantren Al-Adalah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Usai Diperiksa KPK, Begini Keterangan Kepala BPKAD Pati dan Camat Sukolilo

Penulis

Kholistiono

-

04/02/2026

0

20260204 betanews Kh Kepala BPKAD baju batik, Camat Sukolilo baju putih — Kepala BPKAD Pati, Febes Mulyono (baju batik), Camat Sukolilo, Andrik Sulaksono (baju putih) . Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Febes Mulyono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati membenarkan kalau dirinya telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolda Jawa Tengah pada Selasa (3/2/2026) kemarin.

Ia mengaku, pemeriksaan tersebut hanya sebatas permintaan keterangan sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), khususnya di bidang penganggaran.

“Memang betul, saya dipanggil dan dimintai keterangan seputar tupoksi saya. Saya ingin Pati tetap adem dan KPK bisa bekerja dengan baik,” ujar Febes, Rabu (4/2/2026).

Dirinya menjelaskan, keterangan yang diminta penyidik berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, aset, serta mekanisme penganggaran, termasuk komponen penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa yang masuk dalam ADD dan APBD.

“Yang ditanyakan ya sesuai tupoksi saya, penganggaran. Siltap itu masuk komponen ADD, dan ADD bagian dari APBD,” ungkapnya.

Pihaknya menyebut pemeriksaan berlangsung singkat, sekitar dua jam, dan tidak berlangsung intensif.

Ia berharap, proses hukum berjalan lancar tanpa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. “Saya hanya ingin semua berjalan dengan baik,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Camat Sukolilo, Andrik Sulaksono. Ia mengatakan, bahwa dirinya mulai diperiksa sejak pukul 10.30 WIB di Mapolda Jawa Tengah Selasa kemarin juga. Ia diperiksa dengan beberapa pertanyaan dari penyidik KPK.

“Masih sama, terkait materi dari pihak KPK-nya. Kurang lebih diperiksa 3 jam mulai setengah 11,” tuturnya.

Ia mengaku diperiksa bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) lain saat dipanggil oleh KPK. Bahkan beberapa camat juga dipanggil walaupun ia kurang berkenan untuk menyebutkan wilayah camat-camat tersebut.

“Kalau keterangan, maaf mungkin buat pimpinan yang lebih tinggi yang menyampaikan kalau saya lingkupnya Sukolilo dapat undangan pemeriksaan. Ada camat yang lain juga, tapi kalau mau detailnya mungkin ranah atasan kami yang bisa menyampaikan,” pungkasnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Gelar Reses di Sidji Coffee, Valerie Serap Aspirasi Soal Penerangan Jalan dan Drainase

Penulis

Redaksi

-

03/02/2026

0

20260203 betanews Valerie reses — Anggota DPRD Kudus, Valerie Yudistira Pramudya menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Foto: Ist

BETANEWS.ID, KUDUS – Anggota DPRD Kabupaten Kudus sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra, Valerie Pramudya, menggelar kegiatan reses bersama relawan dan masyarakat Desa Getaspejaten, Kecamatan Jati, di di Sidji Coffee Kudus, Jumat (30/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung lebih dari dua jam ini dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari relawan serta pengurus RT dan RW Desa Getaspejaten. Reses turut didampingi oleh perwakilan Sekretariat Dewan (Sekwan) dan Baperida Kabupaten Kudus sebagai bagian dari sinergi antara legislatif dan unsur perencanaan daerah.

Dalam dialog terbuka tersebut, masyarakat secara tegas menyoroti minimnya penerangan jalan umum (PJU) di kawasan Jalan Museum Kretek dan Jalan Mulya. Kondisi gelap pada malam hari dinilai membahayakan keselamatan warga dan pengguna jalan, serta rawan terhadap potensi gangguan keamanan.

Tak hanya itu, persoalan drainase yang tidak berfungsi optimal juga menjadi keluhan utama. Warga menyampaikan bahwa saat hujan turun, khususnya di sepanjang Jalan Museum Kretek, air kerap meluap hingga ke badan jalan. Genangan tersebut mempercepat kerusakan aspal dan menunjukkan perlunya penanganan serius, bukan sekadar tambal sulam.

Menanggapi hal ini, Valerie menegaskan bahwa infrastruktur dasar adalah hak masyarakat, bukan sekadar program tambahan.

“Penerangan jalan dan drainase bukan kebutuhan sekunder. Ini menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan aktivitas ekonomi warga. Aspirasi ini akan kami kawal serius dalam pembahasan anggaran dan pengawasan pembangunan,” tegas Valerie.

Ia juga menekankan bahwa Fraksi Gerindra akan terus mendorong agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi merata hingga ke lingkungan permukiman warga.

Selain menyerap keluhan, Valerie turut menyampaikan materi reses mengenai Program Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengajak masyarakat Getaspejaten memanfaatkan koperasi sebagai wadah penguatan ekonomi desa yang berbasis gotong royong dan kemandirian.

“Koperasi Desa Merah Putih ini harus menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat. Kalau dikelola serius, ini bisa membantu permodalan usaha kecil dan meningkatkan kesejahteraan warga,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, Valerie juga menjelaskan bahwa arah kebijakan anggaran DPRD saat ini sedang difokuskan pada sektor prioritas, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat melalui reses menjadi kunci agar kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Reses ditutup dengan diskusi interaktif dan komitmen bersama antara wakil rakyat dan warga untuk terus mengawal pembangunan yang lebih adil dan merata di kabupaten kudus.

Editor: Suwoko

- advertisement -