Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi. Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – Empat pentolan Masyarakat Pati Bersatu (MPB) ditangkap Polresta Pati di dua lokasi berbeda, Jumat (31/10/2025). Mereka diduga berencana membuat keonaran usai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati memutuskan tidak memakzulkan Bupati Pati Sudewo.
Salah satu Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Mulyati mengatakan, empat pentolan yang ditangkap itu adalah Supriyono alias Botok, Teguh Istiyanto, Paijan, dan Apro. Mereka diamankan di dua lokasi berbeda sekitar pukul 19.00 WIB.
“Ada 4 orang diambil sama petugas. Barusan saya dapat kabar itu Mas Botok dan Pak Teguh dibawa aparat,” ujar Mulyati.
Ia mengungkapkan, untuk Supriyono dan Teguh ditangkap di Jalan Lingkar Pati tepatnya di Desa Widorokandang, Kecamatan Pati. Penangkapan itu dilakukan karena massa berupaya memblokir Jalur Pantura.
“Ditangkap di (Jalur) Lingkar (Selatan) pas nutup Pantura. Kalau Mas Paijan Jawi dan Apro ditangkap di Hotel 21,” ungkapnya.
Pihaknya mengaku sangat kecewa dengan adanya penangkapan itu. Dia berharap aparat kepolisian bisa bertindak seadil-adilnya, karena pihaknya tidak membuat kerusuhan saat mengawal Rapat Paripurna Hak Angket DPRD Pati.
“Kami tidak menciptakan suatu kerusuhan, kami hanya mencari keadilan, itu saja,” ucapnya.
Saat dikonfirmasi, Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, membenarkan adanya pengamanan empat pentolan MPB. Namun, dia belum bisa memberitahukan nama-nama siapa saja yang dibawa ke Polresta Pati karena masih dalam pemeriksaan.
“Informasi dari Satgas Gakkum ada beberapa yang diamankan. Kita masih mintai keterangan terkait keterlibatannya. Namun demikian, nanti hasilnya akan kami sampaikan ketika sudah terang benderang terkait tindak pidananya,” katanya.
Rapat Paripurna DPRD Pati terkait Penyampaian Hak Menyatakan Pendapat Anggota DPRD Kabupaten Pati Tentang Kebijakan Bupati Pati pada Jumat (31/10/2025). Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – Mayoritas anggota DPRD Pati menyatakan tidak sepakat kalau Bupati Pati Sudewo dimakzulkan. Hal ini berdasarkan hasil keputusan Rapat Paripurna DPRD Pati terkait Penyampaian Hak Menyatakan Pendapat Anggota DPRD Kabupaten Pati Tentang Kebijakan Bupati Pati pada Jumat (31/10/2025).
Ali Badrudin, Ketua DPRD Pati menyampaikan, dengan hasil yang sudah disepakati itu, artinya proses hak angket Pemakzukan Bupati Sudewo telah selesai. Sehingga tidak perlu lagi sampai ke Mahkamah Agung (MA).
“Tak perlu ke MA. Kalau berupa pemakzula ya MA. Tapi kalau MA ya salah, karena mohon maaf, yang menghendaki pemakzulan kalah. Menang yang Pak Bupati diberikan rekomendasi perbaikan, ” ujar Ali usai paripurna, Jumat (31/10/2025) malam.
Ia menyebut, dengan hasil paripurna ini, tahapan selanjutnya yaitu pemberian rekomendasi kepada Bupati Pati untuk perbaikan dan ditembuskan kepada gubernur, kemudian Menteri Dalam Negeri.
Ia pun meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati. Bahwa hasil akhir yang disampaikan Pansus DPRD yang bekerja dua bulan lebih yaitu berupa rekomendasi perbaikan.
“Inilah yang kita beri persembahkan untuk masyarakat Pati. Tentunya kami dari PDIP menerima apapun yang menjadi tuntutan masyarakat. Kami terima ini keputusan yang terbaik, ” kata pria yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Pati itu.
Ali kemudian memberikan imbauan kepada masyarakat, bahwa apapun hasilnya harus diterima.
“Masing-masing fraksi mempunyai hak dan itu sah menurut undang-undang yang berlaku, ” imbuhnya.
Untuk diketahui, dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Pati, semuanya sepakat untuk tidak memakzulkan Bupati Pati Sudewo kecuali dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Fraksi yang tidak menyetujui untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo adalah Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem.
Dari tujuh fraksi itu, mereka memilih untuk opsi berupa rekomendasi atau perbaikan kinerja Bupati Pati Sudewo untuk tahun-tahun berikutnya.
BETANEWS.ID, SEMARANG – Ketinggian genangan banjir di Kota Semarang mengalami penyusutan pada Jumat 31 Oktober 2025. Jika di rata-rata dari berbagai wilayah yang dilanda banjir, ada penurunan elevasi 15 Cm. Penurunan itu dicapai kurang dari sehari usai Gubernur Ahmad Luthfi mengecek Kolam Retensi Terboyo, Kamis (30/10/2025).
Ada dua faktor yang mempengaruhi penurunan signifikan tersebut. Pertama, penambahan pompa dan adanya Babinsa yang memantau aktivasinya. Kedua, menurunnya curah hujan usai dilakukan rekayasa cuaca sebagaimana instruksi Gubernur Ahmad Luthfi.
Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, menjelaskan, upaya mengalirkan genangan banjir itu terfokus pada tiga titik. Yakni wilayah pemukiman, rumah warga dan jalan.
“Sebagaimana instruksi Pak Gubernur, pompa terus ditambah. Kurang dari sehari, jika dirata-rata maka banjir turun 15 cm,” kata Bergas di Semarang pada Jumat (31/10/2025).
Dibeberkan dia, ada penambahan tiga pompa mobile kapasitas cukup besar dan ditempatkan di daerah Trimulyo. Penempatan pompa ini dinilai efektif, karena penurunan elevasi air di daerah Trimulyo otomatis mempengaruhi genangan di wilayah Genuk. Sementara itu, jumlah pompa di Kali Tenggang juga ditambah 2 unit menjadi 5 unit.
Bergas yang juga ditunjuk Gubernur sebagai Satgas Pompa ini menuturkan, Pemprov Jateng melibatkan jajaran TNI dalam pelaksanaan pompanisasi. Babinsa diturunkan untuk memantau proses pompanisasi di titik yang telah ditentukan.
“BPBD dan babinsa terus memantau pompa. Babinsa juga membuat laporan rutin dan mengirim video,” terangnya.
Sesuai perintah Gubernur, Satgas Pompa ini akan bertugas dalam kurun waktu 10 hari. Dengan capaian penyusutan genangan banjir yang signifikan, harapannya masyarakat bisa beraktivitas normal kembali sebelum 10 hari tersebut. Satgas pompa ditunjuk oleh gubernur per Rabu 29 Oktober 2025 dalam rapat percepatan penanganan banjir di Kantor Gubernur Jateng.
“Kami beroperasi 10 hari. Semoga tidak sampai 10 hari masyarakat bisa beraktifitas normal,” terangnya.
Di sisi lain, rekayasa cuaca dalam beberapa hari terakhir juga disebutnya memiliki peranan besar dalam mengurangi intensitas curah hujan di Semarang dan sekitarnya.
Rapat Paripurna DPRD Pati terkait Penyampaian Hak Menyatakan Pendapat Anggota DPRD Kabupaten Pati Tentang Kebijakan Bupati Pati pada Jumat (31/10/2025). Foto: Kholistiono
BETANEWS.ID, PATI – DPRD Kabupaten Pati akhirnya sepakat untuk tidak memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Pati terkait Penyampaian Hak Menyatakan Pendapat Anggota DPRD Kabupaten Pati Tentang Kebijakan Bupati Pati pada Jumat ( 31/10/2025).
Dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Pati, semuanya sepakat untuk tidak memakzulkan Bupati Pati Sudewo kecuali dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Fraksi yang tidak menyetujui untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo adalah Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem.
Dari tujuh fraksi itu, mereka memilih untuk opsi berupa rekomendasi atau perbaikan kinerja Bupati Pati Sudewo untuk tahun-tahun berikutnya.
“Apakah bapak, ibu menyatakan setuju Bupati Pati diberhentikan? Silakan acungkan tangan” tanya Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, yang memimpin sidang paripurna.
Lantas, beberapa anggota dewan berdiri mengacungkan tangan mereka. Total ada 13 orang, yang semuanya dari PDIP. Sedangkan satu orang abstain.
Sementara, ketika Ali kembali bertanya siapa yang tidak setuju Bupati Pati diberhentikan? Kemudian puluhan anggota dewan lainnya berdiri mengacungkan tangan. Total ada 36 orang dari tujuh fraksi.
Dengan hal itu, artinya lebih dari 2/3 anggota dewan sepakat agar Bupati Pati Sudewo tidak diberhentikan. Mereka sepakat memberikan rekomendasi agar Bupati melakukan perbaikan kinerja.
“Artinya, PDIP harus legowo dengan hasil ini, ” kata Ali.
Petugas Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah tengah menjaga pompa air di di tanggul Terboyo, Kaligawe, Kota Semarang. Foto: Ist
BETANEWS.ID, SEMARANG – Sebagai salah satu garda depan dalam penanganan banjir di Kaligawe, Kota Semarang, petugas Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah bekerja ekstra keras dari pagi, siang, sore, malam, hingga pagi lagi, sejak hari pertama banjir.
Salah satunya seperti yang dilakukan petugas jaga di tanggul Terboyo, Kaligawe. Saat petang, petugas ditemani nyamuk dan suara mesin pompa yang meraung tiada henti.
Di tengah terbatasnya lampu penerangan, mereka berjaga dan siaga. Setiap beberapa menit mereka bergantian memeriksa selang, kabel, dan aliran air. Itulah rutinitas yang dilakukan di tengah situasi bencana banjir.
Mereka sudah berhari-hari menjalankan tugas. Meski terkadang logistik terbatas, namun tanggung jawab diemban dengan teguh. Tugasnya penting, yakni menuntaskan penanganan banjir di wilayah Semarang–Demak. Terlebih Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, sudah menginstruksikan dengan tegas kalau banjir Kaligawe harus asat.
“Kami mengoperasikan mesin dan memastikan beroperasi dengan baik, sehingga bisa menyedot air,” Didi Mulyadi, salah satu petugas pompa air, Jumat (31/10/2025).
Pekerjaan itu dilakukan selama 24 jam penuh dengan melibatkan 6-10 orang di lapangan. Ini bukan pekerjaan mudah, karena harus memastikan pompa dapat bekerja dengan baik dan maksimal. Bukan hanya itu, untuk menuju lokasi saja harus bergulat dengan kemacetan di jalan.
“Kami bergantian dengan waktu tugas 24 jam. Kalau berangkat ke lokasi ya harus kena macet dulu,” imbuhnya.
Abi Gustomi, petugas pompa yang lain, menambahkan, menjaga dan mengoperasionalkan mesin pompa tidaklah mengenal waktu. Dari pagi sampai pagi lagi.
BETANEWS.ID, JEPARA – MJW, seorang anak berusia 12 tahun asal Kabupaten Jepara yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh MTR, seorang kakek berusia 50 tahun kini belum mendapatkan perawatan yang layak.
Hal itu diungkapkan oleh Zainal Petir, kuasa hukum keluarga korban. Zaenal mengatakan selama 30 hari terakhir setelah mendapatkan perilaku kekerasan, MJW hanya terbaring di rumahnya. Ia juga tidak bisa berangkat ke sekolah.
“Setelah kejadian itu korban tidak pernah masuk sekolah. Dia hanya di rumah, tiduran saja. Kalau mau tidur, tangannya sakit, kenyut-kenyut,” kata Zaenal melalui sambungan telepon, Jumat (31/10/2025).
Sebelumnya, MJW memang sempat mendapat perawatan selama dua hari di RSUD dr. Rehatta Kelet pada Sabtu-Minggu, (4-5/10/2025)
Namun korban terpaksa pulang karena terkendala biaya. Hasil observasi dokter menyatakan korban mengalami patah tulang pad lengan kiri bawah. Tapi korena takut di operasi dan terkendala biaya akhirnya pulang paksa.
“Sampai sekarang belum dirawat lagi. Karena memang orang tidak punya. Bapaknya hanya kerja serabutan. Korban juga tidak punya BPJS,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, menurut Zaenal korban juga mengalami trauma akibat peristiwa itu. Terutama pada saat melihat terduga pelaku. Korban dan pelaku tinggal di satu RW dan hanya berbeda gang serta RT.
Karena kondisi yang semakin memprihatinkan dan tak kunjung mendapatkan penanganan, Petir berharap
Zaenal berharap Bupati Jepara bisa melihat korban yang merupakan warganya, agar bisa dibantu. Sebab kondisinya kini semakin memprihatinkan dan belum mendapat penanganan.
Zaenal menambahkan ia sudah berupaya menghubungi Sekda Jepara, Ary Bachtiar, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda pemerintah akan membantu korban.
“Karena korban mengalami patah tangan, tidak retak, jadi harus operasi. Saya harap bupati atau pemerintah daerah bisa membantu korban. Saya sudah WhatsApp Sekda Jepara, sudah direspon, tapi belum ada tindaklanjut,” harapnya.
Kasus ini saat ini sedang ditangani Satreskrim Polres Jepara. Zaenal mengatakan, sebelumnya pemerintah desa setempat sudah melakukan mediasi sebanyak dua kali, namun gagal.
“Dua kali mediasi gagal. Terduga pelaku tidak mau tanda tangan. Tidak mau tanggungjawab,” pungkasnya.
11 narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Semarang pada Kamis (30/10/2025). Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID, JEPARA – 11 narapidana perempuan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Semarang pada Kamis (30/10/2025).
Kepala Rutan Jepara, Renza Maisetyo menyampaikan proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat oleh petugas Rutan Jepara bersama personel Polres Jepara, sebagai langkah pengamanan dan pengawasan agar kegiatan berlangsung lancar tanpa kendala.
Pemindahan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan hunian dan optimalisasi pembinaan bagi narapidana, sekaligus memastikan setiap warga binaan mendapatkan hak pembinaan sesuai klasifikasi dan kapasitas lembaga yang dituju.
“Pemindahan ini merupakan bagian dari penyesuaian pembinaan agar lebih optimal dan sesuai dengan klasifikasi narapidana. Kami pastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur, dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan baik bagi petugas maupun warga binaan,” ujarnya pada Jumat, (31/10/2025).
Sebelum diberangkatkan, seluruh narapidana terlebih dahulu menjalani pemeriksaan administrasi dan kesehatan oleh petugas Rutan. Setelah dinyatakan lengkap dan layak, mereka diberangkatkan menuju Lapas Kelas IIA Semarang menggunakan kendaraan pengangkut khusus dengan pengawalan penuh.
“Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Rutan Jepara dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan secara profesional, responsif, berintegritas, modern, dan akuntabel,” ujarnya.
Melalui pemindahan tersebut, ia berharap 11 Napi perempuan yang dipindah akan mendapat program pembinaan yang lebih maksimal. Sebab di rutan jepara untuk program kemandirian bagi perempuan belum memadai.
Sedangkan terkait 11 Napi perempuan yang dipindah, menurutnya berasal dari kasus yang berbeda-beda.
Ratusan warga Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, nyaris melakukan aksi ke kantor PLN Kudus pada Jumat (31/10/2025). Foto: Kaerul Umam
BETANEWS.ID, KUDUS – Ratusan warga Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, nyaris melakukan aksi ke kantor PLN Kudus pada Jumat (31/10/2025). Aksi itu merupakan buntut dari sering terjadinya pemadaman listrik di wilayah mereka, terutama di RW 2, 4, dan 5 yang berlangsung hampir setiap malam antara pukul 17.00 hingga 22.00 WIB selama tiga hingga empat bulan terakhir.
Kepala Desa Jepang Pakis, Sakroni mengatakan, rencana aksi warga berhasil diredam setelah pihak kepolisian dari Polsek Jati dan Polres Kudus turun tangan. Warga pun akhirnya sepakat tidak jadi mendatangi kantor PLN setelah ada kesepakatan bahwa pihak PLN akan datang langsung ke desa untuk berdialog.
“Masyarakat sudah kami redam, PLN juga sudah datang menemui kami dan berjanji besok akan menindaklanjuti keluhan warga, termasuk soal penambahan travo,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, persoalan utama yang dikeluhkan warga adalah lemahnya daya listrik di wilayah tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan lampu sering padam di malam hari dan mengganggu aktivitas warga bahkan dianggap merugikan warga setempat.
“Kata PLN, daya travo memang sudah sesuai kapasitas, tapi penggunaannya melebihi batas. Mungkin ada pencurian arus atau sambungan ilegal. Tapi itu bukan urusan kami, silakan ditindak, yang penting jangan sampai warga kami dirugikan,” tegasnya.
Sakroni menjelaskan, aduan warga sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu melalui kanal pengaduan Wadul K1 K2. Namun hingga kini belum ada penanganan berarti.
“Awalnya hanya RW 2 yang terdampak, tapi sekarang sudah melebar ke RW 4 dan RW 5. Warga RW 2 sudah dua kali mengadu, tapi belum ada respon nyata,” katanya.
Hasilnya, kata dia, pihak PLN berjanji akan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Salah satunya adalah melakukan penambahan daya travo listrik di desa tersebut.
Diketahui, hampur 100 warga hadir dalam pertemuan tersebut. Situasi di lokasi saat ini dilaporkan kondusif setelah adanya mediasi antara warga, perangkat desa, dan pihak kepolisian.
Berdasarkan laporan dari Polsek Jati kepada Polres Kudus, tindakan pengamanan dan penggalangan dilakukan sejak pagi hari di Balai Desa Jepang Pakis guna mencegah aksi warga ke PLN Kudus.
“Sampai saat ini situasi masih dalam keadaan terkendali,” tulis laporan oleh Polsek Jati, AKP Hadi Noor Cahyo.
Distribusi bantuan bagi warga terdampak banjir di Kota Semarang terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Foto: Ist
BETANEWS.ID, SEMARANG – Distribusi bantuan bagi warga terdampak banjir di Kota Semarang terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meski harus menerjang genangan, tim dari Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah tetap berkomitmen menyalurkan logistik kepada warga yang terjebak dan terdampak.
Seperti dialami Niswatin warga Kampung Tenggang, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Ia mengaku sudah kehabisan bahan makanan, sementara untuk keluar rumah tidak memungkinkan karena akses tertutup banjir.
Karena itu, ia pun wadul kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melalui kanal aduan warga. Laporan tersebut langsung direspons dengan menurunkan tim untuk mendistribusikan makanan siap saji, sembako, makanan anak, hingga family kit.
“Terima kasih Pak Gubernur atas bantuan yang disampaikan,” ungkapnya.
Petugas Dinsos Jateng, Hendro Saputro, mengatakan, di beberapa tempat seperti Tlogosari Kulon dan Tambakrejo, genangan air masih cukup tinggi, mencapai lutut hingga paha orang dewasa.
Menurutnya, bantuan bagi warga tersebut memang berasal dari laporan masyarakat yang langsung direspons Dinsos Jateng.
“Kami tindak lanjuti laporan tersebut dengan mengirimkan mi instan, lauk pauk, peralatan kebersihan diri, sampai beras,” ujarnya, Jumat, 31 Oktober 2025.
Selain berdasarkan laporan, bantuan juga tetap disalurkan kepada warga yang membutuhkan.
Dapur Umum Selain mendistribusikan logistik langsung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga membuka dapur umum tambahan untuk memperkuat dukungan makanan siap saji. Setelah berdiri di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, dapur umum kedua didirikan di Kantor Kecamatan Gayamsari.
Kabid Linjamsos Dinsos Jateng, Dedi Prawata, mengatakan, fasilitas ini bertujuan memperluas jangkauan distribusi makanan siap saji. Menurutnya, dampak banjir di Kota Semarang cukup luas, sehingga dibutuhkan tambahan dapur umum.
“Wilayah terdampak banjir di Kota Semarang cukup luas. Daerah Kaligawe, Sawah Besar, hingga Tambakrejo, masih memerlukan banyak dukungan logistik. Karena itu kami buka dapur umum kedua di Kecamatan Gayamsari,” tutur Dedi.
Ia menjelaskan, dapur umum di Gayamsari mampu memproduksi 1.000-1.500 bungkus makanan sekali masak. Dengan demikian, pasokan makanan siap saji bagi warga terdampak di dua kecamatan tersebut semakin kuat.
Dedi menambahkan, Dinsos Jateng bersama petugas terkait siap memberi bantuan kepada warga selama bencana banjir terjadi.
“Mudah-mudahan banjir di Semarang segera surut dan tidak turun hujan besar lagi. Kami juga berharap ada partisipasi dari kabupaten/kota tetangga untuk membantu relawan Tagana, agar dapur umum yang kami jalankan semakin optimal,” ungkapnya. (*)
BETANEWS.ID, PATI – Gelombang protes yang sempat mengguncang Kabupaten Pati beberapa bulan lalu rupanya masih menyisakan sorotan tajam dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jumat (31/10/2025), pansus menyebut sikap Bupati yang menantang rakyat untuk berdemo telah mencederai stabilitas dan ketertiban nasional.
Sidang yang digelar di Ruang Rapat Paripurna itu membahas hasil kerja Pansus Hak Angket atau Pansus Pemakzulan terhadap Bupati Sudewo. Dalam pemaparannya, pansus menilai tindakan sang bupati yang menantang masyarakat untuk berdemo menolak pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak patut dilakukan oleh seorang pemimpin daerah.
Anggota Pansus, Narso, yang mewakili penyampaian hasil, menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga mencoreng citra Kabupaten Pati di mata nasional.
“Termasuk kebijakan yang meresahkan masyarakat dan kepentingan umum di Kabupaten Pati. Sehingga menjadikan terdapat penilaian atas pemerintahan Kabupaten Pati negatif secara nasional dan belum pernah terjadi dalam sejarah Pati pasca kemerdekaan Indonesia,” ungkapnya.
Narso menambahkan, seharusnya seorang kepala daerah justru menjadi penyejuk di tengah masyarakat, bukan melakukan provokasi dengan menantang rakyat untuk turun ke jalan.
“Menjadi larangan bagi Bupati Pati sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan larangan kepala daerah untuk membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain,” sebutnya.
Aksi menantang tersebut, katanya, terbukti berujung pada demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025, yang diwarnai kemarahan warga terhadap kebijakan sang bupati. Tak hanya berhenti di Pati, gelombang reaksi itu bahkan disebut menyebar ke daerah lain.
Tradisi Prasah Warga Desa Sidigede, Kecamatan Welahan pada saat melangsungkan pernikahan. Foto: Umi Nurfaizah
BETANEWS.ID,JEPARA- Di Kabupaten Jepara, terdapat sebuah tradisi unik bernama Prasah. Tradisi ini dilakukan oleh Warga Desa Sidigede, Kecamatan Welahan pada saat melangsungkan pernikahan.
Dalam tradisi ini, seekor kerbau jantan yang sebelumnya sudah diikat menggunakan tali dadung atau tali tambang pada bagian kaki, leher, dan kepalanya diarak dari kediaman pengantin laki-laki menuju kediaman pengantin perempuan.
Selama diarak, kerbau yang sudah dijinakkan dibracut atau disoraki oleh warga yang menyaksikan.
Kemudian di belakang kerbau, terdapat barongsai, mobil pengantin laki-laki, yang kemudian diikuti rombongan pengantin yang membawa barang seserahan yang akan diberikan kepada pengantin perempuan.
Sebelum diarak, pada malam hari sebelum acara pernikahan, tokoh agama akan membacakan mantra-mantra dan doa agar kerbau tidak mengamuk selama perjalanan.
Pelaksanaan tradisi tersebut, juga selalu disambut antusias dan mengundang perhatian warga sekitar. Tradisi itu biasanya dilakukan sejak pagi sekitar pukul 07.00 WIB sebelum akad pernikahan berlangsung.
Kepala Desa Sidigede, Abdul Hakim menjelaskan tradisi Prasah biasanya dilakukan oleh orang tua yang memang ebelumnya sudah memiliki niat untuk melakukan tradisi tersebut.
“Tradisi Prasah itu, kalau ada orang punya gawe (hajat) dari pihak laki-laki, biasanya punya niat atau ujat dan punya uang yang banyak. Tapi belum tentu orang yang mampu bawa Prasah itu belum tentu,” katanya saat ditemui Betanews.id, di Kantor Balai Desa Sidigede pada Jumat, (31/10/2025).
Dalam tradisi itu, Abdul menyebutkan kerbau yang dibawa biasanya memiliki harga sekitar Rp50-100 juta.
Tradisi Prasah, menurut Abdul merupakan tradisi yang menjadi ciri khas Warga Desa Sidigede. Meskipun terkadang terdapat juga Warga Desa Guwosoberkto, Kecamatan Welahan yang juga melakukan tradisi tersebut.
“Tidak harus dua-duanya dari Desa Sidigede. Kemarin ada yang laki-laki dari Guwosoberkto, perempuan dari Sidigede. Tapi kebanyakan memang dari Sidigede,” sebutnya.
Tradisi tersebut, menurutnya sudah terjadi sejak lama sehingga diwariskan secara turun temurun oleh warga Desa Sidigede.
Mudin Desa Sidigede, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, Nurrofi’i menjelaskan tradisi Prasah merupakan bentuk penghargaan dan menjunjung tinggi anak laki-laki yang sudah melangsungkan pernikahan.
Menurut Nur, warga Sidigede mempunyai karakter atau ciri karena rasa percaya dirinya yang tinggi. Tradisi ini bersifat sukarela dan tidak wajib. Sebab ongkos seserahan kerbau yang terbilang mahal dan tidak semua orang bisa.
Kerbau yang dibawa juga harus berjenis kelamin jantan, mempunyai postur yang bagus dan berkualitas.
“Bahasanya sebagai sedekah, prasah ini sebagai seserahan manten dengan cara ikhlas, berangkat dari hati nurani,” ungkap Nur.
Terkait anak-anak atau remaja yang memukuli kerbau saat diarak, kata Nur, bukanlah hal yang diperbolehkan. Menurutnya hal itu sama saja dengan menyakiti binatang yang juga makhluk hidup.
“Sebenarnya itu tidak boleh, tetapi memang kondisinya sangat ramai, saking banyaknya yang mengiring kerbau, jadi tukang bracut hanya mengingatkan,” jelasnya.
Salah satu warga Desa Sidigede RT 14 RW 3, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, yang menyaksikan tradisi prasah, Wakhid (43) mengungkapkan bahwa tradisi turun temurun ini selalu dinanti warga.
“Kalau anak laki-laki di sidigede menikah membawa prasah sebagai seserahan ke mempelai putri, biasanya satu desa atau tetangga desa,” kata Wakhid di lokasi.
Jika mempelai laki-laki menikah dengan luar Desa Sidigede, maka prasahnya diantar menggunakan kendaraan terlebih dahulu, sebelum diarak ketika sudah dekat dengan lokasi mempelai putri.
“Kalau jauh pakai mobil pengangkut Colt atau sejenisnya, jika sudah dekat baru diarak,” timpalnya.
Sandung Hidayat saat sidak di ruas Jalan UIN Kudus-Karangbener, Jum'at (31/10/2025). Foto: Rabu Sipan
BETANEWS.ID, KUDUS – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kudus, Sandung Hidayat, menyoroti banyaknya ruas jalan di wilayah Kota Kretek yang minim penerangan. Salah satu yang paling mendapat perhatian adalah jalan penghubung antara UIN Sunan Kudus dan Desa Karangbener, yang setiap malam gelap gulita dan dinilai rawan tindak kejahatan.
“Jalan UIN–Karangbener ini ramai dilalui, apalagi malam hari. Tapi karena penerangannya kurang maksimal, sangat berpotensi terjadi kecelakaan maupun aksi kejahatan,” ujar Sandung saat sidak di ruas Jalan UIN Kudus-Karangbener, Jum’at (31/10/2025).
Sorotan itu muncul setelah viralnya dugaan kasus pembegalan di kawasan tersebut. Meski belakangan diketahui bukan begal sungguhan melainkan rekayasa pertengkaran antarteman, peristiwa itu menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah.
“Walaupun kasus kemarin ternyata bukan pembegalan, tapi ini harus jadi peringatan. Karena faktanya, di Kudus masih banyak jalan gelap yang minim lampu penerangan,” tegasnya.
Menurut Sandung, ruas jalan di timur Universitas Muria Kudus (UMK) merupakan jalan kabupaten yang vital. Selain menjadi akses utama menuju kampus, jalur ini juga menjadi alternatif kendaraan kecil maupun besar dari Pati menuju Jepara atau sebaliknya.
“Volume kendaraan di ruas jalan ini tinggi sekali. Tapi kalau malam gelap, risikonya besar. Bisa memicu kecelakaan atau jadi sasaran pelaku kejahatan,” tambahnya.
Sandung mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Kudus untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Ia menilai, banyak lampu yang kondisinya redup bahkan mati akibat kurangnya perawatan.
“Kami minta Dishub turun langsung mengevaluasi semua LPJU di Kabupaten Kudus. Jangan cuma di ruas UIN–Karangbener, tapi seluruh Kudus,” katanya.
Selain perawatan, ia juga menyoroti penataan jarak antar lampu yang belum merata di beberapa ruas jalan. Hal itu menyebabkan area tertentu masih gelap, meski secara fisik jalan sudah bagus dan ramai dilalui.
Selain penerangan, Sandung juga menilai perlu adanya pelebaran jalan di beberapa titik padat kendaraan. Ia mencontohkan ruas Gerbang Harapan di Kecamatan Bae yang telah ia dorong pelebarannya satu meter di sisi kanan dan kiri.
“Kalau bisa, lebar jalan dari UIN hingga Karangbener itu idealnya sama dengan jalan provinsi. Karena sekarang masih sempit dan berisiko kalau simpangan kendaraan besar,” jelasnya.
Politikus partai Gerindra itu menegaskan, Pemkab Kudus harus menindaklanjuti keluhan masyarakat secepatnya. Penerangan jalan bukan hanya soal estetika kota, tapi menyangkut keselamatan dan keamanan warga.
“Warga butuh jalan yang terang, aman, dan nyaman. Jangan tunggu ada kejadian baru bergerak,” tandasnya.
Massa yang jumlahnya mencapai ribuan orang dari berbagai wilayah datang untuk melakukan aksi pengawalan sidang paripurna terkait dengan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo pada Jumat (31/10/2025). Foto: Kholistiono
BETANEWS. ID, PATI – Massa yang jumlahnya mencapai ribuan orang dari berbagai wilayah datang untuk melakukan aksi pengawalan sidang paripurna terkait dengan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo pada Jumat (31/10/2025).
Mereka tampak memadati area kawasan Alun-alun Pati. Mereka yang datang dengan menggunakan berbagai armada sepeda motor hingga truk itu tampak bersemangat menyuarakan untuk pelengseran Bupati Sudewo.
Suasana sempat memanas, begitu massa membakar ban. Terlihat asap tebal langsung mengepul dari bakaran ban tersebut.
Meski begitu, petugas keamanan yang berjaga di lokasi terlihat membiarkan aksi masaa ini. Aparat gabungan ini tampak fokus untuk mengamankan gedung DPRD Pati.
Massa yang mencapai ribuan ini, mulai berdatangan sekitar pukul 13.30 WIB. Tampak sejumlah personel keamanan berjaga di lokasi. Polisi hanya memperbolehkan massa masuk tanpa membawa kendaraan.
Truk massa pun putar balik. Sementara massa turun dari truk dan berjalan kaki untuk ke lokasi demo pengawalan paripurna DPRD Kabupaten Pati.
Suara lengserkan Bupati Pati Pati Sudewo pun bergema. Mereka juga membawa berbagai spanduk yang berisikan menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati melakukan pemakzulan.
Seperti, ’Makzulkan Bupati Pati Sudewo’, ’Pecat Bupati Pati Sudewo dari kader Partai Gerindra,’ hingga ’Pantang Pulang sebelum Sudewo tumbang.’
Salah satu massa Eko mengaku pihaknya dari Pati Utara. Setidaknya dua ribu massa dari wilayahnya bergerak mengawal paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
”10 truk dari Pati utara dengan jumlah 2 ribuan massa. Nanti akan menyusul lainnya dari arah lain,” ucapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menghadiri pembukaan Forum Ilmiah Tahunan dan Mukernas Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada, Jumat (31/10/2025). Foto: Ist
BETANEWS.ID, SEMARANG – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan, permasalahan mendasar bidang kesehatan di Indonesia adalah stunting dan tuberkulosis (TBC).
“Jadi ini permasalahan kita bersama dan memerlukan penanganan yang sangat cepat. Presiden sudah perintahkan kepada kabinet untuk percepatan,” katanya didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai menghadiri pembukaan Forum Ilmiah Tahunan dan Mukernas Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada, Jumat (31/10/2025).
Menurut dia, penanganan masalah kesehatan seperti stunting dan tuberkulosis memerlukan peran sentral dari Ahli Kesehatan Masyarakat (AKM).
Ia juga menyoroti rawannya penyakit menular (zoonis) dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Misalnya rabies di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kasusnya tinggi, juga penyakit lain yang dipicu oleh hewan seperti malaria dan demam berdarah.
“Nah inilah peran sentral dari para ahli kesehatan masyarakat yang pendekatannya tidak hanya dengan perangkat teknis medis yang klinikal, tetapi juga sosial dan gaya hidup, termasuk kesehatan hewan dan kesehatan alam,” katanya.
Menurut Pratikno, sinergi lintas sektoral sangat penting dalam penanganan masalah kesehatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Gubernur Ahmad Luthfi dengan program speling dan program penanganan kemiskinan di Jawa Tengah
“Gubernur Jateng ini luar biasa aktif dalam urusan ini, mensinergikan berbagai macam program di lapangan, dengan mengajak kampus dan para ahli kesehatan masyarakat untuk bersama-sama menangani,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi yang paling utama.
Maka dari itu, Pemprov Jawa Tengah berusaha memberikan pelayanan paripurna terkait kesehatan melalui program dokter spesialis keliling (Speling) yang menjangkau ke desa-desa.
Program Speling terus digencarkan, hingga 13 Oktober 2025, program ini telah menjangkau 595 desa di 35 kabupaten/kota, dengan total 64.278 jiwa penerima manfaat.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menyinggung terkait skrining (pelacakan) penderita TBC di Jawa Tengah yang juga diintegrasikan dengan program Speling.
Skrining itu dilakukan menggunakan alat portable pemeriksaan tuberkolosis. Sayangnya, alatnya masih terbatas. Alat tersebut menurutnya perlu diperbanyak.
“Program Speling kita sangat dirasakan oleh masyarakat. Untuk TBC kita butuh alat yang mobilitasnya bisa mencapai desa, saat ini masih kurang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Luthfi menambahkan, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik, pihanya juga membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Bahkan melibatkan rumah sakit milik pemerintah dan swasta.
“Termasuk kampus kami libatkan dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematiknya,” kata dia.
Sekretaris Paguyuban Persaudaraan Kepala Desa Kudus, Moch Khanafi. Foto: Rabu Sipan
BETANEWS.ID, KUDUS – Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Kudus semakin dinantikan kehadirannya. Tak hanya karena menjadi bagian dari kebijakan nasional berbasis Dana Desa, tetapi juga karena banyak warga berharap Kopdes ini memiliki unit usaha simpan pinjam yang bisa membantu perputaran ekonomi di desa.
Sekretaris Paguyuban Persaudaraan Kepala Desa (PPKD) Kudus, Moh Khanafi, mengatakan bahwa masyarakat di berbagai desa menyambut antusias pembentukan Kopdes Merah Putih. Salah satu lini usaha yang paling banyak diharapkan adalah simpan pinjam, yang dinilai mampu memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Kalau simpan pinjam, kita harus bersama-sama mencari format yang tepat agar dana yang dijalankan benar-benar bisa bergulir dan dipertanggungjawabkan,” ujar Khanafi di Pendopo Kudus belum lama ini.
Ia menegaskan, keberhasilan unit simpan pinjam akan sangat bergantung pada komitmen dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Jangan sampai, kata dia, pengalaman masa lalu terulang kembali—di mana program simpan pinjam di beberapa koperasi sempat gagal karena lemahnya sistem dan pengawasan.
“Tahun 1998 dulu, sudah pernah ada koperasi dengan program simpan pinjam. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Dari situ kita belajar bagaimana menemukan formula yang benar, supaya dana yang bergulir tidak mandek dan bisa dirasakan manfaatnya oleh anggota,” jelasnya.
Menurut Khanafi, penting bagi setiap Kopdes Merah Putih untuk menyiapkan struktur pengelolaan yang profesional dan transparan, agar masyarakat semakin percaya.
“Pertanyaannya sekarang, apakah tiap koperasi sudah siap dengan unit usaha simpan pinjam? Ini menjadi catatan penting dan perhatian kita bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Khanafi menyebutkan bahwa dari 123 desa di Kabupaten Kudus, seluruhnya sudah siap secara administrasi untuk menjalankan program Kopdes Merah Putih. Rencananya, sejumlah Kopdes akan mulai beroperasi pada pertengahan November 2025, dengan fokus pada berbagai lini usaha, termasuk penyediaan gas elpiji 3 kilogram dan pupuk bersubsidi.
“Kalau di desa saya, insyaallah kami akan memulai usaha jadi pengecer elpiji 3 kilogram. Pekan kedua November 2025 kemungkinan sudah jalan, dimulai dengan 25 tabung,” tutur pria yang juga menjabat sebagai kepala desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati tersebut.
Meski begitu, ia memastikan keberadaan Kopdes tidak akan menimbulkan persaingan dengan pengecer yang sudah ada. Semua data pangkalan dan pelaku usaha akan disinergikan agar tidak tumpang tindih.
“Tidak akan mengganggu pengecer lain, karena datanya sudah terdaftar. Justru nanti kita sinergikan agar semua bisa berjalan bersama,” ujarnya.
Program Kopdes Merah Putih ini juga merupakan tindak lanjut dari perintah pemerintah pusat melalui Perpres, yang mengatur agar 30 persen Dana Desa digunakan untuk memperkuat koperasi desa. Dana tersebut diharapkan mampu menjadi pendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.
“Ini bukan hanya untuk pemerintah desa atau pengurus Kopdes, tapi juga untuk warga yang jadi anggota. Jangan sampai 30 persen Dana Desa ini membuat kita terlena. Justru harus menjadi pendorong agar desa makin maju,” tambahnya.
Khanafi menegaskan, tahun 2026 mendatang diharapkan eksistensi Kopdes Merah Putih sudah benar-benar terlihat nyata, baik dari sisi usaha maupun manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat.
“Kita semua punya tanggung jawab untuk menjadikan Kopdes Merah Putih ini benar-benar hidup. Kalau unit simpan pinjamnya bisa berjalan baik, itu akan menjadi tonggak baru ekonomi desa,” pungkasnya.
