Beranda blog Halaman 47

Harga Miring, Emak-Emak Serbu Pasar Murah di Kelenteng Tjong Hok Bio Juwana

0
Warga sedang membeli kebutuhan pokok dan jajanan Lebaran di pasar murah yang ada di Kelenteng Tjong Hok Bio, Desa Tluwah, Kecamatan Juwana, pada Selasa 3/3/2026) pagi. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Ratusan emak-emak menyerbu pasar murah di Kelenteng Tjong Hok Bio, Desa Tluwah, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Selasa (3/3/2026). Warga dari berbagai desa rela mengantre panjang sejak pagi demi mendapatkan kebutuhan pokok dan jajanan Lebaran dengan harga jauh di bawah pasaran.

Sejak pagi, halaman kelenteng dipadati warga yang membawa kupon belanja. Antusiasme terlihat jelas saat panitia membuka layanan. Selisih harga yang ditawarkan terbilang signifikan, berkisar Rp3.000 hingga Rp8.000 per produk.

Gula pasir yang di pasaran mencapai Rp18.000 per kilogram, dijual Rp14.000. Minyak goreng kemasan 800 mililiter dibanderol Rp14 ribu. Sementara sirop Marjan yang biasanya Rp23.000 dipangkas menjadi Rp15.000. Berbagai parsel Lebaran juga tersedia dengan harga mulai Rp33 ribu.

Ketua Kelenteng Tjong Hok Bio, Eddy Siswanto menjelaskan, kegiatan pasar murah ini digelar untuk membantu warga setempat yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Panitia menyiapkan 600 kupon yang langsung habis dalam waktu singkat.

“Kami mengadakan pasar murah yang betul-betul murah untuk masyarakat pasca-banjir,” katanya.

Baca juga: Semarak Ramadan, Satlantas Polresta Pati Tanamkan Disiplin Lalu Lintas Sejak Dini Lewat Pesantren Kilat

Selain bahan pokok, panitia juga menyediakan aneka jajanan dan parsel untuk kebutuhan Lebaran. Langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga dalam menyambut Hari Raya Idulfitri.

“Kita membantu supaya masyarakat di desa Tluwah dan sekitarnya bisa melaksanakan lebaran,” ujar Eddy.

Menurut Eddy, pasar murah ini merupakan bagian dari kegiatan sosial dalam rangka peringatan Cap Go Meh. Rangkaian acara di kelenteng dijadwalkan berlangsung hingga sore hari dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang menyajikan menu khas serta hiburan lintas budaya.

“Nanti sore kami mengadakan buka bersama dengan menu Lontong Cap Go Meh. Hiburannya ada pertunjukan barongsai dan rebana,” beber dia.

Kehadiran pasar murah tersebut mendapat sambutan positif dari warga. Likah, salah seorang pembeli, mengaku terbantu dengan adanya selisih harga yang cukup besar dibandingkan pasaran. Ia membeli sejumlah kebutuhan untuk persiapan bulan puasa.

“Pasar murah ini membantu sekali, apalagi untuk kebutuhan puasa. Tadi membeli minyak goreng, gula, egg roll, kue,” bebernya.

Likah berharap, kegiatan serupa dapat digelar secara rutin agar masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, terus mendapatkan akses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Ya, semoga (pasar murah) sering diadakan untuk bantu warga,” pungkasnya.

Editor: Suwoko

- advertisement -

12 Gerai KDMP di Kudus Sudah Selesai Dibangun, Tunggu Sarpras untuk Beroperasi

0
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana . Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kudus terus menunjukkan progres signifikan. Hingga saat ini sudah ada 12 desa yang sudah selesai membangun gerai koperasi.gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana mengungkapkan, bahwa progres pembangunan KDMP di lapangan melampui target. Saat ini juga ada 80 gerai yang masih proses pembangunan.

“Saat ini di Kudus sudah ada 12 gerai Kopdes Merah Putih yang sudah selesai dibangun. Lokasi merata tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Kudus,” ujar Famny di Lapangan Desa Gondosari beberapa hari lalu.

Famny merinci, desa yang gerai Kopdes Merah Putih sudah selesai dibangun. Antara lain, di Kecamatan Dawe ada Desa Puyoh dan Samirejo. Di Kecamatan Gebog, Desa Gondosari dan Besito.

Kemudian di Kecamatan Jati, di Desa Getas Pejaten, Pasuruan Lor, dan Loram Wetan. Kecamatan Mejobo, Desa Gulang. Sementara Kecamatan Undaan, ada Desa Kutuk.

“Di Kecamatan Bae, ada Desa Ngembalrejo. Sedangkan di Kecamatan Kaliwungu, ada Desa Papringan dan Blimbing Kidul,” rinci Famny.

Baca juga: ASN Kudus Diimbau Sisihkan THR untuk PPPK Paruh Waktu, Alokasi Anggaran Rp32,8 M

Famny menambahkan, dari total 132 desa dan kelurahan di Kabupaten Kudus, sebanyak 80 desa telah menyatakan kesiapan atau sedang dalam proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

“Progresnya memang berbeda-beda karena waktu mulai pembangunan juga tidak sama. Ada yang sudah 100 persen selesai pembangunan, serta juga ada yang pembangunannya masih berprogres,” jelasnya.

Untuk pembiayaan, Famny menegaskan, seluruh pembangunan fisik KDMP didukung oleh pemerintah pusat melalui PT Agrinas. Setiap koperasi dibangun di atas lahan seluas 1.000 meter persegi, dengan bangunan utama berukuran 20 x 30 meter atau sekitar 600 meter persegi.

“Sisa lahan akan dimanfaatkan untuk area parkir dan penunjang kegiatan koperasi,” terangnya.

Setelah pembangunan fisik selesai, tahapan berikutnya adalah penguatan operasional. Pemerintah pusat akan melengkapi fasilitas koperasi, termasuk peralatan dan kendaraan operasional guna menunjang aktivitas usaha.

Famny berharap, kehadiran KDMP dapat bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan demikian, perputaran ekonomi desa dapat meningkat dan UMKM lokal semakin berkembang.

“Kami berharap KDMP menjadi penggerak ekonomi desa dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Kartu Mebel Jepara Resmi Dilaunching, Pelaku Usaha Mebel Kini Lebih Terjamin

0
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara resmi melaunching Kartu Mebel Jepara (KMJ) pada Senin, (2/3/2026). Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID, JEPARA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara resmi melaunching Kartu Mebel Jepara (KMJ) pada Senin, (2/3/2026) di Pendapa Jepara. Pada tahap awal, kartu itu disalurkan kepada 100 pelaku usaha mebel sebagai penerima.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Jepara, Anjar Jambore Widodo mengatakan, program itu merupakan salah satu program unggulan di masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Jepara, Witiarso Utomo-Muhammad Ibnu Hajar.

Program itu bertujuan untuk mewadahi pelaku industri mebel, baik skala kecil maupun menengah. Anjar menyebut, berdasarkan data dari Online Single Submission (OSS), total terdapat 2.183 pelaku usaha mebel di Jepara yang terdaftar.

“Di tahap awal ini, ada 100 pelaku usaha mebel yang menerima Kartu Mebel Jepara. Ke depan, ditarget jumlah penerimanya akan bertambah, termasuk juga nantinya akan menyasar pelaku usaha mebel kecil,” kata Anjar saat dihubungi Betanews.id, Selasa (3/3/2026).

Dalam pendataan dan verifikasi, pihaknya bekerja sama dengan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara (APKJ), dan Kamar Dagang (Kadin) Jepara.

Adapun syarat agar pelaku usaha bisa mendapatkan Kartu Mebel Jepara, yaitu memiliki legalitas usaha yang jelas, memiliki tempat produksi dan gudang, serta barang yang diproduksi berkualitas.

“Syarat-syarat itu nanti akan diverifikasi oleh tim kurator, tim yang nanti akan mengkurasi penerima kartu mebel,” ujarnya.

Baca juga: Museum Kartini Jepara Didorong Jadi Pusat Kajian Studi Perempuan

Dengan menjadi penerima kartu mebel, Anjar menyebut, terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh pelaku usaha mebel.

“Keuntungan kartu mebel, penerima bisa mengajukan pinjaman modal ke Bank Jateng, fasilitas pelatihan gratis, dan subsidi pameran,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jepara Raya, Hidayat Hendra Sasmita menyambut baik program Kartu Mebel Jepara.

Sebab, selama ini banyak pelaku IKM mebel di Jepara yang belum terdata dan termonitor. Sehingga, apabila terdapat fasilitas dari pemerintah, penyalurannya tidak tepat sasaran.

“Dengan adanya KMJ, pemkab bersama asosiasi mebel berusaha untuk mendata semua pelaku usaha furniture di Jepara, apabila ada fasilitas bisa tersalurkan merata,” katanya.

Dengan sudah terdata sebagai penerima IKJ, menurut Hendra juga sebagai bentuk validasi bagi pelaku usaha mebel bahwa usaha mereka sudah tervalidasi. Terlebih saat ini, peminjaman modal dari pihak perbankan untuk pelaku usaha mebel sedang diperketat. Imbas kondisi pasar yang sedang lesu.

“Bank itu kan saat ini sedang meninggikan risiko untuk furniture karena pasarnya turun. Dengan adanya IKJ ini juga sebagai bentuk usaha untuk mengembalikan kepercayaan bank kepada industri mebel,” pungkasnya.

Editor:Kholistiono

- advertisement -

SMK Muhammadiyah Undaan Kudus Tolak MBG Selama Ramadan

0
SMK Muhammadiyah Undaan Kudus. Foto: Kaerul Umam.

BETANEWS.ID, KUDUS – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Undaan, Kabupaten Kudus resmi menolak menerima pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan 1447 Hijriyah. Penolakan tersebut diambil, dikarenakan ada beberapa alasan agar siswa khidmat menjalankan Rukun Islam ke empat tersebut.

Kebijakan penghentian sementara tersebut resmi dilayangkan dengan surat pernyataan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait atas inisiatif pihak sekolah. Hal itu supaya pihak SPPG tidak lagi mengirim menu MBG ke sekolah tersebut selama bulan Ramadan.

Kepala SMK Muhammadiyah Undaan, Abdul Rozaq mengatakan, ada beberapa alasan pihaknya menolak menerima pendistribusian menu MBG. Pertama, karena pihaknya mempertimbangkan siswa yang mendapati udzur syar’i, seperti haid, dan mengharuskan mereka tidak berpuasa.

Pihak sekolah khawatir, bila MBG tetap dibagikan kepada siswa, hal itu dapat mengganggu murid lain yang sedang menjalankan puasa.

Baca juga: Roti Berjamur Ditemukan di Dalam Paket MBG SDN 4 Getas Pejaten

“Biasanya ada yang udzur syar’i, meskipun menunya kering, kan, siap makan. Takutnya mengganggu murid lain yang sedang berpuasa,” kata Rozaq saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa, (3/3/2026).

Kedua, pihak sekolah juga mempertimbangkan kondisi, di mana beberapa murid memang sengaja tidak menjalankan ibadah puasa. Apabila menu tetap dibagikan, akan menjadi tanggungan sosial bagi pihak sekolah.

“Saya juga menghindari kalau tanpa MBG saja anak-anak kadang masih sembunyi-sembunyi ke warung. Kalau pas mereka pulang masih berseragam di jalan sambil nyemil jajan MBG atau buah dari MBG, kita menghindari itu,” terangnya.

Tak hanya itu, pembagian menu MBG sangat menyita waktu sehingga dapat mengganggu waktu kegiatan belajar mengajar (KBM). Di mana, KBM selama bulan puasa juga terbatas

“Waktu KBM kan sangat pendek kalau Ramadan, kalau kita tersita untuk pembagian MBG, itu kan mengganggu waktu KBM, jadi nggak efektif,” ujarnya.

Rozaq mengaku, sempat bernego kepada SPPG agar pendistribusian selama Ramadan diganti sembako seminggu sekali atau menjelang hari libur sekolah. Usulan tersebut bisa berbentuk beras atau minyak goreng.

Namun, hal itu tidak disetujui dan tidak diindahkan oleh pihak SPPG, sehingga pihak sekolah yakin untuk tidak menerima MBG sementara waktu dengan sukarela.

Baca juga: Launching SPPG Polres Kudus, Bupati Sam’ani: “MBG Cerdaskan Anak dan Serap Tenaga Kerja”

“Nanti kalau sudah tidak Ramadan akan menerima lagi, ini hanya untuk selama bulan Puasa saja, dari SPPG juga tidak ada-apa asalkan membuat surat pernyataan atas inisiatif sekolah sendiri,” bebernya.

Ia menegaskan, bahwa penolakan ini bukan disebabkan karena menu-menu yang disediakan bermasalah. Namun, karena komitmen sekolah untuk mendidik anak dalam menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadan dengan khusyuk.

“Kalau upaya ini sudah kita lakukan, tapi anak masih tidak berpuasa, berarti kan itu sudah di luar tanggung jawab kami,” tuturnya.

Rozaq menambahkan, SMK Muhammadiyah Undaan sudah tidak menerima menu MBG sejak hari pertama masuk sekolah pada 23 Fabruari 2026 lalu. Artinya selama 30 hari, siswa di sana tak menikmati menu MBG.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jelang Lebaran, SILTAP Perangkat di 85 Desa di Kudus Belum Cair

0
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Djati Solechah. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Perangkat desa dan kepala desa di Kabupaten Kudus saat ini sedang dilanda galau. Pasalnya, jelang Hari Raya Idul Fitri 2026, sebagian penghasilan tetap (SILTAP) di sebagian banyak desa yang belum cair. Hingga awal Maret, tercatat masih ada 85 desa yang belum menerima pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I Tahun Anggaran 2026.

Dari total 123 desa di Kabupaten Kudus, baru 38 desa yang ADD-nya telah dicairkan. Rinciannya, 17 desa pada pengajuan pertama dan 21 desa pada pengajuan kedua. Sisanya masih dalam proses pencairan atau belum mengajukan berkas sama sekali.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Djati Solechah, menjelaskan, bahwa pencairan ADD sangat bergantung pada kelengkapan administrasi dari masing-masing desa. Pemerintah kabupaten idak bisa mencairkan dana apabila persyaratan belum terpenuhi.

Menurut Djati, desa wajib menyiapkan sejumlah dokumen sebelum dana diproses. Di antaranya Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2026, Rencana Penggunaan Dana (RPD), kuitansi penerimaan, serta dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

“Kalau pengajuannya sudah masuk dan berkasnya lengkap, setelah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat, maksimal satu hari bisa cair,” ujar Djati melalui aplikasi pengirim pesan, Senin (2/3/2026).

Baca juga: Ramadan Tak Halangi Layanan Publik, MPP Kudus Layani Ratusan Warga Tiap Hari

Ia menambahkan, seluruh proses kini dilakukan melalui sistem aplikasi e-Pena untuk penerbitan SPM dan SP2D. Dengan sistem tersebut, desa tidak perlu lagi mengirimkan berkas fisik ke BPPKAD.

Berdasarkan data pengajuan, pada gelombang ketiga terdapat 17 desa yang saat ini masih dalam proses pencairan. Sementara gelombang keempat mencatat 27 desa yang juga sedang diproses di BPPKAD. Adapun gelombang kelima berjumlah 15 desa yang dijadwalkan mengirim berkas pada awal pekan ini untuk segera diproses.

“Jika seluruh gelombang dihitung, total ada 97 desa yang sudah masuk dalam daftar pengajuan, baik yang telah cair maupun yang sedang diproses,” bebernya.

Artinya, kata dia, masih ada 26 desa yang hingga kini belum mengirimkan berkas atau masih dalam tahap penyelesaian administrasi di PMD. Dengan kondisi tersebut, pencairan SILTAP perangkat desa menjelang Lebaran belum bisa dilakukan secara serentak.

“Pemerintah daerah berharap desa-desa yang belum mengajukan segera melengkapi persyaratan agar hak kepala desa dan perangkat desa dapat segera diterima sebelum hari raya tiba,” imbuhnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Resmikan Dua Preservasi Ruas Jalan di Blora, Ahmad Luthfi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru

0
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meresmikan hasil preservasi dua ruas jalan di Kabupaten Blora pada pada Senin (2/3/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, BLORA — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi kembali meresmikan hasil preservasi dua ruas jalan di Kabupaten Blora pada pada Senin (2/3/2026).

Kedua ruas jalan tersebut meliputi preservasi ruas jalan Todanan—Ngawen senilai Rp15,4 miliar. Panjang penanganan ruas jalan ini sekitar 3.187 meter, terdiri atas perkerasan beton 500 meter dan perkerasan aspal 2.687 meter. Ruas jalan ini merupakan jalur strategis mobilitas dan memperkuat konektivitas antarkecamatan, serta mendukung mobilitas hasil pertanian dan UMKM.

Berikutnya adalah preservasi ruas jalan Singget—Doplang—Cepu senilai Rp19,9 miliar. Panjang penanganan ruas jalan ini sekitar 2.567 meter, terdiri atas perkerasan aspal 283 meter dan perkerasan beton semen sepanjang 2.284 meter. Ruas jalan ini mendukung akses kawasan energi nasional.

Baca juga: Perbaikan Jalan Semarang-Godong Capai 75%, Siap Dilintasi H-7 Lebaran

Luthfi mengatakan, membangun jalan tidak hanya semata membangun kontruksi fisik, melainkan demi keselamatan pengguna jalan, mendukung konektivitas arus barang dan orang, hingga menumbuhkan ekonomi baru.

“Dua jalan yang kita resmikan ini contohnya. Secara tidak langsung akan menumbuhkan ekonomi baru apabila jalan itu mulus,” katanya.

Lebih lanjut, Luthfi menjelaskan, kondisi kemantapan jalan provinsi di Jawa Tengah saat ini sudah menuju 97%. Meski demikian ia meminta agar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jawa Tengah untuk terus melakukan pengecekan. Sebab, permasalahan utama jalan adalah air saat musim hujan yang panjang.

“Kita harus terus cek, apalagi sebentar lagi menghadapi arus mudik Lebaran, di mana Jawa Tengah adalah sentralnya. Jadi kita harus kolaborasi dengan kabupaten/kota juga,” katanya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

TK di Jepara Direkom Jadi Sekolah yang Terapkan Kurikulum Maritim

0
Bunda PAUD Jepara, Laila Saidah Witiarso saat berkunjung ke TK Kemala Bhayangkari 47 . Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA– TK Kemala Bhayangkari 47 yang berada di Desa Pulodarat, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara mendapat rekomendasi untuk menjadi sekolah rintisan yang menerapkan kurikulum kemaritiman.

Kepala TK Kemala Bhayangkari 47, Atik Hidayati Maqbula mengatakan, progam rintisan kurikulum kemaritiman untuk TK yang dipimpinnya akan berjalan tahun ini. Di Kabupaten Jepara, TK Kemala Bhayangkari 47 merupakan percontohan penerapan progam tersebut.

Progam tersebut diproyeksikan mampu mendekatkan anak dengan dunia maritim. Anak juga bisa belajar banyak hal terkait dunia maritim khususnya di Kabupaten Jepara.

“Bentuk kegiatannya beragam. Misalnya meski ada progam MBG nanti anak sepekan sekali kita minta bawa lauk ikan hasil laut. Atau nanti kita outing ke polairud, pasar ikan, BPPAP Jepara dan lainnya. Kita kenalkan juga dengan Senam Gemari (Gemar makan ikan) dan lainnya,” katanya pada Senin, (2/3/2026).

Sementara itu, Bunda PAUD Jepara, Laila Saidah Witiarso berharap, rekomendasi tersebut bisa menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pembelajaran.

Baca juga: Tangani Persoalan Sampah, Bupati Jepara Siapkan Tiga Langkah Strategis

Ia menilai, langkah-langkah pengembangan tersebut sebagai bentuk keseriusan sekolah dalam membangun pendidikan yang unggul.

“Kami ingin anak-anak Jepara tumbuh menjadi generasi yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Literasi dan teknologi harus dikenalkan sejak dini dengan cara yang positif dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia menegaskan pentingnya peran guru PAUD dalam membentuk karakter anak sejak usia dini.

“Pendidikan anak usia dini adalah fondasi utama pembentukan karakter. Guru PAUD memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan, kedisiplinan, serta rasa percaya diri pada anak,” ujarnya.

Ia juga mendorong para pendidik untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran. Menurutnya, metode belajar harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan esensi pendidikan karakter.

“Kita harus menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, tetapi tetap menyenangkan bagi anak. Anak belajar paling baik ketika mereka merasa bahagia,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Embung Karangjati Blora, Harapan Baru untuk Petani dan Warga

0
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau embung di Dukuh Nglawiyan, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora pada Senin (2/3/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, BLORA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meresmikan embung di Dukuh Nglawiyan, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora pada Senin (2/3/2026). Keberadaan embung ini memberikan harapan baru bagi para petani dan masyarakat sekitar.

Sebab, embung diharapkan dapat menjadi sumber irigasi dan air baku sehingga meningkatkan produktivitas panen dan perekonomian warga.

Ada dua embung yang dibangun di lokasi tersebut, yaitu Embung Utara dan Embung Selatan. Embung Utara memiliki dimensi 78×68 m² dengan volume tampungan embung mencapai sekitar 18.678 m³. Sementara Embung Selatan berdimensi 138×93 m² dengan volume tampungan embung mencapai 49.320 m³. Nilai anggaran pembangunan sekitar Rp8,5 miliar dan diproyeksikan dapat mengairi 40 hektare lahan pertanian, menjadi sumber air baku pada musim kemarau, dan meningkatkan kegiatan UMKM di sekitarnya.

“Embung ini nanti dapat menghidupi 40 hektare lahan pertanian dan bisa sampai tiga kali panen. Kemudian bisa meningkatkan UMKM di wilayah kita,” kata Luthfi usai peresmian.

Melihat potensi besar tersebut, Luthfi meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk kembali mencari lokasi dan membangun embung-embung baru pada 2026. Tercatat, pada 2025 ada sekitar 10 embung yang dibangun oleh Pemprov Jateng dengan nilai mencapai Rp43 miliar yang tersebar di sejumah kabupaten/kota.

Semakin banyak embung yang dimiliki, maka dapat meningkatkan potensi peningkatan produktivitas padi di Jawa Tengah. Di mana pada tahun 2026 targetnya adalah 9,5-10,5 juta ton.

Baca juga: Perbaikan Jalan Semarang-Godong Capai 75%, Siap Dilintasi H-7 Lebaran

“2026 kita tingkatkan kembali, karena ini betul-betul mengaktifkan lagi ekonomi rakyat,” katanya didampingi Kepala DPUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro.

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan terima kasih atas terwujudnya Embung Karangjati tersebut. Sebab, embung tersebut sudah dinanti-nanti oleh kelompok tani dan masyarakat sekitar sejak tahun 2017 silam.

“Awalnya ini masuk proyek strategis nasional, tetapi respons Pemprov Jateng lebih cepat sehingga bisa dibangun tahun ini selesai,” katanya.

Keberadaan Embung Karangjati tersebut diharapkan bisa memicu pertumbuhan produksi padi di Kabupaten Blora. Ia juga berharap lebih banyak lagi embung-embung dibangun di Blora.

“Memang kami komitmen untuk mendukung Ketahanan pangan tahun 2026. Untuk ternak kami terbesar di Jateng, jagung kedua, dan padi keenam. Embung ini akan meningkatkan produksi padi,” jelasnya.

Perwakilan kelompok tani setempat, Karyono, mengaku senang karena telah dibangunkan embung di kelurahannya. Embung tersebut sangat bermanfaat bagi kelompok tani Sidodadi di Kelurahan Karangjati. Masa tanam yang biasanya satu kali setahun diharapkan bisa lebih setelah ada embung.

“Sumber air di sini tadah hujan. Tanam padi cuma sekali, kalau coba dua kali itu banyak gagalnya karena kurang air. Dengan bantuan embung ini bisa menanam sampai tiga kali,” jelasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jateng Jadi Lokasi Favorit Pemudik, Taj Yasin Pastikan Kesiapsiagaan Lintas Sektor

0
Wagub Jateng Taj Yasin usai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral bidang operasional tingkat Menteri secara daring di Ruang Vicon Lantai 7 Mapolda Jateng, Senin (2/3/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, memastikan kesiapsiagaan lintas sektor jelang Idulfitri 2026 berjalan optimal. Sebab, provinsi ini masih menjadi favorit bagi para pemudik.

Berdasarkan survei nasional yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan, menunjukkan Jawa Tengah menjadi tujuan favorit, dimana 38,71 juta orang akan bergerak menuju provinsi ini pada Lebaran 2026.

Karenannya, Pemprov Jateng melakukan segala upaya untuk mempersiapkan dan menyambut kedatangan para pemudik tersbeut.

“Insyaallah 10 hari menjelang Idulfitri seluruh titik perbaikan jalan, khususnya di Jawa Tengah, sudah diselesaikan. Jateng siap menjadi salah satu perlintasan utama arus mudik,” ujar Taj Yasin usai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral bidang operasional tingkat Menteri secara daring di Ruang Vicon Lantai 7 Mapolda Jateng, Senin (2/3/2026).

Dibeberkan dia, laporan dari Kementerian PUPR menunjukkan sejumlah ruas jalan di Jateng saat ini masih dalam tahap perbaikan dan peningkatan kualitas. Namun seluruhnya ditargetkan rampung sebelum puncak arus mudik.

Selain infrastruktur, aspek cuaca menjadi perhatian serius. Taj Yasin mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi hujan sedang hingga lebat saat periode Lebaran.

Baca juga: Jelang Lebaran, Pemprov Jateng Gencarkan Program Pangan Murah dan Speling

“Kita mengikuti arahan dari BMKG bahwa potensi hujan masih ada di beberapa titik. Karena itu kesiapsiagaan harus maksimal,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Jateng akan melakukan pengecekan lanjutan terhadap kesiapan teknis di lapangan sesuai instruksi pemerintah pusat, termasuk kesiapan posko, jalur alternatif, hingga layanan publik lainnya.

“Koordinasi terus kita lakukan agar para pemudik aman, nyaman, dan keluarganya senang,” tegasnya.

Dikatakan dia, Libur Idulfitri tahun ini diperkirakan berlangsung hampir dua pekan. Kondisi tersebut tidak hanya memicu mobilitas antarwilayah, tetapi juga lonjakan kunjungan wisata.

Pemprov Jateng, kata Taj Yasin, telah berkoordinasi dengan pengelola destinasi agar mengatur kapasitas pengunjung dan sistem parkir secara tertib.

“Tempat-tempat wisata harus mengatur kapasitasnya, parkirnya bagaimana, sehingga ketika wisatawan berkunjung ke Jawa Tengah, mereka benar-benar mendapatkan pelayanan terbaik dan tidak terjadi stagnasi akibat lonjakan pengunjung,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengingatkan tren bencana pada 2026 mengalami peningkatan.

“Hingga awal Maret 2026 ini, jumlah bencana di Indonesia sudah hampir 500 kejadian. Di Jawa Tengah tercatat 82 kejadian banjir, longsor, dan cuaca ekstrem,” ujarnya.

Menurut dia, ancaman utama jelang Lebaran masih didominasi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Baca juga: Perbaikan Jalan Semarang-Godong Capai 75%, Siap Dilintasi H-7 Lebaran

BNPB telah menyiapkan enam langkah strategis, antara lain meningkatkan koordinasi dengan pemprov dan pemkab/pemkot, menyebarkan peta jalur mudik rawan bencana, mengaktifkan pos komando bersama di daerah rawan, mengerahkan personel di titik strategis, menyiapkan rencana kontinjensi kawasan wisata, dan menyiapkan operasi modifikasi cuaca jika diperlukan.

BNPB juga mengandalkan aplikasi InaRISK yang terintegrasi dengan Kementerian PUPR, BMKG, TNI, dan Polri. Aplikasi tersebut memungkinkan pelaporan kejadian secara real time, termasuk oleh pemudik melalui ponsel pribadi.

“Jika ada longsor atau hambatan akibat bencana, masyarakat bisa langsung melapor. Data terkirim cepat dan aparat bisa segera bergerak,” jelas Suharyanto.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, menyampaikan curah hujan pada Maret masih tergolong tinggi hingga sangat tinggi, terutama sampai minggu kedua.

“Sepuluh hari pertama Maret masih ada potensi hujan tinggi di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah-DIY. Namun pada 10 hari terakhir Maret kondisinya sudah jauh menurun,” terangnya.

BMKG bersama BNPB terus berkoordinasi untuk mendukung operasi modifikasi cuaca secara situasional apabila terjadi potensi cuaca ekstrem yang membahayakan perjalanan mudik.

“Harapannya, pada periode Idulfitri ini kita dapat beraktivitas ke luar ruangan dan melaksanakan perjalanan dengan nyaman,” pungkasnya.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Stambul hingga Alquran Usia 3 Abad, Harta Karun Museum Jenang Kudus yang Bikin Takjub

0
Alquran ukuran jumbo, salah satu koleksi yang ada di Museum Jenang Kudus. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Museum Jenang dan Gusjigang Kabupaten Kudus jadi tempat favorit ngabuburit warga Kota Kretek dan sekitarnya. Salah satu yang menarik dan mencuri perhatian pengunjung adalah koleksi Alquran.

Pasalnya, di museum yang diresmikan pada 24 Mei 2017 tersebut terdapat koleksi kitab suci agama Islam. Mulai dari yang terkecil hingga yang paling tua juga ada di museum milik Mubarok Food tersebut.

Suksesor Mubarok Food, Mafas Andar mengatakan, bahwa koleksi Alquran merupakan satu di antara bagian teristimewa di Museum Jenang dan Gusjigang. Menurutnya, saat ini kurang lebih ada 30 kitab suci bagi umat muslim yang dipamerkan di dalam museum.

“Oleh karenanya, para pengunjung di Museum Jenang dan Gusjigang ini pasti selalu terkesima dengan koleksi Alquran yang ada. Mereka biasanya melihat dan meneliti dengan seksama,” ujar Mafas kepada Betanews.id di Museum Jenang dan Gusjigang, belum lama ini.

Lebih lanjut Mafas menuturkan, ada berbagai koleksi Alquran di Museum Jenang dan Gusjigang. Mulai yang tertua dan langka yang masih ditulis di daun lontar. Serta ada juga yang ditulis di kulit sapi.

Baca juga: Ramadan, Museum Jenang dan Gusjigang Jadi Favorit Ngabuburit Warga

“Di Musuem Jenang dan Gusjigang juga ada Mushaf Alquran raksasa. Selain itu, kami juga ada koleksi Alquran mini (stambul),” bebernya.

Dia menuturkan, untuk mendapatkan berbagai Alquran langka yang kemudian dipajang di Museum Jenang dan Gusjigang tidaklah mudah. Quran mini didapatkan dari seorang kolektor dari Negara Turki.

“Koleksi Alquran mini di Museum Jenang dan Gusjigang kurang lebih ada 25. Di antaranya ada yang sudah berusia ratusan tahun,” sebutnya.

Sementara koleksi Alquran lainnya, kata Mafas, berasal dari Indonesia. Namun, ada juga yang usianya itu lebih dari tiga abad, yakni yang terbuat dari daun lontar.

Alquran ini juga terbilang istimewa. Sebab sejarahnya, Alquran ini dibuat oleh santri zaman lampau atas permintaan kiainya sebagai bukti kelulusan atau wisuda.

“Kiai tersebut berkata kepada santrinya, jika ingin wisuda itu harus ada skripsinya. Maka sang santri membuat dan menulis Alquran dari daun lontar,” jelasnya.

Baca juga: Wisata Edukasi di Museum Jenang, Pengunjung Diajak Nostalgia Kudus Tempo Dulu

Dia menuturkan, bahwa untuk mengumpulkan puluhan koleksi Alquran tersebut tidak gampang. Tidak semua bisa didapatkan dengan mudah, sebab tak hanya ada di Kudus. Tetapi pencarian juga harus ke kota lain, luar pulau bahkan ke luar negeri.

“Setidaknya kami butuh waktu satu tahun untuk mendapatkan puluhan koleksi Alquran yang ada di Museum.Jenang dan Gusjigang ini. Semoga bisa memberikan literasi tentang kitab suci bagi umat muslim dan menambah keimanan kita semua,” harapnya.

Satu di antara pengunjung yakni, Dyah mengaku sangat takjub dengan koleksi Al-Qur’an yang ada di Museum Jenang dan Gusjigang Kudus. Menurutnya, selain mushaf yang besar ternyata juga ada yang ukuran samgat mini yang sebesar ibu jari.

“Saya kagum, ternyata ada Alquran ukurannya sangat kecil. Kemungkinan bacanya harus pakai kaca pembesar. Intinya saya sangat suka berkunjung ke Musuem Jenang dan Gusjigang, karena pengetahuanku jadi bertambah,” ujar pengunjung dari Rembang tersebut.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Jelang Lebaran, Pemprov Jateng Gencarkan Program Pangan Murah dan Speling

0
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meninjau Gerakan Pasar Murah di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan pada Senin (2/3/2026). Foto: Ist

BETANEWS.ID, GROBOGAN — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggencarkan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan dokter spesialis keliling (Speling) di wilayahnya menjelang Lebaran 2026.

Salah satunnya yang ditinjau langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan pada Senin (2/3/2026).Ia ingin memastikan program GPM dan Speling benar-benar memberikan manfaat nyata dan bersentuhan langsung kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat, baik bantuan modal usaha sampai bantuan cadangan pangan kepada masyarakat.

Selanjutnya ia berdialog dengan masyarakat yang melakukan cek kesehatan gratis melalui program Speling dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

“Kita punya Speling, agar masyarakat mau datang maka kita tempelkan juga gerakan pangan murah, penyaluran bantuan, dan lainnya. Intinya kami ingin berikan layanan yang mudah dan murah kepada masyarakat,” kata Ahmad Luthfi dalam berbagai kesempatan.

Baca juga: Genjot Investasi, Pemprov Jateng Siap Pasok Energi Baru Terbarukan di Kawasan Industri Batang

Sejumlah warga yang ditemui Luthfi juga mengaku sangat senang dan terbantu dengan adanya program tersebut.

Kepala Bidang Kabid Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Sri Broto Rini mengatakan selama Februari-Maret 2026 Pemprov Jateng menggelar GPM setidaknya 308 kali. Salah satunya di Kabupaten Grobogan tersebut.

Melalui GPM tersebut, Pemprov Jateng memberikan fasilitasi distribusi berupa bantuan tranportasi, kemasan, dan bongkar muat. Oleh karena itu, harga yang dijual di GPM merupakan harga produsen, sehingga lebih murah dibandingkan harga pasaran.

Adapun komoditas yang dijual dalam GPM di Kabupaten Grobogan tersebut meliputi Beras SPHP 2 ton senilai Rp22,4 juta; Beras klp 2 ton senilai Rp25 juta; Telur 500 kg senilai Rp13,5 juta; Minyak Goreng 1.000 liter senilai Rp15,7 juta; Bawang Merah 100 kg senilai Rp3,5 juta; Bawang Putih 100 kg senilai Rp3,4 juta; Cabai 100 kg senilai Rp6,5 juta; Gula Pasir 1 ton senilai Rp16 juta; dan komoditas lainnya dengan nilai Rp5 juta. Total subsidi harga pangan yang tersalurkan melalui GPM di Kabupaten Grobogan mencapai Rp111 juta.

“Pembelian bebas sesuai yang dibutuhkan masyarakat, tidak perlu beli yang macam-macam, cukup yang diperlukan,” lanjut Rini.

Sementara itu, terkait dengan Speling dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) data dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah menunjukkan adanya peningkatan. Per 28 Februari 2026, sudah terlaksana 957 kali Speling pada 414 kecamatan di 35 kabupaten/kota dengan total sasaran 93.599 Jiwa. Capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG) per 28 Februari 2026 di Jateng sebanyak 2.523.102 jiwa yang hadir, atau 95,77% dari 2.634.599 total pendaftar.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Perang Iran Vs AS-Israel Masih Berlanjut, Pelaku Mebel Jepara Mulai Was-Was

0
Beberapa perajin ukir di Jepara saat beraktivitas. Foto: Umi Nurfaizah.

BETANEWS.ID, JEPARA– Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran sampai saat ini masih terus berlangsung. Situasi itu membuat pelaku usaha mebel di Kabupaten Jepara mulai waspada.

Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jepara Raya, Hidayat Hendra Sasmita mengatakan, sampai saat ini, imbas perang tersebut memang belum dikeluhkan oleh pelaku usaha mebel atau furniture di Jepara.

Sebab mayoritas pasar furniture atau mebel Jepara paling banyak ke Negara Amerika, Arab Saudi, dan Eropa. Arab Saudi menurutnya menjadi pasar baru paska negara itu berencana untuk melakukan pembangunan hotel skala besar dalam mega proyek Neom.

“Ini tergantung, kalau Arab Saudi ikut dalam konflik perang ini, kemungkinan akan menggangu iklim furniture di Jepara,” kata Hendra saat ditemui di Pendopo Jepara, Senin (2/5/2026).

Untuk jalur pengiriman mebel ke Amerika dan Eropa melalui jalur transportasi laut menurut Hendra saat ini masih aman. Ditutupnya Selat Hormuz yang berada di antara Iran dan Oman juga tidak berpengaruh terhadap jalur pengiriman mebel.

“Kalau Terusan Suez yang di Yaman ikut ditutup itu yang nanti ikut berpengaruh, karena akan menambah biaya shipping (pengiriman) dan menambah waktu pelayaran,” ujarnya.

Baca juga: Puluhan Jemaah Umrah Asal Jepara Masih Tertahan di Arab Saudi Imbas Perang Iran Vs AS-Israel

Hendra mengatakan, akibat perang itu, dalam waktu dekat dikhawatirkan akan mempengaruhi jumlah pengunjung yang datang ke Pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) pada tanggal 5-8 Maret 2026 mendatang di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang.

Pengunjung pameran itu rata-rata berasal dari Eropa yang biasanya akan transit terlebih dahulu di bandara Kawasan Timur Tengah.

Sedangkan saat ini beberapa bandara di kawasan Timur Tengah, seperti bandara di Dubai, Abu Dhabi Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, menutup sementara kegiatan operasional penerbangan.

“Mungkin akan ada penurunan pengunjung yang ke IFEX, karena mayoritas costumer dari Eropa akan transit di Dubai, Abu Dhabi. Sedangkan kawasan itu saat ini bandaranya ditutup. Visitor IFEX biasanya ini juga akan ke Jepara, kemungkinan nanti akan berpengaruh,” jelasnya.

Hendra berharap situasi itu tidak berlangsung lama. Sebab meskipun mayoritas pasar ekspor mebel Jepara saat ini banyak ke Eropa dan Amerika, namun Timur Tengah juga menjadi pasar baru yang menurutnya cukup menjanjikan.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Dua Bulan Gaji PPPK Paruh Waktu di Kudus Belum Cair

0
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di sektor pendidikan Kabupaten Kudus harus menelan pil pahit menjelang Lebaran. Selain tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR), gaji mereka selama dua bulan terakhir juga tak kunjung cair.

Kondisi ini terjadi setelah terbitnya regulasi baru yang melarang penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk membayar gaji PPPK paruh waktu. Padahal sebelumnya, skema tersebut sempat diperbolehkan sebelum petunjuk teknis resmi diterbitkan.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho, mengungkapkan, total PPPK paruh waktu di Kabupaten Kudus mencapai 1.039 orang yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan (tendik).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 574 orang terdiri 229 guru dan 345 tenaga kependidikan, hingga kini belum menerima gaji sejak Januari 2026.

“Sebelum juknis keluar memang ada diskresi bahwa gaji PPPK paruh waktu bisa dibiayai dari BOSP. Tapi setelah aturan teknis terbit, ternyata tidak diperbolehkan,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/3/2026).

Baca juga: Terancam PHK Massal, Puluhan Ribu Buruh Rokok Kudus Siap Demo

Menurutnya, perubahan regulasi itu membuat pemerintah daerah harus menutup kekurangan anggaran cukup besar. Kebutuhan total untuk membayar gaji seluruh PPPK paruh waktu mencapai sekitar Rp 15,07 miliar. Sementara dana yang tersedia saat ini hanya Rp 6,6 miliar dari BOS APBD.

Artinya, masih ada kekurangan sekitar Rp 8,46 miliar yang belum memiliki sumber pendanaan. Anggun menyebut, pemerintah daerah saat ini masih mencari jalan keluar, termasuk mengajukan laporan kondisi tersebut kepada Bupati Kudus untuk memperoleh arahan kebijakan.

Salah satu opsi yang sedang dihitung adalah melakukan pergeseran anggaran APBD agar bisa digunakan untuk membayar gaji PPPK paruh waktu. Namun, skema itu memiliki konsekuensi, karena tidak mampu menutup kebutuhan satu tahun penuh.

“Kalau seluruh dana Rp 6,6 miliar dialokasikan untuk menggaji semua PPPK paruh waktu, hanya cukup sekitar lima sampai enam bulan saja,” jelasnya.

Di sisi lain, para PPPK paruh waktu juga dipastikan tidak memperoleh THR karena tidak ada pos anggaran untuk kebutuhan tersebut. Meski begitu, pemerintah daerah telah mengimbau ASN agar melakukan iuran sukarela sebagai bentuk solidaritas.

Hingga kini, ratusan guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu di Kabupaten Kudus masih menunggu kepastian pencairan hak mereka, di tengah kebutuhan yang meningkat selama Ramadan.

Editor: Kholistiono

- advertisement -

Semarak Ramadan Anak Istimewa di Pati, Puluhan Penyandang Disabilitas Tampil Penuh Percaya Diri

0
Sejumlah anak difabel saat tampil fashion show. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Suasana haru dan kebahagiaan menyelimuti kegiatan buka puasa bersama yang digelar Griya Harapan di Desa Winong, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Sabtu (28/2/2026). Tawa ceria anak-anak berpadu dengan hangatnya kebersamaan, menghadirkan momen Ramadan yang penuh makna.

Kegiatan bertajuk “Sinkronisasi Energi dengan yang Istimewa” ini menjadi agenda tahunan untuk merangkul anak-anak berkebutuhan khusus atau yang akrab disebut anak istimewa. Tak sekadar buka bersama, acara ini menjadi ruang bagi mereka untuk tampil, berekspresi, dan merasakan dukungan tanpa batas.

Griya Harapan yang berada di bawah naungan Yayasan Dermaga Family Indonesia merupakan tempat belajar bagi ratusan anak disabilitas di Kabupaten Pati. Saat ini, Griya Harapan memiliki empat cabang, yakni Winong, Trangkil, Pati, dan Tayu.

Salah satu siswa, Lili (15), warga Sambilawang, mengaku senang mengikuti kegiatan Ramadan di Griya Harapan. Lili yang memiliki saudara kembar bernama Lala ini tetap semangat menjalani puasa.

Baca juga: Merdeka Bagi Para Difabel yang Mampu Bangkit dari Masa Sulit

“Senang selama Ramadan ini. Pagi sekolah di SLB, sore belajar di Griya Harapan. Hari ini puasa,” ucapnya dengan wajah ceria.

Hal senada disampaikan Fachri, siswa asal Sukolilo. Ia mengaku bahagia bisa ikut meramaikan kegiatan Semarak Ramadan bersama teman-teman lainnya.

Founder Griya Harapan, Jasmudi, mengatakan, kegiatan buka bersama ini merupakan agenda rutin setiap Ramadan sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan suci sekaligus mempererat tali silaturahmi.

“Ini agenda tahunan Griya Harapan Sahabat Anak Istimewa. Kami menaungi hampir 350 lebih anak usia 3 sampai 26 tahun. Setiap tahun sekali kami adakan buka puasa bersama untuk menyambung rasa dengan anak-anak istimewa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan perdana digelar di Cabang Winong pada 28 Ramadan dan diikuti sekitar 87 anak, gabungan dari Winong dan Trangkil. Selanjutnya, kegiatan serupa akan dilaksanakan di Trangkil (4 Ramadan), Tayu (7 Ramadan), dan Pati (12 Ramadan).

Di Winong, kegiatan juga diisi dengan Mabit (malam bina iman dan takwa) dengan menginap satu malam. Anak-anak pun menunjukkan bakat terbaiknya, mulai dari mengaji, praktik pembelajaran huruf hijaiyah, hingga modeling busana islami secara otodidak. Penampilan tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya.

“Yang penting anak-anak istimewa itu percaya diri. Selama ini mereka sering mengalami bullying, bahkan yang tidak terlihat. Kami ingin membangun energi positif agar mereka tidak menutup diri, tapi berani tampil,” tegas Jasmudi.

Adapun jenis disabilitas yang dibina di Griya Harapan meliputi Cerebral Palsy, autisme, ADHD (hiperaktif), hingga tuna rungu.

Melalui Semarak Ramadan Anak Istimewa ini, Griya Harapan berharap anak-anak berkebutuhan khusus dapat menjalani hidup layaknya masyarakat pada umumnya tanpa stigma dan diskriminasi.

“Kami hanya ingin mereka bisa hidup layaknya orang hidup. Jangan dimarginalkan, jangan dipandang sebelah mata,” kata Jasmudi.

Sementara itu, Novi Oktaviana, Ketua Yayasan Dermaga Family Indonesia mengungkapkan, dirinya mulai fokus mendampingi anak-anak istimewa sejak 2022 saat masa pandemi Covid-19.

“Awalnya hanya 20 anak. Sekarang alhamdulillah sudah 400 lebih anak berkebutuhan khusus yang kami bimbing di empat cabang di Kabupaten Pati,” jelasnya.

Menurut Novi, ketertarikannya mendampingi anak-anak istimewa muncul setelah melihat langsung perjuangan para orang tua yang kerap menghadapi stigma dan perundungan.

Baca juga: Kisah Wanto, Pembuat Motor Roda 3 Difabel yang Dapat Apresiasi dari Anne Avantie

“Banyak yang dibully, diremehkan. Ibu-ibunya sampai menangis. Itu yang mengetuk hati saya untuk membuat wadah agar mereka bisa berkarya dan orang tuanya juga punya tempat untuk saling menguatkan,” katanya.

Berbeda dengan pendidikan formal di SLB, Griya Harapan lebih menekankan pada penggalian potensi, pembentukan karakter, etika, dan penguatan hubungan anak dengan orang tua.

“Kalau di SLB fokus akademik, di sini kami tekankan attitude, kebiasaan baik, dan rasa saling menyayangi. Pengobatan paling kuat itu dari orang tua. Jadi kami gandeng orang tua sekaligus membimbing anaknya,” jelas Novi.

Saat ini, Griya Harapan didukung 24 tenaga pendidik. Seluruh operasional awal dibiayai secara mandiri dari unit usaha Alzena Skincare dan Klinik Bintara sebelum akhirnya banyak donatur ikut bergabung.

Ke depan, pihak yayasan berencana menambah dua hingga tiga cabang baru di Kecamatan Jaken, Juwana, dan Margoyoso. Selain itu, mereka juga tengah merintis wadah pelatihan keterampilan bagi anak disabilitas agar bisa mandiri secara ekonomi.

“Kami ingin punya wadah seperti Depnaker khusus anak disabilitas, agar mereka bisa berkarya sesuai potensinya tanpa batas,” tegas Novi.

Editor:Suwoko

- advertisement -

DPRD Kudus Dorong Pemkab Berani Sisihkan 3 Persen APBD untuk Tangani Sampah

0
Anggota DPRD Kudus dari Fraksi PAN yang juga Sekretaris Komisi C, Rochim Sutopo, saat resen. Foto: Rabu Sipan.

BETANEWS.ID, KUDUS – Persoalan sampah di Kabupaten Kudus dinilai sudah berada pada titik yang tidak bisa lagi ditangani secara biasa-biasa saja. Anggota DPRD Kudus dari Fraksi PAN yang juga Sekretaris Komisi C, Rochim Sutopo, mendorong pemerintah daerah berani mengambil langkah tegas melalui kebijakan anggaran.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengalokasikan minimal 3 persen dari total APBD untuk pengelolaan sampah. Angka tersebut, menurutnya, sejalan dengan anjuran dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait kebutuhan ideal pembiayaan sektor persampahan.

Rochim menilai selama ini porsi anggaran pengelolaan sampah di banyak daerah, termasuk Kudus, masih terlalu kecil. Rata-rata hanya sekitar 0,6 persen dari APBD, jauh dari kebutuhan riil di lapangan.

“Secara empirik, angka ideal itu 3 persen dari APBD. Kalau kita ingin hasil yang signifikan, ya harus berani mengalokasikan anggaran yang memadai. Kalau anggarannya kecil, jangan berharap penanganannya optimal,” ujarnya saat ditemui di sela kegiatan reses di kediamannya di Jati Kulon, Jati, Minggu petang (1/3/2026).

Ia menekankan, kebijakan tersebut perlu menjadi perhatian serius Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, terutama dalam penyusunan anggaran mendatang. Menurutnya, sampah domestik rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar timbunan sampah harian yang harus segera ditangani secara sistematis.

Rochim juga menyinggung dampak nyata persoalan sampah yang belakangan dirasakan masyarakat. Saat terjadi hujan dengan fenomena hidrometeorologi beberapa waktu lalu, tumpukan sampah yang menyumbat drainase dan aliran sungai memperparah kondisi di lapangan, bahkan memicu tanggul jebol dan banjir di sejumlah titik.

Baca juga: Jelang Arus Mudik Lebaran, Pemkab Kudus Kebut Tambal Jalan Berlubang

“Faktanya sudah terlihat. Drainase dan sungai tersumbat sampah, lalu saat hujan deras air meluap. Artinya, masalah sampah ini berkaitan langsung dengan risiko bencana,” tegasnya.

Di tingkat desa, ia mengapresiasi kebijakan alokasi Rp50 juta per desa pada 2026 untuk penanganan sampah. Namun ia berpandangan nominal tersebut masih perlu dievaluasi agar benar-benar mampu mendorong pengurangan sampah dari sumbernya.

Menurut Rochim, penguatan desa menjadi kunci. Ia mencontohkan model pengelolaan sampah terpadu yang dikembangkan di Desa Jatikulon, mulai dari penyediaan tempat sampah di rumah tangga, armada bentor untuk pengangkutan, kontainer penampungan, mesin pemilah, hingga incinerator.

“Penanganan harus dimulai dari rumah. Desa diperkuat, fasilitas dilengkapi, sehingga sampah tidak semuanya berakhir di TPA. Di Jatikulon, sistem itu sudah berjalan dan hasilnya terlihat,” paparnya.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi dengan pihak swasta. Bantuan sarana dan prasarana dinilai penting untuk mempercepat penanganan, sehingga desa tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

Rochim juga menyoroti kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah. Meski sudah ada fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF), ia menilai pengelolaan belum sepenuhnya terintegrasi dan dukungan anggaran masih terbatas.

Secara nasional, lanjutnya, Kudus juga pernah mendapat perhatian dari pemerintah pusat terkait tata kelola TPA. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, bahkan mengingatkan potensi sanksi administratif apabila perbaikan tidak segera dilakukan.

“Peringatan tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem pelaporan, manajemen operasional TPA, hingga komitmen pembiayaan,” tandasnya.

Ia berharap, pembahasan APBD tahun depan sudah memuat peta jalan peningkatan anggaran pengelolaan sampah secara bertahap menuju angka ideal 3 persen. Hal ini demi mewujudkan sistem persampahan yang lebih tertib dan berkelanjutan di Kudus

Editor: Kholistiono

- advertisement -