BETANEWS.ID, KUDUS – Fenomena minimnya jumlah peserta didik baru di sejumlah sekolah dasar (SD) negeri di Kabupaten Kudus kembali menjadi sorotan. Pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, bahkan tercatat ada lima SD negeri yang hanya memperoleh kurang dari lima siswa baru.
Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto, menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, diperlukan langkah konkret dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus untuk meningkatkan daya tarik sekolah negeri.
Salah satu usulan yang disampaikan Mardijanto adalah penempatan guru sesuai dengan domisili atau wilayah tempat tinggalnya. Usulan tersebut telah ia sampaikan saat rapat bersama Disdikpora beberapa waktu lalu.
“Guru sebaiknya ditempatkan sesuai domisilinya. Dari hasil pantauan kami, beberapa SD yang muridnya sedikit justru gurunya berasal dari wilayah yang cukup jauh,” kata Mardijanto belum lama ini.
Ia menjelaskan, guru yang tinggal di lingkungan sekitar sekolah dinilai lebih mengenal kondisi masyarakat sehingga lebih mudah membangun komunikasi dengan orang tua maupun calon peserta didik. Kondisi itu diharapkan dapat membantu meningkatkan jumlah pendaftar setiap tahun.
“Kalau guru berasal dari wilayah lain, tentu mereka kurang mengenal lingkungan sekitar sekolah. Berbeda jika guru tinggal di daerah tersebut, mereka bisa ikut memperkenalkan sekolah kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan penempatan guru, Mardijanto juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sekolah. Menurutnya, kompetensi guru harus terus ditingkatkan agar mampu memberikan layanan pendidikan yang semakin berkualitas.
Baca juga : Mayoritas Keluarga Siswa SD 5 Hadipolo Berpenghasilan Rendah, Dinsos Siapkan Pendampingan
“Kalau ingin sekolah negeri kembali diminati, kualitas guru juga harus terus ditingkatkan. Kompetensi guru menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat,” katanya.
Terkait wacana regrouping atau penggabungan sekolah yang minim siswa, Mardijanto meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan tersebut. Menurutnya, setiap rencana regrouping harus didahului dengan kajian yang matang.
Ia mencontohkan sekolah-sekolah di kawasan pegunungan yang memang memiliki jumlah siswa sedikit karena faktor demografi. Jika sekolah digabung, dikhawatirkan jarak tempuh siswa menuju sekolah akan semakin jauh.
“Kalau langsung diregrouping, kasihan anak-anak. Mereka harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk berangkat sekolah. Jadi harus ada kajian yang benar-benar mendalam,” tegasnya.
Sebagai upaya meningkatkan minat masyarakat terhadap SD negeri, Mardijanto juga mendorong adanya inovasi program sekolah. Salah satunya dengan menghadirkan kegiatan keagamaan sebelum proses belajar mengajar dimulai.
“Kalau melihat kondisi masyarakat Kudus yang mayoritas muslim, sekolah negeri bisa menambah kegiatan seperti mengaji sebelum pelajaran dimulai. Ini bisa menjadi salah satu nilai tambah agar masyarakat semakin tertarik menyekolahkan anaknya di SD negeri,” imbuhnya.
Editor: Kholistiono
