Paska Tragedi Maut, Polres Jepara Amankan Ribuan Liter Miras Oplosan

-

13/02/2026

BETANEWS.ID,SURAKARTA — Konsorsium Perguruan Tinggi Wilayah IV (Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta) meluncurkan 33 Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis (PPDSS) baru, untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.

Peluncuran dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Kamis, (12/2/2026).

Terdapat lima kampus yang menyelenggarakan program studi PPDS dan PPDSS, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Islam Indonesia, Universitas Diponegoro, dan Universitas Sebelas Maret.

Cakupan program studi yang diluncurkan meliputi jantung dan pembuluh darah, bedah, ilmu kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, anestesiologi, patologi, rehabilitasi medik, dan kedokteran keluarga layanan primer.

Peluncuran tersebut disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena dapat mengakselerasi kebutuhan dokter spesialis di Jawa Tengah, maupun Indonesia. Akselerasi itu dibutuhkan, selaras dengan program cek kesehatan dan pengobatan gratis oleh pemerintah pusat dan program dokter spesialis keliling (Speling) yang digulirkan oleh Pemetintah Provinsi Jawa Tengah.

“Saya sebagai Gubernur sangat mendukung sekali kegiatan ini. Kiranya ini nanti harus segera ditindaklanjuti. Makin cepat makin bagus, karena saya perlu itu,” kata Gubernur Ahmad Luthfi saat menghadiri acara peluncuran 33 program studi PPDS dan PPDSS baru di UNS.

Kebutuhan dokter, terutama dokter spesialis, tersebut dirasakan langsung oleh Ahmad Luthfi saat mengecek program Speling di desa-desa. Untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis itu, ia bahkan berinisiatif untuk memberikan pelatihan singkat dari dokter spesialis kepada dokter umum di puskesmas.

Dukungan itu juga dilakukan dengan memberikan instruksi kepada seluruh rumah sakit di Jawa Tengah, untuk menjalin konektivitas dengan perguruan tinggi. Khususnya untuk menciptakan dokter-dokter spesialis dalam rangka mendukung program cek kesehatan gratis (CKG) dan dokter spesialis keliling (Speling).

“Ini merupakan langkah strategis. Rekan-rekan (dokter) yang masuk program spesialis, kalau bisa cepet lulus, nanti ikut ke wilayah kita,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar menambahkan, PPDS dan PPDSS saat ini dapat ditempuh melalui jalur universitas atau perguruan tinggi (University Based) dan jalur rumah sakit (Hospital Based). Langkah itu dilakukan agar produksi dokter spesialis dapat tumbuh cepat.

“Mari saling bersinergi antara rumah sakit dan perguruan tinggi, untuk memproduksi Dokter Spesialis dan Sub Spesialis, agar akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah bagi masyarakat Jawa Tengah,” katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Mendiktisaintek sekaligus Ketua Tim Kajian Kebijakan Pendidikan Tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Tri Hanggono Achmad mengatakan, pembukaan program studi baru tersebut bukan sekadar penambahan kuota akademik, melainkan misi kemanusiaan. Pemerintah telah menargetkan percepatan produksi dokter spesialis dan subspesialis untuk menutupi rasio dokter yang belum ideal, terutama di luar pulau Jawa dan daerah 4T.

“Kolaborasi antar universitas di Jateng dan DIY ini, adalah bukti nyata sinergi akademisi dalam menjamin kesehatan bangsa. Selain di UNS, kegiatan peluncuran program studi dokter spesialis dan sub spesialis juga dilakukan di beberapa daerah hari ini,” katanya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Naik Status Jadi Tipe B, Museum Patiayam Siapkan Digitalisasi dan Tata Pamer Modern

Penulis

-

13/02/2026

BETANEWS.ID,KUDUS– Museum Situs Purbakala Patiayam, yang berlokasi di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, kini telah masuk dalam klasifikasi museum tipe B. Klasifikasi museum tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di tipe C.

Hal ini menandakan bahwa museum yang di dalamnya berisi tentang koleksi fosil prasejarah tersebut memiliki kelengkapan dasar dalam fasilitas museum. Dengan begitu, keberadaan museum lebih memberikan kenyamanan dan pengalaman bagi pengunjung.

Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus, Arif Zuli Tanjung menyampaikan, sertifikat Museum Situs Purbakala Patiayam ke tipe B turun pada 30 Desember 2026. Menurutnya, hal itu menjadi dasar dalam memenuhi persyaratan kelayakan museum.

“Karena persyaratan kelayakan di museum ini demi mendukung formasi dasar untuk memberikan kenyamanan dan kelengkapan fasilitas bagi pengunjung museum,” bebernya di Kantor Disbudpar Kabupaten Kudus, Kamis (12/2/2026).

Tak berhenti disitu, Tanjung menuturkan, ke depan pihaknya akan mengembangkan pelayanan museum, mulai dari digitalisasi dan tata pamer yang lebih modern. Hal tersebut untuk menyongsong peningkatan Museum Situs Purbakala Patiayam ke tipe A.

“Agar dalam pengembangan ini dapat memberikan kenyamanan dan pengalaman bagi pengunjung, dari sisi edukasi. Karena museum ini kan bisa menjadi tempat belajar untuk mengetahui sesuai hal yang sebelumnya tidak diketahui,” jelasnya.

Untuk meningkatkan pengunjung berdatangan ke museum, utamanya Museum Situs Purbakala Patiayam, pihaknya akan mendorong sekolah-sekolah di Kudus, mulai jenjang SD hingga SMA mengunjungi museum. Oleh karena itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olaraga (Disdikpora) Kudus.

“Berkolaborasi dengan Disdikpora Kudus, dan kami mendorong adanya kurikulum dan muatan lokal dari segi ekstrakulikuler dan perbekalan dengan muatannya. Karena museum bisa buat pembelajaran dan menambah ilmu pengetahuan,” terangnya.

Sebagai informasi, koleksi yang ada di Museum Situs Purbakala Patiayam semuanya ada sebanyak 11.684 koleksi. Sedangkan koleksi yang didisplay di ruang pamer ada ratusan koleksi.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

DPRD Jepara Dorong Pemkab Lakukan Kolaborasi Anggaran Tangani Ribuan RTLH

Penulis

Umi Nurfaizah

-

13/02/2026

BETANEWS.ID,JEPARA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melakukan kolaborasi untuk menangani ribuan rumah yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), target penanganan RTLH Kabupaten Jepara pada tahun 2026 ditetapkan sebanyak 500 unit. Namun, kebutuhan riil di lapangan masih cukup besar sehingga memerlukan dukungan anggaran yang lebih luas.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Jepara, Aditya Hendrayana menjelaskan, di tahun 2026, bantuan penanganan RTLH dari APBD Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan sebanyak 425 unit dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit.

“Sementara untuk bantuan dari pusat melalui skema BSPS, belum ada penetapan jumlah unit. Namun berdasarkan informasi dari Kementerian PKP, tahun ini seluruh kabupaten/kota se-Indonesia akan mendapatkan alokasi,” ujar Adit pada Betanews.id, Kamis (12/1/2026).

Selain melalui bantuan Pemprov Jateng, Pemkab Jepara juga menganggarkan penanganan RTLH melalui APBD Jepara sebanyak 29 unit dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit.

Adit melanjutkan, pihaknya juga telah melakukan berbagai langkah koordinatif, mulai dari komunikasi dengan Pemerintah Provinsi hingga pengusulan program BSPS ke Kementerian PKP. Tak hanya itu, koordinasi juga dilakukan dengan Baznas RI dan Baznas Kabupaten Jepara sebagai alternatif dukungan pembiayaan.

Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Agus Sutisna, menegaskan, bahwa penyelesaian persoalan RTLH tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada APBD Kabupaten. Harus ada kolaborasi anggaran, baik dari provinsi, APBN, bahkan CSR. DPRD mendorong OPD yang dipimpin Bupati beserta jajaran untuk terus memperkuat komunikasi dan lobi agar kuota bantuan bisa terus bertambah,” tegas Agus Sutisna.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal program perumahan.

“Komunikasi antara eksekutif dan legislatif harus berjalan baik dan saling mendukung. Kita harus bersinergi agar program RTLH dan penataan lingkungan ini benar-benar menjadi prioritas bersama. Kalau kolaborasi kuat, saya optimis persoalan perumahan dan kawasan permukiman di Jepara bisa diselesaikan lebih cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.

Menurutnya, upaya yang telah dilakukan Bupati dalam mendorong penanganan RTLH dan penataan lingkungan sudah cukup efektif, namun perlu terus diperkuat dengan strategi kolaboratif dan dukungan lintas sektor.

Dengan pendekatan terpadu tersebut, diharapkan target 500 unit penanganan RTLH pada tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus menekan angka rumah tidak layak huni secara signifikan di Kabupaten Jepara.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Tradisi Unik Sewu Sempol, Warisan Leluhur yang Terus Dijaga Warga Kandangmas

Penulis

-

12/02/2026

BETANEWS.ID,KUDUS- Ribuan warga Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe tumplek blek di komplek Makam Keramat Punden Dukuh Masin, Kamis (12/2/2026). Mereka membawa ambengan yang berisi ayam ingkung untuk melakukan tradisi Sedekah Kubur atau Sewu Sempol di komplek Makam Raden Rinangku dan Dewi Nawangsih.

Tradisi turun temurun dari leluhur tersebut digelar setiap tahun, di hari Kamis terakhir bulan Sya’ban. Tradisi itu diselenggarakan dengan tujuan untuk mendoakan para leluhur dan pendahulu di desa tersebut.

Mengingat tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kudus berupaya untuk mengajukan tradisi itu sebagai warisan budaya takbenda (WBTb).

Hal itu disampaikan oleh Sekertaris Disbudpar Kudus, Agus Susanto dalam sambutaanya. Menurutnya, tradisi semacam itu perlu diajukan sebagai WBTb, karena memiliki keunggulan dari sisi tradisi yang tidak ada di daerah lain.

“Saat ini kami sudah ajukan tradisi Sewu Sempol ini sebagai warisan budaya takbenda ke Kementerian Kebudayaan. Saat ini baru proses, semoga saja disetujui,” terangnya.

Ketua Pengurus Yayasan Sumartono menyampaikan, bahwa tradisi sedekah kubur merupakan bentuk penghormatan kepada para leluhur. Menurutnya, tradisi itu bertujuan untuk memohon berkah dan kelancaran bagi masyarakat, khususnya Dukuh Masin, Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.

“Ziarah ini untuk mendoakan para pendahulu kita, menjelang Ramadan. Kami berharap doa restu dari semua pihak agar kegiatan ini berjalan lancar dan membawa keberkahan,” terangnya usai kegiatan.

Ia menyebut, tak hanya warga dari Kandangmas, warga luar daerah pun ikut berpartisipasi dalam tradisi tersebut. Di antaranya, warga Jepara, Pati, Demak, dan lain sebagainya.

Sementara itu, Kepala Desa Kandangmas, Sofwan menuturkan, tradisi itu sudah berlangsung secara turun temurun dan sudah berpuluh-puluh tahun. Ia mengaku, nama Sewu Sempol merupakan istilah yang digunakan karena banyaknya sempol atau paha ayam dari warga yang disedekahkan untuk keberkahan hidup.

“Kami menyambut dan sangat mendukung apa yang menjadi agenda Disbudpar Kudus, apalagi adanya pengusulan tradisi ini sebagai WBTb. Semoga saja ini bisa disetujui dan tradisi ini bisa berjalan turun temurun hingga ke anak cucu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, tradisi itu menyedot perhatian masyarakat yang jumlahnya sekitar 1.500 warga, baik dari masyarakat Desa Kandangmas maupun masyarakat dari luar daerah.

Salah satu warga asli Wonosobo yang menikah dengan warga Desa Kandangmas, Maryam (50) mengaku, antusias dan kyusuk mengikuti tradisi tersebut setiap tahunnya. Ia menyampaikan, memaknai tradisi ini sebagai bagian budaya yang harus diuri-uri.

“Karena ini mengikuti tradisi leluhur zaman dulu. Terlebih kurang sebentar lagi ini kan mau puasa, sekalian kirim arwah,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Menuju Kudus Terang Benderang, Pemkab Alokasikan Rp1 M untuk Pemeliharaan LPJU

Penulis

Rabu Sipan

-

12/02/2026

betanews-20260212-RS-LPJU — Petugas sedang melakukan pemeliharaan LPJU di Kabupaten Kudus. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID,KUDUS-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sepanjang tahun 2026. Anggaran yang bersumber dari APBD tersebut difokuskan pada belanja suku cadang, penggantian lampu, serta komponen pendukung lainnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kudus melalui Kasi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Muchlisin, mengatakan alokasi anggaran itu menjadi bagian dari program Kudus Terang Benderang yang dicanangkan Bupati. Dana tersebut digunakan untuk memastikan ribuan titik LPJU tetap berfungsi optimal.

“Untuk tahun 2026 disiapkan anggaran Rp1 miliar, terutama untuk pengadaan suku cadang seperti lampu LED, lampu sonte, kabel, MCB, ignitor, dan komponen lainnya,” ujar Muchlisin di ruang kerjanya belum lama ini.

Saat ini, jumlah LPJU di jalan kabupaten mencapai sekitar 7.000 titik. Pemeliharaan akan diprioritaskan pada lampu yang mengalami kerusakan, padam, atau gangguan jaringan berdasarkan laporan masyarakat.

Dishub juga menyiapkan strategi jangka panjang untuk menekan beban listrik daerah yang mencapai sekitar Rp3 miliar per bulan. Salah satu langkahnya adalah migrasi bertahap dari lampu sonte (berbasis gas) ke lampu LED yang lebih hemat energi.

Menurut Muchlisin, lampu sonte memiliki daya cukup besar, bahkan bisa mencapai 250 watt termasuk komponen pendukungnya. Sementara lampu LED hanya membutuhkan daya sekitar 60 hingga 100 watt, sehingga lebih efisien dan ramah terhadap anggaran listrik.

“Secara bertahap kami akan melakukan migrasi dari sonte ke LED. Namun tentu tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.

Meski demikian, lampu sonte belum sepenuhnya ditinggalkan. Untuk area tertentu yang membutuhkan cahaya kuning agar lebih efektif menembus kabut atau kondisi tertentu, lampu sonte masih dipertahankan.

Terkait teknis pemasangan, Dishub memastikan tidak ada perubahan besar pada tiang maupun lengan lampu. Penggantian cukup dilakukan dengan melepas lampu lama dan memasang unit LED yang sudah disesuaikan.

“Terangnya hampir sama, tetapi dengan daya listrik yang lebih rendah. Jadi dari sisi pencahayaan tetap optimal, namun lebih hemat energi,” tambahnya.

Sepanjang 2025, Dishub telah mengganti sekitar 200 unit LPJU menjadi LED. Pada 2026, rencananya akan dilakukan migrasi tambahan sekitar 150 hingga 200 titik, disertai penyediaan stok suku cadang lampu sonte dalam jumlah yang sama sebagai cadangan.

Melalui langkah ini, ia berharap sistem penerangan jalan semakin andal sekaligus mampu menekan beban listrik daerah secara bertahap. Program ini juga diharapkan meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat saat beraktivitas di malam hari.

“Kami juga meminta kepada masyarakat untuk melaporkan apabila ada LPJU yang padam, bisa melalui kanal Wadul K1-K2 maupun SIP Terang. Supaya bisa segera ditangani dan lampu nyala kembali,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Polres Kudus Gelar Turnamen ML 2026, Ratusan Pelajar Antusias

Penulis

Rabu Sipan

-

12/02/2026

betanews-20260212-RS-ML — Sejumlah pelajar mengikuti kompetisi Mobile Legend dalam rangka Kapolres Kudus Cup. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID,KUDUS-Polres Kudus menggelar turnamen Kapolres Cup Mobile Legends 2026 di Gedung Aula Laboratorium Terpadu UIN Sunan Kudus, Kamis (12/2/2026). Kegiatan yang digagas bersama FIS E-Sports (Komunitas Game Online) tersebut diikuti ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Kudus.

Sebanyak 64 tim ambil bagian dalam kompetisi ini, terdiri dari 32 tim tingkat SMA dan 32 tim tingkat SMP. Masing-masing tim terdiri dari maksimal enam siswa, dengan yang ketentuan bermain hanya lima siswa.

Turnamen ini menjadi wadah bagi pelajar untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang E-Sport secara lebih terarah dan positif.

Sebelum pertandingan utama dimulai, suasana semakin meriah dengan laga eksebisi antara Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo dan Wakil Rektor II UIN Sunan Kudus Prof. Wahibur Rokhman.

Aksi keduanya disambut sorak sorai peserta dan penonton, sekaligus menjadi simbol kolaborasi antara kepolisian dan dunia pendidikan dalam mendukung kreativitas generasi muda.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo menegaskan bahwa ajang ini tidak hanya berorientasi pada kemenangan. Menurutnya, turnamen tersebut juga menjadi sarana pembentukan karakter bagi para pelajar di era digital.

“Kami ingin kegiatan ini menjadi penyaluran bakat generasi muda. Tidak cukup hanya mahir bermain, peserta juga harus menjunjung etika, disiplin, dan sportivitas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya mengatur waktu antara aktivitas bermain gim dan kewajiban belajar maupun kegiatan lain. E-Sport, kata dia, memiliki peluang besar jika dikelola dengan bijak dan seimbang.

“Imbangi dengan belajar, olahraga, dan aktivitas sosial. Harapan kami, dari Kudus lahir atlet E-Sport profesional yang mampu mengharumkan nama daerah,” tambahnya.

Ketua FIS E-Sports, Salvi Immawan, mengapresiasi dukungan Polres Kudus sehingga turnamen dapat terselenggara dengan lancar. Ia berharap kompetisi ini mampu memotivasi pelajar untuk mengembangkan potensi mereka secara positif.

“Kami ingin minat pelajar SMP dan SMA di bidang E-Sport, khususnya Mobile Legends, tersalurkan dengan baik. Terima kasih kepada Kapolres Kudus atas dukungan dan fasilitasi kegiatan ini,” katanya.

Antusiasme juga datang dari para peserta, salah satunya Venix Aulia Syifa (14), siswi MTs Negeri 1 Kudus. Sekolahnya mengirimkan dua tim yang masing-masing beranggotakan enam siswa.

“Saya sangat senang bisa ikut lomba ini. Saya memang sudah bermain Mobile Legends sejak kelas 3 SD,” ujarnya.

Venix mengaku hampir setiap hari bermain gim tersebut sepulang sekolah, baik secara individu maupun bersama tim. Meski baru pertama kali mengikuti turnamen resmi, ia dan rekan-rekannya tetap memasang target juara.

Peserta lain, Irdani Wira Atmaja dari SMP Negeri 1 Kudus, juga merasa bangga dapat ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Ia menilai turnamen ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga pengalaman berharga dalam membangun kerja sama tim.

“Kami senang bisa ikut serta. Selain menambah pengalaman, kami belajar tentang sportivitas dan kekompakan. Semoga ke depan bisa meraih prestasi lebih tinggi,” tuturnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Terungkap Pemilik Warung Miras Oplosan Maut di Jepara Ternyata Residivis

Penulis

Umi Nurfaizah

-

12/02/2026

1000114643 — Warung yang digunakan untuk jual miras oplosan di Jepara, kini masih digaris pilisi. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID,JEPARA– MR (49) alias Pongi yang merupakan salah satu tersangka kasus dugaan minuman keras (miras) oplosan yang menyebabkan delapan orang menjadi korban ternyata merupakan residivis.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Jepara, Edy Marwoto mengungkapkan, dari catatannya pihaknya, yang bersangkutan sudah empat kali melakukan pembinaan Yustisi kepada MR.Yaitu penindakan hukum formal, salah satunya berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang disidangkan di Pengadilan Negeri.

“Iya (residivis tipiring). Dalam catatan kami sudah empat kali kita lakukan penanganan yustisi kepada yang bersangkutan,” ungkapnya saat ditemui di Mapolres Jepara, Rabu (11/2/2026).

Edy mengatakan, sebelum membuka warung miras oplosan di kediamannya yang berada di Desa Suwawal Timur RT 3 RW 3, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, MR sebelumnya sempat beberapa kali menjual miras oplosan di beberapa lokasi berbeda di Desa Mororejo, Kecamatan Mlonggo yang dikenal dengan daerah Pungkruk.

“Lokasinya pindah-pindah, beberapa kali sempat di Mororejo dengan lokasi yang beda-beda. Yang terakhir di Suwawal Timur, di rumahnya,” katanya.

Di Desa Mororejo, selain menjual miras oplosan, MR diketahui juga membuka usaha tempat karaoke.

“Yang di Mororejo ada room karaoke. Tapi yang di Suwawal kita belum cek, karena sudah di garis line policy,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, delapan orang warga Kabupaten Jepara menjadi korban tragedi miras oplosan yang terbuat dari campuran ethanol atau alkohol jenis ginseng.

Enam dari delapan korban meninggal dunia pada Senin, (9/2/2026) dan Selasa, (10/2/2026). Sedangkan dua korban masih menjalani perawatan di RSUD RA Kartini Jepara.

Mereka yang menjadi korban rata-rata mengalami gejala yang sama. Yaitu sesak nafas, dada terasa panas, dan muntah-muntah.

Selain MR, polisi juga sudah menetapkan tiga tersangka lainnya. Yaitu S (31) alias Kancil, warga Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji. S merupakan kurir yang mengantar alkohol jenis ginseng ke kediaman MR.

Kemudian ESW (33) Warga Desa Slagi, Kecamatan Pakis Aji. ESW merupakan karyawan MR yang bertugas untuk meracik miras oplosan. ESW turut menjadi salah satu korban meninggal dalam tragedi tersebut.

Terakhir, HN yang saat ini statusnya masuk dalam Daftar Pencairan Orang (DPO). HN merupakan orang yang mensuplai alkohol kepada MR.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Permudah Akses Internet untuk Warga, Diskominfo Kudus Bakal Pasang Wifi Gratis di Tujuh Titik

Penulis

-

12/02/2026

betanews-20260211-KU-Internet Gratis — Salah satu warga menunjuk lokasi Wifi di Kudus. Foto: Kaerul Umam.

BETANEWS.ID,KUDUS-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kudus di tahun ini mulai memberikan layanan internet gratis kepada masyarakat, utamanya kepada warga Kota Kretek. Setidaknya, ada beberapa titik Wifi yang dipasang guna mempermudah mobilitas warga di dunia digilatisasi.

Kepala Diskominfo Kabupaten Kudus, Satria Agus Himawan mengatakan, ada tujuh titik lokasi yang dipasang internet gratis bagi masyarakat. Di antaranya di kawasan Balai Jagong, Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, Taman Ganesha, Hutan Kota Rendeng, Taman Menara, Taman Gondangmanis, dan Taman Bumi Wangi.

“Tujuannya agar masyarakat ini lebih mudah untuk mengakses internet. Ketika ada yang kehabisan kuota internet maupun tidak mempunyai kuota, di lokasi titik yang sudah kita sediakan itu bisa dapat dimanfaatkan,” bebernya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/2/2026).

Ia menjelaskan, bahwa untuk kecepatan internet yang ditujukkan langsung terhadap masyarakat itu dengan kecepatan internet sampai 200 Mbps. Menurutnya, layanan internet gratis tersebut dapat diakses siapapun, sebab tak ada pasword yang disediakan.

“Tentu saja dengan layanan internet gratis ini kita tidak pasang pasword dan bisa diakses oleh siapapun,” ujarnya.

Pemberian layanan internet tersebut, katanya, baru dilakukan di tahun ini. Ia menuturkan, sebelum-sebelumnya adanya layanan internet yang ada di Kabupaten Kudus merupakan pemberian dari Corporate Social Responsibility (CSR).

“Namun dalam layanan itu baru dipasang langsung mati. Nah saat ini kami berikan secara gratis untuk masyarakat dengan lokasi titik yang memang menjadi tempat kumpul banyak orang,” terangnya.

Ia menyebut, meski memberikan layanan internet secara cuma-cuma, namun akses internet dibatasi dalam mengakses konten yang berbahu negatif. “Jadi kami batasi, sehingga pengguna tak bisa mengakses konten negatif atau berbahu pornografi. Kalau untuk membuka konten pornografi akan muncul tulisan internet positif,” jelasnya.

Satria menambahkan, pihaknya memberikan layanan internet demi untuk melengkapi fasilitas ruang publik di Kota Kretek. Adapun penunjang lainnya seperti listrik di area lokasi yang disediakan internet gratis akan disuport oleh OPD terkait.

“Lampu penerangan di Balai Jagong misalnya itu disuport oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan sebagainya. Harapannya, layanan internet ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat,” terangnya.

Terlebih, adanya layanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk sarana promosi bagi pedagang yang melakukan jual beli di lokasi internet gratis.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jateng Punya KEK dan Banyak Kawasan Industri, Begini Kontribusinya ke Ekonomi Daerah

Penulis

-

12/02/2026

betanews-20260211-KEK — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Ali Said saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Foto: Ist.

BETANEWS.ID,SEMARANG — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) di Jawa Tengah dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2025 sebesar 5,37%, juga tak lepas dari kontribusi dari ratusan perusahaan yang berada kawasan tersebut.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Ali Said, mengatakan KEK dan KI berkontribusi terhadap total pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1,87%. Meliputi 0,98% KEK dengan nilai mencapai Rp4,86 triliun dan KI sebesar 0,89% atau sekitar Rp4,43 triliun.

Sementara kontribusi KEK dan KI terhadap Industri Pengolahan sebesar 3,70%. Terinci, 2,33% dari KEK dengan nilai Rp3,86 triliun dan 1,37% dari KI dengan nilai Rp2,26 triliun. Industri pengolahan sendiri menjadi kategori dengan persentase kontribusi di Jawa Tengah pada 2025, yaitu sebesar 33,38%.

“Itu lumayan besar terhadap perekonomian. Ini baru yang sudah beroperasi. Ada juga yang belum beroperasi secara penuh sehingga ke depannya saya kira akan lebih besar lagi,” kata Ali disela audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (11/2/2026).

Adapun jumlah perusahaan atau usaha yang berpartisipasi dalam pendataan KEK dan KI di Jawa Tengah pada triwulan IV-2025 antara lain 109 perusahaan di KEK Kendal, 48 perusahaan di KEK Indutropilolis Batang, 47 perusahaan Kawasan Industri Candi Semarang, 31 perusahaan di Kawasan Industri Terboyo Semarang, 24 perusahaan di Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang, 17 perusahaan di Bukit Semarang Baru (BSB) Industrial Park, 12 perusahaan di Jateng Land Park Sayung Demak, 5 perusahaan di Batang Industrial Park, serta 3 perusahaan kawasan lainnya (Kawasan Industri Cipta dan LIK Bugangan Baru Semarang).

” Kami akan data secara rutin setiap triwulan untuk mendukung PDRB Jawa Tengah,” kata Ali.

Dalam kesempatan itu, Ali juga meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait rencana sensus ekonomi yang akan dilakukan pada bulan Mei-Juli 2026. Sensus ekonomi tersebut akan memotret bagaimana daya saing usaha di Jawa Tengah, memetakan perekonomian wilayah, memotret tentang ekonomi lingkungan dan ekonomi hijau, juga perkembangan UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian.

“Ada juga persoalan yang dihadapi dunia usaha. Itu beberapa isu yang akan dilakukan dalam sensus ekonomi 2026,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selama ini sangat vokal kepada bupati dan wali kota di wilayahnya. Terutama terkait dengan dorongan untuk menciptakan kawasan ekonomi dan kawasan industri baru di daerah masing-masing.

Beberapa daerah sudah merespons dengan menyiapkan potensi kawasan ekonomi dan kawasan industri baru. Misalnya Kabupaten Cilacap, Kebumen, Banyumas, Brebes, Batang, Kendal, Demak, Semarang, dan Rembang.

“Potensinya besar dan banyak yang harus di kerjakan. Adanya kawasan ekonomi dan kawasan industri akan memudahkan untuk investasi, sehingga dapat mendorong perekonomian,” kata Ahmad Luthfi beberapa waktu lalu.

Terkait Sensus Ekonomi, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mendukung penuh. Ia juga akan mengkomunikasikan dengan bupati dan walikota serta pelaku usaha untuk mendukung dan terbuka dalam memberikan data.

Pendataan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPS di seluruh sektor sangat membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan.

“Nanti kami akan kasih arahan kepada kabupaten/kota untuk mendukung penuh sensus ekonomi 2026,” tandasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jelang Ramadan, Harga Ayam dan Cabai di Jepara Naik Drastis

Penulis

Umi Nurfaizah

-

12/02/2026

betanews-20260212-UN-Cabai — Salah satu penjual cabai di Pasar Jepara sedang beraktivitas. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID,JEPARA– Menjelang bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Jepara meningkat drastis. Rata-rata kenaikan harga sudah mulai terjadi sekitar satu minggu yang lalu.

Salah satu pedagang sayur di Pasar Jepara Satu (Ratu), Nur Hayati menyebutkan, beberapa komoditas kebutuhan pokok yang saat ini mulai mengalami kenaikan yaitu cabai dan bawang merah. Kenaikan harga mencapai Rp15-20 ribu per kilogram.

Rinciannya, bawang merah yang tadinya Rp30 ribu per kilogram naik menjadi Rp50 ribu per kilogram. Kemudian, cabai rawit putih yang tadinya Rp40 ribu naik menjadi Rp55 ribu per kilogram. Cabai merah keriting yang tadinya Rp25 ribu per kg naik menjadi Rp40 ribu per kg.

“Yang masih tinggi ini cabai rawit setan, tadinya Rp60 ribu jadi 85 ribu per kilogram. Naik sudah sekitar satu minggu yang lalu,” katanya saat ditemui di Pasar Ratu pada Kamis, (12/2/2026).

Ia mengatakan, kenaikan harga salah satunya dipicu akibat faktor cuaca yang masih sering terjadi hujan. Namun, untuk stok kebutuhan barang menurutnya masih aman.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wahyu Winarti, Pedagang Cabai di Pasar Welahan. Ia mengatakan harga bawang merah saat ini di kisaran Rp37-38 ribu per kilogram.

Kemudian cabai merah keriting Rp33 ribu per kilogram. Cabai setan di kisaran Rp80-90 ribu per kilogram. Namun untuk cabai rawit putih justru mengalami penurunan harga. Dari yang tadinya Rp45 ribu per kilogram menjadi Rp35 ribu per kilogram.

“Iya, harga sembako ini mulai naik. Memang rutin tiap tahun seperti itu kalau jelang puasa. Tapi ini juga dipengaruhi faktor cuaca, panen di tingkat petani tidak bisa maksimal,” ungkapnya.

Selain komoditas cabai dan bawang, harga daging ayam saat ini juga mulai mengalami kenaikan.

Salah satu Pedagang Ayam di Pasar Ratu, Denok Ernawati mengatakan harga ayam potong saat ini sudah mengalami kenaikan sebesar Rp7 ribu per kilogram. Dari yang tadinya Rp35 ribu naik menjadi Rp42 ribu per kilogram.

Sedangkan untuk jenis daging ayam lainnya, Denok mengatakan, harganya masih terpantau stabil. Yaitu Rp50 ribu per kilogram untuk daging ayam merah, Rp80 ribu per kilogram untuk ayam pejantan, dan Rp90 ribu per kilogram untuk ayam kampung.

“Jelang puasa ini naiknya banyak sekali, bareng sama Program MBG juga. Yang naik ini jenis ayam potong dan kemungkinan harganya akan naik terus,” jelasnya.

Meskipun mengalami kenaikan harga, kebutuhan daging ayam menurutnya masih aman dan tidak mengalami kendala.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Sempat Diperbaiki Warga dengan Uang Pribadi, Jalan Berlubang Pati-Kayen Akhirnya Diaspal

Penulis

-

12/02/2026

betanews-20260212-K-Jalan Pati — Jalan Pati-Kayen tepatnya di kawasan Pentol Godi, akhirnya diaspal. Sehari sebelumnya, warga sempat protes dan perbaiki jalan sendiri. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID,PATI – Jalan berlubang yang terdapat di ruas Jalan Pati-Kayen masuk Desa Blaru, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati akhirnya diperbaiki, setelah sehari sebelumnya diperbaiki sendiri oleh warga dengan menggunakan uang pribadi. Perbaikan itu dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Kamis (12/02/2026) siang.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati, Hasto Utomo mengatakan, bahwa pihaknya telah menjadwalkan perbaikan jalan itu. Namun, perbaikan menggunakan aspal baru terlaksana hari ini lantaran kemarin kondisi cuaca tidak memungkinkan.

“Kemarin kami melakukan pengurukan base course. Sebenarnya kemarin mau diaspal juga tapi penyedia AMP-nya hotmixnya tutup, akhirnya hari ini kami lakukan penambalan aspal hotmix,” jelas Hasto.

Dikatakannya, saat ada warga yang protes, DPUTR Pati baru melakukan perbaikan jalan di depan terminal Pati. Pihaknya menjelaskan bakal memperbaiki Jalan Blaru setelah dari terminal.

“Pas kejadian itu kami baru menambal di depan terminal, di Jalan Munadi itu, kemudian setelah dari Munadi jadwalnya ke arah pentol Blaru,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengaku berencana melakukan perbaikan jalan secara keseluruhan, mulai dari perempatan Kalianyar melewati Pentol Blaru hingga Jalan Lingkar dengan nilai Rp11 miliar.

“Kami usulkan di Inpres Jalan Daerah dengan nilai usulan Rp11 miliar,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, jalan itu sempat diprotes warga lantaran kondisi yang berlubang. Bentuk protes warga yakni melakukan penambalan secara swadaya dengan menggunakan uang pribadi sebesar Rp7 juta.

Salah satu warga Desa Blaru, Kusharyanto mengatakan bahwa kondisi jalan berlubang yang ada di Pati-Keyan sudah sejak awal Januari. Bahkan, lanjut dia, kondisi jalan itu menyebabkan kemacetan.

“Di sini juga sering macet, macet ini karena menghindari ini lubang,” pungkasnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Gubernur Jateng Relokasi 900 Rumah Korban Tanah Gerak Tegal Hingga Purbalingga

Penulis

-

12/02/2026

betanews-20260211-Gubernur Jateng — Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat memberikan arahan terkait penanganan tanah gerak. Foto: Ist

BETANEWS.ID,SEMARANG – Relokasi korban bencana tanah gerak dipercepat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Sampai saat ini tercatat ada 900 rumah rusak dan terdampak masuk dalam daftar relokasi. Terbanyak di Kabupaten Tegal, disusul Purbalingga, Pemalang, dan Batang.

Percepatan yang dilakukan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi ini dilakukan bukan tanpa alasan. Selain wilayah tempat tinggal warga yang tak aman, ditambah masih tingginya curah hujan yang menyebabkan potensi bencana berlipat. Target, secepatnya warga pindah dari pengungsian ke Hunian Sementara.

“Kami sudah instruksikan ke bupati. Lahan sudah didapat di wilayah Perhutani. Sudah di cek, aman,” jelas Ahmad Luthfi, Rabu (11/2/2026).

Lahan relokasi ini bukan hanya semata tempat tinggal yang aman. Pemprov Jateng juga memperhatikan akses untuk pendidikan anak-anak warga hingga akses mata pencaharian.

Ia merinci ada 800 rumah yang akan “direlokasi” dari Padasari, Kabupaten Tegal. Selanjutnya ada 50 rumah terdampak tanah gerak di Purbalingga, 30 di Pemalang dan 20 di Batang.

Usai menentukan lokasi relokasi, langkah berikutnya adalah edukasi pada warga agar segera mau pindah. Lantaran tak semua warga dengan sukarela pindah ke hunian sementara. Alasannya adalah pekerjaan hingga harta benda yang terpaksa ditinggalkan. Untuk itu Pemprov Jateng menggandeng unsur TNI dan Polri untuk memberikan edukasi. Pemkab juga diminta terus mendekati masyarakat.

Di sisi lain, Gubernur meminta Dinas Sosial mendata secara lengkap semua warga yang terdampak. Bukan hanya nama dan asal namun juga pekerjaan hingga harta benda yang dimiliki. Tujuannya, saat proses relokasi tidak ada yang tercecer atau bahkan hilang.

Saat ini, lanjut Ahmad Luthfi, warga terdampak tanah gerak Tegal masih tinggal di pengungsian. Semua kebutuhan dipastikan tercukupi. Termasuk untuk akses pendidikan bagi anak-anak di pengungsian.

“Ada dapur umum dan posko kesehatan. Kebutuhan dipastikan tercukupi. Kalau sampai ada kekurangan, segera laporkan. Karena pangan dan kesehatan warga adalah prioritas utama,” tandasnya.

Selanjutnya ia juga meminta pada bupati maupun wali kota untuk segera menetapkan status tanggap bencana lokal jika ada bencana yang berbahaya meski skalanya tak luas. Pemerintah Provinsi akan cepat melakukan penanganan, yakni bukan hanya perihal evakuasi korban bencana namun juga perbaikan lebih lanjut.

“Jika terjadi bencana, maka bupati wali kota tentukan tanggap bencana lokal. Wilayahnya mana, maka pemerintah provinsi akan melakukan penanganan,” tegasnya.

Terakhir, Gubernur Ahmad Luthfi juga berpesan pada warga Jawa Tengah untuk tetap waspada akan adanya bencana alam. Lantaran saat ini curah hujan masih tinggi dan potensi longsor, banjir, rob, tanah gerak bisa saja terjadi.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Iming-Iming Kerja di RSUD Kudus Berujung Penjara, Warga Honggosoco Diamankan Polisi

Penulis

Rabu Sipan

-

12/02/2026

Tersangka dugaan penipuan loker di RSUD Kudus. Foto Ist — Tersangka dugaan penipuan loker yang janjikan korbannya bisa kerja di RSUD Kudus. Foto: Ist

BETANEWS.ID,KUDUS-Kasus dugaan penipuan bermodus janji meloloskan pekerjaan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Kudus memasuki tahap penyidikan lebih lanjut. Seorang pria berinisial SB alias FS (54) resmi ditetapkan sebagai tersangka dan kini telah ditahan oleh Satreskrim Polres Kudus.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo menjelaskan, penetapan tersangka merupakan tindak lanjut dari laporan korban yang diterima pada 26 Januari 2026. Setelah melalui proses penyelidikan, pemeriksaan sejumlah saksi, dan gelar perkara, penyidik menemukan cukup bukti untuk meningkatkan status SB menjadi tersangka.

“Yang bersangkutan sudah kami lakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan,” ujar AKBP Heru melalui siaran tertulisnya.

Perkara ini bermula pada 5 Mei 2024 ketika korban mendatangi rumah tersangka di Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kudus. Korban sebelumnya mendapat informasi bahwa SB dapat membantu proses penerimaan kerja di RSUD setempat.

Dalam beberapa kali pertemuan, tersangka meminta sejumlah uang dengan alasan biaya pengurusan administrasi. Korban kemudian menyerahkan uang secara bertahap sebesar Rp10 juta, Rp5 juta, dan Rp10 juta, sehingga total kerugian mencapai Rp25 juta.

Setiap penyerahan uang disertai kwitansi yang dibuat oleh tersangka sebagai bukti penerimaan. Untuk meyakinkan korban, SB juga mengaku memiliki relasi dengan sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD.

“Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, pekerjaan yang dimaksud tak kunjung terealisasi. Merasa dirugikan, korban akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Kudus,” bebernya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, lanjutnya, uang yang diterima tersangka diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya kwitansi, rekaman percakapan, serta surat keterangan dari pihak RSUD.

Kanit Tipikor Satreskrim Polres Kudus Iptu Arief Gunawan menyebutkan, korban dalam perkara ini merupakan warga Kabupaten Jepara berinisial UA (28). Korban mengaku telah dijanjikan bisa bekerja sejak 2024, namun hingga kini tak ada realisasi.

Sejauh ini baru satu orang yang melapor, tetapi kepolisian masih membuka peluang adanya korban lain dengan modus serupa. Masyarakat yang merasa pernah mengalami kejadian serupa diminta segera melapor.

“Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya,” jelasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Pemkab Kudus Kejar Target Penurunan Stunting Tahun Ini, Fokus Cegah Kasus Baru

Penulis

-

12/02/2026