BETANEWS.ID, KUDUS – Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Upaya ini selaras dengan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang digelar di Ruang Serbaguna UMKU pada Kamis (27/11/2025).

Baca Juga: Dugaan Penyunatan BLTS Rp900 Ribu di Desa Tergo Kudus Berakhir Dikembalikan, Begini Kronologinya

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara UMKU, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem Lestari Moerdijat (Mbak Rerie), serta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VI Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Mbak Rerie menekankan pentingnya sosialisasi ini agar seluruh unsur di perguruan tinggi memahami substansi peraturan tersebut dan mampu mengimplementasikannya secara konsisten.

“Kementerian dan Komisi X DPR RI terus mendatangi perguruan tinggi untuk memastikan semua pihak memahami bahwa kita sedang berhadapan dengan persoalan serius terkait tindakan kekerasan,” ujar Mbak Rerie.

Ia mengungkapkan, selama lima tahun terakhir kasus kekerasan di dunia pendidikan kian meningkat. Pada tahun 2024 tercatat ribuan aduan dari lingkungan perguruan tinggi, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan pelaku sebagian besar berasal dari kelompok usia muda.

Melalui sosialisasi ini, pihaknya berharap civitas academica semakin memahami aturan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan menjadikan kampus sebagai garda terdepan dalam menghentikan kekerasan.

Perwakilan LLDikti Wilayah VI Jawa Tengah, Nur Diana, menambahkan bahwa sosialisasi peraturan ini harus dilakukan secara berkala. Tujuannya agar perguruan tinggi terus memperkuat langkah pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan.

“Sosialisasi perlu digelar secara periodik agar jumlah kasus kekerasan semakin menurun, karena hingga saat ini masih banyak kasus yang muncul di lingkungan kampus,” jelas Diana.

Ia menegaskan bahwa Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memberikan ketentuan sanksi tegas bagi pelaku. Karena itu, perguruan tinggi wajib memberikan tindakan disipliner yang jelas dan terukur terhadap siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan.

Selain itu, kampus juga diwajibkan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) sebagai bagian dari implementasi peraturan menteri tersebut. Satgas ini berfungsi menangani laporan secara internal sebelum pelapor memilih menyampaikan aduan ke LLDikti.

Baca Juga: Berada di Tebing, Temuan Tiga Fragmen Gajah Purba Belum Diekskavasi

Wakil Rektor I UMKU, Sukarmin, menegaskan bahwa UMKU sejak awal ber komitmen menjaga lingkungan kampus tetap aman. Menurutnya, UMKU memiliki Komite Etik yang tidak hanya menangani pelanggaran etik, tetapi juga aktif melakukan pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh civitas academica semakin proaktif dalam upaya pencegahan. Mari bersama-sama mewujudkan kampus yang aman dan nyaman bagi seluruh mahasiswa,” ujarnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Universitas Muria Kudus (UMK) melalui peneliti MRC sekaligus dosen UMK, Mochamad Widjanarko memfalitasi pertemuan berbagai pihak dalam rangka penataan jalur pendakian di wilayah gunung Muria, utamanya jalur dari Desa Rahtawu. Baik Pemerintah Desa (Pemdes) Rahtawu, Perhutani, APGI Muria Raya, BPBD Kudus, serta pengelola bacecamp dihadirkan untuk pengelolaan jalur pendakian yang profesional.

Pria yang akrab disapa Wid tersebut menilai, bahwa kawasan Muria selama ini belum tertata dengan baik. Wisatawan keluar masuk tanpa kontrol, hingga masalah baru ramai setelah ada insiden yang merenggut nyawa.

Baca Juga: Gunung Muria Segera Jadi Taman Hutan Raya, Pelestarian Alam dan Peran Masyarakat Diperkuat

“Kami ingin jalur pendakian di gunung Muria tertata. Ketika ada korban baru ribut, ini harus diperbaiki. Banyak pihak perlu dipertemukan: Perhutani yang punya kewenangan tempat, pemerintah desa, dan pengelola,” jelasnya, di ruang rapat UMK, Jumat (28/11/2025). 

Melalui pendampingan akademik, UMK membantu penyusunan SOP dan kajian manajemen jalur pendakian. Selain itu, pertemuan tersebut bisa menjadi tolok ukur manajemen yang bagus dalam pengelolaan tempat pendakian.

“Kami ingin berkontribusi lewat kajian akademik. Kami bantu soft skill agar mereka punya kemampuan menata jalur pendakian dengan baik,” tegasnya.

Bagian Administrasi 4 pada Perhutani KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Pati, Sukmono menyampaikan, perlunya setiap desa melakukan manajemen pengelolaan pendakian sebagai bagian dari mitigasi risiko. Sehingga adanya pengelolaan yang matang dapat meminimalisir kejadian yang ada.

“Agar jalur pendakian lebih aman bagi pendaki. Selain itu kami juga akan melakukan pengaturan di atas (gunung), baik kegiatan konservasi maupun kegiatan yang bersifat budaya lokal,” ujarnya.

Menurutnya, penataan diperlukan agar Rahtawu semakin maju sebagai destinasi wisata. Harapannya player effect dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kita ingin Rahtawu banyak didatangi wisatawan. Sehingga player effect-nya atau dampaknya bagi masyarakat juga meningkat,” tambahnya.

Perhutani juga membuka ruang komunikasi dengan pemerintah desa dan pengelola untuk merapikan sistem tiket dan kewajiban negara seperti PNBP serta asuransi pendaki. “Kita belajar manajemen jalur pendakian dari tempat-tempat lain, dan mendorong mereka untuk belajar lebih dalam lagi,” katanya.

Penjabat (Pj) Kades Rahtawu, Sukono menyambut baik pendampingan yang difasilitasi oleh UMK tersebut. Ia menyebut perbaikan jalur pendakian Abiyoso akan menjadi prioritas, termasuk rencana penyempurnaan basecamp pada tiga titik: Abiyoso, Natas Angin, dan Puncak 29.

“Kami berterima kasih atas fasilitasi dari UMK. Demi kesempurnaan perlu ada evaluasi jalur pendakian. Produk hukum nanti kita bahas bersama Perhutani untuk membuat SOP. Retribusi sudah ada Perdes, tinggal penyempurnaan,” jelasnya.

Meski sistem pembayaran sudah berjalan, kepengurusan basecamp masih perlu dibentuk. Sukono berharap penataan ini dapat mencegah kejadian-kejadian tak diinginkan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. 

Baca Juga: Pendapatan Retribusi Pasar di Kudus Seret, Baru Tercapai 52,6 Persen dari Target Rp15 M

“Asuransi sudah ada, cuma belum dijalankan. Mungkin perlu kita duduk bersama. Bulan ini mulai kita bahas, prioritas di basecamp,” tegasnya.

Sinergi beberapa pihak ini menandai langkah awal penataan jalur pendakian Muria secara menyeluruh. Selain meningkatkan keamanan dan kenyamanan pendaki, manajemen baru diharapkan mampu memberi manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar tanpa mengabaikan aspek konservasi.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di Kabupaten Kudus kembali digelar dengan rangkaian kegiatan yang melibatkan ratusan difabel. Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) menjadi penggerak utama bersama seluruh Sekolah Luar Biasa (SLB) dan komunitas difabel.

Tahun ini, ada dua agenda besar yang dipersiapkan. Kegiatan pertama adalah Difabel Festival yang akan berlangsung pada 30 November 2025 di kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus. Acara tersebut akan diikuti sekitar 500 anak berkebutuhan khusus dari berbagai SLB dan yayasan.

Baca Juga: Dugaan Penyunatan BLTS Rp900 Ribu di Desa Tergo Kudus Berakhir Dikembalikan, Begini Kronologinya

Festival itu akan dimulai pukul 06.00 WIB dengan beragam kegiatan seperti jalan sehat, kampanye kesetaraan, ramah tamah, serta pentas seni anak-anak berkebutuhan khusus. Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang untuk melatih interaksi sosial sekaligus memperlihatkan kemampuan para difabel kepada masyarakat.

Ketua FKDK Kudus, Rismawan Yulianto, menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperluas kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa teman-teman difabel memiliki kemampuan, potensi, dan karya yang tidak kalah dengan yang lain,” ujar Rismawan melalui siaran tertulisnya, Jum’at (28/11/2025).

Selain festival, acara puncak peringatan akan digelar pada 7 Desember 2025 di Aula Gedung DPRD Kudus. Acara tersebut ditargetkan dihadiri sekitar 500 difabel dari Kudus serta tamu dari Karesidenan Pati.

Perayaan tahun ini mengangkat tema ‘Dengan Hari Disabilitas Internasional, Menuju Difabel Kudus yang Berdaya, Berkarya, Setara’. Tema itu menjadi ajakan untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Rismawan menegaskan bahwa tujuan utama rangkaian kegiatan ini adalah mengingatkan seluruh stakeholder tentang pentingnya lingkungan yang inklusif dan bebas diskriminasi bagi difabel.

“Penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun aktivitas sosial lainnya,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Kudus, Forkopimda, para donatur, hingga pihak swasta yang telah mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan Hari Disabilitas Internasional 2025.

“Apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada semua pihak yang terus mendukung gerakan kesetaraan bagi difabel di Kudus,” ungkapnya.

Baca Juga: Berada di Tebing, Temuan Tiga Fragmen Gajah Purba Belum Diekskavasi

Rismawan berharap, rangkaian kegiatan ini tidak hanya menjadi selebrasi tahunan, tetapi juga langkah nyata menuju Kudus yang inklusif. Komitmen itu diwujudkan melalui edukasi, kolaborasi, dan kampanye berkelanjutan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

“Dengan berbagai upaya tersebut, kami kembali menegaskan visi untuk mewujudkan Difabel Kudus yang Berdaya, Berkarya, dan Setara,” tandasnya. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat di Desa Tergo, Kecamatan Dawe, akhirnya berujung pada pengembalian dana kepada seluruh penerima. Isu pemotongan ini sempat ramai diperbincangkan warga dan menyebar di berbagai grup WhatsApp.

Bantuan sebesar Rp900 ribu per penerima itu sebelumnya disalurkan langsung melalui Kantor Pos. Namun setelah pencairan, sejumlah warga mengaku diminta menyerahkan Rp400 ribu oleh oknum ketua RT dengan alasan pemerataan kepada warga lain yang tidak memperoleh BLTS.

Baca Juga: Gunung Muria Segera Jadi Taman Hutan Raya, Pelestarian Alam dan Peran Masyarakat Diperkuat

Pemotongan tersebut membuat penerima merasa keberatan dan mempertanyakan alasan serta mekanismenya. Kondisi ini mendorong warga untuk meminta kejelasan melalui forum audensi yang digelar pada Kamis (27/11/2025) malam di Balai Desa Tergo.

Pertemuan tersebut dihadiri para penerima BLT Kesra, perangkat RT/RW, pemerintah desa, pihak kecamatan, serta Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus. Audiensi digelar untuk memastikan duduk persoalan sekaligus mencari solusi atas polemik yang muncul.

Kepala Dinsos P3AP2KB Kudus, Putut Winarno, menjelaskan bahwa pungutan Rp 400 ribu tersebut sebenarnya berasal dari kesepakatan dalam rembug desa. Musyawarah itu telah dilakukan dua kali dengan melibatkan perwakilan penerima, ketua RT/RW, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Desa Tergo ini dikenal guyub dan rukun. Dari rembug desa itu disepakati ada pungutan Rp 400 ribu dari BLTS, dikumpulkan melalui koordinator tiap RT yang juga berasal dari penerima,” ujar Putut, Jumat (28/11/2025).

Putut menuturkan bahwa jumlah warga Desa Tergo yang menerima bantuan BLTS hanya 315 orang, sementara masih ada warga lain yang dinilai layak menerima namun tidak terdaftar. Karena itu, pungutan tersebut disepakati sebagai bentuk pemerataan untuk membantu lansia, janda, dan keluarga tidak mampu lainnya.

“Hasil pungutan dari BLTS tidak masuk kantong pribadi. Dana itu rencananya dibagikan kepada warga kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa mekanisme pungutan telah dibuatkan berita acara resmi. Namun penyaluran dana belum dilakukan karena pemerintah desa masih memetakan prioritas dan tingkat kebutuhan penerima tambahan.

Setelah isu pemotongan mencuat luas dan menimbulkan keresahan warga, pemerintah desa bersama perangkat terkait akhirnya sepakat mengembalikan seluruh dana pungutan. Keputusan ini diambil untuk menjaga kondusivitas dan menghindari kesalahpahaman di masyarakat.

Baca Juga: Pendapatan Retribusi Pasar di Kudus Seret, Baru Tercapai 52,6 Persen dari Target Rp15 M

Putut memastikan proses pengembalian dana mulai dilakukan pada Jumat (28/11/2025) kepada seluruh penerima BLTS yang sebelumnya menyetor uang pungutan tersebut.

“Setelah ramai soal pemotongan, uang itu dikembalikan semua. Tujuannya awalnya untuk pemerataan, tetapi karena muncul keresahan, akhirnya diputuskan dikembalikan,” tegas Putut.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Salah seorang petani Desa Terban, Kecamatan Jekulo menemukan sebuah fragmen fosil purba di ladangnya, Situs Gondang, Bukit Patiayam. Saat ini temuan fosil tersebut sudah dilaporkan ke pihak Museum Situs Purbakala Patiayam untuk ditindaklanjuti dan dilakukan penyelamatan (ekskavasi). 

Temuan itu diketahui ada tiga fragmen, berupa gading, proksimal femur (tulang paha), dan astrak halus (tulang sendi) pada gajah purba di satu titik koordinat. Menariknya, temuan gading gajah purba itu diperkirakan memiliki diameter 10-12 sentimeter, atau lebih besar dari pada temuan sebelumnya yang memiliki diameter 6-7 sentimeter.

Baca Juga: Gunung Muria Segera Jadi Taman Hutan Raya, Pelestarian Alam dan Peran Masyarakat Diperkuat

Koordinator Museum Situs Purbakala Patiayam, Jamin mengatakan, bahwa pihaknya telah menerima laporan temuan fosil dari Ngatmin pada Selasa (25/11/2025) malam. Kemudian paginya, Rabu (26/11/2025) dia menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengecek ke lokasi temuan. 

“Lokasi temuan saat ini sudah kami lingkari. Belum kami lakukan penyelamatan atau ekskavasi karena harus melalui proses dan saat ini sudah kami laporkan ke pimpinan,” katanya saat ditemui di Laboratorium museum, Rabu (26/11/2025). 

Ia menyebut, bahwa temuan fosil di sana sudah kelihatan bentuknya dan ia memperkirakan bahwa fosil itu merupakan fragmen gajah stegodon trigonochepalus. Hanya saja saat ini belum dilakukan penyelamatan karena lokasinya yang susah.

“Sementara temuan itu bisa diperkirakan spesiesnya apa, tapi kalau dilihat dari gadingnya mengarah ke stegodon. Cuma memang lokasinya susah karena berada di tebing dengan kedalaman 1,5 meter dan saat ini belum kami lakukan pengangkatan” jelasnya. 

Baca Juga: Pendapatan Retribusi Pasar di Kudus Seret, Baru Tercapai 52,6 Persen dari Target Rp15 M

Ia menuturkan, penemu fosil di situs Gondang bernama Ngatmin, warga Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Meski ada tiga titik temuan, namun masih berada dalam satu titik koordinat. 

“Dari besar lingkar gadingnya memang besar, Pak Ngatmin tadi malam ke rumah dua orang terus paginya kita lakukan cek lokasi dan terdapat tiga titik temuan yang berada di satu titik koordinat,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kudus memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk memperkuat infrastruktur kesehatan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di berbagai wilayah.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan yang memanfaatkan dana cukai tersebut diharapkan memberi dampak nyata bagi warga. Ia menilai peningkatan infrastruktur menjadi kunci untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik dan merata.

Baca Juga: Gunung Muria Segera Jadi Taman Hutan Raya, Pelestarian Alam dan Peran Masyarakat Diperkuat

“Ketika infrastruktur kesehatan baik dan pelayanannya baik, maka masyarakat bisa nyaman ketika membutuhkan layanan kesehatan,” ujarnya.

Ada dua fasilitas kesehatan di Kota Kretek yang dibangun menggunakan DBHCHT tahun 2025. Kedua fasilitas kesehatan tersebut dibangun di wilayah Kecamatan Dawe yang merupakan kawasan lereng Gunung Muria.

Antara lain, pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Colo di Desa Colo yang menelan anggaran kurang lebih sebesar Rp962 juta. Serta pembangunan di Puskesmas Rejosari, Desa Rejosari dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp1,3 miliar.

Penggunaan dana cukai untuk pembangunan fasilitas kesehatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Tepatnya, mengacu pada Pasal 10 Ayat 1 Bidang Kesehatan

Sementara itu, Kepala Dinkes Kudus, dr. Mustiko Wibowo melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Amad Mochamad, menyampaikan bahwa pada tahun 2025 terdapat dua fasilitas kesehatan yang dibangun menggunakan anggaran DBHCHT. Keduanya berada di wilayah Kecamatan Dawe yang selama ini masih memerlukan penguatan sarana kesehatan.

“Kami melakukan pembangunan puskesmas menggunakan anggaran dari dana cukai,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan di Puskesmas Rejosari merupakan tahap lanjutan dari gedung baru yang sudah dikerjakan dalam dua tahun sebelumnya. Sementara itu, pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Colo baru dimulai tahun ini.

Baca Juga: Pemkab Kudus Tekankan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa berupa Posyandu dan PKK hingga Tingkat RT Lewat Bimtek

“Harapan kami, pembangunan kedua puskesmas tersebut bisa meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat,” harapnya.

Dengan memanfaatkan DBHCHT secara optimal, Pemkab Kudus ingin memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan. Langkah ini juga menegaskan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (adv)

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -