DPRD Restui Tambahan Dana Rp90 Miliar untuk Pemkab Pati Lewat Skema Pinjaman Daerah

Penulis

-

21/11/2025

WhatsApp Image 2025-11-21 at 13.59.45 — Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp90 miliar. Rencana pengajuan pinjaman ini pun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati.

Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin mengatakan, pihaknya telah mendengarkan rencana pinjaman daerah tersebut. Yakni yang rencananya untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Bumi Mina Tani ini.

“Rencana pinjaman daerah ini telah disampaikan Pak Bupati dalam rapat paripurna kemarin ketika menyampaikan nota keuangan RAPBD Kabupaten Pati tahun 2026. Rencana pinjaman Rp90 miliar. Di samping itu juga disampaikan kegunaannya langsung untuk membangun jalan yang rusak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, rencana pinjaman yang diperuntukkan untuk perbaikan jalan ini merupakan rekomendasi dari nspektorat. Mengingat, kondisi keuangan daerah yang kini terbatas karena adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Inspektorat merekomendasikan bahwa jalan itu rusak akibat curah hujan yang tinggi, harus dibangun terlebih dahulu. APBD Kabupaten Pati terbatas, transfer dari Pati ada pengurangan cukup banyak dibandingkan waktu covid. Kemudian Pak Bupati mengambil sikap meminta persetujuan DPRD untuk membangun yang direkomendasikan inspektorat,” sebutnya.

Untuk itu, pihaknya pun menyetujui adanya pinjaman tersebut. Menurutnya, kegunaan pinjaman yang nilainya puluhan miliar itu sudah jelas untuk pembangunan di daerahnya.

“Prinsip kita sudah jelas. Karena penggunaannya sudah jelas, arahnya sudah jelas uang Rp90 miliar itu, fakta pendukungnya sudah lengkap, kami di DPRD semuanya mendukung,” jelasnya.

Menurutnya, pinjaman ini lebih kecil daripada daerah lain. Ia pun berharap, jika pinjaman ini diajukan bisa segera direalisasikan untuk mendukung pembangunan.

“Ini kalau dibandingkan dengan tetangga kita, Pati lebih kecil. Mudah-mudahan dengan rencana Pak Bupati ini infrastruktur di Kabupaten Pati akan cepat selesai pembangunannya,” imbuhnya.

Ali menambahkan, membangun Kabupaten Pati perlu kebersamaan antara eksekutif dan legislatif. Meskipun demikian, ia menegaskan DPRD Pati akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

“Tentunya hal pengawasan, kami bersama-sama akan mengawal dan mengawasi setelah tahapannya kita jalani, tak hanya pinjaman, tapi semua yang ada di dalam APBD itu,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Takluk Lawan Semen Padang, Persijap Sudah Kalah 8 Kali di Super League

Penulis

Umi Nurfaizah

-

20/11/2025

0

1000981671 — Pertandingan ke-10 BRI Super League Musim 2025/2026 antara Persijap melawan Semen Padang di Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) Jepara pada Kamis, (20/11/2025) berakhir 1-2. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Pertandingan ke-10 BRI Super League Musim 2025/2026 antara Persijap melawan Semen Padang di Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) Jepara pada Kamis, (20/11/2025) berakhir 1-2.

Hasil itu menambah daftar panjang kekalahan Tim Laskar Kalinyamat yang ke-delapan kalinya. Akibatnya usai pertandingan, suasana di Stadion GBK Jepara sempat ricuh oleh aksi para suporter yang melampiaskan kekecewaan.

Seperti diketahui, pertandingan Laskar Kalinyamat melawan Kabau Sirah menjadi pertandingan cukup sengit bagi kedua tim yang saat ini sama-sama menduduki posisi ke-tiga terakhir dalam klasemen sementara.

Namun permainan akhirnya berhasil dimenangkan oleh Tim Kabau Sirah dibawah asuhan Dejan Antonic. Goal pertama tercipta melalui tendangan pemain gelandang Semen Padang bernomor punggung 16, P. Matos di menit ke-27.

Tak berselang lama, di menit ke-44, Pemain Penyerang Persijap, Sudi Abdillah mengetik gol pertama bagi Laskar Kalinyamat.

Kedudukan imbang di babak pertama, menjadi pecah saat pemain penyerang tim Semen Padang bernomor punggung 86, Armando Oropa kembali membobol gawang Persijap di menit ke-66.

Kekalahan melawan Semen Padang membuat posisi Persijap kian melorot di Klasemen sementara super Liga 1, berada di urutan 16 dengan koleksi 8 poin dan semakin mendekati zona degradasi.

Pelatih Persijap Jepara, Mario Lemos mengaku, sangat kecewa dengan hasil buruk yang diraih Persijap saat ini.

Namun, dia mengakui bertanding dengan 10 pemain sangat menyulitkan bagi anak asuhnya sehingga tidak bisa memenangkan pertandingan.

“Pertandingan yang bagus, tetapi kita juga bukan tim bagus. Kalah jumlah pemain dengan 10 orang sangat sulit,” ujar Lemos saat jumpa pers.

Disinggung soal banyaknya kartu yang didapat anak asuhnya, Lemos sudah mengingatkan para pemain supaya tidak emosional.

Lebih lanjut, dia menilai ada perbedaan kualitas di antara para pemainnya dan juga tim lawan. Menurutnya, kualitas pemain di Super League sangat bagus dan Lemos tak bisa memaksa anak asuhnya bermain di atas kemampuannya.

“Lagi-lagi bicara kualitas, level pemain kita berbeda sehingga sangat sulit. Meskipun kualitasnya bagus tetapi ketika hanya bermain 10 orang tentu berat,” bebernya.

Sementara itu pemain Persijap Carlos Franca menilai kekalahan ini terjadi karena banyaknya kesalahan individu dari para pemain.

Di samping itu, Franca juga merasa kewalahan ketika harus membela timnya yang hanya bertanding 10 orang sejak pertengahan babak pertama.

“Terlalu banyak kesalahan individu, ditambah satu kartu merah, padahal kita hampir bisa memenangkan pertandingan pertandingan,” ungkapnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Relawan Destana Kudus Gelar Latihan Gabungan di Bendungan Logung

Penulis

Rabu Sipan

-

20/11/2025

0

1000025068 — Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama Wakil Bupati Bellinda Birton secara resmi membuka Latihan Gabungan Relawan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 2025 yang dipusatkan di kawasan Bendungan Logung, Kamis (20/11/2025). Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama Wakil Bupati Bellinda Birton secara resmi membuka Latihan Gabungan Relawan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 2025 yang dipusatkan di kawasan Bendungan Logung, Kamis (20/11/2025). Agenda ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus penguatan kapasitas relawan dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Kabupaten Kudus.

Dalam sambutannya, Bupati Sam’ani menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang selama ini aktif mendukung upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di daerahnya.

“Kami berterima kasih kepada BPBD, para relawan, DESTANA, serta semua pihak yang selalu siap siaga demi kemanusiaan dan keselamatan warga Kudus,” ujarnya.

Menurut Bupati, kesiapsiagaan menjadi faktor paling penting ketika bencana terjadi. Karena itu, latihan gabungan seperti ini harus terus digelar sebagai bentuk peningkatan kemampuan dan penyamaan langkah di lapangan.

“Respons cepat hanya bisa terwujud jika seluruh elemen siap. Latihan hari ini adalah salah satu bentuk nyata dari kesiapsiagaan itu,” tegasnya.

Sam’ani juga menekankan bahwa budaya aman bencana perlu ditanamkan mulai dari tingkat desa. Karena itu, DESTANA diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana kesiapsiagaan dibangun dari lingkungan terdekat masyarakat.

“Penanggulangan bencana adalah tugas bersama. DESTANA harus menjadi motor penggerak dalam membangun budaya aman bencana di kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kudus, Eko Hari Djatmiko, melaporkan bahwa ratusan relawan dari berbagai desa turut serta dalam kegiatan tersebut.

“Ada 150 peserta yang mengikuti latihan ini. Harapannya, DESTANA di tiap desa semakin terampil dan mampu meningkatkan kemampuan penanganan bencana di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Latihan gabungan ini menjadi salah satu agenda strategis BPBD Kudus untuk memperkuat koordinasi dan kapasitas relawan, terutama menjelang musim penghujan yang rawan bencana.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Dipastikan Terima Gaji di Bawah UMR, Peserta PPPK Paruh Waktu di Jepara Berharap Pemerataan Gaji

Penulis

Umi Nurfaizah

-

20/11/2025

0

2025101_betanews_pemkabjepara — 1.202 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara dilantik menjadi PPPK. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – 1.820 Peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Jepara yang diusulkan pada tahun 2025 dipastikan akan menerima gaji dibawah Upah Minimum Regional (UMR) Jepara.

Skema yang penggajian yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yaitu Peserta PPPK Paruh Waktu nantinya akan mendapat gaji sesuai dengan yang diterima saat ini ditambah sedikit kenaikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Menanggapi hal itu, Muhammad Mustakim, Ketua Forum R3 yang merupakan forum bagi tenaga teknis non-ASN yang saat ini menjadi peserta PPPK Paruh Waktu mengaku, belum menerima informasi tersebut secara detail.

“Belum pernah ada (informasi terkait skema penggajian),” kata Mustakim saat dihubungi Betanews.id pada Kamis, (20/11/2025).

Mustakim melanjutkan, ia bersama ratusan tenaga teknis non-ASN lainnya sebenarnya berharap dengan dilantiknya mereka menjadi PPPK Paruh Waktu bisa membuat mereka menerima gaji yang layak.

Akan tetapi, jika memang kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan, ia berharap gaji yang nantinya diterima oleh Peserta PPPK Paruh Waktu di Jepara bisa merata, antara tenaga teknis yang bekerja di sekolah maupun yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami berharap tetap bisa sesuai UMR. Jika tidak, minimal sedikit di bawahnya dan sama pada semua OPD. Tidak ada perbedaan antara yang kerja di sekolah dan OPD,” ujar Mustakim.

Ia menyebutkan besaran gaji yang mereka terima saat ini bervariasi. Bagi tenaga teknis yang memiliki Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak dengan dinas, minimal mendapatkan gaji Rp900 ribu – Rp1,1 juta per bulan.

Namun, bagi yang tidak memiliki kontrak dengan dinas, mendapatkan gaji berkisar Rp500-700 ribu per bulan.

“Itu besaran gaji tenaga teknis yang disekolah. Jika di OPD gajinya biasanya lebih baik,” ungkap Mustakim.

Kini, Mustakim berharap sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, pada satu tahun berikutnya mereka bisa diangkat menjadi PPPK.

“Kami juga berharap sesuai Kepmenpan nomor 16/2025 diktum 21 kami berhak atas upah dan fasilitas lain. Semoga ini juga bisa di akomodir,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Papan Nama Outlet Miras yang Gegerkan Warga Jepara Ditutupi Plastik Hitam, Satpol PP: ‘Masih Kita Awasi’

Penulis

Haikal Rosyada

-

20/11/2025

0

1000093962 — Munculnya pamflet iklan outlet minuman beralkohol atau minuman keras (miras) bernama Outlet 23 HWG di beberapa akun instagram membuat geger warga Kabupaten Jepara. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Munculnya pamflet iklan outlet minuman beralkohol atau minuman keras (miras) bernama Outlet 23 HWG di beberapa akun instagram membuat geger warga Kabupaten Jepara.

Dari informasi di akun instagram resminya yaitu @outlet23.jepara_, outlet yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto RW I, Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara itu mulai dibuka pada tanggal 18 November 2025.

Berdasarkan pengamatan Betanewsid, pada Rabu, (19/11/2025) pagar luar outlet itu sempat dibuka. Tetapi hanya setengah. Dua orang pegawai tampak keluar masuk dari dalam outlet tersebut.

Namun, pada hari ini Kamis, (20/11/2025), pintu pagar outlet itu tampak tertutup. Papan nama yang dipajang di atasnya juga ditutupi plastik berwarna hitam.

Kepala Satuan Polisi dan Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Jepara, Edy Marwoto mengatakan setelah mendengar informasi adanya outlet tersebut, pihaknya sudah mengirimkan petugas untuk memberikan teguran.

“Dari DPMTSP memang sudah menyampaikan tidak ada ijin. Kami masih berproses, kami sudah mengirimkan petugas kesana untuk memberi teguran,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (20/11/2025).

Teguran itu menurut Edy terkait dengan ijin Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tidak dimiliki oleh outlet 23 HWG di Jepara. Petugas menyampaikan, jika tidak memiliki NIB, maka outlet tersebut tidak bisa beroperasional.

“Tegurannya kita sampaikan kalau memang tidak ada ijin, jangan beroperasi. Jangan buka,” ujar Edy.

Saat ini, ia mengatakan sesuai prosedur penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah, pihaknya masih melakukan pengawasan dan pengamatan. Pemberian surat teguran, menurutnya juga dilakukan secara bertahap.

Surat teguran pertama diberikan dengan tenggat waktu tujuh hari, kemudian surat teguran berikutnya tiga hari, dan surat teguran terakhir tiga hari.

“Pada saat ini kami berproses. Masih kita lakukan pengawasan dan pengamatan,” jelas Edy.

Sampai saat ini, Edy mengaku juga masih menulusuri siapa pemilik dari outlet tersebut. Sebab, outlet 23 HWG tidak hanya beroperasi di Kabupaten Jepara. Outlet tersebut memiliki cabang yang tersebar di beberapa daerah se-Indonesia.

“Outlet sebesar itu masak tidak ada ijinnya? Ini yang juga masih kita telusuri,” pungkas Edy.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Stok Solar Menipis, Disdagperin Pati Ajukan Penambahan Kuota ke BPH Migas

Penulis

Kholistiono

-

20/11/2025

0

IMG-20251119-WA0074 — Kepala Bidang Perdagangan Disdagperin Pati, Indyah Tri Astuti. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI — Menipisnya stok bahan bakar solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Pati mendorong Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) setempat untuk segera mengajukan tambahan kuota ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kondisi ini dikhawatirkan berimbas pada kelangkaan bahan bakar menjelang akhir tahun.

Kepala Bidang Perdagangan Disdagperin Pati, Indyah Tri Astuti, memastikan, bahwa pihaknya telah mengusulkan tambahan kuota solar. Langkah tersebut ditempuh setelah laporan penyaluran dari SPBU menunjukkan bahwa stok solar hampir habis.

“Kami sudah berupaya mengajukan penambahan kuota menjelang akhir tahun. Tapi untuk realisasi masih menunggu keputusan dari BPH Migas,” ujarnya.

Ia menuturkan, kuota yang tersedia saat ini hampir melampaui batas pemakaian. Disdagperin masih melakukan rekapitulasi laporan penyaluran hingga akhir Oktober untuk memastikan data kebutuhan yang akurat.

“Kuota yang ada hampir melebihi batas pemakaian. Kami masih merekap laporan terbaru, karena batas penyampaian laporan itu sekitar tanggal 15-an. Jadi angka pastinya belum bisa kami sampaikan,” ungkapnya.

Indyah berharap, penambahan kuota segera disetujui agar pasokan solar di lapangan kembali stabil dan tidak menimbulkan kelangkaan berkepanjangan.

“Kami sudah mengusulkan, sekarang tinggal menunggu proses di BPH Migas. Harapannya tidak ada keterlambatan supaya pasokan solar kembali stabil,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban SPBU Kabupaten Pati, Eko Kuswanto mengungkapkan, bahwa sejumlah SPBU mengalami penurunan stok solar secara signifikan menjelang akhir tahun. Ia menyebut sekitar 15 SPBU sempat kehabisan pasokan sehingga memicu keluhan masyarakat.

“Banyak SPBU di Kabupaten Pati yang hari ini mengalami kendala kiriman solar. Stok akhir tahun di bulan Desember ini sangat berkurang, sangat minim. Karena perhitungannya kurang, banyak SPBU yang tidak dikirim,” ucapnya.

Eko berharap BPH Migas segera merespons pengajuan tambahan kuota dari Disdagperin agar distribusi solar kembali lancar dan kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Swasembada Pangan Jadi Program Prioritas Jawa Tengah 2026

Penulis

Haikal Rosyada

-

20/11/2025

0

WhatsApp Image 2025-11-20 at 14.55.56 — Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng. Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Penurunan dana transfer ke daerah tidak mengubah arah program prioritas Pemprov Jateng pada 2026. Seluruh agenda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap menjadi fokus utama.

“Terkait adanya transfer ke daerah, tidak ada perubahan terhadap program prioritas. Program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap diutamakan,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Kamis (20/11/2025).

Gubernur menyampaikan hal itu usai menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng.

Gubernur menegaskan fokus pembangunan tahun depan tetap mengarah pada ketahanan pangan.

Kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2026 yang menunjukkan tren positif, meski di tengah tantangan penurunan dana transfer.

Dijelaskan, dalam rancangan yang disetujui, berbagai indikator ekonomi Jateng mencatatkan penguatan. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37%, naik dari 4,93% pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan capaian itu, kata Gubernur, Pemprov Jateng memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5–6 persen, dengan inflasi yang terjaga di angka 2,86%.

Indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan. Persentase penduduk miskin turun menjadi 9,48%. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 4,78% menjadi 4,66%. Tren ini dinilai menjadi fondasi kuat dalam prioritas pembangunan 2026.

Di sisi fiskal, pendapatan daerah ditargetkan naik 3,04% menjadi Rp23,74 triliun, sementara belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79%.

Pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp414,5 miliar, yang terdiri dari penerimaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran Rp70 miliar. Pemprov juga memperkuat strategi PAD melalui digitalisasi pembayaran pajak, optimalisasi aset, dan peningkatan layanan Samsat.

Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menjelaskan, penyesuaian anggaran tahun depan dipengaruhi penurunan dana transfer pusat.

“Prioritas anggaran tahun ini masih mengacu pada visi Gubernur untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Namun jumlah anggaran memang turun karena adanya penurunan dana transfer sekitar Rp1,52 triliun,” ujar Sumanto.

Menurutnya, total anggaran yang sebelumnya Rp24,48 triliun kini berada di kisaran Rp23,16 triliun. Terkait sektor pertanian, ia menyebut perlu pembahasan lanjutan.

“Memang belum maksimal karena ada penurunan pada sektor-sektor prioritas yang terkait visi Gubernur. Nantinya perlu ada penambahan dalam pembahasan lanjutan,” jelasnya.

Sumanto menambahkan, sebagian besar sektor mengalami penurunan mengikuti total anggaran.

“Dampaknya memang membuat program-program tidak bisa berjalan maksimal. Namun kemungkinan akan ada program pusat yang turut membiayai,” katanya.

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Jateng juga menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 sebagai bagian dari agenda legislasi daerah.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Dana Belum Cair, SPPG Dersalam Bae Hentikan Operasional MBG Sementara

Penulis

Kaerul Umam

-

20/11/2025

0

1000025054 — Karyawan SPPG Dersalam, Bae, Kudus saat berada di dapur MBG. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dersalam, Kecamatan Bae menghentikan operasional distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) sementara. Hal itu dikarenakan adanya persoalan terkait dana dari pusat yang belum cair.

Kepala SPPG Dersalam, Fina Berliana Novitasari mengatakan, penghentian distribusi MBG itu dilakukan mulai hari ini, Kamis (20/11/2025).

SPPG tersebut biasanya menerima sekitar Rp571 juta setiap dua minggu, sesuai proposal yang diajukan. Namun hingga kini dana tersebut belum juga cair, dan operasional dihentikan untuk sementara waktu.

“Mungkin masalah administrasi dari pusat. Dana belum cair untuk periode 10–22 November. Rabu (19/11/2025) kemarin, kami masih memakai dana sisa operasional untuk memenuhi kebutuhan MBG,” jelasnya.

Ia menegaskan, secara administrasi SPPG Dersalam tidak ada masalah, dan jika ada kekurangan administrasi, pihak pusat biasanya memberi pemberitahuan untuk revisi. Namun untuk periode kali ini, menurutnya tidak ada pemberitahuan apa pun.

“Harusnya sudah cair. Di Kudus memang ada beberapa yang telat cair, lebih dari sepuluh SPPG, dan kami mengajukan secara bersamaan. Informasinya, kemarin sore, SPPG lain sudah cair, tapi di tempat kami belum cair,” katanya.

Karena tidak diperbolehkan menggunakan dana talangan dari yayasan, katanya, operasional pun harus dihentikan sementara. Meski begitu, para karyawan tetap masuk untuk menjaga kebersihan dan mempersiapkan kegiatan, sewaktu-waktu dana itu cair bisa langsung beroperasi.

“Kami sudah koordinasi dengan Korwil MBG, tidak boleh ada dana talangan. Jadi kalau dana belum turun, operasional harus berhenti sementara. Kami sudah umumkan ke 22 sekolah yang menjadi wilayah kerja kami, dengan total 3.295 porsi perharinya,” tambahnya.

Ia menambahkan, SPPG Dersalam mulai beroperasi sejak 22 September 2025 lalu, dengan 22 sekolah yang disuplai. Sedangkan jumlah penerima manfaat ada sebanyak 3.295 porsi setiap harinya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton menyatakan, siap membantu mengkomunikasikan ke tingkat regional dengan adanya permasalahan tersebut. Ia menyebut, bahwa di Kudus hanya satu SPPG saja yang dananya belum cair hingga kini.

“Yang tidak beroperasi hari ini hanya satu, yakni SPPG Dersalam. Biasanya dana cair setiap dua minggu sekali, tetapi sekarang sudah terlambat lebih dari satu minggu. Kami berharap, SPPG ini Senin (24/11/2025) sudah mulai beroperasi lagi,” tuturnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Pembangunan Jawa Tengah Menginspirasi Maluku Utara

Penulis

Haikal Rosyada

-

20/11/2025

0

WhatsApp Image 2025-11-20 at 14.46.52 — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos saat menghadiri kuliah umum Pascasarjana Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, di Gedung Teater Besar kampus setempat pada Rabu (19/11/2025). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SURAKARTA – Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam bidang pendidikan, budaya, dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal dinilai mampu menginspirasi Provinsi Maluku Utara.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos saat menghadiri kuliah umum Pascasarjana Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, di Gedung Teater Besar kampus setempat pada Rabu (19/11/2025). Pada acara itu juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Menurut Sherly, Jawa Tengah memiliki pengalaman panjang dalam pembangunan sektor tersebut. Oleh karenanya, bisa menjadi salah satu rujukan penting bagi Maluku Utara dalam pengembangan budaya dan ekonomi kreatif.

“Banyak yang saya pelajari dari Jawa Tengah. Intinya adalah pendidikan yang baik akan menghasilkan literasi dengan karakter yang baik, kreatif, dan produktif,” ujarnya.

Sherly menegaskan, Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk memperkuat sektor budaya sebagai penggerak ekonomi baru, dengan mencontoh praktik baik yang telah dijalankan di Jawa Tengah

Menurut dia, literasi budaya menjadi fondasi penting untuk memperkuat identitas daerah, sekaligus meningkatkan daya saing generasi muda di tengah perkembangan industri kreatif.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menambahkan, pihaknya menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu prioritas pembangunan. Termasuk melalui program Kecamatan Berdaya yang membentuk pusat-pusat kreativitas masyarakat.

“Kearifan lokal perlu dibudidayakan atau diuri-uri. Jangan sampai kita lupa. Budaya itu adalah benteng pertama dan terakhir,” ungkap Luthfi.

Sebagai informasi, acara ini merupakan Kolaborasi antara ISI Surakarta, Pemerintah Jawa Tengah, dan Pemerintah Maluku Utara. Harapannya mampu menjadi model penguatan budaya dan ekonomi kreatif lintas daerah.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

725 KPM PKH Kudus Diusulkan Dapat Pemberdayaan Ekonomi

Penulis

Rabu Sipan

-

20/11/2025

0

20251118_betanews_pkh — Koordinator Pelaksana Program PKH Kabupaten Kudus, Habib Rifa’i. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Upaya peningkatan kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kudus kembali diperkuat. Sebanyak 725 KPM resmi diusulkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendapatkan skema pemberdayaan sosial ekonomi pada tahun 2025.

Koordinator Pelaksana Program PKH Kabupaten Kudus, Habib Rifa’i, menyebutkan bahwa pengusulan tersebut telah dikirimkan seluruhnya ke Kemensos. Harapannya, ratusan KPM itu dapat ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan sehingga berpeluang naik kelas menjadi graduasi mandiri.

“Graduasi mandiri merupakan kondisi di mana keluarga penerima dinyatakan keluar dari daftar penerima PKH karena sudah masuk kategori sejahtera. Ini berbeda dengan graduasi alami, yakni KPM dihentikan dari bantuan karena sudah tidak memenuhi komponen syarat sebagai penerima,” ujar Habib di ruang kerjanya belum lama ini.

Ia menjelaskan bahwa 725 KPM yang diusulkan tersebut telah memiliki usaha. Dengan demikian, ketika Kemensos menyetujui usulan daerah, masing-masing keluarga akan mendapatkan intervensi bantuan usaha untuk memperkuat ekonomi mereka.

“Bantuannya nanti wajib dibelanjakan untuk barang penunjang usaha, bukan untuk kebutuhan lain. Dan penggunaan bantuan ini akan diawasi langsung oleh para pendamping PKH,” beber Habib.

Selain pengawasan penggunaan bantuan, lanjutnya, perkembangan usaha para KPM juga akan dievaluasi secara berkala. Jika omzet meningkat dan usaha menunjukkan pertumbuhan positif, maka KPM akan dinilai layak menuju proses graduasi mandiri.

Habib menambahkan, pengusulan untuk tahun 2025 sudah tuntas dilakukan. Saat ini pihaknya masih menunggu keputusan realisasi dari Kemensos.

“Tugas kami hanya mengusulkan. Untuk penetapan dan realisasi sepenuhnya menjadi kewenangan Kemensos. Semoga segera ada kabar baik,” imbuhnya.

Sebagai informasi, pada tahun 2025 jumlah KPM bansos PKH di Kota Kretek kurang lebih ada 26.830 keluarga. Berjalannya waktu banyak keluarga yang kemudian tergraduasi atau tak lagi menerima bansos PKH.

Triwulan pertama jumlah penerima manfaat bansos PKH di Kudus tergraduasi sekira 3.381 keluarga. Jumlah tersebut bertambah di triwulan kedua atau semester pertama 2025 menjadi 5.821 keluarga yang tak lagi menerima PKH.

Namun, ribuan KPM yang tak lagi menerima bansos PKH itu bukan karena adanya peningkatan ekonomi. Melainkan, faktor alami yakni tak ada lagi komponen syarat sebagai penerima manfaat di keluarga tersebut.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Wagub Jateng Lepas Kontingen Barongsai Ikuti Kejurnas di Bali, Ingatkan Kebersamaan dan Kekompakan

Penulis

Haikal Rosyada

-

20/11/2025

0

WhatsApp Image 2025-11-20 at 14.47.01 — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin melepas kontingen atlet barongsai untuk mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Barongsai di Bali pada 22 -24 November 2025. Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin melepas kontingen atlet barongsai untuk mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Barongsai di Bali pada 22 -24 November 2025.

Kontingen atlet yang tergabung dalam Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI) Jawa Tengah itu dilepas di depan Restoran Wizzme, Jalan Pamularsih, Kota Semarang pada Rabu (19/11/2025).

Sebelum melakukan pelapasan, Taj Yasin memberikan semangat kepada para atlet agar dapat mempersembahkan prestasi terbaiknya, sehingga bisa mengharumkan tim barongsai Jawa Tengah di tingkat nasional.

“Saya berharap agar para atlet senantiasa menjaga sportivitas, niatkan untuk juara, dan jaga kekompakan, kerukunan, dan kebersamaan untuk mencapai target sesuai yang dicita-citakan,” kata tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini.

Berkembangnya barongsai di Jateng, kata Gus Yasin, menggambarkan bahwa toleransi di Jawa Tengah terawat dengan baik. Apalagi, barongsai mengutamakan kekompakan dan kebersamaan, sehingga tercipta tim yang solid.

Dewan Penasehat FOBI Jateng, Arsono Wahyu Adi mengatakan, dukungan Pemprov Jateng dan KONI untuk barongsai, telah memberikan energi positif yang berarti. Oleh karenanya, dia memberikan apresiasi kepada Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin yang telah memberikan motivasi kepada para atlet untuk berlaga pada Kejurnas di Bali.

“Semoga energi ini memberikan kekuatan bagi para atlet, sehingga dapat menunjukkan performa terbaik dan pulang membawa medali emas,” ujarnya disambut antusias para atlet.

Manajer tim Eko Satrio mengatakan, rombongan berjumlah 46 orang, terdiri dari atlet, oficial dan manajer, yang berasal dari Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal. Pada kejurnas kali ini, FOBI Jateng akan mengikuti 11 dari 12 nomor yang dipertandingkan.

“Harapan kami bisa mewakili Indonesia untuk kejuaraan internasional selanjutnya,” tandasnya.

Sementara itu, salah satu atlet, Nando mengaku, berkomitmen untuk memberikan persembahan yang terbaik pada Kejurnas kali ini. Dia yang akan turun pada nomor Barongsai Tonggak berharap memperoleh prestasi yang membanggakan.

“Kami akan berusaha sebaik-baiknya dan semoga bisa meraih emas untuk nomor yang kami ikuti,” ucapnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Peringati Hari Pohon Sedunia, Peka Muria Tanam 150 Bibit Ficus di Lereng Muria

Penulis

Kaerul Umam

-

20/11/2025

0

WhatsApp Image 2025-11-20 at 16.22.46 — Komunitas Penggiat Konservasi Alam Muria (Peka Muria) menggelar aksi penanaman pohon, Kamis (20/11/2025). Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Komunitas Penggiat Konservasi Alam Muria (Peka Muria) menggelar aksi penanaman pohon, Kamis (20/11/2025). Penanaman dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pohon Sedunia.

Dengan melibatkan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus, 150 bibit ficus ditanam di lereng Muria, tepatnya di Sendang Laren Rejenu, Desa Japan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

Ketua Peka Muria, Teguh Budi Wiyono mengatakan, bahwa pemilihan bibit ficus bukan tanpa alasan. Jenis ini dikenal kuat, memiliki akar yang kokoh, dan baik untuk menjaga keberlangsungan mata air di kawasan Pegunungan Muria.

“Ficus ini bagus untuk mata air, bagus untuk tanah, dan kuat akarnya. Kami berharap bisa hidup 100 persen,” katanya di lokasi penanaman.

Ada empat titik penanaman yang menjadi fokus dalam rangka memperingati hari pohon sedunia itu. Di antaranya, kawasan agro jembangan, Sendang Laren, Sewengen Somosari (Jepara), dan area Puncak Argolipo.

“Setiap titiknya akan kami tanami sebanyak 150 bibit, yang mana bibit telah disupport oleh Bhakti Lingkungan Dajrum Foundation (BLDF),” tuturnya.

Sejauh ini, total bibit yang sudah ditanam oleh Peka Muria mencapai 2.300 bibit, terdiri dari pohon ficus dan bambu. “Tahun kemarin kami tanam 1.600 bibit, tahun ini 700 bibit. Untuk bambu totalnya 390 batang,” jelasnya.

Ia menerangkan bahwa fokus konservasi Peka Muria terbagi dua, yakni pohon ficus untuk menjaga mata air, dan bambu di sepanjang aliran sungai untuk membantu proses filtrasi alami.

“Bambu itu filtrasi air sungai supaya lebih jernih. Harapan kami, hutan lestari, air tetap hidup, dan generasi muda ikut jejak kami menjaga alam,” tambahnya.

Salah satu peserta, Linda Farikhatul Muti’ (21) mengaku, sangat antusias bisa ikut menanam pohon untuk pertama kalinya meski medan yang dilalui cukup menantang.

“Pengalaman saya hari ini luar biasa. Medannya curam tapi masih bisa dilalui untuk pemula seperti saya. Menanam pohon baru pertama kali, tapi rasanya senang sekali,” ungkapnya.

Ia menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Peka Muria yang memberi kesempatan kepada generasi muda untuk terlibat langsung dalam aksi pelestarian alam.

“Terima kasih kepada Peka Muria yang sudah mengajak dan semua teman yang membersamai kegiatan penanaman ini,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Dinsos P3AKB Pati Salurkan 117 Kursi Roda untuk Disabilitas dan Lansia

Penulis

Kholistiono

-

20/11/2025

0

IMG_20251120_131104 — Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati menyalurkan 117 bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas dan lansia sepanjang 2025. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati menyalurkan 117 bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas dan lansia sepanjang 2025. Informasi tersebut disampaikan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana Alam (Rehabsos), Joko Santoso, Kamis (20/11/2025).

Menurut Joko, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah agar penyandang disabilitas dapat lebih optimal menjalani aktivitas sehari-hari.

“Bantuan kursi roda bentuk support pemda sehingga Dinsos untuk mengalokasikan kegiatan yang tertuju untuk disabilitas, khususnya disabilitas fisik agar bisa optimal dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan bantuan kursi roda. Tahun ini kita dapat total 117 unit dari pemda yang didistribusikan,” ujarnya.

Pendistribusian kursi roda diprioritaskan bagi penyandang disabilitas fisik seperti cacat kongenital, polio, cerebral palsy, pengidap stroke, dan mereka yang mengalami amputasi akibat kecelakaan.

“Bantuan kursi roda ini diprioritaskan untuk penerima manfaat disabilitas fisik, di antaranya cacat kongenital, polio, cerebral palsy, pengidap stroke, hingga pasca kecelakaan yang diamputasi yang tidak bisa jalan. Sedangkan untuk lansia yang perlu bantuan (kursi roda) yang tidak bisa produktif, kami prioritaskan kedua, karena yang pertama disabilitas yang benar-benar lumpuh,” ungkapnya.

Adapun lansia penerima bantuan difokuskan pada mereka yang sudah tidak mampu beraktivitas secara produktif. Dinsos P3AKB memastikan kedua kelompok penerima manfaat memperoleh bantuan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia menyebut, prosedur pengajuan bantuan meliputi pengisian formulir daring, pengajuan proposal, serta kelengkapan dokumen seperti KTP atau KIA, Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan disabilitas dari fasilitas kesehatan, hingga foto penerima manfaat. Berkas tersebut kemudian diverifikasi melalui Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebelum bantuan didistribusikan.

Joko menyebut, penyaluran bantuan telah menjangkau sebagian besar wilayah.

“Penyaluran sudah hampir semua, kurangnya didistribusikan ada 21, Tlogowungu ada 4, Gunungwungkal ada 3, Pati Kota ada 7, Juwana ada 4. Akan diberikan nunggu usulan berikutnya,” ungkapnya.

Sisa bantuan kursi roda dijadwalkan akan disalurkan dalam waktu dekat melalui kegiatan penyerahan resmi di Pendapa Kantor Bupati Pati.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Bakal Terima SK di 2026, Ini Bocoran Gaji PPPK Paruh Waktu Jepara

Penulis

Umi Nurfaizah

-

20/11/2025

0

WhatsApp Image 2025-11-20 at 14.01.37 — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Ary Bachtiar. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara pada tahun 2025 mengusulkan 1.820 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Mereka diperkirakan akan menerima SK Pelantikan pada 1 Januari 2026 mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Ary Bachtiar mengatakan saat ini pengusulan PPPK Paruh Waktu masih memasuki tahap pemberkasan untuk penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP).

“NIP nanti akan disampaikan awal tahun per 1 Januari 2026,” kata Ary saat ditemui Betanews.id, Kamis (20/11/2025).

Kemudian saat disinggung soal besaran gaji yang akan diterima oleh Tenaga PPPK Paruh Waktu, Ary menjelaskan bahwa mereka akan menerima gaji sesuai dengan besaran gaji yang diterima saat ini ditambah sedikit kenaikan dari Pemkab Jepara.

Kenaikan tersebut menurut Ary sudah ada patokan atau range kenaikan gaji. Namun, ia tidak menyebutkan secara detail berapa besar kenaikan gaji yang akan diterima.

“Contoh, ada guru di Disdikpora yang gajinya Rp250 ribu, kita naikkan jadi Rp500 ribu. Yang selama ini mendapat gaji Rp700 ribu, kita naikkan jadi Rp1 juta. Rangenya seperti itu, ada patokannya,” jelas Ary.

Sehingga Ary memastikan, bahwa gaji PPPK Paruh Waktu yang nantinya akan dilantik pada Januari 2026 mendatang tidak bisa sesuai dengan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jepara.

Adapun total anggaran yang sudah disiapkan Pemkab Jepara untuk membayar gaji PPPK Paruh Waktu yaitu Rp10 miliar selama satu tahun. Anggaran itu sudah dialokasikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara 2026.

“Untuk gaji tidak bisa full sesuai UMR yang saat ini. Karena ada keterbatasan fiskal daerah. Jika sesuai UMR butuh anggaran sekitar Rp25 miliar,” ungkap Ary.

Ary melanjutkan informasi terkait skema gaji yang akan diterima oleh Tenaga PPPK Paruh Waktu sudah tersampaikan kepada seluruh peserta.

“Kalau tersampaikan akan dapat berapa belum, tapi pada prinsipnya PPPK Paruh Waktu akan mendapat gaji sesuai yang diterima saat ini, itu yang ter informasikan,” kata Ary.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Pastikan Laik Jalan, Sejumlah Bus Jadi Sasaran Ramp Check di Terminal Kembangjoyo Pati

Penulis

Kholistiono

-

20/11/2025

0

IMG-20251120-WA0003 — Satuan Lalu Lintas Polresta Pati menggelar ramp check terhadap angkutan umum di Terminal Kembang Joyo. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Satuan Lalu Lintas Polresta Pati menggelar ramp check terhadap angkutan umum di Terminal Kembang Joyo. Hal ini sebagai bagian dari Operasi Zebra Candi 2025. Pemeriksaan menyasar kelayakan administrasi dan teknis kendaraan bus.

Puluhan personel dari Satlantas, Intelijen, Binluh, Banops, Humas, Dishub Kabupaten Pati, hingga Jasa Raharja terlibat dalam kegiatan tersebut. Sebanyak 9 unit bus menjalani pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari kelengkapan dokumen hingga kondisi fisik kendaraan.

Kasat Lantas Polresta Pati, Kompol Riki Fahmi Mubarok mengatakan, ramp check menjadi upaya penting untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas.

“Kami pastikan seluruh bus yang beroperasi harus memenuhi syarat administrasi maupun teknis sebagai standar keselamatan,” ujar Kompol Riki, Kamis (20/11/2025).

Pemeriksaan administrasi meliputi buku uji, kartu pengawasan izin operasional, SIM, hingga STNK. Menurut Kompol Riki, kelengkapan dokumen kerap menjadi indikator awal apakah kendaraan dikelola secara profesional.

“Kalau dokumennya saja tidak lengkap, biasanya ada hal lain yang perlu didalami,” imbuhnya.

Selain administrasi, petugas juga meneliti aspek teknis utama seperti sistem penerangan, pengereman, kondisi kaca depan, ban, dan sabuk keselamatan.

“Ini elemen vital. Banyak kecelakaan terjadi karena fungsi dasar kendaraan tidak bekerja optimal,” kata Kompol Riki.

Teknis penunjang, mulai dari speedometer, spion, wiper, klakson, kursi penumpang, hingga perlengkapan tanggap darurat, juga diperiksa demi memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang.

Kompol Riki menambahkan, ramp check dilaksanakan melalui kolaborasi lintas instansi dan akan terus digencarkan selama Operasi Zebra Candi 2025.

“Koordinasi lintas instansi sangat penting agar pengawasan keselamatan berjalan maksimal,” ucapnya.

Ia menegaskan, bahwa ramp check bukan kegiatan seremonial, melainkan langkah konkret untuk mencegah kecelakaan yang dipicu kendaraan tidak laik jalan.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -