Muria Fun Run Hardiknas 2026 Siap Digelar, Peserta Ditargetkan 3.000 Peserta

-

17/04/2026

BETANEWS.ID, JEPARA– Tabuhan musik tambur mengiringi keluarnya peserta kirab dari Klenteng Hian Thian Shiang Tee yang berada di Desa/Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara pada Jumat, (17/4/2026).

Tabuhan musik itu menambah suasana meriah dalam kirab yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Paduka Yang Mulia Kongco Hian Thian Shiang Tee di klenteng tersebut.

Kirab tersebut diikuti oleh 32 klenteng se-Indonesia yang turut meramaikan gelaran kirab yang oleh Umat Konghucu dimaknai sebagai kirab tolak balak.

Pemaknaan tersebut tentu tidak terlepas dari Kongco atau Dewa Hian Thian Shiang Tee yang dikenal sebagai Dewa Obat.

32 Klenteng tersebut di antaranya berasal dari Padang, Gresik, Pati, Yogyakarta, Jepara, Purwodadi, Semarang, Demak, Malang, Surabaya, Blora, Kebumen, Kendal, Pemalang, Ungaran, Kudus, Sukabumi, dan Temanggung.

Dalam kirab tersebut 32 Rupang Dewa dari masing-masing klenteng diarak mulai dari Klenteng Hian Thian Shiang Tee melewati Kawasan Pecinan di Desa Welahan dan berakhir di Klenteng Hok Tek Bio.

Rupang Dewa tersebut diikat dan diletakkan dalam sebuah tandu yang sudah dihias dengan berbagai pernak-pernik khas Warga Tionghoa.

Tandu tersebut kemudian digotong oleh perwakilan Umat Konghucu dari masing-masing klenteng. Sebelum mengikuti kirab, tandu berisi Rupang Dewa itu dibawa berlari maju mundur, baru kemudian berjalan mengikuti rute kirab yang sudah ditentukan.

Hal itu dilakukan tidak hanya diawal pada saat akan memulai kirab, tetapi juga pada saat Rupang Dewa itu akan diletakkan di Klenteng Hok Tek Bio.

Ketua Yayasan Pusaka Klenteng Welahan, Dicky Sugandi mengatakan kegiatan kirab itu sebenarnya sudah rutin diadakan setiap tahun.

“Kirab ini sebenarnya kita adakan setiap tahun untuk menyambut hari ulang tahun paduka Hian Thian Siang Tee yang merupakan tuan rumah di Klenteng Welahan ini. Kirab ini bagi kita, sebagai kirab tolak bala,” kata Dicky saat ditemui di sela-sela pelaksanaan kirab.

Sehari sebelum pelaksanaan kirab, Dicky mengatakan Umat Konghucu yang sudah datang akan mengikuti sembayang bersama bernama Sembahyang Pangping.

“Sembahyang itu artinya Yang Paduka Mulia Hian Thian Shian Tee mengundang pasukannya yang dari barat, selatan, utara dalam rangka untuk kelancaran acara hari ini (kegiatan kirab),” jelasnya.

Pelaksanaan kirab itu digelar di Klenteng Hian Thian Shiang Tee Welahan, sebab Dewa Hian Thian Shiang Tee di klenteng tersebut dipercaya oleh Umat Konghucu sebagai Dewa Hian Thian Shiang Tee tertua se-Indonesia.

Sementara itu, Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan pada tahun pihaknya akan mendukung kegiatan kirab tersebut agar berlangsung lebih meriah.

Sebab ia menilai kegiatan tersebut bisa menjadi wisata budaya yang berpotensi mendatangkan wisatawan.

“Tahun depan kita akan persiapkan lebih baik lagi, supaya bisa menjadi destinasi wisata yang lebih baik sehingga bisa menjadi tambahan pariwisata yang ada di Jepara,” katanya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Pemprov Jateng Bangun Kemandirian Ekonomi Santri Melalui Koperasi

Penulis

Kholistiono

-

17/04/2026

betanews-taj yasin — Wagub Jateng Taj Yasin menghadiri bimbingan teknis (Bimtek) Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren sebagai Pendidikan Sosial dan Ekonomi Santri, yang diselenggarakan di Auditorium Pesantren Maslakul Huda Pati pada Jumat (17/4/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, PATI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya untuk membangun kemandirian ekonomi santri di wilayah, salah satunya melalui pemberdayaan koperasi pondok pesantren.

Wujudnya adalah kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren sebagai Pendidikan Sosial dan Ekonomi Santri, yang diselenggarakan di Auditorium Pesantren Maslakul Huda Pati pada Jumat (17/4/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh utusan dari 20 pesantren yang berada di wilayah Pati dan sekitarnya ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen. Bimtek kali ini difokuskan pada budi daya ikan lele.

Menurut Taj Yasin, pesantren tidak boleh hanya berfungsi sebagai pendidikan saja. Namun, juga harus memiliki fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Ketiganya, tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kemandirian ekonomi.

Karenanya, pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah ini sangat penting. Kegiatan ini juga sebagai upaya agar pesantren dapat turut andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

“Harapannya ini bisa berjalan terus, dan tentu saja istiqomah,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Taj Yasin berpesan agar para santri menguasai teknologi, supaya dalam menjalankan usahanya bisa berjalan secara maksimal.

Tokoh yang yang akrab disapa Gus Yasin ini juga berharap bimtek memberikan pelatihan dalam hal pemasaran. Jika terjadi over produksi, ada langkah yang akan dilakukan dalam mencari pasar di tempat-tempat yang lebih luas.

Sementara itu, Pengasuh Pesantren Maslaul Huda, Abdul Ghaffar Rozon mengatakan, Bimtek bertujuan agar menggugah para santri untuk menjadi enterpreneur pertanian dan peternakan.

“Harapannya, para santri bersedia menjadi enterpreneur pertanian dan perikanan. Dan menjadi salah satu pondasi kemandirian, baik kemandirian personal maupun pesantren,” ujarnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Soal Dugaan Pemerasan PKL, Bupati Sam’ani Tegaskan Tak Boleh Ada Tindakan Premanisme di Kudus

Penulis

Kaerul Umam

-

17/04/2026

betanews-samani (2) — Sam'ani Intakoris, Bupati Kudus. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris buka suara tekait adanya kasus dugaan pemerasan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh oknum ormas yang mengelola parkir di Jalan Sunan Muria. Pihaknya menyampaikan, bahwa tidak boleh ada lagi kasus premanisme dalam bentuk apapun di wilayah Kabupaten Kudus.

Tindakan tersebut menurutnya tak bisa dibenarkan, apalagi sudah mengarah ke tindakan pemerasan terhadap PKL. Menurutnya,suatu tindakan pasti ada konsekuensinya, terlebih hal itu berhubungan dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Pasti ada konsekuensinya, karena berhubungan dengan APH,” bebernya saat dimintai keterangan soal kasus tersebut usai menghadiri Muscab DPC PKB di Hotel Kenari Asri, Kamis (16/4/2026).

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Sam’ani mempersilakan warga untuk melaporkan terkait adanya aduan yang dialami ke platform Wadul K1 K2. Ia juga menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran kepolisian yang telah mengawal kasus itu dengan cepat.

“Gak boleh ada tindakan premanisme di Kabupaten Kudus. Di lapangan memang kompleks sekali ya situasi dan kondisinya, apalagi ada pemerasan. Karena ekonomi kita lagi kurang baik-baik saja, maka tidak boleh ada tindakan-tindakan yang merugikan warga,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang PKL di Jalan Sunan Muria tepatnya yang mangkal di SMP 1 Kudus diduga diperas hingga puluhan juta oleh oknum ormas. Kasus bermula adanya video yang beredar luas memperlihatkan seorang oknum ormas diduga tengah meminta sejumlah uang kepada pedagang yang berjualan di bahu jalan.

Rekaman tersebut memicu reaksi publik. Hingga kemudian muncul dugaan adanya tekanan dan ancaman terhadap pedagang dan perekam video.

Berdasarkan informasi, ada tawaran penyelesaian damai oleh oknum tersebut dengan nilai Rp20 juta. Namun setelah video viral, nominal yang diminta justru meningkat menjadi Rp30 juta.

Korban diketahui telah menyerahkan uang sebesar Rp20 juta yang dibagi kepada dua pihak, yakni pedagang yang dimintai uang dan perekam video.

Kapolsek Kudus Kota AKP Subkhan membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyebut, para pengadu sempat datang langsung ke kantor polisi dengan didampingi sejumlah tokoh masyarakat.

“Memang benar ada laporan itu. Para pengadu datang ke kantor kami diantar oleh tokoh warga,” ujarnya

Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL CFD Kudus, Yanuar Hilmy menyampaikan kecaman atas dugaan pemerasan oknum ormas terhadap salah satu PKL. Oleh karena itu, kasus tersebut harus diusut tuntas untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama para PKL.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Selamat, 13 Mahasiswa FEB UMK Lulus Tanpa Skripsi

Penulis

-

17/04/2026

betanews-20260417-umk-rs — Sejumlah mahasiswa UMK yang sedang diwisuda. Foto: Ist

BETANEWS.ID, KUDUS – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus (FEB UMK) melepas 254 calon wisudawan pada periode April 2026. Dari jumlah tersebut, 13 mahasiswa berhasil lulus tanpa melalui jalur skripsi konvensional.

Pelepasan calon wisudawan digelar pada Selasa (14/4/2026) di Hotel Griptha Kudus. Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan universitas, dosen, orang tua, mitra perusahaan, serta para calon wisudawan.

Dekan FEB UMK, Dr. Kertati Sumekar menyampaikan, apresiasi atas capaian para lulusan. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras, disiplin, serta dukungan keluarga.

“Keberhasilan ini bukan hanya kebanggaan pribadi, tetapi juga keluarga dan institusi. Kami berharap para lulusan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya melalui siaran tertulis, Jumat (17/4/2026).

Pada periode ini, lanjutnya, FEB UMK mencatat 13 mahasiswa lulus tanpa skripsi, terdiri dari 11 mahasiswa Program Studi Manajemen dan 2 mahasiswa Program Studi Akuntansi. Mereka menyelesaikan studi melalui jalur prestasi akademik dan non-akademik.

Capaian tersebut, tuturnya, diraih melalui berbagai program, seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) skema Kewirausahaan dan Riset, hingga lolos pendanaan dan tampil di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS).

“Selain itu, sejumlah mahasiswa juga meraih prestasi dalam kompetisi nasional seperti Business Plan Competition dan Marketing Competition,” bebernya.

Selain capaian mahasiswa, kata dia, FEB UMK juga mencatat Program Studi Manajemen telah meraih Akreditasi Unggul. Sementara itu, Program Studi Akuntansi tengah berproses menuju akreditasi yang sama.

Dekan FEB UMK tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua atas dukungan selama proses pendidikan. Menurutnya, peran keluarga menjadi faktor penting dalam keberhasilan mahasiswa.

“Melalui kegiatan ini, FEB UMK berharap para lulusan terus berinovasi dan menjaga nama baik almamater. Para calon sarjana pun dilepas untuk melangkah ke dunia profesional dengan penuh optimisme, imbuhnya.

Salah satu lulusan berprestasi, Muhammad Arif Abidin, berhasil mengembangkan usaha budidaya Lele Premium Borneo. Usahanya kini telah menembus pasar internasional dengan ekspor ke Sarawak, Malaysia.

Arif mengaku pengalaman selama kuliah menjadi bekal penting dalam mengembangkan bisnisnya. Ia menilai program Wirausaha Merdeka dan pembelajaran di kampus sangat membantu dalam praktik usaha.

“Pembelajaran di UMK sangat membantu saya mengembangkan usaha hingga bisa ekspor. Kuncinya berani mencoba dan mengimplementasikan ilmu,” ujar Arif.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Hadiri Muscab PKB, Wiwit Nostalgia Masa Pilkada Bareng Gus Nung

Penulis

-

17/04/2026

betanews-pkb jepara-UN — Bupati Jepara Witiarso Utomo saat menghadiri Muscab PKB. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID, JEPARA– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jepara menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) di Bali Room Eat&Meet Restaurant Bandengan pada Kamis (16/4/2026) malam.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo turut hadir sebagai tamu undangan dalam kegiatan yang digelar untuk menentukan calon nama Ketua DPC PKB Jepara lima tahun ke depan.

Suasana penuh gelak tawa dari para tamu undangan terjadi pada saat Wiwit memberikan sambutan. Ia berujar Ball Room tersebut menjadi saksi sejarah saat ia bersama Nuruddin Amin (Gus Nung), Ketua DPC PKB Jepara yang saat itu menjadi pesaingnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara 2024.

“Di suasana ruangan yang penuh sejarah ini, ada yang ketawa (tamu undangan yang hadir), ini sejarah yang baik untuk kita semua. Perjuangan untuk Kabupaten Jepara,” ujar Wiwit menimpali gelak tawa para tamu yang hadir.

Ball Room tersebut dulunya merupakan tempat Debat Terbuka pada saat Wiwit dan Gus Nung sama-sama beradu gagasan.

“Jadi saya mengingat Gus disini, kalau dulu kita disini berkompetisi, tapi malam hari ini Gus Nung berkompetisi di internalnya sendiri,” katanya.

Tidak hanya mengenang masa nostalgia, Wiwit juga menyinggung siapa penurus Ketua DPC PKB Jepara setelah ini.

“Semoga kompetisi di malam hari ini, kalau saya melihat auranya, kayaknya SK-nya ini sudah jadi. Ngoten mboten?,” ujar Wiwit.

“Tadi saya guyon sama Gus Nung, nanti pemilihannya pripun? Nanti ada sidang yang dipimpin dari DPP, oh nggeh, sae Gus, Mudah-mudahan SK-nya sampon dados,” lanjutnya.

Dari hasil Muscab tersebut terdapat empat calon nama yang akan diusulkan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.

Yaitu Nuruddin Amin, Ketua DPC PKB Jepara; Ulil Albab, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah; Hindun Anisah, Anggota DPR RI yang merupakan istri dari Gus Nung; serta Miftahurroqib, Anggota DPRD Kabupaten Jepara.

Empat nama calon ketua hasil Muscab nantinya akan mengikuti UKK (Uji Kepatutan dan Kelayakan) yang akan diselenggarakan oleh DPP PKB.

Hasil Muscab juga mengusulkan Calon Pengurus Dewan Syuro sebanyak 12 orang dan Calon pengurus Dewan tanfidz sebanyak tujuh orang.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Jepara, Gus Nung dalam sambutannya menekankan kepada seluruh kader DPC PKB Jepara agar semangat untuk memenangkan PKB Jepara pada Pemilu 2029 mendatang serta semangat dalam mengembangkan PKB di Jepara.

“Semoga kepemimpinan partai PKB ke depan dipilihkan orang-orang yang memiliki komitmen untuk mengembangkan PKB serta menerapkan Akidah Islam Nahdlatul Ulama,” ujarnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Bank Jateng Gelar Mini Expo KKB dan KPR, ASN Bisa Tanpa Uang Muka

Penulis

-

17/04/2026

betanews-bank jateng-rs — Bank Jateng Cabang Kudus menggelar mini expo. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Bank Jateng Kantor Cabang Kudus menyelenggarakan mini expo khusus untuk produk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya aparatur sipil negara (ASN).

Mini expo digelar di halaman Kantor Bank Jateng Cabang Kudus yang berada di Jalan Jenderal Soedirman, Desa Rendeng, Kecamatan Kota.

Kepala Bank Jateng Cabang Kudus, Risdiyanto menjelaskan, bahwa program ini diprioritaskan bagi ASN, yakni PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang penuh waktu maupun paruh waktu mendapatkan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan program tersebut.

“Meski demikian, mini expo ini juga terbuka bagi masyarakat umum. Hanya saja, terdapat perbedaan suku bunga antara ASN dan non-ASN dalam program pembiayaan tersebut,” ujar Risdiyanto saat ditemui di lokasi, Jum’at (17/4/2026).

Risdiyanto menyebutkan, kegiatan ini berlangsung selama dua pekan, mulai 13 April hingga 24 April . Program serupa juga dilaksanakan serentak di seluruh jaringan Bank Jateng, termasuk wilayah Yogyakarta dan Jakarta.

“Dalam mini expo ini, berbagai produk ditawarkan mulai dari kendaraan roda dua, roda empat, hingga hunian. Beragam merek kendaraan dihadirkan dengan sistem pergantian dealer setiap tiga hingga empat hari agar pilihan tetap variatif,” bebernya.

Pilihan kendaraan yang ditawarkan mencakup jenis berbahan bakar bensin hingga listrik. Beberapa merek yang hadir antara lain Citroen, Honda, Hyundai, Wuling, hingga Chery.

“Untuk yang roda dua juga.kendaraan berbahan bakar bensin dan listrik. Ada Honda, Vespa, Yamaha dan merek lainnya,” ungkapnya.

Untuk ASN, lanjut Risdiyanto, Bank Jateng memberikan sejumlah kemudahan seperti tanpa uang muka atau down payment (DP). Selain itu, suku bunga yang ditawarkan relatif kompetitif, yakni sekitar 8 persen per tahun dengan sistem anuitas.

Sementara itu, masyarakat umum tetap dapat mengakses pembiayaan, namun dengan bunga yang lebih tinggi, yakni di atas 10 persen per tahun. Persyaratan bagi ASN cukup sederhana, hanya dengan melampirkan dokumen seperti SK dalam bentuk fotokopi.

“Untuk produk KPR, Bank Jateng menggandeng empat pengembang yang menawarkan rumah komersial maupun program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Khusus FLPP, bunga yang diberikan hanya sekitar 5 persen karena mendapat subsidi pemerintah,” sebutnya.

Risdiyanto menegaskan, pihaknya belum menetapkan target khusus dalam pelaksanaan mini expo ini. Bank Jateng akan terlebih dahulu melihat respons masyarakat sebelum memutuskan apakah kegiatan ini akan digelar secara rutin di masa mendatang.

“Sejauh ini, minat masyarakat mulai terlihat dengan adanya beberapa pengajuan kredit yang masuk. Bahkan, tidak hanya ASN, kalangan swasta juga mulai mengajukan pembiayaan meskipun dengan skema bunga reguler,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Bikin Resah, Polres Kudus Berkomitmen Sapu Bersih Aksi Premanisme di Kota Kretek

Penulis

-

17/04/2026

20250827_betanews_heru — Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Kapolres Kudus, AKBP Heru Dwi Purnomo, menegaskan komitmennya untuk menyapu bersih aksi premanisme di wilayah Kabupaten Kudus.

Hal ini disampaikan menyusul viralnya dugaan pemerasan di area parkir publik yang meresahkan masyarakat.

“Polres Kudus tidak membenarkan segala bentuk premanisme, termasuk pemerasan. Kasus yang viral saat ini sedang dalam proses penyelidikan,” ujar Heru saat ditemui di Mapolres Kudus, belum lama ini.

Ia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil penyelidikan dan berjanji akan menyampaikan perkembangan kasus secara transparan.

Sebagai langkah cepat, Polres Kudus telah menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Kudus dan instansi terkait.Rapat tersebut dihadiri Sekda Kudus, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta para pengelola parkir se-Kabupaten Kudus.

Menurut Heru, sinergi lintas sektor penting untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan sesuai aturan.

“Kami duduk bersama para pengelola parkir agar ke depan pelayanan dilakukan sesuai ketentuan, baik Perda maupun aturan lainnya,” tegasnya.

Ia berharap, dengan pengawasan yang lebih ketat, praktik premanisme berkedok parkir tidak lagi meresahkan masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Kudus.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan pemerasan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Sunan Muria, Kabupaten Kudus, viral di media sosial. Setelah viral, justru kembali terjadi dugaan pemerasan terhadap pedagang yang nominalnya hingga puluhan juta.

Kasus bermula adanya video yang beredar luas memperlihatkan seorang oknum organisasi masyarakat (ormas) diduga tengah meminta sejumlah uang kepada pedagang yang berjualan di bahu jalan.

Rekaman tersebut memicu reaksi publik. Hingga kemudian muncul dugaan adanya tekanan dan ancaman terhadap pedagang dan perekam video.

Berdasarkan informasi, ada tawaran penyelesaian damai oleh oknum tersebut dengan nilai Rp20 juta. Namun setelah video viral, nominal yang diminta justru meningkat menjadi Rp30 juta.

Korban diketahui telah menyerahkan uang sebesar Rp20 juta yang dibagi kepada dua pihak, yakni pedagang yang dimintai uang dan perekam video.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Pemkab Jepara Kembali Usulkan Rusunawa MBR 44 Kamar, Berpotensi Sumbang PAD Rp250 Juta per Tahun

Penulis

-

17/04/2026

BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemerintah) Jepara kembali mengusulkan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Lokasinya nanti berada di depan Rusunawa MBR Pulodarat, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara yang saat ini sudah dihuni.

Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Jepara, Ahmad Nurrofiq mengatakan usulan itu sebenarnya sudah disampaikan pada tahun 2025 lalu ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Akan tetapi saat ini terdapat perubahan kewenangan, sehingga nantinya program itu akan ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.

“Ini masih proses pengusulan, karena lokasi lahannya ini permukaan tanahnya kan tidak rata, sehingga kita lakukan penataan lingkungan berupa penataan jalan dulu, baru setelah itu menunggu hasil keputusan dari Menteri PKP,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (16/4/2026).

Jika disetujui, anggaran pembangunan Rusunawa MBR itu akan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp21 miliar.

Rencananya, Rusunawa itu akan dibangun berupa bangunan gedung tiga lantai dengan total kamar sebanyak 44 unit tipe 36.

“Jika tahun ini jadi disetujui, pembangunannya nanti sekitar satu tahun. Sehingga 2027 kemungkinan sudah bisa dihuni,” ujar Rofiq.

Sedangkan untuk biaya sewa, Rofiq mengatakan, kemungkinan akan disamakan dengan biaya sewa di Rusunawa MBR saat ini.

Yaitu untuk di lantai dasar atau lantai satu sebesar Rp525 ribu per bulan, lantai dua Rp500 ribu per bulan, dan lantai tiga Rp475 ribu per bulan. Seluruh kamar nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas perabot rumah tangga lengkap.

Rofiq berharap dengan dibangunnya kembali Rusunawa MBR di Desa Pulodarat, nantinya bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara.

“Kalau sudah dibangun, harapannya bisa jadi sumber pemasukan PAD. Potensinya cukup besar, dibikin rata-rata saja, Rp475 ribu per bulan dikali 44 kamar kali 12 bulan, sekitar Rp250,8 juta,” beber Rofiq.

Pembangunan Rusunawa MBR itu kembali diusulkan di lokasi yang sama, sebab animo masyarakat di daerah tersebut cukup tinggi. Terlebih lokasinya dekat dengan kawasan industri.

Berdasarkan data keterisian kamar di Rusunawa MBR Pulodarat, dari 44 kamar hanya tiga kamar yang masih kosong atau belum terisi.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Nama Bupati Kudus Masuk Bursa Kandidat Ketua DPC PKB

Penulis

Kaerul Umam

-

16/04/2026

BETANEWS.ID, KUDUS – Nama Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris disebut-sebut masuk dalam bursa calon Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus periode 2026-2031. Meski demikian, proses penjaringan masih berjalan dan belum ada keputusan final.

Ketua DPC PKB Kudus, Mukhasiron menjelaskan, bahwa mekanisme Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar di Hotel Kenari Asri, Kamis (16/4/2026) tersebut, berbeda dibanding lima tahun sebelumnya. Sebelum pelaksanaan muscab, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah telah melakukan pemetaan kandidat di daerah.

“DPW sudah turun ke Kudus untuk memetakan nama-nama calon yang dinilai layak dan mampu menjadi ketua. Bisa tiga, lima, bahkan sampai sembilan nama,” jelasnya.

Dari hasil pemetaan tersebut, lanjutnya, nama-nama kandidat kemudian dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB untuk dimintakan persetujuan. Setelah disetujui, barulah muscab digelar.

“Misalnya ada lima nama, itu dikirim ke DPP. Setelah disetujui, baru dilaksanakan muscab. DPP juga sudah mengantongi nama-nama yang nanti akan dimintakan persetujuan,” ujarnya.

Terkait munculnya nama Bupati Kudus dalam bursa calon, Mukhasiron enggan berkomentar banyak. Ia menyebut seluruh proses masih bersifat rahasia.

“Belum tahu, karena ini sifatnya rahasia,” katanya.

Namun demikian, ia menegaskan forum muscab tetap memberi ruang bagi pengurus tingkat bawah (DPAC) untuk mengusulkan tambahan nama calon jika dinilai belum terakomodasi.

“Kalau di forum muscab ada yang merasa belum sesuai, bisa mengusulkan tambahan nama. Semua akan ditampung,” tambahnya.

Nantinya, seluruh nama kandidat akan mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di tingkat DPW Jawa Tengah. Proses ini bahkan direncanakan bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Setelah itu, seleksi berlanjut ke tingkat nasional oleh DPP PKB sebelum akhirnya diputuskan siapa yang akan memimpin DPC PKB Kudus.

Sementara itu, menanggapi namanya yang masuk dalam bursa calon Ketua PKB Kudus, Sam’ani Intakoris mengaku masih perlu banyak belajar dalam dunia politik kepartaian. Meski demikian, ia menyatakan siap jika mendapat amanah sebagai kader.

“Saya ini masih belajar dalam berpartai. Tapi sebagai kader, kalau diberi amanah harus siap,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam berorganisasi serta kolaborasi untuk mendukung program pembangunan daerah.

“Kita harus terbuka kepada siapa pun, dari berbagai latar belakang. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Tidak ada yang sempurna,” ungkapnya.

Munculnya nama Sam’ani Intakoris dalam bursa calon Ketua DPC PKB Kudus menambah dinamika politik lokal. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan DPP PKB setelah melalui seluruh tahapan seleksi yang telah ditetapkan.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

557 Ketua DPRD Ikuti Retreat di Magelang, Agus: “Momentum Sinkronkan Pusat dan Daerah”

Penulis

-

16/04/2026

BETANEWS.ID, JEPARA– Sebanyak 557 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia mengikuti retreat kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil), Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung pada Rabu-Minggu, (15-19/4/2026).

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sebagai forum strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah sekaligus menyelaraskan arah kebijakan nasional dan daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Agus Sutisna mengatakan, pelaksanaan retreat menjadi momentum penting untuk membangun sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurutnya keselarasan kebijakan menjadi kunci dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan,” kata Agus pada Betanews.id, Kamis (16/4/2026).

Selama lima hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai agenda pembekalan yang bersifat intensif dan terstruktur.

Kegiatan meliputi pemaparan materi kebangsaan, diskusi strategis terkait geopolitik global, penguatan wawasan empat konsensus dasar bangsa, hingga simulasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam situasi krisis.

Selain itu, peserta juga mengikuti sesi olahraga bersama, kedisiplinan ala militer, serta forum dialog interaktif dengan para pengambil kebijakan nasional.

Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir sebagai pemateri dalam retreat. Diantaranya pimpinan Lembaga Ketahanan Nasional, para menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat tinggi TNI dan Polri, serta perwakilan dari kementerian strategis seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Kehadiran para tokoh tersebut diharapkan bisa memberikan perspektif langsung terkait arah kebijakan nasional dan tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan.

Penyelenggaraan retreat ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat wawasan kebangsaan, meningkatkan kapasitas kepemimpinan Ketua DPRD, serta membangun koordinasi yang lebih solid antara pusat dan daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membekali para pimpinan legislatif daerah agar mampu merespons dinamika global, termasuk tekanan ekonomi dan geopolitik, dengan kebijakan yang adaptif dan terukur.

Agus mengatakan, tantangan pembangunan daerah saat ini menuntut adanya kolaborasi yang erat dengan pemerintah pusat. Ia menilai, melalui retreat ini, komunikasi lintas level pemerintahan dapat diperkuat sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam implementasi kebijakan.

“Dengan pemahaman yang sama, kita bisa memastikan bahwa program nasional benar-benar diterjemahkan secara tepat di daerah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Retreat ini juga menjadi ruang konsolidasi nasional bagi para Ketua DPRD untuk berbagi pengalaman, memperkuat jejaring, serta membangun komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Sehingga semangat sinkronisasi itu diharapkan dapat dibawa pulang ke daerah masing-masing dan diwujudkan dalam kebijakan yang konkret dan berdampak.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Gelar Muscab, PKB Kudus Targetkan 10 Kursi pada Pileg Mendatang, Mukhasiron: “Kembalikan Kejayaan Partai”

Penulis

Kaerul Umam

-

16/04/2026

BETANEWS.ID, KUDUS – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Kudus menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab). Dalam momentum konsolidasi tersebut, PKB menargetkan ada tambahan kursi, khususnya di DPRD Kabupaten Kudus menjadi 10 kursi.

Diketahui, Muscab PKB digelar serentak secara nasional. Khusus di Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan berlangsung hingga 19 April 2026 yang langsung didampingi oleh pengurus DPW hingga DPP partai.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Ida Fauziyah menyampaikan, bahwa target partai dalam kegiatan itu adalah meningkatkan capaian suara pada Pemilu 2029. Menurutnya, saat ini PKB memiliki dua kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah dan satu kursi di DPR RI. Untuk itu pihaknya menargetkan ada peningkatan jumlah capaian kursi di semua tingkat.

“Targetnya jelas, kursi provinsi harus bertambah dan DPR RI juga harus meningkat. Untuk mencapai itu, maka harus dirumuskan dengan strategi yang matang,” bebernya di sela-sela Muscab PKB yang digelar di Hotel Kenari Asri, Kamis (16/4/2026).

Ia menyebut, dalam proses penentuan kepengurusan baru yang akan berlangsung, PKB menerapkan mekanisme berbeda dari sebelumnya.

Pemilihan baru tersebut, tak hanya mempertimbangkan usulan dari tingkat bawah, DPP juga melakukan pemetaan serta uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pengurus.‎

“Tidak hanya soal kemauan, tapi juga kemampuan mengelola organisasi. Ada asesmen dan wawancara untuk memastikan yang terpilih benar-benar siap,” jelasnya.‎‎

Ida menekankan, arah politik PKB ke depan sebagai politik kehadiran. Di mana, keberadaan partai tidak hanya diukur dari perolehan kursi, namun juga harus mampu hadir serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat secara luas.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kudus, Mukhasiron mengatakan, dalam muscab tersebut ada beberapa nama yang akan diusulkan ke DPW hingga DPP. Ia berharap, calon ketua lima tahun berikutnya memberikan dampak dengan penambahan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Kudus.

Dia menyebut, basis pemilih PKB di Kabupaten Kudus didominasi kalangan milenial, dengan persentase mencapai 60 hingga 70 persen.

Sebagai upaya meningkatkan perolehan kursi, pihaknya melakukan kaderisasi melalui kegiatan pendidikan politik yang diikuti sekitar 2.500 peserta, dengan mayoritas berasal dari generasi muda.‎‎

“Dari jumlah itu, sekitar 2.350 peserta adalah milenial dan lolos masuk dalam pendidikan dasar. Ini menjadi kekuatan besar bagi PKB ke depan,” ujarnya.‎

Kursi DPRD Kabupaten Kudus, saat ini PKB memiliki tujuh kursi. Oleh sebab itu ia menargetkan bisa mencapai 10 kursi DPRD Kabupaten Kudus di Pemilu 2029 mendatang.‎‎

“Target kami mengembalikan kejayaan partai dengan 10 kursi di DPRD Kudus,” tegasnya.‎

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris yang juga hadir dalam muscab itu menyampaikan dukungannya terhadap PKB, untuk bisa mencapai target yang dicanangkan.

Pihaknya meminta, agar program selama kepemimpinannya bisa dikawal, salah satuya program tunjangan kesejahteraan guru swasta sebesar Rp1 juta.

“Meski di tengah berkurangnya dana TKD (Transfer ke Daerah) kita masih tetap memberikan sesuai janji politik yang kita programkan. Ini sebagai bentuk pengabdian kita dalam melayani masyarakat,” jelasnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Gegara Aturan Baru ASP, Puluhan Proyek DBHCHT di Kudus Terhambat

Penulis

-

16/04/2026

BETANEWS.ID, KUDUS – Realisasi puluhan paket proyek fisik yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Kudus terhambat. Penyebabnya, terbitnya aturan baru dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait Analisis Satuan Pekerjaan (ASP).

Kepala Dinas PUPR Kudus, Harry Wibowo, mengatakan, proyek yang seharusnya sudah masuk tahap akhir perencanaan awal April 2026 kini terpaksa tertunda.

“Harusnya pekan kemarin sudah selesai perencanaan. Namun kami terkendala aturan ASP baru dari Kementerian PU,” ujarnya saat ditemui belum lama ini.

Ia menjelaskan, aturan baru tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem pengadaan, sehingga pihaknya masih berkoordinasi dengan bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).

Selain kendala regulasi, Dinas PUPR juga harus menghitung ulang anggaran proyek. Hal ini menyusul kenaikan harga material di lapangan.

“Kenyataannya harga bahan sudah naik. Kami sedang menghitung ulang dan sudah meminta izin ke Inspektorat agar penyesuaian tetap sesuai aturan,” jelasnya.

Tahun ini, Dinas PUPR Kudus mengelola sekitar 52 paket pekerjaan, meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, irigasi, hingga drainase.

Namun jumlah tersebut turun sekitar 50 persen dibanding tahun sebelumnya.Khusus proyek yang bersumber dari DBHCHT, terdapat sekitar 20 ruas jalan yang akan ditangani, termasuk pembangunan jalan dan rehabilitasi di sejumlah titik.

“Selain itu, proyek juga mencakup rehabilitasi jembatan serta pembangunan sistem drainase perkotaan di beberapa ruas jalan utama,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Muscab PKB Pati Gulirkan Tujuh Nama Kandidat Ketua

Penulis

Kholistiono

-

16/04/2026

BETANEWS.ID, PATI – Sebanyak tujuh nama diusulkan menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pati dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar di Hotel Gitrary Pati, Kamis (16/4/2026).

Tujuh nama tersebut yakni Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Kastomo yang juga Anggota DPRD Pati, Ahmad Husain selaku Sekretaris DPC PKB Pati, Sunoto selaku Wakil Ketua DPC PKB Pati, Sugiharto yang merupakan Anggota DPRD Jawa Tengah, Muntamah selaku Anggota DPRD Pati, serta Syaiful Rizal yang kini menjabat Ketua DPC PKB Pati.

“Kastomo, Pak Chandra, Gus Rizal, Bu Muntamah, Pak Husein, termasuk saya sendiri Sunoto. Ada 7 nama yang dibacakan DPP,” ujar Ketua Panitia Muscab PKB Pati, Sunoto.

Ia menjelaskan, nama-nama tersebut hasil kesimpulan dari DPP turun ke bawah. Kemudian dibacakan oleh Tim Koordinator dari DPP PKB dalam Muscab.

“DPP mengusulkan kepada DPW untuk membentuk tim yang terjun di Kabupaten-kabupaten. Mungkin wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh partai dan kader. Muncullah kesimpulan, setelah itu dilaporkan ke DPP, DPP dibicarakan di musyawarah cabang ini dan tidak boleh dikurangi,” ucapnya.

Sunoto menegaskan, Muscab kali ini hanya bersifat pengusulan, bukan pemilihan langsung. Selanjutnya, seluruh nama yang diusulkan akan mengikuti uji kompetensi di tingkat pusat sebelum ditetapkan ketua definitif.

“Nanti nama-nama itu dipanggil untuk mengikuti uji kompetensi di DPP. Jadwalnya yang jelas dari DPP, tapi informasinya 1 Minggu setelah pelaksanaan musyawarah ini,” ungkapnya.

Ia menyebut, penentuan ketua sepenuhnya menjadi kewenangan DPP PKB. Penilaian akan mencakup kesiapan mental, etika politik, loyalitas, serta dedikasi terhadap partai.

“Yang berhak menentukan adalah DPP. Kita mengusulkan saja. Uji kompetensi tentang kesiapan mental, beretika politik dan segala sesuatunya untuk menjadi pemimpin partai. Setelah itu masih ada proses tentang loyalitas, dedikasi, nanti di breakdown nilainya menurut uji kompetensi, kemudian yang menjadi Ketua DPC,” jelasnya.

Sunoto berharap, DPC PKB Pati ke depan dipimpin kader internal yang memiliki loyalitas tinggi terhadap partai.

“Kami harap pimpinan PKB Pati berangkat dari kader. Karena partai ini adalah partai kader. Jadi barometer utama adalah loyalitas kader. Kita tidak ingin partai ini menjadi ajang lelang. Kalau yang dipilih yang punya uang, dilelang saja. Ngapain ada musyawarah cabang,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengaku siap apabila dipercaya memimpin PKB Pati. Ia menyebut dirinya baru bergabung dengan PKB menjelang Pilkada Pati 2024 saat masuk bursa calon wakil bupati.

“Kita masuk PKB saat pencalonan saat masuk bursa wakil Bupati Pati. Saya baru masuk PKB. Istilah kerennya kan naturalisasi,” katanya.

Meski mengaku sebagai kader “naturalisasi”, Chandra menegaskan siap jika mendapat amanah dari partai.

“Semua kita belum tahu prosesnya. Artinya PKB Pati ini milik semua masyarakat Kabupaten Pati. Kita harus berdiri untuk kebutuhan masyarakat Pati. Kalau dicalonkan siap,” ucapnya.

Ia juga berharap hasil Muscab dapat melahirkan pemimpin terbaik demi kemajuan partai dan masyarakat Kabupaten Pati.

“Semoga mendapatkan Ketua yang amanah, yang baik dan semua hasil Muscab untuk kebaikan masyarakat Pati,” pungkasnya.

Editor : Suwoko

- advertisement -

Dari 67,73 Hektare, Kawasan Kumuh di Jepara Baru Berkurang 9,52 Hektare Selama Tiga Tahun

Penulis

-

16/04/2026