BETANEWS.ID,SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menegaskan tidak boleh ada rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya, yang menolak pasien akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) pada 2026.
Pemprov memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, khususnya bagi pasien penyakit kronis yang bergantung pada terapi berkelanjutan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar mengatakan, hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan merupakan prioritas utama pemerintah daerah, terlepas dari adanya kendala administratif kepesertaan jaminan kesehatan.
“Pemprov Jawa Tengah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Tidak boleh ada penolakan pasien, terutama bagi mereka yang sedang menjalani terapi rutin dan berisiko tinggi,” ujar Yunita, di Semarang baru-baru ini.
Baca juga : Pemprov Jateng Kerahkan Pompa dan Logistik untuk Tangani Banjir Pekalongan
Yunita mengatakan, penegasan tersebut atas arahan dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, beserta Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Pemerintah provinsi memastikan negara tetap hadir dalam layanan kesehatan, dengan menjamin tidak ada penolakan pasien meski dihadapkan pada persoalan administratif kepesertaan jaminan kesehatan.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah yang bersumber dari Kementerian Sosial, dari total 14.299.031 jiwa peserta PBI JK di Jawa Tengah, sebanyak 1.623.753 jiwa dinonaktifkan pada 2026. Di antara peserta terdampak, terdapat pasien hemodialisa, kemoterapi, dan thalasemia yang membutuhkan perawatan rutin dan berkelanjutan.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengimbau seluruh bupati dan wali kota agar memastikan Dinas Kesehatan kabupaten/kota segera melakukan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan cabang, serta fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah masing-masing.
Selain pemerintah daerah, Pemprov Jateng juga meminta BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah untuk menghimbau seluruh cabang BPJS di daerah agar tetap menjamin pembiayaan layanan kesehatan bagi pasien-pasien terdampak sambil menunggu proses reaktivasi kepesertaan PBI JK.
Menurut Yunita, pengawasan dan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administratif.
“Pemprov Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada warga yang dirugikan dan kehilangan hak pelayanan kesehatan akibat kendala kepesertaan,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Terlebih, terhadap pasien katasropik, yang harus rutin mendapatkan pengobatan.
Budi mengatakan, semua masyarakat yang memiliki PBI JK yang dibatalkan akan otomatis direaktivasi. Aktivasi akan dilakukan secara tersentral dari pusat selama tiga bulan. “Tidak usah kemana-mana, otomatis aktif kembali. Tetapi aktifnya tiga bulan,” kata Budi di Rumah Sakit Kariadi Semarang pada Selasa (10/2/2026).
Selama kurun waktu tersebut, PBI JK akan benar-benar dicek kelayakannya. Pengecekan dilakukan oleh Kementrian Sosial, BPJS, dan juga Pemda. Tujuannya, memastikan apakah yang bersangkutan benar-benar masuk dalam katagori PBI atau tidak .
“PBI ini kita mau berikan ke masyarakat yang miskin dan ada kuotanya,” ucapnya.
Baca juga : Jateng Siapkan Strategi Fiskal 2026, Mulai Efisiensi, Optimalisasi PAD hingga Target Ketat BUMD
Dia juga menegaskan, dalam kurun waktu tiga bulan tersebut, semua pasien katastropik akan otomatis direaktivasi dari pusat.
“Katastropik ini bukan hanya pasien cuci darah. Semua penyakit katastropik, baik cuci darah, kemotherapi, talassemia, itu penyakit-penyakit yang kalau layanannya dihentikan bisa meninggal, itu otomatis direaktivasi dari pusat,” imbuhnya.
Budi juga meminta agar pencabutan status PBI JK tidak terlalu mendadak. Ke depan, BPJS diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi, sehingga tidak mengejutkan masyarakat yang hendak berobat.
Editor : Kholistiono
