BETANEWS.ID, KUDUS – Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan menekankan pentingnya adanya anggaran pemeliharaan untuk sekolah di bawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Hal itu dilakukan supaya kondisi sekolah yang membutuhkan perbaikan, bisa langsung dikerjakan. 

Oleh karena itu, Masan mendorong dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, supaya ada anggaran pemeliharaan yang dialokasikan untuk perbaikan sekolah minimal Rp5 miliar bagi sekolah di Kabupaten Kudus. 

Baca Juga: Anak Kudus Masuk Daftar Paling Mager, Bos Djarum Bakal Rutinkan Turnamen Olahraga Usia Dini

“Kami berharap dalam pembahasan APBD 2026, anggaran pemeliharaan sekolah dasar minimal Rp5 miliar se-Kabupaten Kudus. Karena apa keuangan kita yang hari ini tidak mampu untuk bangun-bangun (sekolah rusak),” bebernya usai melakukan sidak di SDN Terangmas, Kamis (16/10/2025).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, anggaran pemeliharaan harus diperbesar demi meminimalisir permasalahan darurat. Ia menilai, anggaran pemeliharaan yang memadai dapat menjadi langkah alternatif terhadap kerusakan bangunan yang ada. 

Masan menyebut, walaupun saat ini sudah ada dana Tak Terduga (TT), namun hal itu dianggap kurang relevan. Sebab prosesnya yang rumit dan tidak bisa langsung digunakan semestinya. 

“Karena tahun 2026 nanti transfer dana ke daerah turun banyak, ya memang skala prioritas harus dilakukan. Salah satu caranya menganggarkan dana pemeliharaan,” jelasnya. 

Menurutnya, Bupati Kudus telah menyiapkan konsep itu. Di mana anggaran pemeliharaan bersifat stanby agar dapat digunakan sewaktu-waktu ketika ditemukan adanya kondisi yang membutuhkan perbaikan cesara mendesak.

“Kami berharap, dari Disdikpora, dalam proses pembahasan APBD 2026, juga mengidentifikasi sekolah-sekolah yang memang dalam kondisi rusak berat,” tuturnya.

Ia menegaskan, anggaran pemeliharaan tak hanya difokuskan untuk sekolah, tapi pihaknya juga memfokuskan ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Di antaranya seperti Dinas Perdagangan (Disdag), DPUPR, dan Dinas PKPLH. 

Baca Juga: Selter UPT PPA Bocor dan Rusak, Dinsos P3AP2KB Rencanakan Pembangunan Tahun Depan

“Kami prioritaskan di beberapa OPD, tak hanya di Disdikpora, tapi juga Disdag, DPUPR, dan PKPLH. Jadi ada beberapa OPD yang memang punya anggaran pemeliharaan yang tentunya diharapkan, eksennya akan lebih fleksibel dan lebih cepat,” jelasnya.

Ia menambahkan, anggaran pemeliharaan itu memang disiapkan untuk dipergunakan dalam kondisi darurat. Yang mana sewaktu-waktu ada perbaikan bisa digunakan secara langsung.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Lestari Moerdijat memberikan ratusan buku kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpusda) Kabupaten Kudus, Kamis (16/10/2025). Pemberian sejumlah buku tersebut sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan literasi masyarakat di daerah.

Dalam kunjungannya tersebut, wanita yang akrab disapa Rerie itu didampingi oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Akhwan Sukandar. Ia menyampaikan, bahwa perpustakaan adalah mitra kerjanya yang bisa menumbuhkan wawasan literasi bagi generasi muda. 

Baca Juga: Selter UPT PPA Bocor dan Rusak, Dinsos P3AP2KB Rencanakan Pembangunan Tahun Depan

“Perpustakaan adalah mitra kami. Beberapa bulan lalu, saya ketemu dengan mahasiswa Jepara dan Kudus, rupanya mereka mulai memiliki kesadaran literasi,” bebernya. 

Untuk menunjang dan memfasilitasi mereka, pihaknya memberikan 250 buku baru di perpustakaan Kudus. Ia menyebut, para mahasiswa itu mengeluhkan keterbatasan mengakses perpustakaan karena jam kerja yang terbatas. 

“Setelah saya bersurat ke Pak Bupati, Alhamdulillah langsung direspons cepat oleh beliau dan Kepala Perpustakaan. Sekarang perpustakaan di Kudus sudah buka sampai malam,” ungkapnya.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah positif untuk memperluas akses literasi, terutama bagi kalangan muda. Ia menilai kehadiran perpustakaan bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi kebutuhan utama dalam membangun generasi yang siap menghadapi tantangan zaman.

“Di era teknologi seperti sekarang, kemampuan membaca bacaan yang mendalam dan menganalisis makin rendah. Karena itu, keberadaan perpustakaan harus terus didukung agar tetap hidup dan tumbuh. Pemerintah daerah memang menghadapi keterbatasan anggaran, tapi di sinilah pentingnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah provinsi,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Arpusda Kudus, Mutrikah menyampaikan, rasa syukur dan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Menurutnya, 250 buku baru tersebut akan menambah koleksi bacaan sekaligus memperkaya bahan literasi bagi pengunjung.

“Saya sangat bersyukur dan bahagia atas bantuan ini. Buku-buku baru ini akan menjadi daya tarik tersendiri, karena selama ini koleksi kami dianggap masih kurang dan banyak yang sudah lama,” ujarnya.

Mutrikah menambahkan, uji coba jam operasional malam hari sudah mulai berjalan dan mendapat respons positif dari masyarakat.

Baca Juga: Anak Kudus Masuk Daftar Paling Mager, Bos Djarum Bakal Rutinkan Turnamen Olahraga Usia Dini

“Beberapa hari terakhir sudah ada pengunjung yang datang malam. Ke depan kami akan terus meningkatkan pelayanan, misalnya menyediakan kopi dan air putih agar pengunjung lebih nyaman dan betah membaca,” tuturnya.

Ia berharap kehadiran koleksi baru serta layanan hingga malam hari dapat semakin meningkatkan minat baca masyarakat Kudus dan menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang nyaman.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Kondisi bangunan ruang aman atau Selter di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mengalami sejumlah kerusakan. Terutama di bagian atap bocor dan beberapa struktur lain yang sudah tak layak pakai. 

Adanya beberapa kerusakan ruang tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) bakal melakukan perbaikan. Untuk perbaikan, rencananya akan dilakukan pada tahun depan. 

Baca Juga: Sidak SDN Terangmas, Ketua DPRD Pastikan Sekolah Rusak di Kudus Tertangani dengan Baik

Kepala Dinsos P3AP2KB Kudus, Putut Winarno menjelaskan, usia bangunan Selter sudah cukup tua. Sehingga membutuhkan perbaikan agar kembali layak digunakan. 

Sebab menurutnya, ruang tersebut sebagai tempat perlindungan sementara bagi perempuan dan anak yang mengalami tindakan tak menyenangkan.

”Bangunannya sudah cukup lama, beberapa bagian rusak dan bocor. Untuk sementara kami akan lakukan perbaikan ringan di atap agar tidak bocor lagi,” ujarnya belum lama ini.

Ia menyampaikan, perbaikan akan dilakukan tahun depan. Hal itu dilakukan sebab saat ini sudah mendekati akhir tahun anggaran. Ia berharap, tahun 2026 mendatang anggaran perbaikan dapat tersedia.

”Kami ingin ruang aman ini benar-benar layak, nyaman, dan aman bagi siapa pun yang membutuhkan perlindungan. Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan,” tambahnya.

Untuk memberikan layanan UPT PPA, sementara ini ruang dipindahkan ke lantai dua kantor Dinsos P3AP2KB Kudus. Ruang itu dimanfaatkan untuk tetap melayani masyarakat yang memerlukan pendampingan atau perlindungan. 

Ia menegaskan, bahwa keberadaan Selter perempuan dan anak itu sangat vital untuk memastikan korban mendapat tempat perlindungan yang layak. Sehingga ketika bangunan dinilai tidak nyaman akan menjadi perhatian pemerintah. 

Baca Juga: Perputaran Ekonomi Gelaran PON Bela Diri Kudus 2025 Disebut Capai Rp 500 M

”Permasalahan perempuan dan anak terus menjadi perhatian serius Pemkab Kudus. Kami ingin memastikan setiap orang mendapatkan perlindungan dan rasa aman yang maksimal,” tandasnya.

Adanya rencana perbaikan itu, Dinsos P3AP2KB Kudus berharap ke depannya fasilitas layanan UPT PPA semakin memadai, representatif, dan bisa mendukung upaya pemerintah. Terutama untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan nyaman.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Djarum Foundation terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan olahraga usia dini di Kabupaten Kudus. Langkah ini dilakukan sebagai respon terhadap hasil survei yang menyebut anak-anak di Kota Kretek tergolong malas bergerak atau mager.

President Director Djarum Foundation, Victor Rachmat Hartono, mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri PON Bela Diri Kudus 2025 di Djarum Arena, Kaliputu, belum lama ini.

Baca Juga: Sidak SDN Terangmas, Ketua DPRD Pastikan Sekolah Rusak di Kudus Tertangani dengan Baik

“Ada lembaga survei yang menyebut anak-anak di Kudus termasuk yang paling mager di Indonesia. Mereka jarang berolahraga,” ujarnya kepada awak media.

Victor menduga, salah satu penyebab utama anak-anak semakin malas bergerak adalah penggunaan smartphone yang berlebihan. Banyak anak kini lebih suka bermain gim di rumah daripada beraktivitas fisik.

“Kalau bisa, anak-anak Kudus lebih aktif. Entah itu lewat olahraga pencak silat, wushu, atau cabang olahraga lainnya. Itu jauh lebih baik daripada hanya duduk main gawai di rumah,” imbuhnya.

Sebagai bentuk nyata dukungan, Djarum Foundation berkomitmen menyelenggarakan berbagai turnamen olahraga usia dini di Kudus dan sekitarnya. Tujuannya agar anak-anak memiliki wadah untuk berkompetisi, sekaligus menumbuhkan semangat berolahraga sejak dini.

“Kami ingin kemampuan anak-anak meningkat dan mereka tertarik menekuni olahraga. Dengan begitu, mereka tak lagi mager,” kata Victor.

Baca Juga: Perputaran Ekonomi Gelaran PON Bela Diri Kudus 2025 Disebut Capai Rp 500 M

Selama ini, Djarum Foundation telah aktif mengadakan beragam kompetisi olahraga anak, mulai dari sepak bola putri, atletik, hingga panahan. Upaya ini dinilai efektif membangun karakter disiplin dan semangat juang sejak usia muda.

“Ke depan, kami juga berencana menggelar turnamen bela diri anak-anak di Kudus. Pembinaan olahraga usia dini penting untuk mengaktifkan kembali jiwa dan raga generasi muda bangsa,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Inspektorat Kabupaten Kudus tengah melakukan audit terhadap penyaluran bantuan gagal panen (puso) bagi petani di Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo. Audit dilakukan menyusul dugaan adanya pemotongan nominal bantuan yang seharusnya diterima oleh para petani terdampak banjir.

Kepala Inspektorat Kudus, Eko Djumartono, menjelaskan bahwa bantuan puso merupakan program dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diberikan kepada petani terdampak bencana banjir pada tahun 2023, dan baru disalurkan pada 2024.

Baca Juga: Sidak SDN Terangmas, Ketua DPRD Pastikan Sekolah Rusak di Kudus Tertangani dengan Baik

“Salah satu wilayah yang terdampak puso adalah Desa Gondoharum. Para petani yang lahannya gagal panen berhak menerima bantuan tersebut,” ujar Eko di ruang kerjanya, Rabu (15/10/2025).

Menurut Eko, bantuan tersebut disalurkan melalui kelompok tani (Poktan) sebelum akhirnya diterima petani. Setiap penerima memperoleh bantuan antara Rp4 juta hingga Rp8 juta, tergantung luas lahan yang terdampak gagal panen.

Namun, dalam pelaksanaannya, muncul dugaan adanya pemotongan dana bantuan oleh ketua Poktan. Akibatnya, nominal bantuan yang diterima petani tidak sesuai dengan yang seharusnya.

“Total ada 13 Poktan di Desa Gondoharum. Berdasarkan laporan masyarakat, dugaan pemotongan dilakukan oleh beberapa ketua Poktan,” ungkapnya.

Laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan itu disampaikan ke Polres Kudus pada 22 Januari 2025. Dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa 16 saksi, terdiri atas para petani penerima bantuan, ketua Poktan, kepala desa, dan seorang aparatur sipil negara (ASN).

Pada Selasa (14/10/2025), Inspektorat resmi menerima pelimpahan kasus dari Polres Kudus untuk melakukan audit mendalam terhadap penggunaan dana puso di Desa Gondoharum.

“Kami segera membentuk tim dan melakukan penugasan untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil audit nantinya akan kami laporkan kembali ke Polres Kudus,” terang Eko.

Baca Juga: Perputaran Ekonomi Gelaran PON Bela Diri Kudus 2025 Disebut Capai Rp 500 M

Ia menegaskan, tugas Inspektorat hanya sebatas melakukan audit dan pemulihan aset jika ditemukan penyimpangan. Namun, apabila hasil audit membuktikan adanya unsur pidana atau niat jahat (mens rea), maka penegakan hukum akan menjadi kewenangan pihak kepolisian.

“Kalau nanti terbukti ada tindak pidana korupsi dalam bentuk pungutan atau pemotongan bantuan, maka proses hukumnya akan ditangani Polres Kudus,” tegasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus mengungkapkan secepatnya bakal memperbaiki SDN Terangmas, Kecamatan Undaan. Saat ini Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar untuk perbaikan SDN Terangmas telah disusun. 

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar pada Disdikpora Kabupaten Kudus, Anggun Nugroho mengatakan, pihaknya memastikan bahwa proses rehabilitasi SDN Terangmas akan segera dikerjakan. Sebab menurutnya, RAB dan gambar sudah disusun.

Baca Juga: Sidak SDN Terangmas, Ketua DPRD Pastikan Sekolah Rusak di Kudus Tertangani dengan Baik

“Mudah-mudahan mungkin dua pekan kedepan proses pengadaan dan pemilihan penyedia nanti kita laksanakan. Supaya pengerjaan perbaikan segera dilakukan,” bebernya. 

Ia menyebut, rencana perbaikan SDN Terangmas sudah masuk laporan di awal tahun ini. Sedangkan untuk pengusulan rehabilitasi sekolah dilaksanakan pada anggaran APBD perubahan tahun 2025. 

“Untuk SDN Terangmas, perbaikan menggunakan APBD perubahan dan sudah dialokasikan ikut skema rehab reguler. Jadi memang sudah terpetakan (untuk perbaikan) sebelumnya,” jelasnya. 

Sementara untuk anggaran perbaikan SDN Terangmas, kata Anggun, kurang lebih Rp190 juta. Biaya tersebut bakal digunakan untuk perbaikan atap yang sesuai dengan RAB. 

Apabila dengan dana tersebut masih bisa digunakan untuk pengerjaan di bawah atap, akan dilakukan. “Namun kalau tidak (cukup biayanya), fokusnya di atap,” terangnya.

Proses rehabilitasi sekolah di Kudus tahun ini ada sebanyak puluhan sekolah, baik jenjang SD maupun SMP. Terlebih pembangunan pelaksanaan pengerjaan dibagi menjadi dua sesi, pertama pada anggaran APBD murni ada sebanyak 58 sekolah, dan APBD perubahan ada 24 sekolah, termasuk SDN Terangmas. 

Baca Juga: Perputaran Ekonomi Gelaran PON Bela Diri Kudus 2025 Disebut Capai Rp 500 M

“Walaupun ada pergeseran, yang kemarin tidak bisa dilaksanakan pengerjaan digeser ke perubahan,” terangnya.

Anggun menyebut, hingga kini setidaknya ada sekitar 50 sekolah yang sudah selesai diperbaiki di tahun ini. Sehingga hanya tinggal beberapa sekolah lagi yang harus diselesaikan.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Masan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SDN Terangmas, Kecamatan Undaan, Kamis (16/10/2025). Hal itu dilakukan karena melihat ada ruang kelas di SD tersebut yang kondisi atapnya sudah lapuk, hingga tak layak untuk dibuat untuk kegiatan belajar mengajar (KBM).

Masan ingin memastikan, bahwa sekolah-sekolah di bawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus tertangani dengan baik. Supaya proses KBM tetap berjalan lancar tanpa ada kekhawatiran.

Baca Juga: Perputaran Ekonomi Gelaran PON Bela Diri Kudus 2025 Disebut Capai Rp 500 M

“Jadi kontrol sosial dari masyarakat ini saya mengucapkan terimakasih. Karena saya tahunya kondisi rusaknya sekolah rusak ini dari medsos (media sosial),” katanya. 

Untuk itu, pihaknya bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus melakukan tinjauan. Pihaknya meminta kepada dinas agar melakukan perbaikan dengan secepatnya. 

“Karena jangan sampai ada sekolah yang ruangnya dikosongkan gara-gara atapnya mau rubuh. Apalagi kalau terjadi rubuh dan ada korban kan repot juga,” tuturnya.

Ia mengatakan, rencana untuk dana pembangunan sudah mulai dialokasikan dan diharapkan secara dilaksanakan. Masan menyebut, alokasi anggaran yang digunakan untuk perbaikan SDN Terangmas melalui APBD perubahan 2025. 

“Karena kita prioritaskan tahun ini pembenahan atap tanpa plafon, nanti 2026 karena kami tanya tadi ada RKPD-nya dan seluruh yang belum ada plafonnya termasuk ada usulan pagar dan lain sebagainya, itu juga dimasukkan di 2026,” jelasnya.

Mengingat adanya pengurangan dana transfer ke daerah pada 2026, pihaknya berharap ada skala prioritas untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan penanganan segera. Sehingga pihaknya mendorong kepada Pemkab Kudus agar mempunyai dana stanby. 

“Dana itu bisa digunakan untuk pemeliharaan kondisi sekolah yang memang membutuhkan penanganan segera. Dan tentunya kami berharap nanti dalam proses pembahasan APBD 2026, anggaran pemeliharaan di sekolah dasar ini minimal 5 miliar lah di Kabupaten Kudus, minimal itu,” terangnya.

Ia menyampaikan, walaupun saat ini sudah ada dana Tak Terduga (TT), Namun menurutnya prosesnya yang terlalu rumit. Sehingga dana pemeliharaan ini bisa menjadi solusi untuk menangani sekolah yang mungkin tidak terdeteksi mengalami kerusakan.

“Ketika ada masukan dari masyarakat bisa segera kita eksekusi. Harapannya juga nanti dari Dinas Pendidikan dalam proses pembahasan APBD 2026, mengidentifikasi sekolah-sekolah yang memang dalam kondisi rusak berat,” sebutnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SDN Terangmas, Kliwon menyampaikan, bahwa informasi yang diterimanya pembangunan sudah disetujui. Menurutnya, Oktober ini akan dimulai perbaikan untuk atap kelas 4, 5, dan 6.

Baca Juga: Puskesmas Rejosari Kudus Tambah Ruang Pelayanan dan Aula Baru, Telan Anggaran Rp1,36 M

“Karena kayunya lapuk. Di Undaan ini kayu kan rawan sekali, makanya kita mintanya atap dengan baja ringan tidak kayu,” tuturnya.

Dia berharap, tidak hanya ruang kelas rusak saja, pihaknya juga meminta pembangunan plafon, pagar, serta halaman. Ia menyebut, pelaksanaan pekerjaan itu bakal dilakukan tahun 2026.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -