BETANEWS.ID, JEPARA – Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Jepara pada awal tahun 2026 tidak hanya merendam kawasan pemukiman. Namun juga lahan pertanian milik warga.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara, Mudhofir menyebut berdasarkan rekapan data hingga 21 Januari 2026 total lahan pertanian yang terdampak bencana banjir yaitu seluas 3.921 hektare.
Akan tetapi, dari jumlah tersebut hanya 3.861 hektar yang terdata, dengan rincian 2.807 hektar dinyatakan puso, sementara 1.054 hektare lainnya dinyatakan selamat.
Baca juga: Percepat Pembayaran Pajak, Bayar PBB di Jepara Kini Gunakan QRIS
Adapun wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah berada di Kecamatan Kalinyamatan dengan luas mencapai 742 hektar, disusul Kecamatan Welahan 653 hektar, Kecamatan Pecangaan 350 hektar, Kecamatan Kedung 286 hektar, Kecamatan Keling 234 hektar, dan Kecamatan Mayong 147 hektar.
Sementara kecamatan lain yang turut terdampak antara lain Kecamatan Donorojo 115 hektar, Kecamatan Bangsri 85 hektar, Kecamatan Mlonggo 65 hektar, Kecamatan Tahunan 39,5 hektar, Kecamatan Jepara 33 hektar, Kecamatan Kembang 30 hektar, Kecamatan Nalumsari 27 hektar, dan Kecamatan Batealit 1 hektar.
“Kerusakan hampir merata di seluruh kecamatan,” kata Mudhofir pada Rabu, (4/2/2026).
Selain itu, lanjut Mudhofir, terdapat sekitar 70 hektar tanaman padi yang tidak dapat dimasukkan dalam data puso. Sebab lahan tersebut berada di area pinggiran sungai atau lambiran yang statusnya bukan hak milik.
“Lahan ini tidak ada tupinya dan penerima bantuannya tidak jelas, sehingga tidak bisa kita klaimkan sebagai data puso,” jelasnya.
Ia mengatakan bahwa, mayoritas tanaman padi yang terendam banjir berusia sekitar satu bulan, sehingga petani dipastikan mengalami kerugian total. DKPP memperkirakan nilai kerugian akibat bencana ini mencapai sekitar Rp25,2 miliar, dan seluruhnya tidak tercover asuransi pertanian.
Baca juga: Minim Penerangan, Lubang Jalan di Depan Pasar Tahunan Jepara Makan Korban
Terkait bantuan bagi petani terdampak, Mudhofir menyebutkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian.
“Penganggaran bukan di kami. DKPP hanya mengajukan bantuan berupa benih dan pupuk. Jika merujuk pengalaman sebelumnya, biasanya bantuan yang diberikan berupa benih,” katanya.
Pihaknya pun telah mengajukan bantuan ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, namun hingga kini belum ada kepastian waktu penyalurannya.
“Kita masih menunggu, baik bentuk bantuan maupun kapan realisasinya,” pungkasnya.
Editor: Suwoko
