WFH ASN di Kudus Ditarget Hemat BBM 25 Persen, Layanan Publik Tetap Maksimal

-

01/04/2026

betanews-RS-Pelantikan Sekda Kudus — Bupati Kudus Sam'ani Intakoris melantik Eko Djumartono sebagai Sekda Kudus. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Eko Djumartono resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus, Rabu (1/4/2026), menggantikan Revlisianto Subekti yang telah memasuki masa purna tugas sehari sebelumnya. Usai dilantik, ia.pun diminta untuk segera menyesuaikan dengan tugas baru dan segera tancap gas.

Pelantikan berlangsung di Pendopo Kabupaten Kudus dan dipimpin langsung oleh Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, serta dihadiri oleh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Eko Djumartono yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Kabupaten Kudus kini mengemban tugas sebagai Sekda untuk membantu mengoordinasikan jalannya pemerintahan daerah.

Sam’ani menegaskan, bahwa pergantian jabatan dilakukan secara cepat dan tepat setelah Sekda sebelumnya memasuki masa pensiun pada 31 Maret 2026. Hal tersebut, agar tak terjadi kekosongan jabatan.

“Setelah Sekda lama pensiun, hari ini langsung kita lantik Sekda yang baru. Proses seleksi sudah berjalan dengan lancar,” ujar Sam’ani.

Ia juga memberikan instruksi khusus kepada Sekda yang baru dilantik agar segera bekerja maksimal. Menyesuaikan dengan tugas yang baru dan segera untuk tancap gas.

“Selamat atas jabatan yang baru. Mohon segera menyesuaikan dan tancap gas, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, baik internal maupun eksternal,” tandasnya.

Bupati Sam’ani menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik, meskipun di tengah situasi efisiensi energi. Serta pemangkasan transfer ke daerah (TKD).

“Tetap melayani masyarakat dengan kualitas terbaik, cepat, dan membahagiakan,” tambahnya.

Selain itu, Bupati juga menyoroti sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian ke depan, seperti peningkatan disiplin aparatur sipil negara (ASN), kecepatan respons terhadap kebutuhan masyarakat, serta pencapaian indikator kinerja daerah.

Beberapa indikator yang menjadi fokus antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka pengangguran, kemiskinan, hingga penanganan stunting.

“Termasuk juga indikator capaian pensuksesan program pemerintah pusat, ada MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih),” imbuhnya

Sementara itu, Sekda Kudus yang baru dilantik, Eko Djumartono menyampaikan akan segera melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Bupati Kudus. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan semua OPD untuk mensukseskan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kudus.

“Terima kasih atas tugas yang diamanahkan kepada saya. Kami akan berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk pelayanan kepada masyarakat Kudus,” ujar Eko.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Ditarget Rampung Tahun Ini, Pembukaan Jalur Baru Menuju Tempur Jepara Ditaksir Butuh Rp14 Miliar

Penulis

Umi Nurfaizah

-

01/04/2026

betanews-jalan tempur — Alat berat dikerahkan untuk pembukaan jalur baru menuju Desa Tempur. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID, JEPARA – Imbas terjadinya longsor yang menutup jalur utama menuju Desa Tempur, Kecamatan Keling, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara akan membuka jalur baru.

Jalur yang akan dibuka yaitu melewati Desa Sumanding, Kecamatan Kembang dengan panjang sekitar 6 kilometer. Pembukaan jalur baru tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp14 Miliar.

Saat ini tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara sedang merampungkan pembukaan jalur baru tersebut. Pengerjaan ditarget selesai dalam waktu empat pekan.

Setelah berhasil dibuka dan bisa dilewati kendaraan, jalur baru tersebut rencananya akan dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jepara.

“Hitungan kasar, (kebutuhan anggaran) sekitar Rp 14 miliar. Tahun ini mulai kita cicil pengerjaannya,” kata Kepala DPUPR Kabupaten Jepara, Hery Yulianto pada Selasa (31/3/2026).

Anggaran itu dibutuhkan untuk pembukaan akses berupa galian dan urugan dengan panjang 4,3 kilometer. Lalu pembuatan jalan baru tebal 25 sentimeter dan AC-BC tebal 6 sentimeter, panjang 5,3 kilometer dan lebar 3 meter. Kemudian overlay full ruas Aac-BC tebal 4 sentimeter, panjang 8,3 kilometer dan lebar 3 sentimeter.

Sebagaimana diketahui, pada awal tahun 2026 ini, masyarakat Desa Tempur Jepara sempat terisolir akibat akses jalur utama menju Desa Tempur dikepung material longsor di 18 titik.

Kemudian berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Jepara, pada bulan Maret terdapat lima peristiwa longsor yang kembali terjadi di akses jalan utama menuju Desa Tempur. Dua kejadian terakhir yaitu pada Kamis dan Sabtu, (26&28/3/2026).

Dengan dibukanya jalur baru tersebut diharapkan bisa menjadi solusi terbaik bagi Desa Tempur yang rawan longsor. Sehingga masyarakat bisa memilih jalur lain, selain melewati jalur utama.

Selain itu jarak tempuh menuju Desa Tempur melalui jalur baru tersebut juga lebih dekat. Sehingga diharapkan juga bisa berdampak pada lebih optimalnya mobilitas barang baik keluar maupun masuk Desa Tempur.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Muara Pembangunan Jateng untuk Kesejahteraan Masyarakat

Penulis

-

01/04/2026

BETANEWS-gubernur jateng luthfi (2) — Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Foto: Ist.

BETANEWS.ID, SEMARANG — Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama 2025 bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi setelah mengikuti rapat paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang pada Selasa, 31 Maret 2026.

Adapun agenda rapat paripurna tersebut adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

“Pembangunan wilayah kita outputnya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan,” kata Luthfi.

Ucapan itu bukan isapan jempol belaka. Pada 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,58% menjadi 9,39%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan 0,46%, dari 4,78% pada 2024 menjadi 4,32% pada 2025.

Hal itu juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37% atau di atas rata-rata nasional. Juga realisasi investasi yang mencapai Rp88,8 triliun pada 2025.

“Ini berhasil kita lakukan dengan adanya kolaborasi berbagai pihak,” ucapnya.

Luthfi menjelaskan, parameter dalam penurunan angka kemiskinan tidak bisa fokus pada satu bidang tertentu. Sektor sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan menjadi satu kesatuan yang harus diintervensi bersama. Tentu saja melalui kolaborasi antara provinsi dengan kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

Ia mencontohkan, intervensi melalui perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilakukan oleh Pemprov Jateng pada 2025 sekitar 17.000 unit. Dari situ kemudian masuk intervensi untuk penganan stunting, kesehatan, pendidikan anak, ekonomi, dan lainnya. Dengan kesejahteraan masyarakat dapat terangkat.

Termasuk program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Di antaranya melalui Sekolah Kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng. Begitu juga terkait dengan bantuan sosial yang harus tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyampaikan dukungan pelaksanaan program pemerintah pusat di Jawa Tengah. Di antaranya program makanan bergizi gratis (MBG) sudah mencapai 4,29 juta penerima dengan dukungan 3.364 SPPG; program 3 juta rumah capaiannya sebanyak 17.510 unit dari APBD dan 2.743 unit dari Baznad dan CSR perusahaan; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah 6.233 unit yang operasional dari total 8.523 unit; Cek Kesehatan Gratis sudah mencapai 14,13 juta masyarakat terlayani, termasuk di dalamnya ada program Speling; dan Sekolah Rakyat yang sudah berdiri sebanyak 17 unit di 14 kabupaten/kota dengan jumlah siswa 1.275 anak.

Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengatakan, LKPJ Gubernur tahun 2025 tersebut sudah diterima. Selanjutnya akan direview dan dikritisi oleh panitia khusus (Pansus) yang sudah dibentuk dalam rapat paripurna tersebut.

“Pansus sudah dibentuk. Tentu akan kita review terkait kegiatan tahun 2025. Nanti akan kami berikan catatan untuk perbaikan tahun 2026 ini,” katanya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Diproduksi di Jepara, Ratusan Ribu Gelang Jemaah Haji Indonesia Siap Didistribusikan Mulai 15 April

Penulis

Umi Nurfaizah

-

01/04/2026

betanews-gelang haji — Salah satu perajin menujukkan gelang untuk jemaah haji yang diproduksi di Jepara. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID, JEPARA– Ditengah eskalasi perang antara Iran melawan Amerika dan Israel yang menggangu jalur penerbangan menuju Mekkah dan Madinah, proses persiapan pemberangkatan calon jemaah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi terus berjalan.

Salah satunya, pembuatan gelang haji yang menjadi identitas bagi calon jemaah haji asal Indonesia. Proses pembuatan gelang itu dilakukan di rumah sederhana yang berada di RT 8 RW 1, Desa Bakalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.

Pemilik rumah produksi itu bernama Subandi (53). Ditemui di kediamannya, Subandi bercerita, tahun ini menjadi tahun ke-17, ia dipercaya sebagai pembuat gelang bagi calon jemaah haji Indonesia.

Jumlah gelang haji yang dipesan oleh Kementerian Haji dan Umrah pada tahun ini yaitu sebanyak 226 ribu gelang.

“Untuk jemaah haji reguler sebanyak 221 ribu itu sudah termasuk PIHK (Haji Khusus), ditambah petugas kloter sekitar dua ribuan dan petugas Arab Saudi sekitar 2.300, total semua 226 ribu,” sebut Subandi saat ditemui di kediamannya pada Selasa, (31/3/2026).

Subandi mengatakan, desain gelang haji yang dipesan pada tahun ini tidak jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hanya terdapat perbedaan pada urutan kolom yang menjadi penanda identitas bagi masing-masing calon jemaah.

Untuk proses pembuatannya sendiri, menurut Subandi terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, yaitu stainless stel dengan kode 304 yang berasal dari Jepang dipotong menjadi lembaran plat kecil dengan panjang 22,5 cm dan lebar 20,5 cm.

Lembaran plat itu kemudian diamplas dan dibersihkan menggunakan bensin untuk selanjutnya disablon memakai cat khusus stainles stell. Lembaran plat kemudian dikeringkan dengan panas matahari setengah kering dan dilanjut dengan mesin oven untuk memperkuat lapisan cat.

“Di bagian itu sedikit kendala, karena kemarin hujan terus, yang biasanya di oven cuma sekitar 10 menit, karena tidak ada panas matahari bisa sampai 1-2 jam,” ungkap Subandi.

Setelah kering, lembaran plat kemudian dicak untuk memastikan tulisan dan warna sablon. Lembaran plat kemudian disiram menggunakan air keras untuk membentuk monel sesuai bentuk sablon.

Sedangkan untuk menghilangkan warna merah hasil sablonan, lembaran plat direbus menggunakan bahan soda api.

Selanjutnya lembaran itu dicat sesuai kode embarkasi, lalu dipotong sesuai bentuk standarnya yaitu dengan panjang 21,5 cm dan ketebalan 1,2 mili. Proses pemotongan dikerjakan menggunakan mesin, namun pengerjaannya di Kabupaten Kudus.

“Setelah dipotong kita finishing lagi kemudian kita ikat sesuai embarkasi, per ikat berisi 100 gelang, untuk kita kirim ke masing-masing embakasi,” jelasnya.

Selama proses pengerjaan, total terdapat 300 karyawan yang terlibat. Mulai dari proses produksi hingga pembentukan gelang siap pakai yang akan dikerjakan di masing-masing embarkasi. Total terdapat 22 embarkasi.

Subandi mengatakan proses pembuatan gelang haji baru ia mulai pada hari ke tujuh bulan puasa. Sebab ia baru mendapat konfirmasi pesanan sekitar dua minggu sebelum puasa.

“Kalau progres produksinya sih sudah sekitar 90 persen, tapi kalau pemotongannya karena pembuatannya telat baru 50 persen,” sebutnya.

Gelang haji yang sudah dipotong nantinya akan mulai dikirim ke masing-masing embarkasi mulai tanggal 15 April 2026. Adapun sesuai rencana, kloter pertama calon jemaah haji Indonesia akan mulai diberangkatkan pada 21 April mendatang.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Cakupan UCJ BPJS Ketenagakerjaan Kudus Ditarget Capai 53 Persen, Kepesertaan Masih 46,54 Persen

Penulis

Kaerul Umam

-

31/03/2026

betanews-bpjs kesehatan kudus — Forum Group Discussion oleh BPJS Ketenagakerjaan Kudus. Foto: Kaerul Umam.

BETANEWS.ID, KUDUS – Cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Kudus ditargetkan mencapai 53 persen pada 2026. Saat ini, tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus baru menyentuh angka 46,54 persen atau sekitar 226 ribu peserta.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulya Sari mengatakan, masih terdapat selisih cukup besar dibandingkan potensi jumlah pekerja di Kudus yang mencapai 474 ribu orang berdasarkan data SAKERNAS (Suervei Angkatan Kerja Nasional). Untuk itu pihaknya terus berupaya mengejar capaian.

“Untuk tahun ini target kita minimal 53 persen, jadi masih kurang sekitar 7 persen lagi,” bebernya dalam forum group discussion (FGD), belum lama ini.

Menurutnya, pencapaian target tersebut tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan bertahap dengan strategi yang lebih komprehensif. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah untuk memperkuat regulasi agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Selain itu, pihaknya juga mendorong perluasan sumber pembiayaan. Tidak hanya mengandalkan APBD, namun juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemanfaatan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

“Perluasan ini penting agar perlindungan bisa menjangkau lebih banyak pekerja, khususnya sektor informal,” jelasnya.

Upaya lain yang dilakukan adalah membentuk agen “Perisai” di setiap desa. Program ini bertujuan meningkatkan literasi masyarakat sekaligus memperluas kepesertaan secara mandiri.

Agen Perisai memiliki peran strategis, mulai dari memberikan edukasi manfaat jaminan sosial, merekrut peserta baru, hingga menjaga keberlanjutan pembayaran iuran.

“Setiap desa kita dorong memiliki satu agen Perisai untuk membantu memperluas jangkauan kepesertaan,” katanya.

Meski demikian, tantangan lain masih dihadapi, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain pendaftaran, konsistensi pembayaran iuran masih menjadi kendala utama.

“Banyak yang sudah mendaftar, tapi konsistensi pembayaran iurannya masih menjadi tantangan,” ungkapnya.

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan tidak lagi menerima skema pendaftaran melalui dana CSR rumah sakit guna menghindari potensi konflik kepentingan.

Dengan berbagai strategi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan optimistis target UCJ di Kudus dapat tercapai. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jelang Pemberangkatan Haji, Sekda Jateng Minta Petugas Utamakan Pelayanan

Penulis

-

31/03/2026

betanews-sekda jateng — Sekda Jateng,, Sumarno saat saat membuka Pembekalan/Bimbingan Teknis Pendamping Haji Daerah (PHD) Provinsi Jawa Tengah 2026 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Senin, 30 Maret 2026. Foto: Ist.

BETANEWS.ID, BOYOLALI – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengingatkan Petugas Haji 2026 untuk tetap mengutamakan pelayanan kepada jemaah. Dengan begitu, para jemaah bisa menunaikan ibadah secara optimal.

Hal tersebut ditegaskannya saat membuka Pembekalan/Bimbingan Teknis Pendamping Haji Daerah (PHD) Provinsi Jawa Tengah 2026 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Senin, 30 Maret 2026.

Sumarno mengungkapkan, berdasarkan evaluasi dari penyelenggaraan haji sebelumnya, masih terdapat keluhan jemaah mengenai petugas yang kurang optimal dalam memberikan pelayanan. Ada sejumlah petugas yang dituding justru fokus menjalankan ibadah haji untuk dirinya sendiri.

“Makanya pada momentum ini, kami berpesan lebih awal, ikrarnya adalah menjadi petugas haji,” tegas Sumarno.

Ia menambahkan, kesempatan beribadah haji bagi para petugas seharusnya dipandang sebagai bonus atau nilai tambah, bukan tujuan utama keberangkatan. Sumarno mewanti-wanti agar prioritas ini tidak tertukar.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Jawa Tengah, Fitriyanto, menekankan pentingnya integrasi antarpetugas.

Menurutnya, keberadaan PHD merupakan representasi kehadiran negara untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi 34.122 jemaah haji reguler asal Jawa Tengah.

“Kami ingin petugas kloter dan petugas daerah sudah terintegrasi, bahkan sebelum jemaah masuk asrama. Kolaborasi ini sangat penting agar perlindungan jemaah bisa lebih maksimal,” ujar Fitriyanto.

Sebagai informasi, dari 180 PHD yang mengikuti pembekalan, 86 orang merupakan petugas layanan kesehatan dan 94 orang petugas layanan umum. Mereka akan mulai mengawal keberangkatan Kloter 1 yang dijadwalkan memasuki Asrama Haji Donohudan pada 21 April 2026.

Sementara itu, Petugas Haji Daerah asal Kabupaten Demak, Wahid Su’udi, menegaskan dirinya bersama tim telah melakukan persiapan menyeluruh, baik secara teknis maupun mental, untuk menjalankan tugas pelayanan.

“Kami sudah mempersiapkan diri jauh hari, baik lahir maupun batin. Tugas ini kami niatkan untuk berkhidmah melayani tamu-tamu Allah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai potensi persoalan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan haji telah dimitigasi sejak awal. Hal itu dilakukan agar tidak ada jemaah yang terabaikan selama proses ibadah berlangsung.

“Kami tidak ingin ada jemaah yang terbengkalai. Ini soal tanggung jawab. Karena itu, kami sudah memetakan potensi kendala dan menyiapkan langkah antisipasi,” ujarnya.

Menurut Wahid, tantangan pelayanan haji tahun ini semakin kompleks, terutama dengan fokus pada jemaah perempuan, lansia, dan kelompok berisiko tinggi. Ia menyebut, kelompok tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan khusus.

“Mayoritas jemaah kami lansia dan berisiko tinggi. Untuk itu, kami siapkan pelayanan khusus, termasuk penguatan koordinasi dengan tim kesehatan agar penanganannya lebih cepat dan tepat,” katanya.

Wahid yang bertugas di Kloter 35 Kabupaten Demak dengan sekitar 360 jemaah menambahkan, kolaborasi antarpetugas menjadi kunci dalam memberikan pelayanan maksimal.

“Kami bekerja dalam satu tim, baik PHD maupun tenaga kesehatan. Semua harus saling mendukung agar pelayanan kepada jemaah bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Pemkab Kudus Kucurkan Rp2 M untuk Pelatihan Kerja, Sasar 576 Warga

Penulis

-

31/03/2026

betanews-bellinda — Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton membuka pelatihan keterampilan kerja tahun 2026 di BLK Kudus. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk program pelatihan keterampilan kerja tahun 2026. Program ini menyasar sebanyak 576 warga guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pelatihan tersebut resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton, di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kudus, Selasa (31/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil.

Bellinda mengatakan, pelatihan ini dirancang agar selaras dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Menurutnya, peningkatan kompetensi menjadi kunci agar masyarakat mampu bersaing di pasar kerja.

“Program ini didukung melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp2 miliar,” ujar Bellinda.

Dalam pelaksanaannya, pelatihan dibagi ke dalam 36 paket kegiatan. Ratusan peserta akan mengikuti pelatihan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Pada tahap pertama, pelatihan berlangsung mulai 31 Maret hingga 24 April 2026. Sedikitnya enam jenis pelatihan disiapkan, di antaranya tata rias, pembuatan roti, tata boga, menjahit, serta perbengkelan mobil dan sepeda motor,” bebernya

Bellinda mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia juga meminta para peserta untuk mengikuti pelatihan dengan serius.

Menurutnya, kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para peserta. Keterampilan yang diperoleh diharapkan bisa menjadi bekal untuk bekerja maupun membuka usaha.

“Melalui program ini, Pemkab Kudus berharap angka pengangguran dapat ditekan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Pemprov Jateng Mulai Siapkan Skema Efisiensi Energi, Dari Naik Sepeda Hingga Kendaraan Umum

Penulis

-

31/03/2026

BETANEWEWS-GUB JATENG — Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan beberapa skema terkait efisiensi energi, sembari menunggu surat edaran dari pemerintah pusat.

“Kita masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Senin, 30 Maret 2026.

Beberapa skema yang disiapkan di antaranya, bersepeda hingga menggunakan kendaraan umum ke kantor bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) serta karyawan di lingkungan Pemprov Jateng. Namun, skema itu masih dalam kajian. Termasuk skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) juga masih dalam kajian.

“Kita sudah buat rancangan, kalau perlu di hari tertentu semua ASN naik sepeda, berikut bupati walikota. Jadi ke kantor naik sepeda atau naik kendaraan umum,” ucap Luthfi.

“Begitu pemerintah pusat sudah umumkan, Jawa Tengah sudah siap. Target penghematan energi masih dihitung, ” katanya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

ASN Kudus Diminta Gowes ke Kantor, Bupati Targetkan Hemat Energi 22,5 Persen

Penulis

-

31/03/2026

betanews-samani (2) — Sam'ani Intakoris, Bupati Kudus. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk menggunakan sepeda saat berangkat ke kantor, Selasa (31/4/2026). Imbauan tersebut sebagai langkah hemat energi seperti anjuran pemerintah pusat.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk penghematan energi saja, tetapi juga sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis energi global. Salah satu pemicunya adalah konflik Iran–Israel yang berdampak pada terganggunya distribusi energi dunia, termasuk penutupan jalur strategis Selat Hormuz.

Sam’ani menegaskan, langkah ini sebagai upaya kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan menipisnya stok energi. Selain itu juga sebagai antisipasi kemungkinan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Ya, kita menganjurkan kepada teman-teman ASN untuk menggunakan sepeda, angkutan umum maupun jalan kaki,” ujar Sam’ani kepada awak media di lantai 4 Gedung Setda Kudus, Selasa (31/3/2026).

Selain itu, ASN juga diminta lebih disiplin dalam penggunaan energi di kantor, seperti mematikan lampu dan pendingin ruangan (AC) setelah digunakan. Bahkan, Pemkab Kudus telah menetapkan indikator penghematan energi.

“Adanya gerakan ini target kami mampu mengefisiensi 22,5 persen penggunaan energi. Meski begitu, kebijakan efisiensi tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Pelayanan harus prima, harus cepat, harus tepat, harus berkualitas,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, kata dia, Pemkab Kudus akan mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak dan mendorong pelaksanaan rapat secara daring. Sementara untuk kebijakan work from home (WFH) akan tetap mengikuti aturan yang berlaku.

“Terkait sehari dalam sepekan diberlakukan WFH, kami masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Tak hanya sebatas imbauan, pada hari ini, Sam’ani juga memberikan contoh langsung dengan bersepeda dari kediamannya menuju Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (31/3/2026).

Ia menilai, kebiasaan bersepeda ke tempat kerja merupakan langkah sederhana yang memberikan manfaat besar, baik bagi kesehatan maupun penghematan energi.

“Bike to work ini menjadi salah satu upaya sederhana yang bisa kita lakukan bersama. Selain menyehatkan, juga membantu menghemat penggunaan bahan bakar,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh ASN untuk mulai membiasakan pola hidup sehat sekaligus mendukung gerakan ramah lingkungan.

“Ini bagian dari upaya menuju Kudus Sehat sekaligus bentuk kepedulian terhadap lingkungan,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2026, Pemprov Jateng Matangkan Persiapan

Penulis

-

31/03/2026

BEETANEWS-GUS YASIN — Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen menyampaian sambutan dalam Rapat Koordinasi Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten/Kota se Jateng Tahun 2026, di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang pada Selasa (31/3/2026).. Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Nasional XXXI Tahun 2026.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen dalam Rapat Koordinasi Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten/Kota se Jateng Tahun 2026, di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang pada Selasa (31/3/2026).

Pemprov sudah melakukan persiapan sejak akhir 2025. Hingga kini, pihaknya terus melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait persiapan pelaksanaan event tersebut.

“Kita siapkan semuanya dari awal. Bahkan sejak tahun kemarin rapat-rapat sudah kita lakukan. Saat ini sudah masuk ke tahapan-tahapan teknis. Kita harus menunjukkan sukses pelaksanaan kita juga sukses prestasi,” ujarnya.

Tahapan persiapan yang dilakukan, antara lain penyiapan maskot, logo, tema dan serta pelaksanaan rapat koordinasi dengan 35 kabupaten/kota.

Pada rangkaian penyelenggaraan MTQ Nasional mendatang, Pemprov juga akan menggandeng Kota Semarang dalam rangka menyelenggarakan bazar UMKM. Akan ada aneka ragam tenant busana, makanan, dan kuliner syariah yang disajikan.

Sebagai bagian mensyiarkan Jateng sebagai tuan rumah MTQ Nasional XXXI, tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini mengimbau kepada pemerintah kabupaten/kota agar mulai memasang baliho dan billboard dalam rangka sosialisasi gelaran tersebut.

Taj Yasin menambahkan, pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional di Jawa Tengah ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi Jawa Tengah di ajang MTQ Tingkat Nasional.

Upaya yang dilakukan dalam mendorong prestasi antara lain: mematangkan pembelajaran mendalam kepada kafilah Jawa Tengah, melalui karantina. Selain itu, juga menjalin koordinasi dengan orang tua, dan lembaga tempat belajar peserta dari Jateng.

Dalam sambutannya, Gus Yasin menyampaikan LPTQ dapat memiliki program yang terstruktur dan terukur dalam penyiapan generasi dan qori/qoriah yang berprestasi dan memiliki akhlak qurani.

“Sinergitas LPTQ di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan memberikan peran dalam sukses pelaksanaan MTQ Nasional, utamanya dalam penyiapan kafilah calon peserta MTQ,” ujarnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Stok BBM di SPBU Kudus Ini Kosong, Warga Mulai Khawatir Terjadi Krisis

Penulis

-

31/03/2026

betanews-bbm habis — Stok BBM di SPBU Damaran Kudus sejak pagi kosong. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kehabisan stok Bahan Bakar Minyak (BBM), Selasa (31/3/2026). Kekosongan tidak hanya terjadi pada BBM bersubsidi tetapi juga non subsidi yakni Pertamax dan Dexlite.

Kekosongan BBM di SPBU tersebut pun dikaitkan dengan dugaan krisis energi di tengah konflik Iran melawan Israel . Selain itu juga terdapat isu bakal ada kenaikan harga BBM.

Di SPBU tersebut tertulis keterangan Pertalite dan Pertamax Habis. Ratusan kendaraan, baik roda dua maupun empat yang datang hendak mengisi BBM terpaksa putar balik.

Kekosongan stok BBM yang terjadi di SPBU Damaran itu mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Warga merasa cemas akan kemungkinan terjadinya kelangkaan hingga kenaikan harga bahan bakar, terlebih setelah berbagai isu yang beredar di media sosial.

Salah satu warga, Nisa Syarifa (29), asal Kecamatan Undaan, mengaku khawatir jika krisis energi akibat konflik global seperti ketegangan Amerika Serikat dan Iran bisa berdampak hingga ke Kabupaten Kudus.
Saat hendak mengisi bahan bakar di sela waktu istirahat kerja, Nisa justru mendapati BBM di SPBU tersebut kosong. Ia pun terpaksa mencari SPBU lain di wilayah Kecamatan Kota.

“Padahal bensin di motor saya sudah hampir habis. Tapi di sini malah kosong, baik Pertalite maupun Pertamax, jadi harus cari tempat lain,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Selasa (31/3/2026).

Nisa juga mengaku khawatir kondisi ini bisa memicu kenaikan harga BBM. Ia berharap kekosongan stok hanya terjadi di SPBU Damaran dan tidak meluas ke wilayah lain di Kudus.

“Semoga segera ada pasokan lagi, jadi masyarakat bisa isi BBM seperti biasa dan harganya tidak naik,” harapnya.

Sementara itu, operator SPBU Damaran, Reza menjelaskan, bahwa stok BBM mulai menipis sejak Senin (30/3/2026). Awalnya, jenis Pertalite lebih dulu habis, kemudian disusul Pertamax pada keesokan harinya.

“Sejak tadi malam sekira pukul 20.00 WIB, Pertalite sudah habis. Lalu pagi tadi sekitar pukul 07.00 WIB, Pertamax juga ikut habis,” jelasnya.

Pengawas lapangan SPBU Damaran, Ahmad Malik Aljabar menambahkan, bahwa kekosongan BBM tersebut terjadi akibat keterlambatan pengiriman pasokan dari Semarang.

“Ada kendala distribusi, jadi saat stok mulai menipis belum ada pengiriman masuk. Akhirnya pagi tadi Pertalite dan Pertamax benar-benar kosong,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina dan memastikan bahwa secara umum pasokan BBM masih aman. Kekosongan yang terjadi murni disebabkan keterlambatan distribusi, bukan karena kelangkaan.

Malik menyebut, biasanya SPBU Damaran menerima pasokan Pertalite antara 8 ribu hingga 16 ribu liter per hari, tergantung ketersediaan dari pusat. Sementara untuk Pertamax, suplai mencapai sekitar 16 ribu liter setiap dua hari sekali.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Angin Puting Beliung Robohkan Rumah Warga di Terangmas Kudus, Pasutri Lansia Terluka

Penulis

Kaerul Umam

-

31/03/2026

betanews-rumah roboh — Rumah lansia di Desa Terangmas, Kecamatan Undaan, Kudus roboh diterjang angin kencang.. Foto: Kaerul Umam.

BETANEWS.ID, KUDUS – Hujan lebat disertai angin kencang menerjang empat desa di wilayah Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Senin (30/3/2026) sore. Peristiwa itu memmbuat sebagian besar rumah mengalami kerusakan pada genteng yang rontok, bahkan rumah lansia di Desa Terangmas alami roboh hingga dua orang di dalamnya mengalami luka-luka.

Saat ini kedua korban, yakni Seketi (70) dan Moah (65) dirawat di RSUD dr Loekmonohadi Kudus, akibat kejadian itu. Peristiwa diketahui terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Rumah yang berusia sekitar tujuh tahun dan dihuni pasangan lansia itu ambruk setelah diterjang angin puting beliung.

Anak korban, Santoso mengatakan, saat kejadian kedua orang tuanya berada di dalam rumah, yakni ayahnya yang sedang rebahan dan ibunya yang habis Salat Ashar. Tiba-tiba angin kencang datang dan langsung merobohkan bangunan rumah yang berbahan kayu.

“Sekitar pukul 15.00 hujan disertai angin kencang, langsung menerjang rumah bapak. Bapak dan ibu yang berada di dalam, tertimpa reruntuhan kayu dan genteng,” katanya saat ditemui di lokasi kejadian, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, sang ayah mengalami luka cukup serius akibat tertimpa kayu pada bagian tubuh, sementara ibunya mengalami luka di kepala dan tubuh setelah tertimpa genteng dan blandar kayu.

Kedua korban sempat dilarikan ke puskesmas sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

“Semalam saya jenguk, keduanya masih trauma dan belum bisa diajak komunikasi. Bahkan mereka masih bengong,” terangnya.

Pasca kejadian, pasangan lansia ini rencananya akan tinggal bersama kakaknya untuk menghindari situasi serupa. Mengingat sebelumnya mereka hanya tinggal berdua di rumah yang kini telah roboh.

Sementara itu, Kepala Desa Terangmas, Sudiyono membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut rumah korban memang terbuat dari kayu dan bambu serta sudah tidak layak huni.

“Seluruh bangunan rumah roboh. Kondisinya memang rumah tidak layak, karena dari kayu dan bambu. Korban tinggal berdua dan tidak bekerja karena sudah sepuh,” jelasnya.

Ia menambahkan, warga sekitar segera memberikan pertolongan dengan mengevakuasi korban ke rumah anaknya yang berada di RT lain sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan.

Selain merobohkan satu rumah, angin kencang juga menyebabkan sejumlah genteng rumah warga di sekitar lokasi berjatuhan. Meski demikian, tidak ada laporan korban lain dalam peristiwa tersebut.

Pemerintah desa bersama pihak terkait seperti Satpol PP, BPBD, dan kecamatan telah mengajukan bantuan untuk pembangunan kembali rumah korban melalui anggaran penanggulangan bencana.

“Dari desa juga ikut membantu. Dari BPBD sebelumnya juga mengatakan akan melakukan pembangunan kembali,” ujarnya.

Sudiyono mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat kondisi cuaca yang masih ekstrem, terutama bagi warga yang tinggal di rumah dengan konstruksi tidak permanen.

“Kalau kondisi cuaca seperti ini, warga harus berhati-hati. Terutama yang rumahnya belum permanen, sebaiknya menghindari berada di dalam saat angin kencang,” pesannya.

Ia menyebut wilayah Desa Terangmas yang berada di tengah area persawahan memang kerap dilanda angin kencang. Namun, kejadian hingga merobohkan rumah baru pertama kali terjadi.

Angin kencang tersebut juga dilaporkan berdampak di sejumlah desa lain, seperti Medini, Kalirejo, dan Glagahwaru.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Tiga Bulan Berjalan, Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat di Jepara Baru Capai 26,75 Persen

Penulis

Umi Nurfaizah

-

31/03/2026

betanews-bupati jepara — Bupati Jepara Witiarso Utomo saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID,JEPARA– Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Jepara yang berlokasi di Depan Bumi Perkemahan Pakis Adhi, Desa Suwawal Timur, Kecamatan Pakis Aji saat ini sudah berjalan.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan pembangunan gedung SR yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo itu sudah dimulai sejak Bulan Desember tahun 2025 lalu.

“Progres pembangunannya saat ini mencapai 26,75 persen, kemarin baru saja kita lakukan pengecekan,” kata Wiwit pada Selasa (31/3/2026).

Mengacu pada jadwal pembanguna, Gedung SR di Kabupaten Jepara ditarget rampung pada Bulan Juli 2026 mendatang. Nantinya sekolah itu akan menampung anak-anak dari keluarga yang tergolong Desil 1 dan 2.

Gedung SR itu diketahui dibangun di lahan seluas 10,2 hektare. Nantinya akan ada 27 gedung yang dibangun dengan fasilitas boarding school lengkap.

Diantaranya gedung sekolah, asrama, gedung olahraga, ruang pertemuan, tempat ibadah, dapur, ruang terbuka hijau dan fasilitas pendukung lainnya.

Wiwit menyebutkan Gedung SR nanti akan menampung sekitar 600 siswa untuk tingkat SD. Kemudian 270 siswa SMP dan 270 siswa tingkat SMA.

“Ini bukan saingan (sekolah yang sudah ada), tetapi pelengkap dalam pemerataan pendidikan,” terangnya.

Sebab dalam pelaksanaannya, SR diproyeksikan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Lewat pendidikan yang gratis dan berkualitas di SR, diharapkan tidak ada pewarisan status miskin. Tapi anak kategori sangat miskin atau miskin bisa menjadi harapan baru keluarganya.

Salah seorang warga Desa Bulungan Pakisaji Jepara, Anik Sholekah menyambut gembira pembangunan Sekolah Rakyat di Suwawal Timur.

Ia berharap kedua anaknya Aprilia Siti Rahmawati dan Alika Naila Putri Ramadhani yang sudah masuk di Sekolah Rakyat rintisan di BLK Pecangaan bisa melanjutkan di SR Suwawal Timur yang lokasinya lebih dekat dari rumahnya.

“Semoga rampung dibangun langsung bisa ditempati. Tahun ajaran baru itu biasanya dimulai Juli, jadi waktunya pas,” harapnya

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Kumpulkan Kepala Daerah dan DPRD, Ahmad Luthfi Ajak Bersama-sama Bangun Kesadaran Antikorupsi

Penulis

-

30/03/2026