BETANEWS.ID, PATI – Gelombang protes yang sempat mengguncang Kabupaten Pati beberapa bulan lalu rupanya masih menyisakan sorotan tajam dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jumat (31/10/2025), pansus menyebut sikap Bupati yang menantang rakyat untuk berdemo telah mencederai stabilitas dan ketertiban nasional.
Sidang yang digelar di Ruang Rapat Paripurna itu membahas hasil kerja Pansus Hak Angket atau Pansus Pemakzulan terhadap Bupati Sudewo. Dalam pemaparannya, pansus menilai tindakan sang bupati yang menantang masyarakat untuk berdemo menolak pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak patut dilakukan oleh seorang pemimpin daerah.
Baca Juga: Paripurna Pemakzulan Bupati Sudewo Memanas, Massa Pendemo Bakar Ban
Anggota Pansus, Narso, yang mewakili penyampaian hasil, menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga mencoreng citra Kabupaten Pati di mata nasional.
“Termasuk kebijakan yang meresahkan masyarakat dan kepentingan umum di Kabupaten Pati. Sehingga menjadikan terdapat penilaian atas pemerintahan Kabupaten Pati negatif secara nasional dan belum pernah terjadi dalam sejarah Pati pasca kemerdekaan Indonesia,” ungkapnya.
Narso menambahkan, seharusnya seorang kepala daerah justru menjadi penyejuk di tengah masyarakat, bukan melakukan provokasi dengan menantang rakyat untuk turun ke jalan.
“Menjadi larangan bagi Bupati Pati sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan larangan kepala daerah untuk membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain,” sebutnya.
Aksi menantang tersebut, katanya, terbukti berujung pada demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025, yang diwarnai kemarahan warga terhadap kebijakan sang bupati. Tak hanya berhenti di Pati, gelombang reaksi itu bahkan disebut menyebar ke daerah lain.
Baca Juga: Polisi Turunkan Bendera AMPB yang Berkibar di Alun-alun Simpang Lima Pati
“Telah memantik respon masyarakat daerah lain untuk melakukan unjuk rasa sehingga menjadikan stabilitas nasional terganggu,” ucapnya.
Menurutnya, Pansus menegaskan bahwa tindakan Bupati Sudewo menjadi catatan serius dan preseden buruk dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Pati.
Editor: Haikal Rosyada
