BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU) RI rencananya akan mulai melaksanakan pembangunan fisik gedung Sekolah Rakyat (SR) pada tahun ini.
Di Kabupaten Jepara, lokasi pembangunan gedung itu berada tepat di depan Bumi Perkemahan Pakis Adhi, Desa Suwawal Timur, Kecamatan Pakis Aji. Luas lahan yang sudah disiapkan yaitu 10,2 hektare.
Baca Juga: Diduga Dikriminalisasi Karena Tolak Tambang Sumberrejo, Warga Jepara Ngadu ke Komnas HAM
Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono memberikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara yang sudah menyiapkan lahan sesuai luas yang disyaratkan untuk bangunan SR.
“Di Pulau Jawa menyediakan lahan sampai 10 hektare itu tidak gampang. Dan ternyata Kabupaten Jepara itu bisa. Sehingga kita memberikan penghormatan kepada Pak Bupati dan jajarannya yang sudah menyiapkan lahan,” kata Agus Jabo saat meninjau calon lokasi SR di Buper Pakis Adhi Jepara, Selasa (24/11/2025).
Dengan dimulainya pembangunan fisik gedung SR pada tahun ini, Agus menyampaikan pada pelaksanaan tahun ajaran baru berikutnya, SR di Jepara diharapkan bisa mulai beroperasi.
Nantinya, bangunan SR yang baru akan dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Mulai dari ruang kelas, asrama, dapur, ruang makan, laboratorium, perpustakaan, tempat olahraga, aula serbaguna, hingga tempat ibadah dari masing-masing agama.
“InsyaAllah tahun ini sudah mulai dibangun sehingga tahun ajaran baru 2026 sudah bisa membuka murid baru, dan siswa rintisan juga akan pindah ke sini (SR di Buper Pakis Adhi),” ujar Agus.
Agus menyebutkan secara nasional, setiap daerah ditarget minimal memiliki satu SR dengan kapasitas 1 ribu siswa. Namun di Jepara, jumlah siswa yang mampu ditampung mencapai 1.200 siswa. Terdiri dari 600 siswa SD (4 rombel × 6 kelas), 300 siswa SMP dan 300 siswa SMA.
“Untuk jenjang SMA ini nanti juga dilengkapi pendidikan vokasi yang dirancang sesuai kebutuhan dunia kerja,” sebutnya.
Hal itu menurutnya untuk memfasilitasi siswa yang belum ingin masuk ke Perguruan Tinggi, tetapi ingin langsung bekerja setelah lulus agar bisa membantu perekonomian keluarga.
“Kami siapkan semuanya agar setelah lulus mereka tidak jatuh miskin,” tambahnya.
Kementerian Sosial, menurut Agus juga telah melakukan penjajakan kerja sama dengan kementerian lain, BUMN, serta sektor swasta untuk memastikan lulusan SR bisa melanjutkan pendidikan atau bekerja setelah lulus.
“Kami juga siapkan hilirisasinya. Anak-anak bisa kuliah atau bekerja di BUMN dan swasta. Jepara sudah siap ke arah itu,” jelas Agus.
Baca Juga: Berat di APBD, Pemkab Jepara Usul Gaji PPPK Paruh Waktu Ditanggung Pusat
Kemudian terkait detail pendanaan pembangunan sekolah, hal itu menurut Agus menjadi kewenangan Kemen PU RI. Besaran anggaran juga tergantung luas lahan yang disetujui.
“Kemensos hanya merekomendasikan lahan yang diusulkan pemkab atau pemkot. Untuk anggaran, itu otoritas PUPR,” pungkasnya.
Editor: Haikal Rosyada
