BETANEWS.ID, KUDUS – Di tengah genangan banjir yang masih merendam sejumlah wilayah di Kota Kretek, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kudus memilih turun langsung ke lapangan. Mereka datang bukan sekadar membawa bantuan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat terdampak tidak merasa sendirian menghadapi musibah.
Bagi Fraksi Gerindra, situasi darurat seperti banjir menjadi pengingat bahwa politik tidak cukup dijalankan dari balik meja rapat. Melainkan harus hadir secara nyata menyentuh langsung kehidupan rakyat, terutama saat penderitaan datang tanpa aba-aba.
Baca juga: Longsor Menawan Makan Korban, Bupati Kudus Turun ke Lokasi Bencana
Sebagai bentuk kepedulian awal, Fraksi Partai Gerindra menyalurkan kurang lebih 300 karton mi instan kepada warga terdampak banjir. Bantuan tersebut didistribusikan ke empat desa yang mengalami genangan cukup parah.
Mi instan dipilih karena menjadi kebutuhan paling mendesak. Mudah dimasak, cepat disajikan, dan dapat langsung dikonsumsi oleh keluarga yang terdampak.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kudus, Valerie Yudistira Pramudya, menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud kehadiran wakil rakyat di tengah kondisi krisis. Menurutnya, di saat seperti ini masyarakat tidak membutuhkan janji politik, melainkan kepastian dan kepedulian nyata.
“Dalam kondisi darurat, rakyat tidak butuh banyak janji. Mereka butuh makanan, perhatian, dan kehadiran. Di situlah politik seharusnya berdiri, berpihak dan hadir saat rakyat paling membutuhkan,” tegas Valerie di sela-sela menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Dukuh Karanganyar, Desa Payaman, Selasa (13/1/2025).
Ia mengungkapkan, keputusan turun lebih awal diambil setelah melihat langsung kondisi lapangan. Banyak warga yang kehilangan akses dapur, listrik, hingga bahan makanan akibat banjir yang tak kunjung surut.
“Kami tidak ingin menunggu keadaan semakin memburuk. Bantuan ini memang sederhana, tapi kami berharap bisa sedikit meringankan beban warga. Ini adalah langkah awal dari solidaritas,” ujarnya.
Fraksi Gerindra juga memastikan tidak berhenti pada penyaluran bantuan awal. Mereka berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi banjir serta mendorong langkah-langkah lanjutan agar proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Baca juga: Bikin Haru, Warga Kesambi Kudus ini Gelar Pernikahan di Tengah Banjir
Menurutnya, bencana bukan semata persoalan kemanusiaan, tetapi juga tanggung jawab politik. Negara, melalui para wakil rakyatnya, memiliki kewajiban memastikan tidak ada warga yang tertinggal dan terabaikan saat kondisi darurat melanda.
“Ketika rakyat sedang kesulitan, di situlah seharusnya negara dan wakil rakyat hadir sepenuhnya,” imbuh Valerie.
Editor: Haikal Rosyada
