BETANEWS.ID, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah menerima penghargaan pada Puncak Apresiasi Pariwara Antikorupsi & ACFFEST 2025. Penghargaan kategori Media On Ground Activation itu diserahkan di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Penghargaan yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia tersebut diterima langsung oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama Wakil Bupati Bellinda Birton. Keduanya dinilai berhasil mendorong kampanye antikorupsi secara konsisten dan nyata di berbagai layanan publik.

Baca Juga: Desa Rahtawu Kudus Sambut Baik Rencana Tahura, Jadi Opsi Bagus Demi Tingkatkan PADes 

Bupati Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa penanaman budaya antikorupsi harus dilakukan sejak dini dan diwujudkan melalui birokrasi yang transparan, bebas pungli, dan tidak berbelit-belit.

“Penghargaan ini menjadi pengingat sekaligus tanggung jawab bagi kita semua untuk terus menjaga integritas. Kekompakan dan komitmen bersama adalah modal besar agar praktik korupsi tidak terjadi di Kabupaten Kudus,” ujar Sam’ani.

Di sisi lain, Wakil Bupati Bellinda Birton menilai penghargaan tersebut sebagai bukti bahwa kampanye antikorupsi yang dilakukan Pemkab Kudus benar-benar berjalan di lapangan, bukan hanya sebatas slogan.

“Kami tidak berhenti pada pembuatan materi kampanye. Semua kami wujudkan dalam praktik langsung. Ketika birokrasi sehat, budaya antikorupsi akan tumbuh kuat di masyarakat,” tegas Bellinda.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menekankan perlunya perubahan cara pandang dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, pencegahan hanya bisa berhasil jika dibarengi perubahan budaya dan lingkungan sosial.

“Penindakan saja tidak cukup. Kita butuh perubahan sikap. Pesan integritas harus disampaikan secara luas dan konsisten,” ungkap Ibnu.

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menjelaskan bahwa Pariwara Antikorupsi dan ACFFEST 2025 digelar untuk memperkuat kampanye integritas melalui berbagai media komunikasi publik.

Baca Juga: Respon Peneliti Soal Wacana Gunung Muria Jadi Tahura, Ingatkan Harus Berpihak pada Masyarakat

“Antikorupsi bukan sekadar slogan, tetapi gerakan bersama. Harapannya, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kejujuran,” jelasnya.

Dengan capaian ini, Pemkab Kudus menegaskan komitmennya untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi, demi memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bakal melakukan pengembangan dan perluasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leokmono Hadi. Pembangunan gedung baru di lahan eks Matahari Mall tersebut juga akan membuat Pasar Bitingan dirobohkan.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Kudus, Djati Solechah menyampaikan, informasinya pembangunan rumah sakit dilakukan pada tahun 2026. Dan, itu sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga: Desa Rahtawu Kudus Sambut Baik Rencana Tahura, Jadi Opsi Bagus Demi Tingkatkan PADes 

“Gedung baru RSUD di eke lahan Matahari Mall nantinya enam lantai. Karena butuh sarana dan prasarana pendukung, serta akses emergency dan sebagainya, sehingga nantinya bangunan Pasar Bitingan akan dirobohkan,” ujar Djati saat sosialisasi dengan pedagang sayur di Pasar Saerah Kudus, belum lama ini.

Djati menuturkan, untuk para pedagang nantinya bakal direlokasi. Para pedagang sayur, ikan, tahu, bumbu dan lainnya bakal direlokasi ke Pasar Saerah.

“Untuk pemindahan para pedagang sayur ke Pasar Saerah masih kita sosialisasikan. Semoga saja nanti ada titik temu,” bebernya.

Sedangkan untuk pedagang hasil konfeksi, lanjut Djati, rencananya nanti akan dibangunkan pasar baru di Wergu Kulon, Kecamatan Kota. Pasar baru tersebut nantinya menempati lahan seluas dua hektare.

“Pasar Baru tersebut nantinya untuk menampung padagang dari Pasar Bitingan. Luasnya dua hektar dan satu lantai. Sebab, kalau dua lanti kasihan yang dilantai atas, biasanya sepi,” ungkapnya.

Terkait dana pembangunan pasar baru tersebut, tutur Djati, saat ini sedang proses pengajuan ke pemerintah pusat. Estimasi hitung-hitungan sementara, pembangunan pasar baru tersebut menelan anggaran kurang lebih sebesar Rp 30 miliar.

“Anggaran sedang proses. Semoga pengusulan tersebut nantinya disetujui, sehingga pembangunan pasar baru di Kudus bisa dilaksanakan,” harapnya.

Sebagai informasi, saat ini Pemerintah Kabupaten Kudus sedang berupaya merelokasi pedagang sayur di Pasar Bitingan ke Pasar Saerah. Sosialisasi telah dilakukan, tetapi sangat alot terkait tarif retribusi kios dan lapak.

Baca Juga: Respon Peneliti Soal Wacana Gunung Muria Jadi Tahura, Ingatkan Harus Berpihak pada Masyarakat

Pihak Pasar Saerah menawarkan tarif retribusi kios sebesar Rp50 ribu dan los Rp18 ribu per hari. Tarif tersebut berlaku untuk 24 jam dan sudah berikut listrik, keamanan serta kebersihan.

Namun, para pedagang mengaku keberatan dengan tarif yang ditawarkan oleh pihak Pasar Saerah. Tarif Rp50 ribu untuk kios dan Rp18 ribu untuk los per hari tersebut dianggap terlalu mahal. Para pedagang pun meminta agar tarif retribusi disamakan dengan Pasar Bitingan, yakni separuh dari yang ditawarkan pihak Pasar Saerah.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Penjabat (Pj) Kepala Desa Rahtawu, Sukono menyatakan dukungannya terhadap rencana peningkatan status kawasan Gunung Muria menjadi Taman Hutan Raya (Tahura). Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak baik pada konservasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

Sukono mengatakan, Rahtawu perlu memaksimalkan potensi wilayah agar mampu menutup prediksi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun mendatang. Justru menurutnya, wacana peningkatan status jadi tahura akan berdampak bagus bagi masyarakat, terutama desa Rahtawu.

Baca Juga: Respon Peneliti Soal Wacana Gunung Muria Jadi Tahura, Ingatkan Harus Berpihak pada Masyarakat

“Kami menyambut baik, karena ini juga bisa meningkatkan pendapatan kas desa. Tahun depan ada penurunan dana dari pusat, sehingga kami perlu mendorong potensi yang ada supaya PADes Rahtawu meningkat,” ujarnya.

Sebagai desa yang berada di lereng Muria dan masuk dalam kawasan konservasi, Rahtawu telah mendorong warga untuk menjaga lingkungan dengan menerapkan pola tanam berkelanjutan. Menurut Sukono, warga kini tidak lagi menanam komoditas musiman seperti jagung di area tersebut.

“Wilayah konservasi kita jaga bersama. Saat ini tidak ada yang menanam jagung, dan kami upayakan masyarakat menanam tanaman jangka panjang seperti kopi, pete, durian, dan alpukat. Ini penting untuk menjaga alam di wilayah lereng Muria,” jelasnya.

Ia berharap, peningkatan status Muria menjadi Tahura dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat, sekaligus memperkuat upaya konservasi yang sudah dilakukan warga Rahtawu selama ini.

Diketahui, Kabupaten Kudus terdapat enam desa yang ditetapkan masuk dalam kawasan tahura, yakni Rahtawu, Colo, Japan, Ternadi, Soco, dan Kajar. Keenam wilayah tersebut selama ini menjadi kantong keanekaragaman hayati sekaligus ruang hidup bagi satwa liar.

Baca Juga: Anggaran Minim, Kudus Ajukan Rp85 M ke Kementerian PU untuk Bangun Jalan dan Jembatan 2026

Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA DLHK Provinsi Jawa Tengah, Soegiharto mengungkapkan, perubahan status dilakukan berdasarkan kajian ekologi yang menunjukkan kuatnya fungsi kawasan tersebut. Terbukti, adanya hewan yang masih hidup di kawasan tersebut.

“Indikasinya ada 16 macan tutul sebagai rantai puncak. Ini menandakan ekosistem di sana masih sangat baik,” jelasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Wacana peningkatan status kawasan Muria menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) disambut baik oleh akademisi Universitas Muria Kudus (UMK). Namun, Peneliti MRC sekaligus dosen UMK, Mochamad Widjanarko mengingatkan bahwa perubahan status tersebut tak boleh berhenti pada tataran administratif semata, melainkan harus benar-benar diterapkan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal.

Dia membenarkan bahwa Tahura dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga ekosistem Muria, apalagi kawasan itu memiliki sejarah panjang sebagai hutan lindung dengan ekosistem unik. Namun, ia menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut harus membumi.

Baca Juga: UMKU Tegaskan Komitmen Wujudkan Kampus Aman dan Bebas Kekerasan

“Saya menyambut baik kalau Muria jadi Tahura. Tapi yang saya khawatirkan, jangan sampai ini hanya sekadar administratif, sama seperti ketika kawasan disebut taman nasional atau cagar biosfer,” katanya saat dimintai keterangan, Jumat (28/11/2025).

Menurutnya, penetapan kawasan konservasi sering kali terkesan hanya berorientasi pada status hukum, tetapi tidak mempertimbangkan bagaimana masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidup di kawasan tersebut akan berinteraksi dengan aturan baru.

“Ketika Tahura ditetapkan, misalnya Rahtawu masuk kawasan itu, apakah masyarakat boleh masuk? Nah ini yang harus disinkronkan. Jangan sampai masyarakat justru terpinggirkan,” tegasnya.

Widjanarko menekankan perlunya riset yang dilakukan oleh tim riset mengedepankan life in bersama masyarakat yang menjadi titik tempat tahura berfungsi. Dengan cara itu, analisis positif dan negatif bagi warga bisa terlihat jelas sebelum kebijakan final diberlakukan.

“Harapan saya, tim riset betul-betul melakukan life in dengan masyarakat yang akan terdampak. Kalau masyarakat belum disosialisasikan, kan repot. Apa saja dampaknya, baik positif maupun negatif, harus dibicarakan,” tambahnya.

Ia menilai perencanaan kawasan konservasi di berbagai tempat sering kali tidak melibatkan masyarakat lokal. Padahal, mereka adalah pihak yang paling sering berinteraksi dengan hutan.

Dari sisi historis, menurutnya kawasan Muria sejak lama berada dalam status hutan lindung terbatas. Perhutani pun pernah berada dalam posisi dilematis karena harus menjaga kawasan konservasi, namun di sisi lain masih ada area yang dianggap sebagai kawasan produksi.

Baca Juga: Akademisi UMK Fasilitasi Penataan Jalur Pendakian Muria, Targetkan Pengelolaan Lebih Profesional 

“Perhutani setelah ada DP-KLH, daerah perlindungan kawasannya semakin sempit dan mereka mulai melepaskan banyak titik. Tapi bagaimanapun, kalau Muria benar-benar jadi Tahura, ya harus membumi,” tegasnya.

Ia berharap penetapan Tahura Muria nantinya tidak hanya memberikan perlindungan ekologis, tetapi juga memastikan masyarakat tetap memiliki akses, peran, dan manfaat dari keberadaan kawasan konservasi tersebut.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengajukan pembiayaan pembangunan infrastruktur ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di tahun 2026. Hal tersebut dikarenakan pada tahun depan alokasi untuk pembangunan infrastruktur sangat minim.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus, Harry Wibowo menyampaikan, minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur tak terlepas dari pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang cukup besar. Total pembiayan infrastruktur yang diajukan kurang lebih sebesar Rp85 miliar.

Baca Juga: UMKU Tegaskan Komitmen Wujudkan Kampus Aman dan Bebas Kekerasan

“Ada dua ruas jalan dan tiga jembatan yang kami usulkan pembangunanya ke Kementerian PU. Pembangunan tersebut kurang lebih menelan sebesar Rp85 miliar,” ujar Harry kepada Betanews.id melalui sambungan telepon, belum lama ini.

Harry kemudian merinci infratruktur mana saja yang diajukan pembiayaannya ke Kementerian PU. Antara lain, pembangunan sesi dua untuk Jalan R Agil Kusumadya dengan alokasi anggaran Rp20 miliar.

“Pembangunan Jalan R Agil Kusumadya sesi 2, ruasnya lebih panjang yakni 1,4 kilometer dibanding sesi satu yang 1,1 kilometer. Lebarnya juga mencapai 17 meter,” bebernya.

Kemudian, kata Harry, ada Jalan Kudus-Kaliwungu. Menurutnya, ruas tersebut statusnya adalah jalan provinsi. Jadi biaya pembangunannya diusulkan ke Kementerian PU.

“Pembiayaan pembangunan Jalan Kudus-Kaliwungu diusulkan kurang lebih sebesar Rp 15 miliar,” ungkapnya.

Selain dua ruas jalan tersebut, lanjut Harry, ada tiga jembatan yang diusulkan pembangunanya ke Kementerian PU. Yakni Jembatan Merah di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo sesar Rp15 miliar. Jembatan Braholo Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo dengan anggaran Rp10 miliar.

Baca Juga: Akademisi UMK Fasilitasi Penataan Jalur Pendakian Muria, Targetkan Pengelolaan Lebih Profesional 

“Serta jembatan penghubung antara Desa Cranggan-Tergo Kecamatan Dawe yang arah ke Kabupaten Pati dengan anggaran Rp25 miliar. Usulan pembiayan jembatan ini memang lebih besar, karena lebih panjang dan lebar dibanding jembatan lain,” jelasnya.

Harry berharap, pengajuan pembiayaan pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan di tahun depan bisa diakomodir oleh Kementerian PU. Sebab, alokasi anggaran di tahun depan untuk infrastruktur sangat minim.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -