Beranda blog Halaman 62

Rawa Pening Jadi Proyek Strategis Kolaborasi Jateng-Shiga Jepang

0

BETANEWS.ID,SEMARANG – Pembenahan Danau Rawa Pening kini naik kelas menjadi isu strategis kerja sama internasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Prefektur Shiga, Jepang, menyiapkan studi awal hingga pilot project pengelolaan danau berbasis green economy dan ekonomi terbarukan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dengan Delegasi Prefektur Shiga di Kantor Gubernur, Rabu (11/2/2026). Kolaborasi ini menjadi tindak lanjut Central Java Investment Business Forum yang digelar pada 8 Oktober 2025 dalam rangka Osaka Expo.

Sebelum bertemu Gubernur, delegasi Shiga telah melakukan peninjauan lapangan dari hulu hingga hilir kawasan Rawa Pening serta menerima paparan komprehensif terkait kondisi dan tantangan danau tersebut.

Baca juga : Pemprov Jateng Tegas Larang Rumah Sakit Tolak Pasien Dampak Penonaktifan BPJS PBI JK

Rawa Pening memiliki fungsi vital sebagai penyangga ekosistem, sumber air baku, pengendali banjir, hingga penopang ekonomi masyarakat. Namun, danau ini menghadapi persoalan serius seperti sedimentasi, pertumbuhan eceng gondok yang masif, serta beban pencemaran dari aktivitas domestik, pertanian, dan perikanan.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, pembenahan Rawa Pening bukan sekadar proyek lingkungan, melainkan agenda strategis yang berkaitan dengan ketahanan air, energi, dan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin hubungan ini saling menguntungkan. Apa yang menjadi kebutuhan Jepang bisa kami dukung di Jawa Tengah, dan potensi Jawa Tengah juga bisa memberikan manfaat bagi Jepang,” ujar Ahmad Luthfi.

Menurut dia, kerja sama tersebut telah ditegaskan melalui nota kesepahaman (MoU), termasuk pengembangan ekonomi terbarukan dan potensi investasi dari Jepang ke Jawa Tengah.

“Prinsipnya green economy dan ekonomi baru menjadi prioritas utama. Jepang lebih maju di bidang itu dan akan kita manfaatkan,” katanya.

Pemprov Jateng mendorong Rawa Pening menjadi lokasi pilot project dengan dukungan hibah dan transfer teknologi dari Prefektur Shiga, yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan Danau Biwa, danau terbesar di Jepang.

Ketua Tim Delegasi Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, dan Tenaga Kerja Prefektur Shiga, Takeshi Tominaga, mengatakan, kesamaan karakteristik kedua wilayah menjadi fondasi kuat kolaborasi jangka panjang.

“Dalam kerja sama internasional, salah satu kata kunci penting adalah lingkungan. Jawa Tengah dan Shiga memiliki kesamaan karena sama-sama memiliki danau,” ujarnya.

Takeshi Tominaga menegaskan, kunjungan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah awal menuju kerja sama konkret.

“Ini bukan sekadar cerita, tetapi sebuah proses. Kami telah melihat langsung kondisi di lapangan dan mendapatkan sejumlah ide untuk ditindaklanjuti bersama,” katanya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menjelaskan, pembahasan kerja sama mencakup lima klaster utama, yakni pengelolaan sampah dan limbah, konservasi daerah aliran sungai (DAS) dan danau, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan, infrastruktur dan pariwisata air, serta potensi investasi sektor lingkungan dan energi.

“Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan tahap investigasi pendahuluan, pembentukan joint task force, serta forum lanjutan sebagai tindak lanjut konkret,” kata Sakina.

Selain fokus pada Rawa Pening, delegasi Shiga juga dijadwalkan meninjau sejumlah kawasan ekonomi di Jawa Tengah guna menjajaki peluang investasi di sektor lain.

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat pengelolaan lingkungan, tetapi juga menghadirkan model pembangunan berkelanjutan yang dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Optimalisasi PAD, Komisi B DPRD Kudus Sidak Hotel Hingga Pengelolaan Air Tanah

0
Komisi B DPRD Kudus saat melakukan sidak terkait optimalisasi PAD. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID,KUDUS-Komisi B DPRD Kabupaten Kudus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat usaha, mulai hotel, rumah makan, hingga pengelolaan air bawah tanah. Langkah ini dilakukan untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.

Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi B, Sutejo, dengan menyasar sektor-sektor yang dinilai memiliki potensi kontribusi besar terhadap PAD. Dalam kunjungan tersebut, rombongan mengecek kepatuhan administrasi pajak dan retribusi daerah.

Menurut Sutejo, tekanan terhadap fiskal daerah semakin terasa setelah alokasi dana transfer seperti TKD dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) mengalami penurunan. Kondisi ini menuntut daerah lebih mandiri dalam menggali potensi penerimaan dari dalam wilayah sendiri.

Baca juga: Lokasi Usaha Penunggak Pajak di Kudus Bakal Ditempeli Stiker

“PAD harus kita dorong dari dalam daerah. Transfer dari pusat saat ini turun sangat banyak,” kata Sutejo usai sidak di Hotel Gryptha, Rabu (11/2/2026).

Ia menjelaskan sidak bukan sekadar mengecek setoran pajak, melainkan juga mengevaluasi sistem pelaporan dan kepatuhan pelaku usaha. Temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi bersama pemerintah daerah.

“Sidak ini memastikan tidak ada potensi PAD yang terlewatkan karena lemahnya pengawasan atau kurangnya pemahaman aturan,” ujarnya.

Selain sektor perhotelan dan rumah makan, Komisi B juga menyoroti pengelolaan air bawah tanah. Sutejo menegaskan pemanfaatan sumber daya tersebut wajib mengikuti perizinan serta retribusi sesuai ketentuan.

“Seluruh sektor jasa memiliki kewajiban yang sama dalam mendukung pembangunan daerah melalui pajak dan retribusi. Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Kudus,” tandasnya.

Baca juga: Sebanyak 12.372 Warga Kudus Tercoret dari PBI JKN

Dalam sidak tersebut, Komisi B juga berdialog langsung dengan sejumlah pelaku usaha. Beberapa di antaranya menyampaikan kendala terkait pemahaman aturan dan administrasi pajak.

Sutejo menegaskan, pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga edukatif. Ke depan, Komisi B akan merekomendasikan langkah strategis seperti penyederhanaan prosedur dan penguatan sistem digital pajak.

“Kami ingin pelaku usaha paham kewajibannya, pemerintah memberi pelayanan yang jelas, dan daerah memperoleh PAD yang optimal,” tandasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Dishub Kudus Sediakan 7 Kantong Parkir Dandangan 2026, Ini Lokasinya

0
Suasana Dandangan Kudus. Pemkab setempat menyediakan tujuh kantong parkir untuk pengunjung. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID,KUDUS-Tradisi Dandangan Kabupaten pada tahun 2026 sudah resmi bergulir. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menyediakan beberapa kantong parkir untuk memudahkan para pengunjung untuk memarkir kendaraan mereka.

Kepala UPTD Perparkiran dan Terminal Dinas Perhubungan (Dishub) Kudus, Edy Supriyanto mengatakan, gelaran tradisi Dandangan 2026 pihaknya menyediakan tujuh titik kantong parkir. Lokasinya tersebar di sekitar lokasi Dandangan.

“Total ada tujuh titik kantong parkir yang kami sediakan. Pengunjung Dandangan bisa memarkir kendaraan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan,” ujar Edy kepada Betanews.id di ruang kerjanya, Rabu (11/2/2026).

Baca juga : Perputaran Uang Dandangan Diprediksi Bisa Capai Rp1,5 Miliar Sehari

Edy kemudian merinci kantong-kantong parkir Dandangan yang telah disediakan. Antara lain, di ruas Jalan Ahmad Yani, Jalan Pemuda, Jalan Pangeran Puger, Jalan Wahid Hasyim dan Jalan Kyai Telingsing.

“Serta ada satu lagi yakni ruas Jalan Ramelan. Kantong parkir satu ini sebagai kompensasi kepada pemenang lelang parkir di Jalan Sunan Kudus,” bebernya.

Dia mengatakan, pihaknya memang memberikan pengganti lokasi parkir bagi pemenang lelang parkir di Jalan Sunan Kudus. Pasalnya, selama tradisi Dandangan berlangsung ruas jalan tersebut didirikan stand pedagang.

“Oleh karena itu perlu diberi kompensasi lokasi lain. Ketika nanti Dandangan berakhir akan kembali seperti semula,” bebernya.

Wakil Bupati Kudus, Bellinda Sabrina Birton juga sempat menyinggung adanya kantong di tradisi Dandangan, saat acara pembukaan, Senin (9/2/2026). Terkait tarif juga sudah diseragamkan.

Baca juga: Resmikan 2 Gedung RSUD Senilai Rp51,4 M, Bupati Kudus Tekankan Peningkatan Layanan

“Tarif parkir motor maksimal Rp 5 ribu. Sedangkan mobil tarifnya maksimal Rp 10 ribu,” ujarnya.

Tarif parkir di Kabupaten Kudus sebenarnya sudah diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini mengatur seluruh tarif parkir Jalan Umum dan Parkir Khusus, baik tronton, bus, truk, mobil dan motor.

Untuk parkir Jalan Umum bagi kendaraan roda dua atau motor tarifnya sebesar Rp 2 ribu. Sementara untuk mobil sebesar Rp 3 ribu.

“Namun khusus di momen Tradisi Dandangan ada pengecualian. Yang penting tarif motor jangan lebih dari Rp 5 ribu dan mobil lebih dari Rp 10 ribu. Jika lebih dari nominal tersebut, tentu akan kami tertibkan,” tandasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Polisi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Miras Oplosan di Jepara, Satu Masih Buron

0
Kapolres Jepara, AKBP Hadi Kristanto saat konferensi pers pada Rabu (11/2/2026). Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID,JEPARA– Kepolisian Resor Jepara (Polres) Jepara menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan minuman keras (miras) oplosan yang menyebabkan delapan orang menjadi korban.

Kapolres Jepara, AKBP Hadi Kristanto menyebutkan, empat orang yang ditetapkan menjadi tersangka yaitu MR (49) alias Pongi warga Desa Suwawal Timur, Kecamatan Pakis Aji yang merupakan pemilik warung karaoke bernama Cafe Melisa Karaoke.

Warung karaoke itu berlokasi di belakang rumah kediamannya yang berada di area permukiman warga. Lokasinya berada di gang masuk yang cukup jauh dari jalan raya.

Baca juga: Lima Warga Jepara Meninggal Usai Konsumsi Miras

Kemudian, tersangka kedua yaitu S (31) alias Kancil, warga Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji. S merupakan kurir yang mengantar alkohol jenis ginseng ke kediaman MR.

Tersangka ketiga, yaitu ESW (33) Warga Desa Slagi, Kecamatan Pakis Aji. ESW merupakan karyawan MR yang bertugas untuk meracik miras oplosan. ESW juga turut menjadi salah satu korban meninggal dalam tragedi tersebut.

“Tersangka ke-empat yaitu HN yang menyuplai alkohol kepada MR, namun saat ini statusnya masih DPO (Daftar Pencarian Orang) atau masih buron,” katanya saat Konferensi Pers di Aula Mapolres Jepara, Rabu (11/2/2026).

Selain menetapkan empat orang tersangka, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan kepada enam orang saksi.

Pihaknya juga sudah mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya, dua buah derigen warna putih, satu buah galon merk Aqua ukuran 19 liter, satu buah galon merk Club ukuran 15 liter, 11 botol air minum merk Aqua ukuran 1,5 liter, satu alat saringan warna hijau, satu corong warna pink, satu buah pompa air, satu buah teko takaran, satu buah ember, 13 buah gelas gantol, tiga buah susu kental manis merk frisian flag, satu pak madu rada, dan satu pak hemaviton jreng.

“Modus yang dilakukan tersangka yaitu mengoplos minuman keras tanpa didasari dengan keahlian, untuk memperoleh keuntungan dan sebagai mata pencaharian,” ungkapnya.

Baca juga: Terdampak Cuaca Buruk, Perbaikan Infrastruktur di Karimunjawa Tersendat 

Adapun racikan miras oplosan yang dibuat yaitu satu liter alkohol jenis ginseng ditambah dengan 10 liter air mineral.

Campuran itu yang kemudian diracik kembali untuk disajikan kepada pelanggan. Racikan untuk satu gelas gantol terdiri dari alkohol yang sudah dicampur air ditambah susu kental manis, madu, dan hemaviton.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang berlapis. Yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana pasal 342 dan atau 424 KUHPidana dan atau pasal 435 UU Nomor 17 tentang kesehatan dan atau pasal 62 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Juncto 20 KUHPidana.

“Ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara,” pungkasnya.

Eitor: Kholistiono

- advertisement -

Korban Miras Oplosan di Jepara Bertambah: Enam Meninggal, Dua Masih Dirawat

0
Warung yang digunakan untuk pesta miras di Jepara yang akibatkan enam orang meninggal. Foto: Umi Nur Faizah

BETANEWS.ID,JEPARA– Korban tragedi racikan Minuman Keras (Miras) oplosan yang dijual di warung karaoke Desa Suwawal Timur RT 3 RW 3, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara saat ini bertambah.

Total terdapat delapan orang yang menjadi korban. Dari jumlah itu, enam orang meninggal dunia di waktu berbeda-beda dan dua korban lainnya,saat ini masih menjalani perawatan di RSUD RA Kartini Jepara.

Enam orang yang menjadi korban meninggal dunia yaitu Muhammad Arik Zulkarnain, Fatekur Rohman, Sholeh, Nur Amin, Sulhadi dan terakir Eko Sri Wijayanto.

“Dua yang masih menjalani perawatan yaitu S, warga Desa Suwawal Timur, Kecamatan Mlonggo dan AYY, warga Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo,” kata Kapolres Jepara, AKBP Hadi Kristanto saat Konferensi Pers di Aula Mapolres Jepara, Rabu (11/2/206).

Baca juga: Lima Warga Jepara Meninggal Usai Konsumsi Miras

AKBP Hadi melanjutkan, dari enam korban meninggal, tiga di antaranya meninggal di hari Senin, (9/10/2026). Yaitu Nur Amin meninggal dirumah pukul 06.30 WIB. Kemudian Sholeh meninggal di RSUD Kartini pukul 14.30 WIB dan Sulhadi meninggal di RSUD Kartini pukul 18.30 WIB.

Sedangkan tiga lainnya meninggal pada hari Selasa, (10/2/2026). Yaitu Fatekur Rohman meninggal di rumah pada pada pukul 01.30 WIB. Kemudian Eko Sri Wijayanto meninggal di RS Graha Husada pada pukul 02.00 WIB dan Muhammad Arik Zulkarnain meninggal di RSI Sultan Hadlirin pada pukul 07.30 WIB.

Ia menjelaskan, peristiwa itu bermula pada hari Jumat, (6/2/2026). Saat itu, pemilik warung karaoke berinisial MR alias pongi memesan alkohol jenis ginseng sebanyak dua dirigen dari HN.

Alkohol itu kemudian diantar oleh S atau Kancil. Sesampainya di kediaman MR, alkohol itu kemudian diracik oleh ESW yang turut menjadi korban meninggal dunia.

Baca juga: Jual Ratusan Botol Miras, Warung di Dawe Kudus Digerebeg Polisi

“Di hari Jumat, korban bernama Soleh datang lebih dulu untuk memesan, kemudian disusul beberapa pelanggan lainnya pada hari Sabtu, (7/2/2026) dan pada Minggu, (8/2/2026),” jelasnya.

Dari delapan orang yang menjadi korban, ia mengatakan, semuanya mengalami gejala yang sama, yaitu sesak nafas dan dada terasa panas kemudian mengalami muntah-muntah.

Total sudah terdapat enam orang saksi yang dilakukan pemeriksaan serta empat orang yang ditetapkan menjadi tersangka.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Pembukaan Jalan Rahtawu-Ternadi Tahun Ini Dilanjutkan, Anggaran Rp500 Juta Digelontorkan

0
Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID,KUDUS-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bakal melanjutkan program Karya Bakti dengan membuka akses jalan penghubung antara Desa Rahtawu,Kecamatan Gebog dan Desa Ternadi,Kecamatan Dawe untuk tahun ini. Pembukaan akses jalan baru itu dinilai penting demi meningkatkan akses dan ekonomi rakyat.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris mengatakan, bahwa rencana penambahan pembukaan akses jalan penghubung itu kembali akan dilaksanakan di tahun ini. Hanya saja, proyek pekerjaan dilakukan di akhir tahun 2026.

“Kami lakukan kajian, kalau nanti Pak Gubernur membuka ya lebih baik. Apalagi sebagian tanah Perhutani, tetap ada izin juga,” bebernya usai membuka kegiatan TMMD di Desa Ngembal Kulon, Selasa (10/2/2026).

Baca juga: Angka Stunting di Kudus Capai 1.954 Anak, Didominasi di Wilayah Undaan dan Dawe

Menurutnya, pembukaan jalur baru dinilai penting untuk mempermudah mobilitas warga. Ia menyebut, dengan adanya pembukaan akses jalan perlu memperhatikan lingkungan agar tetap asri dan tanpa merusaknya. Untuk itu kajian perlu dilakukan guna lebih banyak manfaat yang didapatkan ketika jalan baru dibuka.

“Tapi kita juga perhatikan, jangan sampai sudah dibuka jalan nanti lingkungan semakin rusak. Ketika dibuka ada beberapa kearifan lokal yang harus digabung dan kegiatan sosial budaya harus digabung. Itu yang perlu dipelajari,” terangnya.

Ia menegaskan, bahwa pembukaan akses jalan Rahtawu-Ternadi itu sudah mendapat persetujuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. “Pada prinsipnya, ketika pemerintah pusat maupun provinsi mengizinkan jalankan saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Famny Dwi Arfana menambahkan, bahwa jalan penghubung itu sudah terbuka sepanjang 500 meter dengan lebar empat meter. Menurutnya, proyek pembukaan jalan itu bakal kembali dijalanakan di tahun ini.

“Rencana akan dilanjutkan kembali di APBD Perubahan Tahun 2026. Saat ini masih menunggu arahan dari Bupati Kudus,” tuturnya.

Proyek jalan tembus di Lereng Pegunungan Muria ini diperkirakan memiliki panjang sekitar tiga sampai empat kilo meter. Tahap awal yang direncakan hanya sepanjang 425 meter, namun di lapangan terealisasi sekitar 500 meter.

Hasil tersebut membuat Pemkab Kudus semakin optimis untuk membuka akses jalan bagi masyarakat di wilayah setempat. Sehingga, mereka tidak perlu putar arah dan menempuh jarak jauh untuk masuk ke dalam dua wilayah kecamatan tersebut.

Untuk selanjutnya, pada rencana tahun 2026 akan dibuka kembali sepanjang 500 meter, melanjutkan proyek sebelumnya. Adapun anggaran yang diperlukan berkisar Rp 500 juta. Sedangkan proyek pengerjaan dilakukan melalui program Karya Bakti.

“Harapan Pak Bupati, setiap tahun bisa dilanjutkan terus, sehingga di tahun 2027 harapannya bisa rampung melalui program Karya Bakti,” ujarnya.

Famny menegaskan, bahwa tahapan pekerjaan saat ini masih sebatas pembukaan lahan. Untuk tahap lanjutan seperti pengecoran atau peningkatan kualitas jalan, pemerintah daerah belum bisa memastikan waktunya.

Baca juga: Serahkan Bantuan Alsintan, Bupati Kudus Targetkan Surplus Pangan Naik Hingga 35 Ribu Ton

“Sebelumnya, jalan tersebut merupakan jalan setapak dengan lebar sekitar satu meter yang masih dipenuhi dengan semak belukar. Ini sudah terbuka sebagian dengan lebar yang cukup untuk kendaraan roda empat,” tandasnya.

Pembukaan akses jalan penghubung ini dilakukan bukan tanpa alasan. Proyek ini diharapkan mampu mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas warga, serta membuka peluang ekonomi baru, khususnya di kawasan wisata Muria.

“Akses jalan yang lebih baik juga akan mempermudah distribusi hasil pertanian dan meningkatkan potensi pariwisata desa,” katanya.

Pihaknya memastikan pembangunan jalan Rahtawu–Ternadi tetap menjadi bagian dari perencanaan jangka menengah, dengan harapan dapat diselesaikan secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan fiskal daerah.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Resmikan 2 Gedung RSUD Senilai Rp51,4 M, Bupati Kudus Tekankan Peningkatan Layanan

0
Bupati Kudus Sam'ani Intakoris meresmikan 2 gedung baru RSUD Kudus. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID,KUDUS-Bupati Kudus Sam’ani Intakoris meresmikan Gedung IGD-PONEK serta Gedung Stroke dan Onkologi (Fresia) RSUD dr Loekmono Hadi, Rabu (11/2/2026). Peresmian tersebut menandai penguatan layanan kesehatan rujukan di Kabupaten Kudus dengan total anggaran Rp51,46 miliar.

Peresmian dilakukan bersama Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton dan jajaran manajemen rumah sakit. Fasilitas baru ini difokuskan untuk meningkatkan layanan kegawatdaruratan, kesehatan ibu dan bayi, serta penanganan stroke dan kanker.

Bupati Sam’ani menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur harus diikuti perbaikan kualitas pelayanan. Menurutnya, fasilitas yang semakin lengkap harus diimbangi dengan peningkatan SDM serta sistem pelayanan yang terintegrasi.

“Fasilitas yang semakin lengkap harus diimbangi peningkatan kualitas SDM dan sistem pelayanan yang terintegrasi. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan profesional.” ujar Sam’ani usai acara.

Baca juga: Angka Stunting di Kudus Capai 1.954 Anak, Didominasi di Wilayah Undaan dan Dawe

Ia menyebut, penguatan layanan stroke dan onkologi menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya kasus penyakit tidak menular. Pemerintah daerah berharap RSUD dr Loekmono Hadi mampu menjadi rumah sakit rujukan unggulan di wilayah Pantura Timur.

“Fasilitas RSUD Loekmono Hadi makin lengkap. Tentunya ini bakal mengurangi rujukan pasien ke Semarang,” bebernya.

Sementara itu, Plt Direktur RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, Mustiko Wibowo, menjelaskan, pembangunan Gedung IGD dan PONEK menelan anggaran Rp6,86 miliar. Gedung tersebut dirancang untuk mempercepat penanganan pasien darurat serta pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif.

“Gedung IGD dan PONEK ini kami siapkan untuk memastikan respons cepat dalam penanganan kasus darurat. Sekaligus memberikan pelayanan ibu dan bayi secara terpadu dan komprehensif.” ujarnya.

Baca juga: Serahkan Bantuan Alsintan, Bupati Kudus Targetkan Surplus Pangan Naik Hingga 35 Ribu Ton

Sementara itu, pembangunan Gedung Stroke dan Onkologi mengalokasikan anggaran Rp44,6 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Gedung lima lantai tersebut disiapkan sebagai pusat layanan terpadu bagi pasien stroke dan kanker.

“Dengan tambahan fasilitas ini, kami optimistis sistem rujukan kesehatan daerah semakin kuat. Kami juga berkomitmen akses layanan masyarakat menjadi lebih cepat, efektif, dan berkualitas,” sebutnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Kesal Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Pati Akhirnya Biayai Sendiri Perbaikan Jalan

0
Warga melakukan perbaikan jalan Pati-Purwodadi dengan biaya sendiri. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID,PATI – Warga Desa Blaru, Kecamatan/Kabupaten Pati terpaksa merogoh kocek pribadi untuk memperbaiki jalan Pati-Purwodadi, tepatnya di Perempatan Pentol Godi yang rusak parah, Rabu (11/2/2026). Mereka kesal, karena pemerintah tak kunjung memperbaiki jalan yang sudah rusak berbulan-bulan dan sudah mencelakakan banyak orang itu.

Pantauan di lokasi, belasan warga terlihat bahu membahu mengangkut meterial penambal jalan dari sebuah pikap dan motor roda tiga. Mereka menguruk jalan berlubang dengan lebar dan kedalaman bervariasi pakai batu dan base course. Setelahnya, urukan material itu diratakan dengan alat stamper.

Warga Blaru, Deddy Gunawan, mengaku mengeluarkan biaya Rp7 juta untuk memperbaiki jalan sepanjang 1 kilometer itu. Menurutnya, jalan kabupaten itu sudah rusak parah selama berbulan-bulan. Meski beberapa kali ditambal, tapi jalan cepat rusak lagi karena menggunakan material grosok biasa yang cepat rusak lagi jika ada hujan.

Baca juga: Bukan Cuma 10 Ton per Hektare, Padi Varietas Inpari 43 Bisa Hasilkan Hampir 12 Ton

“Sementara kita masih tanggung pribadi tapi warga bersama-sama untuk membantu tenaganya. Ya kurang lebih sekitar tujuh jutaan,” ungkapnya.

Menurutnya, aksi ini bentuk akumulasi kemarahan warga atas perlakuan pemerintah yang disebut mengabaikan kerusakan jalan tersebut. Mengingat, kerusakan jalan tersebut sudah banyak mencelakaan pengguna jalan.

“Kami marah karena sudah banyak korban. (Jalan rusak) udah lama, sebulan lebih kira-kira (dari penambalan terakhir),” ungkapnya.

Deddy pun berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati untuk segera melakukan perbaikan permanen dengan kualitas bagus agar jalan tak cepat rusak lagi. Dia juga meminta dinas terkait berterus terang jika tak punya dana, agar masyarakat bisa swadaya memperbaiki jalan.

“Kami berharap pemerintah dalam hal ini (Bidang) Bina Marga (DPUTR Pati) mengatakan, dengan jelas, dengan tegas, saya tidak ada dana dan biarkan kami masyarakat bekerja secara swadaya untuk nambal jalan,” tegasnya.

Deddy mengatakan, upaya swadaya warga itu rupanya membuat DPUTR Pati “kebakaran jenggot”. Mereka langsung mendatangi lokasi dengan membawa material grosok dan malakukan penambalan.

“Ini setelah warga bergerak dari PU baru turun. Baru bergerak, setelah saya teriak-teriak, saya viralkan,” katanya.

Namun, menurut Deddy, penambalan tersebut kualitasnya buruk dan akan cepat rusak lagi jika ada hujan. Apalagi, perbaikan tersebut rupanya tak dibarengi dengan pengaspalan.

Baca juga: Usai Diguyur Hujan, Jalan Raya Pati -Tayu Rusak Parah

“Dengan kualitas perbaikan sementara ini, nggak bisa seperti ini, pasti ngelotok lagi, rusak lagi. Nggak bisa, ini hanya asal-asalan aja. Tambal sulam aja yang asal-asalan,” bebernya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga (DPUTR), Hasto Utomo, mengatakan, terkait perbaikan jalan di Selatan Pentol, Desa Blaru, pihaknya langsung melakukan pengurugan base course dulu untuk sementara. Setelah itu, pihaknya akan melakukan pengaspalan.

“Rencana besok kalau ada AMP hotmix yang buka akan ditambal aspal hotmix. Hari ini tadi kebetulan aspal hotmixnya tidak berproduksi. Mudah-mudahan besok berproduksi biar bisa dilanjut penambalan aspalnya,” katanya lewat pesan WhatsApp.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Pakai Skema Bagi Anggaran, Jalan Desa di Jepara Bakal Ikut Dimuluskan

0
Salah satu ruas jalan yang ada di Kabupaten Jepara yang kondisinya rusak. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID,JEPARA– Program Jepara Mulus di Kabupaten Jepara nantinya tidak hanya menyasar jalan kabupaten, tetapi juga jalan desa. Hal itu akan direalisasikan melalui skema bagi anggaran dengan pemerintah desa (Pemdes).

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan saat ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Pemkab Jepara menurutnya berkomitmen untuk memastikan jalan kabupaten maupun jalan desa dalam kondisi baik.

“Kami berkomitmen membangun jalan dengan kerja sama berbagai pihak, salah satunya pemerintah desa. Jalan kabupaten mulus, jalan desa juga harus mulus,” kata Wiwit pada Rabu, (11/2/2026).

Ia melanjutkan, skema bagi anggaran untuk percepatan pembangunan jalan desa melalui sistem kolaborasi dengan Pemdes, saat ini sedang dalam proses pembahasan dan akan segera ditindaklanjuti.

Baca juga: Gandeng Bank Himbara dan OJK, Wiwit Targetkan Ribuan UMKM di Jepara Melenggang di Pasar Bursa Saham

Dengan sinergi antara Pemkab dan Pemdes, Wiwit berharap, pembangunan infrastruktur serta sektor pendukung lainnya dapat berjalan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terlebih, paska bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah serta meningkatnya intensitas hujan yang merata di semua wilayah Kabupaten Jepara, membuat jalan desa di Jepara banyak yang rusak.

Salah satunya di Desa Tegalsambi, Kecamatan Tahunan. Petinggi Desa Tegalsambi, Agus Susanto menyebutkan desanya memiliki 27 ruas jalan desa dengan kondisi sekitar 70 persen dalam keadaan baik, sedangkan 30 persen lainnya mengalami kerusakan akibat banjir.

Ia mengungkapkan bahwa dana desa saat ini belum dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan secara maksimal. Sementara bantuan dari Pemerintah Provinsi (Banprov) baru tersedia untuk satu titik pembangunan jalan desa.

“Rata-rata jalan desa sudah beraspal dengan lebar sekitar 3 sampai 4 meter. Namun ada beberapa ruas yang rusak karena terdampak banjir,” ujarnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Angka Stunting di Kudus Capai 1.954 Anak, Didominasi di Wilayah Undaan dan Dawe

0
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kudus, Endhah Endhayani saat menghadiri saat menghadiri workshop dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional ke-66 di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (11/2/2026). Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID,KUDUS-Kasus stunting di Kabupaten Kudus tergolong masih tinggi. Berdasarkan data timbangan posyandu setiap bulan, sebanyak 1.954 anak di bawah lima tahun (balita) atau sekitar 3,76 persen balita di kudus dilaporkan mengalami stunting.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kudus, Endhah Endhayani. Menurutnya, Pemkab Kudus mempunyai pekerjaan rumah (PR) dan saat ini tengah berupaya keras untuk menurunkan angka stunting.

“Angka ini sebenarnya menunjukkan penurunan secara drastis. Meski begitu, perlu upaya agar bagaimana tidak muncul kasus stunting baru di Kabupaten Kudus,” katanya usai membuka workshop dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional ke-66 di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (11/2/2026).

Baca juga:Serahkan Bantuan Alsintan, Bupati Kudus Targetkan Surplus Pangan Naik Hingga 35 Ribu Ton

Ia menjelaskan, bahwa ribuan kasus stunting yang terjadi di Kota Kretek itu didominasi di wilayah Kecamatan Dawe dan Kecamatan Undaan. Endhah menyebut, faktor utama pada kasus stunting di Kudus dikarenakan pola makan anak yang tidak dibarengi dengan asupan gizi yang seimbang.

“Karena pola asuh dari ibunya yang menitipkan anaknya ke simbah, karena para ibu-ibu ini bekerja. Dengan anak dititipkan, simbah tidak memperhitungkan gizi makanan untuk anak, yang terpenting kenyang. Padahal anak perlu pertumbuhan dengan gizi yang komplit seperti karbohidrat, serat, protein, dan buah,” ungkapnya.

Selain faktor tersebut, kata dia, ada anak yang tak bisa makan karena ada penyakit penyerta yang dialami oleh anak. Sehingga anak tidak bisa makan dengan baik dan dapat memicu perkembangan dan pertumbuhan anak.

“Untuk itu perlu kita perhatikan. Saat ini kita terus berupaya agar Kudus bisa zero stunting, mulai mendeteksi penyebabnya hingga solusi pencegahan,” ujarnya.

Sebagai upaya pencegahan, pihaknya tak hanya menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), tetapi juga OPD lainnya untuk berkolaborasi mengatasi permasalahan stunting. Di antaranya melakukan kolaborasi dengan Dinsos P3AP2KB, Dinas PMD, hingga CSR Djarum Foundation dan sebagainya.

Baca juga: Sebanyak 12.372 Warga Kudus Tercoret dari PBI JKN

“Adanya tempat penitipan anak (TPA) juga penting karena banyak ibu yang bekerja. Sehingga kami berupaya untuk membuka TPA melalui kerja sama dengan pihak swasta. Jadi yang masih menyusui itu bisa disusui secara ekslusif. Terlebih di TPA juga harus diperhatikan untuk pola makanannya,” terangnya.

Maka dari itu, lanjutnya, melalui acara workshop dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional (HGN) 2026 ke-66 yang digelar di Pendapa Kabupaten Kudus itu bisa menjadi penyuluhan terkait pemenuhan gizi bagi anak. Dalam acara tersebut juga didatangkan secara langsung dokter spesialis anak dan chef untuk melakukan demo memasak untuk anak dengan memperhatikan gizi yang seimbang.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

24 Hari Pencarian Yazid di Bukit Mongkrang Berakhir Duka, Sekda Jateng: Keluarga Sudah Ikhlas

0
Sekda Jateng, Sumarno hadir saat melayat ke rumah duka di Desa Gawanan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, pada Selasa malam. Foto: Ist

BETANEWS.ID,KARANGANYAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Yazid Ahmad Firdaus (26), pendaki yang sebelumnya dilaporkan hilang di Bukit Mongkrang, lereng Gunung Lawu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.

Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa, 10 Februari 2026, setelah dilakukan pencarian selama 24 hari.

Sumarno hadir langsung melayat ke rumah duka di Desa Gawanan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, pada Selasa malam. Kehadiran tersebut merupakan bentuk empati dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada keluarga almarhum.

Jenazah Yazid ditemukan di celah tebing aliran sungai di antara Bukit Mongkrang dan Bukit Mitis, setelah upaya pencarian intensif yang melibatkan tim SAR gabungan serta relawan dari berbagai unsur.

Baca juga: Pemprov Jateng Tegas Larang Rumah Sakit Tolak Pasien Dampak Penonaktifan BPJS PBI JK

Sumarno menyampaikan bahwa meskipun hasil pencarian tidak sesuai harapan, ditemukannya korban memberikan kepastian bagi keluarga setelah penantian panjang.

“Alhamdulillah Mas Yazid sudah ditemukan, meskipun kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Saya sudah berkomunikasi dengan keluarga, dan mereka menyampaikan sudah ikhlas. Semoga ini menjadi jalan terbaik bagi almarhum,” ujar Sumarno.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Jateng juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim SAR dan relawan yang telah bekerja tanpa kenal lelah selama proses pencarian di medan yang cukup berat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan dan tim SAR yang telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian luar biasa dalam upaya pencarian ini,” katanya.

Lebih lanjut, Sumarno menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya terkait aspek keselamatan pendakian di Bukit Mongkrang. Kawasan tersebut berada dalam pengelolaan Pemprov Jateng.

Menurutnya, Bukit Mongkrang memiliki daya tarik yang tinggi, terutama bagi pendaki pemula, namun juga menyimpan risiko yang perlu diantisipasi dengan sistem pengamanan yang memadai.

“Kami telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungann Hidup dan Keluhatanan (DLHK). Kejadian ini menjadi evaluasi bersama untuk meningkatkan aspek keselamatan, mulai dari penataan jalur, petunjuk arah, hingga pengawasan, terutama bagi pendaki pemula,” tegasnya.

Baca juga: Pemprov Jateng Kerahkan Pompa dan Logistik untuk Tangani Banjir Pekalongan

Sebagai informasi, Yazid sebelumnya dilaporkan hilang setelah melakukan pendakian pada Minggu (18/1/2026). Operasi pencarian SAR dimulai pada Senin (19/1/2026) dan berlangsung selama tujuh hari hingga Minggu (25/1/2026), kemudian diperpanjang hingga Sabtu (31/1/2026). Namun pada periode tersebut korban belum berhasil ditemukan. Bahkan, Sekda Jateng tercatat turut terlibat langsung dalam proses pencarian pada 27–28 Januari 2026.

Kepala Kantor Basarnas Surakarta, Kamal Riswandi menjelaskan, bahwa jenazah korban ditemukan sekitar pukul 08.54 WIB oleh tim Wanadri yang sedang melakukan flying camp di kawasan tersebut.

“Posisi korban berada di bawah Mongkrang mengikuti aliran sungai. Karena jalur menuju puncak cukup curam, proses evakuasi dilakukan melalui jalur yang lebih landai di wilayah Beruk,” jelas Kamal.

Sebanyak 50 personel SAR gabungan dikerahkan dalam proses evakuasi hingga jenazah berhasil dibawa ke RSUD Karanganyar. Jenazah kemudian dipulangkan ke rumah duka sekitar pukul 20.00 WIB, disalatkan, dan dimakamkan pada malam yang sama.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Djarum Foundation Tanam 60.321 Bibit Pohon di Lereng Muria, Perkuat Ekosistem dan Ekonomi Petani Kopi

0
Penanaman pohon di kawasan lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID,KUDUS-Djarum Foundation melalui Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) kembali mempertegas komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sebanyak 60.321 bibit Multipurpose Tree Species (MPTS) ditanam di kawasan lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, sebagai hasil konversi gerakan digital One Action One Tree (OAOT) 2026.

Bibit tersebut merupakan akumulasi partisipasi publik dalam gerakan OAOT selama dua bulan terakhir. Penanaman dilakukan secara bertahap dan menjadi bagian dari rangkaian seremoni penutupan #OAOT 2026 di Balai Desa Japan, Kudus, Selasa (10/2/2026).

Pada tahun keenam pelaksanaannya, #OAOT melibatkan 650 peserta yang berkontribusi melalui berbagai aktivitas ramah lingkungan seperti berlari, bersepeda, dan kampanye digital di media sosial. Tercatat, total jarak bersepeda mencapai 67.941 kilometer dan jarak lari 31.051 kilometer, serta 525 konten edukatif terpublikasi di Instagram.

Program #OAOT sendiri merupakan bagian dari gerakan Siap Sadar Lingkungan (Siap Darling) yang dirancang untuk menghubungkan gaya hidup generasi muda dengan aksi nyata pelestarian alam.

Baca juga: Djarum Foundation dan PB Perpani Perkuat Ekosistem Panahan Lewat Kejurnas Antarklub 2025

Director Communications Djarum Foundation, Mutiara Diah Asmara, mengatakan bahwa OAOT dibangun atas keyakinan bahwa aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten dan kolektif mampu menghadirkan dampak berkelanjutan.

“OAOT berangkat dari keyakinan bahwa aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten dan kolektif dapat memberikan dampak berkelanjutan. Melalui OAOT, kami ingin mendorong generasi muda untuk terlibat aktif dalam gerakan lingkungan yang tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” ujar Mutiara melalui siaran tertulisnya.

Tak hanya menyediakan bibit, BLDF juga memperkuat aspek pemberdayaan ekonomi petani kopi Muria. Program ini dilengkapi pelatihan pengolahan kopi pascapanen, praktik manual brew, hingga strategi pemasaran kreatif melalui media sosial.

“Pendekatan ini kami lakukan untuk mendukung visi para petani Kopi Muria dalam memperkenalkan Kopi Muria kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi lokal,” lanjutnya.

Muria sebagai Penyangga Ekologis

Kawasan lereng Muria memiliki fungsi vital sebagai daerah resapan air sekaligus penyangga ekosistem. Sistem agroforestri Kopi Muria yang dikembangkan masyarakat dinilai berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, menekan risiko erosi, serta mendukung keberlanjutan penghidupan petani.

Baca juga: Rebut 16 Gelar, PB Djarum Juara Umum Polytron Muria Cup Sirnas C 2025

Kolaborasi lintas pihak dalam program ini pun mendapat apresiasi dari pemerintah. Kepala Seksi Wilayah I Perhutanan Sosial Yogyakarta Kementerian Kehutanan, Ayi Firdaus Maturidy, menilai sinergi antara swasta, komunitas, dan masyarakat sebagai pendekatan strategis dalam konservasi berbasis pemberdayaan.

“Gunung Muria memiliki peran ekologis dan ekonomi, namun membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Inisiatif kolaboratif seperti yang dilakukan di lereng Muria ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat, komunitas, dan pihak swasta bergerak bersama, upaya konservasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.

Gerakan yang Tumbuh dari Akar Rumput

Upaya pelestarian di Muria juga digerakkan secara konsisten oleh komunitas lokal. Ketua Yayasan Penggiat Konservasi Muria (PEKA Muria), Teguh Budi Wiyono, sejak 2021 bersama 20 relawan dan petani kopi aktif menanam dan merawat pohon di kawasan lereng Muria.

“Awalnya kami khawatir melihat kondisi Muria, terutama di sekitar sumber mata air yang mulai terbuka dan rawan. Dari situ kami mulai menanam bersama warga dan relawan. Pelan-pelan, tapi rutin,” kata Teguh.

Ia menambahkan, dukungan bibit dari BLDF membantu memperluas gerakan konservasi yang dirintis masyarakat.

“Harapannya, pohon-pohon ini bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memberi nilai ekonomi bagi petani, supaya Muria tetap lestari dan tetap menghidupi,” tambahnya.

Sementara itu, mahasiswa yang menjadi top leaderboard kategori lari #OAOT, Muhammad Rifa Febrian, menilai gerakan ini memberi ruang bagi generasi muda untuk berkontribusi nyata melalui aktivitas sehari-hari.

“Melalui gerakan ini, hobi dan aktivitas kami bisa terhubung langsung dengan upaya konservasi yang berdampak bagi masyarakat di daerah penerima manfaat,” ujarnya.

Ke depan, inisiatif ini diharapkan terus menjadi ruang kolaborasi lintas sektor dalam membangun kesadaran kolektif dan aksi nyata bagi pelestarian lingkungan, sekaligus menjaga lereng Muria sebagai sumber kehidupan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Pemprov Jateng Tegas Larang Rumah Sakit Tolak Pasien Dampak Penonaktifan BPJS PBI JK

0

BETANEWS.ID,SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menegaskan tidak boleh ada rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya, yang menolak pasien akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) pada 2026.

Pemprov memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, khususnya bagi pasien penyakit kronis yang bergantung pada terapi berkelanjutan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar mengatakan, hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan merupakan prioritas utama pemerintah daerah, terlepas dari adanya kendala administratif kepesertaan jaminan kesehatan.

“Pemprov Jawa Tengah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Tidak boleh ada penolakan pasien, terutama bagi mereka yang sedang menjalani terapi rutin dan berisiko tinggi,” ujar Yunita, di Semarang baru-baru ini.

Baca juga : Pemprov Jateng Kerahkan Pompa dan Logistik untuk Tangani Banjir Pekalongan

Yunita mengatakan, penegasan tersebut atas arahan dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, beserta Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Pemerintah provinsi memastikan negara tetap hadir dalam layanan kesehatan, dengan menjamin tidak ada penolakan pasien meski dihadapkan pada persoalan administratif kepesertaan jaminan kesehatan.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah yang bersumber dari Kementerian Sosial, dari total 14.299.031 jiwa peserta PBI JK di Jawa Tengah, sebanyak 1.623.753 jiwa dinonaktifkan pada 2026. Di antara peserta terdampak, terdapat pasien hemodialisa, kemoterapi, dan thalasemia yang membutuhkan perawatan rutin dan berkelanjutan.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengimbau seluruh bupati dan wali kota agar memastikan Dinas Kesehatan kabupaten/kota segera melakukan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan cabang, serta fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah masing-masing.

Selain pemerintah daerah, Pemprov Jateng juga meminta BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah untuk menghimbau seluruh cabang BPJS di daerah agar tetap menjamin pembiayaan layanan kesehatan bagi pasien-pasien terdampak sambil menunggu proses reaktivasi kepesertaan PBI JK.

Menurut Yunita, pengawasan dan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administratif.

“Pemprov Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada warga yang dirugikan dan kehilangan hak pelayanan kesehatan akibat kendala kepesertaan,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Terlebih, terhadap pasien katasropik, yang harus rutin mendapatkan pengobatan.

Budi mengatakan, semua masyarakat yang memiliki PBI JK yang dibatalkan akan otomatis direaktivasi. Aktivasi akan dilakukan secara tersentral dari pusat selama tiga bulan. “Tidak usah kemana-mana, otomatis aktif kembali. Tetapi aktifnya tiga bulan,” kata Budi di Rumah Sakit Kariadi Semarang pada Selasa (10/2/2026).

Selama kurun waktu tersebut, PBI JK akan benar-benar dicek kelayakannya. Pengecekan dilakukan oleh Kementrian Sosial, BPJS, dan juga Pemda. Tujuannya, memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar masuk dalam katagori PBI atau tidak .

“PBI ini kita mau berikan ke masyarakat yang miskin dan ada kuotanya,” ucapnya.

Baca juga : Jateng Siapkan Strategi Fiskal 2026, Mulai Efisiensi, Optimalisasi PAD hingga Target Ketat BUMD

Dia juga menegaskan, dalam kurun waktu tiga bulan tersebut, semua pasien katastropik akan otomatis direaktivasi dari pusat.

“Katastropik ini bukan hanya pasien cuci darah. Semua penyakit katastropik, baik cuci darah, kemotherapi, talassemia, itu penyakit-penyakit yang kalau layanannya dihentikan bisa meninggal, itu otomatis direaktivasi dari pusat,” imbuhnya.

Budi juga meminta agar pencabutan status PBI JK tidak terlalu mendadak. Ke depan, BPJS diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi, sehingga tidak mengejutkan masyarakat yang hendak berobat.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Gandeng Bank Himbara dan OJK, Wiwit Targetkan Ribuan UMKM di Jepara Melenggang di Pasar Bursa Saham

0
Bupati Jepara, Witiarso Utomo saat meninjau salah satu stan UMKM. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID,JEPARA– Bupati Jepara, Witiarso Utomo menargetkan ribuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Jepara bisa naik kelas dengan melenggang di pasar bursa saham.

Hal itu akan diwujudkan dengan menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang ada di Kabupaten Jepara dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Di Jepara ini ada kurang lebih 80 ribu pelaku UMKM. Kita optimis 10 persen di antaranya bisa naik kelas dan akan kita dorong untuk melantai di pasar bursa saham,” kata Wiwit saat menerima audiensi Kepala Cabang Bank Mandiri se-Kabupaten Jepara di Ruang Kerja Bupati, Selasa (10/2/2026).

Baca juga: Lima Motif Tenun Troso Resmi Kantongi Sertifikat Indikasi Geografis 

Dalam pertemuan tersebut, Wiwit meminta agar Bank Mandiri di Kabupaten Jepara bisa membantu mensukseskan program UMKM Jepara Naik Kelas. Salah satunya yaitu dengan edukasi rutin kepada pelaku UMKM.

Hal itu menurutnya sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan anggaran Rp 200 triliun melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk akselerasi ekonomi sektor UMKM.

Ia menarget dari 81 ribu pelaku UMKM di Jepara, 90 persen di antaranya bisa paham terkait regulasi dan literasi keuangan.

“Rencananya setiap bulan kita akan mengadakan kegiatan UMKM di Pendapa, tujuannya agar para UMKM ini bisa belajar dan paham mengenai laporan keuangan,” ujarnya.

Dengan pendampingan tersebut, Wiwit berharap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga keuangan dapat meningkat, sehingga pergerakan ekonomi berputar positif bagi pembangunan daerah.

Baca juga: Tetap Jadi Primadona, Patung Yesus Buatan Perajin Jepara Ramai Pesanan Jelang Natal

Tidak hanya Bank Mandiri, ke depan ia juga berencana merangkul seluruh anggota Himbara, Bank Jateng, hingga KPP Pratama. Sinergi itu menurutnya penting karena pelaku UMKM membutuhkan pendampingan komprehensif terkait literasi keuangan dan perpajakan sederhana.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Cabang Bank Mandiri Jepara Muhammad Ihsan menyambut baik inisiatif pemerintah daerah. Ia menilai langkah ini akan mempermudah pihak perbankan dalam melakukan profiling calon nasabah yang potensial.

“Kami akan mempelajari teknis kerja sama ini untuk dibahas secara mendetail pada pertemuan mendatang,” katanya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Heboh Video Joget di Acara Akhirussanah Diniyah, Kemenag Pastikan Buka di Pati

0

BETANEWS.ID, PATI – Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan adanya sekelompok perempuan mengenakan pakaian drumband yang tengah joget-joget di atas panggung dalam acara Haflah Akhirussanah. Dalam video itu dinarasikan bahwa drumband bermama Mahadewa pentas dalam acara Haflah Akhirussanah di Madrasah Diniyah I’anatut Thalibin Pati Jawa Tengah.

Postingan tersebut menuai beragam tanggapan warganet. Sebab kostum dan gerakan yang ditampilkan dinilai kurang pantas untuk kegiatan keagamaan.

Kami mencoba menelusuri kebenaran video yang tengah beredar luas di masyarakat tersebut. Ternyata, peristiwa itu tidak terjadi di wilayah Kabupaten Pati sebagaimana narasi yang beredar luas di media sosial.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati, Ahmad Syaiku, mengatakan, meskipun ada lembaga dengan nama serupa di wilayah Kecamatan Gabus, Pati, namun dipastikan lembaga tersebut tidak menyelenggarakan acara sebagaimana yang ada dalam video. Pihaknya juga telah melakukan penelusuran mendalam terhadap lembaga pendidikan bernama Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) I’anatut Tholibin yang tertulis dalam video tersebut.

“Jadi itu sudah kami klarifikasi, dan tidak terjadi di Pati. Kalau di Pati itu MDT Ianatut Thalibin ada di Gabus. Setelah kami cek, di sana tidak pernah melakukan itu, bahkan tidak melaksanakan Haflah Akhirussanah,” ujarnya saat memberikan keterangan pada wartawan, Selasa (10/2/2026).

Baca juga : Pemprov Jateng Bakal Bangun SMA Negeri di Tambakromo dan Jaken Pati

Berdasarkan hasil pengecekan lebih lanjut, peristiwa tersebut diduga terjadi di luar Kabupaten Pati. Syaiku juga menepis rumor yang sempat menyeret nama Perguruan Islam I’anatut Thalibin (ITB) Cebolek Kidul, Margoyoso.

Ia menjelaskan, bahwa lembaga di Cebolek merupakan Madrasah Aliyah, sementara yang ada di video tersebut adalah Madrasah Diniyah. Ia menyebut kesalahan informasi ini murni bersumber dari keterangan yang salah di media sosial.

“Setelah kami cek ada di Bakung Guntur Demak. Kalau di ITB Cebolek itu nggak ada (diniyah),” ucap dia.

Terkait kegaduhan ini, Syaiku mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam berkomentar serta selalu melakukan pengecekan informasi sebelum menyebarkannya.

“Harapan kami untuk betul-betul dicek sebelum komentar. Dicek yang sebenarnya karena itu merugikan lembaga yang ada di Pati,” ungkapnya.

Syaiku menambahkan, Kemenag Pati juga memberikan instruksi kepada seluruh madrasah di wilayahnya agar setiap perayaan di lingkungan pendidikan agama tetap menjaga nilai-nilai islami dan edukatif. Harapannya untuk membangun akhlakul karimah para siswa.

Dihubungi terpisah, Kepala Madrasah Aliyah (MA) I’anatut Thalibin Cebolek Kidul, Ahmad Khakim Muthohar, angkat bicara terkait video viral yang sempat dikaitkan dengan institusinya. Ia menegaskan bahwa video tersebut tersebar dengan narasi hoaks. Padahal aksi dalam video tersebut tidak terjadi di lingkungan sekolahnya.

Ia pun menjelaskan perbedaan mendasar antara madrasah yang dipimpinnya dengan madrasah yang ada dalam video viral tersebut. Selain lokasi, ia menyoroti perbedaan penulisan nama institusi yang berbeda secara redaksional.

“Kalau yang di madrasah kami kan I’anatut Thalibin, pakai T-H-A. Sementara yang beredar itu pakai T-H-O (I’anatuth Tholibin). Jadi dari segi nama sebenarnya sudah berbeda,” ungkapnya.

Ia juga mengaskan bahwa Perguruan Islam I’anatut Thalibin yang berlokasi di Cebolek Kidul Margoyoso, Pati, hanya menaungi jenjang pendidikan formal mulai dari RA, MI, MTs, hingga MA.

Baca juga : Dugaan Keracunan MBG, 21 Siswa SMKN 4 Pati yang Dirawat di KSH Sudah Dipulangkan

Menanggapi konten video yang menampilkan jogetan yang dianggap kurang pantas, Khakim menilai aksi tersebut telah mencederai nilai-nilai pendidikan Islam. Ia memastikan bahwa segala bentuk kegiatan kesiswaan di madrasahnya harus melalui proses technical meeting dan pengawasan ketat dari pihak yayasan. Menurutnya, pementasan seperti yang ada di video tersebut sangat “irasional” dilakukan di madrasahnya.

“Kami menghimbau masyarakat dan netizen agar lebih selektif dalam melihat serta merespons berita-berita hoaks yang beredar sebelum ada konfirmasi resmi,” ucapnya.

Sementara itu Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Pati secara resmi juga telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait beredarnya video viral pementasan dalam acara Haflah Akhirussanah sebuah Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) yang dinarasikan terjadi di wilayah Pati.

Melalui surat nomor 22/DPC FKDT- PATI/II/2026, FKDT Pati menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi di wilayah Kabupaten Pati. Terdapat empat poin yang disampaikan dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ketua DPC FKDT Pati, H. Ahmadi dan Sekretaris Ana Sahar pada 8 Februari 2026 tersebut.

Pertama, terkait identitas lembaga. Meskipun dalam daftar Kemenag terdapat MDT I’anatut Thalibin di wilayah Kecamatan Gabus, Pati, lembaga tersebut tidak berlokasi di daerah Bakung sebagaimana yang ada dalam video viral tersebut.

Kedua, ketiadaan wilayah bernama “Bakung” di Pati. FKDT menegaskan bahwa di wilayah Kabupaten Pati tidak terdapat nama kecamatan maupun nama desa yang bernama “Bakung”.

Ketiga, terkait pelaksanaan ujian. Pada periode Hijriah 1446/1447 (Februari 2026), tidak ada lembaga bernama MDT I’anatut Tholibin di Pati yang menyelenggarakan ujian. Lembaga yang melaksanakan ujian di periode tersebut adalah MDT Al I’anah. Namun pasca pelaksanaan ujian, MDT Al I’anah tidak mengadakan acara Haflah Akhirussanah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, FKDT Pati menyimpulkan bahwa tidak ada MDT I’anatut Tholibin di Kabupaten Pati yang mengadakan haflah akhirussanah pada bulan Sya’ban 1447 H atau Februari 2026 dengan pementasan sebagaimana yang viral di media sosial.

Editor : Suwoko

- advertisement -