Beranda blog Halaman 26

Kompor Lupa Dimatikan, Warung Makan di Kedungdowo Kudus Ludes Terbakar

0
Petugas saat melakukan pemadaman api. Foto: Ist.

BETANEWS.ID, KUDUS – Sebuah warung makan semi permanen di Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dilalap si jago merah pada Kamis (2/4/2026) malam. Kebakaran diduga dipicu karena kompor yang lupa dimatikan.

Peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan sekitar pukul 20.15 WIB. Menindaklanjuti laporan itu, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kudus langsung bergerak cepat dengan menerjunkan dua tim beserta satu armada tangki air untuk membantu proses pemadaman.

Kepala Pelaksana BPBD Kudus melalui Kasi Kedaruratan, Ahmad Munaji menyampaikan, bahwa saat tiba di lokasi, proses pemadaman telah dilakukan oleh tim gabungan pemadam kebakaran.

“Pemadaman dilakukan oleh damkar gabungan dengan total lima unit, terdiri dari dua unit Damkar Satpol PP Kudus, satu unit Damkar PT Djarum, satu unit Damkar Nojorono, serta satu unit dari BPBD Kudus,” jelasnya.

Objek yang terbakar diketahui merupakan warung makan milik Rizal, warga Dukuh Jetak, Desa Kedungdowo. Bangunan semi permanen berukuran sekitar 6 x 8 meter tersebut mengalami kerusakan cukup parah akibat kebakaran.

Baca juga: Gudang Berisi Tembakau di Kudus Terbakar, Kerugian Ditaksir Miliaran Rupiah

Api berhasil dipadamkan secara bertahap. Api pokok berhasil dikendalikan pada pukul 21.20 WIB, sementara api benar-benar padam total sekitar pukul 21.30 WIB.

Selain petugas pemadam kebakaran, proses penanganan juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah kecamatan dan desa setempat, relawan Destana, Satlinmas, hingga TNI/Polri serta masyarakat sekitar.

Sementara itu, jaringan listrik yang terdampak langsung ditangani oleh petugas PLN Kudus Kota guna mencegah risiko lanjutan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, pemilik warung diperkirakan mengalami kerugian material hingga sekitar Rp15 juta.

“Dugaan sementara kebakaran berasal dari kompor yang lupa dimatikan,” imbuhnya.

Pihak BPBD mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama memastikan peralatan memasak dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Kudus Usulkan Kecamatan Bae Jadi Lokasi Sekolah Integrasi

0
SMA Negeri 2 Bae Kudus. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengusulkan sekolah di wilayah Kecamatan Bae untuk menjadi sekolah integrasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pasalnya, di wilayah tersebut terdapat sekolah dengan berbagai jenjang yang saling berdekatan.

Sepanjang Jalan UMK tersebut terdapat SD Negeri 5 Dersalam, ke utara sekira 50 meter ada SMP Negeri 2 Bae, SMP Negeri 3 Bae, dan SMA Negeri 2 Bae.

Kabid Pendidikan Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho, mengatakan usulan tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi di kementerian. Keputusan akhir masih menunggu hasil evaluasi dari pemerintah pusat.

“Awalnya setiap kecamatan diusulkan, kecuali Jati dan Kaliwungu karena tidak ada SMA. Setelah pembahasan, akhirnya mengerucut di Kecamatan Bae,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Program Sekolah Integrasi merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Konsepnya menggabungkan jenjang pendidikan dari SD hingga SMA atau SMK dalam satu sistem terpadu.

“Konsep ini memungkinkan siswa menempuh pendidikan berkelanjutan dalam satu kawasan. Selain itu, pengelolaan sekolah juga dilakukan secara terintegrasi,” bebernya.

Anggun menjelaskan, ide program ini muncul dari hasil kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri. Di sana, terdapat contoh sekolah lintas jenjang yang berada dalam satu lokasi.

Baca juga: Pemkab Kudus Tunggu Juknis WFH, Pastikan Layanan Publik Tetap Berjalan

“Konsep tersebut kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh Kemendikdasmen dan mendorong implementasinya di berbagai daerah,” tuturnya.

Jika program ini berjalan, kata dia, sekolah yang tergabung akan berada di bawah satu manajemen. Nantinya akan ada seorang direktur yang membawahi kepala sekolah di tiap jenjang.

“Pengelolaan anggaran dan operasional juga akan ditangani langsung oleh kementerian. Termasuk di dalamnya penyediaan sarana prasarana hingga sistem penerimaan siswa baru,” sebutnya.

Dia menuturkan, sekolah integrasi ini nantinya berada langsung di bawah pembinaan Kemdikdasmen. Sistem ini diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.

Lebih lanjut, ia menegaskan program ini berbeda dengan Sekolah Rakyat maupun Sekolah Unggul Garuda. Ketiganya merupakan program berbeda yang akan berjalan beriringan.

“Sekolah Rakyat berada di bawah Kementerian Sosial. Sementara Sekolah Unggul Garuda di bawah Kemendikti,” tambahnya.

Jika terealisasi, program ini berpotensi mengubah wajah pendidikan di daerah. Integrasi antar jenjang dinilai bisa meningkatkan efisiensi sekaligus kualitas pembelajaran.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Pengrajin Tempe di Jepara Keluhkan Harga Kedelai dan Plastik yang Naik Imbas Perang AS-Israel Vs Iran

0
Salah satu pengrajin tempe asal Desa Pecangaan Wetan, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Nur Santo. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID, JEPARA– Perang yang terjadi antara Amerika dan Israel melawan Iran tidak hanya berimbas pada pasokan minyak dunia, tetapi juga membuat harga kedelai dan plastik ikut naik.

Hal itu membuat pengrajin tempe mengeluh, sebab ongkos produksi mereka menjadi ikut naik. Namun harga jualnya belum bisa ikut dinaikkan.

Salah satu pengrajin tempe asal Desa Pecangaan Wetan, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Nur Santo menyebutkan harga kedelai di minggu ini sudah mencapai Rp11 ribu per kilogram.

Harga tersebut mengalami kenaikan cukup drastis, di mana sekitar awal bulan puasa atau pertengahan bulan Februari kemarin harganya masih Rp8.600 per kg.

“Naiknya banyak, sebelum puasa itu Rp8.600 per kg, di minggu ini harganya sudah Rp11 ribu per kg,” sebut Nur Santo saat ditemui di kediamannya, Desa Pecangaan Wetan RT 1 RW 5 pada Kamis, (2/4/2026).

Nur Santo menyebut, kedelai yang ia gunakan untuk bahan baku pembuatan tempe merupakan kedelai impor yang berasal dari Amerika Serikat.

Kedelai tersebut memiliki kelebihan berupa ukuran bijinya yang lebih besar, daripada kedelai lokal. Sehingga para pengrajin lebih senang menggunakan kedelai impor.

“Bahan baku ini kan dari Amerika, sehingga mungkin ikut naik karena imbas perang,” ungkap Nur Yanto.

Baca juga: Diproduksi di Jepara, Ratusan Ribu Gelang Jemaah Haji Indonesia Siap Didistribusikan Mulai 15 April

Selain harga kedelai, harga plastik yang digunakan untuk membungkus tempa saat ini menurut Nur Yanto juga ikut naik. Dari tadinya Rp36 ribu per kg, saat ini menjadi sekitar Rp70 ribu per kg.

Dua bahan tersebut, menurut Nur Yanto mengalami kenaikan harga di rentang waktu yang sama.

Namun, meskipun harga bahan baku mengalami kenaikan, ia tidak berani menaikkan harga jual tempe. Sebab, para pengrajin tempe di desanya yang berjumlah 36 orang juga belum menaikkan harga jual.

“Harganya masih sama, belum bisa naik. Soalnya yang lain belum naik, kalau harga tahu naik, harga tempe mungkin baru bisa ikut naik,” ujarnya.

Sehingga untuk menyiasati agar tidak rugi, ia terpaksa mengurangi ukuran tempe. Terdapat tiga ukuran tempe yang ia buat. Yaitu ukuran 17 x 9 cm dengan harga Rp2 ribu per potong, 22 x 9 cm dengan harga Rp2.500 per potong, dan ukuran 2 meter.

“masing-masing itu ukuran lebarnya rata-rata saya kurangi 0,5 cm, untuk mensiasati biaya produksi biar ngga rugi,” sebutnya.

Namun, meskipun ukuran tempe sudah dikurangi, omset produksi tempe yang ia peroleh tetap berkurang sekitar 5-10 persen dibanding biasanya. Dalam sehari ia biasanya memproduksi sekitar 3 kwintal kedelai dengan dibantu empat orang karyawan.

“Harapannya ini bisa diturunkan harganya supaya tidak terlalu menekan di pendapatan kita, supaya harga bisa stabil lagi,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Melihat Momen Kedekatan Ahmad Luthfi dengan Dedi Mulyadi

0
Momen kedekatan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Gubernur Jateng Dedi Mulyadi saat menghadiri acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Gedung BPK RI Perwakilan Daerah Khusus Jakarta di Jakarta, Kamis, 2 April 2026. Foto: Ist.

BETANEWS.ID, JAKARTA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi begitu akrab saat keduanya bersua dalam berbagai acara.

Momen kedekatan dua sosok tersebut terlihat saat keduanya menghadiri acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Gedung BPK RI Perwakilan Daerah Khusus Jakarta di Jakarta, Kamis, 2 April 2026.

Dalam kesempatan itu, Luthfi yang mengenakan pakaian batik tiba di lokasi sekira pukul 08.45 WIB. Begitu memasuki ruang pertemuan, Ia langsung menyapa Dedi Mulyadi yang lebih dulu ada di dalam ruangan.

Pantauan di lokasi, setelah saling sapa dengan cara khas masing-masing, Ahmad Luthfi dan Dedi Mulyadi langsung terlibat perbincangan hangat yang diselingi candaan. Di tengah obrolan cair itu juga terselip sejumlah topik terkait pembangunan di daerah masing-masing.

Perbincangan hangat tersebut kemudian menarik perhatian dari gubernur lain yang satu persatu berdatangan ke ruang pertemuan untuk nimbrung. Di antaranya terlihat ada Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, dan tamu undangan lainnya, termasuk Sekda Jateng Sumarno.

Baca juga: Muara Pembangunan Jateng untuk Kesejahteraan Masyarakat

“Ngobrol-ngobrol ringan saja tadi,” ujar Luthfi saat dikonfirmasi terkait pertemuan dengan Dedi Mulyadi.

Terkait acara yang diselenggarakan oleh BPK RI tersebut, Luthfi dengan tegas menyampaikan komitmen dan dukungan untuk kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Kegiatan tersebut juga menjadi tanda dimulainya pemeriksaan keuangan. Tujuannya untuk menyamakan persepsi dan membangun komunikasi agar proses audit berjalan lancar, objektif, dan tepat waktu.

“Tadi intinya arahan dari BPK RI yang memberikan tugas kepada BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk melakukan pemeriksaan keuangan di wilayah masing-masing,” katanya.

Adapun sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2019, laporan keuangan harus diserahkan maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemprov Jateng sudah Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2025 kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah pada Senin, 30 Maret 2026.

“Jawa Tengah sudah 14 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Semoga teman-teman bupati dan walikota bisa bersama-sama mempertahankan itu,” ujarnya saat penyerahan LKPD di BPK RI Jawa Tengah beberapa hari lalu.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Ratusan Sekolah di Jepara Kembali Diusulkan Bantuan Revitalisasi

0
Bupati Jepara Witiarso Utomo saat meninjau perbaikan sekolah beberapa waktu lalu. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID, JEPARA– Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara kembali mengusulkan bantuan revitalisasi sekolah ke Pemerintah Pusat.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan pada tahun 2026 jumlah sekolah yang diusulkan untuk mendapat bantuan revitalisasi yaitu sebanyak 199 sekolah.

Proposal pengajuan bantuan tersebut saat ini sudah diusulkan dan sedang tahap verifikasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.

“Mohon doa restunya agar seluruh pengajuan ini dapat lolos dan memberikan manfaat lebih luas bagi dunia pendidikan di Jepara,” kata Wiwit pada Kamis, (2/4/2026).

Baca juga: Ditarget Rampung Tahun Ini, Pembukaan Jalur Baru Menuju Tempur Jepara Ditaksir Butuh Rp14 Miliar

Pada tahun 2025 lalu, Kabupaten Jepara menurut Wiwit juga sudah mendapat bantuan revitalisasi sekolah dib103 satuan pendidikan. Dengan rincian enam untuk PAUD, 58 SD, dan 39 SMP.

Selain itu, untuk mendukung pengembangan kualitas pendidikan, Wiwit melanjutkan Pemkab Jepara juga membuat progam unggulan, di antaranya Kartu Guru Sejahtera dan Kartu Sarjana Jepara.

Hingga saat ini, sebanyak 10.827 guru telah menerima manfaat dari program Kartu Guru Sejahtera, sementara 2.398 siswa dan mahasiswa mendapatkan beasiswa melalui Kartu Sarjana.

Untuk tahun 2026, program Kartu Sarjana Jepara akan terus berlanjut bagi penerima tahun 2025, serta ditambah penerima baru dengan dukungan dari Baznas. Selain itu, kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi juga terus diperkuat guna mendukung keberlanjutan program tersebut.

“Program Kartu Guru Sejahtera juga akan diperluas dengan target penerima mencapai 18.364 orang,” sebutnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Dorong Kesejahteraan Petani, Kopi Tempur Jepara Diusulkan Punya Sertifikat Indikasi Geografis

0
Desa Tempur Jepara. Foto: Dok. Betanews.id

BETANEWS.ID, JEPARA– Terletak di wilayah lereng Gunung Muria, Desa Tempur yang berada di Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara tidak hanya memiliki potensi wisata, tetapi juga potensi hasil alam berupa kopi.

Memiliki dua jenis kopi yaitu Robusta dan Arabica, Kopi Robusta khas Desa Tempur Jepara diusulkan untuk mendapat pengakuan sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Pengusulan itu dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Tempur Jepara.

Sebagai langkah awal, Kementrian Hukum (Kemenkum) Jawa Tengah menggelar Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Indikasi Geografis di Kantor Balai Desa Tempur pada Rabu, (1/4/2026).

Turut hadir serta memberikan pendampingan yaitu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda), Elly Widyastuti serta Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara, Annisa Salmah.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Tjasdirin, yang hadir mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Jepara yang memberikan dukungan dalam upaya perlindungan kekayaan intelektual komunal tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang telah memberikan dukungan penuh, sehingga reputasi dan karakteristik Indikasi Geografis Kopi Tempur dapat semakin diperkuat,” ujar Tjasdirin.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Indikasi Geografis bukan hanya menjadi bentuk pengakuan hukum atas suatu produk unggulan daerah, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

“Indikasi Geografis bukan hanya soal perlindungan hukum, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi produk, menjaga keberlanjutan produksi, serta mendorong kesejahteraan para petani dan pelaku usaha di daerah,” lanjutnya.

Camat Keling, Lulut Andi Ariyanto mengatakan, mayoritas warga Desa Tempur hampir 90 persen merupakan petani kopi.

Di Wilayah Keling, total luas tanaman kopi 1.356,88 hektare. Setengah dari luas lahan kopi tersebut berada di Desa Tempur dengan luas mencapai 687,60 hektare. Dari lahan tersebut, potensi hasil kopi yang dipanen setiap tahun mencapai 514,38 ton.

“Kita dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) tentunya mengutamakan kualitas produk Kopi Tempur tetap terjaga,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua MPIG Kopi Robusta Tempur Jepara, Nur Solikin mengatakan Kopi Robusta Tempur memiliki ciri khas dan cita rasa tersendiri. Yaitu dominan rasa gula jawa dan kadar asamnya lebih tinggi. Padahal Kopi Robusta biasanya identik dengan cita rasa yang dominan pahit.

Dengan diusulkannya Kopi Robusta Tempur Jepara agar mendapat pengakuan sertifikat IG, Nur Solikin berharap bisa meningkatkan nilai jual kopi sebab selama ini harga kopi tidak pernah stabil.

“Selama ini harga kopi tidak stabil, kemarin Rp70-75 ribu per kg, kemarin turun Rp55-60 ribu per kg sehingga harapannya harga ini bisa stabil, sehingga kesejahteraan petani lebih terjaga,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia berharap setelah mendapat sertfikat IG, sistem penjualan Kopi Tempur yang selama ini dibeli oleh tengkulak bisa lebih terstruktur dan sistematis serta petani bisa mengexpor sendiri hasil kopinya.

“Selama ini kan dibawa tengkulak ke Temanggung dan disana dijual dengan nama Kopi Temangung,” pungkasnya.

Melalui kegiatan tersebut, proses pendaftaran sertifikat IG Kopi Robusta Tempur bisa berjalan dengan baik dan menjadi langkah awal memperkuat perlindungan hukum serta meningkatkan daya saing produk khas Jepara ke tingkat yang lebih luas.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Berburu Kendaraan Murah di Kudus, Pemkab Lelang Motor hingga Mobil Dinas, Segini Limitnya

0
Sejumlah kendaraan yang akan dilelang oleh Pemkab Kudus. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Kesempatan berburu kendaraan murah terbuka di Kabupaten Kudus. Pemerintah setempat melelang puluhan aset daerah secara daring, mulai dari sepeda motor, mobil dinas, hingga alat berat.

Lelang ini terbuka untuk umum dan dilakukan melalui sistem online. Masyarakat bisa mengikuti proses penawaran tanpa harus datang langsung ke lokasi.

Proses lelang dilakukan melalui situs resmi lelang.go.id dengan mekanisme open bidding. Sistem ini memungkinkan peserta bersaing secara transparan dan real time.

Pelaksanaan lelang dijadwalkan pada Selasa, 7 April 2026. Batas akhir penawaran ditetapkan pukul 10.00 WIB sesuai waktu server.

Kepala BPPKAD Kudus, Djati Solechah mengatakan, masyarakat juga diberi kesempatan mengecek kondisi barang. Peninjauan bisa dilakukan pada 1 hingga 2 April 2026 sesuai jadwal.

“Lelang ini agar aset yang sudah tidak digunakan bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Selain itu, langkah ini juga bagian dari penertiban pengelolaan aset daerah,” ujar Djati kepada Betanews.id melalui aplikasi pengirim pesan, Kamis (2/1/2026).

Dia mengungkapkan, objek lelang terdiri dari beberapa paket kendaraan roda dua dengan harga yang relatif terjangkau. Paket pertama dibuka dengan nilai limit Rp8,4 juta dan uang jaminan Rp4 juta.

“Motor yang dilelang mayoritas merupakan kendaraan dinas lama. Di antaranya Yamaha RX-King, Honda Win, Suzuki EN125, hingga Yamaha Vega,” bebernya.

Baca juga: Pemkab Kudus Tunggu Juknis WFH, Pastikan Layanan Publik Tetap Berjalan

Paket berikutnya berisi belasan motor dinas lainnya dengan harga limit Rp9,9 juta. Uang jaminan yang harus disiapkan peserta untuk paket ini sebesar Rp9 juta.

Selain motor, lanjutnya, terdapat satu unit mobil dinas yang ikut dilelang. Mobil tersebut adalah Honda Accord 2.4 VTi-L AT tahun 2015 dengan harga limit Rp186 juta.

Untuk mengikuti lelang mobil ini, peserta harus menyetor uang jaminan Rp90 juta. Kondisi kendaraan disebut masih relatif baik dan dilengkapi dokumen.

“Tak hanya kendaraan, satu unit alat berat berupa vibro atau mesin pemadat juga ditawarkan. Alat ini dibuka dengan harga limit Rp80 juta dan jaminan Rp40 juta,” sebutnya.

Sebagian besar kendaraan roda dua yang dilelang merupakan produksi tahun 2003 hingga 2012. Kondisinya bervariasi, mulai dari yang siap pakai hingga yang perlu perbaikan.

“Beberapa unit masih memiliki dokumen lengkap seperti BPKB dan STNK. Namun ada juga yang memerlukan pengurusan lanjutan, termasuk pajak yang sudah tidak aktif,” jelasnya.

Seluruh objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya. Peserta diminta memahami kondisi barang sebelum melakukan penawaran.
Djati mengingatkan calon peserta untuk mencermati setiap detail paket lelang. Termasuk nilai limit dan besaran uang jaminan yang menjadi syarat utama.

“Kami sudah membuka kesempatan peninjauan agar masyarakat bisa mempertimbangkan sebelum ikut lelang,” jelasnya.

Ia berharap proses ini berjalan transparan dan memberi manfaat bagi publik. Lelang ini sekaligus menjadi upaya Pemkab Kudus mengoptimalkan aset yang sudah tidak terpakai.

“Di sisi lain, masyarakat mendapat peluang memperoleh kendaraan dan barang dengan harga lebih terjangkau,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

21 Gerai KDMP di Kudus Sudah Selesai Dibangun, Kedatangan Pikap dari India Masih Dinanti

0
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Famny Dwi Arfana. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Sebanyak 21 gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kudus telah rampung dibangun. Namun hingga kini, puluhan gerai tersebut belum bisa beroperasi karena masih menunggu fasilitas dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Famny Dwi Arfana menyebut, jumlah gerai yang selesai terus meningkat. Dalam beberapa bulan terakhir, jumlahnya naik dari 12 menjadi 21 desa.

“Dari total 123 desa di Kudus, 21 desa telah menyelesaikan pembangunan gerai KDMP. Semoga pembangunan di desa lainnya segera selesai,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (2/4/2026)

Famny menjelaskan, desa yang sudah menyelesaikan pembangunan tersebar di beberapa wilayah. Kecamatan Dawe, misalnya, mencakup Desa Puyoh, Samirejo, Lau, dan Cendono.

Di Kecamatan Gebog terdapat Desa Gondosari, Besito, Gribig, dan Padurenan yang telah rampung. Sementara di Kecamatan Jati meliputi Desa Getaspejaten, Pasuruhan Lor, dan Loram Wetan.

Untuk Kecamatan Mejobo, baru Desa Gulang yang selesai dibangun. Sedangkan Kecamatan Undaan baru satu desa, yakni Kutuk, yang mencapai 100 persen.

Baca juga: 79 PPPK Disiapkan Perkuat Koperasi Desa, Pemkab Kudus Fokus Bangun Ekonomi dari Bawah

Di Kecamatan Bae, pembangunan selesai di Desa Ngembalrejo dan Desa Bae. Sementara Kecamatan Kaliwungu mencakup Desa Papringan, Blimbing Kidul, Gamong, Prambatan Kidul, dan Sidorekso.

Meski progres terlihat, terdapat pula hambatan di lapangan masih cukup signifikan. Menurutnya ada beberapa desa belum bisa memulai pembangunan karena belum memiliki lahan sesuai syarat.

“Dari total 123 desa, 80 di antaranya sudah melakukan pembangunan gerai KDMP dengan persentase berbeda. Sementara lainnya belum melakukan pembangunan, termasuk ada kendala lahan,” bebernya..

Dia menuturkan, setiap gerai KDMP membutuhkan lahan sekitar 1.000 meter persegi. Dari luas tersebut, 600 meter digunakan untuk bangunan utama dan sisanya untuk fasilitas pendukung seperti parkir.

“Untuk gerai KDMP yang sudah jadi, saat ini belum bisa beroperasi. Sebab masih menunggu sarana dan prasana dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Disinggung apakah kendaraan truk dan pikap untuk KDMP sudah sampai di Kudus, Famny mengaku belum ada. Pihaknya juga masih menunggu informasi terkait hal tersebut.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah pusat telah mendatangkan ribuan pikap dari India bermerek Mahendra. Rencananya kendaraan-kendaraan tersebut difungsikan untuk operasional KDMP.

Editor:Kholistiono

- advertisement -

Praktik Manasik Haji Kudus Diagendakan 21 April

0
Ilustrasi ibadah manasik Foto: Betanews

BETANEWS.ID, KUDUS – Persiapan keberangkatan calon jemaah haji (calhaj) asal Kabupaten Kudus tahun 2026 terus berjalan. Salah satu agenda penting, yakni praktik manasik haji yang direncanakan 21–23 April 2026. Meski begitu, pelaksanaannya masih menunggu kepastian lebih lanjut.

Sekretaris Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kudus, Alex Fahmi menyampaikan, pihaknya telah menyusun rencana kegiatan manasik. Namun hingga kini, realisasi kegiatan tersebut masih bergantung pada perkembangan informasi terkait pemberangkatan haji di tahun ini di tengah kondisi perang di timur tengah.

“Praktik manasik sudah kami rencanakan tanggal 21 sampai 23 April. Tapi untuk pelaksanaannya, kami masih menunggu perkembangan terkait kepastian pemberangkatan haji,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (2/4/2026).

Ia menambahkan, panitia yang telah terbentuk juga belum menggelar rapat lanjutan untuk mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut. Meski demikian, pihaknya tetap mengimbau kepada para calon jemaah haji agar terus mempersiapkan diri sesuai arahan dari pemerintah, terutama dalam hal kesiapan fisik.

Baca juga: WFH ASN di Kudus Ditarget Hemat BBM 25 Persen, Layanan Publik Tetap Maksimal

“Intinya masing-masing calhaj harus mempersiapkan diri, terutama menjaga kondisi fisik agar saat berangkat nanti dalam keadaan sehat. Mengingat ibadah haji membutuhkan kondisi fisik yang prima,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Haji (Kemenhaj) Kudus, Masruroh mengatakan, bahwa jadwal pemberangkatan jemaah haji Kudus sudah keluar. Menurutnya, sebanyak 1.199 jemaah akan diberangkat mulai 4 hingga 6 Mei 2026.

Total jumlah jemaah yang akan berangkat ke Baitullah tahun itu dibagi dalam lima kelompok terbang (kloter), mulai kloter 40, 41, 42, 43, dan 44. Tiga kloter, yakni kloter 41, 42, dan 43, akan diisi penuh oleh jemaah asal Kudus. Sedangkan dua kloter lainnya akan bergabung dengan daerah lain.

“Untuk kloter 40, sebanyak 38 jemaah akan bergabung dengan Kabupaten Jepara. Sementara kloter 44, sekitar 105 jemaah akan bergabung dengan Kabupaten Blora,” jelasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jurus Pemprov Jateng Dongkrak PAD Melalui Optimalisasi Aset

0
Sumarno, Sekda Jateng. Foto: Ist.

BETANEWS.ID, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya adalah melakukan optimalisasi terhadap aset-aset yang dimiliki. Caranya dengan mempercepat pemanfaatan aset idle atau aset yang belum produktif.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, pengelolaan aset idle ke depan akan didorong lebih terpusat agar proses pemanfaatannya berjalan lebih cepat dan efektif. Salah satu skema yang juga diinisiasi Gubernur Ahmad Luthfi adalah menyerahkan pengelolaan pemasaran aset-aset tersebut kepada Bapenda Jateng.

Menurut dia, langkah itu diambil karena selama ini aset daerah tersebar di berbagai kabupaten/kota, sementara pengelolaannya masih berada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga kurang optimal.

“Jadi semua nanti diserahkan ke Bapenda, karena Bapenda punya kantor di 35 kabupaten/kota,” kata Sumarno usai menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Rabu 1 April 2026.

Ia menjelaskan, jaringan kantor Bapenda di seluruh kabupaten/kota diharapkan dapat mempermudah pemasaran aset-aset milik Pemprov, baik untuk disewakan maupun dikerjasamakan dengan pihak lain.

Baca juga: Ahmad Luthfi Minta ASN Jadi Problem Solver

“Nanti mereka yang akan menjadi marketing untuk memasarkan ini, mau disewa, mau dikerjasamakan,” ujarnya.

Sumarno menilai, pola pengelolaan yang selama ini berjalan menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi aset daerah. Pasalnya, ada aset yang berada di daerah lain, tetapi pengelolaannya masih dilakukan oleh OPD atau instansi di Semarang, sehingga proses pemanfaatannya tidak berjalan maksimal.

“Kalau sampai saat ini kan masih dikelola di masing-masing OPD. Bahkan ada yang dikelola BPKAD, kantornya ada di Semarang, asetnya ada di Cilacap, ada di Rembang. Inilah yang menjadi kendala kemarin,” katanya.

Karena itu, Pemprov Jateng berharap skema baru tersebut dapat mempercepat pemanfaatan aset-aset yang selama ini belum menghasilkan kontribusi signifikan bagi PAD. Sumarno mengatakan, aset idle perlu segera dioptimalkan agar dapat memberi nilai tambah bagi keuangan daerah.

Ia mengakui, dibandingkan sektor perpajakan, kontribusi pemanfaatan aset memang tidak serta-merta besar. Namun, aset yang selama ini menganggur tetap perlu dikelola lebih produktif agar bisa menjadi salah satu sumber tambahan penerimaan daerah.

“Mudah-mudahan nanti dengan konsep baru ini menjadi akseleratif, bahwa aset-aset yang nganggur ini bisa berkontribusi untuk PAD,” kata dia.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

79 PPPK Disiapkan Perkuat Koperasi Desa, Pemkab Kudus Fokus Bangun Ekonomi dari Bawah

0
Kepala BKPSDM Kudus, Tulus Tri Yatmika. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mulai mengakselerasi penguatan ekonomi berbasis desa dengan menyiapkan puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk ditugaskan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi mendukung program nasional dalam memperkuat tata kelola koperasi di tingkat desa, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dari akar rumput.

Kepala BKPSDM Kudus, Tulus Tri Yatmika, menyebutkan bahwa sebanyak 79 PPPK telah disiapkan untuk tahap awal penugasan. Saat ini, proses pengusulan masih berjalan melalui sistem SIASN milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Untuk tahap awal, ada 79 nama yang sudah masuk dalam sistem. Saat ini masih menunggu persetujuan dari BKN,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, dari total 132 desa dan kelurahan di Kudus, baru 79 wilayah yang datanya telah terakomodasi dalam sistem nasional. Ke depan, setiap desa ditargetkan minimal memiliki satu tenaga pendamping koperasi.

Meski demikian, kebijakan dari pemerintah pusat membuka peluang penambahan hingga tiga tenaga pendamping di setiap koperasi, tergantung kebutuhan dan kapasitas.

Tulus menjelaskan, tidak semua PPPK bisa mengisi posisi tersebut. Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, di antaranya minimal lulusan Diploma III (D3), serta tidak berasal dari tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik.

Baca juga: ASN Kudus Diminta Gowes ke Kantor, Bupati Targetkan Hemat Energi 22,5 Persen

Selain itu, faktor domisili juga menjadi pertimbangan utama dalam penempatan, guna memastikan efektivitas kerja di lapangan.

“Penempatan akan disesuaikan dengan domisili. Harapannya mereka bisa lebih cepat beradaptasi dan langsung bekerja optimal,” jelasnya.

Dalam implementasinya, PPPK akan berperan sebagai tenaga teknis yang mendampingi operasional koperasi. Fokus utama mereka mencakup pengelolaan keuangan hingga sistem logistik dan pergudangan.

Kehadiran tenaga pendamping ini diharapkan mampu mendorong profesionalitas serta akuntabilitas koperasi desa, yang selama ini menjadi salah satu pilar ekonomi masyarakat.

Meski begitu, sejumlah hal teknis masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat. Di antaranya terkait status kepegawaian selama penugasan, apakah tetap berada di organisasi perangkat daerah (OPD) asal atau mengalami penyesuaian.

Selain itu, mekanisme penggajian juga masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

“Untuk status dan penggajian masih menunggu arahan pusat. Saat ini kami fokus pada proses pengusulan dan penugasan terlebih dahulu,” tambahnya.

Program penugasan PPPK ke koperasi desa ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden, dengan masa penugasan yang direncanakan hingga lima tahun. Evaluasi kinerja nantinya akan dilakukan langsung di lokasi koperasi masing-masing.

Dengan langkah ini, Pemkab Kudus berharap koperasi desa dapat berkembang lebih profesional dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Kisah Sa’ad, Difabel Tangguh yang Sukses Tembus Pasar Nusantara Lewat Usaha Tas

0
Ahmad Sa’ad, Owner Azam Sport 1. Foto: kaerul Umam.

BETANEWS.ID, KUDUS – Keterbatasan fisik tidak menyurutkan semangat Ahmad Sa’ad (46) untuk terus berusaha. Warga Desa Kesambi RT 2 RW 1, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus ini sukses membangun usaha tas “Azam Sport 1” yang kini mampu menjangkau pasar hingga luar pulau.

Pria akrab disapa Sa’ad yang ditemui di kediamannya yang juga rumah produksinya menceritakan, awal mula dirinya mengalami difabel sejak usia dini. Sejak usia tiga tahun terkena penyakit polio setelah sempat terjatuh dari sepeda dan pasca- kejadian itu dia mengalami demam tinggi hingga kejang.

Kondisi tersebut sempat membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Di usianya mulai masuk sekolah dasar (SD), ia sempat minder dengan kondisinya hingga tak mau bersekolah. Setahun berselang, melalui bantuan Dinas Sosial Kudus, Sa’ad akhirnya mau melanjutkan pendidikan di Surakarta.

“Di Solo saya belajar, ternyata banyak juga orang dengan kondisi seperti saya yang bisa sukses. Dari situ saya tidak mau kalah dan harus bisa mandiri dan bisa sukses seperti mereka,” tuturnya.

Setelah lulus di jenjang SMP dan sudah kuat secara mental untuk bertemu orang lain, dirinya kemudian ikut bekerja dengan kakaknya sebagai penjahit tas. Beberapa tahun ikut bekerja sampai menikah dan membangun rumah tangga dengan kebutuhan yang cukup banyak, ia kemudian memutar otak untuk menghidupi pasangannya.

Baca juga: Berawal dari Pasar Kliwon, Es Dawet Sido Mampir Kini Punya Tiga Cabang

“Saya berpikir, hasil kerja satu minggu uang habis langsung dalam satu hati itu, kemudian saya memberanikan diri untuk membuat usaha produksi tas. Dengan pengalaman kerja selama lima tahun, saya rasa sudah cukup untuk bisa mandiri,” ungkapnya.

Tidak memiliki jejaring karena baru pertama rintis usaha, ia berkeliling menawarkan produknya dari pintu ke pintu dengan tubuhnya yang memiliki keterbatasan. Selama sekitar satu tahun, ia melakukan pemasaran door to door ke berbagai daerah seperti Kudus, Pati, Jepara, hingga Demak. Ketekunan tersebut akhirnya membuahkan hasil.

Usaha tas yang ia rintis sejak 14 tahun lalu, tepat setelah menikah, kini berkembang pesat. Bahkan brand tas Azam Sport 1 miliknya, kini diminati sejumlah instansi maupun konsumen individu hingga luar Jawa.

“Alhamdulillah, dari hasil usaha mampu mencukupi kebutuhan keluarga, menyekolahkan anak hingga pesantren dan SMP, serta membeli sepeda motor, membeli tanah, dan tabungan,” ujarnya.

Ia mengaku, sedikitnya selalu ada 50 pcs tas setiap bulannya dibeli pembeli secara online. Tak hanya itu, rumah produksinya juga sedang menyelesaikan pesan dari beberapa instansi, mulai tas goodie bag dari Kementerian Sosial sebanyak 1.500, tas dari RSUD dr. Loekmonohadi, dan tas pinggul dari Pertamina.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Ahmad Luthfi Minta ASN Jadi Problem Solver

0
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya agar menjadi problem solver (pemecah masalah) bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan saat membuka acara Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 di Gedung Sasana Widya Praja kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
(BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).

Luthfi mengatakan, birokrasi pemerintah harus hadir sebagai birokrasi yang melayani. Karena itu, ASN dituntut cepat, responsif, adaptif, dan mampu menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” kata Luthfi.

Ia menegaskan, ASN tidak cukup hanya bekerja secara administratif, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan publik secara konkret. Menurut dia, kehadiran birokrasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Luthfi, tantangan pembangunan Jawa Tengah yang besar tidak bisa dijawab dengan pola kerja sektoral. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah membangun teamwork (kerja tim) agar persoalan warga bisa ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh.

Ia mencontohkan, ketika terjadi banjir, longsor, kerusakan infrastruktur, atau persoalan sosial di suatu wilayah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak bersama sesuai tugas masing-masing.

Baca juga: Muara Pembangunan Jateng untuk Kesejahteraan Masyarakat

“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” ujar Luthfi.

Selain menekankan kolaborasi, Gubernur juga mengingatkan birokrasi harus bergerak dalam satu arah pembangunan. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan 35 kabupaten/kota, menurut dia, menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Luthfi juga menyinggung pembangunan Jawa Tengah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, layanan dasar, dan lainnya. Seluruh sektor tersebut, kata dia, harus diperkuat untuk menopang agenda pembangunan daerah.

Di bidang tata kelola, Luthfi menegaskan pentingnya integritas, netralitas, transparansi, dan merit system dalam birokrasi. Ia memastikan promosi dan penempatan jabatan harus berbasis kompetensi, bukan praktik titip-menitip.

“Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus berdasarkan merit system,” tegasnya.

Menurut dia, seluruh upaya tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yakni membangun birokrasi yang bersih, profesional, responsif, dan benar-benar mampu menjawab persoalan masyarakat.

Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Khasanah dalam laporannya menyebut forum tersebut diikuti jajaran Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Eselon III, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik secara luring maupun daring.

Forum itu digelar untuk memperkuat kesamaan visi birokrasi dalam menerjemahkan program prioritas pembangunan Jawa Tengah.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Azam Sport 1 Tawarkan Kualitas Unggul, Produk Tas Dilirik Instansi hingga Luar Pulau

0
Ahmad Sa’ad, Owner Azam Sport 1. Foto: Kaerul Umam.

BETANEWS.ID, KUDUS – Usaha tas rumahan milik Ahmad Sa’ad di Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, tak lagi sekadar melayani pasar lokal. Lewat brand Azam Sport 1, produknya kini menjadi jujugan berbagai instansi hingga konsumen individu, bahkan menarik minat pembeli dari luar Jawa. Dengan kualitas yang terjaga, usaha ini mampu memproduksi beragam jenis tas sekaligus memenuhi pesanan dalam jumlah besar.

Untuk kualitas, tak diragukan lagi. Menggunakan bahan-bahan premium untuk menjaga kualiats produk, tas buatan penyandang disabilitas yang berusia 46 tahun itu beragam tas yang diproduksi banyak yang cocok.

Dalam beberapa waktu terakhir, Azam Sport 1 menerima sejumlah pesanan besar. Di antaranya tas pesanan dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak 1.500 unit berupa goodie bag, pesanan dari RSUD dr Loekmonohadi Kudus sekitar 1.000 unit, serta tas pinggang dari Pertamina sebanyak 120 unit.

Selain pesanan instansi, Sa’ad juga menjual produknya secara online di marketplace. Ia menyediakan beragam jenis tas, mulai dari tas punggung, handbag, tas gunung, hingga tas Tamiya yang saat ini menjadi salah satu produk paling diminati.

Baca juga: Bisnis Sewa iPhone di Kudus Kian Laris, Banyak Disewa untuk Gaya dan Liburan

“Sekarang yang paling banyak dicari tas Tamiya sama tas olahraga,” bebernya saat ditemui di rumah produksinya, Rabu (1/4/2026).

Ia mengatakan, produknya dibanderol dengan harga yang cukup variatif, mulai dari Rp10 ribu hingga Rp180 ribu, tergantung jenis dan bahan. Meski dinilai sedikit lebih tinggi dari harga pasaran, Sa’ad memastikan kualitas produknya lebih unggul.

“Kami pakai benang yang lebih besar supaya tas lebih kuat dan awet, jadi kualitasnya tidak mengecewakan bagi konsumen,” jelas bapak dua anak tersebut.

Dalam sebulan, ia mampu menjual lebih dari 50 tas. Jangkauan pemasarannya pun cukup luas, tidak hanya di wilayah Kudus dan sekitarnya seperti Pati, Jepara, dan Demak, tetapi juga hingga luar Jawa seperti Bali, Kalimantan, dan Sumatera.

Ia mengaku, ke depan dia berencana akan terus mengembangkan usahanya, sekaligus menyiapkan usaha lain sebagai penopang di masa tua. Sebab menurutnya, pekerjaan memproduksi tas sangat berat bagi dirinya yang mempunyai keterbatasan.

“Rencananya sih mau buat toko kelontong untuk masa tua nanti. Karena usaha ini agak berat, harus bekerja lebih ektra,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

WFH ASN Setiap Jumat, Pemkab Kudus Hanya Andalkan Share Location untuk Pengawasan

0
Kepala BKPSDM Kudus, Tulus Tri Yatmika. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus segera menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat sesuai instruksi pemerintah pusat. Namun, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini dinilai masih lemah karena hanya mengandalkan share location (sharelock).

Kepala BKPSDM Kudus, Tulus Tri Yatmika mengakui, bahwa hingga saat ini belum ada sistem pemantauan yang mampu melacak keberadaan ASN secara real-time. Pengawasan sementara, hanya mengandalkan laporan lokasi yang dibagikan pegawai melalui aplikasi pesan.

“Kalau ada arahan share location, ya tinggal dibuka dan dilaporkan posisi kita ada di mana. Metode tersebut cukup sederhana dan mudah dilakukan oleh ASN,” ujar Tulus di Pendopo Kudus, Rabu (1/4/2026).

Meski demikian, kata dia, skema ini dinilai memiliki celah karena masih memungkinkan terjadinya manipulasi lokasi, seperti penggunaan fake GPS. Pemkab Kudus sendiri mengakui belum memiliki sistem khusus untuk mendeteksi potensi kecurangan tersebut.

“Untuk pengawasan saat ini masih mengedepankan prinsip kepercayaan kepada ASN dalam menjalankan WFH. Kami berharap kebijakan ini tidak disalahgunakan dan tetap dijalankan secara bertanggung jawab,” bebernya.

Baca juga: ASN Kudus Diminta Gowes ke Kantor, Bupati Targetkan Hemat Energi 22,5 Persen

Di sisi lain, ia menegaskan, bahwa WFH bukan berarti libur dan ASN tetap wajib bekerja secara optimal dari rumah. Komunikasi dengan kantor harus tetap terjaga dan pegawai harus siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Tulus juga menegaskan, bahwa kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah. Untuk itu, pengaturan jumlah pegawai yang menjalankan WFH masih akan dikalkulasi di masing-masing OPD.

“Adapun sejumlah pejabat dan unit pelayanan tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO). Mereka di antaranya pimpinan OPD, pejabat eselon II dan III, camat, lurah, serta dinas tertentu yang bersifat pelayanan langsung,” tuturnya.

Terkait potensi pelanggaran, Pemkab Kudus menyatakan akan memberikan sanksi bagi ASN yang terbukti tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.

“Tidak hanya di program WFH, ketika ada pelanggaran tentu ada sanksi bagi ASN,” tandasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -