3.379 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan Rapat Paripurna penyampaian kinerja pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo, Jumat (31/10/2025) besok. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – 3.379 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan Rapat Paripurna penyampaian kinerja pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo, Jumat (31/10/2025) besok.
Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi mengatakan, ribuan personel ini merupakan gabungan dari Polresta Pati dan BKO Polda Jawa Tengah. Penerjunan personel ini bertujuan untuk menjaga keamanan rapat paripurna tersebut.
“Personel yang kita kerahkan 3.379 personel. Ini gabungan Polda dan Polresta Pati,” ujar Kapolresta Pati, Kamis (30/10/2025).
Kombes Pol Jaka Wahyudi menyampaikan, personel yang dikerahkan ini sebanding dengan massa yang akan hadir di DPRD Kabupaten Pati. Mengingat, informasi sementara, ada kedua kubu akan menghadirkan massa, yakni dari Masyarakat Pati Bersatu (MPB) dan massa pendukung Sudewo.
“Surat yang kami terima, pro (massa pendukung Sudewo) 700 massa, dan kontra (MPB) sekitar 1.000 sampai 2.000,” debutnya.
Pihaknya pun katanya melakukan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya gesekan antara kedua belah pihak. Yakni massa dari MPB akan ditempatkan di area Alun-alun Pati, sementara massa pendukung Sudewo ditempatkan di utara DPRD Pati.
“Potensi benturan kedua kubu kita antisipasi dengan menempatkan personel di dua titik berbeda. Kita ploting dan kita surati. Untuk MPB atau kontra (bupati) di sekitar alun-alun, sisi selatan DPRD. Untuk pihak yang pro di utara DPRD Kabupaten Pati,” jelasnya.
Pihaknya berpesan kepada masyarakat untuk menjaga kondusifitas. Sehingga tidak terjadi kericuhan seperti aksi pada tanggal 13 Agustus 2025 sebelumnya.
“Kita tak hendaki masyarakat berbenturan dengan petugas. Kita ini saudara kawan kita. Tolong bijak dan arif menyampaikan pendapat di muka umum. Jangan sampai terprovokasi dan terpancing emosi sehingga melakukan kegiatan diluar kendali, seperti pengrusakan, pembakaran dn penganiayaan,” pungkasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung Kolam Retensi Terboyo, Semarang pada Kamis (30/10/2025). Foto: Ist
BETANEWS.ID, SEMARANG – Guna mempercepat penanganan banjir yang melanda pantura Kota Semarang dan Kabupaten Demak, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung Kolam Retensi Terboyo, Semarang pada Kamis (30/10/2025).
Kunjungan ini untuk memastikan percepatan pengerukan dan pembangunan sistem pengendalian banjir di wilayah Semarang–Demak.
Dalam tinjauannya, Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah harus hadir langsung dalam penyelesaian banjir baik di Kaligawe Semarang maupun di Sayung Demak.
Ia meminta agar air yang masih menggenang di sejumlah titik diminta segara dialirkan ke laut. Caranya dengan mengotimalisasi pompa air.
“Jadi, pakai pompa sebanyak-banyaknya sehingga jalan lancar kembali, dan masyarakat tidak terendam,” kata dia disela tinjauan.
Untuk mempercepat surutnya air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana telah mengoperasikan 38 unit pompa, terdiri dari 7 unit pompa eksisting (kapasitas 14 m³/detik), 3 unit floating pump (6 m³/detik), dan 28 unit mobile pump (10,36 m³/detik).
Total kapasitas pompa yang kini bekerja di empat titik utama — Sringin, Terboyo, Tenggang, dan Pasar Waru — mencapai 30.360 liter per detik.
Selain itu, dilakukan operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah juga melakukan evakuasi warga terdampak di kawasan Kaligawe yang ketinggian airnya mencapai sekitar 90 sentimeter.
Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Dwi Purwantoro, memastikan pihaknya siap mendukung penuh langkah percepatan yang dilakukan Pemprov Jateng. Ia mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti permintaan Gubernur untuk pelebaran saluran dan penambahan pompa.
“Ya, kita tindak lanjuti. Tadi kan diminta diperlebar. Nanti kita koordinasi. Kalau pompanya, kita siapkan — yang penting Kaligawe itu harus segera surut, masuk ke sini (kolam retensi Terboyo), dari sini buang ke Babon. Itu akan mempercepat jalan nasionalnya,” jelas Dwi.
Menurutnya, BBWS Pemali Juana dan BBPJN Jateng–DIY sudah berkoordinasi untuk mengintegrasikan pekerjaan pompa, kolam retensi, dan sistem drainase agar penanganan banjir lebih efektif.
BETANEWS.ID, KUDUS – Kasus penyakit stroke di Kabupaten Kudus, utamanya di Rumah Sakit Mardi Rahayu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan, penyakit yang menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di Indonesia itu kini banyak menyerang usia muda.
Direktur Utama RS Mardi Rahayu, dr. Pujianto menyebut, jika dulu penderita stroke rata-rata berusia di atas 60 tahun, kini kecenderungan itu bergeser ke usia di bawah 60 tahun.
“Ada pasien termuda yang kami tangani berusia 35 tahun. Kalau dilihat secara klinis, memang terjadi pergeseran usia penderita stroke ke arah yang lebih muda,” jelasnya.
Berdasarkan data RS Mardi Rahayu, jumlah pasien baik rawat jalan maupun rawat inap dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Pada 2023, jumlah pasien rawat jalan mencapai 14.804 pasien atau rata-rata 1.233 pasien per bulan.
Kemudian tahun 2024 meningkat tajam menjadi 27.901 pasien atau sekitar 2.325 pasien per bulan. Sedangkan untuk tahun ini hingga Bulan September, tercatat sudah 24.887 pasien dengan rata-rata 2.765 pasien per bulan.
“Kami perkirakan hingga akhir tahun ini jumlah pasien rawat jalan bisa mencapai 30 ribu lebih. Jadi angkanya terus meningkat setiap tahun,” tuturnya.
Hal serupa juga terjadi pada pasien rawat inap. Pada 2023 tercatat 2.243 pasien atau sekitar 187 pasien per bulan. Tahun berikutnya meningkat menjadi 2.952 pasien atau sebanyak 246 pasien per bulan. Hingga September tahun ini, jumlah pasien rawat inap sudah mencapai 2.358 pasien, dengan rata-rata 262 pasien per bulan.
Pujianto menjelaskan, tren peningkatan ini sebagian besar dipengaruhi oleh pola hidup yang tidak sehat. Di antaranya seperti pola makan yang tidak dijaga, kadar gula darah yang tidak terkontrol pada penderita diabetes, kurangnya aktivitas fisik, dan minimnya olahraga.
“Faktor gaya hidup menjadi penyebab utama. Jadi pencegahannya harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari,” tegasnya.
Sebagai upaya memperkuat layanan, RS Mardi Rahayu menerapkan sistem pelayanan stroke terintegrasi atau PASTI (Pelayanan Stroke Terpadu dan Integrasi). Sistem ini mencakup penanganan pasien mulai dari kejadian pertama di rumah hingga proses pemulihan di rumah kembali.
“Kalau ada gejala stroke, harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena periode emas penanganan hanya 4,5 jam. Dalam waktu itu, kita masih bisa menekan angka kematian dan mengurangi risiko kecacatan,” sebutnya.
Untuk mendukung penanganan cepat, pihak rumah sakit juga menyediakan ambulans jemputan gratis. Setibanya di Instalasi Gawat Darurat (IGD), pasien langsung melewati jalur cepat (fast track) untuk pemeriksaan awal, termasuk CT scan guna menentukan apakah stroke yang terjadi akibat sumbatan atau perdarahan.
“Karena penanganannya berbeda sekali dan bertolak belakang. Maka kita harus tahu katagori stroke yang diderita oleh pasien, apakah itu pendarahan atau sumbatan,” imbuhnya.
Relawan MSI sedang melakukan sosialisasi pencegahan penularan TBC di Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, beberapa waktu lalu. Foto: Ist
BETANEWS.ID, KUDUS – Kabupaten Kudus mencatat capaian membanggakan dalam upaya pengendalian penyakit Tuberkulosis (TBC). Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kudus, tingkat kesembuhan pasien TBC di daerah ini mencapai 98 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah.
Sekretaris Dinkes Kudus, Nuryanto, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari program tracing atau penelusuran aktif kasus TBC yang dilakukan secara rutin oleh seluruh puskesmas di wilayah Kudus.
“Tracing TBC di Kudus dilakukan secara rutin. Kita juga punya program dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan active case finding setiap hari. Dari target 2.643 kasus, kita berhasil menemukan sekitar 2.631 kasus atau 98 persen,” ujar Nuryanto di Pendopo Kudus belum lama ini.
Menurutnya, penemuan kasus TBC di Kudus tergolong sangat tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Namun hal itu justru menjadi indikator baik, karena berarti banyak kasus TBC yang terdeteksi dan bisa segera diobati.
“Upaya kita kuatkan dari hulu ke hilir. Mulai dari penemuan kasus, edukasi, sampai pengobatan. Semua kita dorong agar angka penularan bisa ditekan dan pasien sembuh total,” ujar Nuryanto.
Untuk memastikan pasien segera mendapat penanganan, Dinkes Kudus menggunakan tes cepat molekuler (TCM) dalam tahap awal pemeriksaan. Setelah dinyatakan positif TBC, pasien langsung mendapat edukasi serta diarahkan mengikuti pengobatan intensif selama enam bulan.
“TBC ini penyakit menular. Karena itu edukasi sangat penting, terutama bagi keluarga serumah dengan pasien, agar tidak tertular. Anak-anak menjadi prioritas utama dalam pencegahan,” tegasnya.
Selain edukasi, pencegahan juga dilakukan melalui pemberian obat pencegahan TBC bagi orang yang memiliki kontak erat dengan pasien positif.
Nuryanto menambahkan, keberhasilan tracing aktif dan pengobatan terintegrasi ini membuat angka kesembuhan TBC di Kudus mencapai 98 persen, tertinggi di Jawa Tengah.
“Bagusnya hasil tracing berbanding lurus dengan tingkat kesembuhan. Karena makin cepat ditemukan, makin cepat pula diobati,” imbuhnya.
Dengan capaian tersebut, Kudus kini menjadi contoh praktik terbaik dalam pengentasan penyakit TBC di tingkat provinsi. Dinkes Kudus berharap, masyarakat terus mendukung program ini dengan rutin memeriksakan diri jika mengalami gejala batuk berkepanjangan.
Sekretaris Paguyuban Persaudaraan Kepala Desa (PPKD) Kudus, Moh Khanafi, Foto: Rabu Sipan
BETANEWS.ID, KUDUS – Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Kudus bakal segera berjalan. Sekretaris Paguyuban Persaudaraan Kepala Desa (PPKD) Kudus, Moh Khanafi, memastikan bahwa sejumlah Kopdes di beberapa desa akan mulai beroperasi pada pertengahan November 2025.
“Insyaallah, di pertengahan November sudah ada Kopdes Merah Putih yang beroperasi. Targetnya, pada tahun 2026 eksistensi koperasi ini harus benar-benar terlihat, karena secara administrasi seluruh desa sudah siap,” ujar Khanafi di Pendopo Kudus belum lama ini.
Khanafi menjelaskan, pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres). Dalam aturan itu, 30 persen Dana Desa dialokasikan untuk mendukung pengembangan Kopdes, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi di tingkat desa.
“Kami siap menjalankan amanat itu. Dana Desa sebesar 30 persen akan menjadi pendorong utama agar Kopdes berjalan dengan berbagai lini usaha produktif,” terangnya.
Menurutnya, keberadaan Kopdes Merah Putih bukan hanya untuk pemerintah desa atau pengurus koperasi, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebagai anggota koperasi.
“Jangan sampai dana 30 persen ini membuat kita terlena. Kopdes harus digerakkan bersama, dengan satu persepsi dan satu tujuan agar desa menjadi mandiri,” tambah Khanafi.
Salah satu lini usaha yang paling diminati warga adalah unit simpan pinjam dan penyediaan kebutuhan pokok desa, seperti gas elpiji 3 kilogram dan pupuk bersubsidi.
“Kalau di desa saya, insyaallah kami akan mulai usaha sebagai pengecer elpiji 3 kilogram. Rencananya, pekan kedua November 2025 sudah jalan, dimulai dengan 25 tabung gas,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Kades Desa Ngembal Kulo, Kecamatan Jati.
Meski begitu, Khanafi memastikan keberadaan Kopdes tidak akan menimbulkan persaingan dengan pengecer yang sudah ada. Setiap pangkalan elpiji nantinya akan disinergikan melalui data terintegrasi, agar distribusi tetap tertib dan merata.
“Tidak akan mengganggu pengecer yang sudah ada. Semua data pengecer sudah terdaftar dan nanti akan disinergikan agar berjalan bersama, bukan saling bersaing,” tegasnya.
Saat ini, 123 desa di Kabupaten Kudus telah siap secara administratif untuk menjalankan program Kopdes Merah Putih. Meski belum seluruhnya beroperasi, proses persiapan dan pembentukan lini usaha terus dikebut agar target peluncuran akhir November 2025 bisa tercapai.
“Keberadaan Kopdes Merah Putih akan menjadi motor ekonomi baru di pedesaan, sekaligus memperkuat kemandirian warga dalam menghadapi tantangan ekonomi global,” imbuhnya.
BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bakal menerapkan elektronik retribusi (e-retribusi) bagi pedagang Car Free Day (CFD). Penerapan tersebut guna menertibkan para pedagang perihal pembayaran retribusi dan sebagai antisipasi kebocoran.
Pelaksana Harian (Plh) Dinas Perdagangan Kudus melalui Kabid Pedagang Kaki Lima (PKL) Imam Prayitno menyampaikan, penerapan e-retribusi kepada pedagang CFD masih menunggu kesiapan dari Bank Jateng untuk menyediakan barcode. Ketika itu siap, akan segera diterapkan.
“Nantinya semua pedagang di CFD kita beri barcode. Jadi pembayaran retribusinya melalui barcode tersebut,” ujar Imam kepada Betanews.id di ruang kerjanya belum lama ini.
Dia menuturkan, penerapan e-retribusi bagi pedagang CFD adalah untuk penertiban pembayaran iuran. Pasalnya, selama ini ada beberapa pedagang yang menunggak retribusi dengan berbagai dalih dan alasan.
Selama ini, tuturnya, pembayaran retribusi pedagang CFD masih secara manual menggunakan karcis. Sehingga ada beberapa alasan dan dalih para pedagang untuk menunggak. Di antaranya ada yang mengaku sudah titip retribusi ke petugas dan alasan lainnya.
“Ketika nanti e-retribusi diterapkan, alasan-alasan seperti itu tak lagi bisa digunakan. Sehingga sangat meminimalisir kebocoran,” bebernya.
Dia mengungkapkan, para pedagang CFD yang berjualan di ruas Jalan Ahmad Yani dan dr Ramelan Kudus menempati lapak ukuran 2 meter kali satu meter. Untuk tarif retribusinya sebesar Rp2 ribu.
“Total jumlah pedagang CFD Kudus kalau berangkat semua ada 400 lapak. Tapi kan gak mungkin komplit semua,” sebutnya.
Imam menegaskan, dengan penerapan e-retribusi para pedagang harus tertib membayar retribusi. Karena jika menunggak sampai empat kali, maka pedagang tersebut bisa dikeluarkan dan diganti dengan pedagang lain.
Dia menambahkan, bahwa konsep berdagang di CFD bukan untuk investasi, tetapi benar-benar sebagai sarana promosi. Hal tersebutlah yang harus ada di mindset para pedagang
“Oleh karena itu, ketika nanti ada pedagang nunggak empat kali pembayaran retribusi, kami persilahkan out. Karena, kita ingin integritas pedagang CFD itu tingi daya jualnya,” tandas Imam.
Kasat Reskrim Polres Jepara, AKP M. Wildan Faizal Umar Rela. Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID, JEPARA – Kasus pencabulan yang dialami oleh seorang anak berusia 14 tahun di Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara kini masih didalami oleh pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jepara.
Kasat Reskrim Polres Jepara, AKP M. Wildan Faizal Umar Rela mengatakan sebelumnya pihak penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada tiga orang terkait kasus tersebut. Yaitu korban dan pihak keluarga.
“Hari ini kami meminta keterangan dari dokter,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (30/10/2025).
Wildan melanjutkan pihak penyidik juga sudah melakukan gelar perkara dan akan segera ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Wildan mengungkapkan ia juga sudah mengantongi identitas pelaku pencabulan.
“Saat ini sudah kami gelar perkaranya dan sudah naik penyidikan. Kami sudah mengantongi identitas terduga pelaku,” ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, anak perempuan yang menjadi korban pencabulan saat ini sedang hamil 8 bulan.
Ia menjadi korban tindakan bejat oleh seorang laki-laki yang merupakan tetangganya sendiri. Perbuatan bejat itu bahkan sudah dilakukan pelaku sejak usia korban masih 12 tahun.
Luluk Bariroh, pendamping dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara sekaligus Ketua Pokja 1 TP PKK Kabupaten Jepara menyebut saat ini korban sudah ditempatkan di ruang aman dan mendapatkan pendampingan intensif.
“Bulan ini masuk usia 8 bulan kehamilan. Perkiraan dokter, Desember nanti HPL (Hari Perkiraan Lahir)-nya,” kata Luluk pada Rabu (29/10/2025).
Berdasarkan pengakuan korban, Luluk melanjutkan ia disetubuhi secara paksa oleh tetangganya sendiri yang saat ini berusia 22 tahun. Rumah korban dan pelaku sangat dekat. Pelaku merupakan anak angkat saudaranya.
Korban sebelumnya hidup bersama adik dan ayahnya di rumah berdinding bambu. Ibunya meninggal pada saat korban masih duduk di bangku kelas 1 SD. Ayahnya bekerja sebagai nelayan dan pekerja serabutan.
“Korban dicabuli pelaku berkali-kali. Dia dipaksa dan diancam untuk tidak bicara dengan siapapun,” ungkap Luluk.
Korban menurut Luluk sudah dicabuli sejak tahun 2022, pada saat masih duduk di bangku kelas 6 SD. Saat ini, korban berusia 14 tahun. Ia hanya mengenyam pendidikan sampai bangku SD dan tidak melanjutkan ke jenjang SMP.
“Pertama kali dicabuli saat dia masih berusia 12 tahun. Dia saat itu belum menstruasi. Dicabuli pertama kali di rumah budhe-nya (ibu angkat terduga pelaku),” ungkap Luluk.
Setelah itu, dia berkali-kali dicabuli oleh terduga pelaku di bawah paksaan dan ancaman. Hingga akhirnya kini hamil 8 bulan.
Tepuk Sakinah dalam nikah massal gratis di Kantor KUA Kecamatan Juwana. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI — Senyum bahagia tak bisa disembunyikan dari wajah enam pasangan yang mengikuti nikah massal gratis di Kantor KUA Kecamatan Juwana. Acara yang digelar sebagai bagian peringatan Hari Santri 2025 itu memberi jalan bagi pasangan yang sebelumnya hanya menikah siri untuk mendapatkan status hukum yang sah.
Pancaran kebahagiaan juga terlihat pada pasangan Edi Wibowo dan Citra Puspaningrum, yang kini resmi tercatat di kantor KUA setelah sebelumnya hidup sebagai suami-istri tanpa pencatatan negara.
Rangkaian acara berlangsung sederhana namun khidmat. Akad yang dilangsungkan di kantor KUA itu, dilanjutkan resepsi kecil di Aula Kantor Kecamatan Juwana.
Panitia sejatinya menyiapkan kuota hingga 50 pasangan, namun hanya enam pasangan yang mendaftar. Dari enam pasangan tersebut, dua berasal dari wilayah Juwana, sementara sisanya datang dari luar kecamatan.
Meski peserta jauh lebih sedikit dari target, panitia memastikan semua fasilitas terpenuhi.
“Sebenarnya kuota yang kita sediakan sebanyak 50 psang.Namun, karena mungkin ini baru, jadi belum banyak yang tahu. Karena ini baru, ini sudah bagus,” ujar Abdul Manan, Ketua Panitia.
Fasilitas yang diberikan tidak sekadar pencatatan nikah. Panitia menyediakan pelayanan lengkap mulai dari pencatatan nikah, layanan imunisasi melalui puskesmas, hingga pemberian mahar sebesar Rp500.000 untuk masing-masing pasangan.
Tujuan utama program ini katanya, untuk melegalkan pernikahan yang sebelumnya hanya tercatat secara siri sehingga sah menurut hukum negara.
Penyelenggaraan bersama KUA dan MWCNU Kecamatan Juwana ini mendapat apresiasi dari peserta, yang menyatakan lega karena kini pasangan mereka memiliki dokumen resmi yang diakui negara.
“Ini penting untuk hak-hak sipil, administrasi dan kesejahteraan keluarga ke depan,” ujar Edi Wibowo, salah satu pengantin.
Setelah prosesi akad, para peserta menggelar resepsi sederhana di aula kantor kecamatan. Momen hangat ini, sekaligus menandai babak baru bagi enam keluarga kecil ini.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi usai rapat koordinasi percepatan penanganan banjir Kota Semarang di kantornya pada Rabu (29/10/2025). Foto: Ist
BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta pemerintah pusat mempercepat pengerukan Kolam Retensi Terboyo, guna mengatasi banjir yang ada di Kota Semarang dan Kabupaten Demak dalam beberapa hari terakhir.
“Kita usulkan agar Kolam Retensi Terboyo diperlebar dan perdalam,” kata Luthfi di sela memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan banjir Kota Semarang di kantornya pada Rabu (29/10/2025).
Hadir dalam rapat tersebut meliputi Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU, Dwi Purwantoro, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Goeroeh Tjiptanto, dan para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai serta jalan.
Luthfi juga meminta agar dilakukan normalisasi sejumlah sungai di Kota Semarang, agar mampu menampung debit air lebih banyak saat hujan dengan intensitas tinggi. Dibeberkan dia, sejumlah sungai yang perlu dilakukan normalisasi meliputi Sungai Babon, Sringin, dan Tenggang. Sungai-sungai tersebut di bawah naungan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut dia, genangan yang terjadi sejak 22 Oktober 2025 di kawasan Kaligawe, Genuk, dan Sayung, menjadi pengingat bahwa sistem pengendalian banjir di wilayah pantura masih perlu diperkuat.
Oleh karenanya, Luthfi menegaskan, perlu kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan maupun mitigasi banjir di daerah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kewaspadaan, mengingat potensi hujan masih memungkinkan terjadi hingga akhir tahun.
Dirjen SDA KemenPU, Dwi Purwantoro, memastikan pemerintah pusat siap menindaklanjuti usulan Gubernur Jateng. Di antaranya, usulan pompa tambahan sebanyak 5 buah dengan total kapasitas 2000 liter per detik.
“Pompa akan kita datangkan dari Jakarta, Surabaya maupun dari Solo dalam minggu ini.,” ujarnya.
Ia juga mendukung penuh langkah usulan Gubernur Jateng untuk melakukan pengerukan Kolam Retensi Terboyo dan normalisasi sungai-sungai di Semarang, guna meningkatkan kapasitas tampung air dan memperlancar aliran ke laut.
Dwi menambahkan, tim teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng–DIY telah berkoordinasi di lapangan untuk mengintegrasikan pekerjaan pompa, kolam retensi, dan sistem drainasenya.
“Kementerian juga akan mengupayakan penggantian pompa existing yang sudah berumur lebih dari lima tahun,” tegasnya.
Berdasarkan data BBWS Pemali Juana, total kapasitas pompa yang dikerahkan di empat titik utama penanganan banjir di Kota Semarang (Sringin, Terboyo, Tenggang, dan Pasar Waru) mencapai 30.360 liter per detik.
Sementara itu dari BBPJN Jateng-DIY tengah membuat sodetan Sungai Sayung yang akan memiliki panjang sekitar 168 meter. Di sodetan itu akan dibangun rumah pompa menuju Kolam Retensi Terboyo dengan jumlah 2 unit pompa kapasitas masing-masing 50 liter per detik.
Untuk mendukung sistem drainase, BBPJN juga memperlebar saluran sementara (temporary channel) dari 10 meter menjadi lebih lebar, serta melakukan pembongkaran aramco di muara Sungai Babon guna memperbesar kapasitas aliran air.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berdialog dengan perwakilan serikat pekerja/buruh di wilayahnya, guna menyerap aspirasi terkait upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Foto: Ist
BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berdialog dengan perwakilan serikat pekerja/buruh di wilayahnya, guna menyerap aspirasi terkait upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).
Dialog yang dihadiri oleh perwakilan 35 federasi dan konfederasi serikat buruh/pekerja tersebut dilakukan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (29/10/2025).
Para perwakilan serikat buruh tersebut menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur Ahmad Luthfi. Di antaranya mengenai besaran upah minimum, upah minimum sektoral, infrastruktur penunjang kesejahteraan buruh, dan lainnya.
Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah, Sumartono mengatakan, penetapan upah minimum sektoral perlu mengakomodir serikat pekerja dan buruh yang ada.
Sejauh ini, lanjut dia, di Peraturan Manteri Tenaga Kerja (Permenaker) tidak dijelaskan secara detail mengenai upak sektoral baik yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi. Tak pelak, muncul penafsifran yang berbeda-beda.
“Jadi kami minta agar dijelaskan secara eksplisit terkait upah minimum sektoral ini di Permenaker,” ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, dialog bersama buruh merupakan upaya untuk menjaring aspirasi dari perwakilan buruh atau pekerja. Di mana hasil dialog tersebut sebagai landasan dalam penetapan upah minimum provinsi yang biasanya ditetapkan pada tanggal 21 November.
“Buruh atau pekerja ini adalah bahan bakarnya investasi. Sebuah investasi tidak akan berjalan kalau tidak ada pekerja. Maka dalam dialog ini, sampaikan semua aspirasi yang ada. Semakin kritis, saya semakin suka,” katanya saat berdialog dengan perwakilan buruh.
Luthfi menegaskan, upah minimum provinsi saat ini belum dapat ditentukan karena masih menunggu regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Masukan dari serikat buruh atau pekerja sangat penting, karena akan digunakan sebagai salah satu landasan pembahasan saat regulasi sudah terbit.
“Semua aspirasi yang disampaikan akan kami catat. Intinya upah minimum harus menguntungkan buruh atau pekerja dan pengusaha,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menyinggung soal koperasi buruh. Ia ingin koperasi itu tidak asal ada. Artinya barang-barang yang dijual di koperasi tersebut harus benar-benar memenuhi kebutuhan pokok penting buruh.
“Kalau bisa harganya juga harus harga produsen, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya bagi buruh. Jangan asal ada,” ujarnya.
Beberapa pendaki saat muncak ke Natas Angin Muria. Foto: Sekarwati.
BETANEWS.ID, KUDUS – Jalur pendakian Gunung Muria, tepatnya di jalur Puncak Natasangis, kawasan Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, ditutup sementara mulai hari ini. Penutupan ini dilakukan imbas adanya korban yang terjatuh di Puncak Bayangan di bawah Puncak Natasangin, Selasa (28/10/2025) malam.
Penjaga Retribusi Bacecamp Natasangis, Selamet Kusmanto mengatakan, penutupan jalur pendikan di sana mulai diberlakukan hari ini, Rabu (29/10/2025) hingga Selasa (4/11/2025). Hal itu untuk mengantisipasi supaya tidak ada kejadian serupa.
“Berhubung adanya korban yang terjatuh di Puncak Bayangan, sehingga jalur pendakian sementara ditutup. Kita rehat sejenak sambil melakukan evakuasi jalur,” bebernya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (29/10/2025).
Alasan penutupan, kata Selamet, demi menjaga jalur pendakian agar tetap aman, usai ada kejadian korban terjatuh. Sehingga pihak pengelola jalur pendakian tidak memperbolehkan ada aktivitas pendakian di jalur tersebut.
“Jadi untuk sepekan ke depan seluruh aktivitas pendakian di jalur Natasangis sama sekali tidak diperbolehkan. Ini untuk menjaga jalur agar bisa kembali normal,” terangnya.
Pihaknya mengimbau para pendaki, untuk tetap waspada ketika melakukan pendakian, baik solo maupun rombongan. Apalagi ketika cuaca musim penghujan seperti ini.
“Kalau bisa untuk para pendaki tidak melakukan pendakian di musim penghujan seperti saat ini. Karena sangat berisiko dan membahayakan bagi keselamatan,” jelasnya.
Mengingat di kala musim penghujan, tambahnya, tanah jalur pendakian dalam kondisi licin dan dapat berpotensi buruk bagi para pendaki.
Aktivitas petani di area persawahan Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Selasa (28/10/2025). Foto: Rabu Sipan
BETANEWS.ID, KUDUS – Deru mesin pemanen padi memecah hangat suasana pagi di area persawahan Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Selasa (28/10/2025). Raut bahagia terpancar dari wajah beberapa petani yang berdiri di Jalan Usaha Tani (JUT), padi yang ditanam pada Masa Tanam (MT) ke-3 empat bulan lalu sudah mulai panen.
Beberapa tahun terakhir area persawahan di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, termasuk di Desa Kedungdowo memang bisa ditanami padi hingga tiga kali dalam satu tahun. Untuk pengairan, para petani mengandalkan air sumur dalam maupun sumur dangkal yang dipompa.
Adanya program Listrik Masuk Sawah (LMS) dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) membuat para petani bisa menyalakan pompa, tanpa perlu khawatir membengkaknya biaya produksi.
Pengairan lahan pertanian di Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus selama ini dikelola oleh beberapa kelompok tani (poktan), satu di antaranya adalah Sumber Makmur.
Sekretaris Kelompok Tani (Poktan) Sumber Makmur, Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Noor Hadi mengatakan, mulai mengunakan tenaga listrik PLN untuk menyalakan pompa irigasi lahan pertanian sejak tahun 2022. Sejak itu pula, para petani bisa menanam padi hingga tiga kali dalam setahun.
“Karena bisa tanam padi tiga kali, para petani bisa lebih produktif. Serta, tentunya lebih menguntungkan,” ujar Hadi, Selasa (28/10/2025).
Seorang petani Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus sedang menyalakan meteran listrik. Foto: Rabu Sipan
Sebelum ada program LMS dari PLN, kata Hadi, para petani mengandalkan diesel bahan bakar minyak (BBM) untuk mengairi lahan pertanian. Tetapi perawatannya lebih mahal, proses mendapatkan BBM bersubsidinya juga cukup berbelit.
“Selain itu, harga panen gabah juga tidak stabil. Sehingga bukannya untung, para petani malah sering buntung. Oleh karena itu, kami dulu memilih menanam padi hanya dua kali dalam setahun,” bebernya.
Berbeda dulu dengan sekarang, kata dia, sejak menggunakan listrik PLN untuk mengairi sawah, para petani antusias untuk menanam padi hingga tiga kali dalam setahun. Karena tak ada kendala sama sekali untuk urusan pengairan.
“Hasil panen pun lebih maksimal. Pengoperasiian pompa menggunakan listrik dari PLN juga lebih mudah dan lebih hemat, jadi petani bisa lebih untung,” ungkapnya.
Apalagi, lanjutnya, di era kepimpinan Presiden Prabowo Subianto ini para petani merasa lebih diperhatikan. Harga gabah panen stabil dan pupuk bersubsidi juga mudah didapat.
“Di eranya bapak Prabowo ini, kami makin antusias menanam padi. Dukungan dari PLN dan kebijakan presiden yang berpihak kepada para petani, maka kesejahteraan itu tak lagi fatamorgana bagi kami para petani,” sebutnya.
Pogram LMS PLN Bantu Swasembada Beras di Kudus
Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Kudus, Muhamad Isnuroso menyampaikan, total lahan pertanian pangan di Kudus pada tahun 2025 luasannya kurang lebih 16 ribu hektar. Lahan tersebut menyusut dibanding lima tahun sebelumnya yang luasnya mencapai 21 ribu hektare.
“Namun untuk produktifitas padi di Kabupaten Kudus tetap terjaga. Bahkan, beberapa tahun terakhir mampu swasembada beras,” ujar Isnu di ruang kerjanya, Rabu (29/10/2025).
Swasembada beras di Kabupaten Kudus, kata Isnu, tak terlepas karena beberapa wilayah lahan pertanian yang mampu ditanami dan panen padi hingga tiga kali. Selain keberadaan Bendungan Logung, keberadaan sumur dalam dan sumur dangkal turut membantu para petani di Kudus lebih produktif.
Isnu mengungkapkan, total di wilayah pertanian di Kabupaten Kudus terdapat lima sumur untuk irigasi sawah. Terdiri tiga sumur di Kecamatan Kaliwungu, satu di Kecamatan Jati, dan satu lagi di Kecamatan Gebog.
“Air sumur disedot dengan pompa yang dinyalakan menggunakan arus listrik PLN. Masing-masing sumur biasanya dikelola oleh satu kelompok tani untuk mengairi 10 hektare sawah,” bebernya.
Dia mengungkapkan, sebelumnya para petani di Kudus mengandalkan pengairan dari irigasi Waduk Kedungombo dan tadah hujan. Oleh karena itu, sawah hanya bisa ditanami padi dua kali dalam setahun, bahkan ada juga yang hanya sekali saja.
Setelah ada sumur dangkal dan sumur dalam yang dioperasikan menggunakan lsitrik PLN, para petani di sebagian wilayah Kudus mulai bisa menanam padi hingga tiga kali. Jadi petani lebih produktif, dan membantu Kudus swasembada pangan, khususnya beras,” sebutnya.
Isnu menyampaikan, satu hektare bidang sawah di Kabupaten Kudus biasanya mampu menghasilkan tujuh ton gabah. Jika dikali 16 ribu hektare sawah maka tiap tahun, Kota Kretek mampu menghasilan 112 ribu ton gabah setiap panennya.
“Dengan jumlah penduduk 800 ribuan jiwa dan sebagian lahan pertanian bisa ditanami padi tiga, Kabupaten Kudus dalam beberapa tahun terakhir memang selalu surplus untuk produksi gabah,” imbuhnya.
Komunitas pengguna motor listrik PEVR (Polytron Electric Vehicle Riders) mencetak sejarah baru. Foto: Rabu Sipan
BETANEWS.ID, KUDUS – Komunitas pengguna motor listrik PEVR (Polytron Electric Vehicle Riders) mencetak sejarah baru. Mereka berhasil memecahkan Rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) untuk kategori “Pengisian Daya Motor Listrik Terbanyak dari Satu Merek.”
Rekor itu melibatkan hampir 300 unit motor listrik Polytron FOX Electric. Kegiatan ini digelar dalam rangka Jambore Nasional PEVR yang berlangsung di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Sumedang, pada 25–26 Oktober 2025.
Acara ini juga menjadi bagian dari perayaan 50 tahun Polytron sekaligus dua tahun berdirinya komunitas PEVR. Ratusan pengguna motor listrik dari berbagai daerah datang untuk merayakan kebersamaan dan mencatat rekor bersejarah.
“Pengguna motor listrik Polytron FOX kini tersebar di seluruh Indonesia. Sudah hampir 40 ribu pengendara dan ratusan di antaranya berkumpul hari ini,” kata Ilman Fachrian Fadly, Head of Group Product EV 2-Wheeler Polytron melalui siaran tertulisnya.
Dari sisi industri, Ilman menegaskan bahwa Polytron mengapresiasi semangat komunitas yang turut mengembangkan ekosistem kendaraan listrik.
“Kami bangga PEVR tumbuh menjadi penggerak positif. Motor listrik Polytron kini bukan sekadar alat transportasi, tapi bagian dari gaya hidup baru yang peduli lingkungan,” ujarnya.
Ia juga memperkenalkan FOX-200, motor listrik terbaru yang didesain untuk perempuan Indonesia. Dilengkapi fitur Fox Alert, motor ini membantu keselamatan dan meningkatkan kepercayaan diri pengendara di jalan.
Hingga kini, Polytron telah menjual hampir 40 ribu unit motor listrik di seluruh Indonesia. Total jarak tempuh seluruh unit mencapai 348 juta kilometer, dengan penghematan emisi karbon 4,2 juta kilogram, setara dengan menanam 195 ribu pohon.
“Polytron tidak hanya ingin menjadi produsen motor listrik terdepan, tapi juga pionir transportasi hijau yang berkelanjutan untuk Indonesia,” imbuh Ilman.
Dalam kesempatan itu, Komunitas PEVR juga diresmikan sebagai komunitas kendaraan listrik pertama yang resmi terdaftar di Ikatan Motor Indonesia (IMI).
Dukungan penuh datang dari PT PLN (Persero) UID Jawa Barat, sebagai mitra utama pengisian daya massal. PLN berkomitmen menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal.
“Termasuk penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah,” kata General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo.
Ketua IMI Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syaifuddin, menilai keberhasilan PEVR menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin menerima kendaraan listrik.
“Inisiatif dari pengguna ini membuktikan kendaraan listrik bukan tren sesaat, tapi sudah menjadi bagian dari keseharian,” katanya.
Dari komunitas, Riky Arisandi, Ketua PEVR Bandung Raya Chapter, mengaku bangga bisa ikut mencetak rekor nasional. “Kami bukan hanya komunitas pengguna, tapi bagian dari gerakan menuju masa depan hijau,” ujarnya.
Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui Direktur Operasional Jusuf Ngadri menyampaikan penghargaan resmi kepada Polytron. Kegiatan ini menunjukkan semangat inovasi dan karya anak bangsa.
“Polytron FOX Electric resmi tercatat di MURI sebagai pemegang rekor pengisian daya motor listrik terbanyak dari satu merek,” ujarnya.
Dukungan lain juga datang dari LAzone.id yang turut menjadi mitra acara. Deputy Director LAzone.id, Ivan Simadibrata mengatakan, gerakan komunitas seperti PEVR menunjukkan kolaborasi dan kreativitas masyarakat dalam mendorong transisi energi bersih.
Gebyar Penyaringan Hadiah Utama Tamades, di Halaman Kantor PT. BPR BKK Jepara (Perseroda) pada Rabu (29/10/2024). Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID, JEPARA – Pertumbuhan PT. BPR BKK Jepara (Perseroda) mencatatkan tren yang positif selama tahun 2025. Laba yang diterima mengalami kenaikan sebesar 50 persen dibanding tahun sebelumnya.
Direktur PT. BPR BKK Jepara (Perseroda), Basri menyebutkan sampai dengan triwulan ketiga tahun 2025, laba usaha yang diterima perusahaan lebih dari Rp15 miliar. Naik dari tajun 2024 yang hanya Rp10 miliar.
“Keputusan warga menjadi nasabah BPR BKK Jepara, sangat tepat, karena bank kami ini milik pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, serta diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terjamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” katanya saat kegiatan Gebyar Penyaringan Hadiah Utama Tamades, di Halaman Kantor PT. BPR BKK Jepara (Perseroda) pada Rabu (29/10/2024).
Sementara itu hingga September 2025, total dana masyarakat yang berhasil dihimpun lebih dari Rp411 miliar. Hal ini mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp386 miliar.
Aset perusahan juga tumbuh stabil, dan kini mencapai 488miliar, meningkat dari 453miliar pada 2024.
“Gebyar Penyaringan Undian Tamades adalah bentuk apresiasi kepada nasabah setia yang mempercayakan dananya kepada PT BPR BKK, untuk mengelola dana bapak ibu masyarakat Kabupaten Jepara,” ujar Basri.
Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar mengatakan PT. BPR BKK Jepara (Perseroda) sebagai lembaga keuangan daerah yang sehat dan profesional. Dari sisi kredit, total kredit produktif berdasarkan sektor ekonomi yang tersalurkan mencapai 327miliar.
“Bank BKK Jepara tidak hanya sukses secara finansial, tetapi aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM agar timbuh dan naik kelas” ucap Gus Hajar.
Ia berharap, kepercayaan dan kerjasama antara BPR BKK Jepara dan masyarakat terus terjalin. Tentunya untuk mendorong perekonomian daerah yang semakin tumbuh dan inklusif.
“Saya mengajak jajaran Bank BPR BKK Jepara terus berinovasi, mempercepat layanan digitalisasi, dan terus berinovasi. Semoga Bank BKK Jepara menjadi Banknya masyarakat Jepara,” ujarnya.
Gubernur Jateng saat mendampingi Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini meninjau SRT 45 Semarang, Rabu (29/10/2025). Foto: Ist
BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Jawa Tengah sangat tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayanya.
Sejauh ini, sudah ada 14 rintisan sekolah rakyat yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi mengatakan, pembangunan sekolah rakyat di Jateng ini dinilai tepat, karena untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Selain itu untuk memperbanyak sekolah vokasi.
“Karena Jawa Tengah itu proyeksinya sekarang adalah investasi padat karya,” kata Luthfi disela mendampingi Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini meninjau SRT 45 Semarang, Rabu (29/10/2025).
Sebagai informasi, SRT 45 Semarang saat ini menempati gedung sementara di Kompleks Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP), Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Sekolah tersebut merupakan satu dari 14 rintisan sekolah rakyat tahap 1 yang sudah beroperasi di Jawa Tengah. Sementara untuk sekolah rakyat tahap 2 di Jawa Tengah masih disiapkan dan akan beroperasi tahun 2026 di 11 kabupaten/kota.
Selain sekolah rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan. Di antaranya memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jateng yang ada di tiga tempat (Kota Semarang, Pati, dan Purbalingga) dan program Sekolah Kemitraan. Sekolah itu untuk memfasilitasi anak-anak dadi keluarga miskin dan kurang mampu.
Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf mengatakan, gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang tersebut merupakan gedung sementara. Gedung permanen akan mulai dibangun tahun ini dan akan menampung sekitar 1.000 siswa dari SD-SMP-SMA.
“Lahannya nanti yang menyiapkan Wali Kota, pembangunan dilakukan dengan APBN. Luasnya nanti sekitar 7-8 hektare,” katanya.
Areal Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang nantinya akan memiliki fasilitas lengkap. Mulai dari ruang kelas, asrama siswa, asrama guru, perpustakaan, lapangan olahraga, aula, dan tempat ekstrakurikuler.
“Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa pindah ke gedung permanen,” jelasnya.
Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) ini merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Trilogi sekolah rakyat adalah memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Saat ini di Indonesia sudah ada 165 sekolah rakyat yang beroperasi.
“Jadi selain anak-anaknya sekolah, orangtua atau wali siswa juga akan mengikuti program pemberdayaan, seperti menerima bansos dan pelatihan, sehingga dalam lima tahun sudah bisa terangkat kesejahteraannya. Anaknya lulus, keluarganya lepas dari kemiskinan,” ungkap Syaifullah Yusuf.
