Bupati Pati Sudewo saat meninjau Stadion Joyokusumo yang rencananya tahun depan direnovasi. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – Rencana renovasi Stadion Joyokusumo Pati berdampak besar pada aktivitas cabang olahraga atletik. Lintasan atletik di stadion tersebut dipastikan dibongkar, membuat Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Pati harus mencari tempat latihan alternatif.
Pelatih PASI Pati, Ratawi menyebut, dirinya sudah mengetahui rencana pemerintah itu. Bahkan, pihaknya bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pati telah menggelar rapat membahas dampak pembongkaran lintasan.
“Memang kemarin kita sudah dipanggil KONI soal rencana pembongkaran Stadion Joyokusumo Pati. Kami paling tidak akan mencari tempat latihan,” ujarnya.
Menurut Ratawi, KONI Pati juga telah berupaya mencari solusi dengan menghubungi sejumlah pihak yang memiliki fasilitas lintasan atletik. Salah satu yang dijajaki adalah PT Djarum Kudus yang memiliki lintasan sintetis.
“Pengurus KONI sudah hubungi Djarum karena mereka mempunyai lintasan sintetis untuk atletik. Jadi kami akan berkoordinasi lagi dengan mereka,” kata Ratawi.
Ia mengatakan, PASI Pati berencana memanfaatkan lintasan milik PT Djarum mulai tahun 2026. Latihan teknis diproyeksikan dilakukan dua hingga tiga kali dalam sepekan.
“Mungkin seminggu dua kali atau tiga kali kami akan latihan tehnik di Kudus,” ungkapnya.
Ratawi mengakui kondisi ini mengganggu persiapan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah di Semarang Raya tahun 2026. Selain jarak, biaya akomodasi yang meningkat juga menjadi kendala.
“Jelas mengganggu. Tapi mau apa lagi. Ini demi pembangunan Kabupaten Pati ya mau tidak mau kami terima,” ucapnya.
Meski demikian, ia tetap bersyukur karena pemerintah berencana membangun lintasan atletik baru di Alun-alun Kembang Joyo Pati sebagai pengganti lintasan yang dibongkar.
“Apalagi kami juga akan dibuatkan lapangan baru di Alun-alun Kembang Joyo. Tapi pembuatannya belum tahu. Harapannya ada penggantinya,” pungkasnya.
Pelatih Persijap, Mario Lemos. Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID, JEPARA – Manajemen Persijap Jepara resmi mengumumkan mengakhiri masa kontrak dengan head coach atau pelatih kepala Persijap, Mario Lemos pada Jumat, (21/11/2025).
Sinyal pergantian pelatih sebenarnya sudah disampaikan oleh Tim Manajemen Persijap pada saat akan bermain melawan Bhayangkara FC pada Senin, (27/10/2025) lalu.
Saat itu, performa tim kebanggaan masyarakat Jepara terus menurun, dengan hasil akhir pertandingan yang selalu kalah.
Kini, di pekan ke-12 Pertandingan BRI Super League Musim 2025/2026, Persijap Jepara berada di posisi ke-16 klasemen sementara. Hanya unggul satu tingkat diatas Semen Padang yang berhasil menaklukkan Persijap dengan skor 2-1 pada Kamis, (20/11/2025) lalu.
Presiden Klub Persijap, M. Iqbal Hidayat mengatakan keputusan untuk mengakhiri kontrak dengan Head Coach, Mario Lemos menurutnya diambil secara baik-baik.
Keputusan itu menurutnya dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi mengenai arah pengembangan jangka panjang klub.
Selama melatih pemain Persijap Jepara, Coach Mario Lemos menurutnya telah menunjukkan profesionalisme, dedikasi, serta komitmen yang kuat dalam meningkatkan performa tim.
“Kami berterima kasih kepada Coach Mario atas energi dan kepemimpinannya selama menangani Persijap Jepara,” kata Iqbal dalam keterangan resmi yang diterima Betanews.id, Sabtu (22/11/2025).
Klub menurutnya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras Mario selama menjabat, serta mengakui kontribusi positif yang diberikan baik di dalam maupun luar lapangan.
“Kami berpisah dengan penuh rasa hormat dan mendoakan kesuksesan beliau di perjalanan berikutnya.” lanjut Iqbal.
Selain Mario Lemos, Iqbal melanjutkan klub juga menginformasikan bahwa Coach Paulo, yang selama ini berperan sebagai pelatih fisik juga turut mengakhiri masa tugasnya bersama Persijap Jepara.
Manajemen memberikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan Coach Paulo selama mendampingi tim dalam proses latihan dan pengembangan pemain.
“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Coach Paulo atas dedikasinya selama menjadi bagian dari struktur kepelatihan Persijap. Semoga perjalanan karier beliau selanjutnya berjalan dengan lancar,” ujar Iqbal.
Sebagai persiapan laga selanjutnya melawan PSBS Biak di Stadion Internasional Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada Kamis, (27/11/2025), tim manajemen menurutnya akan segera mengumumkan langkah lanjutan terkait struktur kepelatihan.
Festival Berkat Bandeng yang diinisiasi Desa Bakaranwetan bersama Kementerian Kebudayaan resmi dibuka Sabtu (22/11/2025) malam dengan suguhan pembuka yang tak biasa. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – Festival Berkat Bandeng yang diinisiasi Desa Bakaranwetan bersama Kementerian Kebudayaan resmi dibuka Sabtu (22/11/2025) malam dengan suguhan pembuka yang tak biasa. Di tengah ramainya lapangan desa, perhatian warga langsung tertuju pada penampilan wayang sampah, karya seni yang seluruh bagiannya terbuat dari aneka limbah rumah tangga.
Kantong kresek, botol dan gelas plastik, sendok sekali pakai, hingga berbagai sampah yang lazimnya hanya berakhir di tepi jalan atau sungai, di tangan Seniman Kentrung Pati, Jaswadi, berubah menjadi tokoh-tokoh wayang yang unik dan penuh ekspresi.
Melalui kreativitas itu, limbah tak lagi dipandang sebagai masalah, melainkan medium edukasi yang dekat dengan kehidupan warga.
Wayang yang telah dikreasikan tersebut kemudian dimainkan oleh dalang Ki Slamet Tewel dengan lakon keseharian petani tambak. Pertunjukan mengalir menggambarkan hiruk-pikuk budidaya bandeng serta keresahan mereka terhadap sampah yang mencemari sungai, sumber utama air bagi tambak-tambak di pesisir Pati.
Cerita kian hidup ketika tokoh-tokohnya menyinggung perilaku sebagian warga yang masih membuang sampah sembarangan, hingga akhirnya masyarakat digambarkan menggelar rembuk desa untuk menumbuhkan kesadaran bersama agar jogo kali.
Atmosfer panggung semakin meriah dengan iringan Gagego Musik Kampung. Pemilihan genre musik yang dekat dengan telinga warga, dipadu lirik yang ringan dan akrab, membuat penonton larut sepanjang pementasan.
Penampilan wayang sampah dalam rangkaian Festival Berkat Bandeng tahun ini memang dirancang sebagai sarana edukasi lingkungan, upaya mengajak warga menjaga ekosistem agar kualitas ikan bandeng tetap terjaga.
Kepala Desa Bakaranwetan, Wahyu Supriyo, menegaskan, bahwa kreativitas itu lahir dari kepedulian bersama terhadap limbah.
“Jadi keseniannya muncul, masyarakat terhibur dan pesan ekologi juga lebih mudah tersampaikan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa wayang sampah sekaligus menjadi media sosialisasi bagi petani bandeng maupun masyarakat umum mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
“Wayang sampah ini dari limbah dan ini adalah suatu bentuk gambaran kami sebagai petani harus menjaga lingkungan, menjaga irigasi, menjaga kali dari sampah-sampah itu,” jelasnya.
Karena itu, Festival Berkat Bandeng tahun ini mengusung tagline “Kaline Resik Bandeng e Apik”, pesan sederhana yang ingin ditegaskan kepada publik, bahwa sungai yang bersih akan menghasilkan bandeng yang lebih baik.
“Sampah itu akan mengganggu sungai, sedangkan sungai itu akan menjadi salah satu sumber kehidupan dalam budidaya tambak,” ucap Wahyu.
SMP Negeri 1 Kayen, Kabupaten Pati berhasil meraih medali emas dalam International Science and Invention Fair (ISIF) 2025 di Bali pada 12-15 November 2025. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – SMP Negeri 1 Kayen, Kabupaten Pati berhasil meraih medali emas dalam International Science and Invention Fair (ISIF) 2025 di Bali pada 12-15 November 2025. Tim yang beranggotakan Faiq Fadlurahman Saleh, Madina Malikhatul Kahfi, Hana Farrah Alfiya itu mempresentasikan alat pendeteksi sumber air bernama Aquabi: Water Detector.
ISIF merupakan ajang tahunan yang mempertemukan para pelajar dari tingkat SD hingga perguruan tingggi. Tahun ini, ISIF diikuti 300 tim dari 24 negara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Turki, Rumania, Turkmenistan, Belanda, hingga Amerika Serikat.
Ada beberapa kategori yang dilombakan yaitu Mathematics, Physics Energy and Engineering, Life Science, Technology, Enviroment, Social Science, dan Education. Dalam keikutsertaan untuk pertama kalinya ini, SMPN 1 Kayen meraih medali emas dalam kategori Physics, Energy, and Engineering.
Siswa SMPN 1 Kayen, Madina Malikhatul Kahfi mengatakan, proyek ini berawal dari kegelisahan soal sulitnya mencari mata air di Kecamatan Kayen. Setelah melalui riset, membaca literatur dan jurnal ilmiah dalam kurun waktu satu tahun, mereka kemudian menciptakan alat pendeteksi sumber air tersebut.
“Kita membuat alat ini dikarenakan di area kita, tentunya area Kayen dan khususnya area Desa Sumbersari cukup sulit mengebor untuk menemukan air di bawah tanah,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Menurut Madina, alat ini bisa mendeteksi keberadaan sumber air bawah tanah berdasarkan perubahan percepatan gaya gravitasi dengan kedalaman mencapai 100 meter. Tingkat akurasinya juga tidak main-main, yakni mencapai 96,09 persen atau rata-rata erornya hanya 3,91 persen dibandingkan pengukuran manual.
“Alat ini dapat membantu masyarakat menemukan lokasi sumber air dengan lebih akurat, mengurangi risiko gagal pengeboran, menekan biaya, dan mempercepat akses air bersih,” ucap siswa kelas IX itu.
Cara kerjanya, lanjut dia, Aquabi dibawa berjalan di area yang akan dilakukan pengeboran. Jika mendekati aliran air bawah tanah, kedua batang sensor mulai berputar, menunjukkan adanya sumber air.
“Peristiwa tersebut dapat kita jelaskan seperti ketika saat melewati sumber air di bawah tanah, alat ini beratnya bertambah, dan ketika tidak melewati sumber air, maka berat alat ini adalah normal,” imbuhnya.
Menurut Madina, alat sederhana tanpa aliran listrik ini bisa dibuat dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan, seperti pipa PVC, laher motor, boks plastik, kawat tembaga, timah, mur dan baut, antena radio, pipa aluminium, pemberat besi, dan solatip.
“Jika ditotal, anggaran pembuatan satu Aquabi cukup terjangkau, yakni sekitar Rp300 ribu,” ungkap Madina.
Guru Pembimbing Tim SMPN 1 Kayen, M Rauf, menambahkan, untuk kesulitan dalam pembuatan alat pendeteksi mata air ini adalah dalam proses riset. Pihaknya harus benar-benar membimbing para siswa agar penelitiannya sesuai dengan kajian ilmiah.
“Untuk kesulitannya karena ini anak-anak SMP, yaitu dalam menemukan literatur, jurnal, itu kita harus selalu membimbing dan mengarahkan agar penelitian ini benar-benar sesuai dengan kaidah penelitian yang benar,” katanya.
Setelah ini, pihaknya juga akan kembali mengembangkan alat tersebut agar bisa digunakan masyarakat. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk memproduksinya secara massal.
“Ini sangat bagus karena alat ini bisa bekerja tanpa menggunakan listrik, jadi sangat baik untuk dikembangkan dan insyaAllah mudah dipakai. Sangat mungkin sekali diproduksi massal,” kata Rauf.
Prestasi ini pun diapresiasi Kepala SMPN 1 Kayen, Jumadi. Menurutnya, capaian ini sangat membanggakan karena bisa mengharumkan nama Kabupaten Pati di kancah Internasional.
“Untuk ke depan, akan kita kembangkan selalu untuk kegiatan ekstrakulikuler riset ini karena banyak anak-anak yang berpotensi,” ungkapnya.
Dengan prestasi ini, Jumadi berharap siswa lain terpacu semangatnya untuk terus belajar dan bisa mengikuti ajang-ajang lain setingkat nasional hingga internasional.
“Harapannya tidak hanya mandek di sini. Karena ini kan udah kelas IX, jadi untuk adek-adeknya kita akan kembangkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakulikuler riset dan saat ada lomba akan kita ikut sertakan,” pungkasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kudus, Sulistyawati. Foto: Rabu Sipan
BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kembali mengajukan usulan pendanaan ke pemerintah pusat untuk tahun anggaran mendatang. Total anggaran yang diusulkan mencapai Rp105 miliar dan diarahkan untuk memperkuat layanan dasar serta pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Kudus.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kudus, Sulistyawati, menjelaskan bahwa usulan tersebut merupakan hasil penyusunan prioritas daerah yang selaras dengan program kementerian/lembaga serta visi pembangunan nasional.
“Kemarin saat desk di IPDN, usulan yang kami bawa sebenarnya totalnya sekitar satu triliun rupiah. Isinya mencakup sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan beberapa kebutuhan mendesak lainnya,” ujar Sulistyawati.
Namun, setelah dilakukan pendalaman materi bersama Sekretaris Daerah di IPDN, diketahui bahwa Kudus mengalami penurunan signifikan pada pos Transfer ke Daerah (TKD). Bahkan setelah melakukan penyusunan kebutuhan belanja minimal bersama Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp225 miliar.
“Kami kemudian melakukan desk ulang dengan Bina Keuda. Dari proses tersebut disepakati usulan yang bisa dibawa ke kementerian/lembaga lain adalah sebesar Rp 105 miliar,” jelasnya.
Anggaran Rp105 miliar tersebut rencananya akan digunakan untuk berbagai program prioritas. Termasuk rehabilitasi puskesmas, program eliminasi TBC, pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan drainase, penyediaan air minum, pengolahan sampah, hingga bantuan stimulan bagi Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH).
Menurut Sulistyawati, seluruh usulan sudah ditandatangani langsung oleh Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, dan saat ini tengah dalam proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selanjutnya, berkas akan diteruskan ke kementerian teknis yang membidangi masing-masing program.
“Usulan sudah kami bawa pada Rakor Kepala Bappeda se-Indonesia tanggal 26–29 Oktober 2025. Kita tinggal menunggu mekanisme berikutnya dari kementerian terkait,” ungkapnya.
Sulis menyebutkan, dari sisi kebutuhan daerah, stok usulan sebenarnya mencapai Rp1 triliun. Namun proses pengusulan harus kembali dikerucutkan karena seluruh pemerintah daerah se-Indonesia juga mengajukan prioritas serupa.
“Harapannya usulan Rp105 miliar ini bisa disetujui. Kita juga mengajukan pembangunan TPST3R untuk tujuh lokasi, karena kebutuhan pengelolaan sampah sangat mendesak,” tambahnya.
Pemkab Kudus optimistis bahwa usulan ini akan mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai sektor layanan dasar, sekaligus mendukung arah pembangunan nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
BETANEWS.ID, PATI – Warga Desa Sugiharjo, Kecamatan/Kabupaten Pati, diliputi was-was dengan merebaknya wabah chikungunya yang menyerang puluhan warga dalam beberapa pekan terakhir. Penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti ini menyebabkan warga mengalami demam tinggi, nyeri sendi, serta ruam pada kulit.
Menurut informasi yang dihimpun, sejumlah warga mulai merasakan gejala sudah sejak sekitar sebulan lalu. Hingga saat ini, masih saja ada warga yang terinfeksi chikunguya. Beberapa di antaranya bahkan tidak bisa beraktivitas karena nyeri hebat di persendian.
Sutrisno, salah satu tokoh masyarakat Desa Sugiharjo mengatakan, sebagaian besar warga yang terinfeksi chikungunya berada di Dukuh Gilis, yakni di RT 01, RT 02 dan RT 05.
“Kenapa saya asumsikan chikunguya, itu karena ciri-ciri awalnya ada ruam di kulit. Kemudian layu, tidak bisa berjalan, kemudian menunggu dalam beberapa hari, itu dia baru berjalan setelah imunnya oke,” ujar Sutris, Jumat (21/11/2025).
Ia menyebut, beberapa warga yang mengalami demam itu, sebagian dilarikan ke rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan (faskes) pertama. Namun, sebagian besar dirawat di rumah.
Sutris menyebut, kalau ada salah satu keluarga yang terjangkit, biasanya menjangkit ke anggota keluarga lainnya. Jika satu keluarga belum terkena semua, menurutnya masih belum selesai.
Terkait dengan kondisi tersebut, pihaknya berharap pemerintah turun tangan untuk memberikan solusi, agar wabah chikungunya tidak semakin meluas.
“Ada warga yang nanya, disemprot atau apa. Apa yang jadi penyebab chikungunya itu apa, kalau DB kan jelas difogging atau apa. Dinkes berilah kami cara bagaimana menguatkan imun atau menanggulangi chikungunya yang ada di desa kami. Lha ini mereka masyarakat sudah puluhan yang kena,” pintanya.
Sutris menyampaikan, dari beberapa warga yang terinfeksi chikungunya, ada salah satu yang meninggal dunia. Namun, dirinya tidak bisa memastikan apakah penyebabnya karena chikungunya.
“Apakah itu yang menyebabkan meninggal, tidak tahu. Tapi gejala awal memang seperti itu, seperti chikungunya, ” ucapnya.
Sementara itu, Widya, salah satu warga yang sempat terjangkit chikungunya mengaku, kalau awalnya ia merasa pusing hingga lemas.
“Ya awalnya pusing, linu, sampai lemas beberapa hari. Bahkan sampai mencret juga, ” katanya.
Meski begitu, ia tak memeriksakan sakit yang dialaminya ke faskes atau rumah sakit. Ia hanya membeli obat di apotek dan melakukan perawatan di rumah.
Adanya wabah chikungunya juga dibenarkan oleh Arif Purwanto, Ketua RT 05, Dukuh Gilis, Desa Sugiharjo. Ia menyebut, untuk di lingkungan RT-nya ada puluhan warga yang terjangkit.
“Kalau di RT sini saja ya ada puluhan warga yang kena. Rata-rata orang tua. Kalau anak-anak kok gak ada, ” ungkapnya.
Arif menyebut, kondisi tersebut sudah terjadi dalam sepuluh hari ini terakhir ini. Gejala yang dirasakan warganya yang sakit itu, katanya hampir semua sama. Yakni mulai dari panas, pusing, mual, demam dan kaki sakit kalau untuk berjalan.
Ia berharap, pihak terkait, khususnya Dinas Kesehatan untuk turun tangan membantu warganya yang mengalami sakit tersebut. Sebab, sudah banyak warga yang terinfeksi chikungunya.
Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Pati belum memberikan jawaban ketika dikonfirmasi terkait wabah chikungunya tersebut.
Proses seleksi pengisian jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – Sebanyak tujuh aparatur sipil negara (ASN) tengah berebut dua kursi kosong kepala dinas (kadis) di Organisai Pemerintahan Daerah (OPD) Kabupaten Pati. Nama-nama ASN yang lolos asesmen telah diumumkan, Kamis (20/11/2025) kemarin.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati, sebanyak 13 ASN mendaftarkan diri untuk menjadi kepala dinas di dua OPD tersebut. Yakni Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati.
Dari jumlah itu, sebanyak tujuh ASN mendaftarkan diri untuk berebut kursi Kepala Dishub Pati dan delapan ASN mendaftarkan diri untuk bisa menjabat Kepala BPKAD Kabupaten Pati.
Mereka pun telah mengikuti assesment center pada 10-11 November di UNS Surakarta. Hasil assesment ini kemudian diumumkan pada kemarin dan sebanyak tujuh ASN dinyatakan lolos.
Pengumuman lolosnya tujuh ASN tersebut tertuang dalam laman https://bkpsdm.patikab.go.id/. Ketujuh ASN ini dari berbagai jabatan dan instansi. Mulai dari kepala bidang (kabid), camat hingga sekretaris badan/dinas.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pati Sriyatun menjelaskan, usai diumumkan lolos ketahapan selanjutnya, mereka bakal menjalani tes lanjutan di Kota Semarang pada Sabtu (22/11/2025) besok. Tes ini bakal menguji gagasan masing-masing calon kepala dinas/badan.
”Tes terakhir besok tanggal 22 November di Kota Semarang,” ujar Sriyatun.
Masing-masing jabatan bakal diambil tiga besar. Nama-nama yang masuk tiga besar nantinya bakal disodorkan tim seleksi ke Bupati Pati Sudewo. Bupati Pati Sudewo kemudian memilih salah satunya untuk menjabat kepala dinas.
Berikut ini adalah nama-nama ASN yang lolos asesmen dan bakal mengikuti tes uji gagasan di Kota Semarang, Sabtu (22/11/2025) besok lusa:
Calon Kepala BPKAD Kabupaten Pati
1. Bernadeta Rachmat Kusumawati (Kabid Pengawasan dan Penilaian Dinkop UMKM Kabupaten Pati) 2. Drs Febes Mulyono (Sekretaris DPUTR Pati) 3. Isti Roikhanah (Kabid Akuntansi BPKAD Kabupaten Pati) 4. Slamet (Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati)
Calon Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati
1. Eko Budi Santosa, S.SIT, M.M. (Sekretaris BPBD) Kabupaten Pati 2. Nita Agustiningtyas, S.IP, MM (Kabid Pengendalian dan Operasional Dishub Pati) 3. Tony Romas Indriarsa, S.STP, Μ.Μ. (Camat Tlogowungu Kabupaten Pati)
Foto : Proses seleksi pengisian jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.
Lima desa di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, terendam banjir setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat (21/11/2025) siang. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI — Lima desa di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, terendam banjir setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat (21/11/2025) siang. Tingginya curah hujan membuat Sungai Jimbaran meluap dan mengalir ke permukiman warga.
Hingga pukul 14.15 WIB, banjir masih merendam permukiman warga di Desa Jimbaran. Air terlihat menggenangi jalan desa dan sebagian rumah penduduk, terutama yang berada lebih rendah dari permukaan jalan.
Warga Jimbaran, Sriyatun, mengatakan, banjir datang setelah hujan deras mengguyur sejak pagi.
“Tadi jam 10 hujan deras terus sampai azan Dzuhur terus banjirnya datang tiba-tiba sekitar jam 12 siang,” ujarnya.
Menurut dia, air sempat mencapai kedalaman 1 meter sebelum berangsur surut menjadi sekitar 50 centimeter pada sore hari.
“Ada yang sampai masuk rumah. Genangan di jalan sampai selutut orang dewasa. Biasanya sebentar terus surut,” tambahnya.
Koordinator Lapangan Rescue BNPB, David Setiawan membenarkan adanya lima desa yang terdampak banjir.
“Kalau data masih kita kumpulkan karena masih ada beberapa desa,” ujarnya.
David menjelaskan, bahwa kondisi geografis wilayah tersebut yang berada di dataran rendah membuat banjir cepat mengalir ke permukiman.
“Dari atas karena curah hujan yang tinggi posisi sekarang di bawah,” imbuhnya.
Menurut David, desa terdampak banjir meliputi Sukoharjo, Jatirejo, Sukokulon, Jimbaran, dan Bumirejo.
“Yang kami pantau ini ada Desa Sukoharjo, Jatirejo, Sukokulon, Jimbaran, dan Bumirejo. Masih ada beberapa desa. Yang paling parah di Jimbaran,” katanya.
Meski air masuk ke sejumlah rumah, BNPB memastikan belum ada warga yang harus dievakuasi.
Salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jepara. Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID, JEPARA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam akan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Di Kabupaten Jepara, total sudah terdapat 57 dapur MBG yang sampai saat ini sudah beroperasi. Dari jumlah tersebut baru sebanyak 41 dapur yang sudah memiliki SLHS.
Sementara 16 lainnya masih dalam proses pengajuan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jepara.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) pada Dinkes Kabupaten Jepara, Vita Ratih Nugraheni mengatakan saat ini memang terdapat beberapa SPPG yang sudah selesai dalam proses sertifikasi dan ada yang sedang dalam proses sertifikasi.
“Proses yang sedang dilakukan ini ada inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), pelatihan penjamah makanan, dan pemeriksaan laborat meliputi usap alat makan, sampel makanan dan air minum,” jelasnya pada Jumat, (21/11/2025).
Terpisah, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Jepara, Wildan Musthofa mengatakan dapur MBG yang mengajukan SLHS tidak hanya dapur yang sudah beroperasi.
Dapur yang sedang dalam tahap persiapan juga sudah mulai proses pengajuan SLHS. Tahapnya dimulai dari uji laboratorium terhadap air yang akan dipakai.
”Untuk yang uji coba, biasanya sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL),” ungkapnya.
Wildan menyampaikan, jika saat ini penambahan jumlah SPPG di Jepara terus berlanjut. Total terdapat 75 dapur MBG yang sedang berproses dan sudah beroperasi.
Total kebutuhan dapur di Jepara diperkirakan mencapai 141 dapur yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Jepara.
”141 dapur itu jika berdasarkan ketentuan yang terbaru. Setiap dapur dibatasi hanya sekitar 2.000 porsi per hari,” bebernya.
Jangkauan MBG saat ini ia menyampaikan tudak hanya untuk siswa. Tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah mencapai 170.488 penerima manfaat.
Peresmian Masjid Hajjah Kartinah dan perpustakaan H.A Djamjadi di kompleks Kampus 2 SD 'Aisyiyah Multingual Darussalam, Desa Kaliwungu. Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Upaya penguatan literasi nasional mulai digerakkan hingga ke tingkat sekolah. Hal ini tampak dalam peresmian Masjid Hajjah Kartinah dan perpustakaan H.A Djamjadi di kompleks Kampus 2 SD ‘Aisyiyah Multingual Darussalam, Desa Kaliwungu.
Mendikdasmen, Prof. Abdul Mu’ti menilai, fasilitas ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dari akar rumput. Menurutnya, pembangunan masjid dan pengembangan perpustakaan bukan sekadar pelengkap sekolah, tetapi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang kuat secara keilmuan, spiritual, dan budaya baca.
“Dua fasilitas ini harus dimanfaatkan secara maksimal, bukan hanya untuk murid, tetapi untuk masyarakat luas. Harapannya dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan menjadi bagian dari membangun generasi unggul, sebagaimana Asta Cita keempat Presiden Prabowo,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Setidaknya ada sekitar 3.500 buku telah tersedia, dikumpulkan dari bantuan Balai Bahasa, Badan Bahasa Kementerian, hingga donasi pribadi dari warga sekitar. Sebagai fasilitas baru, perpustakaan ini diproyeksikan menjadi ruang yang menumbuhkan budaya baca di lingkungan sekolah dan desa.
“Perpustakaan ini bukan hanya untuk siswa. Masyarakat juga bisa memanfaatkannya, sehingga literasi menjadi gerakan bersama,” terangnya.
Budaya literasi di Indonesia, sebutnya, masih menjadi persoalan secara nasional. Berdasarkan data indeks literasi yang disebut UNESCO, tingkat literasi Indonesia berada di angka 0,001. Artinya, hanya satu dari seribu orang yang memiliki kebiasaan membaca secara konsisten.
“Ini tantangan sangat serius. Oleh karena itu, kami ingin memperkuat fungsi Badan Bahasa dan mendorong peningkatan literasi-numerasi melalui berbagai program afirmasi, pelatihan guru, dan distribusi buku,” katanya.
Di era pembelajaran digital, Kemendikdasmen juga mengembangkan platform Rumah Pendidikan yang menyediakan ribuan materi belajar gratis. Guru, siswa, hingga masyarakat umum dapat mengunduh buku dan bahan ajar dengan mudah.
Bukan hanya itu, masyarakat dan komunitas literasi juga dapat menyumbangkan buku digital melalui platform tersebut setelah dikurasi oleh Pusat Perbukuan. Langkah ini diharapkan memperluas akses bahan bacaan dan memperbaiki ekosistem literasi nasional.
Sementara itu, Kepala SD ‘Aisyiyah Multingual Darussalam, Amrina Faatihatun Nisa mengatakan, adanya dua fasilitas itu dapat memperkuat pendidikan berbasis ibadah dan literasi. Penamaan Masjid Hajjah Kartinah dan Perpustakaan H.A. Djamjadi sebagai bentuk penghormatan terhadap orang tua Prof. Abdul Mu’ti agar menjadi inspirasi bagi anak-anak.
Penempatan masjid di lantai pertama dan perpustakaan di lantai kedua juga mengandung filosofi pendidikan.
“Fondasi iman kami letakkan di bawah, dan ilmu pengetahuan ditempatkan sebagai harapan dan cita-cita tinggi yang harus diraih. Semoga masjid dan perpustakaan ini dapat dimakmurkan dan menjadi wasilah lahirnya generasi yang berilmu sekaligus berakhlak,” tuturnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti. Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Belakangan ini banyak persoalan kekerasan yang terjadi di sekolah antara guru dan murid yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Hal itu dapat menghambat proses pendidikan di sekolah, apabila guru menjadi sasaran ketika menegakan kedisiplinan terhadap pelajar.
Untuk mencegah aduan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti, telah bekerjasama melalui nota kesepakatan (MoU) dengan pihak Kepolisian RI. Supaya penegakan kedisiplinan di sekolah yang tidak tergolong tindakan kriminal harus diselesaikan melalui mekanisme retorative justice.
“Kalau ada orang tua (siswa) melapor kepada polisi bahwa guru melakukan kekerasan, padahal bukan kriminal, tolong jangan diproses. Guru itu sudah bayarannya sedikit, diprotes, lalu ditarik-tarik ke polisi. Akhirnya guru tidak khidmat dan tidak percaya diri dalam mendidik,” tegasnya dalam sambutannya di acara peletakan batu pertama SMP ITQ Al Hidayah.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian persoalan di sekolah melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan agar hubungan antara guru, siswa, dan orang tua tetap harmonis.
“Jangan sedikit-sedikit lapor polisi. Polisi juga capek, terlalu banyak menerima laporan,” kata Mu’ti.
Dalam kesempatan, Mu’ti juga mengungkapkan bahwa Kemendikdasmen telah memberikan insentif bagi guru honorer sejak tahun lalu sebesar Rp300 ribu per bulan. Program ini sudah berjalan selama tujuh bulan dan akan ditingkatkan pada tahun 2026.
“Tahun depan akan kami tambah menjadi Rp400 ribu per bulan. Ini untuk guru di sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen. Untuk madrasah, ya berdoa saja agar bisa mendapatkan lebih banyak,” sebutnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer sekaligus memberi ruang bagi mereka untuk dapat mengajar dengan lebih nyaman dan profesional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof Abdul Mu’ti, bersama Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris melakukan peletakan batu pertama pembangunan SMP ITQ (Islam Tahfidzul Qur’an) NU Al Hidayah, Jumat (21/11/2025). Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof Abdul Mu’ti, bersama Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris melakukan peletakan batu pertama pembangunan SMP ITQ (Islam Tahfidzul Qur’an) NU Al Hidayah, Jumat (21/11/2025).
Pembangunan sekolah baru yang terletak di Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog itu merupakan bagian dari pengembangan lembaga pendidikan di bawah Yayasan Al Hidayah yang sebelumnya telah memiliki MI, MTs, MA, hingga SMK.
Prof Abdul Mu’ti mengapresiasi Yayasan Al Hidayah yang terus memperluas layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Kudus. Sebelumnya yang hanya pendidikan berbasis madrasah, kini juga menyediakan pendidikan berbasis sekolah formal.
“Selamat atas peletakan batu pertama SMP ITQ. Kami berharap lembaga ini terus ditingkatkan menjadi layanan pendidikan bermutu dan berkualitas untuk melahirkan generasi unggul, generasi kuat yang mampu membawa kemajuan bangsa dan negara,” katanya usai peletakan batu bata.
Pihaknya berharap, koordinasi terus terjalin dengan Kemendikdasmen dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Untuk mendukung pelayanan pendidikan bagi masyarakat, pemerintah hadir memberikan bantuan dana berlangsungnya pembangunan.
Pengasuh Pesantren Tahfidzul Qur’an Al Hidayah, KH Zaenuddin Rusydan menjelaskan, pembangunan SMP ITQ akan berdiri di atas lahan seluas 2.615 meter persegi. Area tersebut nantinya akan menjadi pusat kegiatan pendidikan sekaligus pemberdayaan masyarakat.
“Kompleks ini kami gunakan untuk SMP, SMK, dan pondok pesantren entertainment,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi bangunan mudah roboh, pihaknya menggandeng konsultan dari PUPR. Di mana semua spesifikasi baik besi, ukuran, dan campuran semen sesuai dengan standar, tanpa dikurangi.
“Rencananya gedung menggunakan dua lantai, dengan konstruksi tiga lantai. Untuk lantai tiga ada rooftop yang dapat digunakan santri untuk kegiatan murojaah dan menghafal Al-Qur’an,” ujarnya.
Pada tahap pertama, pembangunan akan mencakup delapan lokal, terdiri dari tiga ruang kelas, ruang kepala sekolah dan guru, manajemen tata usaha, serta laboratorium komputer.
Dia menyampaikan bahwa seluruh persuratan dan legalitas sudah lengkap dan saat ini prosesnya memasuki tahapan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sebelumnya, pengajuan juga telah dilakukan ke Kementerian Pertahanan dan Kementerian PU.
“Insyaallah operasional SMP ITQ akan dimulai tahun ajaran 2026/2027. Semua prosedur dan legalitas sudah berjalan sesuai aturan. Area ini pun sudah berstatus pekarangan dan sudah kuning,” tutupnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara sudah menerima tiga usulan terkait kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026 dari tiga aliansi serikat pekerja atau buruh yang berada di Kabupaten Jepara. Foto: Umi
Nurfaizah
BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara sudah menerima tiga usulan terkait kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2026 dari tiga aliansi serikat pekerja atau buruh yang berada di Kabupaten Jepara.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara, Zamroni Lestiaza mengatakan tiga serikat buruh yang sudah mengusulkan yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP), dan Aliansi Serikat Buruh Jepara (ASBJ).
Untuk nominal kenaikan upah yang diajukan, Zamroni menyebut dari FSPMI menjadi Rp3,4 juta, kemudian FSPIP Rp3,5 juta, dan ASBJ Rp3,3 juta.
“Mereka menggunakan perhitungan dengan hasil survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak), sesuai hasil putusan MK nomor 168,” kata Zamroni saat ditemui di Kantor Diskopukmnakertrans Kabupaten Jepara, Jumat (21/11/2025).
Dari ketiga usulan itu, Zamroni mengaku bahwa pihaknya selalu mengatakan bahwa jika mengacu pada rilis resmi dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI, nilai survei KHL di Jawa Tengah pada tahun 2024 yaitu sekitar Rp2,8 juta.
Sehingga, Zamroni menilai besaran UMK Jepara di tahun 2025 juga sudah hampir mendekati nilai KHL di Jawa Tengah.
“KHL Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan rilis Kemenaker Rp2,8 juta. UMK Jepara tahun ini Rp2,61 juta. Sebenarnya hampir mendekati KHL Jawa Tengah,” ujar Zamroni.
Untuk proses selanjutnya, karena sampai saat ini regulasi terkait mekanisme penghitungan upah minimum dari pemerintah pusat belum turun, maka pihaknya masih menunggu ketentuan tersebut.
Usulan dari ketiga aliansi buruh itu, menurut Zamroni akan ditampung dan akan dibahas dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara.
“Untuk selanjutnya kita masih menunggu dari pusat. Permenaker Nomor 26 tahun 2021 sudah dicabut. Sementara PP yang baru masih berproses,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPC FSPIP Jepara, Agus Priyanto menjelaskan nilai usulan kenaikan UMK 2026 sebesar Rp3,5 juta merupakan hasil dari survei KHL.
Sebab, ia mendorong kenaikan upah di tahun 2026 sepenuhnya menggunakan hasil survei KHL.
“Suervi KHL sudah kami lakukan pada bulan Agustus dan September, di Pasar Kalinyamat, Pasar Pecangaan, dan supermarket sekitarnya. Karena buruh jarang belanja di Pasar,” jelasnya.
Mekanisme itu ia usulkan karena disparitas atau perbedaan nilai UMK yang cukup tinggi dibandingkan kota-kota besar lainnya di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang
“Perbedaan upah dengan Semarang sangat besar. Apalagi jika dibandingkan Jakarta atau Jawa Timur, itu luar biasa. Karena itu kami mengusulkan kenaikan sesuai KHL 100 persen,” lanjutnya.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris turun langsung memimpin aksi bersih-bersih saluran di Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Jumat pagi (21/11/2025). Foto: Rabu Sipan
BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris turun langsung memimpin aksi bersih-bersih saluran di Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Jumat pagi (21/11/2025). Kegiatan ini melibatkan TNI, Polri, organisasi masyarakat, relawan, serta pemerintah desa dan kecamatan setempat. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi menghadapi potensi banjir pada puncak musim hujan awal 2026.
“Kami bergerak lebih awal karena curah hujan Januari–Februari diprediksi ekstrem. Kalau saluran tidak dibersihkan, air bisa meluap dan menimbulkan banjir di luar prediksi,” ujar Sam’ani di lokasi.
Bupati menyampaikan bahwa kondisi saluran di sejumlah titik kini berangsur membaik berkat normalisasi yang dilakukan Dinas PUPR, BBWS, dan PSDA. Ia mengapresiasi instansi yang telah bekerja menormalkan aliran sungai hingga debit air lebih tertata.
“Beberapa hari terakhir hujan deras tapi tidak sampai menimbulkan banjir. Ini menunjukkan perbaikan saluran mulai bekerja, meski tetap harus siaga. Kami meminta BPBD, Destana, serta masyarakat ikut menjaga kebersihan saluran agar upaya penanganan lebih maksimal.
Disinggung adanya normalisasi Sungai Wulan, Bupati Sam’ani berterima kasih kepada Pemerintah Pusat. Sebab, ketika Sungai Wulan dinormalisasi maka potensi banjir di Kabupaten Kudus akan sangat berkurang.
“Oleh karena itu kita gerakan untuk gotong-royong membersihkan drainase, tujuannya agar air lancar mengalir ke Sungai Wulan maupun ke kolam retensi. Sehingga tidak terjadi bencana banjir,” sebutnya
Plt Kepala Dinas PUPR Kudus, Harry Wibowo, menyebutkan bahwa pembersihan kali ini menggunakan alat excavator dari PUPR, dua dump truk milik Dinas PKPLH, pickup dari PT Pura, serta pompa air dan perlengkapan lain dari BPBD dan relawan.
“Air di saluran ini berasal dari ruko, rumah, dan perkantoran sepanjang jalan, termasuk sebagian limpasan dari kawasan PT Pura. Karena itu kami meminta PT Pura membantu melalui CSR untuk pembersihan saluran,” ujar Harry.
Ia menjelaskan, hujan pada awal November sempat membuat air hampir mencapai permukaan jalan. Situasi itu membuat Bupati memerintahkan percepatan pembersihan gorong-gorong.
“Saluran besar di kawasan itu kini hanya tersisa satu karena pembangunan jalan nasional dan terminal, membuat saluran lainnya berukuran kecil sehingga tidak mampu menampung debit hujan tinggi,” bebernya.
Sebelum normalisasi Sungai Wulan, kawasan ini merupakan kantong air. Namun kini sebagian area digunakan sebagai tempat disposal material kerukan sehingga daya tampung air berkurang.
“Harapan kami normalisasi lanjutan dari BBWS membuat tampungan Sungai Wulan lebih besar. Air yang sebelumnya berhenti di sini bisa langsung masuk sungai. Tapi genangan masih mungkin terjadi kalau hujan ekstrem, karena itu pembersihan seperti ini harus rutin,” tambah Harry.
Target pembersihan hari ini mencakup sekitar 60 meter untuk area crossing, serta 600–700 meter ke arah timur. Kondisi saluran di sepanjang jalur itu dipenuhi rumput, eceng gondok, endapan, hingga sampah yang selama ini menghambat aliran. (adv)
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara yang rusak usai dibakar dan dijarah massa dalam aksi demo yang terjadi pada Sabtu-Minggu, (30-31/8/2025) lalu kini mulai direnovasi. Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID, JEPARA – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara yang rusak usai dibakar dan dijarah massa dalam aksi demo yang terjadi pada Sabtu-Minggu, (30-31/8/2025) lalu kini mulai direnovasi.
Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Jepara, Hanief Kurniawan mengatakan renovasi gedung tersebut dilakukan oleh rekanan yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) RI.
Pengerjaannya dilakukan berbarengan dengan empat kabupaten lain di Jawa Tengah yang gedung pemerintahannya juga rusak akibat insiden demo di Bulan Agustus lalu.
Empat Kabupaten lainnya yaitu Cirebon, Banyumas, Surakarta, dan Pekalongan.
“Anggarannya langsung dari pemerintah pusat untuk penanganan darurat. Di Jawa Tengah ada empat paket pekerjaan, termasuk salah satunya di Kabupaten Jepara,” kata Hanief saat ditemui di Kantor DPUPR Jepara, Jumat (21/11/2025).
Renovasi tersebut mencakup seluruh perbaikan bangunan fisik gedung serta utilitas yang menempel di dalamnya.
Untuk bangunan fisik yang direnovasi yaitu ruang fraksi, ruang media serta gudang yang berada di sisi timur. Sisi tersebut memang area yang mengalami kerusakan cukup parah akibat aksi demo.
“Ada beberapa area yang direhab, terutama di sisi kiri, itu dibongkar total, kemudian pagar kita minta penggantian. Sama yang lain rehab ringan, seperti penggantian lantai, kaca, dinding kita minta dicat ulang, plafon juga,” sebut Hanief.
Renovasi tersebut menurut Hanief mulai dilakukan sekitar Bulan Oktober lalu dan ditarget selesai pada pertengahan Bulan Desember tahun ini.
Kemudian, untuk total anggaran, Hanief mengatakan pemerintah pusat tidak menyebutkan berapa alokasi anggaran yang diberikan.
“Kalau anggaran kami tidak tahu, berapa yang dikeluarkan oleh Kementerian PU. Rapat terakhir, kami hanya menerima sosialisasi hasil design, anggarannya berapa kami tidak diberi tahu. Karena anggaran dari lima paket itu, nanti saling berkaitan,” jelas Hanief.
Dalam pengerjaannya, perbaikan yang ditanggung oleh pemerintah pusat menurut Hanief yaitu hanya pada bangunan fisik gedung dan utilitas bangunan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana (sarpras) penunjang dibebankan kepada daerah masing-masing.
“Untuk sarpras, yang mengusulkan langsung dari pihak Sekretariat Dewan kepada pak sekda,” pungkasnya.
