BETANEWS.ID, KUDUS – Raut wajah sumringah terpancar jelas dari puluhan tukang becak di Kabupaten Kudus, saat menerima bantuan bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto, di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (12/11/2025). Bantuan tersebut diberikan utamanya bagi tukang becak yang berusia lebih dari 60 tahun. 

Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Nuryana menjelaskan, bahwa program bantuan tersebut diberikan dari uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, prioritas bantuan diperuntukan untuk tukang becak yang aktif dan dinilai kurang mampu.

Baca Juga: PAD Kudus 2025 Sektor Pajak Tercapai 84,57 Persen

“Bermula dari keperihatinan presiden ketika melihat pengemudi becak yang terlihat berat saat mengayuh becak, utamanya pada usia tua. Sehingga bantuan ini sudah terpikir jauh sebelum beliau menjabat sebagai presiden,” bebernya.

Ia menuturkan, saat ini sudah ada 2.180 unit dari target 10.000 unit becak listrik yang akan disalurkan kepada penerima manfaat. Untuk Kabupaten Kudus, ada sebanyak 80 unit becak listrik diberikan kepada masyarakat.

Pihaknya mengaku, sejauh ini Kudus dinilai lebih siap dari pada daerah lainnya. Sebab Kudus bakal menyiapkan titik-titik pengecesan demi mendukung program pribadi Presiden Prabowo Subianto.

“Di Kudus saya melihat perbedaan, dari beberapa kabupaten/kota yang kami kunjungi, Kudus yang paling siap mendukung program ini. Bupati Kudus tadi menyebut bakal menyiapkan titik tertentu untuk tempat mengeces batrai secara gratis,” jelasnya.

Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris mengucapkan terimakasih kepada Presiden Prabowo Subianto lewat Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, yang telah memberikan bantuan becak untuk masyarakat Kudus. Pemkab kini telah mengajukan lagi bantuan becak tersebut untuk masyarakat yang belum kebagian. 

“Harapannya pendapatan para tukang becak dengan adanya bantuan ini meningkat. Sebab bisa digunakan untuk angkutan orang, barang, dan juga pariwisata,” jelasnya.

Apabila ada becak yang membutuhkan perawatan, sebutnya, bisa dibawa langsung ke Dinas Perhubungan untuk dilakukan perbaikan. Tak hanya itu, demi mendukung program tersebut, pihaknya meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Kudus untuk membuat stasiun pengecasan untuk becak listrik. 

“Saya mencoba langsung, ternyata sangat enteng dan cepat lajunya. Hati-hati bagi para tukang becak, mungkin pengenalan kendaraan butuh dua sampai tiga hari biar bisa lancar,” terangnya.

Salah satu penerima, Suwandi (71) mengaku senang mendapat bantuan tersebut. Dia berharap dengan adanya bantuan itu bisa lebih meringankan beban dan meningkatkan pendapatannya.

“Perasaannya senang, Alhamdulillah. Sangat berterimakasih kepada Presiden Prabowo sudah membantu kami,” terang kakek delapan cucu tersebut. 

Baca Juga: Menuju Smart City, Kudus Tambah ATCS di Simpang DPRD 

Selama ini pihaknya telah melakukan aktivitasnya sebagai tukang becak sejak 1969 dengan penghasilan yang tak menentu. Bahkan perharinya, pendapatan yang diperoleh paling banyak sebesar Rp20 ribu.

“Sekarang untuk becak ontel sepi, banyak kendaraan roda dua yang lebih mudah melayani penumpang,” imbuh warga beralamat Kelurahan Wergu Wetan RT 2 RW 3, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus itu.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus optimis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak bisa mencapai target di akhir tahun 2025. Pasalnya, hingga 31 Oktober realisasi capaiannya sudah 84,57 persen.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Daerah (BPPKAD), Djati Solechah mengatakan, target PAD Pemkab Kudus dari sektor pajak di Anggaran Perubahan Belanja Daerah (APBD) 2025 Perubahan sebesar Rp326,4 miliar. Hingga Oktober realisasinya tercapai Rp276 miliar.

Baca Juga: Bupati Sam’ani Usulkan Grand Desain Logistik Nasional, Solusi Win-win Songsong Zero ODOL 2027

“Capaian tersebut setara dengan 84,57 persen. Dengan hanya kurang sekira 15,43, kami optimis bisa mencapai target,” ujar Djati di ruang kerjanya belum lama ini.

Dari 9 sektor pajak, ungkap Djati, realisasi tertinggi yakni Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBBP2) yang tercapai 98,26 persen. Target sebesar Rp54 miliar tercapai kurang lebih Rp53,06 miliar.

“Kemudian disusul, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBPHTB) – Pemindahan Hak yang sudah tercapai 89,99 persen. Dari target kurang lebih sebesar Rp46,65 miliar, sudah terealisasi sebesar Rp41,98 miliar,” bebernya.

Lalu, kata Djati, ada opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sudah tercapai 82,26 persen. Dari target kurang lebih Rp77,6 miliar, sudah terealisasi sebesar Rp63,8 miliar.

“Disusul Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang realisasinya sudah 81,15 persen. Target sebesar Rp99,7 miliar, hingga akhir Oktober sudah tercapai Rp80,9 miliar,” ungkapnya.

Sedangkan Pajak Air Tanah, tuturnya realisasinya sudah 80,71 persen. Dari target sebesar Rp5,2 miliar, sudah tercapai sebesar Rp4,19 miliar. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) realisasinya juga sekira 80 persen. Dari target sebesar Rp50 juta, capainnya sekira Rp40 juta.

Kemudian ada opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang realisasinya sudah 73,75 persen. Dari target sebesar Rp39,16 miliar sudah tercapai kurang lebih Rp28,8 miliar.

Baca Juga: Kisah Setuni dari Jati Kulon Kudus, Ubah Bencana jadi Sebuah Doa

Sedangkan realisasi paling rendah ada di Pajak Sarang Burung Walet yang masih di angka 37,21 persen. Dari target sebesar Rp7 juta, baru tercapai sebesar Rp2,6 juta.

“Realisasi Pajak Sarang Burung Walet memang paling rendah, sebab di Kudus jarang sarang walet maupun usaha pengolahannya,” imbuh Djati. 

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Dinas Perhubungan (Dishub) kembali melakukan pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) pada tahun ini. Hal itu dilakukan sebagai upaya implementasi nyata dan satu pilar dari sebuah konsep kota cerdas (smart city). 

Di tahun 2025, Dishub memfokuskan pemasangan ATCS di simpang atau perempatan kantor DPRD Kabupaten Kudus. 

Baca Juga: Kisah Setuni dari Jati Kulon Kudus, Ubah Bencana jadi Sebuah Doa

Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Prasarana pada Dishub Kudus, Muchlisin mengatakan, perkembangan terkait pemasangan ATCS di tahun ini sudah mulai dilakukan perikatan kontrak dengan pihak kontraktor. Menurutnya, instalasi dengan pekerjaan booring mulai dikerjakan, Senin (10/11/2025) lusa.

“ATCS sudah dilakukan perikatan kontrak awal November kemarin. Ini persiapan untuk belanja barang dan jasanya, sedangkan untuk instalasi sudah dimulai hari Senin kemarin pekerjaan booring,” bebernya, saat ditemui Selasa (11/11/2025).

Dalam pemasangan tersebut, kata dia, nantinya ada lima kamera yang dipasang di persimpangan DPRD, terdiri empat kamera pasif dan satu kamera dinamis atau kamera 360 derajat. Adanya sistem tersebut diharapkan dapat mengurai kemacetan lalu lintas, dengan teknologi modern.

Tak hanya itu, fungsi kamera dapat mendeteksi pelanggaran seperti pengendara yang tidak memakai helm, bahkan sampai sabuk pengaman di dalam mobil dapat terlihat.

“Ketajaman kamera bisa menembus sampai ke dalam kabin, jadi kalau tidak pakai sabuk bisa langsung ketahuan. Kamera juga terkoneksi dengan CCTV yang terintegrasi ke database dan aplikasi ‘Kudus Sehat’,” terangnya.

Penerapan ATCS ini sejalan dengan visi Kudus menuju kota berbasis smart digital. Dari sistem konvensional ke arah teknologi modern yang dapat terus di-upgrade sesuai kebutuhan.

Baca Juga: Bupati Sam’ani Usulkan Grand Desain Logistik Nasional, Solusi Win-win Songsong Zero ODOL 2027

“Kita harap ini jadi langkah awal mewujudkan pengelolaan lalu lintas yang lebih canggih dan efektif. Yang jelas seluruh simpang di Kudus nantinya akan diterapkan, tapi dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pengadaan ATCS di simpang depan kantor DRPD Kabupaten Kudus dialokasinya dengan anggaran Rp1,2 miliar. Dana tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kudus tahun 2025.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Bencana besar pernah melanda Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus 16 tahun yang lalu. Sungai Gelis yang biasanya tenang tiba-tiba murka, sampah dan lumpur memenuhi rumah-rumah warga.

Dari peristiwa itu, Sri Setuni menemukan panggilan hidupnya. Banjir bukan sekadar bencana, namun sebuah peringatan, sampah yang dibuang sembarangan akan berbuah buruk bagi kehidupan.

Baca Juga: Kisah Frisca, Penjual Donat Kukus Lumer yang Jadi Primadona Baru di Tayu

Sejak saat itu, Setuni mulai mengumpulkan plastik bekas, terutama plastik bungkus kopi, deterjen, maupun pewangi dan mengolahnya menjadi kerajinan tangan.

Di ruang kecil bernama Seruni Handmade, Ia duduk merapikan potongan plastik, menyulapnya menjadi tas, dompet, karpet, bahkan kursi. Apa yang sebelumnya menjadi sumber bencana, dijadikannya doa pengais rezeki, sekaligus simbol perlawanan terhadap pencemaran.

Awalnya, tetangga mencibir. “Sampah kok dijadikan kerajinan?,” begitu suara yang mampir ke telinga Setuni. Namun dia tidak menyerah. Ia menempelkan spanduk di tepi sungai bertuliskan “Nek Kaline Resik Uripe Becik” yang bermakna jika sungai bersih, hidup pun baik. Kata-kata itu menjadi semacam mantra, pengingat bahwa perubahan dimulai dari kesadaran kecil.

“Saya tidak pernah patah semangat. Saya tetap mengedukasi para tetangga untuk memilah sampah dan membujuk mereka agar sudi ikut pelatihan membuat aneka kerajinan,” kisah Setuni.

Pelan-pelan, satu demi satu ibu-ibu kampung mulai tertarik. Dari bungkus kopi lahirlah tas, dari rasa penasaran lahirlah semangat baru. Ketika jumlah peserta bertambah, kebutuhan plastik pun meningkat. Maka pada 2012, Setuni bersama warga mendirikan Bank Sampah Jati Asri.

Bank Sampah Jati Asri yang dikelola oleh warga RT 03/RW 02 Desa Jati Kulon kemudian jadi binaan Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF). Pembuatan aneka kerajinan dari daur ulang sampah plastik pun terus berlanjut.

“Pada 2016 bank sampah kemudian dikelola oleh Pemerintah Desa Jati Kulon dan berubah nama menjadi Sumber Pangan Sejati. Saya tetap dipercaya jadi ketua bank sampah tersebut,” ungkapnya.

Di sana, sampah plastik dikumpulkan, diolah, dan dijadikan sumber ekonomi bagi banyak keluarga.

Sampah plastik yang tak bernilai jual di bank sampah diolah jadi berbagai kerajinan. Di antaranya, menjadi tas, gaun, karpet, dompet, aneka aksesoris, karpet hingga meja dan kursi.

“Aneka kerajinan tersebut kemudian dipasarkan melalui semua platform media sosial. Serta, sudah terjual ke hampir seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dalam sebulan, kata Setuni, setidaknya ia membutuhkan 50 kilogram sampah plastik untuk membuat aneka kerajinan. Kebutuhan tersebut bisa lebih banyak, ketika ada pesanan.

Dari sampah, mereka menciptakan harapan, menjual karya ke berbagai penjuru Indonesia. Kudus yang sempat darurat sampah kini menemukan jalannya.

Selain untuk mengurangi sampah plastik, kegiatan yang digagasnya itu juga bisa jadi sumber ekonomi bagi para ibu-ibu yang terlibat.

Baca Juga: Kisah Dua Sahabat Penjual Jajan Tradisional di Pati, Omzet Hariannya Capai Rp500 Ribu

Ia menegaskan, akan terus berkomitmen untuk peduli terhadap lingkungan melalui pengolahan sampah.

“Adanya kreatifitas pembuatan kerajinan dari sampah plastik dan bantuan mesin insinerator dari Djarum Foundation, kini Desa Jati Kulon mampu menangani sampahnya sendiri. Apalagi, sampah organik juga diambil oleh Kudus Asik untuk diolah jadi kompos,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris mengusulkan sejumlah aspirasi yang menjadi unek-unek para supir dan pelaku usaha transportasi dalam diskusi pembahasan tarif angkutan barang, di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (11/11/2025). Hal itu dia sampaikan untuk mencari titik tengah menyongsong pemberlakukan kebijakan over dimension over load (ODOL) 2027 mendatang. 

Menurutnya, pentingnya mencari solusi bersama agar kebijakan tersebut bisa berjalan efektif tanpa memberatkan pelaku usaha transportasi. Pihaknya menyoroti perlunya grand desain matriks tujuan barang agar arus logistik nasional lebih terintegrasi. 

Baca Juga: Zero ODOL Bakal Diberlakukan Awal 2027, Sopir: ‘Kami Mendukung, tapi…’

Diharapkan, dengan adanya desain tersebut, solusi alternatif seperti transportasi kereta api dapat lebih dioptimalkan untuk mengurangi beban jalan raya.

“Permasalahan ODOL ini harus didekati secara kolaboratif. Kita ingin mencari win-win solution, karena dampaknya tidak hanya pada infrastruktur jalan, tetapi juga pada keselamatan, polusi, dan kemacetan,” bebernya.

Dalam kesempatan itu juga disinggung mengenai perlunya dukungan bagi pengusaha dan sopir truk untuk melakukan penyesuaian kendaraan. “Apabila diatur untuk perubahan dimensi, pasti ada beberapa solusi. Di sisi lain banyak yang belum memiliki biaya untuk menyesuaikan kendaraan menjadi standar,” ujarnya.

Pemerintah pun menekankan pentingnya sosialisasi terkait batasan tonase dan jembatan timbang kepada masyarakat dan pelaku usaha transportasi sebagai langkah awal penegakan kebijakan zero ODOL yang rencananya akan diterapkan penuh pada Januari 2027.

Selain itu, koperasi transportasi seperti Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi wadah untuk membantu para sopir truk ODOL bertransisi menuju kendaraan standar.

“Intinya, kita ingin semua pihak berkomitmen, baik pemerintah, pengusaha, maupun sopir, agar kebijakan zero ODOL tidak hanya menjadi aturan. Tapi solusi bersama untuk keselamatan dan keberlanjutan transportasi nasional,” jelasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Hermin Esti Setyowati menyampaikan, pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari pelaku industri angkutan barang, termasuk terkait skema tarif dan pemanfaatan moda transportasi lain.

“Skema tarif dan masukan yang mengakomodir multimoda lain seperti kereta api ini sangat sesuai dengan semangat presiden. Pemerintah mendorong reaktivasi jalur-jalur kereta api yang potensial agar distribusi logistik lebih efisien,” ujarnya melalui via zoom.

Baca Juga: Optimis Capai Target, Dishub Kudus Genjot Retribusi Terminal Kargo Jati

Hermin menambahkan, pemerintah pusat juga akan berkoordinasi dengan daerah dalam menentukan jalur kereta api yang layak diaktifkan kembali. “Karena yang paling tahu kondisi lapangan adalah pemerintah daerah. Kita harap ada masukan terkait jalur mana saja yang masih bisa direaktivasi,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya berencana melakukan pembahasan bersama Bappenas dalam waktu dekat untuk mempercepat pengembangan jaringan logistik nasional, termasuk jalur Trans Jawa-Kalimantan-Sulawesi-Sumatra.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah tengah mematangkan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional yang ditargetkan rampung dan mulai diimplementasikan pada awal 2027. Aturan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menata sistem logistik nasional secara terintegrasi, termasuk penerapan kebijakan zero ODOL (Over Dimension Over Load) serta penetapan tarif angkutan barang yang lebih berkeadilan.

Analis Kebijakan Ahli Madya pada Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Edy Susilo menjelaskan, kegiatan itumerupakan tindak lanjut dari aspirasi berbagai asosiasi transportasi. Mereka mengharapkan adanya kepastian waktu implementasi zero ODOL yang direncanakan mulai Januari 2027.

Baca Juga: Zero ODOL Bakal Diberlakukan Awal 2027, Sopir: ‘Kami Mendukung, tapi…’

“Ini merupakan isu kolaboratif semua pihak. Implementasi zero ODOL tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi antara kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, hingga pelaku usaha. Karena itu, audiensi seperti ini penting untuk mengumpulkan masukan dari asosiasi,” jelasnya usai acara diskusi pembahasan tarif angkutan barang di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, sebagian besar asosiasi pengusaha dan pengemudi angkutan barang telah menyatakan kesepakatan mendukung kebijakan zero ODOL. Namun, mereka juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek kesejahteraan, jaminan sosial, dan keberlanjutan usaha transportasi.

“Seluruh aspek ini penting karena menjadi bagian dari sembilan roadmap besar yang kita susun dalam penguatan logistik nasional. Dan Perpres yang sedang kita godok ini merupakan salah satu dari sembilan prioritas tersebut,” terangnya.

Edy menuturkan, dalam rancangan Perpres tersebut juga terdapat rencana pemberian subsidi untuk mendukung transisi implementasi zero ODOL. Namun, skema dan besaran subsidi masih akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Subsidi itu nanti akan dibahas lintas kementerian. Karena menyangkut banyak pihak, termasuk pelaku usaha logistik. Yang jelas, arah kebijakan ini untuk memperkuat daya saing logistik nasional,” ujarnya.

Baca Juga: Optimis Capai Target, Dishub Kudus Genjot Retribusi Terminal Kargo Jati

Adapun penetapan tarif angkutan barang sendiri, lanjut Edy, menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Namun, masukan dari berbagai asosiasi akan menjadi bahan penting dalam penyusunan regulasi tersebut.

“Kegiatan ini penting untuk menginput isu dan masukan dari asosiasi agar kebijakan yang lahir nanti berpihak pada semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga pengusaha dan masyarakat,” imbuhnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -

BETANEWS.ID, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menyiapkan pelaksanaan seleksi terbuka (selter) Kepala Dinas di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Targetnya Januari tahun 2026, sudah ada pelantikan kepala dinas baru.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyampaikan, telah melakukan pengajuan pelaksanaan selter kepala dinas kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setelah disetujui, akan segera diumumkan.

Baca Juga: Kudus Fashion Week Buat Ratusan Koleksi Yumna Collection Terjual

“Nanti akan kita umumkan. Targetnya, kalau bisa awal Januari 2026 sudah pelantikan,” ujar Sam’ani saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kudus belum lama ini.

Dia mengungkapkan, total ada lima OPD yang kepala dinasnya dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Antara lain, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Kemudian ada Satpol PP, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Limas), serta Asisten 3 Sektetaris Daerah (Setda) Kudus.

“Nantinya seleksi jabatan kepala dinas tersebut terbuka bagi seluruh ASN, baik di lingkup Pemkab Kudus maupun lain daerah. Asalkan eselonnya sudah memenuhi persyaratan,” bebernya.

Terkait, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang dinonaktifkan, tutur Sam’ani, masih non aktif. Sementara ini masih dijabat Pelaksana Harian (Plh).

“Keduanya masih diperiksa dan belum ada putusan. Jadi Kepala Dinas di dua OPD tersebut dijabat Pelaksana Harian (Plh),” jelasnya.

Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan, PLN UP3 Kudus Bagikan Paket Sembako untuk Puluhan Veteran

Selain dua OPD tersebut, kata Sam’ani, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) sementara ini juga dijabat pelaksana harian (Plh). Hal itu dikarenakan, kepala dinas definitif mengajukan pensiun dini.

“Kepala Dinas PKPLH sebenarnya baru dilantik pada 1 Oktober 2025. Namun, yang bersangkutan kemudian cuti dan mengajukan pensiun dini. Sehingga sementara ini dijabat oleh Plh,” jelasnya.

Editor: Haikal Rosyada

- advertisement -