BETANEWS.ID, JEPARA – Tim gabungan lintas sektor yang terdiri dari Satpol PP Kabupaten Jepara, Bea Cukai Kudus, Kejaksaan Negeri, Diskominfo, Bagian Perekonomian dan SDA Setda Jepara serta TNI/Polri menggelar razia rokok ilegal dengan menyasar ke sejumlah toko pada Senin (20/10/2025). 

Dari hasil operasi, petugas menemukan 142 bungkus rokok tanpa pita cukai di empat warung berbeda. Yaitu satu toko di Desa Sekuro Kecamatan Mlonggo, dua toko di Desa Plajan Kecamatan Pakisaji dan satu warung di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang. Barang bukti yang disita berasal dari berbagai merek.

Baca Juga: Diwaduli Warga Banyak Rumah Tak Layani Huni, DPRD Jepara Minta Bantuan Stimulan Dinaikkan 

Kepala Satpol PP dan Damkar Jepara, Edy Marwoto mengatakan operasi razia rokok ilegal dilakukan dengan pendekatan humanis.

Pedagang tidak hanya diperiksa, tetapi juga diberi pemahaman tentang bahaya rokok ilegal dan manfaat cukai bagi negara. 

“Pedagang kami edukasi tentang ciri-ciri rokok tanpa pita cukai serta dampaknya bagi masyarakat. Kami berharap mereka sadar dan tidak lagi menjual rokok ilegal,” ujarnya pada Senin, (20/10/2025). 

Selain menyita barang bukti, petugas juga mendata identitas pedagang dan mengingatkan agar tidak mengulangi pelanggaran. Langkah ini diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara dari sektor cukai. 

“Kami juga berharap masyarakat dapat ikut berperan menjaga ketertiban dan mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan rokok ilegal,” tambahnya. 

Baca Juga: Di Karimunjawa Jepara, Sampah Plastik Diubah Jadi Bahan Bakar 

Sebelumnya, pada Rabu (15/10/2025) lalu tim gabungan juga melakukan razia rokok ilegal. 

Dari hasil operasi, petugas menemukan 61 bungkus rokok tanpa pita cukai di tiga warung, masing-masing di Desa Guyangan dan Bangsri Kecamatan Bangsri, serta Desa Plajan Kecamatan Pakisaji. Barang bukti yang disita berasal dari berbagai merek, di antaranya Sumber Baru, Sendang Biru, dan GOA.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, JEPARA – Suporter Persijap Jepara mengirimkan papan karangan bunga ke Mess Persijap yang berada di Jalan Ki Mangunsarkoro, Kelurahan Panggang, Kecamatan/Kabupaten Jepara pada Senin (20/10/2025). 

Papan karangan bunga yang didominasi warna kuning yang diletakkan di depan Mess Persijap bertuliskan turut berduka cita atas hilangnya sembilan poin di kandang sendiri. Karangan bunga itu dikirim oleh Curna Nord Syndicate (CNS). 

Baca Juga: Diwaduli Warga Banyak Rumah Tak Layani Huni, DPRD Jepara Minta Bantuan Stimulan Dinaikkan 

Salah satu anggota CNS, Genta (29) mengatakan kiriman karangan bunga itu merupakan bentuk kekecewaan dari suporter usai kekalahan yang ketiga kalinya usai melawan Bali United dengan skor 1-2 di Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) Jepara pada Minggu (19/10/2025). 

“Jangan bahas Persijap dulu, menyedihkan. Iya, kami berikan karangan bunga sebagai bentuk simpatik kami atas hilangnya sembilan poin,” katanya pada Senin, (20/10/2025). 

Menurutnya, permainan Laskar Kalinyamat saat ini masih jauh dari kata kompak. Kualitas kedalaman skuad dinilai belum cukup mumpuni untuk bersaing di papan atas.

“Kalau cuma mengandalkan beberapa pemain inti, saat ada yang cedera atau akumulasi kartu, pasti kelabakan mencari pelapis yang sebanding. Persiapan kurang mantap, tapi kami tetap percaya perjalanan masih panjang,” ujarnya.

Genta juga menilai tim justru tampil lebih baik saat bermain tandang ketimbang di rumah sendiri.

“Kalau realistis, lawan Bhayangkara FC imbang saja sudah bagus. Tapi kami optimistis bermain away lebih meyakinkan. Main di kandang sendiri malah kacau,” katanya.

Ia menegaskan, laga kandang berikutnya melawan Malut United FC menjadi harga mati.

“Minimal lawan Bhayangkara satu poin. Kalau home lawan Malut, tiga poin harga mati. Kalau tidak dapat poin di kandang, kami pasti kecewa dan mendesak manajemen keluar. Tim ini perlu evaluasi total,” tegasnya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Umum Banaspati, Agus Supriyanto. Ia menyebut tiga kekalahan kandang beruntun sangat memukul semangat suporter.

“Semua suporter Persijap sangat kecewa. Kami tahu Liga 1 sangat ketat. Tapi di awal kompetisi, Persijap bisa bersaing dan bahkan menumbangkan Persib Bandung, juara bertahan. Ciri khas permainan dengan pressing tinggi tiba-tiba hilang. Ada apa di tim?” ujarnya.

Agus berharap manajemen segera bertindak cepat dan menyelesaikan persoalan internal jika memang ada, demi menjaga kondusivitas tim dan semangat juang pemain.

“Evaluasi dari tiga pertandingan terakhir harus dilakukan menyeluruh. Kami ingin Persijap kembali tampil seperti di awal musim, agar bisa bersaing di papan tengah,” ucapnya.

Baca Juga: Di Karimunjawa Jepara, Sampah Plastik Diubah Jadi Bahan Bakar 

Para suporter kini menantikan respons manajemen dan gebrakan tim saat melawat ke markas Bhayangkara.

“Semoga bisa mencuri poin dan membangkitkan kembali semangat tim,” pungkasnya. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID,JEPARA- Bupati Jepara Witiarso Utomo mendapat kunjungan kerja dari jajaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Senin,(20/10/2025). 

Pertemuan dengan senator asal daerah tersebut membahas inventarisasi materi atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Baca Juga: Diwaduli Warga Banyak Rumah Tak Layani Huni, DPRD Jepara Minta Bantuan Stimulan Dinaikkan 

Dalam pertemuan tersebut, Wiwit bercerita jika ia banyak menerima berbagai aspirasi dari masyarakat selama menjalankan program Bupati Ngantor di Desa. Salah satu isu yang disampaikan yaitu persoalan abrasi dan usulan agar Karimunjawa ditetapkan sebagai wilayah kepulauan.

“Kami sering turun langsung menemui masyarakat. Banyak aspirasi yang kami dengar, seperti masalah abrasi dan keinginan warga agar Karimunjawa dijadikan kepulauan,” kata Wiwit usai menerima kunjungan anggota DPD RI, di Ruang Kerja Bupati Jepara. 

Menurutnya, masyarakat melihat manfaat besar jika Karimunjawa berstatus sebagai kepulauan, terutama dalam hal kemudahan transportasi. 

“Dengan status kepulauan, subsidi transportasi bisa diberlakukan seperti di Batam. Kalau di sana antar-pulau hanya sekitar tiga puluh ribu rupiah, di sini bisa ratusan ribu. Ini tentu memberatkan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Bupati juga menyoroti dampak abrasi di wilayah pesisir, seperti di Pantai Bondo, yang menyebabkan sebagian warga kehilangan lahan. Sehingga masyarakat meminta perhatian pemerintah terkait lahan mereka yang hilang akibat abrasi. 

“Ini juga perlu menjadi catatan penting dalam pembahasan undang-undang tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi menyampaikan bahwa pihaknya tengah mendalami aspirasi masyarakat terkait usulan perubahan status Karimunjawa.

“Kami perlu meninjau lebih dalam permintaan masyarakat Karimunjawa untuk menjadi kepulauan. Karena, sejauh ini pemahaman kami, kepulauan itu bukan wilayah administratif, tapi bersifat geografis,” kata Muhdi. 

Ia menegaskan, DPD RI sangat fokus terhadap masyarakat kepulauan agar mereka tidak terisolasi karena keterbatasan akses. 

Baca Juga: Di Karimunjawa Jepara, Sampah Plastik Diubah Jadi Bahan Bakar 

“Ini masukan yang bagus. Intinya, masyarakat kepulauan harus difasilitasi, ada konektivitas antar-pulau, dan negara harus hadir di sana agar mereka tidak menjadi masyarakat yang terasing,” katanya. 

Melalui pertemuan tersebut diharapkan mampu menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPD RI dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat pesisir dan kepulauan di Kabupaten Jepara. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, JEPARA – Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) penjamah makanan bagi sekitar seribu petugas dan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jepara. 

Koordinator SPPG Wilayah Kabupaten Jepara, Muhammad Wildan mengatakan pelatihan bagi petugas penjamah makanan ini penting untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lancar. 

Baca Juga: Diwaduli Warga Banyak Rumah Tak Layani Huni, DPRD Jepara Minta Bantuan Stimulan Dinaikkan 

Pelatihan digelar selama dua hari, pada Sabtu-Minggu, (18-19/10/2025) di Ono Joglo Resort. Peserta yang mengikuti pelatihan mendapat sertifikat yang membuktikan peningkatan kompetensi.

Selain untuk memastikan keamanan pangan, pelatihan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan ketrampian dan profesionalitas petugas SPPG. Serta membangun kesadaran para pelaksana progam MBG akan pentingnya higienitas, keamanan, dan keberlanjutan pangan. 

“SPPG menjadi ujung tombak keberhasilan program MBG. Sebagai penjamah makanan atau relawan merupakan kesempatan terbaik untuk berkontribusi dalam penyiapan asupan makanan bergizi bagi anak-anak dalam mempersiapkan generasi unggul, sehat dan berdaya saing menyongsong Indonesia Emas 2045,” jelas Wildan dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025). 

Pelaksanaan Bimtek Penjamah Pangan SPPG di Kabupaten Jepara ini merupakan bagian dari rangkaian bimtek yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN secara serentak di 34 kabupaten/kota di enam provinsi pada tanggal 18–19 Oktober 2025 dengan melibatkan partisipasi masif sekitar 30.000 peserta.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Dr.Nurjaeni, menyampaikan, melalui Bimtek itu pihaknya ingin memastikan bahwa setiap penjamah makanan memiliki kompetensi dan ketrampilan yang memadai.

“Yaitu dalam seluruh tahapan penyediaan makanan bergizi. Mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat,” kata Wildan. 

Dalam arahannya, dia menyebut sepuluh langkah strategis peningkatan layanan MBG yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan kualitas pelayanan. Yaitu  penempatan 5.000 Chef profesional dari Indonesian Chef Association (ICA) di SPPG baru untuk transfer pengetahuan dalam pengolahan makanan bergizi dan aman, pelaksanaan rapid test food berkala oleh Balai POM guna menjamin keamanan pangan, penerapan wajib Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap SPPG.

Baca Juga: Di Karimunjawa Jepara, Sampah Plastik Diubah Jadi Bahan Bakar 

Selain itu, pemanfaatan platform LMS Plataran Sehat Kementerian Kesehatan untuk pembelajaran daring bagi tenaga pelaksana, penggunaan air bersih berstandar kesehatan serta sterilisasi alat makan dengan air panas 80° celcius, penambahan tenaga ahli gizi agar pendampingan gizi lebih optimal, penerapan sertifikasi halal untuk memastikan kepatuhan nilai keagamaan, pemasangan CCTV di dapur SPPG untuk menjamin transparansi dan pengawasan proses produksi, kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) sebagai dasar tata kelola layanan yang profesional dan akuntabel, penguatan edukasi dan monitoring berkelanjutan untuk menjaga mutu pelayanan MBG. 

Melalui pelaksanaan bimtek serentak ini, lanjut dia, BGN berharap terbentuk jaringan penjamah pangan yang kompeten, beretika, dan berdedikasi, serta menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh makanan yang layak, sehat, dan bergizi seimbang.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -