Sidang Dugaan Kekerasan Terhadap Wartawan di Pati Berlanjut, Jaksa Hadirkan Saksi Tambahan

-

10/02/2026

BETANEWS.ID,PEKALONGAN – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terus berupaya menangani bencana banjir yang melanda Kota dan Kabupaten Pekalongan. Upaya yang dilakukan mulai pengerahan belasan unit pompa air hingga penyaluran bantuan logistik senilai ratusan juta rupiah kepada warga terdampak.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menginstruksikan jajaran terkait untuk secepat mungkin melakukan penanganan secara terpadu.

“Apa yang diperlukan pengungsi, segera tangani,” ujar Luthfi di Semarang pada Selasa (10/2/2026).

Ditegaskannya, melalui koordinasi jajaran Pemprov Jawa Tengah, pemerintah daerah, serta instansi terkait, ia menginstruksikan agar seluruh langkah penanganan darurat dilakukan secara terpadu dan tepat sasaran.

Pemerintah provinsi telah mengerahkan dukungan logistik, bantuan kebutuhan dasar, serta penguatan penanganan dampak banjir bagi warga terdampak.

Pemerintah komitmen untuk terus hadir mendampingi masyarakat Pekalongan, memastikan keselamatan warga, dan mengawal proses pemulihan hingga kondisi kembali normal.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catur Penanggungan, mengungkapkan, bantuan pertama dilakukan pada 7 Januari 2026, yakni senilai Rp169.731.854 untuk Kota Pekalongan dan senilai Rp182.236.270 untuk Kabupaten Pekalongan. Bantuan yang disalurkan saat itu total Rp359.395.578

“Bantuan Pemerintah Jawa Tengah terus berlanjut untuk korban banjir di Kabupaten Pekalongan melalui Dinsos, BPBD dan Dishanpan setempat serta dari Korpri Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.

Selain itu, sesuai instruksi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, sejumlah sarana dan prasarana diterjunkan total 12 mobile pompa. Dari DPUPR Provinsi Jawa Tengah 8 unit pompa dan BPBD Kabupaten/kota 4 unit pompa (Demak, Kota Semarang, Kota Solo dan Pemalang).

“Selain pompanisasi, Pemprov Jateng juga melakukan penanganan darurat dengan peninggian tanggul menggunakan sandbag bekerja sama Pemprov, Pisdataru, DPUPR dengan TNI dan Polri,” ujar Bergas.

Ia juga menjelaskan penyebab banjir di Pekalongan sulit surut diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, ditambah limpasan air dari Sungai Sengkarang dan Sungai Meduri. Diperparah dengan kondisi wilayah yang berupa daerah cekungan.

“Kami dari pemerintah akan terus berupaya melakukan penanganan agar banjir segera surut,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menambahkan, sejak mula Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah memberikan perhatian kepada para korban banjir di Kabupaten maupun Kota Pekalongan.

“Kami sudah mengirimkan bantuan ratusan juta untuk para korban banjir di sana,” katanya.

Secara rinci, bantuan tersebut untuk keperluan makan, peralatan evakuasi, sandang atau selimut, dan perlengkapan keluarga.

“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan makan, dapur umum, pengungsian bisa menjadi nyaman bagi para pengungsi meskipun sifatnya sementara. Harapannya, banjir segera surut, itu yang diupayakan oleh Pemprov Jateng,” ungkapnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jateng Siapkan Strategi Fiskal 2026, Mulai Efisiensi, Optimalisasi PAD hingga Target Ketat BUMD

Penulis

-

10/02/2026

betanews-20260210-gubernur jateng — Gubernur Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK) APBD TA 2025 dan percepatan pelaksanaan APBD TA 2026 di Semarang, Selasa (10/2/026). Foto: Ist

BETANEWS.ID,SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tancap gas memperkuat fondasi fiskal jelang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Merespons tekanan ekonomi dan tantangan pendapatan daerah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan efisiensi belanja, penajaman program prioritas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kesinambungan fiskal tetap terjaga.

Langkah itu disampaikan Gubernur Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK) APBD TA 2025 dan percepatan pelaksanaan APBD TA 2026 di Semarang, Selasa (10/2/026). Dalam forum tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan, Jawa Tengah saat ini menjadi provinsi dengan realisasi belanja daerah terbaik secara nasional.

Berdasarkan data nasional di 38 provinsi, realisasi belanja Pemprov Jawa Tengah tercatat menempati peringkat pertama, sekaligus tertinggi di Pulau Jawa. Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 23,76 triliun, sementara realisasi belanja tercatat Rp 23,87 triliun.

Meski terdapat selisih belanja sebesar Rp 109,24 miliar, kondisi kas daerah tetap terjaga positif. Hal itu ditopang realisasi pembiayaan neto sebesar Rp 576,95 miliar, sehingga menyisakan saldo kas daerah Rp 467,70 miliar.

Dengan fondasi fiskal tersebut, Gubernur menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan penyusunan program berbasis skala prioritas pada 2026.

“Hal ini agar efisiensi belanja dan pengelolaan dana transfer daerah tetap terjaga. Anggaran harus tepat sasaran, tidak boleh ada pemborosan, dan tidak boleh memicu defisit,” tegas Ahmad Luthfi.

Selain penguatan internal, Gubernur juga menyoroti persoalan piutang pajak, khususnya dari sektor opsen pajak, yang harus segera dituntaskan. Ia menilai, optimalisasi pendapatan menjadi kunci menjaga ruang fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional.

Tak kalah penting, Ahmad Luthfi menegaskan peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak PAD. Ia meminta seluruh BUMD berorientasi pada kinerja dan hasil nyata, bukan sekadar formalitas kelembagaan.

“BUMD harus memberi kontribusi nyata bagi Pemprov dan masyarakat. Bukan untuk kepentingan Gubernur atau Sekda secara pribadi. Ke depan, semua BUMD wajib punya target yang kompetitif dan terukur. Hasilnya harus untuk kemakmuran masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan, akselerasi pendapatan dan penajaman efisiensi belanja menjadi kunci menjaga kesehatan APBD. Pada TA 2025, realisasi pendapatan daerah tercapai Rp 23,76 triliun atau 96,38 persen dari target.

Namun demikian, Sumarno mengakui adanya tekanan berat pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Realisasi BBNKB hanya mencapai 68,86 persen, dipengaruhi kondisi ekonomi makro serta kebijakan nasional kendaraan listrik yang membebaskan BBNKB.

“Kondisi ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi hampir di seluruh provinsi karena erat kaitannya dengan daya beli masyarakat dan dinamika ekonomi nasional,” jelas Sumarno.

Untuk menjaga keseimbangan fiskal pada 2026, Pemprov Jawa Tengah merancang penyesuaian anggaran sebesar Rp 814 miliar melalui dua strategi utama. Pertama, optimalisasi pendapatan dengan fokus peningkatan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan melalui kolaborasi lintas sektor.

Kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja dengan penyisiran ulang program kerja seluruh OPD tanpa mengorbankan capaian target kinerja utama.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Serahkan Bantuan Alsintan, Bupati Kudus Targetkan Surplus Pangan Naik Hingga 35 Ribu Ton

Penulis

-

10/02/2026

betanews-20260210-KU-Alsintan — Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris menyerahkan bantuan alsintan. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID,KUDUS-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menargetkan peningkatan produktivitas pertanian dalam mendukung swasembada pangan secara nasional. Jika di tahun 2025, Kabupaten Kudus mencatat surplus pangan sebesar 25 ribu ton, maka Pemkab Kudus menargetkan surplus meningkat menjadi 30-35 ton pada 2026.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyampaikan, melalui bantuan alat pertanian (alsintan) untuk petani di Kabupaten Kudus, terutama di Kecamatan Undaan yang mendapat bantuan alsintan berupa traktor roda 4, traktor rotavator, dan drone itu dapat mendorong produktivitas pertanian yang ada. Menurutnya, sejauh ini pertanian di Kudus menunjukkan kinerja positif.

“Jadi kita dorong peningkatan hasil panen. yang dulunya satu hektare sawah menghasilkan 7 sampai 8 ton, sekarang kita targetkan bisa mencapai 10 ton per hektare,” katanya usai menyerhkan bantuan alsintan dari pemerintah pusat didampingi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sri Hartini, Selasa (10/2/2026).

Dengan bantuan alsintan untuk petani di Kudus, Sam’ani menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian di Kudus. Bantuan penyerahan yang ditujukan untuk Kabupaten Kudus akan dilakukan secara bertahap, seperti hari ini dilakukan penyerahan di Kecamatan Undaan.

Ia menyebut, Kudus yang mendapat alsintan meliputi beberapa kecamatan, yakni Undaan, Jekulo, Kaliwungu, Bae, dan Mejobo. “Penyerahan bantuan ini sudah kami lakukan mulai Februari 2026, jadi ini kami up terus,” ujarnya.

Bupati Kudus menegaskan, penyaluran bantuan alsintan di Kudus akan dibagi secara merata di masing-masing daerah kepada kelompok tani (poktan) maupun gabungan kelompok tani (gapoktan). pihaknya mengimbau, agar para petani memanfaatkan bantuan alsintan dengan sebaik-baiknya serta memperkuat kerjasama antarpetani.

“Sehingga nanti tidak hanya petani jago, tetapi petani sekarang jadi bosnya di sektor pertanian,” terangnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sri Hartini menambahkan, bahwa bantuan alsintan yang diberikan oleh pemerintah menyesuaikan dengan kebutuhan wilayah pertanian masing-masing daerah.

“Misalnya Kecamatan Dawe butuhnya traktor roda 4, sedangkan Kecamatan Undaan perlu traktor rotavator. Semua disesuaikan dengan karakter wilayahnya,” ungkapnya.

Ia menuturkan, pada penyaluran kali ini yang diberikan ke petani Kecamatan Undaan antara lain, traktor roda 4, traktor rotavator, dan drone untuk pemupukan. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan lanjutan dari penyaluran sebelumnya yang telah dilakukan sejak Desember 2025 dan akan terus berlanjut secara bertahap.

“Tak hanya bantuan alsintan, nantinya juga ada pendampingan terhadap petani melalui peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Sehingga kebutuhan dan kendala yang dialami oleh petani di lapangan bisa didampingi oleh PPL,” terangnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Sebanyak 12.372 Warga Kudus Tercoret dari PBI JKN

Penulis

Rabu Sipan

-

10/02/2026

BETANEWS.ID,KUDUS-Sebanyak 12.372 warga Kabupaten Kudus tercatat tercoret dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada awal tahun 2026. Dampaknya, status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka dinyatakan tidak aktif.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Kudus memastikan warga kurang mampu yang terdampak tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Masyarakat diminta tidak cemas dan segera mengurus administrasi yang diperlukan.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudus, Putut Winarno, menegaskan bahwa Pemkab Kudus telah menyiapkan anggaran khusus untuk menjamin layanan kesehatan warga kurang mampu.

“Pemkab Kudus setiap tahun menyiapkan anggaran untuk jaminan kesehatan. Warga kurang mampu yang tercoret dari PBI JKN kami minta segera mengurus administrasinya agar bisa dicover oleh Pemkab Kudus,” ujar Putut Winarno melalui sambungan telepon, Senin (9/2/2026).

Putut menjelaskan, PBI JKN merupakan program bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Berdasarkan data Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus, jumlah peserta aktif PBI JKN pada Januari 2026 mencapai 241.508 jiwa. Namun, pada periode yang sama terdapat 12.372 jiwa yang dinonaktifkan dari kepesertaan tersebut.

“Sebanyak 12.372 peserta PBI JKN warga Kudus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini tidak aktif. Selain itu, terdapat pula peserta Bayi Baru Lahir (BBL) sebanyak 477 jiwa,” jelasnya.

Bagi warga yang kepesertaannya dinonaktifkan, Pemkab Kudus membuka peluang untuk mendapatkan jaminan kesehatan daerah. Proses pengajuan dinilai cukup sederhana, yakni dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah desa setempat.

Putut memastikan, dari sisi anggaran, Pemkab Kudus telah menyiapkan alokasi yang mencukupi untuk menutup pembiayaan jaminan kesehatan tersebut, sembari menunggu proses reaktivasi kepesertaan PBI JKN oleh Kementerian Sosial.

“Warga yang tercoret dari PBI JKN tetap akan kami ajukan untuk reaktivasi ke Kemensos. Namun karena banyak di antaranya sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan membutuhkan jaminan segera, maka sementara akan kami cover menggunakan APBD,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Nuryanto, menyebutkan bahwa pada tahun 2026 alokasi anggaran PBI JKN dari Pemerintah Kabupaten Kudus mencapai sekitar Rp 54,3 miliar. Anggaran tersebut diproyeksikan mampu mengkaver jaminan kesehatan bagi 119.731 jiwa.

“Anggaran tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 35 miliar, sementara sisanya berasal dari pajak rokok,” jelas Nuryanto, Selasa (10/2/2026).

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Jelang Setahun Luthfi-Yasin, Program Speling Sudah Layani 88.979 Warga

Penulis

Suwoko

-

10/02/2026

20260210 betanews Jateng Ahmad Luthfi saat mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau cek kesehatan gratis di Puskesmas Pandanaran, Kota Semarang — Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau cek kesehatan gratis di Puskesmas Pandanaran, Kota Semarang, Selasa (10/2/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG — Jelang satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, program layanan dokter spesialis keliling (Speling) telah menjangkau 891 desa di 398 kecamatan. Program ini setidaknya sudah melayani ada 88.979 warga.

Sebagai informasi, program Speling kali pertama diluncurkan sebagai salah satu program prioritas Ahmad Luthfi — Taj Yasin Maimoen pada Maret 2025. Sejak itu para dokter turun langsung ke desa-desa untuk memberikan layanan cek kesehatan dan konsultasi kesehatan sacara gratis. Target sasarannya ad 1.278 desa sasaran.

“Jawa Tengah sudah mendukung penuh tentang cek kesehatan gratis,” kata Ahmad Luthfi saat mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau cek kesehatan gratis di Puskesmas Pandanaran, Kota Semarang, Selasa (10/2/2026).

Program tersebut selain melayani pemeriksaan kesehatan sacara umum, juga pemeriksaan kesehatan untuk penyakit tertentu yang dilakukan oleh dokter spesialis. Meliputi pemeriksaan tuberkulosis (TBC), kanker serviks, termasuk pemeriksaan rutin antenatal care (ANC) terhadap ibu hamil dan pemeriksaan gratis untuk penyandang disabilitas. Bahkan juga ada pemriksaan kesehatan jiwa oleh dokter spesialis jiwa.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah per 9 Februari 2026, 88.979 orang telah tersentuh Speling. Terdiri atas 11.777 orang diberikan layanan ANC Ibu Hamil, 4.230 orang diperiksa kanker serviks, 24.997 orang mengikuti pemeriksaan kesehatan jiwa, dan 39.031 orang dilayani pemeriksaan tuberkulosis, dan sisanya pemeriksaan terkait beberapa penyakit lain.

Dalam praktiknya, Program Speling juga diintegrasikan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas oleh pemerintah pusat. Selama 2025, sebanyak 13.789.318 orang warga Jateng yang melakukan memanfaatkan CKG. Sementara hingga 9 Februari 2026, sudah 1.045.924 orang yang terlayani program tersebut.

Dikatakan Luthfi, masyarakat Jawa Tengah sudah memiliki kesadaran untuk memeriksakan kesehatannya.

“Program terkait dokter spesialis keliling itu yang menjadi andalan kita sehingga masyarakat desa betul-betul terlayani dengan dokter spesialis. Untuk CKG, Jawa Tengah nomor 1 nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa program cek kesehatan gratis (CKG) merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang sudah berjalan sepanjang tahun lalu. Pada 2026 ini, CKG tidak hanya sekadar pengecekan kesehatan tetapi sudah meliputi pengobatan.

“Obatnya langsung diberikan setelah pemeriksaan. Penyakit seperti darah tinggi dan gula itu yang harus dijaga, jangan dianggap enteng, karena itu bisa menyerang ke organ lainnya termasuk jantung kalau dibiarkan. Itu penting untuk menjaga kita tetap sehat,” ujarnya usai meninjau Puskesmas Pandanaran.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Pelaku Fesyen Senang Dilibatkan dalam Tradisi Dandangan, Impak Besar Dinantikan

Penulis

-

10/02/2026

20260210 betanews KU Pengunjung melihat produk fesyen di stan Festival Tradisi Dandangan, Kudus, Senin — Pengunjung melihat produk fesyen di stan Festival Tradisi Dandangan, Kudus, Senin (9/2/2026). Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Tradisi Dandangan yang selalu digelar menyambut Bulan Suci Ramadan di Kabupaten Kudus tahun ini tampil berbeda. Untuk pertama kalinya, sektor fasyen dilibatkan secara khusus dalam tradisi budaya peninggalan Sunan Kudus tersebut, membuka ruang besar bagi brand busana lokal untuk unjuk potensi.

Sebanyak 48 stan khusus fasyen disediakan dalam gelaran Dandangan tahun ini. Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen diisi oleh brand lokal asal Kudus.

Owner Kemala Studio, Aris Yuni Astuti, mengaku antusias bisa terlibat dalam Tradisi Dandangan. Karena pada tahun-tahun sebelumnya sektor fashion belum mendapat ruang seperti sekarang.

“Senang sekali bisa dilibatkan. Ini baru pertama kalinya fesyen masuk di Dandangan. Biar masyarakat tahu kalau potensi fesyen di Kudus itu luar biasa dan memang wajib diangkat,” katanya, Senin (9/2/2026) sore.

Menurutnya, selama ini brand fesyen Kudus identik dengan busana muslim seperti gamis. Namun pada Dandangan tahun ini, ragam produk yang ditampilkan jauh lebih variatif, mulai dari busana muslim, pakaian kasual, hingga distro pria.

“Kemala Studio sendiri menyasar anak muda. Tidak semua perempuan cocok pakai gamis, jadi kami hadirkan blus dan one set yang lebih kasual dan bisa dipakai anak muda dan tidak bisa pakai gamis,” jelasnya.

Produk Kemala Studio dipasarkan dengan harga mulai Rp150 ribu hingga Rp450 ribu. Selain produk siap pakai, Kemala Studio juga menawarkan layanan busana custom dengan jumlah terbatas.

“Keunggulan produk custom, pembeli tidak perlu takut kembaran. Karena itu yang sangat dihindari cewek,” katanya.

Aris menyebut penjualan selama tiga hari pertama cukup menggembirakan, terutama karena banyak produk yang tergolong baru diperkenalkan ke masyarakat.

Sementara itu, brand fasyen pria Dream Story juga merasakan dampak positif dari keterlibatan fashion dalam Tradisi Dandangan. Aldi Fairuza (28), tim promosi Dream Story, mengatakan bahwa partisipasi dalam Dandangan memberikan eksposur besar bagi brand lokal.

“Fashion itu tidak ada matinya. Selalu berkembang seiring zaman. Dan Dandangan ini pengunjungnya semua segmen, dari anak-anak sampai orang tua,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan bahwa Dream Story yang mengusung tren fashion anak muda, khususnya pria, baru pertama kali mengikuti Tradisi Dandangan. Namun ia merasa hasil penjualan di luar dugaan.

“Kami mulai buka hari Minggu, 8 Februari 2026, dan hasilnya luar biasa. Dalam satu hari bisa terjual sekitar 350 potong,” ungkapnya.

Dream Story memasarkan produknya dengan harga terjangkau, mulai Rp100 ribu hingga Rp160 ribu. Untuk mengikuti Dandangan, brand tersebut menyewa empat stan yang digabung menjadi satu.

“Melihat pencapaian hari pertama, kami optimistis bisa kembali modal. Bahkan harapannya bisa stabil seperti hari pertama seperti kemarin,” katanya.

Keterlibatan fashion dalam Tradisi Dandangan dinilai menjadi langkah baru dalam memadukan budaya dan ekonomi kreatif lokal. Selain memperkaya wajah Dandangan, kehadiran brand fashion lokal juga membuka peluang peningkatan omzet pelaku UMKM menjelang Ramadan.

Para pelaku fashion berharap ke depan semakin banyak brand lokal Kudus yang dilibatkan, sehingga Tradisi Dandangan tidak hanya menjadi agenda budaya, tetapi juga etalase kekuatan ekonomi kreatif daerah.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Jadwal Resmi Keberangkatan Calhaj Asal Kudus Belum Turun

Penulis

-

10/02/2026

BetaNews - Ilustrasi Haji — Ilustrasi Haji. Dok. Beta News

BETANEWS.ID,KUDUS-Sebanyak 1.199 calon jemaah haji (calhaj) asal Kabupaten Kudus bakal diberangkatkan pada tahun 2026 ini. Ribuan calhaj tersebut akan terbagi menjadi lima kelompok terbang (kloter), yakni mulai kloter 40, 41, 42, 43, dan 44.

Masing-masing kloter tersebut nantinya berisi sebanyak 354 jemaah, dengan jadwal keberangkatan yang berbeda-beda.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Kudus, Masruroh menyampaikan, dari lima kloter yang diperuntukkan untuk calhaj asal Kudus, dua di antaranya bakal bergabung dengan calhaj dari kabupaten lain.

“Kloter 41, 42, dan 43 akan diisi calhaj asal Kudus. Sementara 38 jemaah dari kloter 40 nantinya akan gabungan dengan Kabupaten Jepara dan sebanyak 105 jemaah dari kloter 44 akan gabung dengan Kabupaten Blora,” katanya, Senin (9/2/2026).

Meski sudah mendapat kloter, Masruroh menyampaikan bahwa calhaj asal Kabupaten Kudus belum mendapatkan informasi pasti terkait jadwal keberangkatan.

Hanya saja, secara nasional calhaj dijadwalkan mulai berangkat ke Asrama Haji pada 21 April 2026. Sedangkan untuk jadwal penerbangan ke Arab Saudi pada 22 April 2026 mendatang.

“Kalau untuk jadwal pasti Kabupaten Kudus belum turun, kami saat ini masih menunggu,” terangnya.

Masruroh berharap, pengumuman jadwal keberangkatan di setiap daerah segera turun. Sehingga para calon jemaah haji bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik dan matang, secara kesiapan fisik maupun nonfisik.

“Untuk tahun ini kalangan yang lansia jumlahnya lebih sedikit. Laki-lakinya sebanyak 536 atau 45 persen, sisanya perempuan. Kalau untuk lansia yang diatas 60 tahun 37 persen. Lansia paling tua berumur 85 tahun,” terangnya.

Sebagai informasi, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kudus tengah menggelar bimbingan manasik haji mulai 9-10 Februari 2026 di Hotel @Hom. Bimbingan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait prosesi pelaksanaan haji.

Tema bimbingan manasik pada tahun 2026 ini adalah Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan sebagai upaya untuk memenuhi layanan inklusif dan memberikan kesiapan para calhaj.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Lima Warga Jepara Meninggal Usai Konsumsi Miras

Penulis

Umi Nurfaizah

-

10/02/2026

betanews-20260210-UN-miras — Warung tempat jual miras di Suwawal saat ini sudah dipasang garis polisi. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID,JEPARA– Lima orang warga Jepara diketahui meninggal dunia setelah mengonsumsi minuman keras (Miras) oplosan di sebuah warung yang berada di Desa Suwawal Timur, Kecamatan Pakis Aji, Jepara.

Dari pantauan Betanews.id, lokasi warung yang digunakan sebagai tempat mengonsumsi miras oplosan merupakan sebuah rumah huni yang berada di area permukiman. Lokasinya cukup jauh dari jalan raya.

Rumah itu kini telah dipasangi garis polisi di bagian depan hingga belakang. Dari pantauan, di bagian belakang rumah terdapat tumpukan botol Miras berbagai merk.

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, peristiwa itu bermula pada Minggu, (8/2/2026) siang sekitar pukul 11.00 WIB.

Ia mengungkapkan, lima orang warga yang menjadi korban merupakan teman dekatnya. Mereka datang ke warung di waktu yang berbeda-beda.

“Kejadian (mengonsumsi miras oplosan) itu Minggu kemarin. Mereka nggak satu gerombolan, beda-beda waktunya,” katanya saat ditemui Betanews.id di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Desa Suwawal Timur, Selasa (10/2/2026).

Lima warga itu, katanya meninggal di lokasi yang berbeda-beda dan di waktu yang berbeda pula. Korban diketahui meninggal pada Minggu, (8/2/2026) malam sampai Selasa, (10/2/2026) pagi.

Rinciannya, satu korban warga Desa Bulungan serta dua korban warga Desa Suwawal Timur. Sedangkan dua lainnya, Warga Desa Demeling, Kecamatan Mlonggo.

“Meninggalnya beda-beda, ada yang di rumah ada yang di rumah sakit. Informasinya juga ada korban yang saat ini masih kritis, cuma dirawat dimana saya kurang tahu,” ungkapnya.

Warung yang menjual miras oplosan itu menurutnya sudah beroperasi cukup lama, yaitu sekitar sembilan tahun.

Terpisah, Kapolres Jepara, AKBP Hadi Kristanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Saat ini dari pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) serta Kepolisian Sektor (Polsek) Pakis Aji masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Iya, saat ini masih proses penyelidikan,” katanya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Bupati Sam’ani Resmi Buka TMMD Sengkuyung Tahap 1 di Ngembal Kulon

Penulis

-

10/02/2026

BETANEWS.ID,KUDUS-Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada tahun 2026 kembali dilaksanakan. Di awal kegiatan TMMD ini, Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, menjadi sasaran pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Pelaksanaan operasi kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap 1, resmi dibuka oleh Bupati Kudus, Selasa (10/2/2026), di Lapangan Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Setidaknya, sasaran fisik dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat dengan membangun jalan sepanjang 450 meter, lebar 3 meter, dan tebal 0,15 meter.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menyampaikan, bahwa di tahun ini kegiatan TMMD bakal digelar sebanyak empat kali. Sebagai awal kegiatan kemanunggalan tersebut, berada di Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati.

“Hari ini uparaca pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap 1 2026 resmi kita buka bersama Pak Dandim dan seluruh unsur yang terlibat. Semoga dengan adanya program TMMD ini bisa meningkatkan kemandirian desa dan warga semakin sejahtera,” bebernya usai membuka dalam kegiatan tersebut, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan, dalam sasaran fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu, bersumber dari dua anggaran, yakni APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Kudus dengan total Rp549 juta.

“Di tahun ini, kegiatan TMMD ada empat kali, dan di akhir kita lanjut lagi untuk pembukaan akses jalan Rahtawu-Ternadi,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Sam’ani juga mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Dia berharap, semua insan pers selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik untuk memberikan masukan dan pendampingan terhadap program-program yang akan dijalankan.

Sementara itu, Dandim 0722/Kudus, Letkol Arh Yuusufa Allan Andriasie menuturkan, ada dua sasaran kegiatan dalam program tersebut, yakni berupa sasaran fisik dan nonfisik. Ia menyebut, bahwa sasaran fisik bertujuan untuk membangun perekonomian desa, sedangkan sasaran nonfisik untuk membangun kemanunggalan TNI bersama rakyat demi pertahanan negara yang kuat.

“Selain untuk membangun kemanunggalan, di dalamnya itu juga ada kegiatan penyuluhan tentang bela negara, tanggap bencana, dan lain sebagainya. Tentu kami akan mendukung sesuai instruksi presiden, agar seluruh kota/kabupaten di Indonesia bersih,” terangnya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Parkir Dandangan Kudus Jadi Sorotan, Wabup Bellinda Tegaskan Tarif Motor Maksimal Rp 5 Ribu

Penulis

-

10/02/2026

20260210 betanews RS Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton bersama Ketua Ekraf Jateng melihat stan-stan di Festival Tradisi Dandangan = — Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton bersama Ketua Ekraf Kudus, Valerie Yudistira melihat stan-stan di Festival Tradisi Dandangan. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Aktivitas jual beli di Dandangan Kudus sudah berjalan dua hari sebelum tradisi tersebut resmi dibuka pada Senin (9/2/2026). Banyak masyarakat atau pengunjung yang mempertanyakan terkait tarif parkir Dandangan yang sebesar Rp 5 ribu.

Keluhan tersebut tersebar di beberapa media sosial terutama facebook. Masyarakat menganggap penerapan tarif parkir di tradisi Dandangan tak sesuai aturan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kudus Bellinda Sabrina Birton mengatakan, bahwa sudah menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menyediakan kantong-kantong parkir selama gelaran tradisi Dandangan. Selain itu ia juga meminta agar tarif parkir diseragamkan.

“Untuk tarif parkir motor maksimal Rp 5 ribu. Sedangkan untuk mobil, tarifnya maksimal Rp 10 ribu,” ujar Bellinda kepada awak media usai membuka tradisi Dandangan, Senin (9/2/2026).

Tarif parkir di Kabupaten Kudus sebenarnya sudah diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini mengatur seluruh tarif parkir Jalan Umum dan Parkir Khusus, baik tronton, bus, truk, mobil dan motor.

Untuk parkir Jalan Umum bagi kendaraan roda dua atau motor tarifnya sebesar Rp 2 ribu. Sementara untuk mobil sebesar Rp 3 ribu.

“Namun khusus di momen Tradisi Dandangan ada pengecualian. Yang penting tarif motor jangan lebih dari Rp 5 ribu dan mobil lebih dari Rp 10 ribu. Jika lebih dari nominal tersebut, tentu akan kami tertibkan,” tandasnya.

Bellinda menuturkan, bahwa gelaran Dandangan tahun ini mengambil tema “Melestarikan Tradisi, Menggerakkan Ekonomi”. Selain melestarikan tradisi warisan Sunan Kudus, gelaran ini juga bertujuan untuk menggelaitkan perekonomian masyarakat.

“Mari masyarakat Kudus dan sekitarnya untuk datang ke Tradisi Dandangan. Tetap jaga ketertiban dan buanglah sampah pada tempatnya,” imbau Bellinda.

Tradisi Dandangan secara resmi dibuka pada Senin (9/2/2026). Tradisi warisan Sunan Kudus untuk menyambut bulan suci Ramadan tersebut menyediakan 527 stand untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Selain itu juga disediakan 450 lapak untuk pedagang kaki lima (PKL). Seluruh peserta telah melalui proses pendaftaran dan tercatat secara resmi,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Dinas Perdagangan, Eko Harry Djatmiko.

Mengenai perputaran ekonomi, Eko menjelaskan bahwa pada penyelenggaraan Dandangan tahun 2025 lalu, nilai transaksi tercatat mencapai sekitar Rp 16,5 miliar. Untuk pelaksanaan tahun ini, panitia menargetkan perputaran uang meningkat menjadi Rp 17 miliar.

“Melihat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi sejak dua hari pertama, kami optimistis perputaran uang pada Dandangan 2026 dapat melampaui Rp 17 miliar. Transaksi tidak hanya terjadi di stand pedagang, tetapi juga pada sektor pendukung seperti parkir dan layanan lainnya,” sebutnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Pemprov Jateng Bakal Bangun SMA Negeri di Tambakromo dan Jaken Pati

Penulis

-

10/02/2026

BETANEWS.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal mendirikan SMA Negeri di Kecamatan Tambakromo dan Jaken Kabupaten Pati, untuk pemerataan pendidikan di wilayah ini.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menegaskan, rencana pendirian SMA Negeri di Kabupaten Pati diprioritaskan untuk Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Jaken, bukan di Kecamatan Margoyoso.

Penegasan itu disampaikan saat menerima audiensi Paguyuban Madrasah Aliyah se-Kecamatan Margoyoso di Ruang Rapat Wakil Gubernur Jawa Tengah, Senin (9/2/2026)

Audiensi tersebut digelar untuk merespons keresahan masyarakat dan pengelola sekolah swasta terkait adanya sosialisasi rencana pendirian SMA Negeri di Kecamatan Margoyoso.

Dalam pertemuan itu, perwakilan paguyuban menyampaikan di kecamatan Margoyoso saat ini telah memiliki lembaga pendidikan menengah yang cukup, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Di antaranya sembilan Madrasah Aliyah, lima SMK, dan satu SMA.

Taj Yasin menegaskan, sosialisasi yang sempat beredar bukan berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Taj Yasin, berdasarkan data dan perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, masih terdapat wilayah di Kabupaten Pati yang membutuhkan penguatan akses pendidikan menengah.

Wilayah tersebut berada di Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Jaken yang masuk kategori blank spot pendidikan menengah atas.

“Kita tidak punya rencana (pembangunan SMA) di Margoyoso, tapi adanya di Tambakromo dan Jaken,” kata Yasin.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan aspek administrasi terkait rencana yang sempat beredar di masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kusno menyampaikan, berdasarkan basis data yang dimiliki, Kabupaten Pati memiliki dua kecamatan yang masuk kategori blank spot pendidikan.

Ia menegaskan, Kecamatan Margoyoso tidak direkomendasikan untuk pendirian SMA Negeri baru. “Sesuai arahan Kepala Dinas dan juga hasil audiensi dengan Bapak Wakil Gubernur, pendirian SMA Negeri di Margoyoso tidak direkomendasikan,” katanya.

Terkait tindak lanjut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah akan mengecek apakah sudah ada surat resmi dari Pemerintah Kabupaten Pati terkait usulan pendirian SMA Negeri Margoyoso.

“Kalau ada surat dari Kabupaten Pati, kami akan memberikan jawaban tertulis sesuai arahan Bapak Wakil Gubernur. Namun jika belum ada, fokus kami tetap pada Tambakromo dan Jaken,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Paguyuban Madrasah Aliyah Margoyoso, Birhad mengatakan, Kecamatan Margoyoso sudah memiliki banyak lembaga pendidikan menengah.

“Karena itu, kami berharap perhatian pemerintah diarahkan pada penguatan kualitas. Sekolah dan madrasah di Margoyoso siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Dugaan Keracunan MBG, 21 Siswa SMKN 4 Pati yang Dirawat di KSH Sudah Dipulangkan

Penulis

-

10/02/2026

BETANEWS.ID,PATI – Sebanyak 23 siswa SMKN 4 Pati mengalami gejala mual, pusing, hingga muntah-muntah usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (9/2/2026) siang. Akibatnya, puluhan siswa tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Keluarga Sehat (KSH) Pati untuk mendapatkan perawatan medis.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pati, Luky Pratugas Narimo mengatakan, dari total 23 siswa yang terdampak, sebanyak 21 siswa telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan, sementara dua siswa lainnya masih menjalani perawatan.

“Dua pasien yang masih dirawat keluhannya pusing, mual, dan masih ada nyeri di perut,” ujar Luky, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan, pihak Dinkes telah melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) di lingkungan sekolah dan saat ini fokus pada pengujian sampel makanan MBG di laboratorium Semarang.

“Kami sudah tidak melakukan siaga di sekolah. Sekarang fokus mengirim sampel makanan untuk diuji laboratorium di Semarang,” sebutnya.

Luky menyebutkan, seluruh menu MBG yang dikonsumsi siswa pada hari kejadian turut dikirim untuk pemeriksaan laboratorium.

“Sampel yang dikirim meliputi nasi, lauk, garang asem, susu kedelai, pokoknya semua makanan yang disajikan ke siswa saat itu,” ucapnya.

Terkait hasil uji laboratorium, Luky mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan waktu keluarnya hasil pemeriksaan.

“Biasanya sekitar satu minggu, tapi kepastiannya belum bisa kami sampaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Pati, Risma Ardhi Chandra, menjelaskan bahwa makanan MBG tersebut diproduksi oleh SPPG di Desa Muktiharjo, yang dikelola oleh Yayasan Patriot Bangsa. SPPG tersebut merupakan percontohan pertama program MBG di Kabupaten Pati.

“Sampel makanan sudah kami kirim ke Semarang. Menunya ayam, tahu, dan sayuran. Saat ini belum bisa dipastikan makanan mana yang menjadi penyebab,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya tengah melakukan observasi menyeluruh terhadap proses pengolahan hingga distribusi makanan MBG.

Menurut Chandra, salah satu faktor yang berpotensi menyebabkan kejadian ini adalah penyimpanan bahan baku makanan yang tidak sesuai standar.

“Raw material harus benar-benar segar. Rantai dingin juga harus terjaga. Kalau tidak fresh, mau diolah seperti apa pun tetap bisa menimbulkan masalah,” tegasnya.

Sebagai langkah pencegahan, Chandra mengaku telah menginstruksikan seluruh SPPG di Kabupaten Pati untuk memperketat SOP, khususnya pada tahap penyimpanan dan distribusi makanan.

Editor : Suwoko

- advertisement -

Jumlah Penderita Bertambah, Jepara Waspada Kasus Leptospirosis

Penulis

Umi Nurfaizah

-

10/02/2026

BETANEWS.ID,JEPARA– Jumlah pasien yang dinyatakan positif terinfeksi bakteri Leptospirosis di Kabupaten Jepara bertambah.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara per tanggal 7 Februari 2026, total terdapat 14 pasien yang terinfeksi bakteri tersebut. Dari jumlah itu, tiga pasien meninggal dunia.

Sebagai antisipasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengeluarkan Surat Edaran (SE) kewaspadaan dini terkait potensi bahaya bakteri Leptospirosis.

Edaran itu tertuang dalam SE Nomor 100.3.4.2/5 tentang Kewaspadaan Potensi Kejadian Luas Biasa (KLB) Leptospirosis yang ditandatangi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Ary Bachtiar pada Selasa (10/2/2026).

Edaran itu ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jepara dan Balai Kekarantinaan Kementerian Kesehatan RI.

“Sehubungan dengan terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor di Desa Tempur, banjir di Kecamatan Keling, Welahan, Nalumsari, Tahunan, Kedung, serta meningkatnya curah hujan di hampir seluruh daerah di Jepara diperlukan peningkatan kewaspadaan terhadap potensi Leptospirosis,” kata Sekda Jepara, Ary Bachtiar pada Selasa, (10/2/2026).

Untuk itu, ia meminta kepada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit dan Balai Kekarantinaan Kesehatan agar segera melapor dalam waktu kurang dari 24 jam di aplikasi Sitem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) apabila terdapat temuan kasus baru. Serta mewaspadai setiap kasus suspek (dugaan) Leptospirosis agar segera dilakukan pemeriksaan laboratorium penyakit virus Hanta.

Terpisah, Kepala DKK Kabupaten Jepara, Hadi Sarwoko menjelaskan, penularan biasanya terjadi di genangan air atau banjir yang dilewati tikus dan terkena kencing tikus.

Penderita bisa terinveksi bakteri saat melewati area banjir dengan luka terbuka dan tanpa pelindung. Biasanya, bakteri masuk melalui luka atau selaput lendir dan kemudian menginveksi tubuh manusia.

“Kasus ini pertama kali dilaporkan terjadi pada 12 Januari 2026. Jumlahnya bertambah, total sudah ada 14 pasien yang positif Leptospirosis,” sebut Hadi pada Betanews.id.

14 pasien yang dilaporkan positif Leptospirosis menjalani perawatan di RSUD RA Kartini Jepara, RSUD Kelet, dan RS Graha.

Dengan banyaknya kasus ini, Hadi mengimbau kepada masyarakat agar selalu berperilaku hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan tempat tinggal dan saluran air.

”Saat banjir, hindari kontak dengan tanpa alat pelindung, gunakan selalu sepatu boots dan sarung tangan. Jangan lupa tutup luka,” pesannya.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Tari Caping Kalo Rencananya Bakal Dicatatkan Rekor MURI Tahun Ini

Penulis

-

10/02/2026