Pemprov Jateng Kebut Perbaikan Jalan, Jelang Mudik Lebaran Dipastikan Mantap

-

14/02/2026

Sekda Jateng, Sumarno. Foto Ist — Sekda Jateng, Sumarno. Foto: Ist

BETANEWS.ID,SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menegaskan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026. Bahkan, justru akan melakukan relaksasi atau diskon PKB sebesar 5 persen yang akan berlaku hingga akhir tahun 2026.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno dalam jumpa pers dengan wartawan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (13/2/2026).

“Kami menegaskan, posisi di tahun 2026 dibandingkan tahun 2025 untuk pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah tidak ada kenaikan,” tegasnya.

Sebaliknya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan agar segera dilakukan pengkajian relaksasi PKB pada tahun 2026.

Kebijakan tersebut, mempertimbangkan dinamika di tengah masyarakat terkait pandangan mengenai kenaikan pajak kendaraan bermotor. Kenaikan yang dimaksud, terkait kebijakan opsen (tambahan pajak) yang diterapkan sesuai Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan PP 35 Tahun 2023.

Sesuai aturan tersebut, Pemprov Jateng memang menerapkan kebijakan opsen sebesar 13,94 % pada PKB di tahun 2025.

Hanya saja, pada tahun 2025, masyarakat Jawa Tengah memperoleh relaksasi atau diskon pada Januari – Maret 2025. Dengan begitu, tidak terasa ada beban pada pembayaran obsen pajak.

Pada awal tahun ini, lanjut Sumarno, masyarakat terasa ada kenaikan PKB. Ini dikarenakan belum ada kebijakan diskon yang diterapkan. Oleh karenanya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menginstruksikan agar dilakukan pengkajian untuk kemungkinan menerapkan relaksasi PKB di tahun 2026.

“Besarannya kurang lebih 5 %,” terang Sumarno.

Penerapan tersebut, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal serta kegiatan pembangunan, dan kelancaran kegiatan pembangunan yang ada di masyarakat. Adapun penerapannya, diharapkan akan berlangsung sampai akhir tahun 2026.

Selain rencana diskon 5 % untuk PKB tersebut, pada tahun 2026, Pemprov Jateng juga masih menerapkan kebijakan pemebebasan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II)
untuk kendaraan bekas. Namun demikian, pemilik tetap harus membayar biaya lain seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK/TNKB/BPKB, dan SWDKLLJ.

Kajian mengenai relaksasi tersebut, kata Sumarno, dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi sosial ekonomi pada saat ini.

“Kajian ini akan kami laporkan dan setelah mendapat arahan Pak Gubernur, tentu saja akan kita tindak lanjuti,” tegas Sumarno.

Potensi pajak itu, lanjutnya, digunakan untuk program pembangunan infrastruktur karena berhubungan dengan jalan. Selain itu juga dalam bidang pendidikan melalui sekolah gratis, untuk SMA dan SMK Negeri.

Dalam kesempatan itu, Sumarno menyampaikan, target pendapatan dari sektor PKB akan digenjot melalui potensi pertumbuhan kendaraan baru maupun dari pembayaran tunggakan-tunggakan pajak di tahun-tahun sebelumnya.

“Kami mendorong teman di kabupaten/kota berperan aktif meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, juga tetap berupaya mengoptimalkan PAD dengan berbagai terobosan. Antara lain, optimalisasi BUMD, dan optimalisasi pengelolaan aset.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jateng Masrofi, mengatakan, diskon PKB tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta postur APBD, dan keberlanjutan pembangunan.

“Hasil kajian ini akan dilaporkan kepada Gubernur, untuk diterapkan pada tahun ini,” katanya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di Jepara Diusulkan Ditambah

Penulis

Umi Nurfaizah

-

14/02/2026

betanews-20260213-UN-Nelayan — Sejumlah nelayan di Jepara saat melakukan aktivitas. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID,JEPARA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mengusulkan agar pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang saat ini hanya di satu lokasi bisa ditambah.

Usulan itu disampaikan langsung kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotaria Latif dan Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP pada Rabu, (11/2/2026) lalu saat ditemui di Jakarta.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan saat ini terdapat satu lokasi pesisir di Kabupaten Jepara yang sedang dibangun menjadi KNMP. Yaitu kawasan pesisir Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling.

Sedangkan potensi kawasan pesisir di Kabupaten Jepara cukup luas. Jepara memiliki panjang garis pantai sekitar 82 km. Untuk itu, ia mengusulkan agar lokasi KNMP di Jepara ditambah menjadi empat titik di lokasi berbeda.

“Jepara memiliki potensi besar di sektor perikanan untuk itu kami berharap ini bisa lebih dioptimalkan melalui bantuan pusat, khususnya perluasan KNMP,” katanya pada Jumat, (13/2/2026).

Ia juga berharap ada sinkronisasi wilayah di sekitar KNMP agar berfungsi sebagai penyangga ekonomi yang mendukung kegiatan utama nelayan.

Sementara itu berdasarkan informasi dari situs resmi KNMP milik KKP, progres pembangunan KNMP di Desa Bumiharjo baru mencapai 51,15 persen. Proyek itu dikerjakan oleh PT. Rukun Jaya Madura Group sebagai penyedia.

Di Desa Bumiharjo total terdapat 120 warga yang berprofesi sebagai nelayan. Komoditas utama hasil ikan yang ditangkap yaitu ikan layur, trejet, dan tongkol ekor kuning denga nilai produksi diperkirakan mencapai Rp3 miliar per tahun.

Selain mengusulkan loaksi tambahan KNMP, Wiwit mengatakan ia juga mengusulkan renovasi fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Jepara serta bantuan mesin dan alat tangkap ikan untuk modernisasi armada nelayan lokal.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Gudang Konveksi di Mlati Lor Ludes Dilalap Api, Kerugian Ditaksir Capai Rp100 Juta

Penulis

-

14/02/2026

BETANEWS.ID,KUDUS– Sebuah rumah tua di tengah pemukiman padat penduduk, milik Kartini di Kelurahan Mlati Lor RT 4 RW 1, Kecamatan/Kabupaten Kudus terjadi kebakaran, Jumat (13/2/2026) malam. Kobaran api diketahui terjadi sekitar pukul 18.55 WIB dan membuat seluruh bagian rumah ludes dilalap si jago merah.

Rumah yang sebagian besar berbahan kayu itu membuat si jago merah cepat membesar dan merembet ke seluruh bagian bangunan rumah. Warga sekitar tampak panik mengingat lokasi kebakaran berada di lingkungan yang berhimpitan dengan bangunan rumah lainnya.

Komandan Regu (Danru) Damkar Satpol-PP Kabupaten Kudus, Sutrimo menyampaikan, adanya kejadian tersebut pihaknya langsung menerjunkan enam armada mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan dan didinginkan berkat sejumlah mobil damkar dikerahkan.

“Api cepat membesar dan merembet ke sisi bagian lain karena bangunan mayoritas berbahan kayu. Sehingga kami berupaya melakukan pemadaman supaya api tidak sampai merembet ke rumah warga lainnya,” bebernya.

Ia menyebut, kejadian kebakaran terjadi diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Petugas hingga beberapa jam melakukan pemadaman sampai api benar-benar mati.

Sutrimo mengaku, awal tiba di lokasi kejadian, arus listrik pada bangunan yang mengalami kebakaran masih menyala. Sehingga hal itu tak dapat langsung dilakukan penanganan dan hal itu sempat membuat petugas mengalami kendala.

“Tadi kami menunggu pemadangan arus listrik terlebih dahulu, demi mewaspadai kejadian yang tak diinginkan. Setelah listrik diputus, kami baru bisa melakukan pemadaman api secara lebih maksimal,” ujarnya.

Api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke lokasi lain, mengingat kejadian berada di tengah pemukiman padat penduduk. Beruntungnya, dalam kejadian itu tak ada korban jiwa, namun kerujian ditaksir mencapai kurang lebih Rp100 juta.

Sementara itu, penjaga rumah, Muchtar mengaku, mengetahui kejadian tersebut ketika mendengar teriakan warga. Menurutnya, saat itu dia berada di pos jaga sebelah selatan lokasi.

“Saya tahu ketika ada warga yang teriak kebakaran. Kemudian saya langsung lari karena membawa kunci rumah. Setelah membuka pintu api ternyata sudah besar,” terangnya.

Ia menambahkan, bahwa rumah tersebut sudah tidak ditempati oleh pemiliknya dan saat ini rumah digunakan sebagai gudang penyimpanan, barang-barang konveksi. Api pertama kali terlihat dari bagian atas atau atap rumah sebelum akhirnya menjalar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Tangis Haru Warga Pecah Saat Ahmad Luthfi Cek Lokasi Tanah Amblas di Ungaran

Penulis

-

14/02/2026

BETANEWS-20260213-LUTHFI — Tangis haru warga Ungaran saat disambangi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Foto: Ist

BETANEWS.ID,SEMARANG — Suasana haru menyelimuti sejumlah warga Perumahan Griya Bukit Jati Asri, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang saat kedatangan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi pada Jumat (13/2/2026).

Bulir-bulir air mata nampak menetes dari mata salah seorang warga, Sukarno (55). Ia tak menyangka kediamannya yang terdampak tanah amblas didatangi langsung Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Tak ayal, Ia menyampaikan perasaannya kepada Gubernur.

Sebenarnya, kunjungan itu bukan agenda resmi. Saat dalam perjalanan menuju Solo, Ahmad Luthfi menerima informasi informasi terkait peristiwa tanah amblas di wilayah Ungaran Timur. Ia berinisiatif untuk mampir dan mengecek langsung lokasi tersebut.

Tak disangka, kedatangan Luthfi tersebut disambut dengan tangisan dari Sukarno. Ia menangis karena tidak menyangka Gubernur benar-benar datang dan berbincang dengannya.

“Tidak menyangka saja didatangi Pak Gubernur,” ujar Sukarno didampingi istrinya, Suparti (54).

Melihat air mata menetes dari mata Sukarno, Ahmad Luthfi kemudian mencoba untuk menenangkan. Gubernur minta agar Sukarno tidak perlu memikirkan halaman rumahnya yang amblas karena dinas terkait sudah diinstruksikan untuk turun membantu sampai tuntas.

“Mboten usah nangis. Pak Karno sampun dibantu, mboten usah nangis, sing kuat, mboten usah akeh mikir. (Tidak usah menangis. Pak Karno sudah dibantu, tidak usah menangis, yang kuat, tidak usah banyak memikirkan). Biar Bupati dan saya yang mikir. Ini Pak Bupati juga ke sini, nanti Dinas sosial dan Dinas PUPR (Provinsi) juga akan bantu,” kata Luthfi sembari menepuk pundak dan memeluk Sukarno.

Sementara itu, Suparti mengaku kejadian terjadi pada Kamis, 12 Februari 2026, sekira pukul 13.00 WIB. Saat itu hujan deras mengguyur wilayah Ungaran sehingga ada luapan air dari arah kebun yang di atas. Air bah langsung masuk ke permukiman dan mengakibatkan tanah amblas.

Selain halaman rumahnya, tanah amblas itu juga membuat bagian lantai rumah tetangganya yang bernama Imam juga ambrol.

“Saya sempat ajak suami keluar dan bantu-bantu di rumah Pak Imam. Tidak lama kemudian tanahnya amblas,” ujarnya.

Suparti saat bertemu Ahmad Luthfi tidak banyak berkata-kata. Ia terlihat masih terkejut dengan kejadian tersebut. Bahkan saat Ahmad Luthfi bertanya terkait kebutuhan yang diperlukan, ia hanya minta agar tanah amblas itu segera diperbaiki.

“Saya tidak bisa berkata-kata. Cuma mohon segera diperbaiki saja, agar tidak menumpang di rumah orang terus. Sama bantuan lain seperti sembako karena suami juga sudah tidak kerja karena stroke,” ujar Suparti.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Buruh Rokok Desak Pemerintah Tinjau Ulang Layer Cukai Baru, Dinilai Tak Berpihak Industri Rokok Kecil

Penulis

-

14/02/2026

betanews-20260213-KU-Rokok — Sejumlah buruh rokok sedang melakukan aktivitas. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID,KUDUS-Federasi Serikat Pekerja (FSP) Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (RTMM-SPSI) Kudus mengaku keberatan dengan adanya wacana kebijakan penambahan layer (lapisan) tarif baru pada struktur Cukai Hasil Tembakau (CHT) mulai tahun ini. Sebab, adanya kebijakan itu dinilai tak berpihak ke semua pihak, terutama industri rokok kecil.

Mengingat, dalam kebijakan tersebut, memberikan ruang bagi pengusaha rokok ilegal agar beralih menjadi produsen rokok legal. Hal ini yang dikhawatirkan pihak FSP RTMM-SPSI, karena rokok sigaret kretek mesin (SKM) dari produsen ilegal ini harga di bawah standart sigaret kretek tangan (SKT).

Ketua FSP RTMM-SPSI Kudus, Sabar mengatakan, kebijakan penambahan layer cukai baru semestinya harus berpihak kepada semua pihak, termasuk industri rokok kecil. Ia menilai, kebijakan tersebut nantinya akan berdampak melemahnya industri rokok yang memproduksi rokok SKT, utamanya produsen kecil.

“Kenapa harganya di bawah SKT, padahal produknya filter atau SKM. Tentunya yang paling terdampak nantinya rokok SKT kecil dan buruh rokok,” bebernya usai menyalurkan bantuan beras kepada ribuan buruh di PT Nikorama Citra Tobacco, Mejobo, Jumat (13/2/2026).

Atas dasar itu, pihaknya menyatakan akan segera melayangkan surat ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan audiensi dengan Menteri Purbaya terkait kebijakan tersebut. Surat tersebut bakal dilayangkan sesegera mungkin.

“Kami akan mengirim surat audiensi ke Menkeu untuk membahas ini, dalam waktu dekat sebelum bulan puasa,” ungkapnya.

Ia menuturkan, serikat buruh rokok mendukung kebijakan layer tarif cukai baru, asalkan tidak ada yang dirugikan. Dia meminta agar industri rokok illegal yang masih beredar ditindak secara tegas.

“Selama ini perusahaan legal patuh pajak, tetapi kerap terdampak kebijakan pusat. Padahal Kudus termasuk salah satu penyumbang cukai terbesar di Indonesia,” ujarnya.

Sabar juga turut prihatin dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan pengurangan bantuan sosial ke buruh rokok. Menurutnya, tahun ini bantuan langsung tunai (BLT) buruh rokok hanya disalurkan satu tahap dengan angka Rp600 ribu per orang untuk 48.834 ribu buruh rokok di Kudus.

“Mekanismenya disalurkan sekali untuk dua bulan. Penyalurannya kalau tidak salah Juni-Juli mendatang,” terangnya.

Dia berharap, pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan tarif cukai supaya perusahaan rokok di Kudus tetap bergeliat.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Banjir Putuskan Akses Ratusan Warga Klumpit Pati, Polisi Turun Tangan Bangun Jembatan Baru

Penulis

-

14/02/2026

betanews-K-Kapolres pati — Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi saat meninjau jembatan yang ambrol di Desa Klumpit, Kecamatan Tlogowungu, Pati. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID,PATI – Warga Dukuh Mbongkar, Desa Klumpit, Kecamatan Tlogowungu, Pati, kini semrigah kembali. Setelah sempat terisolir karena jembatan yang digunakan untuk akses utama putus diterjang banjir, kini mereka mendapat harapan baru. Harapan itu muncul setelah Polresta Pati membuatkan jembatan baru.

Jembatan itu putus setelah diterjang banjir pada Minggu (4/1/2026) lalu. Akibatnya, warga harus menerjang sungai untuk membawa sejumlah kebutuhan pokok. Alternatif lainnya, warga harus memutar 20 kilometer hingga melewati Kecamatan Margoyoso untuk mencapai ke pusat desa.

Beruntung, Polresta Pati membantu dengan membuat jembatan baru yang dimulai dengan ground breaking pada Jumat (13/2/2026) kemarin. Selama proses pembangunan dilakukan, petugas kepolisian yang dibantu TNI dan warga sekitar juga membuat jembatan darurat dari bambu.

Salah satu warga Desa Klumpit, Rukin menyebut, warga sempat terisolir karena jembatan yang menjadi akses utama itu putus. Warga terpaksa harus berjalan menerobos sungai atau memilih memutar dengan jarak yang begitu jauh.

“Akses jalan ini cukup penting kalau mau ke balai desa. Harus memutar hingga 20 kilometer tapi jauh karena harus memutar ke Kecamatan Margoyoso dulu atau kalau tidak lewat Desa Cabak kemudian Desa Tegalarum baru sampai ke balai desa,” ujarnya.

Alhasil, kondisi itu menyulitkan warga yang ingin mengirim hasil pertanian seperti kopi. Kesulitan juga dirasakan saat anak-anak hendak berangkat ke sekolah.

“Harusnya dekat kalau lewat jalan ini untuk membawa hasil panen tapi sekarang harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih karena terpaksa memutar,” ungkapnya.

Kondisi serupa juga dirasakan oleh Bidan Desa Klumpit, Siti Muslimah. Dia juga terpaksa harus memutar saat hendak melaksanakan tugasnya memberi pendampingan kesehatan bagi masyarakat di Dukuh Mbongkar.

“Padahal kami memiliki berbagai progam Kesehatan seperti posyandu untuk balita, pendampingan ke ibu hamil maupun ke lansia. Di dukuh Mbongkar sendiri ada ibu hamil yang tentu perlu mendapatkan perhatian,” sebutnya.

Alhasil, Siti juga harus memutar melalui jalur lain. Dia sempat berjalan kaki untuk menyeberang sungai tapi sempat terjatuh.

“Maka kami bersyukur begitu tahu Polresta Pati membangun jembatan ini lagi. Karena memang penting bagi kami,” imbuhnya.

Kepala Desa Klumpit Agus Susanto menyebut, peristiwa ambrolnya jembatan itu terjadi pada Minggu (4/1/2026) lalu. Dia mengatakan saat banjir ada pohon tumbang yang terbawa arus.

“Akhirnya pohon itu berdampak ke jembatan. Saat ini ada 100 kepala keluarga (KK) yang terdampak dengan total sekitar 200 jiwa,” ucapnya.

Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi mengatakan, perbaikan jembatan itu merupakan respon cepat terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Klumpit. Mereka ingin mengambil bagian dalam membantu pemerintah membangun fasilitas jembatan yang menghubungkan daerah tertinggal.

“Polresta Pati membangun jembatan Merah Putih Presisi ini sebagai tindak lanjut Presiden Prabowo,” imbuhnya.

Jaka menyebut, sebelumnya telah mensurvei kondisi putusnya jembatan yang menyebabkan satu dukuh terisolir tersebut. Dia berharap jembatan itu dapat diselesaikan selama tiga bulan ke depan.

“Kami berharap nantinya bisa segera rampung dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Pemprov Jateng akan Gelar 308 Kali Gerakan Pangan Murah Hingga Maret 2026

Penulis

Suwoko

-

13/02/2026

20260213 betanews Jtg Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meninjau Gerakan Pangan Murah di Halaman Kantor TVRI Jawa Tengah, Jumat, 13 Februari 2026. — Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meninjau Gerakan Pangan Murah di Halaman Kantor TVRI Jawa Tengah, Jumat (13/2/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, DEMAK — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan menggelar 308 kali gerakan pangan murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok penting selama ramadan dan idulfitri 2026.

Gerakan tersebut akan diselenggarakan di seluruh daerah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota sampai Maret 2026.

“Jadi, kita sudah punya jadwal untuk kegiatan gerakan pangan murah ini,” kata Luthfi saat meninjau Gerakan Pangan Murah di Halaman Kantor TVRI Jawa Tengah, Jumat (13/2/2026).

Luthfi menjelaskan, gerakan pangan murah ini juga menjadi program nasional. Di Jawa Tengah diawali di daerah Pucang Gading, Mranggen, Demak. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan daerah perbatasan dengan Kota Semarang.

Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat sekitar terkait kegiatan tersebut.

Secara umum, ketersediaan pangan pokok strategis di Jawa Tengah dalam kondisi surplus. Namun, awal Februari ini memang terindikasi ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, terutama menjelang ramadan.

Beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain cabai yang naik sekitar 35,7% dari Harga Acuan Pembelian (HAP) menjadi Rp77.800/kg; Minyak Kita Rp16.300/liter atau naik 3,4% dari Harga Acuan Tertinggi (HET) Rp15.700/liter; Daging kerbau beku Rp110.000/kg atau naik 38,4% dari HPP Rp80.000/kg; Jagung untuk peternak ayam petelur Rp6.250/kg atau naik 7,4% dari HPP Rp5.500/kg.

“Ada kenaikan tapi belum signifikan, kecuali cabai yang hampir mendekati angka Rp80 ribu. JTAB sudah kita perintahkan untuk melakukan penetrasi harga di seluruh pasar,” jelasnya.

- advertisement -

Launching SPPG Polres Kudus, Bupati Sam’ani: “MBG Cerdaskan Anak dan Serap Tenaga Kerja”

Penulis

Rabu Sipan

-

13/02/2026

betanews-20260213-RS-SPP Polres — Bupati Kudus Sam'ani Intakoris saat menghadiri peresmian pembukaan SPPG Polres Kudus. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID,KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menghadiri peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Kudus di Desa Kramat, Kecamatan Kota, Jumat (13/2/2026). Peresmian tersebut dilaksanakan serentak bersama 1.179 SPPG dan 18 gudang ketahanan pangan yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara daring.

Usai mengikuti seremoni virtual, Bupati Sam’ani bersama Kapolres Kudus meninjau langsung sarana dan prasarana yang tersedia di SPPG Polres Kudus. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional serta standar keamanan pangan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

Bupati Sam’ani menyampaikan, bahwa saat ini sudah ada 92 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Kudus dan ditargetkan bertambah menjadi 106 unit. Ia mengapresiasi dukungan Polres Kudus yang telah membangun dua SPPG tambahan guna mempercepat pelayanan bagi anak-anak penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Alhamdulillah SPPG di Kabupaten Kudus sudah berjalan 92 dan kita kejar menjadi 106. Dukungan Polres ini menambah percepatan realisasi program MBG,” ujar Sam’ani.

Ia menegaskan, setiap makanan yang akan didistribusikan wajib melalui uji standar, termasuk pengecekan tingkat keasaman dan potensi bahaya lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar makanan yang diterima anak-anak benar-benar layak konsumsi dan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, kehadiran SPPG menjadi bagian dari upaya menyukseskan program Presiden Prabowo dalam mewujudkan Generasi Emas 2045. Pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.

Bupati juga menyebut sistem pengawasan dilakukan secara terbuka, termasuk melalui pemantauan CCTV yang dapat diakses masyarakat. Ke depan, integrasi sistem akan dikoneksikan dengan program Kudus Sehat agar transparansi semakin optimal.

Selain meningkatkan kualitas gizi anak, Sam’ani menekankan bahwa SPPG turut berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Dalam satu SPPG, sedikitnya melibatkan sekitar 50 tenaga kerja sehingga secara keseluruhan mampu menyerap ribuan pekerja di Kabupaten Kudus.

“Selain mencerdaskan anak bangsa, program ini juga menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Ini sangat membantu mengurangi pengangguran,” tambahnya.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan total SPPG Polres Kudus nantinya berjumlah empat unit. Saat ini satu unit telah beroperasi dan dua unit resmi diluncurkan di Desa Kramat, Kecamatan Kota serta Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati.

Artinya, pekan depan ada tiga SPPG Polres Kudus siap mendistribusikan menu MBG kepada penerima manfaat. Pihaknya juga memastikan pengawasan dilakukan secara ketat untuk mencegah kejadian luar biasa (KLB) melalui kerja sama dengan Pemkab Kudus, Kodim, Dinas Kesehatan, dan Satgas terkait.

“Kami bersama Satgas Kabupaten Kudus melakukan pengawasan bersama agar seluruh SPPG berjalan sesuai standar. Ini bentuk kolaborasi untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi masyarakat,” ujarnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Kudus Punya 90 Cagar Budaya Berbagai Tingkat, Satu di antaranya Butuh Pemeliharaan Khusus

Penulis

-

13/02/2026

BETANEWS.ID,KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mencatat terdapat 90 objek Cagar Budaya (CB) yang telah ditetapkan, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Seluruh cagar budaya tersebut wajib dirawat dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, dan nilai sejarahnya.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus, Arif Zuli Tanjung menjelaskan, tanggung jawab perawatan cagar budaya berada pada pihak yang menguasai atau memiliki bangunan tersebut, baik pemerintah, yayasan, maupun perorangan.

“Perawatan, pemeliharaan, dan pelestarian itu menjadi kewajiban pihak yang menguasai dan memiliki cagar budaya. Semua harus sesuai ketentuan pelestarian,” ujarnya.

Ia menyebutkan, sejumlah cagar budaya di Kudus memiliki status berbeda-beda. Beberapa di antaranya bahkan ditetapkan sebagai cagar budaya nasional, seperti Menara Kudus yang tidak menyerupai secara nasional. Selain itu, terdapat pula cagar budaya tingkat provinsi seperti Museum Situs Purbakala Patiayam.

Di sisi lain, ada pula cagar budaya milik pribadi, salah satunya Rumah Adat Joglo Pencu milik warga di Desa Langgardalem, Kecamatan/Kabupaten Kudus yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten.

Menurut Tanjung, ketentuan perawatan cagar budaya harus menjaga keaslian bentuk, tata letak, gaya arsitektur, bahan, hingga teknologi pembuatannya. Jika terdapat kerusakan, penggantian material harus menggunakan bahan sejenis atau mendekati aslinya.

“Kalau bahan aslinya tidak ditemukan, harus diganti dengan yang sejenis. Prosesnya juga harus melibatkan tenaga ahli pelestarian,” jelasnya.

Saat ini, Kabupaten Kudus belum memiliki tenaga ahli pelestarian sendiri. Oleh karena itu, jika ada rencana perbaikan cagar budaya, pemerintah daerah akan berkonsultasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X terkait untuk mendapatkan rekomendasi teknis.

Ia menambahkan, penetapan suatu objek menjadi cagar budaya juga memiliki kriteria khusus. Di antaranya berusia minimal 50 tahun atau mewakili dua generasi serta memiliki nilai penting dari sisi sejarah, pendidikan, agama, maupun kebudayaan.

“Cagar budaya memiliki arti penting bagi pendidikan, sejarah, dan identitas budaya daerah, sehingga pelestariannya harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini terdapat satu cagar budaya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus yang harus diperbaiki karena urgent. Cagar budaya yang membutuhkan perbaikan segera adalah Kawedanan Tenggeles.

“Di tahun ini kita rencanakan ada pemiliharaan. Sedangkan kalau cagar budaya milik pribadi sudah dirawat oleh pemiliknya masing-masing,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Dishub Kudus Targetkan PAD 2026 Naik Signifikan

Penulis

Rabu Sipan

-

13/02/2026

20260213 betanews RS Kepala UPTD Perparkiran dan Terminal Dishub Kudus, Edy Supriyanto — Kepala UPTD Perparkiran dan Terminal Dishub Kudus, Edy Supriyanto. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kudus pada tahun 2026 ditarget sebesar Rp 3,78 miliar. Nominal tersebut naik cukup signifikan dibanding capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2,78 miliar.

Kepala UPTD Perparkiran dan Terminal Dinas Perhubungan (Dishub) Kudus, Edy Supriyanto mengatakan, bahwa target pendapatan tersebut mengalami kenaikan kurang lebih sebesar Rp 1 miliar. Kenaikan terjadi di hampir semua obyek retribusi pelayanan yang ada di Dishub.

“Melihat target kenaikan memang cukup berat. Tetapi kami akan berupaya agar target tersebut bisa tercapai di akhir tahun 2026 nanti,” ujar Edy di ruang kerjanya belum lama ini.

Sesuai data UPTD Perpakiran dan Terminal Dishub Kudus, total ada 5 sumber pendapatan pada tahun 2025. Namun di tahun ini sumber pendapatan tersebut tinggal 4 obyek saja, karena tak ada lagi retribusi penyewaan tanah dan bangunan.

Meski hanya tinggal 4 obyek, tetapi masing-masing mengalami kenaikan cukup signifikan. Antara lain, lanjut Edy, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ditahun lalu ditarget sebesar Rp 38 juta, tahun ini naik menjadi Rp 54,61 juta.

Kemudian, target retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi Jalan Umum pada tahun lalu sebesar Rp 1,06 miliar, pada tahun ini naik menjadi Rp 1,40 miliar.

Selanjutnya, retribusi pelayanan tempat khusus parkir pada tahun 2025 ditarget sebesar Rp 1,19 miliar, di tahun ini target naik menjadi Rp1,66 miliar. Pemanfataan aset daerah ditarget Rp 300 juta pada tahun lalu, dan tahun ini naik menjadi Rp 662 juta.

“Retribusi penyewaan tanah dan bangunan pada tahun lalu ditarget sebesar Rp 181 juta, pada tahun ini obyek retribusi tersebut tidak ada lagi,” sebutnya.

Dia mengungkapkan, pada tahun lalu (2025) PAD Dishub Kudus ditarget kurang lebih sebesar Rp2,64 miliar. Hingga akhir Desember pada tahun yang sama, target tersebut mampu terlampui.

“Realisasi PAD Dishub 2025 mampu melampui target. Dari target Rp 2,64 miliar, mampu terealisasi sebesar Rp 2,78 miliar atau 104,28 persen,” imbuhnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Ribuan Buruh Rokok Terdampak Banjir Terima Bantuan Beras 5 Kilogram

Penulis

-

13/02/2026

20260213 betanews KU PC FSP RTMM Kudus berikan bantuan buruh rokok — PC FSP RTMM Kudus berikan bantuan buruh rokok yang menjadi korban banjir, di PT Nikorama Citra Tobacco, Mejobo, Jumat (13/2/2026). Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minumam (PC FSP RTMM) Kudus serahkan bantuan kepada ribuan buruh rokok yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di PT Nikorama Citra Tobacco, Mejobo, Jumat (13/2/2026).

Ketua PC FSP RTMM Kabupaten Kudus sekaligus Ketua Pengurus PT Nikorama Citra Tobacco, Sabar menyampaikan, pihaknya memberikan bantuan berupa beras 5 kilogram kepada buruh rokok yang terdampak banjir yang terjadi di awal 2026. Setidaknya sasaran bantuan itu ditujukan kepada 5.500 buruh rokok di Kabupaten Kudus.

Rinciannya, buruh rokok di PT Djarum sebanyak 4.011 penerima, buruh PT Nojorono dan PT Sukun sebanyak 1.300-an penerima, dan buruh PT Nikorama 720 penerima.

“Bantuan ini bagian dari komitmen RTMM Kudus sebagai bentuk solidaritas kepedulian dan empati kami terhadap anggota yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi pekerja atau anggota RTMM yang kemarin terdampak banjir,” bebernya, Jumat (13/2/2026).

Pihaknya mengucapkan trimakasihnya kepada para donatur yang mendukung terselenggaranya bantuan tersebut. Mulai dari PT Djarum, PT Sukun, PT Nojorono, dan pihak lain termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Jadi bantuan ini untuk beberapa buruh yang terdampak banjir meliputi berbagai desa, di antaranya, Mejobo, Kirig, Jojo, Kesambi, Payaman, Undaan, dan lain sebagainya,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Sabar menegaskan, bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) cukai 2026 tetap ada. Hanya saja, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang diberikan hanya dua bulan saja.

“BLT Cukai 2026 tetap ada, cuma dibagikan dua bulan sebesar Rp600 ribu karena ada potongan dari pusat ke daerah. Yang biasanya diberikan empat bulan dengan total Rp1,2 juta, di tahun ini hanya dua bulan saja, yang dibagikan pada Juni dan Juli,” imbuhnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

Update Tragedi Miras Oplosan Maut di Jepara, Korban Jadi Tujuh Orang

Penulis

Umi Nurfaizah

-

13/02/2026

betanews-20260210-UN-miras — Warung tempat jual miras di Suwawal saat ini sudah dipasang garis polisi. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID,JEPARA– Kepolisian Resor (Polres) Jepara terus melakukan pengembangan terhadap kasus tragedi minuman keras (miras) yang memakan korban. Data terbaru, korban bertambah jadi tujuh orang.

Kapolres Jepara, AKBP Hadi Kriswanto membenarkan hal tersebut. Namun saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan apakah korban miras yang ketujuh juga mengonsumsi miras dari tempat yang sama seperti sebelumnya atau tidak.

“Ada enam (korban) yang sudah meninggal ditambah satu, jadi ada tujuh yang meninggal,” katanya saat konferensi pers di depan Aula Mapolres Jepara, Jumat, (13/2/2026).

Dari informasi yang beredar, korban meninggal yang ketujuh merupakan warga Desa Wonorejo, Kecamatan Jepara.

Selain tujuh korban meninggal, AKBP Hadi mengatakan saat ini juga masih terdapat korban yang menjalani perawatan.

“Masih ada dua atau tiga korban yang masih dirawat. Tapi pastinya berapa masih kita lakukan pengecekan” tambahnya.

Untuk memastikan jumlah korban, AKBP Hadi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar memberikan data rekam medis korban dengan gejala sama yang menjalani perawatan.

Ia menyebutkan beberapa gejala sama yang terjadi pada korban yaitu mual, muntah, tidak bisa menerima makanan, tenggorokan terbakar dan panas, nafas tidak teratur, tenggorokannya sering mengerang, indra pendengaran dan penglihatannya terganggu.

“Seluruh yang bergejala sama dan masuk rumah sakit, itu semua kami mintakan uji lab dan kita minta rekam medisnya. Tapi kita juga ada praduga tidak bersalah, tidak semua yang masuk (rumah sakit) kita generalisasi sebagai pengonsumsi atau pemabuk,” katanya.

Kemudian untuk mengetahui penyebab korban meninggal, pada Rabu, (11/2/2026) kemarin dengan menggandeng Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah pihaknya melakukan ekshumasi terhadap mayat korban. Ekshumasi dilakukan dengan mengambil organ dalam korban.

“Kenapa miras ini bisa menyebabkan korban meninggal dunia? Apakah merusak organ, memutus syaraf, atau merusak usus, itulah mengapa kemarin dilakukan ekshumasi,” jelasnya.

Apabila ditemukan hasil yang sama pada rekam medis dan hasil pengecekan laboratorium pada organ dalam korban, maka nantinya hal itu akan dijadikan sebagai bukti pelengkap untuk memperberat dakwaan kepada tersangka.

“Setelah hasilnya sama dan muaranya sama akan kita gunakan sebagai dokumen kelengkapan berkas perkara untuk memperberat tersangka yang akan kita sampaikan ke kejaksaan,” katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya terdapat delapan orang yang menjadi korban usai mengonsumsi miras oplosan yang dijual di Cafe Melisa Karaoke, Desa Suwawal Timur RT 3 RW 3, Kecamatan Pakis Aji. Korban mengonsumsi miras di hari berbeda-beda. Mulai Jumat-Minggu, (6-8/2/2026).

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Alasan KEK dan Kawasan Industri di Jateng Jadi Magnet Investasi

Penulis

-

13/02/2026

BETANEWS.ID,SEMARANG – Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jawa Tengah masih menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan investasinya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellsari mengatakan, kawasan industri merupakan magnet investasi di daerah-daerah.

“Pelaku usaha akan nyaman karena fasilitas yang sudah disediakan oleh pengelola kawasan industri,” kata Sakina dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah, di Semarang, Rabu (11/2/2026).

Sebagai informasi, berdasarkan pendataan hingga akhir 2025, terdapat 109 perusahaan di KEK Kendal, 48 perusahaan di KEK Indutropilolis Batang, 47 perusahaan Kawasan Industri Candi Semarang, 31 perusahaan di Kawasan Industri Terboyo Semarang, 24 perusahaan di Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang, 17 perusahaan di Bukit Semarang Baru (BSB) Industrial Park, 12 perusahaan di Jateng Land Park Sayung Demak, 5 perusahaan di Batang Industrial Park, serta 3 perusahaan kawasan lainnya (Kawasan Industri Cipta dan LIK Bugangan Baru Semarang).

Dikatakan Sakina, kawasan tersebut hanya tersebar di empat kabupaten kota, yaitu Kota Semarang, Demak, Kendal, Batang. Sementara daerah lain adalah kawasan peruntukan industri.

“Harapannya ada lebih banyak lagi kawasan industri yang tumbuh di Jawa Tengah,” ujarnya.

Dia mengajak 31 kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah, yang masih memiliki kawasan peruntukan industri itu untuk diajukan menjadi kawasan industri.

Sakina mengakui, kawasan Pantura memiliki magnet bagi investor dikarenakan ada akses jalan tol. Namun demikian, di kawasan tengah dan selatan Jawa Tengah, juga potensial untuk menjadi kawasan peruntukan industri.

“Kawasan tengah dan selatan juga potensial untuk didorong menjadi kawasan melalui investment project to ready offer (IPRO) yang siap ditawarkan kepada calon investor, salah satunya melalui investment challenge oleh Bank Indonesia,” urainya.

Sakina menambahkan, pada tahun 2025, sudah ada 17 proposal dari 13 kabupaten/kota yang mengajukan investment challenge. Harapannya, nanti 35 kabupaten/kota ikut semua. Karena, penyelenggaraan investment challenge tersebut didukung oleh Bank Indonesia, sehingga menjadi IPRO, dan siap ditawarkan dengan berbagai analisa, baik ekonomi, sosial, dan potensi industri.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi melalui berbagai kesempatan juga mendorong daerah untuk menciptakan kawasan ekonomi dan kawasan industri baru di daerah masing-masing.

Beberapa daerah sudah merespons dengan menyiapkan potensi kawasan ekonomi dan kawasan industri baru. Misalnya Kabupaten Cilacap, Kebumen, Banyumas, Brebes, Batang, Kendal, Demak, Semarang, dan Rembang.

“Potensinya besar dan banyak yang harus di kerjakan. Adanya kawasan ekonomi dan kawasan industri akan memudahkan untuk investasi sehingga dapat mendorong perekonomian,” kata Ahmad Luthfi beberapa waktu lalu.

Dikatakan dia, banyak kemudahan dalam berinvestasi di Jateng, seperti penguatan kawasan industri, percepatan perizinan, serta stabilitas dan kondusivitas daerah. Peningkatan investasi ini menunjukkan kepercayaan yang terus menguat dari para investor kepada Jateng.

Sebagai informasi, nilai realisasi investasi Jawa Tengah pada tahun 2025 mencapai Rp88,50 triliun. Diketahui, angka ini menjadi capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Berdasarkan rilis dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 15 Januari 2026, realisasi investasi Jateng terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp50,86 triliun, serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp37,64 triliun.

Editor : Kholistiono

- advertisement -

Ratusan PPPK Paruh Waktu Kudus Belum Terima Gaji Januari 2026

Penulis

Rabu Sipan

-

13/02/2026