Beranda blog Halaman 64

Relokasi Korban Tanah Gerak Tegal Dikebut, Pemprov Jateng Kaji Geologi Lahan Huntara

0

BETANEWS.ID,SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat langkah relokasi ribuan warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal. Sejumlah calon lahan relokasi kini tengah dikaji secara geologi guna memastikan keamanan sebelum pembangunan hunian sementara (huntara) dimulai.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Agus Sugiharto, mengatakan, kajian geologi dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan relokasi warga ke lokasi yang lebih aman.

“Kami sedang melakukan asesmen geologi terhadap empat lokasi, terdiri dari tiga calon lahan relokasi dan satu lokasi pondok pesantren eksisting milik Perhutani yang direncanakan menjadi tempat relokasi,” ujar Agus, Selasa (10/2/2026).

Kajian tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat meninjau langsung lokasi bencana pada Jumat pekan lalu. Selain itu, asesmen juga menindaklanjuti permohonan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tegal.

Baca juga :Dana Desa di Jepara Turun Hingga Rp150 Miliar, Wiwit Minta Kades Buat Program yang Realistis

Agus menjelaskan, tiga calon lahan relokasi berada di Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar, Kecamatan Jatinegara. Luasan lahan yang dikaji bervariasi, mulai dari 3,238 hektare, 5,081 hektare, hingga 10,042 hektare.

“Kajian ini diperkirakan memakan waktu minimal tiga hari untuk memastikan stabilitas tanah dan kelayakan lokasi bagi pembangunan hunian,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas C. Penanggungan, menyampaikan, penanganan pengungsi terus dilakukan secara intensif. Hingga kini, tercatat sebanyak 596 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa terdampak bencana tanah gerak dan tersebar di sembilan titik pengungsian.

“Pelayanan kebutuhan dasar warga terus berjalan. Saat ini terdapat empat dapur umum yang melayani para pengungsi, disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi,” ujar Bergas.

Terkait relokasi, Bergas menegaskan proses akan dilakukan secara bertahap setelah rekomendasi kesiapan lahan diterbitkan. Sejumlah langkah persiapan pun telah dilakukan, termasuk koordinasi lintas perangkat daerah.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan alat berat guna land clearing dan perataan lahan. Pekerjaan dilakukan simultan agar pembangunan bisa segera dimulai,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, relokasi warga korban tanah gerak akan dilakukan demi keselamatan warga. Ia memastikan pemerintah akan menyiapkan hunian sementara hingga hunian tetap lengkap dengan sertifikat kepemilikan.

“Sertifikat nanti akan diurus. Ibu Bapak tidak perlu khawatir, akan dapat rumah berikut sertifikatnya,” katanya beberapa waktu lalu.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Dana Desa di Jepara Turun Hingga Rp150 Miliar, Wiwit Minta Kades Buat Program yang Realistis

0
Bupati Jepara Witiarso Utomo saat menghadiri pembinaan APBDes bagi para petinggi se-Kabupaten Jepara di Pendopo R.A. Kartini, Senin (09/02/2026). Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID,JEPARA– Anggaran Dana Desa (DD) di Kabupaten Jepara pada tahun 2026 ini mengalami penurunan sebesar Rp150 miliar.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo menyebutkan, pada tahun 2025, pagu dana transfer yang masuk ke APBDes sebesar Rp436,9 miliar. Sementara di tahun 2026 turun menjadi Rp286,67 miliar. Jika dihitung, penurunan pagu transfer APBDes itu mencapai Rp150 miliar.

Untuk itu, ia meminta agar seluruh aparatur pemerintah desa diminta realistis dan bijak dalam menyikapi kondisi fiskal. Hal itu ia sampaikan saat menggelar pembinaan APBDes bagi para petinggi se-Kabupaten Jepara di Pendopo R.A. Kartini, Senin (09/02/2026).

Baca juga : Tiga Gerai Kopdes Merah Putih di Jepara Selesai Dibangun

“Di sisi lain, terdapat beberapa pos yang mengalami kenaikan. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi meningkat dari Rp32 miliar menjadi Rp34,8 miliar. Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga naik dari Rp60 miliar menjadi Rp70,9 miliar,” katanya.

Tidak hanya pagu dana desa, penurunan anggaran dari pemerintah pusat juga terjadi pada Bantuan Khusus Pemerintah Kabupaten Jepara, dari Rp27 miliar menjadi Rp17,13 miliar.

“Pastikan setiap kegiatan memiliki manfaat yang jelas, terukur, serta berkelanjutan. Fokuskan anggaran pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat, utamakan kebutuhan prioritas, hindari belanja kurang produktif, dan dorong kemandirian desa,” tambahnya.

Ia juga berharap aparatur desa semakin memahami regulasi dan teknis pengelolaan keuangan desa agar pengelolaan semakin tertib dan akuntabel, sehingga potensi kesalahan dan penyimpangan dapat dicegah sejak perencanaan hingga pelaksanaan.

Baca juga: Jalankan Arahan Presiden, Pemkab Jepara Galakkan Gerakan Jepara Bersih-Bersih 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara Muh Ali menyampaikan kegiatan ini bertujuan memastikan desa-desa di Kabupaten Jepara tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam penetapan dokumen desa sesuai tahapan dan aturan yang berlaku, serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan APBDes.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa juga menjadi perhatian utama. Aparatur desa diharapkan terus meningkatkan kapasitas pengetahuan, wawasan, kedisiplinan, kemampuan teknologi, serta kinerja.

“Melalui pembinaan ini, harapannya pengelolaan APBDesa di Kabupaten Jepara semakin profesional, transparan, dan mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan serta berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Bupati Jepara: “HPN Jadi Momentum Perkuat Sinergi Bangun Jepara”

0
Bupati Jepara Witiarso, saat menghadiri tasyakuran HPN. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID,JEPARA– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Jepara menggelar tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Sekretariat PWI Jepara, kompleks Pendopo Kartini, Senin (9/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri insan pers, jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, serta personil Polres Jepara. Kegiatan diawali dengan doa, dilanjutkan pemotongan tumpeng, ramah tamah dan penyaksian peringatan puncak HPN secara daring.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan, hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers di Jepara selama setahun terakhir berjalan baik. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus ditingkatkan.

“Mudah-mudahan pers Indonesia dan khususnya teman-teman pers di Kabupaten Jepara selalu bisa bersinergi membangun Jepara. Hubungan dengan insan pers selama setahun terakhir sudah berjalan harmonis,” ujarnya.

Baca juga: Peringati HPN, PWI Pati Salurkan Bantuan Sekolah untuk Korban Banjir dan Santuni Anak Yatim

Wakapolres Jepara Kompol Edy Sutrisno, yang mewakili Kapolres menyatakan, hubungan kerja antara pers, pemerintah daerah, dan kepolisian selama ini berjalan baik. Menurutnya, pola komunikasi yang terbangun perlu dijaga agar koordinasi antarlembaga tetap berjalan.

“Hubungan dengan Pemda dan Polres sudah berjalan. Harapannya bisa terus dipupuk agar lebih sinergis,” katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Jepara, Septina Nafiyanti menyampaikan, bahwa Hari Pers Nasional menjadi pengingat atas peran pers dalam sistem demokrasi.

Ia menegaskan kerja jurnalistik dijalankan berdasarkan perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

“Ini momentum yang mengingatkan bahwa pers memiliki ruang, kebebasan, dan perlindungan hukum. Wartawan tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga dilindungi undang-undang,” tuturnya.

Pihaknya menambahkan, Sekretariat PWI Jepara tidak hanya menjadi tempat produksi berita, tetapi juga ruang diskusi dan pengembangan kapasitas wartawan.

“Ini ruang kami untuk berdiskusi dan terus menjaga profesionalisme,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Tabuhan Bedug Wabup Bellinda Tandai Dibukanya Tradisi Dandangan Kudus 2026

0
Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton bersama Ketua TP PKK Kudus, Endhah Sam'ani dan Anggota DPRD Kudus, Valerie Yudistira, serta Manajer Festival Dandangan Kudus 2026, Anjas Pramono, saat pembukaan tradisi Dandangan, Senin (9/2/2026). Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Tradisi Dandangan Kabupaten Kudus 2026 resmi dibuka pada Senin (9/2/2026). Tradisi warisan Sunan Kudus yang digelar untuk menyambut Bulan Suci Ramadan ini mengusung tema “Melestarikan Tradisi, Menggerakkan Ekonomi.”

Pembukaan Festival Tradisi Dandangan ditandai dengan penabuhan bedug dan pemotongan pita oleh Wakil Bupati Kudus Bellinda Sabrina Birton bersama Ketua PKK Kabupaten Kudus Endhah Sam’ani Intakoris.

Setelah itu, keduanya berkeliling meninjau stand-stand pedagang serta menyapa para pelaku usaha yang berpartisipasi dalam festival tersebut.

Baca juga: Perputaran Uang Dandangan Diprediksi Bisa Capai Rp1,5 Miliar Sehari

Rangkaian pembukaan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama para pemeran hantu jadi-jadian di depan gerbang utama Dandangan, yang menjadi salah satu daya tarik khas festival tahunan ini.

Wakil Bupati Kudus Bellinda Sabrina Birton mengatakan, Festival Dandangan merupakan tradisi yang rutin digelar setiap tahun sebagai bagian dari penyambutan Bulan Suci Ramadan. Tradisi ini juga telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).

Alhamdulillah, sore ini kami membuka Festival Tradisi Dandangan. Selain sebagai upaya melestarikan tradisi, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Bellinda kepada awak media.

Bellinda mengungkapkan, salah satu pembeda pelaksanaan Dandangan tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya adalah penerapan sistem digitalisasi dalam penjualan stand. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi dan memudahkan masyarakat untuk melakukan pemantauan.

“Pada tahun-tahun sebelumnya, lapak atau stand di Dandangan kerap diperjualbelikan kembali dengan harga tinggi. Dengan sistem digitalisasi, hal-hal seperti itu bisa diminimalisir,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Eko Harry Djatmiko, menyampaikan bahwa Festival Dandangan menjadi momentum penting untuk melestarikan tradisi sekaligus menggerakkan ekonomi, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Baca juga: Harga Tenda Lebih Murah, Pendaftaran Stan Dandangan Kudus 2026 Mulai Dibuka Senin

Pelaksanaan Festival Tradisi Dandangan dijadwalkan berlangsung selama 10 hari ke depan. Dalam kegiatan ini, panitia menyediakan 527 unit stand bagi pelaku UMKM, serta 450 lapak bagi pedagang kaki lima (PKL). Seluruh peserta telah melalui proses pendaftaran dan tercatat secara resmi.

“Kami berharap seluruh masyarakat Kudus dapat hadir dan meramaikan Festival Dandangan 2026, sesuai dengan tema melestarikan tradisi dan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.

Terkait perputaran ekonomi, Eko menyebutkan bahwa berkaca pada pelaksanaan Dandangan tahun 2025, perputaran uangnya bisa mencapai Rp 16,5 miliar. Pada tahun ini pihaknya menargetkan Rp 17 miliar.

“Melihat tingginya antusiasme masyarakat pada dua hari pertama tahun ini, kami optimistis perputaran uang pada Dandangan 2026 bisa lebih dari Rp 17 miliar. Sebab transaksi tidak hanya terjadi di stand pedagang, tetapi juga di tukang parkir dan lainnya,” sebut Eko.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Imbas Kasus Keracunan di SMAN 2 Kudus, SPPG Wajib Koordinasi dengan Puskesmas Sebelum MBG Didistribusikan

0
Sejumlah siswa SMAN 2 Kudus yang diduga mengalami keracunan beberapa waktu lalu. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID,KUDUS – Kasus dugaan keracunan terhadap ratusan siswa SMAN 2 Kudus, berdampak pada diperketatnya pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bupati Kudus menginstruksikan, seluruh SPPG untuk meningkatkan koordinasi dengan puskesmas.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Nuryanto mengatakan, setiap SPPG kini wajib berkoordinasi dengan puskesmas di wilayah masing-masing. Koordinasi dilakukan sebelum makanan didistribusikan ke sekolah.

Baca juga : Jumlah Siswa SMKN 4 Pati yang Diduga Keracunan MBG Bertambah

“Ini sebagai tindak lanjut instruksi dari Pak Bupati dan Bu Wabup Kudus agar semua SPPG berkoordinasi dengan puskesmas,” ujarnya melalui sambungan telepon baru-baru ini.

Selain koordinasi, setiap menu MBG yang akan dibagikan harus diperiksa terlebih dahulu oleh tim kesehatan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kelayakan dan keamanan makanan.

“Setiap menu yang akan didistribusikan harus dicek terlebih dahulu oleh tim kesehatan,” jelasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Sambut Ramadan, Tradisi Baratan Ratu Kalinyamat di Kriyan Jepara Disambut Antusias Warga

0
Sosok pemeran Ratu Kalinyamat dalam kirab tradisi Baratan di Desa Kriyan,Jepara. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID,JEPARA– Iringan gending Jawa dalam lagu Kidung Reksabumi membuat suasana di Pelataran Masjid Al-Makmur, Desa Kriyan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara yang tadinya ramai menjadi sunyi.

Musik itu turut mengiringi keluarnya Pasukan Ksatriya Sholawat Nuur Muhammad SAW dari Desa Garung Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus beserta empat prajurit sapu jagat.

Tak lama setelahnya, sepuluh orang dayang dan pemeran Ratu Kalinyamat muncul, sebagai pertanda dimulainya tradisi Pesta Baratan Ratu Kalinyamat.

Baca juga : Jalankan Arahan Presiden, Pemkab Jepara Galakkan Gerakan Jepara Bersih-Bersih 

Setelah menerima kendi berisi air Tirta Kahuripan dan keris, pemeran Ratu Kalinyamat kemudian diarak dengan menaiki kuda keliling Desa Kriyan dengan jarak sepanjang 4,6 km. Dibelakangnya terdapat rombongan pawai yang membawa obor dan impes.

Tokoh Masyarakat Desa Kriyan, Muhammad menjelaskan, Baratan merupakan tradisi yang rutin digelar setiap tahun di desanya. Tradisi itu diadakan setelah tanggal 15 di Bulan Sya’ban.

“Baratan itu tradisi untuk memperingati bulan Sya’ban, sebagai pengingat sebentar lagi akan masuk di Bulan Ramadan,” kata Muhammad saat ditemui usai pelaksanaan Tradisi Baratan di Desa Kriyan, Minggu (8/2/2026) malam.

Muhammad menjelaskan, tahun ini pelaksanaan Tradisi Baratan cukup berbeda. Sehari sebelumnya, pada Sabtu, (7/2/2026) diadakan Sedekah Bumi dan Ngaji Budaya untuk mengenalkan budaya Desa Kriyan dan Ratu Kalinyamat kepada generasi muda.

Setiap tahun, gelaran Tradisi Baratan juga selalu mengangkat tema yang berbeda-beda. Tema itu mengangkat tempat-tempat historis di Desa Kriyan pada saat menjadi pusat Keraton Ratu Kalinyamat.

“Tahun ini tema yang kita angkat Kutho Bedah yang maknanya menunjukkan batas-batas Keraton Kalinyamatan yang ada di jaman dulu,”jelasnya.

Sementara itu, Steering Committee Tradisi Baratan Ratu Kalinyamat di Desa Kriyan, M. Hisyam Maliki mengatakan, dalam pelaksanaannya, konsep kegiatan baratan berbeda dengan makna dari tema yang diangkat.

“Kutho Bedah kan pecahnya atau jatuhnya Kerajaan Ratu Kalinyamat. Akan tetapi kita memiliki point of view yang berbeda. Dimana kutho Bedah ini kita jadikan sebuah ledakan dengan mempublikasikan kegiatan ini dengan sebesar-besarnya agar dikenal masyarakat luas,” jelas Hisyam.

Baca juga: Imbas Cuaca Ekstrem, Pantai Teluk Awur Jepara Dipenuhi Sampah

Rute pelaksanaan kirab yaitu melewati titik-titik penting di Desa Kriyan. Yaitu melewati Dukuh Kauman, Siti Hinggil, Krajan, dan Winong. Titik awal dan akhir kirab juga sama yaitu dari Masjid Al-Makmur.

“Rute perjalanan ini melewati empat area penting, yakni berpusat di kauman, jalan ke siti hinggil, lalu kerajan dan winong. Empat titik itu punya makna masing-masing,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jumlah Siswa SMKN 4 Pati yang Diduga Keracunan MBG Bertambah

0
Risma Ardhi Chandra, Ketua Satgas MBG Pati saat meninjau sejumlah siswa yang diduga keracunan usai santap MBG. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID,PATI – Jumlah siswa SMKN 4 yang diduga mengalami keracunan usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG), jumlahnya bertambah pada Senin (9/2/2026). Jika sebelumnya disebutkan sebanyak 20 siswa yang mengalami gejala keracunan, kini bertambah dua orang. Sehingga jumlahnya sebanyak 22 siswa.

Semua siswa yang diduga mengalami keracunan MBG tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Keluarga Sehat atau KSH Pati. Mereka kemudian mendapatkan penanganan intensif oleh petugas.

Kepala Divisi Duty Manager KSH Pati, Sri Widayati menyampaikan, bahwa seluruh siswa yang dibawa ke rumah sakit masih menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Hingga saat ini belum ada yang memerlukan rawat inap. Semuanya masih dalam tahap observasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi para siswa secara umum terpantau stabil. Tim medis masih melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada perkembangan gejala yang mengarah pada kondisi lebih serius.

“Alhamdulillah kondisi stabil. Kami terus observasi apakah ada perburukan,” katanya.

Baca juga : Diduga Keracunan Usai Santap MBG, Puluhan Siswa SMKN 4 Pati Dilarikan ke RS

Namun demikian, satu siswa sempat mengalami keluhan sesak napas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak rumah sakit segera memberikan bantuan oksigen.

“Ada satu siswa yang merasa mbesesek atau sesak napas. Langsung kami berikan oksigen sebagai langkah penanganan awal,” ucapnya.

Sementara Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra yang juga Ketua Satgas MBG Kabupaten Pati menjelaskan, bahwa SPPG yang diduga terkait kejadian tersebut dikelola oleh Yayasan Patriot Bangsa.

SPPG ini merupakan SPPG percontohan pertama di Kabupaten Pati dan selama ini dinilai telah menjalankan SOP dan OSP yang berlaku.

“SPPG ini sebenarnya sudah lama berjalan dan SOP-nya juga sudah dilaksanakan. Hari ini kami baru melakukan observasi lanjutan dan sampel makanan sudah kami kirim ke Semarang untuk diuji,” jelasnya.

Menu makanan yang dikonsumsi siswa saat kejadian terdiri dari ayam, tahu, dan sayuran. Namun hingga kini, pihak Satgas belum dapat memastikan bahan makanan mana yang menjadi penyebab munculnya gejala keracunan.

“Kita belum tahu makanan mana yang menyebabkan adik-adik ini mengalami keluhan. Gejalanya mual, pusing, dan ada beberapa yang muntah,” ungkapnya.

Meski demikian, Chandra memastikan kondisi para siswa secara umum mulai membaik. Sebagian besar siswa sudah tidak lagi merasakan mual, meskipun masih ada beberapa yang mengeluhkan pusing ringan.

“Alhamdulillah kondisinya sudah mulai membaik. Tadi mualnya sudah berkurang, hanya sebagian kecil yang masih merasakan pusing. Total ada 22 siswa,” ucapnya.

Editor : Suwoko

- advertisement -

Buka Manasik Haji Terintegrasi, Begini Pesan Bupati Kudus Kepada Calon Jemaah

0

BETANEWS.ID,KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris secara resmi membuka kegiatan Manasik Haji Terintegrasi Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kudus Tahun 1447 H/2026 di Hotel @HOM Kudus, Senin (9/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan calon jemaah haji secara menyeluruh sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

Manasik haji tahun ini mengusung tema Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan, sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan ibadah yang inklusif. Melalui pendekatan tersebut, calon jemaah diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih baik sekaligus kesiapan fisik dan mental dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji.

Baca juga : Puluhan Calhaj Asal Kudus Terancam Tak Bisa Berangkat Haji Tahun Ini

Manasik haji terintegrasi dilaksanakan selama dua hari, yakni 9–10 Februari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh calon jemaah haji Kabupaten Kudus sebanyak 1.199 orang, yang terdiri dari 536 jemaah laki-laki dan 663 jemaah perempuan.

Bupati Kudus Sam’ani menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh calon jemaah haji Kabupaten Kudus yang akan berangkat pada tahun 2026. Ia berharap kegiatan manasik ini mampu memberikan bekal pengetahuan yang utuh agar jemaah dapat menjalankan ibadah secara tertib, mandiri, dan khusyuk.

“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh calon jemaah haji Kabupaten Kudus Tahun 2026. Melalui manasik haji terintegrasi ini, kami berharap jemaah memperoleh pemahaman dan kesiapan yang memadai sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik,” ujar Sam’ani.

Bupati Sam’ani juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, kebersamaan antarjemaah, serta sikap selama berada di Tanah Suci. Ia turut meminta doa dari para jemaah agar Kabupaten Kudus senantiasa diberi keberkahan dan keselamatan.

Pemerintah Kabupaten Kudus, lanjut Sam’ani, berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan dengan penugasan tenaga kesehatan untuk mendampingi jemaah selama pelaksanaan ibadah.

“Kami mendukung penuh pelaksanaan ibadah haji, termasuk dengan menugaskan satu dokter dan dua perawat untuk mendampingi jemaah agar kondisi kesehatan tetap terpantau dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kudus, Masruroh menjelaskan, bahwa manasik haji terintegrasi merupakan tahapan penting dalam mempersiapkan calon jemaah. Pembekalan tidak hanya berfokus pada tata cara ibadah, tetapi juga kesiapan fisik dan mental.

Baca juga : Pelunasan Haji Tahap II Diperpanjang hingga Besok, 1.194 Calhaj Kudus Sudah Lunas

“Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Manasik haji terintegrasi ini bertujuan memberikan pembekalan menyeluruh, khususnya untuk mewujudkan pelaksanaan ibadah haji yang ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan,” kata Masruroh.

Melalui kegiatan manasik haji terintegrasi ini, diharapkan seluruh calon jemaah haji Kabupaten Kudus mampu mengikuti setiap tahapan ibadah dengan baik. Dengan persiapan yang matang, pelaksanaan ibadah haji diharapkan berjalan lancar, aman, dan nyaman.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Diduga Keracunan Usai Santap MBG, Puluhan Siswa SMKN 4 Pati Dilarikan ke RS

0
Salah satu siswa SMKN 4 Pati saat dibawa ke RS KSH Pati. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID,PATI – Puluhan siswa SMKN 4 Pati diduga mengalami keracunan usai menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (9/2/2026).Akibatnya, mereka terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan.

Pantuan di sekolah, tampak beberapa ambulans yang berasal dari Rumah Sakit KSH Pati dan juga Puskesmas Margorejo masuk dan keluar membawa sejumlah siswa ke rumah sakit. Sedangkan beberapa guru dan petugas Kesehatan berada di sebuah ruangan aula untuk melakukan koordinasi.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah III, Budi Santosa mengatakan,peristiwa dugaan keracunan itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIB. Di mana, kejadian itu diketahui hanya sesaat setelah sejumlah siswa menyantap MBG.

“Saat ini ada beberapa anak yang diduga keracunan MBG. Hari ini kami dapat MBG jam 11.30 WIB dan MBG dibagikan jam 12.00 WIB. Tapi baru dimakan sesaat, jam 12.06 WIB, ada anak yang kepalanya pusing, muntah-muntah.Sehingga beberapa anak itu dilarikan ke KSH,” ujar Budi, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, ada 20 anak yang saat itu diduga mengalami keracunan.

“Alhamdulillah sudah mendapatkan penanganan yang luar biasa. Kita bekerja sama dengan Kodim, Dinas Kesehatan dan pihak lain yang sangat membantu. Kondisi terbaru, 20 anak dirawat,” imbuhnya.

Ia menyebut, untuk menu yang disajikan adalah nasi, garang asem, dan buah semangka. Sedangkan untuk MBG tersebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pati-Margorejo.

Sementara itu, Rosesita Tri Suci Rohani, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pati-Margorejo menyebut, sebelum menu MBG didistribusikan ke SMKN 4 Pati terlebih dahulu sudah dirapit.

“Kami sudah rapit tes sebelu didistribusi. Untuk makanannya,
garang asem, susu, buah semangka. Semua ini masih indikasi ya. Saya tahu temen-temen di sini mencari informasi, saya harap bisa bijaksana dalam menyikapi,” ungkapnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Tari Caping Kalo Resmi Diperkenalkan, Representasi Keanggunan Perempuan Muria

0

BETANEWS.ID,KUDUS– Koreografer Tari Kinanti Sekar Rahina resmi memperkenalkan karya terbarunya bertajuk Tari Caping Kalo di Hotel @Hom by Horizon, Kudus, Minggu (8/2/2026) malam. Karya tari tunggal ini, menggambarkan sosok perempuan Muria yang anggun, lincah, gemulai, namun tetap gesit serta setia menjaga nilai-nilai tradisi.

Kinanti Sekar Rahina menjelaskan, bahwa Tari Caping Kalo terinspirasi dari Caping Kalo, yakni, penutup kepala tradisional khas Kabupaten Kudus yang terbuat dari anyaman bambu halus dan daun rembuyan.

Dahulu, Caping Kalo digunakan oleh petani sebagai pelindung dari panas matahari, namun kini telah bertransformasi menjadi ikon budaya dan pelengkap busana adat perempuan Kudus.

Baca juga : Pentas Tahunan ke-18, Widyas Budaya Suguhkan Sendratari Ramayana

“Caping Kalo saya simbolkan sebagai sosok perempuan Kudus. Dari awalnya yang dipakai oleh rakyat, kini diagungkan sebagai warisan budaya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, bahwa anyaman bambu Caping Kalo yang rapat dan halus melambangkan kehidupan masyarakat yang rukun dan guyub. Sementara, kerangka bambunya yang kokoh menggambarkan jiwa perempuan Muria yang kuat, setia menjaga nilai tradisi dan nurani, baik sebagai remaja, ibu rumah tangga, maupun dalam peran sosial dan pekerjaan.

“Caping Kalo juga dijunjung di kepala, sebagaimana manusia beriman yang menempatkan Tuhan di atas segalanya, tempat menaruh segala gelisah dan pengharapan,” lanjutnya.

Tari Caping Kalo merupakan kelanjutan atau sequel karya sebelumnya berjudul Tari Lajur Caping Kalo yang diluncurkan pada 7 Oktober 2022. Namun, Sekar menegaskan, bahwa kedua tarian tersebut dapat berdiri sendiri karena memiliki konsep dan kekuatan masing-masing.

“Tari Lajur Caping Kalo menggambarkan proses perjalanan pembuatan Caping Kalo, mulai dari memilih bambu yang tidak asal tebang, memotong, hingga menganyam helai demi helai dengan penuh ketelatenan. Sedangkan Tari Caping Kalo menggambarkan hasil akhirnya, yakni sosok perempuan Kudus itu sendiri,” jelasnya.

Dalam Tari Caping Kalo, perempuan Kudus digambarkan tetap luwes dan pantas mengenakan jarik, namun mampu bergerak gesit, tidak lamban, mencerminkan karakter perempuan Muria yang rendah hati namun tangguh.

Proses penciptaan Tari Caping Kalo memakan waktu panjang. Sekar menyebut, dialog awal dimulai sejak Maret 2025, dilanjutkan riset pada Oktober 2025, hingga koreografi, kostum, dan konsep artistik terjalin secara matang sampai akhirnya diluncurkan.

Karya tari ini melibatkan komposer musik Hamdani, dengan syair dan lagu yang ditulis sekaligus dinyanyikan oleh Romo Lukas Heri Purnawan MSF. Proses penulisan lirik dan rekaman dilakukan di Buenos Aires, Argentina, di sela tugas pastoral Romo Lukas.

“Hidup di tengah budaya Argentina menjadi tantangan tersendiri untuk menemukan suasana Jawa. Tapi saya berharap syair dan nyanyian ini bisa mendukung kehadiran Tari Caping Kalo dan mempertajam pemahaman akan maknanya,” ujar Romo Lukas, yang akrab disapa Romo Ipeng.

Program penciptaan karya tari ini diproduksi oleh GST Production dan didukung oleh RKBBR (Rumah Khalwat & Balai Budaya Rejosari), Iniibubudi Publishing, serta Asa Academy of The Arts.

Sekar berharap, Tari Caping Kalo tidak berhenti sebagai pertunjukan seni semata, tetapi menjadi pintu masuk pelestarian budaya secara lebih luas, termasuk penguatan perajin Caping Kalo.

“Saya berharap ada workshop untuk masyarakat dan anak-anak sekolah. Mereka bisa belajar anyaman Caping Kalo yang paling halus. Itu melatih ketelatenan dan empati untuk menjaga warisan tradisi agar tetap berlanjut,” katanya.

Baca juga : Mengenal Tradisi Guyang Cekathak Peninggalan Sunan Muria yang Tetap Lestari

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Kudus, Endhah Endahayani menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap peluncuran Tari Caping Kalo. Menurutnya, karya ini memiliki filosofi kuat dan relevan untuk dikembangkan di tengah masyarakat.

“Tari Lajur Caping Kalo menampilkan proses pembuatan secara berkelompok, sementara Tari Caping Kalo menampilkan hasilnya, yaitu sosok perempuan yang anggun, gemulai, namun gesit,” ungkapnya.

Sebagai bentuk komitmen pelestarian budaya, Pemkab Kudus juga telah menetapkan kebijakan mengenakan pakaian adat Kudus setiap tanggal 23, termasuk penggunaan Caping Kalo.“Ini bentuk dukungan kepada para perajin Caping Kalo agar tetap lestari dan ikut sejahtera,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Bukan Cuma 10 Ton per Hektare, Padi Varietas Inpari 43 Bisa Hasilkan Hampir 12 Ton

0

BETANEWS.ID,PATI – Padi varietas inpari 43 dinilai dapat menjadi alternatif yang baik bagi para petani. Padi unggul hasil budidaya Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Kementerian Pertanian Republik Indonesia dinilai memiliki sejumlah keunggulan. Seperti hasil produksi padi yang melimpah.

Ketua Serikat Petani Pati (SPP) Kamelan menyebut, hasil itu terlihat saat memberikan pendampingan terhadap petani di Desa Tamansari, Kecamatan Jaken, Pati. Saat dipanen, dari lahan satu hektare yang ditanami padi jenis inpari 43 rupanya mampu menghasilkan sebanyak 9,4 ton.

“Bahkan kalau melihat hasil ubinan bisa mencapai 11,7 ton per hektare,” ungkapnya.

Baca juga : Sulap Eceng Gondok Jadi Pupuk, Petani di Pati Sukses Panen Padi hingga 10 Ton Satu Hektare

Hasil itu dikatakan Kamelan, begitu baik. Terlebih di Desa Tamansari, karakteristik tanahnya berupa lahan tadah hujan. Dia menyebut salah satu kelebihan padi jenis inpari 43 memang lebih toleran terhadap kekeringan.

“Memang belum banyak yang mengenal inpari 43 biasanya masih pakai inpari 32. Ini tentu bisa menjadi alternatif benih padi yang bisa dimanfaatkan para petani. Seperti dari hasil panen terlihat jenis inpari 43 hasilnya lebih banyak sekitar 30 persen dibandingkan jenis lain,” sebutnya.

Dia juga yakin, jika dikembangkan di lahan dengan sistem irigasi yang baik, hasilnya bisa meningkat jauh lebih besar.

“Ada sejumlah kelebihan lain dari jenis ini. Usia tanamnya hanya sekitar 111 hari dari mulai semai. Kemudian tahan rebah serta lebih tahan jamur,” terangnya.

Sementara untuk harganya, Kamelan menyebut relatif sama dengan jenis lain. Sementara untuk bentuk padinya memiliki ciri khas ramping.

Baca juga : Soroti Kebijakan 10 Ton Padi Per Hektare, Petani Pati: ‘Dukungan untuk Kami Apa?’

“Untuk tekstur berasnya juga pulen,” imbuhnya.

Kamelan juga menyebut, perawatan padi inpari 43 juga relatif lebih ringan dibandingkan jenis padi lainnya.

“Untuk perlakuan varietas baru justru jauh lebih mudah,” pungkasnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

KUHP Baru Atur Kerja Sosial, Tapi Tanpa PP, Akademisi Soroti Kekosongan Aturan

0
Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Gaza Carumna Iskadrenda. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID,PATI -Penerapan sanksi pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut belum ada Peraturan Pemerintah (PP). Tanpa PP sebagai peraturan pelaksana, penegakan hukum dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan praktik di lapangan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Gaza Carumna Iskadrenda mengatakan, keberadaan PP bukan sekadar pelengkap, melainkan amanat langsung dari KUHP itu sendiri.

“KUHP itu berada di tataran undang-undang. Undang-undang ini harus ditindaklanjuti dengan peraturan teknis. Bahkan di dalam KUHP sudah disebutkan secara eksplisit bahwa tata cara pelaksanaan pidana, salah satunya sanksi kerja sosial, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,” kata Gaza di sela kegiatan sosialisasi KUHP dan KUHAP baru di Gedung IV UMK, Sabtu (7/2/2026).

Namun hingga kini, PP yang mengatur secara teknis pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut belum diterbitkan. Padahal, di sejumlah daerah, termasuk Kudus, sanksi kerja sosial sudah mulai diterapkan dalam praktik penegakan hukum.

Baca juga: Pelaku Alami Gangguan Mental, Kasus DugaanPencurian Motor di Kudus Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Menurut Gaza, kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, situasi ini dikenal sebagai ketidaksesuaian antara das sollen (apa yang seharusnya diatur) dan das sein (apa yang terjadi di lapangan).

“Ketika PP belum ada, tapi penerapan sudah berjalan, di situlah terjadi gap antara das sollen dan das sein,” jelasnya.

Ia meyakini bahwa aparat penegak hukum akan berupaya mengisi kekosongan aturan tersebut melalui peraturan kebijakan atau diskresi sementara agar hukum tetap bisa ditegakkan.

“Saya yakin akan dicoba ditegakkan melalui beleid regel atau peraturan kebijakan untuk sementara waktu. Tapi yang paling ideal tetap harus ada PP,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan PP sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman penerapan, serta perlindungan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Gaza juga menyebut bahwa PP tersebut kemungkinan besar akan diterbitkan oleh kementerian terkait, seperti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), mengingat pidana kerja sosial berkaitan langsung dengan sistem pemidanaan dan pelaksanaannya.

“PP ini krusial, karena tanpa aturan teknis, semangat pembaruan hukum pidana dalam KUHP nasional bisa terhambat di level implementasi,” terangnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Peringati HPN, PWI Pati Salurkan Bantuan Sekolah untuk Korban Banjir dan Santuni Anak Yatim

0

BETANEWS.ID,PATI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pati menyalurkan bantuan peralatan sekolah kepada anak yang terdampak banjir dan memberikan santunan anak yatim. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026.

Ada sebanyak 25 anak yatim yang mendapatkan santunan dari PWI Pati. Sementara peralatan sekolah yang dibagikan kepada anak korban banjir ada 50 paket yang berisi mulai tas, buku, alat tulis dan lainnya.

Penyerahan santunan dan bantuan itu berlangsung di tengah acara peringatan HPN di Pendopo Pati, Senin (9/2/2026). Dalam kegiatan dengan teman ‘Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat’ ini juga dilakukan prosesi potong tumpeng.

“Tema ini bagian dari yang kita usung sejak dulu. Menciptakan iklim informasi yang sehat, kemudian penguatan kapasitas teman-teman dan pengarahan kepada profesionalitas,” ujar Ketua PWI Pati, Moch Noor Effendi.

Effendi menuturkan, PWI Pati tidak hanya menjadi entitas media yang bekerja dalam jurnalistik saja. Tetapi juga memberikan kepedulian sosial kepada masyarakat.

“Tahun ini kita ada santunan anak yatim dan juga memberikan bantuan peralatan sekolah kepada anak-anak terdampak banjir,” ucapnya.

Baca juga : Kekeringan Terus Meluas, PWI Pati Salurkan Bantuan Air Bersih ke Desa Terdampak

Menurutnya, peringatan HPN 2026 ini menjadi momentum luar biasa. Karena dapat menyatukan semua elemen yang ada di Kabupaten Pati. Baik itu pihak pemerintah, swasta, kampus, organisasi masyarakat hingga organisasi mahasiswa.

“Orientasi kita bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak tanpa ada yang kita kecualikan. Semuanya bermuara pada pembangunan Kabupaten Pati yang lebih baik tanpa meninggalkan peran kita sebagai pers yaitu kritik sosial, informasi, dan edukasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra berharap,pers bisa menjadi mitra bagi Pemkab Pati. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan informasi tentang pembangunan daerah.

“Pemkab Pati mengucapkan selamat hari pers. Harapan kami pers menjadi mitra strategis bagi kami untuk kembali lagi mengabarkan pembangunan di Kabupaten Pati. Karena kami butuh teman-teman juga untuk menjaga situasi kondusif di Kabupaten Pati ini,” pungkasnya.

Editor : Suwoko

- advertisement -

Empat Calon Jemaah Haji Asal Pati Gagal Berangkat Meski Biaya Sudah Lunas

0

BETANEWS.ID,PATI- Sebanyak empat calon jemaah haji asal Kabupaten Pati dipastikan gagal berangkat pada tahun ini, meskipun mereka sudah melunasi biaya haji.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pati Rahardian Yunianto menyampaikan, mereka gagal berangkat karena faktor kesehatan. Keberangkatannya pun ditunda pada tahun 2027 mendatang.

”Lunas tunda sementara empat orang. artinya tunda keberangkatan, ada yang sakit dan sebagainya,” ujar Rahardian baru-baru ini.

Baca juga : Transisi ke Kementerian Haji dan Umroh, Sri Wulan Minta Pelayanan Haji Lebih Profesional

Sementara, jumlah calon jemaah haji asal Pati yang dijadwalkan berangkat pada tahun ini sebanyak 1.295 jemaah. Mereka terdiri dari 571 jemaah laki-laki dan sisanya jemaah perempuan.

”Sebanyak 1.295 jumlah jemaah haji Pati yang bakal berangkat. Rinciannya, 571 laki-laki dan 724 perempuan. Mutasi masuk (dari luar daerah masuk Pati) 10 orang, mutasi keluar (dari Pati ke luar) 19 orang,” ungkapnya.

Seribuan jemaah haji ini, masuk lima kloter. Yakni Kloter 49 yang bergabung dengan jemaah haji asal Rembang, Kloter 50, Kloter 51, Kloter 52 dan Kloter 53 yang merupakan gabungan dengan jemaah asal Surakarta.

”Untuk petugas kloter ada empat. Ada dua PHD, satu dari kesehatan dan satu layanan umum. 49,50,51, 52 dan 53. Pati masuk gelombang kedua. Jadi berangkat dari embarkasi sudah memakai pakaian ihram. Kloter 49 gabung dengan Rembang. kloter 53 gabung dengan kota Surakarta. Mulai Mei 2026 berangkat,” sebutnya.

Pihaknya bakal membekali seribuan calon jemaah haji ini mulai Senin ini. Sebenarnya manasik haji atau pembekalan sudah dibuka pada Kamis (5/2/2026).

Baca juga : Puluhan Calhaj Asal Kudus Terancam Tak Bisa Berangkat Haji Tahun Ini

Namun, manasik secara serentak di kecamatan mulai digelar pekan ini. Sebanyak 16 titik manasik haji telah disiapkan. Para calon jemaah bakal diberikan pembekalan tentang rukun haji hingga persiapan rukun IsIam kelima itu.

”Manasik haji kecamatan akan digelar mulai 9 sampai 12 Februari 2026. Sebanyak 16 titik lokasi kegiatan. Untuk narsum insyaallah kredibilitas tidak diragukan lagi,” pungkasnya.

Editor : Suwoko

- advertisement -

Pembangunan 81 Gerai Kopdes Merah Putih di Jepara Masih Tersendat 

0
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara, Zamroni Lestiaza . Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID,JEPARA– Pembangunan Gerai dan Gudang Koperasi Desa (Kopdes) atau Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jepara sampai saat ini masih banyak yang terkendala. 

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara, Zamroni Lestiaza menyebutkan, dari 195 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Kabupaten Jepara yang sudah berbadan hukum, sebanyak 81 desa belum bisa dilaksanakan pembangunan gerai. 

“114 (KDMP) sudah proses pembangunan, masih ada 81 (desa) yang belum,” kata Zamroni pada Betanews.id, Sabtu (7/2/2026). 

Zamroni melanjutkan, kendala itu disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya, terdapat desa yang sudah memiliki lahan kosong untuk dijadikan lokasi pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih. Namun statusnya termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Baku Sawah (LBS). 

“Itu yang saat ini kita masih mengajukan ijin ke Kementerian Pertanian,” ungkapnya. 

Baca juga : Terdampak Cuaca Buruk, Perbaikan Infrastruktur di Karimunjawa Tersendat 

Kemudian, terdapat juga desa yang memiliki lahan kosong, namun statusnya bukan milik desa. Tetapi milik Perhutani, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya. 

“Itu juga kita masih menunggu persetujuan, masih bersurat (kepada pemilik lahan),” lanjutnya. 

Terakhir, terdapat desa yang sama sekali tidak terdapat lahan kosong di wilayah desanya. Terkait hal itu, Zamroni mengatakan belum mengetahui bagaimana solusi selanjutnya. 

Sebab, dalam pembangunan Gerai dan Gudang Koperasi Merah Putih, pihak pemerintah daerah tidak terlibat. Pembangunan itu sepenuhnya berada dalam wewenang PT Agrinas Pangan Nusantara bekerjasama dengan TNI. 

“Ada yang benar-benar ngga punya lahan, itu yang kita belum tau nantinya seperti apa,” katanya. 

Dari 114 KDKMP yang saat ini sudah melaksanakan pembangunan gerai dan gudang, terdapat tiga desa yang pembangunannya sudah selesai. Yaitu Koperasi Merah Putih Desa Daren Kecamatan Nalumsari, Koperasi Merah Putih Desa Gelang Kecamatan Keling, dan Koperasi Merah Putih Desa Karanganyar Kecamatan Welahan. 

Baca juga : Tiga Gerai Kopdes Merah Putih di Jepara Selesai Dibangun

“Pembangunan tahap awal targetnya kan di akhir Januari kemarin, Jepara ada 3 yang sudah selesai. Di Desa Daren, Gelang, Karanganyar,” sebutnya. 

Namun, terkait kapan Koperasi Merah Putih itu akan mulai beroperasi serta unit usaha yang akan dijalankan apa saja, Zamroni mengatakan, sampai saat ini masih menunggu arahan pemerintah pusat. 

“Belum ada arahan lagi, dioperasionalkan kapan, masih menunggu dari pusat,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -