BETANEWS.ID, KUDUS – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus meninjau SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kamis (16/7/2026). Peninjauan dilakukan setelah sekolah tersebut hanya memperoleh tiga peserta didik baru pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Minimnya jumlah siswa di SD 5 Hadipolo dinilai harus ditangani secara bijak. Pasalnya, sekolah yang berada di tengah permukiman warga itu mengalami kesulitan mendapatkan murid baru akibat stigma sosial sebagai sekolah anak kampung.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi D DPRD Kudus didampingi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus. Ketiga pihak sepakat mencari solusi agar sekolah tetap bertahan sekaligus menghapus stigma negatif yang melekat di masyarakat.
Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto, SE., MH mengatakan kunjungan tersebut merupakan langkah awal untuk mencari solusi terbaik bagi keberlangsungan SD 5 Hadipolo. Saat ini sekolah tersebut hanya memiliki 29 siswa dan sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu.
Menurutnya, perbaikan tidak cukup hanya dilakukan pada bangunan sekolah, tetapi juga harus menyentuh kualitas sumber daya manusia. Salah satu usulan yang disampaikan ialah menempatkan guru yang berdomisili di Desa Hadipolo agar lebih mudah menjalin komunikasi dengan masyarakat sekaligus membantu menjaring calon siswa baru.
“Kami ingin membangun kualitas dan kuantitas sekolah ini. Guru yang berasal dari Hadipolo diharapkan bisa lebih dekat dengan masyarakat dan bersama pemerintah desa mengajak warga menyekolahkan anaknya di sini,” ujarnya.
Mardijanto menegaskan, persoalan utama yang dihadapi SD 5 Hadipolo bukan sekadar minimnya fasilitas, melainkan stigma sosial yang membuat warga enggan mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah desa, dan masyarakat.
Ia juga menyoroti kondisi sosial para siswa. Saat berdialog dengan pihak sekolah, ditemukan adanya siswa yang ingin pulang lebih awal karena hendak membantu pekerjaan orang tuanya.
“Kita harus hati-hati menyikapi persoalan ini. Anak-anak ini perlu mendapatkan perhatian agar tetap bisa belajar dengan baik,” katanya.
Sekretaris Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho, mengungkapkan pihaknya akan segera menindaklanjuti usulan Komisi D DPRD Kudus. Menurutnya, kondisi SD 5 Hadipolo sebenarnya sudah menjadi perhatian pemerintah sejak tahun lalu.
“Bahkan, sempat muncul wacana penggabungan atau penutupan sekolah karena jumlah siswa yang terus menurun. Namun, rencana tersebut tidak dilanjutkan karena mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari sosial, ekonomi, hingga demografi masyarakat sekitar,” ujar Anggun.
Saat ini, kata dia, Disdikpora Kudus tengah memproses revitalisasi sarana dan prasarana sekolah melalui program dari pemerintah pusat. Selain itu, dinas juga akan melakukan pendataan ulang guru berdasarkan domisili untuk mengoptimalkan penempatan tenaga pendidik di wilayah asalnya.
“Kami juga akan membangun branding baru terhadap sekolah ini agar stigma yang selama ini melekat bisa hilang secara bertahap. Harapannya, kepercayaan masyarakat kembali tumbuh dan jumlah siswa baru meningkat,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kudus, Putut Winarno, mengatakan pihaknya bersama pemerintah desa akan menggali penyebab munculnya stigma sosial terhadap SD 5 Hadipolo. Hasil kajian tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan, baik dari sisi sosial maupun pendidikan.
“Kami juga belum menemukan indikasi eksploitasi anak. Berdasarkan asesmen awal, keinginan siswa untuk pulang lebih cepat lebih disebabkan keinginan membantu orang tua, bukan karena dipaksa bekerja,” ujar Putut.
Selain itu, lanjutnya, Dinsos akan melanjutkan asesmen terhadap kondisi ekonomi keluarga para siswa. Apabila ditemukan keluarga yang belum menerima bantuan atau masih masuk kategori rentan, pemerintah akan mengusulkan bantuan sosial agar beban ekonomi berkurang sehingga anak dapat fokus bersekolah.
“Kalau memang ada keluarga yang belum mendapatkan bantuan, akan kami usulkan. Tujuannya agar ekonomi keluarga lebih baik sehingga anak bisa fokus sekolah sesuai waktunya,” tandasnya.
Editor : Kholistiono
