BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kudus mulai memetakan kondisi sosial ekonomi keluarga siswa SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, menyusul temuan sejumlah siswa yang diduga rentan putus sekolah dan terlibat aktivitas mengamen.
Kepala Dinsos Kudus, Putut Winarno, mengatakan hasil asesmen menunjukkan sebagian besar keluarga siswa berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Menurutnya, mayoritas orang tua siswa SD 5 Hadipolo bekerja sebagai buruh harian lepas dan pedagang kecil dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp1 juta per bulan.
“Dari hasil asesmen lapangan, mayoritas pekerjaan orang tua adalah buruh harian lepas dan pedagang kecil. Tingkat pendidikan orang tua juga rata-rata hanya lulusan SD, bahkan ada yang tidak pernah sekolah,” katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, belum lama ini.
Ia menjelaskan, sebagian besar siswa juga berasal dari keluarga yang masuk kategori desil bawah dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, masih ditemukan sejumlah keluarga yang belum memperoleh bantuan sosial meski secara ekonomi tergolong kurang mampu.
Baca juga : DPRD Kudus Turun Tangan Cari Solusi Atasi Stigma Sosial terhadap SD 5 Hadipolo
“Ada beberapa keluarga yang belum menerima bantuan sosial. Ini akan kami dalami lagi agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Selain pendataan, Dinsos Kabupaten Kudus juga akan melakukan pendampingan terpadu dengan melibatkan sejumlah bidang, mulai dari Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Keluarga Berencana (KB), hingga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus.
Menurut Putut, pendampingan dilakukan agar hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi dan tidak terganggu oleh persoalan ekonomi keluarga.
“Semua bidang di Dinsos akan terlibat. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus agar anak-anak tetap bisa bersekolah,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila hasil asesmen menunjukkan keluarga membutuhkan bantuan sosial, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, maupun pelatihan kerja, pemerintah akan menyesuaikan bentuk intervensi sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.
“Kami ingin penanganannya tidak hanya berupa bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan keluarga agar kondisi ekonomi mereka bisa lebih baik dan anak-anak tetap mendapatkan hak belajarnya,” imbuhnya.
Editor: Kholistiono
