BETANEWS.ID, KUDUS – Sebagai wujud dukungan program swasembada gula nasional hingga 2027, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus berkomitmen melakukan langkah penguatan produksi dan peningkatan kualitas tanam. Untuk itu Pemkab Kudus melakukan bongkar ratoon seluas 247 hektare dan perluasan areal tanam tebu hingga 21 hektare.

Jumlah itu tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Kudus. Di antaranya meliputi Kecamatan Gebog, Jekulo, Bae, Dawe, Kaliwungu, Jati, dan Mejobo. Seperti yang dilakukan pada penanaman bersama di area persawahan Gapoktan Bangunharjo, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kamis (27/11/2025).

Baca Juga: Ratusan Pedagang Sayur Pasar Bitingan Bakal Direlokasi ke Pasar Saerah Kudus, Begini Alasannya

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung dalam mengejar target swasembada gula hingga 2027 yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dilakukan melalui peningkatan produktivitas tebu dengan memperkuat area tanam, memperkuat riset, dan pendampingan kepada petani. 

“Kami optimis produksi tebu di Kudus akan terus meningkat. Ke depan kita akan berkolaborasi dengan akademisi, agar produktivitas yang saat ini mencapai sekitar 70 ton per hektare dapat meningkat untuk memperkuat kontribusi daerah dalam mendukung swasembada gula 2027,” katanya.

Ia menyampaikan terimakasihnya kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI yang telah menyerahkan bantuan tanam dan olah tanam, utamanya petani di Kabupaten Kudus. Sam’ani berharap, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa terjalin dengan baik, agar swasembada, baik pangan maupun tebu bisa terealisasi dengan baik. 

“Sehingga nanti para petani juga semakin semangat dan penghasilannya juga cukup, mereka juga bisa sejahtera para petaninya bisa berdaya sehingga swasembada tercapai petaninya juga sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Presiden lewat Kementerian Pertanian telah membantu petani,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekertaris Direktorat Jendral Perkebunan pada Kementrian Pertanian RI, Heru Tri Widarto mengapresiasi dukungan Pemkab Kudus dalam pengembangan tanaman tebu. Menurutnya, pemerintah terus mendorong adanya peningkatan produktivitas tebu dalam penguatan ketahanan pangan nasional.

“Kami meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam memperkuat hilirisasi tebu. Indonesia memiliki peluang besar mencapai swasembada gula, mengingat dulunya Indonesia pada tahun 1993 menjadi eksportir terbesar di dunia,” jelasnya. 

Saat ini, kata dia, konsumsi gula nasional mencapai 2,9 juta ton pertahun. Sedangkan pihaknya memprediksi produksi gula di tahun ini bisa mencapai 2,6 juta ton, artinya masih ada kekurangan sekitar 300 ribu ton.

“Sehingga kekurangan itu akan kami kejar di tahun 2026 dan 2027, insyaallah bisa tercapai. Karena Jateng dan DIY luasannya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pabrik gula (PG),” ujarnya.

Baca Juga: Enam Jabatan Kepala Dinas Pemkab Kudus Mulai Dilelang, Begini Syarat dan Ketentuannya

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Didik Tri Prasetiyo, menambahkan, bahwa program bongkar ratoon dan perluasan lahan tebu menjadi langkah strategis meningkatkan produktivitas petani. Tahun ini, Kabupaten Kudus melaksanakan bongkar ratoon seluas 247 hektare serta perluasan area tanam 21 hektare yang tersebar di tujuh kecamatan.

“Tahun ini petani menerima dukungan berupa bantuan benih serta fasilitas bongkar lahan untuk meningkatkan produktivitas. Langkah ini diharapkan mampu menambah pendapatan petani sekaligus memperkuat kontribusi Kudus dalam mencapai swasembada gula nasional,” jelasnya. (adv)

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Puluhan pedagang sayur memilih walk out atau meninggalkan lokasi sosialisasi rencana relokasi dari Pasar Bitingan ke Pasar Saerah Kudus, Kamis (27/11/2025). Sosialisasi yang digelar di Pasar Saerah, Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati tersebut tak menemui titik temu terkait tarif retribusi.

Sosialisasi ini mempertemukan tiga pihak, Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, para pedagang sayur Pasar Bitingan dengan pihak Pasar Saerah.

Baca Juga: Ratusan Pedagang Sayur Pasar Bitingan Bakal Direlokasi ke Pasar Saerah Kudus, Begini Alasannya

Perwakilan pedadang sayur, Budi Harianto mengatakan, para pedagang sayur memilih meninggalkan acara sosialisasi karena belum sepakat dengan tarif retribusi yang ditawarkan oleh pihak Pasar Saerah. Menurutnya tarif retribusi kios sebesar Rp50 ribu dan Rp18 ribu untuk los per hari itu sangat memberatkan.

“Tarif yang ditawarkan tersebut terlalu mahal. Karena belum ada kejelasan dari Pihak Pasar Saerah dan Dinas Perdagangan apakah tarif tersebut bisa turun atau tidak, jadi kami memilih meninggalkan acara sosialisasi,” ujar Budi.

Pedagang yang berjulaan sayur di Pasar Bitingan sejak tahun 1991 tersebut menuturkan, bahwa tarif retribusi Pasar Bitingan kalau ditotal hanya Rp20 ribu per hari. Terdiri sewa Rp259 ribu per bulan, asumsi per hari itu Rp9 ribu. Kemudian ada retribusi bea Rp5 ribu per hari, serta parkir Rp5 ribu.

“Tarif tersebut untuk kios. Kalau lapak tentu tarifnya lebih murah lagi. Jika, kemudian kita direlokasi ke Pasar Saerah dengan tarif yang ditawarkan tersebut, tentu kita keberatan,” bebernya.

Selain itu, lanjut Budi, yang menjadi kecemasan para pedagang adalah ketika jadi pindah ke Pasar Saerah adalah tidak ada jaminan bahwa tarif yang disepakati nanti tidak naik di tahun-tahun yang akan datang. Pasalnya, Pasar Saerah ini milik swasta, sehingga keuntungan bakal jadi prioritas utama pengelola.

“Sedangkan kami di Pasar Bitingan, tarif Rp20 ribu per hari itu sejak dulu hingga sekarang. Makanya kami minta kejelasan. Kalau kami mintanya tarif retribusi sama dengan di Pasar Bitingan dan tidak ada kenaikan sampai kapanpun,” tandasnya.

Para pedagang, lanjutnya, juga meminta agar supaya pindah satu harus pindah semua. Sebab, pada sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Perdagangan Kudus yang dipindah hanya pedagang sayur yang berada di luar Pasar Bitingan.

“Pokoknya sepakat pertama itu tarif retribusi. Kedua, pindah satu pindah semua,” tandasnya.

Menanggapi walk outnya para pedagang, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Djati Solechah menganggap hal itu adalah biasa. Ia pun tak mempersoalkannya, karena itu bagian dari demokrasi.

“Tidak apa-apa, itu kan bagian dari demokrasi. Kita tidak bisa memaksakan. Sosialisasi ini kan memang untuk menyerap aspirasi dari para pedagang, agar ada titik temu dengan pihak Pasar Saerah maupun pemerintah daerah,” ujar Djati.

Dia mengatakan, rencana relokasi para pedagang ini menyikapi bakal dibangun dan perluasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Loekmono Hadi di lahan eks Matahari. Sehingga para pedagang sayur malam perlu direlokasi.

“Data kami, total pedagang sayur malam di Pasar Bitingan itu ada 397 orang. Nanti, rencananya semua akan mampu tertampung di Pasar Saerah. Sebab, kapasitas pasar swasta itu ada 545 kios dan lapak,” jelasnya.

Sementara perwakilan Pasar Saerah Kudus yakni, Muhammad Faiz menganggap para pedagang belum mengetahu secara utuh dengan fasilutas retribusi yang ditawarkan. Menurutnya, tarif retribusi sebesar Rp50 ribu untuk kios dan Rp18 ribu untuk los per hari tersebut sudah termasuk listrik, keamanan, dan kebersihan.

Baca Juga: Enam Jabatan Kepala Dinas Pemkab Kudus Mulai Dilelang, Begini Syarat dan Ketentuannya

“Fasilitas tersebut bisa dipakai selama 24 jam. Jadi pedagang bisa berjualan siang dan malam. Tidak seperti di Pasar Bitingan yang hanya berjualan mulai pukul 22:00 – 07:00 WIB,” ujarnya.

Menanggapi permintaan para pedagang yang ingin tarif retribusi Pasar Saerah separuh dari harga yang ditawarkan, Faiz belum bisa berkomentar banyak. Usulan tersebut akan dikomunikasikan dengan pimpinan-pimpinan Pasar Saerah.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus berencana merelokasi ratusan pedagang sayur malam Pasar Bitingan ke Pasar Saerah. Pemindahan ini dilakukan, karena Pasar Bitingan dianggap sudah tak mampu lagi menampung para pedagang yang beraktifitas pada malam hari tersebut.

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan Kudus, Agus Sumarsono, menyampaikan bahwa proses sosialisasi kepada pedagang sudah dilakukan beberapa kali. Disdag juga telah berkoordinasi dengan manajemen Pasar Saerah terkait kesiapan lokasi.

Baca Juga: Uji Publik KIP 2025, Pemkab Kudus Tonjolkan Aplikasi Kudus Sehat sebagai Motor Transparansi Digital

“Kami sudah sosialisasi bersama pedagang sayur di Pasar Bitingan dan berdiskusi dengan manajemen Pasar Saerah. Mereka bersedia menyediakan tempat bagi seluruh pedagang yang direlokasi,” ujar Agus di ruang kerjanya, Rabu (26/11/2025).

kemungkinan bertambah karena masih ada pedagang di sekitar area yang belum terdata.

“Sementara Pasar Saerah telah mengalami perbaikan dan mampu menampung hingga 545 pedagang, sehingga dinilai cukup untuk menampung seluruh kegiatan perdagangan sayur malam,” bebernya.

Agus menjelaskan bahwa Pasar Bitingan saat ini sudah tidak mampu menampung aktivitas pedagang sayur yang semakin membludak. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pedagang yang berjualan dan memenuhi jalan.

“Aktifitas pedagang sayur di Bitingan sudah melebar sampai Jalan Mayor Basuno dan Jalan dr. Loekmono Hadi. Selain mengganggu lalu lintas, ketika hujan pedagang pun terkena hujan karena area terbuka. Di Saerah, mereka bisa berjualan lebih nyaman dan aman,” jelasnya.

Dari hasil sosialisasi, ungkap Agus, para pedagang memberikan respons positif. Mayoritas sepakat untuk pindah asalkan seluruh pedagang dipindah bersama-sama, sehingga tidak terjadi perbedaan lokasi yang merugikan sebagian pihak.

“Pedagang nantinya tidak dikenai biaya sewa tempat di Pasar Saerah. Namun akan ada biaya operasional seperti retribusi, sama seperti pasar-pasar lain,” tuturnya

“Besaran retribusi akan dikelola oleh manajemen Pasar Saerah dan dibicarakan langsung dengan pedagang,” imbuh Agus.

Baca Juga: Lindungi Tenaga Pendidik, Pemkab Kudus Hadirkan Bantuan Hukum Bagi Para Guru

Relokasi direncanakan dimulai pada Desember 2025, sambil menunggu rampungnya sosialisasi dan teknis penataan lokasi. Setelah pemindahan dilakukan, Pemkab Kudus menegaskan bahwa aktivitas jual beli sayur malam di Pasar Bitingan tidak akan diperbolehkan lagi.

“Jika sudah pindah, seluruh pedagang wajib menempati Pasar Saerah. Tidak boleh kembali berjualan di pelataran Bitingan maupun area sekitarnya,” tegas Agus.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mulai membuka pendaftaran seleksi terbuka (selter) atau lelang untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Selasa (5/11/2025). Total akan ada enam jabatan kepala dinas yang dilelang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Kudus, Tulus Tri Yatmika mengatakan, pendafataran selter JPTP dimulai tanggal 25 November hingga 9 Desember 2025. Adapun Selter tersebut bisa diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga: Dikira Batu, Gading Gajah Purba Berumur 1,5 Juta Tahun Ditemukan di Bukit Patiayam 

“Selter ini memang tidak dibuka untuk PNS seluruh Indonesia. Bukan kita mengabaikan hak, tetapi memenuhi minimalnya, yakni dalam satu wilayah provinsi. Jadi tidak ada ketentuan yang dilanggar,” ujar Tulus di ruang kerjanya, Rabu (26/11/2025).

Adapun jabatan kepala dinas yang akan dilelang yakni, Asisten Administrasi Umum Setda Kudus, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataam Ruang (PUPR), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Kemudian ada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Tulus menuturkan, persyaratan lain PNS yang melamar jadi kepala dinas yakni, sedang atau pernah menduduki eselon lll.b sekurang-kurangnya dua tahun atau lll.b sekurang-kurangnya tiga tahun atau jabatan fungsional jenjang madya paling singkat dua tahun.

“Pangkat serendah-rendahnya Vl/a. Pendidikan sekurang-kurangnya S1 atau D4,” terangnya.

Pelamar, lanjutnya, harus memiliki pengalaman dalam bidang tugas yang akan dilamar sekurang-kurangnya kumulatif 5 tahun. Tidak sedang dalam hukuman disiplin atau menjalani pidana dan sejenisnya.

“Penilaian prestasi kerjanya sekurang-kurangnya bernilai baik di dua tahun terakhir atau pada 2023 dan 2024. Berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada nanti saat tanggal 1 Februari 2026,” jelasnya.

Untuk PNS Kabupaten Kudus yang mengikuti Selter JPTP, kata dia, harus mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Daerah (Sekda). Namun, untuk pelamar dari daerah lain, rekomendasti harus dari bupati, wali kota atau gubernur jika PNS pemerintah provinsi.

“Pelamar dalam keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Memiliki NPWP dan sudah melaporkan pajak tahunannya, karena itu wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN),” jelasnya.

Baca Juga: Modernisasi Layanan Kesehatan, RS ‘Aisyiyah Hadirkan Teknologi Bedah Katarak Phaco

Khusus untuk jabatan Kepala Satpol PP, tuturnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP, diutamakan yang memiliki sertifikat Penyidik Pegawa Negeri Sipil (PPNS). Pasalnya, jika tak mengantongi sertifikat tersebut, pemenang bakal tertunda pelatikannya.

“Ketika mendaftar sertifikat tersebut memang tak diwajibkan. Tetapi saat menang, belum dilantik kalau tak mengantongi sertifikat PPNS. Jadi pelantikannya ditunda,” sebutnya. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, SEMARANG — Pemerintah Kabupaten Kudus menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan informasi publik yang semakin transparan dan mudah diakses masyarakat. Hal itu disampaikan dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Selasa (25/11/2025).

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, yang hadir langsung dalam uji publik tersebut, memaparkan berbagai capaian dan penguatan kebijakan yang telah dilakukan Pemkab Kudus. Mulai dari regulasi keterbukaan informasi, penguatan peran PPID, digitalisasi layanan publik, hingga strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Baca Juga: Modernisasi Layanan Kesehatan, RS ‘Aisyiyah Hadirkan Teknologi Bedah Katarak Phaco

Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah pemanfaatan aplikasi Kudus Sehat. Aplikasi tersebut tidak hanya menghadirkan layanan digital, tetapi juga membuka akses informasi secara real time, seperti penayangan CCTV dapur program makanan bergizi gratis, pantauan kondisi lalu lintas, hingga monitoring proses perizinan.

“Teknologi kami gunakan bukan sekadar mempercepat layanan, tetapi memperluas transparansi. Masyarakat harus dapat melihat dan mengawasi proses pelayanan publik secara langsung,” ujar Bupati Sam’ani.

Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan pilar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan akuntabel. Sam’ani juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan masukan agar pelayanan publik di Kabupaten Kudus semakin baik.

Hadir sebagai panelis antara lain Prof. Lita Tyesta Addy Listya Wardhani selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indra Ashoka Mahendrayana selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Hasan selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasyim. 

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu panelis, Indra Ashoka Mahendrayana, memberikan catatan konstruktif untuk Pemkab Kudus.

“Monitoring dan evaluasi PPID Pelaksana perlu dilakukan secara rutin untuk menjaga kualitas layanan informasi. Ini penting agar standar pelayanan tetap terjaga,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kominfo Kudus Satria Agus Himawan menyampaikan optimisme terhadap hasil penilaian tahun ini. Serta berharap Kabupaten Kudus dapat meraih predikat Informatif di 2025. 

Baca Juga: Pemkab Kudus Muluskan 31 Ruas Jalan Gunakan Dana Cukai

“Penguatan tata kelola informasi dan digitalisasi layanan terus kami lakukan agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi pemerintahan,” ungkapnya.

Melalui uji publik ini, Pemkab Kudus menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang terbuka, adaptif, dan partisipatif. Dengan integrasi data, regulasi yang kuat, dan inovasi digital, Kudus menargetkan layanan informasi publik yang lebih cepat, akurat, serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memberikan hadiah istimewa pada peringatan Hari Guru Nasional 2025 dengan menghadirkan Tim Advokasi Pendidikan, sebuah unit khusus yang bertugas memberikan pendampingan hukum bagi para tenaga pendidik. Tim ini resmi beroperasi setelah Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menetapkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.10/323/2025 pada 21 November 2025.

Bupati Sam’ani menyebut pembentukan tim tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan yang lebih aman dan profesional.

Baca Juga: Dikira Batu, Gading Gajah Purba Berumur 1,5 Juta Tahun Ditemukan di Bukit Patiayam 

“Tim Advokasi harus bergerak cepat setiap kali ada persoalan di lingkungan sekolah. Jangan menunggu menjadi besar. Turun ke lapangan, cek fakta, dan berikan dukungan yang dibutuhkan,” ujar Bupati Sam’ani.

Dalam regulasi tersebut, Bupati Kudus memberikan mandat penting kepada tim. Antara lain, memberikan pendampingan hukum kepada guru dan sekolah yang menghadapi persoalan. Menjadi mediator dalam konflik yang melibatkan sekolah, orang tua, maupun masyarakat.

“Serta menggelar edukasi terkait regulasi, sehingga seluruh pihak memahami hak, kewajiban, dan batasan yang berlaku,” bebernya.

Selain itu, tim juga diarahkan untuk melakukan langkah pencegahan. Mereka akan menjalin koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, hingga perangkat daerah agar setiap permasalahan pendidikan dapat diselesaikan secara bijak dan proporsional.

“Kami ingin memastikan para guru tidak bekerja dalam tekanan. Mereka harus merasa aman dalam mengambil keputusan. Dengan adanya tim ini, saya berharap guru bisa fokus penuh pada tugas mendidik,” lanjut Bupati.

Perlindungan terhadap guru juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, saat berkunjung ke Kudus pekan lalu, menyampaikan bahwa kementerian telah menandatangani MoU dengan Polri untuk mencegah kriminalisasi guru serta mendorong penyelesaian kasus melalui pendekatan edukatif.

Ketua PGRI Kabupaten Kudus, Ahadi Setiawan, menuturkan bahwa organisasinya menaungi lebih dari 5 ribu guru dari berbagai jenjang pendidikan. Ia mengingatkan pentingnya pendekatan pembelajaran berbasis kasih sayang.

“Kami selalu mengajak para guru agar mengajar dengan cinta. Perlakukan anak-anak seperti keluarga sendiri karena mereka datang dari latar belakang yang berbeda,” ujarnya.

Baca Juga: Modernisasi Layanan Kesehatan, RS ‘Aisyiyah Hadirkan Teknologi Bedah Katarak Phaco

Ahadi menyambut positif hadirnya Tim Advokasi Pendidikan yang dinilai memberi perlindungan nyata bagi tenaga pendidik.

“Bupati memberikan payung hukum yang jelas. Ada tim advokasi yang siap membantu guru ketika muncul gesekan dengan orang tua. Dengan ini, guru bisa menjalankan tugas tanpa rasa takut karena mereka tahu ada yang melindungi,” katanya. (adv)

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Fosil gading gajah purba kembali ditemukan di Bukit Patiayam oleh seorang petani di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Fosil yang diperkirakan berumur 700 ribu hingga 1,5 juta tahun itu memiliki panjang 1,5 meter dengan diameter 6-7 centimeter. 

Koordinator Museum Situs Purbakala Patiayam, Jamin mengatakan, fosil berhasil diamankan ke museum pada 24 November 2025. Ekskavasi pengangkatan temuan fosil baru itu dibantu oleh tim CPAS yang kebetulan sedang melakukan ekskavasi temuan gajah purba Elephas di situs Ngasinan. 

Baca Juga: Pemkab Kudus Muluskan 31 Ruas Jalan Gunakan Dana Cukai

“Temuan sebenarnya sudah dua bulan lalu, yakni sekitar Agustus. Kita menunggu proses dan kebetulan tim CPAS ke sini, kita minta bantuan untuk diikutkan sekaligus,” bebernya saat ditemui di ruang laboratorium museum, Rabu (26/11/2025). 

Untuk saat ini, kata dia, fosil akan dilakukan konservasi atau perawatan berkala sebelum dipamerkan dalam display museum. Ia mengatakan, fosil gading gajah purba yang diketahui berspesies stegodon trigonochepalus itu ditemukan oleh warga Desa Terban bernama Naki (49) di lahannya. 

“Temuan gading ditemukan Pak Naki, kebetulan pada masa tanam jagung kemarin tidak sengaja menemukan fosil. Awalnya dikira batu, lalu beliau lapor ke kami untuk kita tindaklanjuti dan kita cek ternyata gading, kemudian kita lapor ke pimpinan,” jelasnya. 

Lokasi temuan gading stegodon trigonochepalus itu berada di sebelah Utara situs Ngasinan yang merupakan ditemukannya gajah Elephas. Jaraknya kurang lebih dari temuan pada 2024 itu sekitar 200 meter. 

Baca Juga: Modernisasi Layanan Kesehatan, RS ‘Aisyiyah Hadirkan Teknologi Bedah Katarak Phaco

“Untuk umur gading ini semasa pada zaman plestosen atau sekitar 700.000 tahun hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Jadi lebih tua dari gajah jenis Elephas yang usianya diperkirakan antara 300.000-700.000 tahun lalu,” ujarnya.

Ia menambahkan, adanya temuan itu menambah koleksi fosil yang ada di sana. Terlebih hal itu bisa menjadi aset tambahan yang bakal didisplay sebagai informasi tentang ilmu prasejarah yang pernah ada sebelumnya. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -