BETANEWS.ID, PATI – Alun-alun Tayu direncankaan bakal dilakukan revitalisasi tahun depan. Hal ini karena ruang publik tersebut kondisinya sudah mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan renovasi.
Bupati Pati, Sudewo mengatakan, rencana revitalisasi ini, agar Alun-alun Tayu lebih indah dan nyaman. Pihaknya juga berencana melebarkan jalan di sekeliling tempat tersebut.
“Renovasi di Alun-alun Tayu itu jalan sekelilingnya sempit akan kami lebarkan. Keramik sekelilingnya akan kami ganti penerangan lampu dan tulisan nama Alun-alun Tayu juga kami buat,” ujarnya.
Sudewo menjelaskan, untuk revitalisasi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati direncanakan bakal mengucurkan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.
Anggaran revitalisasi Alun-alun Tayu sudah masuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati. Sehingga masih menunggu penetapan Raperda APBD Kabupaten Pati.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Arief Wahyudi menyampaikan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait wacana perbaikan Alun-alun Tayu tersebut. Mengingat ini baru rencana tahun depan.
“Itu juga baru direncanakan untuk anggaran tahun depan dan belum tau apa saja yang mau direnovasi,” pungkasnya.
Kawasan pegunungan Muria, Kudus. Foto: Erman Heri Rustaman
BETANEWS.ID, KUDUS – Upaya pelestarian kawasan Gunung Muria terus mendapat perhatian serius. Kawasan hutan yang membentang di tiga kabupaten, yakni Kudus, Jepara, dan Pati, kini tengah dipersiapkan naik status dari hutan lindung menjadi taman hutan raya (tahura).
Perubahan status ini bukan hanya soal label baru, tetapi juga strategi besar untuk memastikan kelestarian ekosistem Muria tetap terjaga dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Di Kabupaten Kudus, enam desa ditetapkan masuk dalam kawasan tahura, yakni Rahtawu, Colo, Japan, Ternadi, Soco, dan Kajar. Keenam wilayah tersebut selama ini menjadi kantong keanekaragaman hayati sekaligus ruang hidup bagi satwa liar.
Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA DLHK Provinsi Jawa Tengah, Soegiharto mengungkapkan, perubahan status dilakukan berdasarkan kajian ekologi yang menunjukkan kuatnya fungsi kawasan tersebut. Terbukti, adanya hewan yang masih hidup di kawasan tersebut.
“Indikasinya ada 16 macan tutul sebagai rantai puncak. Ini menandakan ekosistem di sana masih sangat baik,” jelasnya.
Colo menjadi perhatian khusus karena telah memiliki hutan kemasyarakatan yang berjalan aktif. Keberadaan tahura nantinya justru diharapkan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kawasan.
Gunung Muria dikenal memiliki fungsi ekologis vital, meliputi penjaga titik-titik air, resapan alami, penahan bencana hidrometeorologi, hingga ruang hidup bagi beragam spesies flora dan fauna. Selain itu, kawasan ini juga menyimpan banyak jejak budaya yang tak terpisahkan dari sejarah lokal.
Pengusulan peningkatan status diajukan Pemkab ke Gubernur Jawa Tengah, kemudian diteruskan ke Kementerian Kehutanan. Dari berbagai opsi konservasi, taman hutan raya dipilih sebagai status paling moderat dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam rencana pengelolaannya, kawasan hutan Muria akan dibagi menjadi beberapa blok. Di antaranya blok koleksi: untuk pelestarian spesies tumbuhan dan satwa, blok lindung: area dengan fungsi konservasi ketat, blok religi: untuk area yang memiliki nilai spiritual, blok pemanfaatan: untuk riset, edukasi, dan aktivitas wisata terbatas, serta blok tradisional: ruang bagi masyarakat lokal, termasuk untuk kebun kopi dan aktivitas tradisional lainnya.
Blok tradisional menjadi bukti bahwa masyarakat tetap dilibatkan sebagai bagian dari ekosistem, bukan disingkirkan. “Masyarakat sudah lama mengakses kawasan itu sebagai kebun kopi. Dengan tahura, akses tersebut tetap ada, tetapi dikelola lebih lestari,” jelasnya.
Ia menyebut, peningkatan status dapat memperkokoh tiga pilar konservasi gunung Muria. Pertama, sebagai sistem penyangga kehidupan terutama tata kelola air, kedua sebagai pengawetan tumbuhan dan satwa liar, ketiga sebagai pemanfaatan lestari yang kolaboratif melibatkan pemerintah dan masyarakat.
“Melalui tahura, Gunung Muria diharapkan menjadi model pelestarian alam yang tidak hanya menjaga ekologi, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan membuka ruang edukasi lingkungan bagi generasi mendatang,” tuturnya.
Pedagang Pasar Bitingan Kudus sedang menunggu pembeli. Foto: Rabu Sipan
BETANEWS.ID, KUDUS – Retribusi pasar daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus pada tahun 2025 diperkirakan tak mampu mencapai target.
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan Kudus, Agus Sumarsono, menyampaikan, bahwa retribusi pasar pada tahun ini ditarget sebesar Rp15 miliar. Hingga Oktober realisasi capaiannya sebesar Rp8,5 miliar.
“Capaian tersebut setara 52,6 persen. Melihat capaian dan waktu yang tersisa masih dua bulan, sepertinya memang retribusi pasar tidak bisa mencapai target hingga akhir tahun 2025,” ujar Agus di ruang kerjanya belum lama ini.
Dia menuturkan, ada beberapa penyebab tak tercapainya target retribusi pasar. Di antaranya retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) masih masuk sebagai target capaian.
“Padahal mulai tahun ini (2025) retribusi PKD resmi dihapus. Serta terdapat tunggakan hutang pedagang yang nilainya cukup besar yakni mencapai Rp5,4 miliar,” bebernya.
Selain itu, kata Agus, faktor lainnya adalah kondisi perekonomian di pasar beberapa tahun terakhir yang sepi pengunjung. Sehingga banyak los dan kios yang tutup.
“Persoalannya kios dan los yang tutup itu tidak sehari atau dua hari, tetapi berbulan-bulan bahkan tahunan. Tentunya itu berpengaruh pada capaian realisasi retrubusi,” jelasnya.
Agus kemudian merinci capaian realiasai retribusi pasar milik Pemkab Kudus hingga akhir Oktober 2025. Di antaranya yang cukup besar yakni Pasar Kliwon realisasinya tercapai Rp3,8 miliar. Pasar Bitingan tercapai kurang lebih Rp1,21 miliar.
Kemudian Pasar Jember realisasinya kurang lebih sebesar Rp437,3 juta. Taman Bojana tercapai Rp238,5 juta. Pasar Baru tercapai Rp 652,8 juta. Pasar Brayung tercapai Rp99,4 juta. Pasar Piji tercapai Rp185,1 juta. Pasar Jekulo tercapai Rp285 juta, serta masih ada beberapa pasar lainnya.
“Total ada 25 pasar tradisional milik Pemkab Kudus. Retribusi pasar meliputi restribusi los dan kios, serta retribusi sampah,” imbuhnya.
Meski tak akan mampu mencapai target, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar retribusi pasar ini bisa optimal. Setidaknya bisa mencapai realisasi 70 persen dari target.
Konferensi pers usai pertandingan PSBS vs Persijap. Foto: Ist
BETANEWS.ID, JEPARA – Persijap Jepara lagi-lagi harus menerima kekalahan saat berhasil ditaklukkan oleh tuan rumah di kandang PSBS Biak pada laga pertandingan pekan-14 BRI Super League Musim 2025-2026 di Stadion Internasional Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta, Kamis, (27/11/2025) malam.
Kekalahan itu menambah daftar panjang keterupukam tim Laskar Kalinyamat setelah sebelumnya kalah selama tujuh kali berturut-turut.
Persijap hingga kini juga masih mendukuki klasemen bawah di posisi ke-16 dengan perolehan skor baru 8 poin.
Di babak pertama, pertandingan antara PSBS Biak melawan Persijap berjalan cukup sengit. Baru di menit awal pertandingan, gol pertahanan Persijap sudah berhasil dibobol oleh Ruyeri Blanco pada menit ke-7 dengan memanfaatkan kelengahan lini belakang.
Gol cepat itu membuat tim Laskar Kalinyamat memanas. Namun kedudukan bisa berjalan imbang saat Carlos Franca berhasil menyamakan posisi di menit ke-37. Dan menutup pertandingan di babak pertama dengan skor 1-1.
Memiliki kedudukan skor yang sama, permainan di babak kedua kembali memanas. Peluit wasit di menit ke-53 berhasil dimanfaatkan oleh Luquinhas untuk membobol pertahanan Persijap melalui tendangan pinalti. Sehingga skor menjadi 2-1.
Tidak berhenti disitu, di menit ke-60, Heri Susanto kembali mencatatkan gol untuk PSBS Biak lewat sepakan jarak dekat yang tidak mampu dihalau kiper Persijap.
Jauh tertinggal dengan skor 3-1, tim Persijap Jepara akhirnya bisa mengejar ketertinggalan lewatlewat eksekusi bola dari Diogo Brito sehingga kedudukan menjadi 3-2.
Meskipun pada menit ke-72, pemain andalan Persijap Carlos Franca harus menerima kartu merah yang membuat Persijap Jepara hanya bermain dengan 10 pemain.
Pelatih Persijap Jepara, Danang Suryadi, memberikan apresiasi penuh kepada para pemainnya meski hasil tidak berpihak.
“Semua pemain sudah berusaha cukup keras, apalagi ketika kami ketertinggalan dan bermain dengan 10 orang. Mereka berjuang sampai menit akhir,” ujarnya dalam konferensi pers usai pertandingan.
Danang menambahkan bahwa insiden kartu merah membuat fokus tim sempat goyah.
“Tadi waktu babak pertama kami bisa bangkit menyamakan kedudukan, tapi ada insiden lagi yang membuat pemain panik. Setelah kebobolan dan kehilangan satu pemain, jelas makin sulit,” katanya.
Meski begitu, ia menilai motivasi tim justru meningkat.
“Ini pertandingan sangat penting setelah tujuh kali kalah. Formasi kami ubah sedikit, dan saya lihat semangat pemain lebih tinggi dari sebelumnya,” ujarnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara tahun 2026 pada sidang paripurna yang digelar pada Kamis, (27/11/2025). Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID, JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara tahun 2026 pada sidang paripurna yang digelar pada Kamis (27/11/2025).
Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna menjelaskan dari hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), struktur APBD Jepara tahun 2026 yaitu pendapatan sebesar Rp2,361 triliun dan belanja sebesar Rp2,520 triliun.
Jumlah tersebut mengalami penurunan, dari yang sebelumnya untuk pendapatan diproyeksikan sebesar Rp2,539 triliun dan belanja sebesar Rp2.736 triliun.
“Struktur APBD ada koreksi yang signifikan dari rencana yang disampaikan pada penyampaian Ranperda APBD, yang paling signifikan pada menurunnya Dana TKD (Transfer ke Daerah),” kata Agus saat ditemui usai sidang paripurna di Kantor DPRD Jepara.
Dari struktur tersebut, APBD Jepara 2026 mengalami defisit sekitar Rp159 miliar. Defisit itu akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp180 miliar dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp21,5 miliar.
Dari sisi belanja, Agus menyebutkan pengurangan anggaran daerah rata-rata terjadi pada belanja teknokratis di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipotong sekitar 40 persen.
“Sementara dari sisi penerimaan pendapatan, selain pengurangan TKD, ada pengurangan dana desa dan dana bagi hasil,” jelasnya.
Untuk itu, Agus menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara bisa mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satunya dengan segera melakukan review terhadap Peraturan Daerah (Perda) Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah.
“Penyesuaian itu, salah satunya dari informasi yang disampaikan pihak RSUD ada beberapa tarif layanan yang membutuhkan penyesuaian pelayanan tarif atas dasar rekomendasi dari Kemenkes,” jelas Agus.
Agus melanjutkan penyesuaian itu juga perlu dilakukan pada besaran tarif parkir di Kabupaten Jepara.
“Kita sudah melakukan perbandingan dengan kota lain, (tarif parkir) di Jepara ini paling rendah, sehingga akan kita sesuaikan di tahun 2026,” pungkasnya.
Penanaman bersama di area persawahan Gapoktan Bangunharjo, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kamis (27/11/2025). Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Mendapatkan bantuan bongkar ratoon, petani tebu di wilayah Kabupaten Kudus semakin semangat. Penyerahan bantuan berupa benih 60.000 mata tunas per hektar, bantuan biaya bongkar ratoon, pengolahan, dan penanaman 40 hari orang kerja (HOK) per hektar itu diberikan langsung Kementerian Pertanian RI dalam rangka kegiatan Tanam Bersama dan Bongkar Ratoon, di lahan Karsono, Ketua Gapoktan Bangun Harjo, Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kamis (27/11/2025).
Menurut Karsono, adanya bantuan itu sangat meringankan beban para petani, khususnya petani tebu. Sebab biaya bongkar ratoon membutuhkan biaya yang cukup mahal, yakni sekitar Rp34 juta per hektar.
“Alhamdulillah saya senang dapat bantuan, karena ini sangat membantu petani, terutama untuk kebutuhan bibit. Tenaga kerja juga dibantu sedikit. Memang biayanya besar, tapi bantuan seperti ini sangat meringankan,” ungkapnya.
Dirinya memiliki lahan dua hektar, yang saat ini telah ditanami tebu. Di mana satu hektare sebelumnya ditanami ketela dan saat ini dialihkan ditanami tebu. Ia mengaku, terakhir kali melakukan bongkar ratoon pada empat tahun yang lalu.
“Harapannya dengan bongkar ratoon ini bisa meningkatkan produktivitas tebu. Karena kalau tidak ada peremajaan, hasil semakin menurun,” bebernya.
Dalam kondisi normal, kata dia, produktivitas tebu di lahannya mampu menghasilkan 60–70 ton per hektare. Tentunya setelah dilakukan bongkar ratoon, produktivitas tebu bisa meningkat menjadi 80-90 ton per hektar.
“Mudah-mudahan hasilnya meningkat, pendapatan lebih banyak. Selain itu petani juga butuh diperhatikan seperti saat ini, agar semakin sejahtera,” ujarnya.
Selama ini, hasil tebu dari lahan Karsono dikirim ke PG Rendeng dan PG Trangkil dengan harga jual terakhir sekitar Rp75 ribu per kuintal. Dengan meningkatnya produktivitas tebu di lahannya sehingga bisa mengembalikan modal hingga meraup keuntungan.
“Untuk satu hektare tebu dibutuhkan biaya sekitar Rp34 juta, mulai dari pembelian bibit, tenaga kerja, hingga pupuk. Proses budidaya tebu hingga panen memakan waktu 10–11 bulan,” jelasnya.
Untuk ketersediaan pupuk, Karsono mengaku lancar dan bahkan ada penurunan harga hingga 20 persen dari sebelumnya. Dia berharap, kondisi tersebut bisa bertahan agar petani semakin terbantu dan hasil produksi meningkat.
“Pupuk bagus dan lebih murah, membantu petani. Ada penurunan harga sekitar 20 persen dari sebelumnya Rp2.500 per kilogram,” jelasnya.
Sementara itu, Sekertaris Direktorat Jendral Perkebunan pada Kementrian Pertanian RI, Heru Tri Widarto menjelaskan, bahwa bantuan diberikan sebagai upaya untuk tujuan swasembada gula. Menurutnya, pemerintah terus mendorong adanya peningkatan produktivitas tebu dalam penguatan ketahanan pangan nasional.
“Kami meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam memperkuat hilirisasi tebu. Indonesia memiliki peluang besar mencapai swasembada gula, mengingat dulunya Indonesia pada tahun 1993 menjadi eksportir terbesar di dunia,” jelasnya.
Sebagai informasi, Gapoktan di tujuh kecamatan yakni Jekulo, Gebog, Jati, Kaliwungu, Dawe, Bae, dan Mejobo masing-masing mendapatkan bantuan bongkar ratoon dengan berbeda luasan. Untuk Gapoktan Bangun Harjo sendiri, mendapat bantuan untuk 25 hektar.
Antrean panjang mewarnai penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) 2025 di Kantor Pos Kecamatan Jati, Kudus, Kamis (27/11/2025). Foto: Rabu Sipan
BETANEWS.ID, KUDUS – Antrean panjang mewarnai penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) 2025 di Kantor Pos Kecamatan Jati, Kudus, Kamis (27/11/2025). Warga mulai berdatangan sejak pagi dan langsung memenuhi halaman kantor pos sebelum layanan resmi dibuka pukul 08.00 WIB.
Memasuki waktu pelayanan, antrean semakin mengular hingga keluar halaman dan mencapai tepi jalan raya. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar penerima datang lebih awal dari jadwal undangan yang diberikan petugas.
“Ini baru pertama kali dapat. Saya juga nggak tahu kenapa nama saya masuk daftar, katanya dari pemerintah pusat,” ujar Sari Wulan, salah satu warga yang mengaku sudah mengantre sejak pukul 07.00 WIB.
Sari menyebutkan bahwa bantuan tersebut akan ia gunakan untuk kebutuhan pokok keluarga. Ia mengaku harus menunggu dalam kondisi panas sembari menggendong berkas-berkas yang diperlukan.
“Suami saya tukang bangunan. Ya memang harus menunggu begini, agak panas-panasan,” tambahnya.
Warga lain bernama Mahmudah juga merasakan hal serupa. Ia harus menunggu sekitar dua jam sebelum akhirnya bisa mencairkan bantuan.
“Alhamdulillah, sangat membantu,” ucap Mahmudah setelah menerima dana sebesar Rp 900 ribu untuk kebutuhan sehari-hari.
Supervisor Bisnis Ritel dan Kemitraan Kantor Pos Cabang Kudus, Arga Arifriatna, menjelaskan bahwa BLTS Kesra merupakan program dari Kementerian Sosial untuk masyarakat kurang mampu. Bantuan tersebut diberikan sebagai penguatan ekonomi dan menjaga daya beli di tengah tekanan kebutuhan pokok.
“Di Kabupaten Kudus ada 38.739 penerima yang tersebar di sembilan kecamatan,” jelas Arga.
Penyaluran utama berlangsung pada 21–29 November dengan kemungkinan perpanjangan jika ada instruksi pusat. Setiap penerima menerima Rp 900 ribu untuk akumulasi tiga bulan sekaligus, yakni Oktober, November, dan Desember.
“Total penyaluran saat ini sudah sekitar tujuh puluh persen,” ujar Arga.
Jumlah penerima di setiap kecamatan bervariasi, dengan Kecamatan Dawe menjadi yang terbanyak sebanyak 6.613 penerima. Sementara Kecamatan Gebog terdapat 6.411 penerima disusul Kaliwungu dengan 5.382 penerima.
“Kami melayani antara tujuh ratus sampai seribu penerima per hari, mulai pukul delapan pagi sampai tujuh malam,” kata Arga.
Ia menambahkan bahwa pencairan wajib membawa KTP dan KK asli, sementara pengambilan yang diwakilkan harus satu KK dan membawa identitas asli. Pihak kantor pos juga menyediakan layanan antar ke rumah bagi warga yang sakit atau penyandang disabilitas.
“Harapan kami masyarakat mematuhi jadwal agar penyaluran bisa berjalan lebih tertib dan lancar,” imbuh Arga.
Bupati Jepara saat menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional di SLB Jepara, Kamis (27/11/2025). Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID, JEPARA – Bupati Jepara, Witiarso Utomo bakal mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk menambah bangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Jepara.
Usulan penambahan itu dilakukan sebab saat ini, di Kabupaten Jepara baru terdapat satu SLB yang sudah beroperasi. Yaitu di Desa Senenan, Kecamatan Tahunan.
Lokasinya yang berada di dekat area kota, membuat para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus namun bertempat tinggal di area yang jauh dari pusat kota mengalami kendala jarak untuk menyekolahkan anaknya.
“Untuk SLB baru akan kita ajukan ke Pak Gubernur agar pelayanan pendidikan bisa lebih dekat dengan masyarakat,” kata Wiwit usai menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional di SLB Jepara, Kamis (27/11/2025).
Tidak hanya itu, Wiwit mengatakan dalam rangka Hari Disabilitas ia akan mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik dalam akses pendidikan maupun kesempatan kerja.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menurutnya berkomitmen untuk meningkatkan sarana dan pelayanan bagi anak-anak disabilitas di Jepara.
“Kami akan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada agar anak-anak disabilitas di Jepara bisa terlayani sepenuhnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SLB Negeri Jepara, Mohamad Arief Prawijiyanto menyebutkan SLB Negeri Jepara saat ini memiliki 468 siswa dari jenjang SD hingga SMA.
Terdiri dari 257 siswa laki-laki dan 214 perempuan. Dengan klasifikasi Tuna Netra sebanyak 25 anak, Tuna Rungu Wicara 193 anak, Tuna Grahita 205 anak, Tuna Daksa 15 anak, dan Autisme sebanyak 20 siswa.
Dalam peringatan hari disabilitas, Arif menegaskan pendidikan inklusif merupakan bentuk kesetaraan hak bagi anak-anak disabilitas.
“Ini wujud kesempatan bagi anak-anak kami agar memiliki hak yang sama untuk menempuh pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi,” katanya.
Salah satu Wali Murid SMPLB Senenan, Dina Laila bercerita setiap hari Senin-Jumat, ia selalu mengantarkan anaknya dari rumahnya di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo ke SLB Jepara Senenan.
Hal itu dilakukannya selama delapan tahun terakhir atau sejak anaknya duduk di bangku SDLB hingga sekarang duduk di kelas 1 SMP LB.
Ia berharap jika ada SLB baru yang dibangun bisa ditempatkan di kawasan Jepara utara sehingga memudahkan anak penyandang disabilitas dari wilayah Mlonggo, Bangsri, Kembang dan sekitarnya.
“Saya mendukung upaya Pak Bupati. Kalau terealisasi itu sangat membantu kami, biaya riwa riwi juga bisa ditekan karena suami saya hanya tukang kayu biasa,” ujar Dina.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus menggelar Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Ruang Pertemuan Rapat Lantai 2 DPMD. Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus menggelar Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Ruang Pertemuan Rapat Lantai 2 DPMD. Hal itu dilakukan sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat sekaligus mensosialisasikan lima tambahan standar pelayanan minimal (SPM) dalam posyandu.
Ketua Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan di 3 kecamatan, secara terjadwal menghadiri bimtek secara luring, sedangkan lainnya hadir secara daring.
Sosialisasi tersebut berlangsung selama tiga hari mulai Senin-Rabu (24-26/11/2025), di mana setiap harinya ada narasumber yang dihadirkan untuk mensosialisasikan terkait enam bidang SPM dalam Posyandu
Adanya sosialisasi itu merujuk pada Perbup Nomor 47 Tahun 2025, tentang perubahan atas Perbup Nomor 43 Tahun 2022 tentang pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Hal tersebut sebagai tindak lanjut adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu, terdapat perubahan paradigma terkait kelembagaan posyandu.
Kepala Dinas PMD, Famny Dwi Arfana melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada DPMD Kudus, Husien Fatahillah mengatakan, bahwa substansi dalam Perbup Nomor 47 Tahun 2025 itu membahas diantaranya terkait posyandu dan PKK. Harapannya adanya perbup baru tersebut, ada penguatan kelembagaan Posyandu dan PKK baik di tingkat dusun, RW, hingga RT.
“Yang sebelumnya hanya mengenal bidang kesehatan, adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, layanan posyandu diperluas menjadi 6 SPM. Yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), serta sosial,” jelasnya.
Ia menjelaskan, bahwa saat ini posyandu tidak hanya melayani terkait pelayanan kesehatan, namun lebih dari pada itu. Masyarakat dapat mengadu permasalahan yang ada di desa, agar bisa diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Famny Dwi Arfana. Foto: Rabu Sipan
“Permasalahan di desa harapannya bisa diatasi dari tingkat bawah dulu, namun apabila tidak bisa terselesaikan, bisa dilaporkan ke tingkat atas. Adapun skema jalurnya aduan dilaporkan ke kader posyandu, kemudian kader posyandu menyampaikan ke kades, lalu kades melaporkan ke OPD terkait dengan tembusan camat, setelah itu OPD terkait bisa menindaklanjuti aduan tersebut,” ungkapnya.
Dia berharap, implementasi posyandu 6 SPM, pelayanan kepada masyarakat lebih optimal dan dapat dijangkau melalui posyandu.
Sementara itu, Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kudus, Endhah Endhayani menambahkan, bahwa masing-masing wilayah di Kudus harus mengetahui dan memahami adanya 6 SPM posyandu ini. Meski sebelumnya pihak pemerintah telah mengadakan lomba posyandu dengan menerapkan 6 SPM, namun jangkauannya belum merata.
“Agar semua wilayah paham tentang 6 SPM posyandu. Meski kemarin sudah diadakan lomba, tetapi itu kan baru sembilan desa dari sembilan kecamatan saja. Padahal di Kudus ada 835 Posyandu mendasarkan data di akhir 2024,” tuturnya.
Oleh karena itu, sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan untuk masyarakat, terutama masyarakat Kota Kretek. Terlebih, permasalahan di tingkat desa dapat ditekan dan dapat diselesaikan di tingkat desa terlebih dahulu.
“Adanya 6 SPM itu, bisa membantu kami terjun ke masyarakat langsung. Ketika terjadi aduan masyarakat, 6 SPM ini bisa membantu di tingkat desa, baru nanti naik ke tingkat OPD berkaitan,” ujarnya.
Dengan begitu, lanjutnya, permalasahan sekecil mungkin dapat segera ditindaklanjuti. Ia berharap, agar secepatnya masing-masing posyandu di wilayah Kabupaten Kudus bisa segera mengimplementasikan hal tersebut. (adv)
Sekda Provinsi Jateng, Sumarno saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2026, pada rapat paripurna DPRD Jawa Tengah, di Gedung Berlian Kota Semarang, Kamis (27/11/2025). Foto: Ist
BETANEWS.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) telah menyiapkan berbagai strategi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026.
“Peningkatan pendapatan akan kami lakukan dengan penanganan piutang pajak melalui door to door (pintu ke pintu), razia kepatuhan, dan mempermudah akses pembayaran pajak melalui aplikasi Sakpole, Samsat Budiman, Samsat Corporate, Samsat Keliling serta BUMDes,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2026, pada rapat paripurna DPRD Jawa Tengah, di Gedung Berlian Kota Semarang, Kamis (27/11/2025).
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan-perusahaan daerah tersebut akan dituntut menjalankan pengembangan model bisnis yang adaptif dan berkelas.
Sumarno mengatakan, sejumlah perbaikan performa BUMD telah dilakukan. Antara lain pembangunan bisnis Rest Area Tol Solo-Semarang di KM 445B Tuntang, Kota Salatiga. Rest area ini dikelola oleh PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
Selanjutnya, ada BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), yang resmi memulai operasional pabrik garam untuk industri pada Juni 2025, di Desa Raci, Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.
Sumarno mengatakan, pengembangan bisnis BUMD lainnya, juga seperti membangun greenhouse, perdagangan komoditas pangan, serta penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kebutuhan industri.
Sebagai informasi, dari sisi fiskal, pendapatan daerah Pemprov Jateng pada 2026 ditargetkan meningkat 3,04% menjadi Rp23,74 triliun. Sedangkan belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79%. Adapun pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp414,5 miliar, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebanyak Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp70 miliar.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan, Perlindungan, dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencan (Dinsos-P3AKB) (Dinsos) Pati, Tri Haryumi. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dari Kementerian Sosial (Kemensos) mulai disalurkan kepada puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Pati. Total 98.000 lebih warga Pati dipastikan menjadi penerima bantuan yang dikhususkan bagi masyarakat berdesil 1 hingga 4 ini.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan, Perlindungan, dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencan (Dinsos-P3AKB) (Dinsos) Pati, Tri Haryumi, mengonfirmasi dimulainya penyaluran bantuan tersebut.
“Data penerima BLT Kesra ini bersumber sepenuhnya dari Kemensos. Penyalurannya juga langsung dari pusat ke Kantor Pos,” ujar Tri Haryumi saat dikonfirmasi, Kamis (27/11/2025).
Tri Haryumi menekankan bahwa bantuan ini memiliki kriteria yang sangat spesifik dan ditujukan untuk kelompok masyarakat paling rentan.
“Desil yang digunakan adalah Desil 1 sampai dengan 4. Jadi penerimanya ini banyak sekali,” tegasnya.
Desil 1-4 merujuk pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Namun, kabar ini juga disertai dengan batasan waktu yang perlu diketahui masyarakat. Bantuan ini merupakan program terbatas.
“Itu hanya dilaksanakan 3 bulan. Setelah itu tidak ada,” ujar Tri Haryumi.
Proses penyaluran BLT Kesra di Pati dilaporkan sudah berjalan. Tri Haryumi menyebutkan, bahwa surat undangan pengambilan bantuan sudah mulai didistribusikan kepada KPM sejak beberapa hari lalu.
“Sudah mulai penyaluran. Mulai tanggal 24 November. Dikasih suratnya mulai tanggal 24,” katanya.
Warga penerima diimbau untuk membawa surat undangan resmi dan dokumen identitas (KTP/KK) saat mendatangi Kantor Pos sesuai jadwal yang tertera. Hal ini untuk memastikan proses pencairan berjalan lancar dan tepat sasaran.
Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus tahun ini melaksanakan revitalisasi terhadap enam pasar tradisional. Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus tahun ini melaksanakan revitalisasi terhadap enam pasar tradisional. Program tersebut dijalankan untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekaligus menata aktivitas perdagangan agar lebih tertib.
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan (Disdag) Kudus, Agus Sumarsono, menyampaikan bahwa tiga pasar telah selesai dikerjakan. Ia memastikan seluruh pekerjaannya telah sesuai dengan perencanaan awal.
“Untuk Pasar Piji, Pasar Mijen, dan Pasar Hewan Gulang, progresnya sudah mencapai seratus persen. Sementara tiga pasar lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Proses pengerjaannya terus dipantau agar tetap sesuai jadwal,” ujar Agus kepada Betanews.id, Kamis (27/11/2025).
Adapun tiga pasar yang masih belum kelar revitalisasinya, lanjut Agus, yakni Pasar Brayung, Pasar Babe (barang bekas) serta Pasar Baru. Pembangunan ketiga pasar tersebut progresnya masih sekira 30 persen.
“Di Pasar Brayung, revitalisasi fokus pada pekerjaan membuat akses jalan masuk Tujuannya supaya pembeli dan pedagang nyaman,” bebernya.
Kemudian Pasar Babe, menurutnya, revitalisasi pasar ini difokuskan pada pembangunan los bagi pedagang terdampak kebakaran. Konstruksi sederhana tetapi aman.
“Pasar Babe itu kami bangunkan los baru untuk mengganti tempat pedagang yang dulu terbakar. Konstruksinya sederhana tetapi aman digunakan,” jelas Agus.
Pasar Baru menjadi proyek yang digarap melalui APBD Perubahan 2025. Progresnya baru sekitar 15 persen karena baru memasuki tahap awal pembangunan.
“Pasar Baru ini fokusnya membuat pintu masuk dan akses jalan menuju area pasar agar alurnya lebih tertata,” paparnya.
Total anggaran revitalisasi enam pasar tersebut mencapai sekitar Rp1,8 miliar. Pembiayaan berasal dari APBD murni maupun APBD Perubahan, dengan Pasar Babe menjadi proyek terbesar bernilai sekitar Rp1,1 miliar.
“Kami memantau terus di lapangan supaya semua pekerjaan tidak melenceng dari target yang telah ditetapkan,” tegas Agus.
Pemerintah menargetkan seluruh revitalisasi selesai pada 25 Desember 2025. Proses pengawasan terus diperketat untuk memastikan pembangunan selesai sesuai target yang ditentukan.
“Kami masih optimis semuanya bisa selesai tepat waktu. Tak hanya target waktu, kami juga mengawasi kualitas bangunan agar tetap sesuai standart,” sebutnya.
Agus berharap seluruh revitalisasi dapat meningkatkan kenyamanan pedagang serta menarik lebih banyak pembeli. Ia menilai pasar yang lebih tertata akan membantu menggerakkan ekonomi lokal secara lebih optimal.
BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi merespon kabar ditemukannya Seni, warga asal Mergowati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, yang sudah 20 tahun hilang saat menjadi TKI di Malaysia.
Ahmad Luthfi pun langsung melakukan kontak dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk Malaysia terkait Seni, yakni memastikan kondisi kesehatan berikut perlindungan keamanannya.
“Saya sudah komunikasi dan koordinasi dengan Dubes. Saya cek, pendampingan hukum sudah diberikan untuk Bu Seni. Sekarang dalam perlindungan Kedutaan terkait statusnya sebagai saksi. Saat ini kasusnya akan diusut tuntas. Saya sebagai Gubernur menghimbau kepada keluarga untuk tenang, bahwa yang bersangkutan kondisinya aman, sehat dan dalam pengawasan Kedutaan. Pemprov Jawa Tengah akan mengupayakan pemulangannya secara cepat, berikut berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” jelas Ahmad Luthfi.
Dubes Indonesia untuk Malaysia, Indra Hermono, mengatakan, saat ini Seni masih dalam pemeriksaan Kepolisian Diraja Malaysia. Proses hukum penyidikannya masih berlangsung.
“Saya pastikan Bu Seni kondisinya sehat dan aman. Hanya saja, proses hukum penyidikan Polisi Malaysia ini harus dilalui, sehingga pihak keluarga dimohon bersabar,” ujar Indra.
Kabar ditemukannya Seni inipun mendatangkan kebahagiaan dari pihak keluarga. Riki Alfian, anak dari Seni, meyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jawa Tengah yang sudah bertindak cepat mengecek kondisi kesehatan dan keamanan Seni, termasuk membantu upaya pemulangannya ke kampung halaman.
“Saya terima kasih kepada seluruh pihak , Pemerintah, Kedutaan Besar, Pak Gubernur Ahmad Luthfi, dan Pak Bupati Temanggung, yang saat ini ibu saya diketahui dalam kondisi selamat, sehat dan aman, termasuk langkah upaya memulangkan ibu saya,” kata Riki di rumahnya.
Seni diketahui meninggalkan kampung halamannya Dusun Letih Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, untuk menjadi TKI di Malaysia pada 2004. Saat itu anaknya Riki masih berusia 3,5 tahun.
Setelah enam bulan di Malaysia, komunikasi Seni dengan keluarga terputus. Seni hanya sesekali mengabarkan bila dirinya bekerja tak digaji, bahkan sering dianiaya majikannya.
Hingga akhirnya, sekitar 2 pekan lalu kepolisian mengungkap adanya kasus perdagangan orang. Salah satu korbannya adalah Seni.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, Tri Nugroho. Foto: Rabu Sipan
BETANEWS.ID, KUDUS – Seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengundurkan diri setelah diterima bekerja di perusahaan swasta. Pengunduran diri tersebut dilakukan pada 6 November 2025.
Kabar itu dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, Tri Nugroho.
“Benar, ada satu PPPK paruh waktu yang mengundurkan diri karena diterima kerja di perusahaan swasta. Karena pengundurannya dilakukan setelah pengisian DRH dan sudah dinyatakan lolos, maka kami perlu menerbitkan pengumuman resmi,” jelas Tri di ruang kerjanya.
Tri memaparkan, total pegawai non-ASN yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai PPPK paruh waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berjumlah 2.626 orang. Namun, 19 orang di antaranya akhirnya tidak bisa diusulkan.
“Rinciannya: 10 orang mengundurkan diri, 6 orang tidak aktif bekerja, 2 orang tidak memenuhi syarat seleksi, dan 1 orang meninggal dunia,” ungkapnya.
Dengan demikian, jumlah yang diusulkan menjadi 2.607 orang. Angka itu kini kembali berkurang satu orang akibat pengunduran diri terbaru karena memilih berkarier di sektor swasta.
Tri menjelaskan bahwa sebelumnya memang sudah ada 10 orang yang mundur pada tahap pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH). Namun, karena pengundurannya masih di tahap administrasi awal, mereka tidak perlu diumumkan secara resmi.
“Alasan mereka beragam, mulai dari tidak mendapat izin keluarga, kondisi sakit, hingga sudah mendekati masa pensiun,” tambahnya.
Terkait status kerja, Tri memastikan para PPPK paruh waktu tetap bertugas di bidang masing-masing. Mereka juga berpeluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu apabila kelak ada formasi yang kosong.
“Untuk honorarium, nilainya tetap sama seperti sebelum mereka diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Aturannya honor minimal harus setara dengan gaji sebelumnya,” jelasnya.
Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris secara langsung meninjau kesiapan pengolahan di TPA sebelum dijalankan, Kamis (27/11/2025). Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tengah serius dalam menangani persoalan sampah. Terlebih Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Tanjungrejo yang telah beroperasi hingga 35 tahun, kondisinya saat ini sudah overload.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Kudus saat ini menyiapkan langkah demi Kudus bersih dan bebas sampah dengan pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF). Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris secara langsung meninjau kesiapan pengolahan di TPA sebelum dijalankan, Kamis (27/11/2025).
Bupati Sam’ani mengatakan, persoalan utama dalam pengelolaan sampah dapat dimulai dari hulu, yakni melalui pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga. Sebab menurutnya, pemilahan sampah, baik organik dan anorganik menjadi kunci agar sampah yang masuk TPA dapat diolah lebih efisien.
“Jadi pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga, TPS, hingga TPA sangat penting. Agar ketika sudah terpilah dengan baik, sampah anorganik kita olah menjadi RDF,” bebernya.
Sementara untuk sampah organik, kata dia, akan diambil oleh Djarum Oasis untuk dijadikan pupuk kompos melalui kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemkab Kudus. Tak hanya itu, PT Pura juga digandeng dalam pengelolaan sampah anorganik menjadi RDF yang saat ini sudah beroperasi.
Bupati menyampaikan, pembangunan fasilitas RDF telah mencapai sekitar 85 persen. Diharapkan pertengahan Desember sudah mencapai 100 persen, sehingga awal Januari, pengelolaan sampah menjadi RDF sudah mulai dijalankan.
“RDF kita sudah bekerjasama dengan PT Semen Indonesia maupun PT Semen Gresik. Sesuai kadar airnya untuk dijual (PT Semen Indonesia maupun PT Semen Gresik) untuk bahan pembakaran produksi semen,” jelasnya.
Ia menyebut, mesin RDF yang berada di TPA Tanjungrejo memiliki kapasitas 2,5 ton per jam untuk pengolahan sampah anorganik. Pembangunan mesin RDF ini menggunakan anggaran APBD Perubahan, dengan nilai kontrak Rp4,2 miliar.
Bupati Sam’ani tidak menampik adanya keluhan masyarakat beberapa bulan lalu terkait bau menyengat dari area TPA. Namun ia menegaskan kondisi kini jauh lebih baik setelah dilakukan pengolahan intensif, termasuk pemanfaatan air asih dari tampungan.
“Sekarang sudah membaik karena sudah diolah. Kami berterima kasih kepada kepala desa dan masyarakat sekitar yang ikut membantu,” ungkapnya.
Pihaknya meminta dukungan kepada seluruh pihak, termasuk insan pers, agar ikut mendorong kebiasaan masyarakat memilah sampah dari tingkat rumah tangga, desa, hingga TPA. Melalui pengolahan RDF, Bupati berharap sampah di Kabupaten Kudus bisa memiliki nilai ekonomi dan tidak lagi menjadi masalah berkepanjangan.
“Mari bersama-sama mulai dengan kebiasaan baik untuk memilah sampah. Karena kunci utama dalam pengelolaan sampah memang memalui pemilahan dari tingkat terendah,” tegasnya.
Untuk mendukung proses tersebut, Pemkab Kudus telah menganggarkan pengadaan armada dan fasilitas pendukung melalui dana TKD, dengan kisaran 50 juta rupiah per desa, yang bisa dimanfaatkan untuk pengadaan becak sampah, fasilitas TPS, atau kebutuhan lainnya.
