BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus patuh atas kebijakan pemerintah pusat terkait work from Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari Jumat. Pelayanan publik dipastikan tetap maksimal.
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris mengatakan, pemerintah daerah tentu mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Meski WFH, tidak boleh sampai mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
“Kita tawaduk sama pemerintah pusat. Layanan publik, terutama kesehatan, perizinan dan Adminduk (administrasi kependudukan) tetap seperti biasa dan tak ada WFH,” ujar Sam’ani di Pendopo Kudus, Rabu (1/4/2026).
Ia menegaskan, bahwa nantinya ada pengawasan kepada ASN yang melaksanakan WFH. Sebab, mereka tidak libur tetapi bekerja tetapi dari rumah.
“Jangan sampai WFH ini dianggap libur. Jadi nanti ada pengawasan di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” bebernya.
Baca juga: Pemkab Kudus Kucurkan Rp2 M untuk Pelatihan Kerja, Sasar 576 Warga
Ia mengungkapkan, pengawasan bisa melalui sharelock. Serta nanti harus ada tugas-tugas yang untuk diselesaikan oleh para ASN yang melaksanakan WFH.
“Tugas yang diberikan harus diselesaikan. Hal itu bisa sebagai indikator, bahwa ASN benar-benar WFH,” tandasnya
Bupati Sam’ani mengatakan, ketika WFH diberlakukan, nanti pihaknya akan membuat indikator konsumsi bahan bakar minyak (BBM) ASN Pemkab Kudus. Hal itu guna memastikan tujuan diberlakukannya kebijakan WFH itu tercapai.
Tujuan pemerintah pusat memberlakukan WFH itu dalam rangka untuk menghemat BBM. Ketika WFH sudah dijalankan, tetapi indikator konsumsi BBM ASN masih sama dan tidak ada penghematan berarti ada yang tidak sesuai.
“Target kami ada penghematan BBM antara 20 sampai 25 persen. Dengan adanya program WFH dan imbauan berangkat kerja dengan mengendarai sepeda, saya yakin target penghematan bisa tercapai,” imbuhnya.
Editor: Kholistiono
