BETANEWS.ID, KUDUS – Paguyuban Persaudaraan Kepala Desa (PPKD) Kabupaten Kudus melakukan audiensi dengan Bupati Kudus, Selasa (28/10/2025). Audensi tersebut guna membahas isu pengurangan dana transfer pusat yang diperkirakan mencapai sekitar Rp379 miliar.

Total ada 14 kepala desa (kades) yang menghadap Bupati Kudus. Para kades khawatir kebijakan pemangkasan dana transfer akan berdampak langsung terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di seluruh Kota Kretek.

Baca Juga: Pengendara Terjatuh saat Lewati Perbaikan Jalan Kudus-Purwodadi, Johan: “Ada Kesengajaan Terobos Jalan”

Sekretaris Paguyuban Persaudaraan Kepala Desa Kudus, Moch Khanafi, menjelaskan bahwa pertemuan ini dilakukan sebagai bentuk komunikasi dan antisipasi dini agar desa-desa tetap bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik meskipun menghadapi potensi pengurangan dana.

“Kami bersilaturahmi dengan Pak Bupati terkait rencana pengurangan dana transfer dari pusat. Angkanya mencapai sekitar Rp379 miliar dan tentu akan sangat berpengaruh terhadap kabupaten dan desa,” ujar Khanafi di Pendopo Kudus, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, pengurangan dana transfer tersebut berpotensi memengaruhi Alokasi Dana Desa (ADD), yang selama ini menjadi tumpuan utama pembiayaan operasional pemerintah desa.

“Kami berharap pengurangan itu tidak terlalu berdampak pada ADD, karena ADD digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti PKK, posyandu, karang taruna, hingga kegiatan sosial seperti pemulasaran jenazah serta insentif RT dan RW,” jelasnya.

Khanafi menambahkan, jika pengurangan anggaran tidak bisa dihindari, pihaknya mengusulkan agar penyesuaian lebih difokuskan pada Dana Desa (DD), tanpa mengganggu sektor operasional desa yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

“Walaupun di Dana Desa nanti ada prioritas penggunaan untuk program seperti Koperasi Merah Putih dan ketahanan pangan melalui BUMDes, kami tetap harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada,” imbuhnya.

Baca Juga: Guyang Cekathak Desa Colo, Kudus Resmi Jadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Ia menegaskan, momentum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang akan digelar pada November–Desember 2025 menjadi saat penting bagi pemerintah desa untuk menyusun APBDes tahun 2026 secara realistis dan adaptif terhadap kondisi fiskal.

“Kami ingin agar pemerintah desa benar-benar siap menghadapi situasi ini. Harapannya, roda pemerintahan dan pelayanan publik di desa tetap berjalan meskipun ada pengurangan dana transfer,” tegas Khanafi.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

‎BETANEWS.ID, KUDUS – Seleksi terbuka (selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus dipastikan molor Pengisian jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang awalnya direncanakan pada Bulan Oktober ini molor menjadi November 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus, Tulus Tri Yatmika mengatakan, bahwa selter jabatan kepala dinas masih berproses. Namun, memang pelaksanaannya tidak bisa di Bulan Oktober ini.

Baca Juga: Pengendara Terjatuh saat Lewati Perbaikan Jalan Kudus-Purwodadi, Johan: “Ada Kesengajaan Terobos Jalan”

“Rencananya selter pengisian jabatan kepala dinas bakal dilaksanakan pada Bulan November 2025. Semoga saja bisa di awal bulan,” ujar Tulus melalui sambungan telepon, Selasa (28/10/2025).

Sebagai informasi, total ada 7 jabatan kepala dinas Pemkab Kudus hingga saat ini maasih kosong dan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Antara lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Kemudian, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Jabatan kepala dinas yang kosong untuk sementara ini dipimpin oleh pejabat Plt. Kondisi ini dinilai penting segera ditangani agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Sebelumnya, usai pelaksanaan mutasi 12 pejabat eselon II beberapa waktu lalu, Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menegaskan bahwa jabatan kepala dinas yang masih kosong hanya bersifat sementara. Pemkab Kudus dalam waktu dekat akan membuka seleksi terbuka untuk mengisi posisi yang masih kosong.

“Kemungkinan pertengahan Oktober akan dilakukan lelang jabatan. Siapapun yang memenuhi syarat bisa mendaftar, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dari luar Kudus,” ujar Sam’ani saat ditemui di Pendopo Kudus.

Sam’ani berharap, proses seleksi nanti dapat menghasilkan pejabat yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi. Dengan begitu, roda pemerintahan daerah dapat berjalan lebih baik dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Kudus.

Baca Juga: Guyang Cekathak Desa Colo, Kudus Resmi Jadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh pejabat, baik yang baru dilantik maupun yang menjabat sebagai Plt, untuk tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Harapan kami, para pejabat bisa cepat menyesuaikan diri, bekerja maksimal, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga Kudus,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memastikan tidak akan menambah jumlah pedagang street coffee di sepanjang Jalan Jenderal Soedirman dan Jalan Ahmad Yani. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban serta menata kawasan kuliner malam agar tetap nyaman dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Djati Solechah, menegaskan bahwa pihaknya telah menetapkan batas wilayah yang boleh digunakan untuk berjualan. Beberapa titik di dua ruas jalan utama tersebut harus tetap steril dari pedagang.

Baca Juga: Pengendara Terjatuh saat Lewati Perbaikan Jalan Kudus-Purwodadi, Johan: “Ada Kesengajaan Terobos Jalan”

“Tidak semua area bisa digunakan untuk berjualan. Misalnya, di depan PT Djarum di Jalan Ahmad Yani, serta di depan kantor Kodim, Kejaksaan, dan Kepolisian yang berada di Jalan Jenderal Soedirman, itu semua harus steril,” tegas Djati di ruang kerjanya belum lama ini.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan paguyuban pedagang untuk mengawasi keberadaan penjual baru. Apabila ada pedagang yang tidak terdaftar, paguyuban akan menindak langsung. “Kami sudah bersepakat, jika ada penjual baru yang belum terdata, mereka sendiri yang akan menertibkan,” ujarnya.

Selain penataan lokasi, Dinas Perdagangan juga memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha agar menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Pemerintah tetap membuka ruang bagi generasi muda yang ingin berwirausaha, namun tetap dalam koridor aturan yang berlaku.

“Jam operasional kami sarankan mulai pukul 20.00 WIB ke atas agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat pada jam kerja. Harapannya, penataan ini bisa menciptakan suasana kuliner malam yang tertib, nyaman, dan tetap produktif,” beber perempuan yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dinas Perdagangan Kudus tersebut.

Berdasarkan pendataan sementara, lokasi usaha street coffee di Kudus tersebar di beberapa titik strategis. Di Jalan Jenderal Soedirman terdapat tiga zona, yaitu Jensud 1 (mulai Alun-Alun Simpang Tujuh hingga Perempatan SMP 2 Kudus), Jensud 2 (depan SMP 2 hingga Pasar Kliwon), dan Jensud 3 (Pasar Kliwon sampai Perempatan Pentol).

Baca Juga: Guyang Cekathak Desa Colo, Kudus Resmi Jadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia

“Di Jensud 1 tercatat ada 37 pedagang street coffee. Sementara di Jensud 2 dan 3 total sekitar 40 pedagang. Sedangkan di Jalan Ahmad Yani terdapat sekitar 26 pedagang yang aktif berjualan setiap malam,” jelas Djati.

Menurutnya, pembatasan jumlah pedagang ini sekaligus menjadi upaya pengendalian agar pertumbuhan usaha kuliner jalanan tidak berlebihan dan tetap tertata. Dengan demikian, geliat ekonomi kreatif di Kudus dapat terus berkembang tanpa mengabaikan ketertiban umum dan keindahan kota.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS — Pemerintah Kabupaten Kudus resmi menetapkan kawasan perdesaan industri gula tumbu sebagai kawasan strategis pengembangan ekonomi lokal.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 148.4/144.1/2019 yang menetapkan empat desa di Kecamatan Dawe sebagai pusat kegiatan industri gula tumbu.

Empat desa yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan adalah Desa Kandangmas sebagai pusat kawasan, lalu Desa Cranggang, Rejosari, dan Margorejo.

Desa Kandangmas memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu 13.400 jiwa, dengan luas wilayah 12,92 km².

Keempat desa ini memiliki potensi besar dalam produksi gula tumbu dengan produksi tebunya yang mencapai 3.409,55 ton dari lahan seluas 1.019,04 hektar.

Empat desa yang masuk dalam wilah Kecamatan Dawe itu dikenal sebagai sentra produksi gula tumbu, yang melibatkan proses mulai dari penanaman tebu, pemerahan nira, pemasakan, hingga pencetakan gula.

Data menunjukkan, total produksi gula tumbu di wilayah itu adalah 577,11 kg/tahun, dengan serapan tenaga kerja mencapai 2.079 orang, dan tempat pengolahannya mencapai 189 industri rumahan.

Rekomendasi Kemendes PDTT

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan sejumlah rekomendasi untuk pengembangan kawasan, antara lain:

Ekonomi: Mendorong kerja sama BUMDesa dengan perbankan untuk akses kredit.

Sosial Budaya: Pembangunan fasilitas budaya inklusif bagi difabel dan kelompok rentan.

Lingkungan: Edukasi pelestarian lingkungan dan pembentukan tim siaga bencana.

Prasarana: Penyediaan tempat pelatihan dan akses bahan bakar gas (BBG).

Kelembagaan: Peninjauan RTRWK dan RPJMD untuk menetapkan kawasan sebagai strategis.

Penetapan kawasan ini didukung oleh berbagai regulasi nasional dan daerah, serta menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kudus. Biaya pengembangan kawasan akan dibebankan kepada APBN, APBD, dan sumber dana sah lainnya. (adv)

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Rekaman cctv milik warga Desa Undaan Lor Gang 14 beredar di salah satu grup aplikasi pengirim pesan. Di mana rekaman tersebut memperlihatkan beberapa pengguna jalan, utamanya sepeda motor terjatuh dampak proyek Jalan Kudus-Purwodadi yang saat ini sedang diperbaiki. 

Sontak hal itu memicu kekhawatiran pengguna jalan ketika melewati jalur tersebut. Beragam pendapat dilontarkan yang mengeluhkan tidak adanya rambu peringatan, bahwa jalan di sana belum siap untuk dilalui kendaraan.

Baca Juga: Guyang Cekathak Desa Colo, Kudus Resmi Jadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Minimnya rambu peringatan proyek jalan menjadi faktor utama, banyak kendaraan yang terjatuh. Material bambu yang sebelumnya digunakan untuk rambu kini terlihat berserakan dan membahayakan bagi pengguna jalan. 

Padahal umur beton usai pengecoran, tepatnya di Desa Undaan Lor Gang 14 itu, baru 14 hari. Namun rambu sudah tidak terpasang dengan benar dan berserakan di tengah jalan hingga membahayakan bagi pengguna jalan. 

Saat dikonfirmasi Betanews, Pelaksana proyek perbaikan jalan dari CV Guna Karya Putra, Johan Wahyudi menegaskan, bahwa seluruh prosedur keamanan dalam pekerjaan proyek jalan yang tengah dikerjakan telah dijalankan sesuai prosedur. Bahkan ia mengaku, beberapa kali memperbaiki rambu yang menurutnya ditabrak oleh pengguna jalan dengan sengaja. 

“Kalau prosedur sudah kita jalankan. Berhubung tepat di depan (gang 14) sudah dibuka paksa warga, sehingga rambu tersebut sudah berserakan di tengah jalan. Karena kita bukan seenaknya membongkar rambu kalau memang jalan belum siap dilalui,” katanya, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya adanya geotexile atau kain selimut untuk jalan usai pengecoran masih terpasang di sana. Hal itu sebagai tanda bahwa jalan masih belum bisa dilalui oleh kendaraan. Beton kuat, ketika berumur 21 hari.

Meski begitu, ia menilai bahwa rekaman cctv itu pengguna jalan dianggap sengaja untuk menerobos jalan yang belum siap dilalui. Sebab katanya, masih terpampang rambu peringatan beserta batu material. 

“Kesalahan dari pengendara. Ada kesengajaan pengendara yang menerobos jalan baru, padahal ada rambu dan batunya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tidak adanya rambu peringatan untuk jalan yang belum siap dilalui itu karena sengaja dirusak oleh warga. Sehingga rambu yang sebelumnya terpasang beserta police line-nya kini sudah berserakan di tengah jalan. 

“Saat ini kami sudah memperbaiki rambu-rambu jalan yang sudah rusak, terutama di titik Desa Undaan Lor Gang 14. Termasuk semua arahan dinas terkait, sudah kita jalankan dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya (DPU BMCK) Provinsi Jawa Tengah, Budi Utomo mengaku sudah sering mengingatkan dan mengimbau agar selalu menjaga keselamatan pengguna jalan. Setiap lokasi pekerjaan diminta untuk dikasih rambu-rambu peringatan dengan dipasang scootligt atau lampu penerangan. 

“Dan rambu-rambu yg sudah rusak untuk di perbaiki, itu sudah sering kali kita ingatkan,” jelasnya. 

Baca Juga: Kudus Jadi Percontohan Nasional, Bupati Sam’ani Dukung Implementasi Berpikir Komputasional di PAUD

Menurutnya, rambu yang rusak sebenanrnya sudah diperbaiki dan rambu yang roboh ditata ulang. Meski begitu, ia menilai bahwa hal tersebut dilakukan kurang maksimal.

“Terutama untuk rambu-rambu peringatan yang bertuliskan (hati hati dan lain sebagainya) dan di kasih scootligt dan lampu kelap kelip,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -