Masuki Musim Hujan, Bupati Sam’ani Tinjau Langsung Kesiapsiagaan BPBD Kudus

Penulis

-

29/10/2025

20251029_betanews_samani — Bupati Kudus Sam’ani Intakoris meninjau langsung kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Rabu (29/10/2025). Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Dalam rangka menghadapi potensi bencana di musim penghujan, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris meninjau langsung kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Rabu (29/10/2025). Peninjauan tersebut meliputi pengecekan sumber daya manusia, peralatan, logistik, serta perlengkapan tanggap darurat yang seluruhnya dalam kondisi baik dan siap digunakan.

Bupati menyampaikan bahwa kesiapsiagaan menjadi langkah penting dalam upaya mitigasi bencana. Pemerintah Kabupaten Kudus juga telah memperkuat sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Tagana, dan relawan agar mampu bergerak cepat dan efektif ketika terjadi keadaan darurat.

Selain itu, Bupati juga memastikan pintu air Tanggulangin dalam kondisi aman, dan langkah normalisasi terus dilakukan bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Sebagai tindak lanjut penguatan koordinasi, Apel Kesiapsiagaan Bencana akan dilaksanakan pada 4 November mendatang, yang akan melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kesiapan lintas sektor.

“Semua langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen agar penanganan bencana dilakukan cepat, tepat, dan manusiawi,” ujar Sam’ani.

Lebih lanjut, Bupati turut memanjatkan doa agar Kabupaten Kudus senantiasa aman dan terhindar dari segala bentuk bencana. Pihaknya berharap seluruh langkah antisipatif yang telah disiapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

“Semoga Kabupaten Kudus senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari bencana, dan seluruh upaya yang kami lakukan dapat menjaga daerah ini tetap aman serta kondusif,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus Eko Hari Djatmiko menegaskan bahwa seluruh personel telah siap siaga menghadapi berbagai kemungkinan bencana hidrometeorologi.

Eko Djatmiko menyebut, tim 112 BPBD Kudus baru-baru ini telah menangani tiga titik longsor di Desa Kuwukan yang kini sudah teratasi, serta melakukan evakuasi pendaki yang jatuh di Natasangin bernama Evan Maulana asal Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, yang berhasil diselamatkan.

“Kami memastikan seluruh tim siap bergerak sewaktu-waktu jika terjadi bencana. Koordinasi dengan lintas sektor dan relawan terus kami kuatkan agar penanganan di lapangan berjalan optimal,” terangnya.

Melalui langkah antisipatif dan kesiapsiagaan lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Kudus berharap dapat memperkuat ketahanan daerah, mempercepat respon penanganan, serta memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh masyarakat selama musim penghujan.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Bus Peziarah Asal Ngawi Nyasar di Hutan Plukaran Pati Gegara Google Maps

Penulis

Kholistiono

-

29/10/2025

0

20251029_betanews_gmaps — Sebuah bus pariwisata bernomor polisi AE 7621 UKI nyasar dan terperosok di tanjakan curam jalan Desa Plukaran, Kecamatan Gembong, pada Rabu (29/10/2025) dini hari. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI — Perjalanan rombongan peziarah asal Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menuju makam Sunan Muria berakhir dengan insiden menegangkan. Sebuah bus pariwisata bernomor polisi AE 7621 UKI nyasar dan terperosok di tanjakan curam jalan Desa Plukaran, Kecamatan Gembong, pada Rabu (29/10/2025) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.

Insiden tersesatnya bus peziarah Wali Songo tersebut diduga karena mengikuti petunjuk Google Maps.

Bus yang dikemudikan oleh Kartin (50), warga Desa Sumberbening, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, itu mengangkut 35 penumpang rombongan ziarah wali.

Kapolsek Gembong, AKP Lilik Supardi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, diketahui rombongan berangkat dari Ngawi pada Selasa (28/10/2025) sore menuju Makam Syekh Jangkung di Kayen, lalu berencana melanjutkan perjalanan ke Makam Sunan Muria.

Namun nahas, di tengah perjalanan menuju Muria, sopir bus mengaku sempat bingung arah dan membuka aplikasi Google Maps sebagai panduan.

Jalur yang disarankan aplikasi tersebut justru menuntun bus besar itu ke jalan desa yang menanjak dan licin. Saat mencoba menanjak di kawasan Plukaran, kendaraan kehilangan tenaga dan mundur tak terkendali hingga terperosok ke pinggir jalan.

Beruntung, meski sempat panik, seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri tanpa mengalami luka-luka.

“Tadi malam sekitar pukul dua dini hari kami menerima laporan adanya bus pariwisata terperosok di wilayah Plukaran. Setelah dicek, ternyata rombongan peziarah asal Ngawi yang hendak menuju Muria,” ujarnya, Rabu (29/10/2025).

Menurut AKP Lilik, medan di sekitar lokasi memang tidak layak dilalui kendaraan besar.

“Jalannya sempit, menanjak, dan di beberapa titik permukaannya licin karena hujan. Untuk kendaraan kecil masih bisa lewat, tapi bus ukuran besar jelas berisiko,” ungkapnya.

Begitu menerima laporan, katanya, petugas kepolisian bersama warga segera membantu proses evakuasi dan pengamanan lokasi.

“Kami pastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Semua penumpang dalam keadaan selamat, hanya sedikit shock saja,” ucapnya.

Meski demikian, proses evakuasi bus mengalami kendala karena medan yang sulit dijangkau.

Sebagai langkah antisipasi, Kapolsek Gembong memberikan imbauan khusus kepada para sopir bus pariwisata agar lebih berhati-hati dalam menggunakan peta digital.

“Kami sarankan jangan hanya mengikuti Google Maps tanpa mempertimbangkan kondisi medan. Lebih baik bertanya kepada warga setempat atau petugas kepolisian jika melewati daerah pegunungan seperti Gembong,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Nasib Pilu Anak Usai 14 Tahun di Jepara, Disetubuhi Hingga Hamil 8 Bulan

Penulis

Umi Nurfaizah

-

29/10/2025

0

20240801_betanews_ilustrasipencabulan — Ilustrasi kekerasan seksual. Foto: Betanews

BETANEWS.ID, JEPARA – Seorang anak perempuan berusia 14 tahun yang tinggal di daerah terpencil di Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara mengalami nasib pilu.

Bocah perempuan itu kini sedang hamil 8 bulan akibat disetubuhi oleh tetangganya sendiri. Perbuatan bejat itu bahkan sudah dilakukan pelaku sejak usia korban masih 12 tahun.

Luluk Bariroh, pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara sekaligus Ketua Pokja 1 TP PKK Kabupaten Jepara menyebut saat ini korban sudah ditempatkan di ruang aman dan mendapatkan pendampingan intensif.

“Bulan ini masuk usia 8 bulan kehamilan. Perkiraan dokter, Desember nanti HPL (Hari Perkiraan Lahir)-nya,” kata Luluk pada Rabu (29/10/2025).

Berdasarkan pengakuan korban, Luluk melanjutkan ia disetubuhi secara paksa oleh tetangganya sendiri yang saat ini berusia 22 tahun. Rumah korban dan pelaku sangat dekat. Pelaku merupakan anak angkat saudaranya.

Korban sebelumnya hidup bersama adik dan ayahnya di rumah berdinding bambu. Ibunya meninggal pada saat korban masih duduk di bangku kelas 1 SD. Ayahnya bekerja sebagai nelayan dan pekerja serabutan.

“Korban dicabuli pelaku berkali-kali. Dia dipaksa dan diancam untuk tidak bicara dengan siapapun,” ungkap Luluk.

Korban menurut Luluk sudah dicabuli sejak tahun 2022, pada saat masih duduk di bangku kelas 6 SD. Saat ini, korban berusia 14 tahun. Ia hanya mengenyam pendidikan sampai bangku SD dan tidak melanjutkan ke jenjang SMP.

“Pertama kali dicabuli saat dia masih berusia 12 tahun. Dia saat itu belum menstruasi. Dicabuli pertama kali di rumah budhe-nya (ibu angkat terduga pelaku),” ungkap Luluk.

Setelah itu, dia berkali-kali dicabuli oleh terduga pelaku di bawah paksaan dan ancaman. Hingga akhirnya kini hamil 8 bulan.

“Kami sudah laporkan kasus ini kepada Satreskrim Polres Jepara pada 8 Oktober 2025 lalu,” kata Luluk.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

RS Mardi Rahayu Gelar Gathering untuk Komunitas Peduli Stroke

Penulis

Kaerul Umam

-

29/10/2025

0

20251029_betanews_periksa — Pemeriksaan kesehatan dalam Gathering Komunitas Peduli Stroke bersama RS Mardi Rahayu, Rabu (29/10/2025). Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Sejumlah peserta antusias mengikuti acara Gathering Komunitas Peduli Stroke bersama RS Mardi Rahayu, Rabu (29/10/2025). Acara dalam rangka untuk memperingati hari stroke sedunia itu dikemas dengan pemeriksaan gula darah, kolesterol, tekanan darah, senam stroke, dan edukasi kesehatan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.

Setidaknya ada sebanyak 130an peserta yang mengikuti acara tersebut. Di antaranya meliputi, anggota komunitas yang terdiri dari para penyintas stroke, keluarga penyintas stroke dan masyarakat lainnya.

Selain difasilitasi pemeriksaan secara gratis, peserta juga mendapatkan edukasi terkait “Menurunkan Risiko Stroke dengan Mengubah Gaya Hidup” dari dokter spesialis Neurologi RS Mardi Rahayu, dokter Noviandi Herlambang serta edukasi “Latihan Fisioterapi Pasca Stroke untuk Pemulihan” dari fisioterapis RS Mardi Rahayu, Dian Purbasari Maharti.

Direktur Utama RS Mardi Rahayu, dr. Pujianto menyampaikan, bahwa penyakit stroke sangat membahayakan, mengingat berdasarkan data di RS Mardi Rahayu, kasus setiap tahunnya selalu meningkat. Untuk itu, pihak rumah sakit memberikan pelayanan untuk penanganan Stroke Terintegrasi (STROKE PASTI).

“Dimana kami berkomitmen memberikan layanan stroke dengan jalur cepat atau khusus (Fast Track). Kami juga siap menjemput pasien dengan layanan jemputan ambulans gratis menuju IGD,” bebernya, Rabu (29/10/2025).

Ia menjelaskan, periode emas (golden period) waktu penanganan stroke selama 4,5 jam dari serangan pertama dapat teratasi. Dengan kecepatan waktu diagnostik melalui pemeriksaan CT Scan Kepala dan pemberian terapi yang tepat dalam periode emas penatalaksanaan stroke tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kematian dan kecacatan akibat stroke.

“Kami mengajak seluruh masyarakat mewaspadai gejala dan tanda stroke yang disingkat dengan kata (Segera ke RS). Karena setiapenit sangat berharga untuk mendapat akses layanan secara cepat untuk penanganan stroke,” jelasnya.

Salah satu warga, Devi Kristiani (49) mengaku senang dapat mengikuti acara tersebut. Warga Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati itu bahkan menilai, bahwa kegiatan itu sangat bermanfaat baginya, sebab mendapat pemeriksaan kesehatan secara gratis.

“Bagus sekali karena acara ini membantu masyarakat. Tadi melakukan pemeriksaan seperti cek kolestrol, tensi darah, gula darah, dan lain sebagainya. Jadi bisa menekan penyakit seminimal mungkin,” sebutnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Pemerintahan Kolaboratif ala Gubernur Ahmad Luthfi Menuai Apresiasi Menpan RB

Penulis

Haikal Rosyada

-

29/10/2025

0

20251029_betanews_jatengmenpan — Rakor Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah Daerah di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Rabu (29/10/2025). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengapresiasi, kinerja Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang menekankan collaborative government (pemerintahan kolaboratif) dalam menjalankan roda pemerintahannya.

“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Ahmad Luthfi, collaborative government menjadi penting dalam reformasi birokrasi dan mendorong program prioritas,” katanya saat Rakor Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah Daerah di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Rabu (29/10/2025).

Oleh karenanya, ia mendorong kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit organisasi di lingkungan pemda bisa saling berkolaborasi, untuk mempercepat program-program prioritas.

“Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, termasuk di antaranya bagaimana pentingnya collaborative government, supaya para OPD di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah itu bisa saling berkolaborasi,” katanya.

Menurut Rini, penyederhanaan birokrasi tidak sekadar perampingan struktur, tetapi transformasi pelayanan publik yang menghadirkan kesejahteraan rakyat.

Diungkapkan Rini, untuk penyederhanaan struktur organisasi sudah ada 38 Pemerintah Provinsi (pemprov) , 318 pemerintah kabupaten (Pemkab), dan 82 pemerintah kota (pemkot). Selain itu, penyesuaian sistem kerja sudah ada 32 Pemprov, 329 Pemkab, dan 85 Pemkot.

“Jawa Tengah termasuk provinsi yang sudah mendapat nilai 90 lebih. Dari survei, 53% responden merasakan dampak positif dari penyederhanaan birokrasi,” jelasnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, hasil penataan kelembagaan tahun 2025 di Jawa Tengah meliputi pengurangan dari 35 OPD menjadi 34 OPD, pengurangan cabang dinas sebanyak 3 lembaga, dan pengurangan sebanyak 14 UPT dari 153 menjadi 139 UPT.

“Ada beberapa OPD yang kita gabung, cuma ada yang kita tambah tanpa bertentangan dengan nomenklatur di kementerian. Mengecilkan fungsi saja tidak cukup, tetapi yang paling utama adalah menjadi manfaat bagi masyarakat. Ini yang akan kita tindak lanjuti sebagai pembelajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.

Dikatakan dia, hal yang tidak kalah penting adalah terkait collaborative government. Di mana setiap program tidak hanya dikerjakan oleh satu OPD saja, tetapi semua OPD ikut terlibat, juga bagaimana menggandeng partisipasi instansi vertikal lain, pihak swasta, dan masyarakat.

Ia mencontohkan, program pengentasan kemiskinan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial saja, tetapi juga Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, dan OPD lainnya ikut turun mengerjakan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Kasus DBD di Pati Menurun, Tak Ada Korban Jiwa hingga Oktober 2025

Penulis

Kholistiono

-

29/10/2025

0

20251029_betanews_fogging — Petugas melakukan fogging di Kabupaten Pati. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI — Musim hujan kerap menjadi momok bagi munculnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Namun, situasi di Kabupaten Pati terbilang cukup aman. Hingga pertengahan Oktober 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pati mencatat 301 kasus tanpa satu pun korban jiwa.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Pati, Salis Diah Rahmawati, mengungkapkan bahwa angka DBD di wilayahnya justru menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun ini.

“Jumlah kasus DBD 301, meninggal 0. Sampai hari ini, Senin (27/10/2025),” ujarnya saat dihubungi melalui pesan singkat.

Menurut data Dinkes, lonjakan tertinggi terjadi pada Januari 2025 dengan 77 kasus. Setelah itu, jumlahnya perlahan menurun hingga mencapai titik terendah pada September, hanya 9 kasus, sementara hingga Oktober baru tercatat 5 kasus.

“Tertinggi Januari, terendah bulan September. Dari Januari sampai Oktober cenderung turun,” imbuh Salis.

Ia menegaskan, situasi DBD di Kabupaten Pati masih dalam kategori terkendali dan wajar, meskipun kewaspadaan tetap harus dijaga, terutama memasuki masa pancaroba yang rawan berkembangnya nyamuk Aedes aegypti.

“Di Pati tidak parah, biasa saja. Semoga semakin turun sampai akhir tahun,” ungkapnya.

Untuk menjaga agar angka kasus tidak kembali meningkat, Dinkes Pati terus menggencarkan program pencegahan seperti fogging fokus, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), serta kampanye menjaga kebersihan lingkungan.

Pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan gerakan 3M Plus, yakni menguras, menutup, mengubur, dan mencegah gigitan nyamuk. Dengan langkah bersama, diharapkan Kabupaten Pati dapat menutup tahun 2025 tanpa korban jiwa akibat DBD.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Perumda Jepara Tanam Bibit Cabai di Lahan Seluas 1,5 Hektare

Penulis

Umi Nurfaizah

-

29/10/2025

0

20251029_betanews_cabai — Perumda Aneka Usaha meluncurkan program Je.Farming. Foto: Umi Nurfaizah

BETANEWS.ID, JEPARA – Perumda Aneka Usaha meluncurkan program Je. Farming yaitu sebuah langkah modernisasi pertanian yang diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

Wakil Bupati Jepara, M. Ibnu Hajar mengatakan selain untuk menarik minat generasi muda, program itu juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kota Ukir.

“Hari ini kita luncurkan Je.Farming. Tujuannya bukan hanya mengajak kalangan tua, tetapi juga generasi muda agar tertarik bertani. Ini merupakan bentuk modernisasi penanaman khususnya tanaman cabai,” katanya saat ditemui usai peluncuran program di Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan pada Rabu (29/10/2025).

Langkah ini menurutnya juga sejalan dengan fokus pemerintah kabupaten (pemkab) Jepara saat ini yang tengah memperkuat ketahanan pangan daerah. Berdasarkan data, luas lahan pertanian di Kabupaten Jepara mencapai lebih dari 100 ribu hektare. Potensi tersebut diharapkan bisa dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pangan dan menekan inflasi.

Sementara itu, Direktur Perumda Aneka Usaha Jepara, Wike Dwi Utomo menjelaskan program Je.Farming saat ini memasuki tahap awal dengan fokus pada pengembangan budidaya cabai.

“Kami sedang melakukan rekayasa metode tanam agar tanaman bisa beradaptasi dengan musim, seperti saat curah hujan tinggi atap UV ini tidak kami copot,” jelas Wike.

Di Desa Kecapi sendiri, lahan yang digunakan seluas 5.800 m2 yang terbagi ke dalam 17 bidang lahan. Program itu dikerjakan melalui skema kerjasama dengan pihak BUMDes Kecapi melalui skema sharing modal. Dengan pembagian 50:50.

Selain di Kecapi, proyek serupa juga dikembangkan di desa lain seperti di Desa Suwawal Barat, Suwawal Timur, Balong, dan Batealit. Dari sisi ekonomi, Jepara dinilai memiliki potensi besar karena struktur tanahnya cukup ideal untuk tanaman cabai dengan rata-rata pH tanah sekitar 6.

Dikatakan, Je.Farming menargetkan tiga segmen pasar utama untuk penjualannya nanti, yakni industri (seperti Indofood), ritel modern, serta produsen produk sambal lokal. Dengan pola tersebut, hasil panen diharapkan dapat terserap secara optimal.

“Kalau panen surplus, hasilnya akan kita salurkan ke industri. Dengan luas lahan yang direncanakan mencapai 1,5 hektare hingga akhir tahun ini, kebutuhan cabai di Jepara yang mencapai 3.000 ton per tahun masih berpotensi besar untuk dipenuhi dari dalam daerah,” ujar Wike.

Dalam hitungan produksi, lanjut Wike, satu hektare lahan akan ditanami 20 ribu tanaman cabai dengan perkiraan bisa menghasilkan sekitar 4 ton cabai merah besar. Biaya produksi yang dibutuhkan yaitu sekitar Rp360 juta per satu hektare.

“Untuk hasilnya dalam sekali panen, kalau kita hitung dengan harga pasaran saat ini Rp50 ribu per kg kali 4 ton, sekitar Rp200 juta per satu hektarnya,” jelasnya.

Selain cabai, program Je.Farming juga menanam komoditas jagung, yang memiliki segmen pasar besar serta cocok dengan luasan lahan kering yang mencapai 75 persen di Kabupaten Jepara.

Ke depan, ia juga berencana akan mengembangkan tanaman sayuran untuk mendukung suplai ke sejumlah SPPG di Jepara. Hal ini penting mengingat sebagian besar kebutuhan sayuran di Jepara masih bergantung dari luar daerah.

“Jepara ini sebenarnya darurat pangan. Banyak komoditas, termasuk sayur, yang masih didatangkan dari luar. Karena itu, kami ingin memperkuat ketahanan pangan dari hulu, dimulai dari petani dan lahan-lahan kita sendiri,” pungkas Wike.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Satu Lagi Tersangka Pengeroyokan Koordinator MPB di Depan DPRD Pati Dibekuk

Penulis

Kholistiono

-

29/10/2025

0

20251029_betanews_polisi — Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Upaya polisi mengusut kasus pengeroyokan terhadap Koordinator Masyarakat Pati Bersatu (MPB), Teguh Istiyanto yang terjadi di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati pada 2 Oktober 2025 lalu kembali membuahkan hasil. Tim gabungan dari Polda Jawa Tengah bersama Resmob eks Wilayah Pati berhasil membekuk satu tersangka tambahan.

Pelaku berinisial SU (48), seorang wiraswasta asal Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Ia ditangkap Senin (27/10/2025) siang di wilayah Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Madura. Setelah penangkapan, SU langsung digelandang ke Polda Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, mengungkapkan, bahwa dari hasil pemeriksaan awal, SU terlibat aktif dalam aksi kekerasan tersebut.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, SU diduga menarik bagian leher dan kepala korban bersama beberapa pelaku lain saat aksi berlangsung,” ujar Kombes Dwi pada Rabu (29/10/2025).

Ia menegaskan, bahwa penyidik masih terus menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain.

“Saat ini tersangka sudah berada di Mapolda Jawa Tengah. Penyidik akan terus melakukan pendalaman guna mengungkap keterlibatan tersangka lainnya. Penegakan hukum dalam perkara ini dilakukan secara profesional serta sesuai prosedur penyidikan,” imbuhnya.

Menurutnya, kasus ini menjadi bukti komitmen Polda Jawa Tengah dalam menindak tegas segala bentuk kekerasan, khususnya yang terjadi saat masyarakat menyampaikan pendapat di ruang publik.

“Kami menghormati hak demokrasi. Namun aksi yang berujung kekerasan memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Polri tidak akan mentolerir tindakan anarkis yang merugikan keselamatan masyarakat,” tegas Dwi Subagio.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto menambahkan, bahwa keberhasilan ini menunjukkan keseriusan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menyalurkan aspirasi dengan cara yang damai.

“Silakan menyampaikan pendapat sesuai koridor hukum. Jaga kondusifitas, hindari provokasi, serta utamakan keselamatan diri dan orang lain. Polri hadir memberikan pelayanan terbaik serta memastikan situasi tetap aman dan tertib,” ungkapnya.

Artanto menegaskan kembali, bahwa Polri adalah pengawal demokrasi yang siap melindungi masyarakat dan memastikan proses penyampaian pendapat berlangsung aman dan sesuai aturan.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Terjatuh di Puncak Bayangan Pegunungan Muria, Pendaki Berhasil Diselamatkan

Penulis

Kaerul Umam

-

29/10/2025

0

20251029_betanews_timsar — Seorang pendaki bernama Evan Maulana (18), warga Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat setelah dilaporkan jatuh ke jurang di Puncak Bayangan, Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Selasa (28/10/2025) malam. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Seorang pendaki bernama Evan Maulana (18), warga Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat setelah dilaporkan jatuh ke jurang di Puncak Bayangan, Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Selasa (28/10/2025) malam.

Menurut laporan BPBD Kabupaten Kudus, insiden terjadi sekitar pukul 17.30 WIB, saat korban mendaki sendirian menuju Puncak Bayangan Natasangin dalam kondisi cuaca hujan. Sebelumnya, petugas basecamp Natasangin, Slamet, telah menghimbau agar pendakian ditunda karena cuaca tidak mendukung. Namun, korban tetap memutuskan melanjutkan perjalanan setelah mengisi buku administrasi pendakian.

Sekitar dua jam kemudian, korban mengirimkan pesan singkat kepada rekannya, Hilmi, melalui WhatsApp, mengabarkan bahwa dirinya terperosok ke jurang dan meminta pertolongan. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada petugas basecamp, dan laporan resmi diterima oleh Kudus Siaga 112 pada pukul 23.00 WIB.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tiga tim gabungan diterjunkan ke lokasi. Tim 1 berjumlah 8 personel berangkat pukul 24.00 WIB melalui jalur atas. Tim 2 sebanyak 4 personel berangkat pukul 03.15 WIB menyisir jalur bawah. Tim 3 berangkat pukul 04.50 WIB dengan membawa peralatan tambahan untuk membantu proses evakuasi.

Sekitar pukul 03.15 WIB, tim penyelamat sempat menjalin komunikasi suara dengan korban yang berada di kedalaman sekitar 70–90 meter di bawah puncak bayangan. Setelah upaya pencarian intensif, korban berhasil ditemukan dan dievaluasi pada pukul 05.40 WIB menggunakan metode penarikan manual dengan sistem katrol.

Korban kemudian dibawa turun menuju basecamp Natasangin. Beruntungnya korban tidak mengalami luka serius.

Kasi Kedaruratan BPBD Kudus, Ahmad Munaji mengungkapkan, apresiasi terhadap sinergi seluruh unsur yang terlibat dalam operasi penyelamatan tersebut.

“Alhamdulillah korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Proses berjalan lancar berkat kerja sama berbagai pihak yang bergerak cepat sejak laporan diterima,” katanya, Rabu (29/10/2025).

Ia menuturkan, operasi penyelamatan ini melibatkan BPBD Kudus, BASARNAS, Polsek Gebog, Koramil Gebog, relawan BPBD Kudus, Destana Rahtawu, Kencana Gebog, Pemerintah Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, MDMC Kudus, Bagana, serta warga setempat.

Munaji mengimbau para pendaki untuk tidak memaksakan diri mendaki saat kondisi cuaca tidak bersahabat.

“Keselamatan harus diutamakan. Jika kondisi hujan atau berkabut tebal, sebaiknya tunda pendakian karena risikonya sangat besar,” tambahnya.

Operasi SAR dinyatakan selesai pada pukul 06.40 WIB, setelah seluruh tim dan korban tiba kembali di basecamp dengan selamat.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Khawatir Pemangkasan TKD Berdampak Pada ADD, Kades Kudus Kompak Temui Bupati

Penulis

Rabu Sipan

-

28/10/2025

0

20251028_betanews_kepaladesa — Sekretaris Paguyuban Persaudaraan Kepala Desa Kudus, Moch Khanafi. Foto: Rabu Sipan

BETANEWS.ID, KUDUS – Paguyuban Persaudaraan Kepala Desa (PPKD) Kabupaten Kudus melakukan audiensi dengan Bupati Kudus, Selasa (28/10/2025). Audensi tersebut guna membahas isu pengurangan dana transfer pusat yang diperkirakan mencapai sekitar Rp379 miliar.

Total ada 14 kepala desa (kades) yang menghadap Bupati Kudus. Para kades khawatir kebijakan pemangkasan dana transfer akan berdampak langsung terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di seluruh Kota Kretek.

Sekretaris Paguyuban Persaudaraan Kepala Desa Kudus, Moch Khanafi, menjelaskan bahwa pertemuan ini dilakukan sebagai bentuk komunikasi dan antisipasi dini agar desa-desa tetap bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik meskipun menghadapi potensi pengurangan dana.

“Kami bersilaturahmi dengan Pak Bupati terkait rencana pengurangan dana transfer dari pusat. Angkanya mencapai sekitar Rp379 miliar dan tentu akan sangat berpengaruh terhadap kabupaten dan desa,” ujar Khanafi di Pendopo Kudus, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, pengurangan dana transfer tersebut berpotensi memengaruhi Alokasi Dana Desa (ADD), yang selama ini menjadi tumpuan utama pembiayaan operasional pemerintah desa.

“Kami berharap pengurangan itu tidak terlalu berdampak pada ADD, karena ADD digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti PKK, posyandu, karang taruna, hingga kegiatan sosial seperti pemulasaran jenazah serta insentif RT dan RW,” jelasnya.

Khanafi menambahkan, jika pengurangan anggaran tidak bisa dihindari, pihaknya mengusulkan agar penyesuaian lebih difokuskan pada Dana Desa (DD), tanpa mengganggu sektor operasional desa yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.

“Walaupun di Dana Desa nanti ada prioritas penggunaan untuk program seperti Koperasi Merah Putih dan ketahanan pangan melalui BUMDes, kami tetap harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada,” imbuhnya.

Ia menegaskan, momentum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang akan digelar pada November–Desember 2025 menjadi saat penting bagi pemerintah desa untuk menyusun APBDes tahun 2026 secara realistis dan adaptif terhadap kondisi fiskal.

“Kami ingin agar pemerintah desa benar-benar siap menghadapi situasi ini. Harapannya, roda pemerintahan dan pelayanan publik di desa tetap berjalan meskipun ada pengurangan dana transfer,” tegas Khanafi.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Tunggu Regulasi Upah Minimum, Ahmad Luthfi Serap Aspirasi dari Buruh dan Pengusaha

Penulis

Haikal Rosyada

-

28/10/2025

0

20251028_betanews_gubjat — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengumpulkan Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, dan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Provinsi Jawa Tengah di kantornya, Selasa (28/10/2025). Foto: Ist

BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengumpulkan Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, dan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Provinsi Jawa Tengah di kantornya, Selasa (28/10/2025).

Pertemuan tersebut untuk melakukan dialog, konsolidasi, serta menyerap aspirasi dari buruh dan pengusaha sebelum pembahasan dan penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Luthfi menyatakan, regulasi mengenai upah minimum hingga kini belum terbit dari pemerintah pusat. Pihaknya masih membangun kekompakkan di antara unsur-unsur tersebut.

“Nanti saat regulasi dari pemerintah turun baru kita bahas secara detail,” kata Luthfi.

Ia menjelaskan, dialog tersebut merupakan komunikasi dari berbagai arah, mulai dari buruh, pengusaha, akademisi, dan pemerintah, agar memiliki pemahaman yang sama. Dengan begitu, tidak ada sumbatan-sumbatan informasi.

Setelah pertemuan itu ia akan melakukan dialog secara parsial dengan perwakilan buruh atau pekerja, pengusaha, dan akademisi guna menjaring aspirasi terkait formula dan penetapan upah minimum.

“Jadi perlu menyamakan persepsi. Jangan sampai buruh, pengusaha, dan pemerintah ada dikotomi yang merugikan kedua belah pihak (buruh dan pengusaha),” jelasnya saat memberikan arahan.

Dikatakan Luthfi, investasi di Jateng hingga kini terus menggeliat. Realisasi investasi di Jawa Tengah sampai triwulan III 2025 sudah menyentuh Rp66 triliun. Di mana 65 persennya merupakan penanaman modal asing (PMA), sisanya adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN).

“Iklim investasi di Jateng ini golnya adalah kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Ketua Asosiasi Pengusha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi menilai, Jawa Tengah sangat strategis untuk investasi. Tidak hanya dukungan pemerintah dengan kawasan industri yang ada, tetapi juga karena upah minimum yang kompetitif.

“Saya setuju dengan Gubernur bahwa upah kita itu kompetitif,” kata dia.

DI tempat yang sama, Perwakilan buruh Nanang Setyono mengatakan, dalam formula penetapan upah harus benar-benar berdasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL). Berdasarkan survey, ada sekitar 69 item yang terdapat dalam KHL. Maka dari itu, ia berharap data mengenai KHL itu harus benar-benar mencerminkan apa yang dibutuhkan ,untuk meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Seleksi Terbuka Pengisian Kepala Dinas Pemkab Kudus Molor

Penulis

Rabu Sipan

-

28/10/2025

0

20250514 BetaNews RS - Bupati Kudus, Samani Intakoris — Bupati Kudus, Samani Intakoris

‎BETANEWS.ID, KUDUS – Seleksi terbuka (selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus dipastikan molor Pengisian jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang awalnya direncanakan pada Bulan Oktober ini molor menjadi November 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus, Tulus Tri Yatmika mengatakan, bahwa selter jabatan kepala dinas masih berproses. Namun, memang pelaksanaannya tidak bisa di Bulan Oktober ini.

“Rencananya selter pengisian jabatan kepala dinas bakal dilaksanakan pada Bulan November 2025. Semoga saja bisa di awal bulan,” ujar Tulus melalui sambungan telepon, Selasa (28/10/2025).

Sebagai informasi, total ada 7 jabatan kepala dinas Pemkab Kudus hingga saat ini maasih kosong dan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Antara lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Kemudian, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Jabatan kepala dinas yang kosong untuk sementara ini dipimpin oleh pejabat Plt. Kondisi ini dinilai penting segera ditangani agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Sebelumnya, usai pelaksanaan mutasi 12 pejabat eselon II beberapa waktu lalu, Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menegaskan bahwa jabatan kepala dinas yang masih kosong hanya bersifat sementara. Pemkab Kudus dalam waktu dekat akan membuka seleksi terbuka untuk mengisi posisi yang masih kosong.

“Kemungkinan pertengahan Oktober akan dilakukan lelang jabatan. Siapapun yang memenuhi syarat bisa mendaftar, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dari luar Kudus,” ujar Sam’ani saat ditemui di Pendopo Kudus.

Sam’ani berharap, proses seleksi nanti dapat menghasilkan pejabat yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi. Dengan begitu, roda pemerintahan daerah dapat berjalan lebih baik dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Kudus.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh pejabat, baik yang baru dilantik maupun yang menjabat sebagai Plt, untuk tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Harapan kami, para pejabat bisa cepat menyesuaikan diri, bekerja maksimal, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga Kudus,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Demi Ketertiban, Kuota Street Coffee di Jalan Jensud dan Ahmad Yani Kudus Tak Lagi Ditambah

Penulis

Rabu Sipan

-

28/10/2025

0

WhatsApp Image 2025-07-17 at 17.30.50_294d52e7 — Kedai kopi street coffee atau yang disebut coffee maker di Kabupaten Kudus. Foto: Kaerul Umam

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memastikan tidak akan menambah jumlah pedagang street coffee di sepanjang Jalan Jenderal Soedirman dan Jalan Ahmad Yani. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban serta menata kawasan kuliner malam agar tetap nyaman dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, Djati Solechah, menegaskan bahwa pihaknya telah menetapkan batas wilayah yang boleh digunakan untuk berjualan. Beberapa titik di dua ruas jalan utama tersebut harus tetap steril dari pedagang.

“Tidak semua area bisa digunakan untuk berjualan. Misalnya, di depan PT Djarum di Jalan Ahmad Yani, serta di depan kantor Kodim, Kejaksaan, dan Kepolisian yang berada di Jalan Jenderal Soedirman, itu semua harus steril,” tegas Djati di ruang kerjanya belum lama ini.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan paguyuban pedagang untuk mengawasi keberadaan penjual baru. Apabila ada pedagang yang tidak terdaftar, paguyuban akan menindak langsung. “Kami sudah bersepakat, jika ada penjual baru yang belum terdata, mereka sendiri yang akan menertibkan,” ujarnya.

Selain penataan lokasi, Dinas Perdagangan juga memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha agar menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Pemerintah tetap membuka ruang bagi generasi muda yang ingin berwirausaha, namun tetap dalam koridor aturan yang berlaku.

“Jam operasional kami sarankan mulai pukul 20.00 WIB ke atas agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat pada jam kerja. Harapannya, penataan ini bisa menciptakan suasana kuliner malam yang tertib, nyaman, dan tetap produktif,” beber perempuan yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dinas Perdagangan Kudus tersebut.

Berdasarkan pendataan sementara, lokasi usaha street coffee di Kudus tersebar di beberapa titik strategis. Di Jalan Jenderal Soedirman terdapat tiga zona, yaitu Jensud 1 (mulai Alun-Alun Simpang Tujuh hingga Perempatan SMP 2 Kudus), Jensud 2 (depan SMP 2 hingga Pasar Kliwon), dan Jensud 3 (Pasar Kliwon sampai Perempatan Pentol).

“Di Jensud 1 tercatat ada 37 pedagang street coffee. Sementara di Jensud 2 dan 3 total sekitar 40 pedagang. Sedangkan di Jalan Ahmad Yani terdapat sekitar 26 pedagang yang aktif berjualan setiap malam,” jelas Djati.

Menurutnya, pembatasan jumlah pedagang ini sekaligus menjadi upaya pengendalian agar pertumbuhan usaha kuliner jalanan tidak berlebihan dan tetap tertata. Dengan demikian, geliat ekonomi kreatif di Kudus dapat terus berkembang tanpa mengabaikan ketertiban umum dan keindahan kota.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Belasan ASN Berebut Lima Kursi Kepala Dinas di Pemkab Pati

Penulis

Kholistiono

-

28/10/2025

0

20251028_betanews_seleksipati — Proses seleksi pengisian jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Suasana persaingan tengah memanas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Belasan aparatur sipil negara (ASN) kini tengah berebut lima kursi kepala dinas (kadis) yang masih kosong. Mereka bukan hanya berasal dari jajaran Pemkab Pati sendiri, tetapi juga dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pati, Alfianingsih Firman Wigati mengungkapkan, bahwa pihaknya sebenarnya membuka seleksi untuk tujuh jabatan kepala dinas yang lowong. Antusiasme cukup tinggi, tercatat ada 47 ASN mendaftarkan diri.

Namun, proses seleksi tidak berjalan serentak untuk semua posisi. Sebagai untuk dua posisi kadis harus ada perpanjangan karena minimnya peserta yang lolos administrasi.

“Hanya lima pengisian kadis yang dilanjut tahapannya. Untuk dua pengisian kadis diperpanjang masa pendaftarannya selama tujuh hari, dan dilanjutkan tujuh hari berikutnya bila tak mencapai 3 pelamar yang lolos administrasi,” ujarnya Alfianingsih, Selasa (28/10/2025).

Ia menyebut, dari total pelamar, hanya 19 orang yang berhasil lolos seleksi administrasi dan berhak maju ke tahap berikutnya, yaitu uji gagasan.

”Hari ini dilakukan tahap kedua penulisan uji gagasan atau makalah. Ada 19 peserta yang mengikuti. 18 dari internal Kabupaten Pati dan 1 dari balai besar penjaminan mutu pendidikan provinsi Jawa Tengah. Jadi punyanya Kemendikdasmen,” ungkapnyam

Seleksi tidak berhenti di situ. Setelah menulis makalah, para peserta masih harus menghadapi uji psikologi untuk menilai kecocokan kepribadian dan kemampuan manajerial mereka. Dari seluruh tahapan tersebut, panitia seleksi akan menentukan tiga besar untuk masing-masing jabatan kepala dinas.

Nama-nama terpilih itu nantinya akan diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo, yang akan menentukan siapa yang akhirnya duduk di kursi kepala dinas.

Alfianingsih menegaskan, proses seleksi ini menggandeng pihak akademisi agar berjalan transparan dan profesional.

”Kami bekerja sama dengan UNS. Karena dalam aturannya juga mensyaratkan ada lembaga akademis dan satu profesional akademis yang harus terlibat dari Panpel,” pungkasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

Minim Peserta yang Lolos Administrasi, Dua Kursi Kepala Dinas di Pati Diperpanjang Pendaftarannya

Penulis

Kholistiono

-

28/10/2025

0

20251028_betanews_seleksi — Proses seleksi pengisian jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Foto: Kholistiono

BETANEWS.ID, PATI – Proses seleksi pengisian jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati belum berjalan mulus. Dua dari tujuh posisi yang dibuka, terpaksa memperpanjang masa pendaftaran karena minimnya peserta yang lolos seleksi administrasi.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pati, Alfianingsih Firman Wigati menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan proses pengisian tujuh jabatan kepala dinas (kadis).

Tujuh jabatan itu meliputi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), Dinas Kesehatan (DKK), Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Namun, dari tujuh formasi tersebut, dua jabatan yakni BPKAD dan Dishub Pati belum memenuhi syarat jumlah peserta yang lolos administrasi. Karena itu, pendaftarannya diperpanjang.

“Ada tujuh lowongan. Saat ini yang bisa lanjut itu ada 5 OPD kecuali Dishub dan BPKAD harus diperpanjang pengumumannya,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).

Alfianingsih mengungkapkan, perpanjangan ini dilakukan karena jumlah pelamar yang lolos administrasi di dua jabatan tersebut masih di bawah ketentuan.

“Jadi total ada 47 pelamar. Ada dua OPD yang jumlah lulus administrasi kurang dari 3. Ketentuannya jumlah pelamar yang lolos kurang dari 3 harus diperpanjang 7 hari. Kalau kurang lagi diperpanjang lagi 7 hari lagi. Ini perpanjang pertama sampai 7 hari kalender ke depan. Mudah-mudahan bisa terpenuhi jumlah pelamar yang lolos,” ungkapnya.

Sementara itu, lima jabatan lainnya telah melangkah ke tahap berikutnya, yakni penulisan uji gagasan atau makalah. Sebanyak 19 ASN dinyatakan lolos administrasi dan berhak bersaing memperebutkan lima kursi kepala dinas yang masih kosong di Pemkab Pati.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -